+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pengembangan BI00 Bisa Dipercepat

Investor Daily Indonesia | Senin, 19 Agustus 2019
Pengembangan BI00 Bisa Dipercepat

Pelaku usaha di bidang industri Kelapa Sawit merespons positif pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pengembangan biodiesel hingga 100% (B100), bahan bakar nabati berasal dari 100% minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Dari sisi teknologi maupun ketersediaan bahan baku, Indonesia telah siap mengembangkan B100. Bahkan, peta jalan (roadmap) pengembangan B100 yang ditetapkan dimulai pada 2030 bisa dipercepat menjadi paling cepat akhir 2021. Peneliti senior Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang juga Ketua Bidang Riset dan Peningkatan Produktivitas Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Hasril Hasan Siregar menjelaskan, saat ini Indonesia sedang menuju ke B30, paling lambat pada awal 2020 program tersebut sudah berjalan penuh. Lalu, pada akhir 2020 mulai diterapkan B50. “Untuk B100, dari sisi bahan baku maupun teknologi, Indonesia mampu. Tapi memang harus bertahap agar segala sesuatunya tidak terkejut. Kalau di roadmap yang dibuat Kementerian ESDM, B100 itu dimulai 2030, tapi itu bisa dipercepat,” kata Hasril Hasan Siregar kepada Investor Daily di Jakarta, Sabtu (17/8).

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, Kompleks MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan lompatan dengan pengembangan B100. “Kita harus berani memulai dari sekarang beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan. Kita sudah mulai dengan program B20, akan masuk ke B30 campuran solar dengan 30 persen biodiesel. Tapi kita bisa lebih dari itu, kita bisa membuat B100,” tegas Presiden. Bahkan, Presiden menyatakan bahwa Indonesia sudah memproduksi sendiri avtur hingga tidak impor avtur lagi. \’Tapi kita bisa lebih dari itu, kita bisa ekspor avtur, kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit,” jelas Presiden. Hasril Hasan Siregar menuturkan, pengembangan biodiesel di Tanah Air, terutama B100, memiliki banyak keuntungan. Pertama, pengembangan biodiesel merupakan strategi yang pas untuk mengantisipasi serangan yang terus menerus dari Uni Eropa (UE) atas minyak sawit Indonesia.

“Pengembangan biodiesel, B100, momen yang sangat pas untuk memperbaiki posisi tawar (bargaining position) sawit kita yang kena bullying terus terutama oleh Uni Eropa (UE), meski langkah UE tersebut sebenarnya wajar karena dilakukan demi melindungi petani penghasil minyak nabati mereka,” ujar dia. Keuntungan kedua, kata Hasril Hasan, Indonesia bisa menghemat devisa luar biasa besar karena biodiesel bisa menggantikan peran solar impor. Keuntungan ketiga, pengembangan biodiesel membantu mengurangi suplai minyak sawit sehingga mengangkat harga komoditas tersebut di pasar internasional. “Hanya dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di rakortas tentang percepatan B30 saja, dampaknya ke harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sudah luar biasa. Dalam beberapa hari terakhir, harga CPO merangkak naik, di kisaran US$ 550 per metrik ton,” kata dia.Menurut Hasril, saat ini riset pengembangan B100 telah dilakukan, baik oleh PPKS Medan maupun Balitbangtan Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam riset yang dilakukan PPKS Medan, pengembangan B50 ke atas (termasuk sampai B100) untuk sementara hanya bisa diuji coba pada mesin tidak bergerak seperti genset atau pembangkit milik PLN. Se- dangkan yang dilakukan Balitbangtan Kementan sudah sampai pada mesin bergerak. “Setelah ada komitmen B100 dari pemerintah, saatnya memperbarui regulasi, khususnya di Kementerian ESDM, roadmap biodiesel B100 yang tadinya 2030 bisa dipercepat menjadi 2021, lalu riset perkelapasawitan khususnya B100 juga harus diperbanyak,” jelas Hasril.

Hemat Devisa Rp 1OO Triliun

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyarankan kabinet periode 2019-2024 untuk mengembangkan strategi pembangunan pertanian dengan tiga fokus utama, salah satunya pengembangan biodiesel 100 (B100). Pengembangan B100 telah dimulai pada kabinet periode 2014-2019 dan layak dilanjutkan pengembangannya pada periode lima tahun ke depan demi membantu terwujudnya ketahanan energi nasional. “Minyak sawit perlu dijadikan sebagai ujung tombak pertanian,” kata Amran, akhir pekan lalu. Dalam pengembangan B100, saat ini sudah tahap uji coba oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan. Berdasarkan hasil uji Balitbangtan Kementan pada mobil Hilux Turbo 2.400 cc, double cabin, sampai dengan 6.173 kilometer (km), dengan menggunakan B100 maka diperoleh 13,10 km per liter atau lebih tinggi dari solar yang hanya 9,60 km per liter. “Artinya, penggunaan B100 menghasilkan efisiensi 136,40. Saya, kami, juga menitipkan supaya pengembangan biodiesel sesuai perintah Presiden yakni agar program B100 itu menjadi kenyataan,” kata Amran.

