+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pengamat dukung Pertamina lanjutkan program biodiesel B30

Antaranews.com | Selasa, 5 November 2019

Pengamat dukung Pertamina lanjutkan program biodiesel B30

Pengamat energi Komaidi Notonegoro mendukung PT Pertamina (Persero) melanjutkan program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar minyak dengan campuran 30 persen nabati atau B30. “Program B20 pemerintah yang dijalankan Pertamina sudah berlangsung dengan baik dan juga terbukti menguntungkan bagi negara, karena itu perlu dilanjutkan dengan B30,” katanya di Jakarta, Selasa. Pemerintah berencana memulai program B30 pada 1 Januari 2020. Direktur Eksekutif Reforminer Institute itu mengatakan peran Pertamina dalam program B20 cukup penting yakni sebagai ujung tombak implementasi kebijakan. Sejumlah keuntungan program B20 antara lain terbukti menghemat devisa negara dari pengurangan impor bahan bakar minyak jenis solar. Data Kementerian ESDM menyebutkan, pada 2018, dengan program B20, setidaknya ada sekitar empat juta kiloliter solar distribusi dengan nabati berasal dari minyak sawit mentah (CPO) dengan nilai penghematan devisa negara mencapai 1,88 miliar dolar AS. Lalu, pada periode Januari-Juni 2019, substitusi solar sudah mencapai 2,9 juta kiloliter dengan nilai penghematan devisa mencapai 1,66 miliar dolar AS. Adapun total target penghematan devisa pada 2019 adalah sebesar tiga miliar dolar AS. Komaidi melanjutkan keuntungan program B20 lainyya adalah menyerap CPO dalam negeri yang berarti meningkatkan kinerja industri termasuk para petaninya. “Lainnya, tentunya manfaat lingkungan yang menjadi lebih bersih,” ujarnya. Namun memang, tambah Komaidi, karena hanya melalui berupa pencampuran, program B20 masih menimbulkan kekhawatiran sebagian sebagian pengguna atas dampak yang ditimbulkan. “Karena itu, memang perlu dilakukan sosialisasi secara intensif dan duduk bersama dengan pengguna untuk mencari solusi terbaiknya,”katanya. Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) FAjriyah Usman mengatakan sebagi pemegang mandat pemerintah terkait program biodiesel, Pertamina secara aktif mendukung penuh pelaksanaan uji jalan pemakaian bahan bakar B30 dengan menyediakan produk solar berjumlah 66,5 kiloliter. Selain iyu, menurut dia, infrastruktur yang dimiliki Pertamina juga telah siap menjalankan program biodiesel. “Saat ini kami memiliki 111 terminal BBM yang siap untuk mendistribusikan biodiesel dengan 29 titik pencampuran yaitu TBBM dna 3 kilang,”jelas Fajriyah.

https://www.antaranews.com/berita/1147692/pengamat-dukung-pertamina-lanjutkan-program-biodiesel-b30

