+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemkab Muba Gandeng Kampus IPB

Indopos | Rabu, 17 Juli 2019

Pemkab Muba Gandeng Kampus IPB

-Sukses mewujudkan pengembangan inovasi energi baru terbarukan yakni biofuel berbasis Kelapa Sawit hasil kerja bareng Institut Teknologi Bandung (ITB), tak membuat langkah inovasi Dodi Reza Alex Noerdin surut. Sebaliknya, Bupati Musi Banyuasin (Muba) itu bergerak cepat mengembangkan bidang peternakan. Terbaru, Dodi sapaan akrab Dodi Reza Alex Noerdin merancang Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di Bumi Serasan Sekate. Dodi menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB), kondang sebagai kampus inovatif Indonesia. Nota Kesepahaman Bersama Antara IPB dengan Pemkab Muba diteken di ruang Sidang LPPM Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga Bogor, Selasa (17/7). Kesepahaman Bupati Muba Dodi Reza dengan Rektor IPB Arif Satria menjadi harapan baru pengembangan peternakan di Muba. “Bupati Muba pak Dodi Reza ini sangat strong komitmen dengan pengembangan potensi-potensi di Muba. Kami yakin kerja sama ini akan memberi kontribusi positif dan percepatan pengembangan bidang peternakan,” sanjung Rektor IPB Arif Satria. Menurut Arif, Muba sangat kaya sumber daya alam, selain perkebunan juga ada peternakan. “Jadi, kami targetkan SPR di Muba akan menjadi percontohan. Tidak hanya Bojonegoro tetapi Muba juga akan menjadi pusat laboratorium peternakan di Indonesia dan ini akan menjadi target IPB ke depan,” tegasnya.

Kemudian, lanjut Arif, IPB tidak hanya fokus pada pengembangan SPR tetapi bersama Pemkab Muba juga akan menerapkan teknologi 40. “Target kami, Muba canggih dan sukses di bidang peternakan. Ini sudah lengkap baik support Kepala Daerah hingga SDA yang melimpah,” ha- rapnya. Bupati Muba Dodi Reza menuturkan, upaya pengembangan SPR di Muba tidak hanya untuk mengembang- kan potensi yang sudah ada. Tetapi, lebih dari itu juga sebagai upaya mengentaskan dan menekan angka kemiskinan di Muba. “Jadi, sektor peternakan di Muba itu sudah terbukti hasilnya dan sudah mewakili Indonesia di tingkat dunia yakni di Wina Austria. Nah, ini harus terus dikembangkan dan lebih digencarkan lagi,” jelas Dodi. Untuk SPR, tambah Dodi, di Muba sudah ada di Kecamatan Sungai Lilin. “Dan ke depan bersama IPB SPR di Muba juga akan dikembangkan d*i Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Lais. Jadi, kalau di Jawa itu pengembangan peternakan ada di jawa, nah kalau di Sumatera ada di Muba,” tegasnya. Mengenai rencana IPB akan menjadikan Muba sebagai pusat laboratorium peternakan, kandidat Doktor Universitas Padjajaran itu siap bersinergi dan akan mensupport dengan maksimal upaya tersebut.

“Saya yakin dengan kerja sama bidang peternakan ini. Muba akan menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi maksimal untuk upaya pengentasan dan menekan angka kemiskinan,” terang Dodi. Pada kesempatan itu, Dodi Reza juga disambut Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Sistem Informasi, Dodik Ridho Nurrochmat, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB, Aji Hermawan, Direktur Kerjasama dan Alumni IPB Heri Mulyati, Kepala Pusat Kajian Sains Halal, Khaswar Syamsu, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso. Sementara Dodi Reza didampingi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Muba, A Thamrin, Kadis Kominfo Muba Herryandi Sinulingga AP, Sekretaris DPPKAD Fauzan, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kab Muba Rismawati, Pit Kabag Humas Muba Yettria, dan Pit Kabag Protokol Rangga Perdana Putera

Tribunnews | Rabu, 17 Juli 2019

Politikus Gerindra Kritik Rencana Pemerintah Terapkan Pemberlakuan Bahan Bakar B30

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritik rencana kebijakan pemberlakuan bahan bakar biodiesel 30 perseb (B30) yang tengah dilakukan pemerintah. Penggunaan B30 ditujukan untuk mengurangi impor migas yang dianggap kerap menjadi penyebab defisit neraca perdagangan. Politisi senior Gerindra ini mengaku prihatin terkait rencana penerapan B30 tersebut. Sebab menurutnya kebijakan tersebut hanya mampu mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar saja, Padahal, impor BBM jenis tersebut porsinya tidak terlalu besar terhadap total impor nasional. “Saya sangat prihatin atas satu kebijakan pemerintah di mana akan menerapkan BBM B30 dengan dalih substitusi impor yang menurut saya ini tipu muslihat dan tidak mendasar”, ujar Bambang di Kompleks Palemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Saat ini, lanjut Bambang, di Indonesia baru diberlakukan BBM B20. Ini adalah yang pertama di dunia karena semua negara di dunia hanya menggunakan B5, B7 sampai dengan B10.

