+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Uji Coba Kendaraan Berbahan Bakar B30

Investor Daily Indonesia | Rabu, 24 Juli 2019
Pemerintah Uji Coba Kendaraan Berbahan Bakar B30

Pemerintah sedang menguji coba kendaraan dengan bahan bakar biodiesel 30% (B30), sebelum memutuskan implementasi kebijakan ini pada 1 Januari 2020. Uji coba ini dilakukan dengan dua jenis kendaraan, yaitu kendaraan penumpang dan truk dengan bobot diatas 3,5 ton. Uji coba pada kendaraan penumpang melibatkan delapan unit mobil dari empat pabrikan yakni Toyota, Nissan, Mitsubishi, dan DFSK Super Cab. Sementara untuk truk dari Fusso, Izusu, dan UD Truck. Kepala Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan uji coba tersebut untuk mengecek apakah kandungan B20 bisa dimasukkan sebagai campuran untuk B30 nanti. Jika nantinya tidak bisa, pemerintah akan menggunakan standar biodiesel yang lebih tinggi dari yang digunakan di luar negeri. Dia optimistis, penerapan B30 dapat mengurangi porsi impor solar, sehingga setiap tahun akan terus menurun hingga menjadi 0, bahkan bisa membuat produksi dalam negeri surplus. “Jadi tahun depan sudah tidak perlu impor untuk solar lagi, karena produksi Pertamina juga sudah mulai bertambah untuk solar. Sebenarnya dari sisi kendaraan itu sudah siap untuk menuju B30. tapi ini kan harus tetap kita buktikan,” ujar dia di Jakarta, baru-baru ini. Dadan mengatakan, ada kekhawatiran dari Pertamina bila nantinya produksi solarnya menjadi berlimpah. Kelebihan pasokan itu bisa saja diekspor ke negara potensia.

Saat ini, kapasitas biodiesel mencapai 12 juta kiloliter (KL) per tahun. Sedangkan untuk kebutuhan sebesar 9 juta KL per tahun. “Sekarang untuk B20 kita perlu 6 juta kl per tahun, secara perhitungan masih ada dan cukup,” kata dia. Kementerian ESDM sudah memastikan, biodieselnya ada dan cukup serta kualitasnya sesuai, sehingga dari segi bahan bakar sudah tidak ada masalah. Dadan mengatakan, fokus pihaknya saat ini adalah dari sisi pengguna, di mana Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta penerapan B30 jangan sampai meningkatkan biaya perawatan, serta mengurangi kinerja bahan bakar yang terlalu jauh. “Dua hal itu yang saat ini sedang kamu pantau,” ungkap dia. Dadan mengaku, pihaknya sudah berdiskusi dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA) yang mengeluhkan Kandungan asam pada B20 bisa menimbulkan korosi pada mesin kapal dan membuat tidak optimal.

Indopos | Rabu, 24 Juli 2019
Jabar akan Bangun Pengolahan Sampah Plastik Jadi Biodiesel

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat kesepakatan soal pembangunan pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel dengan CEO Plastic Energy Carlos Monreal di London, Inggris, Senin (22/7). Orang nomor satu di Pemprov Jabar menargetkan proyek dengan nilai investasi sekitar Rp 3 triliun itu terealisasi pada 2020. “MoU sudah kita buat lama. Hari ini kita sepakati langsung dengan CEO-nya, kita akan menyediakan lahan untuk mereka (Plastic Energy) sewa, mempercepat proses perizinan, lalu kita sediakan sampah plastik di luar botol plastik untuk diolah menjadi energi berupa green diesel,” pria yang akrap disapa Emil itu. Menurut Emil, pembangunan pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel akan dilakukan di lima daerah, yakni Bogor, Bandung Raya, Bekasi, Tasikmalaya, dan Cirebon. “Untuk tahap awal kita bangun di Bogor dan Bandung Raya,” ucapnya.-Lokasi di Bogor berada di Galuga dengan luas 20 hektare, sedangkan Bandung Raya berlokasi di kawasan Gedebage dengan luas 10 hektare. Emil mengatakan, nilai investasi satu lokasi mencapai Rp 63Omiliar. Dia pun menargetkan proses pengkajian sampai perizinan selesai pada akhir 2019, sehingga pembangunan bisa dimulai Januari 2020.