Amran menuturkan, program B100 akan menghemat devisa hingga Rp 100 triliun ketika sudah optimal. Balitbangtan Kementan sudah melakukan uji coba B100 pada 50 mobil dinas dan alat mesin pertanian (alsintan). Hasil sementara, mesin berjalan stabil dan cenderung lebih hemat penggunaan. “Mesinnya bagus masih stabil. Bisa menghemat energi 35%, ramah lingkungan tidak berasap,” ungkap Mentan Amran. Amran menambahkan, jika sebuah kendaraan menggunakan bahan bakar solar bisa menempuh jarak 9 kilometer per liter, menggunakan B100 bisa menempuh lebih jauh, yakni 13,4 kilometer per liter. “Ini adalah energi masa depan kita. Sudah jalan B100, tinggal diko- mersialkan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Nanti kita lihat, yang jelas ini bisa dipakai oleh kendaraan 100%,” kata dia.

Produksi minyak sawit nasional tahun ini diperkirakan naik 5% menjadi 49,35 juta ton dari 2018 yang hanya 47 juta ton. Produksi minyak sawit pada 2018 berkisar 47 juta ton atau melonjak sekitar 11,70% dibandingkan 2017 yang tercatat sebanyak 42,04 juta ton.

Produksi 6 Juta KL

Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sutijastoto mengatakan, pengembangan B100 dilakukan secara bertahap. B100 belum sepenuhnya mengganti Solar sebagai BBM bagi kendaraan. Penggunaan biodiesel 30% atau bahkan biodiesel 50% pun masih diterapkan dalam menekan impor solar. \’Target kita (B100) dalam tiga tahun ke depan sekitar 6 juta kilo liter. Kemudian di tahun ketujuh ditingkatkan menjadi 10 juta kilo liter,” kata Sutijastoto kepada Investor Daily ditemui usai menjadi Inspektur Upacara HUT RI ke-74 di PITA Rajamandala, Cianjur, Sabtu (17/8). Sutijastoto menuturkan, pengembangan B100 saat ini dalam tahap penyusunan peta jalan. Sejumlan pemangku kepentingan dilibatkan dalam penyusunan roadmap yang ditargetkan rampung pada Oktober nanti. Peta jalan ini akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun ke depan. Sedianya, roadmap ini rampung pada Juli lalu. Namun ternyata butuh waktu tambahan untuk menyelesaikannya. Lantaran diperlukan studi kelayakan (feasibility study /FS) untuk mengetahui secara detil kebutuhan pengembangan B100.

“Strateginya seperti apa termasuk kebijakan yang diperlukan apa saja itu nanti dari hasil FS,” ujarnya. Dia menyatakan, FS itu nanti juga mencakup mengenai tingkat keekonomian harga B100. Dia menekankan harga menjadi faktor penting. Bukan hanya bagi konsumen pengguna B100 tapi juga bagi petani CPO. Tercatat sebanyak 17 juta petani CPO yang bakal merasakan langsung dampak pengembangan B100. Pasalnya, CPO dari petani itu bakal diserap oleh kilang B100. Bahkan kualitas CPO yang dihasilkan petani tidak perlu selevel foodgrade. Oleh sebab itu harus cermat dalam melakukan perhitungan. “Kita tidak mau petani menderita. Makanya dicari harga yang cocok. Ini dihitung juga melalui FS,” ujarnya. Lebih lanjut Sutijastoto mengungkapkan, FS yang sedang digarap itu juga terkait pembangunan kilang. Dia menyebut industri sawit tertarik untuk menggarap kilang B100. Adapun kapasitasnya sekitar 20 ribu barel per hari. Pembangunan kilang ini nantinya paralel dengan kilang B100 yang digarap oleh PT Pertamina (persero). “Kilang yang kita bangun stand alone, paralel dengan Pertamina, industri sawit kita dorong juga bangun kilang. Mereka tertarik bangun,” ujarnya. Pertamina menggandeng perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni S.p.A dalam memproduksi B100 melalui revitalisasi Kilang Plaju dan Dumai sejak Oktober 2018. Kedua kilang ini dipilih lantaran berdekatan dengan sumber bahan baku yaitu kelapa sawit. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, produksi B100 di Plaju dan Dumai masuk dalam tahap uji coba. Namun dia belum memastikan kapan B100 dapat sepenuhnya berproduksi. Dia hanya menyebut proses dilakukan secara bertahap. “Komposisinya sekarang minyak sawit yang masuk dalam kilang Dumai dan PLaju baru 12,5%. Nah ini akan kami tingkatkan dari waktu ke waktu sampai dengan B100,” ujarnya.

Harga B1OO

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, perhitungan sementara harga B100 mencapai Rp 17.000/liter. Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan biodiesel 20% yang saat ini dijual sekitar Rp 5.150/liter. Dia menyebut bakal ada insentif yang diusulkan dalam roadmap yang sedang disusun. Hanya saja, dia belum bisa membeberkan insentif yang dimaksud. “Masih perlu diupayakan insentif, sehingga harganya bisa ditekan,” ujarnya. Sedangkan Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengaku belum mendapatkan data yang valid mengenai harga per liternya B100. Namun dia mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan hilirisasi sawit hingga B100. Namun, Paulus menyatakan belum bisa memastikan B100 bisa diproduksi dalam tiga tahun ke depan. “Tergan- tung progres kebijakan dan teknologi di tahun ini dan tahun depan,” ujarnya.