“Misalnya Kanada, Malaysia, Argentina, Australia dan lain-lain. Dampak multiplyer effect kenaikan biodiesel diatas 10 % berakibat fatal terhadap semua mesin-mesin industri dan transportasi. Karena minyak biodiesel diatas 10 % merusak mesin industri dan transportasi. Ruang bakar kotor, saringan dan injektor cepat rusak, mesin panas dan lainnya sehingga akan berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan,” paparnya. “Selain itu, subtitusi impor yang dikatakan berpengaruh besar, kenyataannya sangat kecil karena solar adalah bagian kecil dari impor migas, hanya 4,6 juta ton per tahun, sedangkan total migas kita 50,4 juta ton per tahun,” imbuhnya. Bambang menerangkan impor migas Indonesia pun hanya 15 persen dari impor non migas, di mana impor non migas tahun 2018 sebesar 29.868 juta USD, sedangkan impor non migasnya 158.842 juta USD. Jadi subtitusi biodiesel B20, B30 dan bahkan B100 pun tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai impor Indonesia. Tetapi, menurutnya akan berdampak menghancurkan ekonomi dalam negeri. “Disini terlihat pemerintah dalam pengendalian kapitalis tanpa mementingkan masyarakat secara luas termasuk keselamatan transportasi,” tegas Bambang. Oleh sebab itu, Bambang mengimbau pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menggalakkan penggunaan bahan bakar B30 terhadap kendaraan bermesin diesel. B30 sendiri merupakan campuran biodiesel berbahan dasar sawit sebanyak 30 persen dengan bahan bakar solar sebanyak 70 persen. Alasan Pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar B30 adalah untuk menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan.

https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/07/17/politikus-gerindra-kritik-rencana-pemerintah-terapkan-pemberlakuan-bahan-bakar-b30

Rri | Selasa, 16 Juli 2019

BPPT Dorong Pengembangan CPO untuk Kurangi Impor BBM

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus mendorong upaya mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) antara lain melakukan diversifikasi BBM dengan sumber energi lain, terutama bahan bakar nabati atau Green Fuel yang berasal dari sawit (Crude Palm Oil). Hal itu diungkapkan Kepala BPPT Hammam Riza pada acara Workshop “Pemanfaatan Minyak Sawit untuk Green Fuel” di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Hadir dalam Workshop tersebut di antaranya Menko Perekonomian Luhut B Panjaitan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso. Menurut Hammam, konsumsi BBM di Indonesia yang mencapai 1,3 juta barel per hari, baru dipenuhi sekitar 910.000 barel per hari, sementara 370.000 barel sisanya masih dimpor, serta berasal dari biodiesel 50.000 barel per hari. Defisit impor migas sebesar US$13,4 milyar menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan tahun 2018 sebesar US$8,57 milyar. “Di sisi lain, produksi CPO Indonesia sudah mencapai 44-46 juta ton per tahun dari lahan sawit seluas 14 juta ha. Diprediksi pada tahun 2025 produksi sawit akan mencapai 51,7 juta ton per tahun. Sebuah pencapaian yang membanggakan, namun pada sisi lain akan mengakibatkan over-supply. Apalagi pada tahun 2030 ada ancaman pelarangan ekspor produk CPO Indonesia ke Eropa secara total. Padahal, industri kelapa sawit di Tanah Air mempekerjakan dedikitnya 5,3 juta petani swadaya, serta sebanyak 17 juta orang menggantungkan hidupnya dari sawit,” paparnya.

Hammam menjelaskan, salah satu langkah strategis untuk mengurangi impor BBM dan sekaligus antisipasi over-supply CPO adalah penggunaan CPO untuk Biofuel. “BPPT bersama dengan berbagai stakeholder, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan (melalui BPDPKS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Gaikindo, Aprobi, ITB, dan lain-lain, telah mempelopori pengkajian dan penerapan teknologi Biodiesel. Dimulai pada awal 2000-an, BPPT telah mencapai tahapan B20, dan saat ini sedang dilakukan uji jalan B30. Berdasarkan perhitungan Badan Litbang Kementerian ESDM, B30 mampu mengurangi impor solar sebesar 8-9 juta kiloliter. Apabila dikalikan dengan Harga Indeks Pasar (HIP) solar sebesar Rp 8.900 per liter, maka nilai penghematan impor solar mencapai Rp 70 triliun,” ungkapnya. Solusi teknologi lainnya, lanjut Hammam, adalah menggunakan Pure Plant Oil (PPO) berbasis CPO untuk aplikasi di stationary engine. BPPT bersama PT PLN telah mengembangkan pemanfaatan PPO untuk bahan bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Penggunaan PPO untuk PLTD terbukti sangat baik dan siap menggantikan solar sebanyak 50 persen. Opsi yang lain adalah pengolahan CPO menjadi bahan bakar minyak, baik melalui coprocessing bersama minyak bumi mentah atau 100 persen CPO dalam pengilangan untuk memproduksi green BBM atau disebut Green Refinery Stand Alone.