Emil menyatakan, keberadaan pengolahan sampah plastik menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik, terutama di sungai Citarum dan laut. Dia juga menegaskan, sudah menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan disetujui. “Selama ini kan kita mengkampanyekan pemilahan sampah plastik, namun kemana sampah plastik yang sudah dipilah itu belum ada solusinya. Nah, dengan adanya plastic energy jadi teratasi. Ini kabar baik karena selama ini kan tipping fee jadi persoalan,” lanjutnya. Menurut Emil, terdapat dua cara penyerahan sampah plastik ke Plastic Energy. Pertama adalah sampah plastik murni. Kemudian, sampah campur yang nantinya dipilah oleh Plastic Energy. Dari 1.000 ton sampah, sekira 100 ton sampah plastik yang diambil. CEO Plastic Energy Carlos Monreal mengatakan bahwa satu ton sampah plastik dapat menghasilan 85 liter biodiesel. “Green diesel yang dihasilkan bisa dipakai untuk mobil, truk. Truk pengangkut sampah pakai ini juga,” katanya. Selain itu, kata Carlos Monreal, pihaknya akan turut membantu feasibility study proyek tersebut. Dia pun berharap proses perizinan yang lainnya dapat segera selesai. “Kami bisa mulai bangun konstruksi awal 2020,” ucapnya. Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, proyek ini sejalan dengan kebijakan pemilahan sampah. Dia pun akan berkoordinasi dengan Pemkab Bogor karena untuk pemenuhan kebutuhan sampah 100 ton per hari tidak bisa dipenuhi oleh pihaknya. “Sampah plastik kita (Kota Bogor) per hari 84 ton,” pungkasnya.

Indopos | Selasa, 23 Juli 2019
Peran Sawit di Tanah Air, Tumpuan Lebih dari 21 Juta Penduduk

Peranan Kelapa Sawit dewasa ini sangat strategis sebagai pemasukan devisa terbesar di Indonesia. Kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar Rp 300 triliun mampu meningkatkan inflasi. Tak ayal, areal sawit yang kini bertumbuh seluas 14,3 juta Hektar (Ha) di Tanah Air masih menjadi tumpuan lebih dari 21 juta penduduk. Namun demikian, masih ada ketertinggalan bagi industri sawit di Indonesia yakni bagaimana industri sawit tersebut di era mendatang lebih akuntabel dan kredibel. Hal ini diimplementasikan pada sistem sertifikasi Indonesian Sustanaible Palm Oil (ISPO) dalam mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang akuntabel dan kredibel. Dalam satu kesempatan kegiatan mengupas tentang sawit, di kawasan Jakarta Pusat, Kepala Sekretariat Indonesian Sustanaible Palm Oil (ISPO), R. Azis Hidayat menuturkan, dalam UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Di Pasal 2, azas kedaulatan Indonesia, dia katakan, pada perkebunan sawit kita saat ini belum berdaulat. “Issue strategis, dinamika marak sekali tuduhan kelapa sawit baik dari LSM, LN dan DN maupun hasil voting Parlemen Uni Eropa-Komite Lingkungan, kesehatan masyarakat dan keamanan pangan tahun 2017 bahwa sawit menyebabkan deforestasi, degradasi habitat, masalah HAM, standar sosial, yang tidak patut dan masalah tenaga kerja anak,” ulas Aziz, Selasa (23/7/2019).