Uji Coba

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (BaLitbang ESDM) Dadan Kusdiana menuturkan, penerapan B100 tentunya diawali dengan serangkaian tes terlebih dahulu. Hal ini pun berlaku pada penerapan B20 serta B30 yang akan diterapkan di tahun depan. Uji coba B100 nantinya juga meliputi aspek bahan bakar, maupun kendaraan. Dia menyebut produksi B100 dilakukan secara bertahap. “Awal tahun depan mulai B30, sambil menyiapkan peningkatan campuran BBN secara bertahap. Kalau semuanya sudah siap baik dari aspek penyediaan BBN maupun aspek keteknikan, secara bertahap campurannya dinaikkan,” ujarnya. Indonesia menuju B100 merupakan momentum yang pas dengan kondisi saat ini dimana harga CPO jatuh di pasar dunia. Hal itu diperparah dengan adanya penolakan CPO di Uni Eropa yang bahkan kabar terakhir, UE resmi mengenakan bea impor yang beragam ke produk biodiesel Indonesia, dan di sisi lain terjadi kebangkitan minyak zaitun. Pemerintah telah sukses menerapkan penggunaan B20. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar sebelumnya mengatakan, sepanjang tahun ini pemerintah menargetkan penyerapan unsur nabati (fatty acid methyl eter/ FAME) untuk program B20 sebesar 6,2 juta kiloliter (KL). Adapun sejak Januari hingga Juli 2019, volume penyerapannya telah mencapai 2,95 juta kiloliter atau 97,4% dari target.

“Kalau kita melihat harga MOPS untuk diesel dikalikan volume FAME yang sudah terdistribusikan itu sekitar 97 persen, maka penghematannya itu sekitar US$ 1,66 miliar dari Januari sampai Juli,” ujarnya. Penghematan devisa ini diperoleh karena adanya pengurangan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah. “Itu dari berkurangnya impor solar,” ujarnya. Sejak mandatori B20 dimulai pada 2016, serapan biodiesel terus naik setiap tahunnya. Pada 2017, realisasi serapan biodiesel tercatat hanya sebesar 2,57 juta KL. Pada 2018, serapan FAME untuk Program B20 tercatat naik menjadi 4,02 juta KL. Selanjutnya di tahun ini, serapan FAME ditargetkan mencapai 6,2 juta KL. Target penyerapan FAME pada tahun ini dipatok tinggi lantaran adanya perubahan kebijakan pemerintah. Pada 2016 hingga kuartal ketiga 2018, mandatori pencampuran biodiesel hanya diberlakukan untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Namun, mulai September 2018, mandatori B20 diperluas hingga ke solar nonsubsidi baik untuk transportasi, pembangkit listrik, maupun industri.

Co-processing\’

Berdasarkan keterangan resmi Pertamina, BUMN tersebut telah berhasil mengolah CPO dengan mekanisme co-processing d\ kilang. Pengolahan CPO ini melalui pilot project di Kilang Plaju, Sumatera Selatan yang beroperasi pada Desember 2018. Kilang ini menghasilkan green fuel, green LPG (liquefied petroleum gas/minyak gas cair), dan green avtur dengan pemanfaatan CPO hingga 7,5%. Kilang Plaju dengan kapasitas 20,5 million barel steam per day (MBSD) mampu menghasiikangreenfuel sebanyak 405 ribu barel per bulan atau setara 64.500 kiloliter (KL) per bulan. Selain itu, kilang ini juga menghasilkan produksi LPG ramah lingkungan sebanyak 11.000 ton per bulan. Pengembangan green energy di Kilang Plaju akan mengurangi impor minyak hingga 7,36 ribu barel per hari (bph). Hal ini membuat Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mengimplementasikan co-processing CPO menjadi green gasoline dangreen LPG untuk skala komersial. Ke depannya, Pertamina akan menerapkan co-processing ini pada kilang lainnya. Pada tahun ini, Pertamina melakukan uji coba pengolahan CPO dengan metode co-processing ini di Kilang Dumai, Riau dan Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya, pada 2020, uji coba ini direncanakan dilakukan di Kilang Balongan, Jawa Barat. Jika terealisasi, maka impor minyak mentah dapat dikurangi. Pengurangan crude intake sebesar 23 ribu barel per hari (bph) atau setara US$ 500 juta per tahun. engacu data Pertamina, terdapat tiga kilang yang nantinya menghasilkan green gasoline dangreen LPG, yakni Kilang Plaju, Cilacap, dan Balongan. Sementara pengolahan CPO di Kilang Dumai akan menghasilkan green diesel atau solar hijau. Khusus Kilang Cilacap, perseroan memproyeksikan juga akan menghasilkan green avtur atau avtur hijau. Dari program co-processing ini, diproyeksikan produksi green gasoline bisa 487 ribu KL per bulan dan green LPG 104 ribu ton per bulan. Sementara proyeksi produksi green diesel dangreen avtur, sesuai data Pertamina, masing-masing 11.500 barrel steam per day (BSD) dan 11.700 BSD.