“Dengan pengilangan CPO 100 persen, sebanyak 10 juta ton CPO per tahun dapat diserap dan impor BBM sebanyak 11 juta kiloliter dapat dikurangi. Kemudian, apabila digabung dengan produk co-processing dan biodiesel maka akan terjadi subtitusi pengurangan impor 23 juta kiloliter per tahun, sehingga defisit neraca perdagangaan luar negeri dapat dikendalikan,” kata Hammam. Dalam konteks ini, BPPT siap bersinergi dan berkontribusi dalam Flagship Prioritas Riset Nasional (PRT) tentang Bahan Bakar Nabati dari Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit bersama Kemenristekdikti, ITB, Pertamina, LIPI, dan pihak-pihak terkait lainnya. “Selamat kepada ITB dan Pertamina atas capaian ujicoba co-processing CPO dengan minyak mentah di beberapa kilang milik Pertamina. Selamat dan penghargaan yang tinggi, khususnya kepada Prof Subagyo dari Teknik Kimia ITB yang telah bertahun-tahun mengembangkan dengan sabar dan tekun,” ucapnya. Hammam menambahkan, di masa depan BPPT sedang menyiapkan teknologi mengkonversikan biomassa berbasis kelapa sawit (tandan kosong, dahan, batang) menjadi Bio Crude Oil (BCO), yang nantinya dilakukan upgrading dan refinery untuk menghasilkan produk-produk Green BBM, dengan harapan harga BCO bisa lebih murah daripada harga minyak mentah berbasis fosil (CFO/Crude Fossil Oil).

http://rri.co.id/post/berita/694708/ekonomi/bppt_dorong_pengembangan_cpo_untuk_kurangi_impor_bbm.html

Biskom | Selasa, 16 Juli 2019

BPPT Dorong Diversifikasi BBM dengan Green Fuel Minyak Sawit

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah menyiapkan teknologi mengkonversi biomassa berbasis kelapa sawit (tandan kosong, dahan, batang) menjadi Bio Crude Oil (BCO) yang nantinya dilakukan upgrading dan refinery untuk menghasilkan produk-produk green BBM. Harapannya, BCO bisa lebih murah daripada minyak mentah. Selain itu, BPPT juga konsen pada pengembangan teknologi mengkonversikan biomassa berbasis kelapa sawit melalui gasifikasi termal. BPPT bekerjasama dengan Gunma University Jepang dan JICA baru saja menyelesaikan pembangunan Biomass Gasification Pilot Plant berkapasitas 2 ton per hari. “Melalui teknologi ini biomassa limbah pabrik kelapa sawit dikonversi menjadi syngas yang dapat diolah menjadi bahan dasar industri kimia seperti methanol maupun untuk bahan bakar seperti Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif dari LPG,” kata Kepala BPPT, Hammam Riza dalam pembukaan Workshop Pemanfaatan Minyak Sawit untuk Green Fuel dalam Mendukung Ketahanan Energi dan Kesejahteraan Petani Sawit di gedung BPPT, Jakarta (16/7). Workhop yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar ini, bisa memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan dalam penyelesaian permasalahan dibidang kelapa sawit baik disektor hulu dan hilir serta menyebarkan informasi inovasi-inovasi di bidang teknologi pemanfaatan minyak sawit untuk Green Fuel yang telah dihasilkan oleh Lembaga-lembaga riset, Universitas, dan Perusahaan seperti BPPT, ITB, Pertamina.

Menurut Hammam, selain limbah biomassa padat, pabrik kelapa sawit juga menghasilkan limbah cair yang biasa disebut palm oil mill effluent (POME). BPPT bekerjasama dengan PTPN V telah melakukan pembangunan Pilot Project PLT Biogas berbahan baku POME dengan kapasitas 0,7 – 1 MW. PLT Biogas kapasitas 1 MW ini dalam satu jam menghasilkan 1000 kWh. Jika dikonversikan dengan kebutuhan solar untuk PLTD, maka penghematan setara dengan sekitar 250 liter minyak solar dalam satu jam. BPPT pada sisi hulu juga memberikan kontribusi teknologi, seperti teknologi perbanyakan benih unggul kelapa sawit secara in vitro sebagai upaya mendukung produktivitas perkebunan sawit, integrasi sapi sawit untuk mengoptimal sumberdaya yang ada, dan pengembangan pupuk hayati dan pupuk mineral. Kesemuanya ini tentunya memerlukan kebijakan, regulasi, dan pengawasan yang kuat karena itu perlu adanya campur tangan pemerintah yang bisa mengatur khusus masalah kelapa sawit. Selain itu, perlu ada suatu lembaga khusus yang mengatur komoditas sawit yang punya nilai strategis.

