+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Ubah Perhitungan Selisih Solar-Biodiesel

Investor Daily Indonesa | Selasa, 13 November 2018

Pemerintah Ubah Perhitungan Selisih Solar-Biodiesel

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah ketetapan harga indeks pasar (HIP) solar bersubsidi yang dipakai untuk menghitung selisih harga solar dan biodiesel. Perubahan ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 45 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Beleid ini merevisi Permen 41/2018. Mengacu Permen 45/2018, kini tidak lagi dibedakan jangka waktu penetapkan HIP solar bersubsidi dan nonsubsidi. HIP kedua jenis solar ini ditetapkan setiap bulan. Sebelumnya, dalam Permen 41/2018, HIP solar bersubsidi ditetapkan setiap tiga bulan, sementara HIP solar nonsubsidi ditetapkan setiap bulan. Berdasarkan, Permen 45/ 2018, selisih HIP solar dan Biodiesel akan menentukan besara dana pembiayaan Biodiesel yang dikucurkan BPDPKS. Selisih kurang ini berlaku untuk semua jenis solar. Sementara selisih kurang untuk pencampuran solar bersubsidi merupakan batas atas pembayaran dana pembiayaan biodiesel.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, perbedaan penetapan HIP solar bersubsidi dan nonsubsidi ini dikeluhkan oleh badan usaha bahan bakar nabati (BBN). Hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam perluasan mandatori pencampuran Biodiesel 20% (B20). Pihaknya sendiri memang berniat merevisi beleid yang membedakan penetapan HIP solar bersubsidi dan nonsubsidi itu sesuai permintaan badan usaha BBN. Waktu itu, pihaknya menerbitkan surat terlebih dahulu sebelum ada perubahan peraturan. “Tetapi sambil menunggu itu (revisi aturan), saya akan mengeluarkan surat agar bisa sebulanan. BPDPKS membutuhkan surat ini untuk membayar selisih ke badan usaha BBN,” jelas Djoko. Pemerintah mencatat realisasi serapan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) untuk Program Biodiesel 20% (B20) hingga September lalu baru mencapai 2,06 juta kiloliter (KL). Realisasi ini baru 52,55% dari target tahun ini 3,92 juta KL. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana sempat mengakui, Program B20 memang belum berjalan optimal lantaran ada kendala di masalah pengiriman FAME. Untuk itu, pemerintah akan mengubah jumlah tujuan pasok FAME dari badan usaha bahan bakar nabati (BBN) ke PT Pertamina (Persero).

Bisnis Indonesia | Selasa, 13 November 2018

Harga Biodiesel Ditetapkan Tiap Bulan

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah pengaturan terkait dengan periode penetapan harga indeks pasar jenis bahan bakar minyak tertentu. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Permen ESDM No. 45/2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 41/2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam Permen No. 45 disebutkan bahwa harga indeks pasar (HIP) jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak umum dengan (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis Biodiesel dilakukan setiap bulan. Sebelumnya, HIP BBM tertentu ditetapkan setiap 3 bulan, sedangkan HIP BBM umum sudah ditetapkan setiap bulan. Penetapan HIP BBN juga ditetapkan setiap bulan. Perubahan penetapan ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan selisih kurang antara HIP BBM jenis minyak Solar dengan HIP jenis biodiesel. Selisih kurang tersebut dijadikan dasar penghitungan pembayaran insentif Biodiesel kepada badan usaha BBN atas pelaksanaan mandatory B20 ke sektor nonsubsidi.

“Penetapan HIP disamakan untuk memudahkan, yang lain kan sudah 1 bulan,” ujar Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah ketika dihubungi Bisnis, Senin (12/11). Dia menegaskan bahwa perubahan tersebut hanya sekadar memudahkan penghitungan insentif dan tidak berpengaruh terhadap besaran pembayaran insentif ke badan usaha penyedia bahan bakar nabati. Adapun, skema insentif Biodiesel sumber dananya bukan berasal dari APBN, melainkan dipungut dari perusahaan yang melakukan ekspor komoditas kelapa sawit. Adanya skema insentif ini, penghematan APBN untuk implementasi kebijakan mandatory Biodiesel dari 2015-2017 mencapai Rp21 triliun. Selain itu, juga terdapat penghematan devisa negara hingga Rpl4,83 triliun per tahun karena tidak perlu impor bahan bakar jenis Solar sekitar 3 juta kiloliter. Insentif Biodiesel merupakan pendanaan yang diberikan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar Solar dengan harga indeks pasar biodiesel.

