+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Penerapan Kebijakan B20 telah Mencapai 90%

Media Indonesia | Senin, 22 Oktober 2018

Penerapan Kebijakan B20 telah Mencapai 90%

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa tersisa 10% lagi badan usaha (BU) yang belum menjalankan kebijakan distribusi dan pengggunaan Biodiesel 20. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto menerangkan, bagi mereka yang belum menjalankan akan diberikan relaksasi karena faktor tertentu. “Sejauh ini progres penerapan B20 di kalangan BU BBM sudah mencapai 90%,” katanya kepada Media Indonesia, kemarin. Menurut Djoko, BU BBM meliputi PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Exxonmobil, PT Jasatama, PT Petro Andalan Nusantara, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas. Kesemuanya wajib mengikuti ketentuan B20. Sisanya yang 10% masih diberikan relaksasi untuk proses uji coba B20 meliputi PLN sampai Freeport. “Kendalanya belum 100% karena itu karena masih ada relaksasi untuk sebagian pembangkit PLN, alutsista TNI serta Polri, dan mesin-mesin PT. Freport di ketinggian tertentu,” pungkasnya. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 2,9 juta kiloliter (Kl) Biodiesel siap pakai hingga akhir tahun ini, baik untuk public service obligation (PSO) maupun non-PSO. Kebijakan itu bertujuan untuk menjadi solusi menurunkan defisit transaksi berjalan (current account deficitlCAD) yang pada kuartal II 2018 sebesar 3% dari PDB atau senilai US$8 miliar. Pemerintah telah menyiapkan sanksi bagi badan usaha yang tidak menjalankan kebijakan B20. Besaran sanksinya adalah Rp6.000 per liter. Diperkirakan, standar operasi pengenaan sanksi itu rampung pada pekan ini sehingga bisa diterapkan bagi badan usaha yang melanggar.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 20 Oktober 2018

PLN Kekurangan B20

Realisasi penyerapan biodiesel 20% oleh PT PLN (Persero) masih jauh di bawah target akibat pasokan yang seret. Direktur Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN Djoko Abumanan mengatakan, penyerapan B20 selama periode 1 September-13 Oktober 2018 direncanakan dapat mencapai 304.772 kiloliter (kl). Namun, realisasinya baru mencapai 142.247 kl atau 46.7% dari target. Tidak tercapainya target penyerapan tersebut, kata Djoko, salah satunya disebabkan belum adanya pasokan B20. “Mesin pembangkit kami semua sudah siap. Tinggal sekarang penyedianya. PLN kan user, permasalahan masih di suplai,” ujar Djoko, Kamis malam, (18/10). Pembangkit-pembangkit yang masih mengalami kendala kekurangan pasokan terutama yang berada di wilayah Papua dan sebagian wilayah Maluku. Di wilayah Papua dan Maluku ditargetkan rencana penyerapan B20 dapat mencapai 49.198 kl. Namun, realisasinya baru sekitar 13% dari target, yakni 6.547 kl. “Paling banyak kendala di [wiayah Indonesia bagian) timur. Transportasi di sana ya masalahnya,” kata Djoko. Selain Papua dan Makuku, pembangkit di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara juga masih minim menggunakan B20. Pembangkit di wilayah ini masih banyak menggunakan High Speed Diesel (HSD) mumi karena digunakan untuk pengoperasian PLTG yang menggantikan PLTU yang mengalami gangguan.

Penggunaan HSD di wilayah tersebut mencapai 192.788 kl. Sedangkan penggunaan B20 yang ditargetkan dapat mencapai 33.076 kl, baru terealisasi sebesar 18.391 kl. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan bahwa kuota bahan bakar B20 untuk kereta api pada 2018 mencapai 280 juta liter/tahun. , VP Public Relation PT. KAJ (Persero) Agus Komarudin mengatakan jumlah tersebut tidak akan sepenuhnya terserap sebab perluasan penggunaan bahan bakar B20 baru dimulai pada 1 September kemarin. “Asumsi sekitar 250 juta liter, kurang lebih sampai akhir tahun segitu,” katanya kepada Bisnis, Jumat (19/10). Agus mengatakan seluruh lokomotif dan kereta pembangkit sudah menggunakan bahan bakar B20 sejak September. Terkait dengan realisasi penggunaan bahan bakar, pada semester I yakni Juni 2018, KAI sudah menggunakan setidaknya 114 juta liter. “Saat ini KAI mengoperasikan 486 unit lokomotif dan 256 unit kereta pembangkit dengan konsumsi bahan bakar realisasi pada 2017 lalu 220,1 juta liter/tahun. Sedangkan untuk 2018 realisasi sampai dengan Juni 2018 adalah 114 juta liter [ semester 1/2018).” Untuk mengatasi kendala tersedianya pasokan B20, pemerintah bakal melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan rantai pasok penyaluran bahan baku B20, FAME.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan memusatkan titik penyaluran FAME ke terminal bahan bakar minyak (TBBM) Pertamina di beberapa titik. “Kami diminta evaluasinya tanggal 1 Desember 2018 akan dimulai skema yang baru. Misalkan, sekarang jumlah TBBM yang sekarang tersebar, nah kami konsentrasikan di beberapa titik,” ujar Rida. Dia mengklaim penyaluran FAME kepada badan usaha BBM saat ini mulai membaik meski belum optimal. Oleh karena itu. untuk meminimalisasi potensi masalah dalam penyaluran pemerintah sepakat untuk mengurangi jumlah tujuan penyaluran pasokan FAME. Sebetulnya sejak awal, opsi penyederhanaan titik penyaluran tersebut telah dikemukakan oleh Pertamina. Pertamina telah mengusulkan agar pengiriman FAME hanya dikirim ke 14 fasilitas pencampuran Pertamina, yakni enam kilang dan delapan TBBM. Nantinya, biodiesel yang sudah dicampur di 14 titik tersebut akan didistribusikan sendiri oleh Pertamina ke SPBU-SPBU miliknya sehingga BU BBN tak perlu lagi memasok ke 112 TBBM Pertamina. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong agar angkutan FAME di pelabuhan bisa diprioritaskan, seperti halnya angkutan sembako dan BBM.