Kurangi Import BBM

Kepala BPPT berharap ke depan, Indonesia bisa mengurangi import minyak mentah atau bahan bakar minyak, neraca perdagangan menjadi lebih baik, dan harga CPO bisa stabil, serta kesejahteraan petani dan pekerja sektor sawit bisa terjaga. Apalagi, setiap tahun konsumsi BBM di Indonesia mengalami peningkatan seiring kenaikan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan perkapita. Kebutuhan BBM setiap hari mencapai 1,3 juta barel, yang dipenuhi dari kilang dalam negeri 910 ribu barrel/hari dan impor 370 barel/hari serta biodiesel 50 ribu barel/hari. Defisit impor migas sebesar US$ 13,4 miliar menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan tahun 2018 sebesar US$ 8,57 miliar. “Karena itu, harus ada upaya untuk mengurangi impor BBM dengan melakukan diversifikasi BBM dengan sumber energi lain terutama bahan bakar nabati atau green fuel,” kata Hammam. Saat ini produksi CPO Indonesia sudah mencapai 44 – 46 juta ton dari lahan sawit seluas 14 juta hektare (ha). Pada 2025, produksi sawit Indonesaia diprediksi akan mencapai 51,7 juta ton. Menurut Hammam, hal ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan. Namun di sisi lain, akan mengakibatkan over supply, apalagi pada 2030 ada ancaman pelarangan produk minyak sawit di Eropa secara total. “Sementara, industri kelapa sawit telah mempekerjakan 5,3 juta petani swadaya dan sebanyak 17 juta orang menggantungkan hidupnya dari sawit,” lanjutnya.

Untuk itu, BPPT bersama berbagai stakeholders termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Gaikindo, Aprobi, Institut Teknologi Bandung, dan lain-lain telah mempelopori pengkajian dan penerapan teknologi biodiesel untuk mengurangi impor BBM dan antisipasi oversupply CPO. “Dimulai pada awal 2000an, saat ini kita telah mencapai tahapan B20, dan saat ini sedang dilakukan uji jalan B30. Berdasarkan perhitungan Badan Litbang Kementerian ESDM, B30 akan mengurangi impor solar sebesar 8 – 9 juta kilo liter. Apabila dikalikan dengan Harga Indeks Pasar (HIP) solar sebesar Rp 8.900 per liter, maka nilai penghematan impor solar mencapai Rp 70 triliun atau US$6 miliar,” terang Hammam. Hammam menyebut solusi teknologi lainnya adalah menggunakan Pure Plant Oil (PPO) berbasis CPO untuk aplikasi di stationary engine. BPPT bersama PT PLN telah mengembangkan pemanfaatan PPO untuk bahan bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Penggunaan PPO untuk PLTD terbukti sangat baik dan siap menggantikan solar sebanyak 50 persen. Tak kalah penting, opsi lainnya, pengolahan CPO menjadi BBM, baik melalui coprocessing bersama minyak bumi mentah atau 100% CPO dalam pengilangan untuk memproduksi green BBM atau disebut Green Refinery Stand Alone. Dengan pengilangan CPO 100%, sebanyak 10 juta ton CPO per tahun dapat diserap dan impor BBM sebanyak 11 juta kL dapat dikurangi. Apabila digabung dengan produk co-processing dan biodiesel, akan terjadi subtitusi pengurangan impor 23 juta kL/tahun sehingga defisit neraca perdagangaan luar negeri dapat dikendalikan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sawit memberikan potensi kontribusi yang besar diantaranya untuk perekonomian termasuk serapan tenaga kerja. CPO juga mampu memberikan kontribusi yang banyak bagi Indonesia, diantaranya kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja tinggi, selain itu sawit juga berkontribusi dalam menekan impor karena akan membuat neraca transasksi berjalan menjadi defisit, ujar Luhut. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan biodiesel 30% (B30). Dengan demikian, impor bisa dihemat, jadi peran kelapa sawit sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2013, seluruh kendaraan Public Service Obligation (PSO), non-PSO dan industri wajib menggunakan B30 pada tahun 2020. Penerapan B30 akan meningkatkan kemandirian energi, mengurangi impor bahan bakar serta berpotensi menghemat devisa hingga Rp60 triliun serta memberikan pengaruh terhadap performa kendaraan.