Gatra.com | Selasa, 5 November 2019

Koalisi Masyarakat Sipil Tagih Ketegasan #cleanbiofuelforall

Koalisi masyarakat sipil menagih ketegasan lembaga sertifikasi dan perusahan pemasok biofuel tas komitmen mewujudkan #cleanbiofuelforall. Peneliti Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Tiara Yasinta mengatakan Pemerintah harus meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar kementerian/lembaga sektoral termasuk BUMN (Pertamina), sehingga upaya penyelamatan lingkungan menjadi agenda bersama. Kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menciptakan fungsi kontrol dan evaluasi, sehingga tidak parsial dan tidak terulang. “Biofuel yang katanya akan menjadi sumber energi terbarukan, jangan sampai justru lebih merusak bumi dibandingkan fossil fuel,” katanya, dalam keterangan persnya, Selasa (5/11). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya hendaknya juga menjadi isu pada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang menjadi asosiasi nirlaba dalam mempertemukan seluruh pemangku kepentingan di industri sawit dunia. Dikatakan Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware pertemuan RSPO yang tengah berlangsung hendaknya mendiskusikan kebarakan hutan dan lahan dalam agendanya. “RSPO tengah melakukan pertemuan akbarnya, isu kebakaran hutan dan lahan selayaknya jadi topik agenda mereka,” ujarnya. Sampai dengan akhir September lalu, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan luasan kebakaran mencapai 857.756 ha, terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 ha lahan gambut. KLHK pun telah memproses 79 perusahaan pemilik konsesi dan perseorangan. “Koalisi masyarakat sipil #cleanbiofuelforall, menemukan bahwa beberapa titik kebakaran lahan terjadi di konsesi milik perusahaan anggota RSPO yang juga telah bersertifikat ISPO,” ujarnya. Berdasarkan data koalisi masyarakat ini, lahan konsensi 19 perusahaan dengan sertifikasi RSPO di Sumatera dan Kalimantan telah terbakar tahun ini, dan diantaranya menjadi pemasok (penghasil) biofuel. Dengan data ini, sambung Inda, biofuel yang dikenalkan sebagai solusi alternatif energi terbarukan sayangnya belum menerapkan komitmen dan prinsip, NDPE (no deforestation, no peat, and no exploitation). “Salah satu yang kami temukan itu, PT. Dendymarker Indah Lestari (PT. DIL) di Musi Rawas, Sumsel. Perusahaan ini anak perusahaan anggota RSPO. Perusahaan ini juga disegel KLHK tahun ini. Pada 2015 lalu, lahan konsensi perusahaan ini juga terbakar,” bebernya. Selain itu, ia menyebut lahan konsensi anak perusahaan grup Tunas Baru Lampung di kabupaten OKI yang sudah menjadi anggota RSPO, PT. Samora Usaha Jaya (SUJ) juga terbakar sampai 3.600 ha pada periode Juli-September. “RSPO sebagai penjamin perusahaan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan harus mengambil sikap tegas atas perusahaan yang seperti ini. Selain itu, jika tidak menerapkan prinsip NDPE, maka perusahaan ini hendaknya tidak diterima sebagai pemasok biofuel.” tukas Inda.

https://www.gatra.com/detail/news/454969/ekonomi/koalisi-masyarakat-sipil-tagih-ketegasan-cleanbiofuelforall

Indonesiainside.id | Selasa, 5 November 2019

Empat Tantangan Penggunaan Biodiesel Dalam Negeri

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengingatkan adanya tantangan besar yang harus dihadapi untuk meningkatkan penggunaan biodiesel dalam negeri. Menurutnya, penggunaan biodiesel adalah keharusan, bukan lagi sekadar pilihan sehingga bagaimanapun harus diterapkan. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang harus terlebih dulu diselesaikan baik itu untuk menerapkan B20 maupun B30 di 2020 mendatang. “Kami serius dalam menerapkan bahan bakar ini. Kita tidak bisa lagi menunggu,” ujar Dono, Senin (4/11/2019). Tantangan yang dimaksud antara lain, Pertama, berkaitan dengan kualitas produk biodiesel, khususnya dalam proses pencampuran. “Diperlukan peningkatan kualitas biodiesel dalam hal proses pencampuran,” tegas Dono. Kedua, logistik dan infrastruktur. Antara lain berupa fasilitas penyimpanan, distribusi yang merata, dan lain-lain. Dalam hal ini diperlukan penambahan fasilitas logistik dan pencampuran. Ketiga, kesiapan konsumen di sektor tranportasi untuk menggunakan B30. “Di sinilah dibutuhkan dukungan dari distributor dan diperlukan insentif untuk konsumen supaya menggunakan biodiesel, terutama di masa-masa awal penerapan,” jelas Dono. Keempat, tantangan juga muncul dari para pemangku kepentingan, karena saat ini tidak semua pihak terkait mendukung penerapan kebijakan mandatori biodiesel. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi dan edukasi agar publik memahami bahwa penggunaan energi terbarukan seperti biodiesel dari sawit ini merupakan keharusan.