Namun demikian, Aziz mengatakan, kita patut bersyukur bahwa pemerintah Indonesia mempunyai sistem sertifikasi ISPO. Tujuannya, mendorong semua pelaku perkebunan taat dan patuh pada peraturan di Indonesia. Diantaranya ada 16 UU, 6 Peraturan Presiden dan puluhan peraturan menteri yang harus dipatuhi oleh pengusaha dan pekebun. “Yang paling utama adalah taat dan patuh terhadap aturan-aturan tersebut,” katanya. Dimana sistem sertifikasi ISPO bersifat independen dan tidak memihak. Melihat pada sejarah ISPO pertama kali terbit di 2011 Permentan No 19/2011 tentang ISPO. Namun demikian, katanya, tidaklah benar jika ISPO adalah miliknya Kementerian Pertanian. Sistem ISPO itu sendiri mengacu dan sesuai system Internasional Organization for Standardization (ISO) mengacu pada ISO 14001-2005 (IEC 17021-2008). ISPO sendiri telah memberikan pengakuan kepada 15 lembaga Sertifikasi dan mengakui 1.580 Auditor, 8 Lembaga Konsultan dan 1 Lembaga Pelatihan Auditor ISPO dan 2 Lembaga Pelatihan ISPO. Pada prinsipnya ISPO, untuk perusahaan perkebunan terintegrasi, memiliki legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggungjawab terhadap pekerja, tanggungjawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan usaha berkelanjutan.

“Untuk perusahaan perkebunan yang terintegrasi, seperti limbah B3, harus sudah keluar izinnya. Siapa yang mengangkut itu harus dalam bentuk PT, bukan CV. Tidak boleh memperkerjakan anak, tidak boleh ada diskriminasi dan pekerja memiliki BPJS. Menjadi PR pemerintah, PR kita bagaimana pekebun mendapatkan sertifikasi ISPO. Dan sertifikat ISPO ini berlaku 5 tahun, setelah menerima ISPO konsisten atau tidak. Apabila ditemukan tidak ada perbaikan maka dicabut,” tegasnya. Sumber yang dihimpun, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kinerja ekspor sawit saat ini pengembangan Biofuel, hingga kini uji B30 dan Kementan B100 masih terus dilakukan. “Indonesia sudah menginjak ke B30 sementara Malaysia masih sulit kesana dan masih saja di B10,” tandas dia. Industri Oleokimia juga berbasis sawit sudah maju di Indonesia, dari bangun tidur sampai tidur berhubungan dengan sawit (24 jam). Dimana sawit sudah dianggap oleh BPDPKS karena sudah mandiri. Seperti halnya pemerintah melalui industri argo pun harus dapat merangkul seperti halnya PKS mini. Pada kesempatan yang sama, Direktur Penghimpunan Dana, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Herdradjat Natawidjaja menuturkan, untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan pemanfaatan energi terbarukan maka dilakukan penyaluran Biodiesel tersebut.

Namun, rendahnya produktivitas menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan Petani Rakyat. Melihat kondisi pada masalah, dampak dan solusi. Sehingga regulasi keluar dari PMK No 84/PMK 05/2017 terbit Permen Keuangan RI tentang penggunaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit BLU. Sehingga bicara legalitas, membolehkan pekebun yang belum mendapatkan sertifikat ISPO. Namun petani/pekebun tetap harus mengantungi legalitas atau SKT. Target Nasional, yang dikeluarkan oleh Dirjen Perkebunan, dari 20 Provinsi seluas 2,4 juta Hektar. Dan untuk target Nasional di tahun 2019, seluas 200 ribu Ha. Pensiunan Kementerian Pertanian itu menambahkan, kedepan target Pekebun/Petani Swadaya dan Plasma menjadi prioritas dalam sertifikasi ISPO. Skema pembiayaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berdasarkan kemampuan para petani. Terdiri dari bantuan dan tabungan petani, bantuan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau bantuan, tabungan petani dan KUR. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 25 juta. Diakuinya, memang tidak mudah mendapatkan KUR, karena akan ketahuan jika petani memiliki kredit lain. Kita harapkan bank mitra hadir membantu disamping kita dorong legalitas lahannya. “Jadi tidak dilepas begitu saja, kita tetap monitoring dan ini program besar, melakukan solusi untuk perbaikan,” harapnya.