Koran Tempo | Selasa, 13 November 2018

Perluasan Mandatori B20 Mulai Kurangi Impor Solar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim perluasan program mandatori pencampuran minyak nabati sebesar 20 persen ke solar atau Biodiesel 20 (B20) mulai membuahkan hasil. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, sejak diterapkan September lalu, perluasan program ini telah menurunkan laju impor produk solar sekitar 4.000 kiloliter per hari. “Data rata-rata harian dari Ditjen Bea-Cukai menunjukkan fakta seperti itu,” kata Rida, kemarin. Program B20 diperluas bagi sektor non-pe-layanan publik (non-public service obligation) sejak 1 September dari sebelumnya hanya diberlakukan terhadap solar bersubsidi. Kebijakan ini diambil sebagai bagian pengendalian terhadap defisit transaksi berjalan (current account).

Data neraca transaksi berjalan triwulan II 2018 menunjukkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) melebar hingga melampaui angka 3 persen terhadap produk domestik bruto. Tingginya impor minyak- akibat besarnya konsumsi dan turunnya produksi dalam negeri -dianggap sebagai biang melebarnya CAD. Tingginya CAD dinilai menyulitkan upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah lantaran banyaknya dolar AS yang ke luar negeri. Jumat lalu, Bank Indonesia kembali merilis data neraca transaksi berjalan triwulan III atau periode Juli-September 2018. Berjalan sebulan, perluasan program B20 belum mampu memperbaiki CAD yang justru melebar ke level 3,37 persen terhadap PDB. Lagi-lagi impor migas tinggi. Defisit transaksi barang migas pada periode tersebut justru meningkat menjadi US$ 3,53 miliar dari kuartal sebelumnya yang hanya US$ 2,76 miliar.

Direktur Bio Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Andriah Feby Misna mengatakan waktu pelaksanaan yang baru berlangsung dalam dua bulan terakhir membuat hasil perluasan program B20 belum signifikan. “Kalau efek secara makro, sepertinya enggak bisa dalam waktu pendek. Semoga pada 2019 bisa terlihat dampaknya,” kata Andriah kepada Tempo, kemarin. Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan implementasi perluasan program B20 memang tak mudah. Masalah pada tingkat produsen, distributor, dan konsumen sulit diselesaikan dalam jangka waktu pendek. “Indikasinya, banyak yang meminta dikecualikan, misalnya industri pelayaran nasional,” kata dia. Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) menyurati pemerintah pada 11 Oktober 2018 guna memohon penundaan penggunaan B20 di industri perkapalan. Mereka menilai belum ada kajian teknis yang layak ihwal penggunaan B20 ini untuk kapal laut. INSA khawatir, jika diteruskan, penggunaan B20 justru akan merusak kapal yang berbuntut pada kerugian. Permohonan itu ditolak mentah-mentah oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Menurut dia, pengecualian hanya diberikan kepada tiga sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni di bidang alat utama sistem persenjataan, pembangkit listrik PLN, dan kendaraan operasional PT Freeport Indonesia di Papua. “Jadi enggak bisa pokoknya, itu sudah didiskusikan dengan matang,” tutur Darmin. Saat ini, pemerintah sedang memperbaiki rantai pasokan B20 ke daerah. Pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian mewacanakan skema baru. Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) tak akan mendistribusikan FAME ke 112 terminal bahan bakar minyak (TBBM) seperti sebelumnya. Langkah ini diambil setelah adanya temuan banyak TBBM kecil tak mampu yang mengolah FAME dengan solar. Rencananya, FAME hanya akan disalurkan ke beberapa TBBM besar yang kemudian mendistribusikannya ke TBBM lebih kecil. “Masih kami bahas, tapi kemungkinan bisa lebih dari sepuluh titik TBBM,” ujar Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Togar Sitanggang.

Neraca | Senin, 12 November 2018

Program B20 Mampu Tekan Impor Solar 4.000 kl/hari

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan kewajiban penggunaan biodiesel (B20) telah menekan impor solar hingga 4.000 kiloliter (kl) per hari. “Impor harian turun 4.000 kiloliter dibandingkan Januari-Agustus,” kata Rida seusai mengikuti rapat koordinasi membahas perkembangan B20 di Jakarta, Jumat (9/11). Rida mengatakan realisasi penurunan impor solar tersebut tercatat sejak 1 Agustus hingga 7 November 2018 ketika implementasi penggunaan B20 ini juga diwajibkan untuk non-PSO (public service obligation) atau pihak swasta. Ia memastikan pemerintah terus memantau implementasi B20 yang saat ini sudah mulai digencarkan ke berbagai sektor industri maupun transportasi. Hingga sekarang, penggunaan biodiesel untuk PSO sudah mencapai 80 persen, namun implementasi untuk non-PSO belum tercatat secara resmi. Sebelumnya, pemerintah terus menggencarkan penggunaan energi biodiesel yang berasal dari minyak sawit untuk menekan impor bahan bakar minyak, terutama solar. Selama ini, impor bahan bakar minyak telah menjadi salah satu penyumbang utama terjadinya defisit neraca transaksi berjalan. Pemerintah ingin menekan defisit neraca transaksi berjalan karena bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dari tekanan global.