Gatra.com | Selasa, 5 November 2019

Pertamina Kilang RU III Bersiap Produksi B25

Setelah berhasil memproduksi biodiesel B20, PT. Pertamina Unit Pengelolaan (RU) III menyatakan mempersiapkan (upgrading) produksi solar biodiesel B25. Persiapan ini pula menuju target biodiesel B30 pada awal tahun 2020 mendatang. Region Manager Communication and CSR Sumbagsel, Rifky Rakhman Yusuf mengatakan pada saat ini, Pertamina RU III sudah memproduksi biodiesel B20 sesuai dengan roadmap yang ditetapkan sekaligus persiapan target biodiesel B30 pada tahun depan. Biodiesel B20 merupakan produk turunan Crude Palm Oil (CPO) atas pencampuran 80% solar yang merupakan bahan bakar fosil bersama 20% Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang berasal dari sawit. “Saat ini masih sesuai on proses produksi dan keinginannya B25 menuju target tahun depan B30,” ujarnya ditemui akhir pekan lalu. Produksi B20 merupakan salah satu inovasi yang diterapkan sejak Desember tahun lalu dengan mengolah CPO berupa minyak sawit mentah menjadi green gasoline yakni bahan bakar bensin yang dinyatakan ramah lingkungan dan green elpiji. Produk ini dihasilkan dari teknologi co-processing, yakni menggabungkan sumber alami dan fosil guna menghasilkan bahan bakar. “Semangatnya, B20 memiliki manfaat penting diantaranya ketahanan energi, mengurangi ketergantungan impor sehingga mampu menghemat devisa,” katanya. RU III memiliki kapasitas pengeloan mencapai 20 ribu barel perhari dengan produksi 64.500 green gasoline dengan nilai oktan 90, dan 11.000 ton/bulan green elpiji. Dari inovasi ini, PT RU III menyatakan mampu menghemat impor 7,36 ribu barel/hari atau sekitar 160 juta US dollar/tahun.

https://www.gatra.com/detail/news/454957/ekonomi/pertamina-kilang-ru-iii-bersiap-produksi-b25

Kompas | Rabu, 6 November 2019

Iklim Investasi Butuh Perbaikan

Presiden Joko Widodo mengamanatkan optimalisasi sektor energi terbarukan untuk menekan defisit perdagangan minyak dan gas bumi. Namun, iklim investasi energi terbarukan perlu diperbaiki agar sektor ini berkembang lebih optimal. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa di Jakarta, Selasa (5/11/2019), berpendapat, kendati sudah ada perbaikan regulasi, iklim investasi energi terbarukan belum cukup menggembirakan. Penetapan tarif listrik dari energi terbarukan kurang ekonomis bagi pengembang. Akibatnya, investor enggan berpartisipasi. Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, misalnya, pemerintah mencabut skema feed in tariff dan menetapkan harga jual listrik energi terbarukan berdasarkan biaya pokok pembangkitan listrik setempat. Skema feed in tariff adalah biaya patokan pembelian tenaga listrik berdasarkan biaya produksi listrik dari energi terbarukan. “Skema baru itu menyulitkan investor domestik skala kecil (mengembangkan pembangkit energi terbarukan kurang dari 10 megawatt) sebab kemampuan finansial mereka terbatas,” ujar Fabby. Data Kementerian ESDM menunjukkan, realisasi investasi sektor energi terbarukan semester 1-2019 adalah 900 juta dollar AS dari target 1,8 miliar dollar AS tahun ini. Tahun lalu, realisasinya 1,6 miliar doUar AS. Demi menekan defisit perdagangan migas, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan biodiesel lewat kebijakan B30, yakni pencampuran 30 persen biodiesel dalam setiap liter solar mulai 1 Januari 2020. “Semua dilakukan bertahap. Kami jaga kualitasnya agar sesuai mesin kendaraan. B30 ini akan menjadi prioritas pengembangan energi terbarukan,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif. Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, sektor transportasi yang banyak mengonsumsi bahan bakar minyak turut berkontribusi besar terhadap defisit perdagangan migas. Oleh karena itu, selain penerapan ke-.bijakan B30, pemerintah bisa mengoptimalkan pemanfaatan gas untuk kendaraan. Caranya dengan memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar gas. Dalam Kebijakan Energi Nasional, pemerintah menargetkan porsi energi terbarukan sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025. Hingga kini, porsi energi terbarukan masih kurang dari 10 persen.