Bisnis Indonesia | Senin, 19 Agustus 2019
B30 Butuh Kajian Komprehensif

Pelaku usaha Kelapa Sawit meminta pemerintah melakukan kajian yang komprehensif sebelum menerapkan kebijakan mandatori penggunaan biodiesel 30% atau B30 pada tahun depan. Gus Dalhari Harahap.Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumatra Utara mengatakan, petard mendukung kebijakan penerapan B30 karena memberi sentimen positif untuk serapan minyak sawit mentah (CPO). “Dengan banyaknya serapan CPO untuk B30 atau sampai B50 malah lebih baik bagi petani. Artinya kebutuhan akan CPO lokal akan meningkat. Tidak bergantung dengan kebutuhan luar/ekspor,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (16/8). Dia mengatakan, kebijakan tersebut akan menjaga penawaran dan permintaan yang berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) petani. Untuk itu, katanya, perlu adanya ketegasan pemerintah dalam mengawal program yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan petani. Menurutnya, pemerintah harus jelas dalam membuat pangsa pasar mengenai kewajiban penggunaanya baik Biosolar dan Dexlite. Pasalnya, keberlangsungan pasar perlu dijaga. Belum lagi, kebijakan mandatori penggunaan B20 juga belum sepenuhnya berjalan.

Senada, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Aceh Sabri Basya mengatakan, pengusaha mendukung dan mengapresiasi keputusan unhik penggunaan B20, B30, hingga B50. Dia menambahkan, pemerintah diharapkan konsisten dalam penerapan kebijakan ini dengan menerapkan yang tegas atas pelanggaran yang mungkin terjadi, salah satunya pencabutan usaha bagi industri. “Jadi serapannya betul-betul berjalan sesuai dengan rencana, apalagi ini kita tahu demand-nya belum ada,” jelasnya. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatra Utara Timbas Prasad Ginting mengatakan, sebagai produsen minyak Kelapa Sawit terbesar sejak 2006, saatnya Indonesia memiliki peran besar. Dia meyakini, kebijakan mandat bahan bakar nabati Indonesia akan memberi pengaruh besar pada harganya di pasar dunia. “Kami berharap agar pemerintah dapat konsisten dalam penerapan kebijakan ini dengan menerapkan sanksi yang tegas” kata Timbas.

Bisnis Indonesia | Senin, 19 Agustus 2019
APM Siap Adopsi B100

Pemerintah optimistis penggunaan bahan bakar nabati 100% alias BI 00 dapat dilakukan pada 2021 atau ketika standar emisi Euro 4 diesel berlaku. Agen pemegang merek (APM) pun menyambut baik upaya pemerintah itu sepanjang sejalan dengan spesifikasi kendaraan Euro 4. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, penggunaan bauran biodiesel 20% (B20) telah dilakukan sejak 2018 dan pemerintah tengah melakukan uji coba B30. Campuran biofuel diarahkan sesuai dengan standar mesin otomotif. “Blending itu memenuhi persyaratan yang ada, sehingga tidak perlu melakukan perubahan,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu. Pada pekan lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM melanjutkan uji jalan biosolar B30. Sebelumnya, B30 dinyatakan lolos di uji penghidupan mesin pada suhu dingin ekstrem. Adapun pada sisi kendaran komersial, pemain dalam negeri menyatakan siap untuk masuk ke standar emisi Euro 4 karena secara global telah memiliki mesin dengan spesifikasi tersebut. Bahan bakar yang menjadi ranah pemerintah diharapkan sesuai dengan spesifikasi mesin Euro 4 global.

Mitsubishi Fuso misalnya, telah memperkenalkan Fuso Fighter yang menggunakan standar emisi Euro 3 yang diklaim akan lebih mudah untuk implementasi Euro 4. Pemain kendaraan komersial lainnya, Hino juga siap untuk Euro 4 dan menjajaki kemungkinan menghadirkan truk bermesin hibrida di pasar Tanah Air. Santiko Wardoyo, Sales Promotion Director Hino Motors Sales Indonesia (HMSI), mengatakan Hino menghadirkan truk hibrida pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 karena menilai model ini paling ideal untuk truk secara umum dan Indonesia khususnya. “Karena menurut Hino dengan hybrid sangat baik untuk biosolar. Kalau pure electric ke mana biosolar kita? Makanya kami membawa hybrid,” ujarnya. Menteri Perindusrian Airlangga Hartarto mengatakan, selain kendaraan listrik pemerintah juga mendorong penggunaan biofuel. Saat ini, pelaku otomotif sedang melakukan uji coba dan diperkirakan tidak ada persoalan. Menurutnya, ke depan pemerintah mendorong penggunaan B100 yang diklaim setara dengan standar emisi Euro 4. Bahan bakar nabati ini tidak lagi menggunakan pencampuran FAME [fatty acid methyl ester), melainkan melalui hidrogenasi.

“Jadi Euro 4 terpenuhi. B100 bisa terlaksana pada 2021,” ujarnya di Jakarta belum lama ini. Adapun, standar emisi Euro 4 telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P20/MenLHK/Setjen/Kum. 1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Katogeri M, Kategori N dan Kategori O. Aturan itu menyebutkan standar emisi untuk mesin diesel mulai berlaku 4 tahun sejak diundangkan atau pada 2021 mendatang. Airlangga menjelaskan, penggunaan B100 sesuai dengan arah kebijakan Kemenperin yang juga mendorong pengembangan flexy engine (mesin fleksibel) bersamaan dengan kendaraan listrik melalui program low carbon emission vehicle (LCEV). Flexy engine termasuk jenis kendaraan yang bakal mendapatkan insentif dalam harmonisasi Peraturan Pemerintah No.41/2013 tentang pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bersama dengan kendaraan listrik. Flexy engine, kata Airlangga, mendapatkan insentif maksimal 8% pada aturan baru nanti. “Jadi flexy engine berbasis biofuel 100%, itu PPnBM maksimal 8%. Pemerintah sudah buat skema bahan bakar otomotif termasuk di dalamnya listrik maupun biofuel,” ujarnya. Saat ini, di dalam negeri salah satu produsen yang telah memproduksi flexy engine ialah PT Toyota Motors Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang dikirimkan ke kawasan Amerika Latin. Flexy engine rakitan TMMIN mampu menggunakan etanol 100%. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah mengatakan, tidak ada batasan untuk kandungan biosolar untuk penerapan Euro 4 kendaraan bermesin diesel pada 2021. Hal yang paling penting ialah cetane number dalam kandungan biosolar terpenuhi dan kandungan sulfur tidak melebihi 50 ppm. “Yang utama ialah cetane number-nya. seperti RON [research octane number] kalau di mesin bensin, terpenuhi dan kandungan sulfur tidak melebihi 50 ppm. Ketika uji emisi di laboratorium laik jalan Kemenhub bisa memenuhi emisi sesuai aturan KLHK,” katanya.