Melihat pada kesiapan Petani Plasma, seluas 0,9 juta Ha (usia replanting) dan Petani Swadya, seluas 1,5 juta Ha. Petani Plasma itu, katanya, kondisi ekonomi pekebunnya seragam, kondisi cukup sedangkan Petani Swadaya, miskin, sedang, kaya. Sedangkan kesiapan replantingnya, tambahnya, untuk Petani Plasma banyak yang siap, SHM yang dijaminkan kurang Bankable namun Petani Swadaya banyak juga yang tidak siap, tidak Bankable. Kesimpulannya adalah bahwa Petani Plasma dipilih yang paling siap, bisa tetap bermitra atau mandiri, sedangkan Petani Swadaya dicari yang paling siap dengan perhatian khusus, perlu bermitra dengan perusahaan. Harapan dari program PSR tersebut, urainya, meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit lebih dari 10 ton TBS/Ha/Tahun dengan menggunakan bibit unggul. Meningkatnya pendapatan pekebun dan menaikkan kesejahteraan pekebun dan keluarganya, terpenuhinya aspek legalitas lahan dengan peningkatan status lahan menjadi hak milik, sertifikasi ISPO sehingga mendukung sustainabillity. “Seperti halnya biomasnya bisa untuk kepentingan lainnya. Dan juga sawit bisa menghasilkan gula merah. Ini punya potensi yang baik sayangnya pemain Nasionalnya belum ada. Dimana gula merah dari batang sawit ini baru dikelola di Aceh, Sumtera Utara dan beberapa lokasi lainnya. Diharapkan nilai sampingan ini bermanfaat bagi petani,” harapnya.

Namun demikian, diakuinya, (pendampingan) kepada para petani/pekebun ini harus sabar. “Kita harus sabar terhadap petani,” tandasnya. Sebab, sosialisasi kepada para pekebun/petani terus dilakukan. Seperti pada replanting itu sendiri prosesnya seperti apa, penumbangan tanaman, pengolahan lahan, memasang pancang membuat drainase, membuat lubang tanam menanam, mentransfer bibit, memupuk dan menanam kacangan/tumpang sari, jagung, kedelai. “Karena tumpang sari penting untuk mendapatkan petani agar berpenghasilan,” pungkas dia. Nah, berbicara Minyak Bumi dan Perubahannya, Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menyebutkan, kesimpulan perkembangan energi dunia, kebutuhan dan permintaan meningkat terus untuk mendukung ekonomi dunia yang semakin maju. Di tahun 2005 program Biofuel dimulai, mengapa Indonesia mempunyai program bahan bakar nabati. Menurutnya, dulu anggaran kita besar dari minyak, sekarang kenapa low?. “Saat kita krisis baru mikir itu, pada saat ini belum ada regulasi. Nah, kita komitmen untuk mengurangi emisi di tahun 2020, untuk mengurangi 26 persen setelah itu mengejar di tahun 2030,” tegasnya.

Keunggulan biodiesel itu sendiri ramah lingkungan, diproduksi dari tanaman dan mengurangi polusi. “Kita punya hitungannya, untuk keekonomian mengentaskan kemiskinan dan memberikan lapangan pekerjaan sekitar 271 ribu petani disektor hulu. Intinya kita menuju Sustainability, dimana pendapatan petani diharapkan dapat meningkat 100 persen,” harapnya pada kesempatan yang sama di kawasan Jakarta Pusat. Saat ini, katanya, uji coba performa, uji jalan biodiesel 30 persen (B30) kini tengah dilakukan dan sudah masuk pada 17.000 Km. Kedepan akan dilakukan uji dingin. Dan BPDPKS mendukung riset dan uji performance serta uji jalan biodiesel tersebut. Untuk menuju ke B30 dan kita harus mengurangi defisit perdagangan. Sebab, katanya, kedepan perang dagang dengan Eropa akan terjadi. Sehingga dirinya mendesak kepada Menteri BUMN untuk ikut bersama-sama mengembangkan energi biodiesel ini. “Perusahaan negara ini harus menjadi penyeimbang, jangan sampai 100 persen dikelola oleh swasta. Perusahaan negara harus masuk di situ,” tegasnya. Pria paruh baya, mengenakan kemeja biru lengan panjang, Paulus menambahkan, menurutnya, Biodiesel ini perlu kita pelajari, kita harus bangga memakai energi biodiesel 20 persen (B20). “Harusnya kita bangga menjadi pelopor sebagai negara besar,” katanya. Kesimpulannya, lanjutnya, ketahanan energi terjangkau, berkontribusi pengurangan GRK, meningkatkan jumlah tenaga kerja, dapat meningkatkan pendapatan petani, memenuhi NDC, perubahan iklim, menuju B30 dan mengurangi defisit perdagangan. “Kami siap memberikan fasilitas, untuk melihat uji coba biodiesel, mesin, ruang mesin, piston, tangkinya, karetnya itu dapat dilihat semua, terpenting ramah lingkungan,” tandasnya.
https://www.indopos.co.id/read/2019/07/23/182432/peran-sawit-di-tanah-air-tumpuan-lebih-dari-21-juta-penduduk