Minta Ditunda

Dalam kesempatan sebelumnya, industri pelayaran meminta penggunaan bahan bakar solar campuran minyak kelapa sawit 20% atau biodiesel 20% (B20) mereka ditunda. Hal itu dibenarkan oleh Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana. Rida mengatakan mereka berasal dari Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA). INSA telah mengirim surat ke 4 menteri terkait. “INSA, itu kan (suratnya) dikirim ke empat menteri. Ya logikanya empat menteri itu yang berkomentar kan,” kata Rida. Berdasarkan surat yang beredar, surat dari asosiasi tersebut ditujukan ke Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurut Rida, seluruh pihak seperti Menko Perekonomian, Menteri ESDM, hingga Menteri Perindustrian sudah menerima surat tersebut. “Sudah, Pak (Ignatius) Jonan, Pak Menko (Darmin Nasution), Pak Menhub (Budi Karya), sama Menperin (Airlangga)” sebutnya. Adapun isi surat penolakan menggunakan B20 dari asosiasi tersebut adalah antara lain, kandungan FAME yaitu Solvent dalam BBM dapat menyebabkan korosif pada Seals dan Gaskets.

Kedua, karena Sifat pembersih kandungan Solvent pada BBM B20 dalam sistem BBM akan membawa kotoran/lumpur yang terbawa ke saringan/filter sehingga berakibat seringnya penggantian Fuel Filter yang tentunya mengganggu operasi dan meningkatkan biaya. Ketiga, pemakaian BBM B20, dapat menghasilkan Gel pada keadaan dingin yang akan bermasalah terutama saat penyimpanan. Keempat, penyimpanan BBM B20 tidak stabil terutama pada waktu lebih dari 8 (delapan) minggu akan mengakibatkan emulsy, sehingga bentuk B20 akan menjadi off specification kecuali ada perlakuan khusus pada BBM B20. Kelima, pemakaian BBM B20 akan mengurangi tenaga sehingga akan mengakibatkan penambahan penggunaan BBM untuk jarak tempuh yang sama. Kelima, B20 tidak dapat disimpan dalam tangki terbuka karena akan menyerap / sensitive pada kelembaban dan cepat pertumbuhan bakteri. Keenam, copper material yang biasa digunakan pada sistem BBM tidak compatible untuk B20, dimana sistem BBM biasa menggunakan Copper/Copper Nickel sehingga dapat mengakibatkan potensi masalah. Ketujuh, pemakaian Bio Diesel / B20 dapat berimbas negative pada kondisi Warannty dari Manufacturer dan Asuransi Kapal. Kedelapan, bila dipaksakan pemakaian B20 pada industri pelayaran maka diperlukan investasi biaya awal seperti pembersihan tangki, pipa, dan sistem BBM dan pemeliharaan sistem penyimpanan B20 di kapal.

http://www.neraca.co.id/article/108968/program-b20-mampu-tekan-impor-solar-4000-klhari

Kontan | Senin, 12 November 2018

DMSI: Penyerapan B20 sampai akhir tahun sekitar 1,6 juta ton

Penyerapan kewajiban campuran solar dengan kadar minyak sawit 20% atau mandatory B20 hingga akhir tahun 2018 mencapai kisaran angka 1,6 juta ton. “Kan penerapan B20 itu dari September mulainya, jadi kalau sampai Desember berarti 4 bulan, berarti bisa diserap rata-rata 1,6 juta ton,” kata Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Derom Bangun, Minggu (12/11). Ia mengkalkulasikan, pemakaian solar dalam 1 tahun adalah 33 juta Kiloliter dengan tambahan biodieselnya 20% berarti totalnya 6,6 juta Kiloliter. Kalau dibagi pemakaian satu tahun, kira-kira 550.000 kiloliter per bulan. Dengan asumsi penggunaan yang sudah 100% segala sektor. Saat ini penggunaan B20 masih berjalan 85%. Sehingga kira-kira penggunaan B20 per bulan berada di kisaran 400.000 ton hingga 480.000 ton per bulan. “Ini sekarang kan penerapan mulai September harus 20% biodiesel. Karena beberapa hambatan teknis dalam pelaksanaannya belum tercapai 100% dari rencana itu. Kalau misalnya rencana sudah berjalan lancar bisa seluruhnya 100% hitungannya,” jelas Derom. Jika dihitung dari Januari 2018, penggunaan biodiesel masih 10 – 15 % atau B10 dan B20, dengan asumsi penggunaan biodiesel 20% sejak September 2018 di kisaran 300.000 – 400.000 ton per bulan, maka kira-kira pemakaian dari Januari – Desember sekitar 1,9 – 2 juta ton biodiesel. “Penyerapan biodiesel tahun ini 1,9 – 2 juta ton, ditambah pemakaian sebelumnya di periode sebelum September yang masih B10 atau B15. Sebelum September kan hanya PSO, kalau sekarang kan sudah seluruhnya non PSO juga,” ungkapnya.