Jpnn | Sabtu, 17 Agustus 2019
Jokowi Dorong Indonesia Bisa Produksi Biodiesel 100 Persen dari Sawit

Setelah mengembangkan Biodiesel 30 persen, Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia harus bisa membuat Biodiesel 100 persen berbahan baku minyak kelapa sawit. “Kita bisa membuat B100,” beber Jokowi dalam sidang bersama DPD-DPR R1 2019 di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) kemarin. Saat ini, pemerintah telah berhasil melakukan percobaan bahan bakar biodiesel 30 persen atau B30. Bahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan percobaan uji jalan pada kendaraan darat atau mobil. “Kita sudah mulai dengan program B20, akan masuk ke B30 campuran solar dengan 30 persen biodiesel,” sambung Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, bahwa Indonesia bisa lebih maju dari sekarang. “Kita harus berani memulai dari sekarang beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan,” imbuhnya. Bahkan Jokowi menyebut Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri bahan bakar minyak (BBM) avtur untuk kendaraan pesawat. Namun, Jokowi mengimbau Indonesia harus bisa membuat BBM avtur dengan menggunakan kelapa sawit. “Kita sudah memproduksi sendiri avtur hingga tidak impor avtur lagi. Tapi kita bisa lebih dari itu, kita bisa ekspor avtur, kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit,” tegas Jokowi.
https://www.jpnn.com/news/jokowi-dorong-indonesia-bisa-produksi-biodiesel-100-persen-dari-sawit

Kontan | Sabtu, 17 Agustus 2019
Pemerintah Akan Mengajukan Nota Keberatan Ke Eropa Terkait Biodiesel

Pemerintah akan mengajukan nota keberatan ke Uni Eropa (UE) terhadap kebijakan mereka mengenakan Bea Masuk Anti Subsidi (BMAS) biodiesel asal Indonesia. Eropa memberlakukan bea masuk tambahan sebesar 8%-18% terhadap produk biodiesel Indonesia sejak 14 Agustus 2019 lalu. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah Indonesia akan mengajukan nota keberatan dalam waktu dekat. “Seharusnya dalam berapa hari ini. Dalam satu atau dua hari ini kami akan kirimkan,” kata Enggar, Kamis (15/8). Sebelumnya Komisi UE resmi menetapkan BMAS terhadap biodiesel Indonesia. Mereka menuding Indonesia telah memberikan subsidi terhadap industri biodiesel sehingga bisa memproduksi dengan harga murah sehingga perlu memberikan bea penyeimbang. Peraturan Pelaksanaan Komisi UE 2019/1344 menyebut atas dasar itu, langkah pengimbang sementara harus diberlakukan pada impor biodiesel dari Indonesia. Adapun penerapan BMAS berkisar antara 8% hingga 18%, yang berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Misalnya, tarif BMAS untuk PT Ciliandra Perkasa sebesar 8%, untuk PT Intibenua Perkasatama dan PT Musim Mas (Musim Mas Group) sebesar 16,3%, untuk Wilmar Group sebesar 15,7% dan untuk PT Pelita Agung Agrindustri serta PT Permata Hijau Palm Oleo sebesar 18%.
https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-mengajukan-nota-keberatan-ke-eropa-terkait-biodiesel

Sawitindonesia | Jum’at, 16 Agustus 2019
Gerakan Cinta Lingkungan di Kebun Sawit

Perkebunan sawit menjadi bagian gerakan global untuk menjaga lingkungan dan ekosistem dunia. Mulai dari sosialisasi kurangi sampah plastik, aplikasi pupuk organik, pembukaan lahan tanpa bakar, dan konservasi tanaman. Tetapi, kenapa sawit terus diserang kampanye hitam dan terkena hambatan dagang? Tren pertanian ramah lingkungan mulai menyebar ke wilayah di luar Jawa. Sebuah desa terpencil di Kapuas Hulu yang berjarak sekitar 1.957 kilometer dari Jakarta, belajar menerapkan pertanian organik. Ada 32 kepala keluarga tergabung dalam Kelompok Tani Mitra Lemedak menerapkan pertanian organik dan tanpa bakar semenjak dua tahun terakhir. Anggota Kelompok Tani adalah penduduk Desa Nanga Lemedak, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sulitnya akses informasi tidak menyurutkan semangat mereka untuk bertani ramah lingkungan.