SOP SANKSI

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, aturan mengenai mekanisme penerapan sanksi bagi badan usaha yang tidak menjalankan implementasi mandatori B20 telah rampung. Prosedur operasi standar (standard operating procedure/ SOP) penerapan sanksi tersebut sudah siap diteken. Namun, Djoko belum mau menjelaskan lebih lanjut mekanisme seperti apa yang akan diberlakukan. “Saya baru selesai bikin SOP sanksinya. Saya teken dulu, baru nanti saya jelaskan,” katanya ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, (18/10). Sebetulnya sanksi telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018. Namun, mekanisme penja-tuhan -sanksi tersebut masih perlu diatur. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 diatur sanksi tegas, yakni badan usaha BBM yang tidak memenuhi ketentuan, yakni tidak melakukan pencampuran, akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000 per liter volume biodiesel yang wajib dicampur dengan volume Solar pada bulan berjalan dan berupa pencabutan izin usaha. Sanksi serupa juga berlaku untuk badan usaha BBN, yakni bagi BU BBN yang tidak menyalurkan sesuai dengan alokasi volume biodiesel serta waktu dan spesifikasi biodiesel yang disepakati dalam kontrak “Mekanisme sanksi nanti sesuai SOP,” kata Djoko.

Media Indonesia | Sabtu, 20 Oktober 2018

Aturan Sanksi B20 Hampir Rampung

PEMERINTAH telah menyusun mekanisme pengenaan sanksi bagi badan usaha ba-han bakar nabati (BUBBN) dan badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM) yang tidak menerapkan penggunaan biodiesel 20% atau B20. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menyampaikan mekanisme penerapan sanksi tersebut tinggal diteken olehnya. “Saya baru selesai bikin standar operasional prosedur (SOP) sanksinya,” kata Djoko seusai rapat koordinasi Biodiesel, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jakarta. Kamis (18/10) malam Hanya saia, Djoko enggan menjabarkan lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan sanksi tersebut. “Nantilah tunggu saya teken dulu.” katanya. Ia pun enggan menyebutkan kapan penerapan sanksi itu akan dilakukan. Sebagai informasi, pemerintah terus melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan B20 yang dimulai sejak 1 September 2018. Untuk BUBBN ataupun BUBBM yang tidak menjalankan penggunaan B20 akan dikenai denda Rp6.000 per liter. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menyampaikan potensi pelanggaran pada BUBBN dan BUBBM masih relatif terjadi. Dari temuan awal, diperkirakan potensi baru pelanggaran mencapai lebih dari Rp270 miliar.

Rida pun menekankan yang harus diperhatikan penyalur, BUBBN. dan BUBBM, yaitu kualitas dan keberlanjutan. “Kalau kualitas turun, nanti ditolak. Jadi, dari awal sampai tiba di tujuan sebelum dicampur ada jaminan sesuai dengan standarnya,” katanya. Dia mengatakan apabila berkurang kualitas dari B20 , menjadi B19, akan dikenai denda 1% tersebut dikalikan dengan Rp6.000. “Denda ini berlaku untuk pemasok dan BUBBM atau BUBBN. Jadi biar adil,” katanya seperti dikutip dari Antara. Terkait dengan keberlanjutan {sustainability), lanjut dia, seharusnya diatur sedemikian rupa agar pasokan B20 tid,ak terhambat di sejumlah daerah, meskipun terkendala oleh cuaca.