Riaupembaruan | Selasa, 23 Juli 2019
Biodiesel Sawit Tahun 2018 Mampu Kurangi Emisi 10,58 Juta Ton Co2 Eq

Pengembangan energi ramah lingkungan di Indonesia tercatat terus berlanjut, utamanya pengembangan energi berbasis minyak nabati dari minyak sawit. Sebelumnya penerapan campuran biodiesel sawit (FAME) ke minyak solar berbasis fosil sebanyak 20% atau tren disebut B20 dianggap telah berhasil. Bahkan dari produksi biodiesel sawit sepanjang tahun 2018 yang mencapai 6,167 juta Kl mampu terserap dengan baik, dimana penggunaan biodiesel sawit untuk domestik sebanyak 3,750 Juta Kl dan Ekspor sekitar 1,785 juta Kl. Dikatakan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan, pengembangan biodiesel sawit sepanjang 2018 tercatat telah mengurangi terlepasnya emisi. Lantaran biodiesel sawit diyakini menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca yang lebih kecil dari penggunaan solar, dan mengurangi polusi. Pada sepanjang 2018 lalu kata Paulus, Biodiesel sawit Indonesia telah berhasil mengurangi emisi dari minyak solar sebesar 27% atau setara dengan ~10,58 Juta Ton CO2 Equivalent. “Biodiesel sawit terbukti lebih ramah lingkungan, disamping juga kini menjadi harapan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar,” kata Paulus kepada InfoSAWIT, Senin (22/7/2019) di Jakarta.

Pengurangan emisi tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia yang telah menetapkan target pengurangan emisi dalam Nationally Determined Contributions UNFCCC sebanyak 26% di tahun 2020 dan sekitar 29% pada tahun 2030. Sayangnya kata Paulus, target pengurangan emisi yang ditetapkan pada 2020 telah hampir dilupakan padahal waktunya tinggal sebentar lagi. Ini terjadi lantaran para pemegang kebijakan lebih memerhatikan komitmen pengurangan emisi di tahun 2030 yang waktunya masih cukup panjang. Jika saja komitmen pengurangan emisi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka potensi pengembangan serapan biodiesel sawit diharapkan akan berjalan dengan cepat. Dimana semenjak pertegahan Juni 2019 lalu, road test campuran biodiesel sawit ke minyak solar berbasis fosil sebanyak 30% (B30) telah dilakukan. Bahkan kabarnya saat ini akan dilakukan uji dingin, dimana campuran biodiesel itu akan dilakukan uji layak disaat kondisi dingin. Pengujian itu akan dilakukan di daerah Dieng, Jawa Tengah. Selain membantu mengurangi emisi, biodiesel sawit juga menjadi harapan bagi terlepasnya ketergantungan Indonesia dalam mengimpor bahan bakar yang kerap menekan devisa negara. “Mengurangi ketergantungan impor bahan bakar. Pemakaian bahan bakar di Indonesia sekitar 1,4 Juta Barel perhari, sedangkan Indonesia menghasilkan hanya 778 ribu barel perhari,” tandas Paulus. Merujuk catatan dari Aprobi, pada tahun 2018, serapan Biodiesel sawit untuk domestik sebesar 3,75 Juta Kl atau setara dengan 23,58 Juta Barel.*
https://riaupembaruan.com/info-sawit/Biodiesel-Sawit-Tahun-2018-Mampu-Kurangi-Emisi-10-58-Juta-Ton-Co2-Eq