“Masyarakat ingin belajar pertanian yang benar. Cara menerapakan teknik mengolah tanah dan pupuk untuk menjadi pupuk organik. Kami juga mengurangi praktik buka lahan dengan bakar,” kata Yohanes Ramli Ketua Kelompok Tani Mitra Jaya Lemedak. Bersama media online lainnya, jurnalis SAWIT INDONESIA mengunjungi tempat pengolahan pupuk organik Kelompok Tani Mitra Lemedak pada Selasa sore, 8 Agustus 2019. Di atas lahan berukuran 4×6 meter terdapat bangunan yang berisi mesin pencacah dan tempat penyimpanan kompos. Saat ditemui wartawan, Yohanes bersama anggota lainnya baru selesai mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik. Yohanes Ramli mengatakan pupuk organik yang dihasilkan berasal dari sisa tanaman yang sudah tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh, ada bahan baku dari akar resam, batang pisang, daunan, serbuk kayu, dan sekam padi. Selanjutnya, limbah tersebut diolah memakai mesin pencacah kompos.“Mesin ini bantuan dana desa dari pemerintah,” kata Yohanes. Dalam satu jam, mesin pencacah dapat menghasilkan 500 kilogram kompos. Setelah itu, kompos akan dibawa anggota untuk proses fermentasi pupuk di lahan masing-masing. Setiap anggota membawa kompos sesuai kebutuhan. Fransiskus Nyanggar, Anggota Kelompok Tani Mekar Jaya Lemedak, mengakui setahun setelah kompos diaplikasikan di lahan mampu meningkatkan produktivitas tanaman. Sebelum pupuk organik digunakan, produksi gabah kering panen antara 1-2 ton per musim tanam. Setelah aplikasi pupuk organik, hasil panen naik signifikan. Petani memperoleh produksi gabah di atas 3 ton, bahkan ada yang mencapai hingga 6 ton.

“Lahan kami sekarang pakai pupuk organik sepenuhnya, tidak ada (pupuk) kimia sama sekali. Semua ini dilakukan setelah mengikuti pelatihan. Produksi tinggi karena menggunakan organik dan perawatan rutin seperti mengawasi hama wereng,” jelas Fransiskus. Selain pembuatan pupuk organik, petani mendapatkan edukasi supaya tidak membakar lahan untuk membuka ladang. Sinuria, Kepala Desa Nanga Lemendak, menuturkan warga desanya sebagian besar petani plasma sawit sebagai mitra PT Paramitra Internusa Pratama, anak usaha PT Sinarmas Agro Resources Technology Tbk. Selain sawit, penghasilan warga bersumber dari tanam padi, sayuran, dan buah. Dikatakan Sinuria kegiatan buka ladang dengan membakar lahan berlangsung semenjak lama. Biasanya dibuat sekat bakar di lahan yang akan dibuka petani. Teknik sekat berfungsi mencegah api merembet ke lahan lain. Kalau api lompat ke lahan orang lain, maka denda adat akan dijatuhkan kepada pihak yang membakar. “Tapi, jangan tuduh bakar hutan. Karena lahan yang dibakar untuk ladang, kebutuhan kami. Karena ada tuduhan orang Dayak bikin asap. Perlu diluruskan, kami (orang Dayak) pakai sekat bakar. Terkadang, faktor alam inilah yang sulit untuk dihindari,” kata pria berusia 35 tahun ini.

Agustinus Nainggolan, Koordinator Sustainability Region Semitau Sinarmas Agribusiness PT Sinarmas Agro Resources Technology Tbk, menyebutkan tantangan terberat dari kebiasan masyarakat setempat yang membuka lahan dengan bakar. Akan tetapi, perusahaan tetap mengawasi titik panas dan potensi kebakaran di wilayah sekitar perkebunan. Perusahaaan menyiapkan fasilitas pemadaman kebakaran seperti pompa air, tanki air, pakaian petugas pemadam, dan kendaraan pemadam. “Kami terus sosialisasi kepada warga supaya tidak bakar lahan. Selain itu, kantor pusat juga mengawasi titik panas (hotspot) di kebun dan area sekitar melalui satelit,” kata Agustinus. Supaya masyarakat tidak lagi bakar lahan, Sinuria berdialog dengan sejumlah pihak termasuk PT Paramitra Internusa Pratama. Perusahaan menyambut baik permintaan Sinuria untuk mencegah munculnya asap di wilayah Semitau khususnya Kapuas Hulu. Inisiatif bersama ini melahirkan program Sekolah Pertanian Terpadu pada 2018. Melalui program ini, warga Desa Nanga Lemedak diajak bergabung bersama Kelompok Tani Mitra Jaya Lemedak untuk memperoleh pelatihan pembuatan pupuk organik dan buka lahan tanpa bakar. Dukungan dari perusahaan berupa dukungan teknis dan menyediakan petani pendamping bagi kelompok tani. Petani pendamping ini bertugas memberikan pelatihan dan teknik bertani ramah lingkungan tanpa bakar lahan.