Listrikindonesia | Selasa, 16 Juli 2019

Menko Luhut: Indonesia Harus Menjadi Pemain Global Diversifikasi Sawit

BPPT Gelar Workshop dengan mengangkat tema Pemanfaatan Minyak Sawit Untuk Green Full Dalam Mendukung Ketahanan Energi Dan Kesejahteraan Petani Sawit, di Gedung BPPT Jakarta (16/7). Ketua Penyelanggara workshop Ali Rahman menyatakan kegiatan ini bertujuan merumusan rekomendasi menyusun kebijakan dalam permasalahan minyak sawit dan informasi inovasi teknologi untuk pemanfaatan minyak sawit. Sementara itu, Kepala BPPT Hammam Riza mengungkapkan workshop ini digelar sebagai antisipasi melimpahnya produksi kelapa sawit. Seperti diketahui, komsumsi Bahan Bakar Minyak terus meningkat. Kebutuhan BBM saat ini sebanyak 1.3 jt barel. Untuk mengurangi devisit impor BBM harus ada upaya untuk mengurangi impor BBM dengan cara melakukan diversifikasi mengolah minyak kelapa sawit menjadi biodiesel. “Produksi CPO pada 2025 akan mencapai 7.2 juta barel. Pada 2030 ada ancaman secara menyeluruh pelarangan minyak sawit. Saat ini tahapan B20 dan B30 sudah memasuki tahap uji coba. Jika dimanfaatkan bisa mengurangi impor solar 9 juta barel atau setara Rp 30 triliun,”ungkap Hammim Riza di sela-sela workshop di Gedung BPPT Jakarta(16/7).

BPPT siap berkontribusi dengan untuk green full untuk ketahanan energi dengan melakukan kerjasam dengan Pertamina. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menegaskan CPO mampu memberikan kontribusi yang banyak setelah batu bara. “BPPT harus fokus mengembangkan inovasi teknologi minyak kelapa sawit. Setelah B 20 dan B30 yang terbukti telah memberikan nilai tambah pengembangan harus terus dilakukan hingga mencapai B100,” tegas Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya sebagai keynote speech di acara workshop. BPPT kata Luhut diharapkan melihat supply chain dari hasil olahan kelapa sawit. Indonesia harus menjadi pemain global. Kuncinya BPPT harus melakukan kerja bersama dengan mengolah limbah kelapa sawit untuk produk yang punya nilai jual, seperti peralatan elektronika maupun kendaraan bermotor. Acara ini didukung oleh PT PLN, Indonesia Power, INKA, Asdp, Pindad, PTP5, PTP6,Len dan Bank BRI bekerjasama dengan Badan Pengelola Sawit dan Aprobi.

http://listrikindonesia.com/menko_luhut_indonesia_harus_menjadi_pemain_global_diversifikasi_sawit_4331.htm

Infopublik | Selasa, 16 Juli 2019

Pemanfaatan Minyak Sawit untuk Green Fuel Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Kebutuhan BBM 1,3 juta barel per hari dipenuhi dari kilang dalam negeri 910 ribu barel per hari, dan impor 370 barel per hari, serta biodiesel 50 ribu barel per hari. Defisit impor migas sebesar US$13,4 milyar menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan tahun 2018 sebesar US$8,57 milyar. “Oleh karena itu, harus ada upaya untuk mengurangi impor BBM dengan melakukan diversifikasi BBM dengan sumber energi lain, terutama bahan bakar nabati atau green fuel,” kata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza pada acara Workshop “Pemanfaatan Minyak Sawit untuk Green Fuel” di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (16/7). Disebutkan, saat ini produksi CPO (Crude Palm Oil) Indonesia sudah mencapai 44 – 46 juta ton dari lahan sawit seluas 14 juta ha. Diprediksi pada tahun 2025 produksi sawit akan mencapai 51,7 juta ton. Sebuah pencapaian yang membanggakan, namun di sisi lain akan mengakibatkan oversupply, apalagi pada tahun 2030 ada ancaman pelarangan produk minyak sawit di Eropa secara total. “Sementara itu, industri kelapa sawit ini, telah mempekerjakan 5,3 juta petani swadaya, dan sebanyak 17 juta orang menggantungkan hidupnya dari sawit,” tuturnya.

Menurut Hammam, salah satu langkah strategis untuk mengurangi impor BBM dan sekaligus antisipasi oversupply CPO, adalah penggunaan CPO untuk Biofuel. “BPPT bersama dengan berbagai stakeholders, termasuk Kementrian ESDM, Kementerian Keuangan (melalui BPDPKS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Gaikindo, Aprobi, ITB, dan lain-lain telah mempelopori pengkajian dan penerapan teknologi Biodiesel,” paparnya. “Dimulai pada awal 2000 an, saat ini kita telah mencapai tahapan B20, dan saat ini sedang dilakukan uji jalan B30. Berdasarkan perhitungan Badan Litbang Kementerian ESDM, B30 akan mengurangi impor solar sebesar 8 – 9 juta kilo liter. Apabila dikalikan dengan Harga Indeks Pasar (HIP) solar sebesar Rp8.900 per liter, maka nilai penghematan impor solar mencapai Rp 70 triliun atau US$6 miliar,” jelasnya. Solusi teknologi lainnya adalah menggunakan Pure Plant Oil (PPO) berbasis CPO, untuk aplikasi di stationary engine. BPPT bersama PT PLN telah mengembangkan pemanfaatan PPO untuk bahan bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Penggunaan PPO untuk PLTD terbukti sangat baik dan siap menggantikan solar sebanyak 50 persen.