Suara | Selasa, 23 Juli 2019
Biodiesel Sawit, Anugerah yang Diapresiasi Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja

Jika negara-negara Timur Tengah memiliki anugerah berupa kurma yang mampu menyumbang devisa cukup besar ke negaranya, hal tersebut pun berlaku untuk Indonesia yang memiliki kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar. Sadar akan besarnya potensi sawit yang dimiliki Indonesia, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mencanangkan program Biodiesel, bahan bakar solar yang diolah menggunakan minyak nabati seperti minyak kelapa sawit. Presiden Jokowi pun kemudian menginstruksikan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk meminta PT Pertamina (Persero) membangun kilang yang khusus memproduksi biodiesel. Merespon keinginan Presiden Jokowi, Pertamina pun kemudian menggandeng perusahaan minyak asal Italia Eni untuk kemudian membuat perusahaan patungan (join venture) dan bersama-sama membangun kilang. “Kami sudah melihat teknologi dari Eni. Setelah saya ke sana, Pak Jonan (Menteri ESDM) juga ke sana dan saya melihat teknologi yang baik. Bu Nicke (Dirut Pertamina) sudah melakukan‎ perjanjian dengan Eni untuk membangun refinery di Plaju, Palembang untuk membangun refinery pertama‎,” kata Rini beberapa waktu lalu. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menuturkan, investasi untuk membangun kilang tersebut bakal memakan dana hingga 800 juta dolar AS.

Pemerintah Ikut Mendorong Penggunaan Biodiesel

Melihat keseriusan Kementerian BUMN dan Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar kemudian mencoba melepas road test atau uji kelayakan jalan penggunaan bahan bakar biodiesel B30. Peluncuran Road Test B30 ditandai dengan pelepasan keberangkatan tiga unit truk dan delapan unit kendaraan penumpang berbahan bakar B30 yang masing-masing akan menempuh jarak 40.000 dan 50.000 kilometer dari Kementerian ESDM di Jakarta lalu ke Lembang – Cileunyi – Nagreg – Kuningan – Tol Babakan – Slawi – Guci – Tegal – Tol Cipali – Subang – Lembang sejauh 560 km per hari. “Road Test B30 ini bukan uji jalan saja, tetapi juga mempromosikan kepada masyarakat bahwa penggunaan bahan bakar B30, akselerasi kendaraan tidak turun dan perawatannya tidak memakan biaya tambahan yang besar,” jelas Ignasius Jonan. Disamping itu, Mandatori B30 ini juga merupakan langkah konkret pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, menyejahterakan petani kelapa sawit, serta menjamin ketersediaan dan kestabilan harga BBM dalam negeri.

Jonan menyebut, Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen (B30) mulai tahun depan. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dalam rangka mengurangi ketergantungan impor migas. Pemanfaatan Biodiesel Dalam Negeri Tekan Volume Impor Migas Tak tanggung-tanggung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemanfaatan bahan bakar nabati biodiesel 30 persen atau B30 dapat menekan impor migas hingga 3 miliar dolar AS. Menurut Luhut, impor migas sempat menurun dengan adanya pemanfaatan B20. Oleh karenanya, dengan pemanfaatan bahan bakar B30 Luhut optimis akan semakin menekan impor migas. “Kalau kita lihat, impor menurun dengan adanya B20. Kalau kita bikin B30 itu akan sangat berpengaruh. Potensi green fuel ini sangat penting,” ujarnya. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menuturkan, jika dilihat dari segi lingkungan, penggunaan biodiesel sangatlah ramah lingkungan. “Biodegradable, lebih tidak beracun dibandingkan solar, bebas sulphur. Menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih kecil dan mengurangi polusi,” kata Paulus saat menjadi pembicara di Program Pembekalan Fellowship Journalist Batch II yang digagas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Berdasarkan data yang dimilikinya, sepanjang 2018 biodiesel Indonesia telah berhasil mengurangi emisi dari minyak solar sebesar 27% atau setara 10,58 juta ton CO2 Equivalent. Manfaatnya tak hanya sampai disitu saja, pemanfaatan biodiesel mampu mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja untuk 271.000 petani atau pekerja sawit di sektor hulu yang ujung-ujungnya dapat menyukseskan program Presiden Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja untuk semakin meningkatkan perekonomian Tanah Air.
https://www.suara.com/bisnis/2019/07/23/112530/biodiesel-sawit-anugerah-yang-diapresiasi-jokowi-dan-menteri-kabinet-kerja