Menurut Sinuria, program ini bertujuan memperbaiki cara pertanian yang dijalankan selama ini terutama buka lahan dengan bakar. Awalnya dari 217 warga, saat program diumumkan hanya 25 warga yang bergabung.“Dari semula, kami paham program ini butuh waktu untuk membuat warga tertarik. Mulanya tidak semua warga mau jadi kelompok tani. Ya, tujuan awal ingin memberikan wawasan dulu. Sekarang ini, sudah naik menjadi 32 warga yang bergabung dengan kelompok tani. Artinya sudah ada kemajuan,” jelas Sinuria. Jaya Purba, Petani Pendamping Kelompok Tani Mitra Lemedak, menjelaskan Sekolah Pertanian mengajarkan petani supaya tidak lagi membakar lahan. Sebelum tahun 2018, kebakaran sering terjadi di desa Nanga Lemedak. Lantaran, masyarakat memilih cara bakar saat buka ladang. Berjalannya Sekolah Pertanian mengurangi kebakaran semenjak setahun terakhir. Masyarakat mulai sadar pentingnya menjaga lahan dari kebakaran. Dari bertani organik, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi. Pupuk tidak perlu lagi beli karena telah menghasilkan pupuk organik sendiri.

Susanto Yang, CEO Sinar Mas Agribusiness and Food Wilayah Kalimantan Barat, dalam kesempatan terpisah, menjelaskan bahwa Program Pertanian Ekologi Terpadu (PET) bekerjasama dengan kelompok tani di desa sekitar perkebunan perusahaan. Program ini menitiberatkan pencegahan pembukaan lahan pertanian dengan cara bakar. Selain itu, masyarakat diajarkan bisa mandiri dengan hasil pertanian. Komoditas yang ditanam bermacam-macam antara lain sayuran, padi, dan jagung. Program Ekologis Terpadu mulai dilaksanakan sejak 2016 merupakan program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam mencegah dan mengatasi Karhutla serta mencapai ketahanan pangan dengan cara yang lebih ramah lingkungan melalui Pertanian Ekologis Terpadu (PET). “Masyarakat tidak perlu membakar lahan dalam mengelola tanah. Kami berikan solusi melalui pertanian ekologis terpadu. Saat ini, perusahaan memberikan pendampingan kepada 32 desa di Sumatera dan Kalimantan,”pungkasnya.

Mengurangi limbah

Setiap pagi jam 05.30 WIB, pekerja dan staf kebun PT Paramitra Internusa Pratama mulai dari mandor, tenaga perawat tanaman, dan tenaga pemanen buah sawit mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan Sosial dan Lingkungan atau dikenal Golden Agri Social and Enviromental Policy (Policy). Tiap apel pagi, mereka ditugaskan mengambil sampah plastik dan rumput liar yang selanjutnya akan dikumpulkan dalam satu tempat khusus. Nantinya, limbah plastik ini akan diolah menjadi pupuk dan kerajinan tangan seperti tas. Sedangkan,rumput liar diolah menjadi pupuk kompos. Perusahaan menyediakan tempat pengolahan kompos yang berukuran sekitar 4×6 meter. Nantinya, pupuk ini akan dimanfaatkan staf dan masyarakat setempat untuk tanamannya. Manager Region Semitau Sinarmas Agri Wilayah Kalimantan Barat, Herman Teguh menyebutkan setiap pagi, pekerja kebun diminta membawa sampah plastik dan rumput liar. Sampah plastik diambil dari staf yang tinggal di dalam kebun untuk dikumpulkan yang selanjutnya diolah menjadi kerajinan tangan. Plastik menjadi persoalan bagi PT Paramitra Internusa Pratama dan dua perusahaan lain yang berada di bawah Region Semitau.

Region Semitau Sinarmas Agri wilayah Kalimantan Barat. Region Semitau menaungi tiga perusahaan yaitu PT Paramitra Internusa Pratama, PT Kartika Prima Cipta, dan PT Persada Graha Mandiri. Total luas perkebunan yang dikelola Region Semitau 17.363 Hektar. Terdiri dari PT Paramitra Internusa Pratama seluas 13.173 Ha, PT Kartika Prima Cipta seluas 4.366 Ha, dan PT Persada Graha Mandiri seluas 12.844 Ha. Jumlah karyawan Region Semitau mencapai 4.092 pekerja. Komposisi pekerja yaitu pekerja masyarakat lokal berjumlah 1.808 orang dan pendatang sebanyak 2.284 orang. Dengan jumlah pekerja sebesar ini, dikatakan Herman, perusahaan sangat memperhatikan limbah plastik yang dihasilkan setiap harinya di perkebunan sawit. Itu sebabnya, sosialisasi menjadi penting untuk mengurangi pemakaian plastik di kebun. Di areal sawit, perusahaan juga mengolah limbah cair sawit dan limbah padat berupa tandan kosong buah sawit untuk dijadikan pupuk organik. Asep Jajuli mengatakan tandan kosong buah didistribusikan melalui cara mekanis (traktor) dan manual. Satu pohon mendapatkan 442 kilogram tandan kosong buah. Aplikasi limbah janjang kosong telah dimulai semenjak 2013.