Opsi yang lain, adalah pengolahan CPO menjadi bahan bakar minyak, baik melalui coprocessing bersama minyak bumi mentah atau 100% CPO dalam pengilangan untuk memproduksi green BBM atau disebut Green Refinery Stand Alone. “Dengan pengilangan CPO 100%, sebanyak 10 juta ton CPO per tahun dapat diserap dan impor BBM sebanyak 11 juta kL dapat dikurangi. Kemudian, apabila digabung dengan produk co-processing dan biodiesel maka akan terjadi subtitusi pengurangan impor 23 juta kL/ tahun, sehingga defisit neraca perdagangaan luar negeri dapat dikendalikan,” kata Hammam. Dalam konteks ini, BPPT siap bersinergi dan berkontribusi dalam Flagship Prioritas Riset Nasional (PRT) tentang Bahan Bakar Nabati dari Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit bersama Kemenristekdikti, ITB, Pertamina, LIPI, dan pihak-pihak terkait lainnya. “Selamat kepada ITB dan Pertamina atas capaian ujicoba coprocessing CPO dengan minyak mentah di beberapa kilang milik Pertamina. Selamat dan penghargaan yang tinggi, khususnya kepada Prof. Subagyo Teknik Kimia ITB yang telah bertahun-tahun mengembangkan dengan sabar dan tekun,” imbuhnya.

Ia menambahkan, untuk masa depan BPPT sedang menyiapkan teknologi mengkonversikan biomassa berbasis kelapa sawit (tandan kosong, dahan, batang) menjadi Bio Crude Oil (BCO) yang nantinya dilakukan upgrading dan refinery untuk menghasilkan produk-produk green BBM. Harapannya, BCO bisa lebih murah daripada minyak mentah/Crude Fossil Oil. BPPT juga konsen, pada pengembangan teknologi mengkonversikan biomassa berbasis kelapa sawit melalui gasifikasi termal. BPPT bekerja sama dengan Gunma University Jepang dan JICA baru saja menyelesaikan pembangunan Biomass Gasification Pilot Plant berkapasitas 2 ton per hari. Melalui teknologi ini, biomassa limbah pabrik kelapa sawit dikonversi menjadi syngas yang dapat diolah menjadi bahan dasar industri kimia seperti methanol maupun untuk bahan bakar seperti Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif dari LPG. Selain limbah biomassa padat, kata dia, Pabrik Kelapa Sawit juga menghasilkan limbah cari yang biasa disebut palm oil mill effluent (POME). BPPT bekerjasama dengan PTPN V telah melakukan pembangunan Pilot Project PLT Biogas berbahan baku POME dengan kapasitas 0,7 – 1 MW. PLT Biogas kapasitas 1 MW berarti dalam satu jam, menghasilkan 1000 kWh, dan jika dikonversikan dengan kebutuhan solar untuk PLTD, maka penghematan setara dengan sekitar 250 liter minyak solar dalam satu jam.

Minimal ada tiga keuntungan dari penerapan teknologi biogas dari POME ini, yaitu: Pengurangan pencemaran lingkungan akibat limbah cair pabrik kelapa sawit, pengurangan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global, dan pemanfaatan biogas sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. “Hal itu solusi teknologi dari sisi hilir,” paparnya. Pada sisi hulu, BPPT juga memberikan kontribusi teknologi, seperti teknologi perbanyakan benih unggul kelapa sawit secara in vitro sebagai upaya mendukung produktifitas perkebunan sawit, integrasi sapi sawit untuk mengoptimal sumberdaya yang ada, dan pengembangan pupuk hayati/organic (bio organic fertilizer), dan pupuk mineral. Setelah berhasil menerapkan pupuk Slow Release Fertilizer (SRF) pada tanaman padi dan jagung, dan Controlled Release Fertilizer (CRF) pada bawang merah, BPPT bekerjasama dengan PT Pusri mengembangkan Pupuk CRF untuk kelapa sawit. Satu potensi peningkatan efisiensi dalam rantai produksi CPO di Pabrik kelapa sawit, adalah metode alternatif ekstraksi buah tanpa menggunakan steam (uap air). Teknologi ini, perlu dieksplorasi lebih lanjut, di mana Asam Lemak Bebas Tinggi masih dapat diberikan nilai tukar yang lebih baik. Konsep Mini and Mobile CPO Mill juga dapat dieksplorasi memanfaatkan kemampuan plant design engineering BPPT.

http://www.infopublik.id/kategori/sosial-budaya/359845/pemanfaatan-minyak-sawit-untuk-green-fuel-tingkatkan-kesejahteraan-rakyat#