Liputan 6 | Selasa, 23 Juli 2019
Pengolahan Sampah Plastik Jadi Biodiesel di Jawa Barat Mulai Dibangun Tahun 2020

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat kesepakatan soal pembangunan pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel dengan CEO Plastic Energy Carlos Monreal di London, Inggris, Senin (22/7/2019). Emil, sapaan Ridwan Kamilmenargetkan proyek dengan nilai investasi sekira Rp 3 triliun itu terealisasi pada 2020. “MoU sudah kita buat lama. Hari ini kita sepakati langsung dengan CEO-nya, kita akan menyediakan lahan untuk mereka (Plastic Energy) sewa, mempercepat proses perizinan, lalu kita sediakan sampah plastik di luar botol plastik untuk diolah menjadi energi berupa green diesel,” katanya. Menurut Emil, pembangunan pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel akan dilakukan di lima daerah, yakni Bogor, Bandung Raya, Bekasi, Tasikmalaya, dan Cirebon. “Untuk tahap awal kita bangun di Bogor dan Bandung Raya,” ucapnya. Lokasi di Bogor berada di Galuga dengan luas 20 hektare, sedangkan Bandung Raya berlokasi di kawasan Gedebage dengan luas 10 hektare. Emil mengatakan, nilai investasi satu lokasi mencapai Rp 630miliar. Dia pun menargetkan proses pengkajian sampai perizinan selesai pada akhir 2019, sehingga pembangunan bisa dimulai Januari 2020.

Emil menyatakan, keberadaan pengolahan sampah plastik menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik, terutama di sungai Citarum dan laut. Dia juga menegaskan, sudah menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan disetujui. “Selama ini kan kita mengkampanyekan pemilahan sampah plastik, namun kemana sampah plastik yang sudah dipilah itu belum ada solusinya. Nah, dengan adanya plastic energy jadi teratasi,” katanya. “Ini kabar baik karena selama ini kan tipping fee jadi persoalan,” lanjutnya. Menurut Emil, terdapat dua cara penyerahan sampah plastik ke Plastic Energy. Pertama adalah sampah plastik murni. Kemudian, sampah campur yang nantinya dipilah oleh Plastic Energy. Dari 1.000 ton sampah, sekira 100 ton sampah plastik yang diambil. CEO Plastic Energy Carlos Monreal mengatakan bahwa satu ton sampah plastik dapat menghasilan 85 liter biodiesel. “Green diesel yang dihasilkan bisa dipakai untuk mobil, truk. Truk pengangkut sampah pakai ini juga,” katanya. Selain itu, kata Carlos Monreal, pihaknya akan turut membantu feasibility study proyek tersebut. Dia pun berharap proses perizinan yang lainnya dapat segera selesai. “Kami bisa mulai bangun konstruksi awal 2020,” ucapnya. Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, proyek ini sejalan dengan kebijakan pemilahan sampah. Dia pun akan berkoordinasi dengan Pemkab Bogor karena untuk pemenuhan kebutuhan sampah 100 ton per hari tidak bisa dipenuhi oleh pihaknya. “Sampah plastik kita (Kota Bogor) per hari 84 ton,” katanya.
https://www.liputan6.com/news/read/4019788/pengolahan-sampah-plastik-jadi-biodiesel-di-jawa-barat-mulai-dibangun-tahun-2020?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F