Kendala distribusi

Sementara itu, hingga saat ini kewajiban penerapan penggunaan B20 belum berjalan 100%. Hal tersebut terjadi lantaran sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi ialah masalah distribusi B20 di wilayah timur Indonesia. Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN Djoko Abu Manan menyebutkan pemakaian B20 untuk pembangkit diesel baru mencapai 142.426 kiloliter (kl) dari target sebesar 304.773 kl. “Karena transportasinya kan sulit, jadi rantai pasokannya terkendala, tetapi ini nanti bisa diselesaikan kendalanya. Kemungkinan sampai Desember 2018 bisa tercapai target 100%. Ini tinggal penyediaannya,” tutur dia seperti dikutip dari medcom.id. Pada sisi lain, pengamat energi Marwan Batubara menyampaikan penggunaan B20 bermanfaat untuk mengurangi tekanan terhadap impor BBM yang terus membengkak sehinggga akan menghemat devisa hingga miliaran dolar AS. Namun, Marwan meminta agar kebijakan B20 tersebut terus konsisten bisa dilaksanakan sepanjang waktu.

Nusantaranews | Sabtu, 20 Oktober 2018

Guru Besar Untan: EBT Nasional Jangan Sampai Dikemas Pihak Asing

Guru Besar Untan (Universitas Tanjung Pura Pontianak) Prof. Dr. Ir. Gusti Anshari, MES mengingatkan kepada pemerintah untuk serius dalam mewujudkan ketahanan energi masa depan. Ia berpesan jangan sampai sumber sumber energi baru terbarukan (EBT) nasional yang melimpah itu justru dikemas oleh pihak asing.Gusti Anshari mengatakan untuk cadangan energi masa depan Indonesia sebenarnya tak perlu khawatir selama bangsa Indonesia memanfaatkan dan mengelola limpahan sumber energi yang sudah tersedia. “Harusnya kita memanfaatkan sumber sumber energi yang tersedia. Yang ada didepan mata kita. Jangan sampai sumber sumber energi ini dikemas oleh pihak pihak asing. Dia kemudian yang menjual tekhnologinya. Ia dapetnya dari kita iya kan?” kata Gusti Anshari kepada Nusantaranews.co, saat ditemui usai konferensi pers beberapa waktu lalu (10/10/2018) di Jakarta Pusat. Ada hal yang membuatnya cukup miris ketika Indonesia hanya selalu menjadi sasaran pasar. Untuk itu dirinya tak ingin dalam konteks cadangan energi masa depan, Indonesia justru hanya menjadi objek pasar. Sementara untuk persediaan sumber energi baru terbarukan Indonesia melimpah ruah. “Indonesia nanti bisa jadi pasar. Itu kan sangat menyedihkam buat kita. Nah itu kedepan yang harus kita perhatikan. Harusnya kita yang jadi pelopornya (distributor EBT),” ujarnya.

Beritajatim | Jum’at, 19 Oktober 2018

Pasca B20 Diberlakukan, Wilmar Siap Tingkatkan Kapasitas Produksi

Pasca pemberlakukan kebijakan B20, atau bauran 20 persen minyak sawit di dalam bahan bakar solar membuat produsen crude palm oil (CPO), PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) siap meningkatkan kapasitas produksinya. Seperti diketahui B20 merupakan bahan bakar biodiesel. Dimana 20 persennya diambil dari CPO. Keberadaan B20 tersebut diharapkan bisa mendongkrak penyerapan CPO ditengah maraknya ‘black campaign’ yang dihembuskan Uni Eropa sehingga produksi CPO Indonesia mengalami over supply. Dirut PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) Erik Tjia mengatakan, pemberlakuan B20 jangan dilihat jangka pendeknya tapi ke arah jangka panjangnya. “Kami siap meningkatkan kapasitas produksi CPO untuk bahan baku B20 sebesar 35 ribu ton sebulan yang belum diolah, dan 150 ribu ton yang sudah diolah,” katanya, usai menerima kunjungan Komisi VII DPR RI di PT WNI Gresik, Jumat (19/10/2018). Masih menurut Erik, semua produksi CPO itu tidak hanya dilakukan di pabrik WNI di Gresik, melainkan juga beberapa plant CPO di berbagai daerah seperti di Sumut, Riau, Sumsel, Sumbar, Kalbar, dan Sulut.

“Totalnya ada 8 plant yang memproduksi CPO, dan 30 persen B20 kami dikirim ke PT Pertamina. Selain itu, juga dikirim ke PT AKR Corporindo Tbk, dan PT Petro Andalan Nusantara (PAN),” paparnya. Sementara, anggota Komisi VII DPR RI yang juga pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, kunjungan kita ke PT WNI Gresik dalam rangka memastikan dan mendorong energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan BBM impor.Keberadaan kelapa sawit, atau CPO termasuk renenewable menggantikan BBM solar (mijyak bumi) yang saatnya akan habis,” ungkapnya. Lebih lanjut Kurtubi menyatakan bayangkan kalau konsumsi BBM mencapai 20 juta kiloliter. Hal ini bisa menguras BBM. Karena itu, dengan adanya CPO dimana persennya digunakan untuk bahan B20. Sehingga, CPO Indonesia bisa eksis lagi. “Indonesia merupakan produksi CPO terbesar di dunia. Dari hasil itu, bisa dijadikan bahan baku sumber energi,” pungkasnya.

http://beritajatim.com/ekonomi/342121/pasca_b20_diberlakukan,_wilmar_siap_tingkatkan_kapasitas_produksi.html