Merdeka | Selasa, 16 Juli 2019

Gerindra Kritik Rencana Kebijakan Penggunaan Bahan Bakar B30

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo mengkritik rencana pengembangan bahan bakar biodiesel 30 persen (B30) yang tengah dilakukan pemerintah. Penggunaan B30 ditujukan untuk mengurangi impor migas yang kerap menjadi penyebab defisit neraca perdagangan. Bambang mengaku prihatin terkait rencana penerapan B30 tersebut. Sebab menurutnya kebijakan tersebut hanya mampu mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar saja, Padahal, impor BBM jenis tersebut porsinya tidak terlalu besar terhadap total impor nasional. “Kami sangat prihatin adanya satu kebijakan oleh pemerintah di mana akan menerapkan BBM B30 di mana sekarang ini sudah B20 yang tujuannya untuk mengurangi impor yang mana bahan bakar ini adalah solar saja,” kata Bambang di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7). Sebaliknya, kata Bambang, justru impor nonmigas yang jauh lebih besar dan memberatkan kondisi neraca perdagangan Indonesia. “Padahal, semua migas hanya kurang lebih 15 persen dari total import kita. Jadi, non migas ini jauh (lebih besar),” ujarnya.

Dia pun mengklaim, negara-negara di dunia yang menggunakan energi campuran bahan bakar fosil dan nabati rata-rata tidak lebih dari 10 persen atau B10. Selain itu, kebijakan tersebut kurang tepat dan seolah dipaksakan. Penggunaan B30 dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. “Dampak dari bahan bakar B30 ini luar biasa terhadap semua multiplier industri. Transportasi juga akan terpengaruh besar dan menjadi berat,” jelasnya. Menurutnya, hal itu lantaran mesin kendaraan pada umumnya belum dapat mengolah bahan bakar campuran minyak nabati dengan maksimal. “Australia, Malaysia tidak lebih dari B10. Kanada juga belum. Ini akan merusak mesin transportasi dan menghancurkan ekonomi kita,” ujarnya. Oleh sebab itu, Bambang meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor. “Tolong Bu Menteri (Sri Mulyani) untuk mengkaji semaksimal mungkin agar ini bisa menjadi lebih baik lagi,” tutupnya.

https://www.merdeka.com/uang/gerindra-kritik-rencana-kebijakan-penggunaan-bahan-bakar-b30.html

Beritasatu | Selasa, 16 Juli 2019

Minyak Sawit Mulai Dilirik Sebagai Energi Bersih Terbarukan

Indonesia mulai melirik potensi minyak sawit untuk dijadikan bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan. Minyak sawit akan didorong menjadi salah satu dari banyak opsi energi terbarukan. Pasalnya, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Sayangnya pemenuhan bahan bakar yang bersumber dari fosil ini masih dipenuhi dari impor. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan, perkiraan kelebihan pasokan (oversupply) crude palm oil (CPO) sawit dan ancaman larangan penggunaan minyak sawit di Eropa dan Amerika, mendorong diversifikasi penggunaan BBM berbasis minyak sawit, sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dorongan pemanfaatan minyak sawit dan biomassa dari sawit ini juga sekaligus untuk mengurangi impor dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan petani, pekerja sawit beserta keluarganya yang jumlah mencapai 17 juta jiwa. “Kebutuhan BBM kita 1,3 juta barel per hari dipenuhi dari kilang dalam negeri 910.000 barel per hari dan impor 370.000 barel per hari serta biodiesel 50.000 barel per hari,” kata Hammam Riza di sela-sela Workshop Pemanfaatan Minyak Sawit untuk Green Fuel di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Oleh karena itu, lanjut Hammam, harus ada upaya untuk mengurangi impor dengan melakukan diversifikasi BBM dengan sumber energi lain terutama bahan bakar nabati atau green fuel. Saat ini, produksi CPO Indonesia sudah mencapai 44-46 juta ton dari lahan sawit seluas 14 juta hektare. Diprediksi pada tahun 2025 produksi sawit akan mencapai 51,7 juta ton. “Sebuah pencapaian yang membanggakan, namun di sisi lain akan mengakibatkan oversupply, apalagi pada tahun 2030 ada ancaman pelarangan produk minyak sawit di Eropa secara total,” ucap Hammam. Hammam menambahkan, salah satu langkah strategi untuk mengurangi impor BBM dan sekaligus antisipasi oversupply CPO adalah penggunaan CPO untuk biofuel. Dari sisi teknologi, BPPT sudah menguasai biodiesel B20. Saat ini bahkan mengawal persiapan B30. “Berdasarkan perhitungan Badan Litbang Kementerian ESDM, B30 akan mengurangi impor solar sebesar 8-9 juta kilo liter. Apabila dikalikan dengan harga indeks pasar (HIP) solar sebesar Rp 8.900 per liter, maka nilai penghematan impor solar mencapai Rp 70 triliun atau US$ 6 miliar,” tandas Hammam. Dalam workshop tersebut, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B Pandjaitan. Menurut Luhut, CPO sangat berkontribusi banyak kepada Indonesia setelah batubara. “Sawit memiliki peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia,” kata Luhut. Namun demikian, tambah Luhut, perkembangan perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan aspek lingkungan agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

https://www.beritasatu.com/nasional/564751/minyak-sawit-mulai-dilirik-sebagai-energi-bersih-terbarukan