https://industri.kontan.co.id/news/dmsi-penyerapan-b20-sampai-akhir-tahun-sekitar-16-juta-ton

Katadata | Senin, 12 November 2018

B20 Topang Kenaikan Serapan Sawit 39% per September 2018

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan penyerapan sawit untuk untuk diolah sebagai bahan baku biodiesel tumbuh 39% menjadi 402 ribu ton. Peningkatan serapan tersebut dipicu oleh penerapan perluasan mandatori B20 untuk Public Service Obligation (PSO) dan juga non-PSO yang mulai berlaku per 1 September 2018. “Penyerapan sawit periode September naik 39% dibandingkan bulan Agustus yang hanya 290 ribu ton,” kata Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono dalam keterangan resmi, dikutip Senin (12/11). Meski begitu, penyerapan belum bisa dilakukan secara optimal sesuai target karena masih terkendala infrastruktur. Sebab, titik penyebaran pengiriman biofuel masih sangat tersebar dan tidak dilengkapi dengan tangki penimbunan yang memadai. Gapki mencatat, realisasi purchase order (PO) Pertamina untuk mandatori B20 secara keseluruhan sampai pada September 2018 termasuk PSO dan non-PSO hanya mencapai 74% dari target. “Jika berjalan baik, penyerapan sawit untuk biodiesel hingga akhir tahun 2018 akan bertambah 940 ribu ton dari target awal untuk sektor non-PSO,” ujarnya.

Selain dari penyerapan sawit, implementasi B20 sebelumnya juga telah berdampak terhadpa penurunan impor solar. Kementerian ESDM mengatakan sejak mandatori B20 diimplementasikan per 1 September lalu hingga saat ini, tercatat ada penurunan impor sebesar 4.000 kiloliter per hari, dibandingkan dengan periode sebelum aturan itu diberlakukan pada Januari-Agustus 2018. “Laporan bea cukai, impor solar harian kita turun sekitar 4 ribu kiloliter,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana di Jakarta, Jumat (9/11). Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan memberikan laporan yang lebih rinci terkait perkembangan implementasi B20 kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencananya, laporan akan disampaikan pada pekan ini. Selain itu, progres penyederhanaan rantai pasokan B20 juga masih akan menjadi fokus pembahasan pemerintah pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebab, masih ada kendala dalam ketidaksesuaian data.

https://katadata.co.id/berita/2018/11/12/b20-topang-kenaikan-serapan-sawit-39-per-september-2018

Positifnews | Senin, 12 November 2018

Penerapan B20 Hasilkan Penurunan Impor Solar 4 Ribu Kiloliter per Hari

Program mandatori B20 ataukewajiban pencampuran bahan bakar nabati 20% ke dalam bahan bakar solar mulai menampakan hasil. Menurut Kementerian ESDM, sejak mandatori B20 diimplementasikan per 1 September lalu hingga saat ini, tercatat ada penurunan impor sebesar 4.000 kiloliter per hari, dibandingkan dengan periode sebelum aturan itu diberlakukan pada Januari-Agustus 2018. “Laporan bea cukai, impor solar harian kita turun sekitar 4 ribu kiloliter,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana di Jakarta. Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan memberikan laporan yang lebih rinci terkait perkembangan implementasi B20 kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencananya, laporan itu akan disampaikan pada pekan depan. Selain itu, progres penyederhanaan rantai pasokan B20 juga akan menjadi fokus pembahasan pemerintah saat ini. Rida mengungkapkan penyederhanaan distribusi rantai pasok Fatty Acid Methyl Esters (FAME) kepada penyalur bahan bakar minyak juga akan kembali disampaikan pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebab, masih ada kendala dalam ketidaksesuaian data. Pertamina disebut meminta distribusi ke 30 titik terminal bahan bakar minyak. “Pertamina bilang untuk efektivitas, nanti kami selesaikan pada rapat gabungan pekan depan,” ujar Rida.Sementara pada pembahasan yang terjadi sebelumnya adalah penyederhanaan distribusi untuk 10 titik dengan rincian 6 kilang Pertamina dan 4 tempat eks-impor. Klasterisasi ke 10 tempat juga atas usulan dari Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi).Proses pengiriman FAME dan penyaluran B20, menurutnya akan terus dilakukan. Namun, dia enggan menyebutkan capaian terakhir dalam program mandatori B20. “Program berjalan dan terus membaik,” kata Rida.