Liputan 6 | Selasa, 16 Juli 2019

Gerindra Kritik Kebijakan Penggunaan Bahan Bakar B30

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo mengkritik rencana pengembangan bahan bakar biodiesel 30 persen (B30) yang tengah dilakukan pemerintah. Penggunaan B30 ditujukan untuk mengurangi impor migas yang kerap menjadi penyebab defisit neraca perdagangan. Bambang mengaku prihatin terkait rencana penerapan B30 tersebut. Sebab menurutnya kebijakan tersebut hanya mampu mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar saja. Padahal, impor BBM jenis tersebut porsinya tidak terlalu besar terhadap total impor nasional. “Kami sangat prihatin adanya satu kebijakan oleh pemerintah dimana akan menerapkan BBM B30 di mana sekarang ini sudah B20 yang tujuannya untuk mengurangi impor yang mana bahan bakar ini adalah solar saja,” kata Bambang di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7). Sebaliknya, kata Bambang, justru impor nonmigas yang jauh lebih besar dan memberatkan kondisi neraca perdagangan Indonesia. “Padahal, semua migas hanya kurang lebih 15 persen dari total import kita. Jadi, nonmigas ini jauh (lebih besar),” ujarnya.

Dia pun mengklaim, negara-negara di dunia yang menggunakan energi campuran bahan bakar fosil dan nabati rata-rata tidak lebih dari 10 persen atau B10. Selain itu, menurut Bambang, kebijakan tersebut kurang tepat dan seolah dipaksakan. Penggunaan B30 dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. “Dampak dari bahan bakar B30 ini luar biasa terhadap semua multiplier industri. Transportasi juga akan terpengaruh besar dan menjadi berat,” Menurutnya, hal itu lantaran mesin kendaraan pada umumnya belum dapat mengolah bahan bakar campuran minyak nabati dengan maksimal. “Australia, Malaysia tidak lebih dari B10. Kanada juga belum. Ini akan merusak mesin transportasi dan menghancurkan ekonomi kita,” ujarnya. Oleh sebab itu, Bambang meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor. “Tolong Bu Menteri (Sri Mulyani) untuk mengkaji semaksimal mungkin agar ini bisa menjadi lebih baik lagi,” tutupnya. Persiapan untuk menghadirkan bahan bakar solar dengan campuran FAME 30 persen (Solar B30) terus dilakukan. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 pada kendaraan bermesin Diesel sudah dimulai.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, program B30 merupakan langkah nyata pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, mensejahterakan petani kelapa sawit, serta menjamin ketersediaan dan kestabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Ia menambahkan, program ini dijalankan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan menyediakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen pada kendaraan mulai tahun depan. Menanggapi hal tersebut, Ratna Anggraini, Fuel Marketing Manager Shell Indonesia mengaku pihaknya telah mendapat sosialisasi terkait hal tersebut. “Tentunya pemerintah untuk menerapkan B30 itu memang ada sosialisasi kepada seluruh pemain migas, jadi memang kita sudah disosialisasikan,” katanya di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta, badan usaha menyiapkan pencampuran 30 persen biodiesel yang ber‎bahan baku minyak sawit dengan solar (B30). Saat ini uji coba B30 pada kendaraan sedang berlangsung.

Jonan mengatakan, uji coba B30 merupakan ajang promosi‎ ke masyarakat. Nantinya jika program tersebut telah diterapkan tidak akan mengurangi kemampuan mesin kendaraan. “Sebenarnya setengahnya bukan hanya uji jalan saja, tapi mempromosikan ke masyarakat,” kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Untuk membuktikan pelaksanaan B30 tidak menyebabkan kendala pada mesin kendaraan, Jonan pun meminta badan usaha penyalur BBM melakukan pencampuran 30 persen biodiesel ke solar dengan baik. Hal ini agar tidak mengulang kesalahan saat penerapan program B20. ‎”Waktu B20, mungkin proses pencampuran atau pemurnian FAME yang dicampur minyak solar konsistensinya tidak selalu pas,” tutur dia. Selain badan usaha, Jonan juga meminta pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Bio‎fuel Indonesia (APROBI) untuk konsisten, menyediakan biodiesel yang akan dicampur dengan solar. Dia pun mengancam akan melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika pengusaha tersebut tidak serius memasok biodiesel dan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) seperti batubara. “Ini mentalitasnya mesti konsisten, nggak boleh hit and run,”‎ tandasnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4013958/gerindra-kritik-kebijakan-penggunaan-bahan-bakar-b30