“Saat ini di Belian Estate (PT PIP), tandan kosong telah menggantikan aplikasi pupuk kimia di lahan seluas 400 hektare lahan sawit. Per hektare, biaya pupuk sekitar 6 juta rupiah. Ini berarti, pemakaian pupuk organik menghemat 2,4 miliar rupiah dalam setahun,” ujar Asep. Tidak hanya pupuk dari tandan kosong buah sawit. Perusahaan juga menjadikan limbah cair sebagai pupuk organik. Limbah cair berasal dari sisa proses pembuatan minyak kelapa sawit berbentuk cair yang disebut Palm Oil Mills Effluent (POME). Asep mengatakan aplikasi limbah cair di Belian Estate baru 152 hektare. Aplikasi limbah diberikan sebanyak tiga kali rotasi dalam setahun. Satu kali rotasi, limbah yang didistribusikan sebanyak 125 ton per hektare per tahun. Total setahun, kebun mendapatkan 375 ton limbah cair sawit. Limbah cair ditampung dalam beberapa kolam di kebun sehingga akar tanaman dapat menyerap unsur hara limbah. “Pemberian aplikasi limbah cair harus mendapatkan izin Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan provinsi. Limbah boleh dialirkan ke kebun, asalkan Biological Oxygen Demand (BOD) di bawah 5.000 mg per liter,” kata Asep. Asep mengatakan aplikasi limbah cair ini bertujuan menggantikan pupuk organik karena limbah ini mempunyai kandungan hara yang dibutuhkan tanaman. Unsur hara dalam limbah cair ini antara lain urea, kalium, dan magnesium. Tanaman di kebun aplikasi limbah cair mempunyai produktivitas sangat tinggi sampai 30 ton TBS (Tandan Buah Sawit) per hektare per tahun. Sedangkan, kebun tanpa aplikasi hanya menghasilkan 22-34 ton TBS per hektare per tahun.

Konservasi Bunga Kantung Semar

Suprianus Triputra, Staf Sustainability PT Paramitra Internusa Pratama menjelaskan areal konservasi ini melindungi bunga kantung semar atau nepenthes. Di areal konservasi seluas 0,4 hektar terdapat 7 jenis nepenthes antara lain mirabilis, ampullaria, bicalcarata, gracilis, alata, rafflesiana, dan stenofila. Konservasi ini sejalan dengan aturan pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 32/1990 mengenai Pengelolaan Kawasan Lindung. “Tujuan konservasi melindungi tanaman yang hampir punah. Jadi tanaman dilindungi, dirawat, dan dijaga sehingga keberadaan mereka tidak punah,” jelas Suprianus . Areal ini sejalan dengan Kebijakan Perusahaan untuk menjaga areal Nilai Konservasi Tinggi. Sejak awal 2011, Sinarmas Agri berkomitmen untuk melindungi hutan-hutan dan kawasan bernilai konservasi tinggi. hingga sekarang, perusahaan telah mengidentifikasi lahan seluas 8.738 hektar yang saat ini disisihkan untuk konservasi. Suprianus menjelaskan bahwa PT PIP memilih areal konservasi seluas 0,4 hektare ini karena semenjak awal banyak ditemukan nepenthes. Hingga sekarang, jumlah 7 spesies nepenthes tidak berkurang. Dari titik persebaran di areal konservasi, spesies bicalcarata paling banyak di 20 titik. Sementara sebaran rafflesiana dan stenofila berada di antara 3-5 titik, terutama areal yang pencahayaan sinar matahari tinggi.

Kehadiran areal konservasi ini digunakan sebagai tempat edukasi bagi masyarakat dan siswa sekolah di sekitar kebun.“Di kebun, siswa sekolah dasar Eka Tjipta Belian Estate rutin mengunjungi konservasi nepenthes. Mereka dikenalkan jenis tanaman dan mencintai lingkungan,” ujarnya. Kesadaran perusahaan sawit menjaga areal konservasi sejalan dengan kebijakan Indonesian Palm Oil Sustainable (ISPO). Azis Hidayat, Kepala Sekretariat Komisi ISPO menjelaskan bahwa sertifikasi ISPO merujuk kepada 16 perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu prinsip ISPO adalah melindungi spesies terancam punah, area perkebunan harus memperhatikan spesies tersebut dan menemukan alasan mereka terancam punah. “ISPO dapat menjadi indikator perusahaan menjalankan tata kelola sawit berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan,” jelas Azis. Pelaksanaan ISPO merupakan upaya pemerintah untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s). Dari 17 prinsip SDG’s, ISPO mampu memenuhi 12 prinsip. Ketujuh belas prinsip tadi adalah no poverty, zero hunger good health and well being, work and economic growth, industry, innovation, infrastructure, reducing inequality, responsible consumption and production, climate action, life on land, dan partnership for the goals.

Walaupun, perkebunan sawit telah menunjukkan keberpihak kepada lingkungan. Tetap saja kampanye hitam terus berjalan. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), menuturkan kelapa sawit tetap diserang dari segala penjuru karena lebih unggul dari minyak nabati lain. Dari aspek produktivitas, minyak sawit lebih tinggi 8-10 kali lipat dari minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari yang dihasilkan negara-negara Uni Eropa maupun Amerika Serikat. Begitupula dari aspek harga, minyak sawit lebih murah antara US$ 70-US$ 100 per ton. Dikatakan Paulus, harga minyak sawit lebih terjangkau karena produktivitas yang tinggi, bukan disebabkan kebijakan subsidi. Berdasarkan penggunaan lahan, perkebunan sawit juga lebih efisien. Total perkebunan sawit di seluruh dunia sekira 20,23 juta hektar yang menghasilkan 64,8 juta ton. Bandingkan dengan luasan tanaman kedelai 121 juta hektare yang hanya memproduksi 53,46 juta ton. “Sawit ini lebih efektif dan efisien dari minyak nabati lain. Kita lebih unggul termasuk dari harga,” jelas Paulus. Bagi pelaku industri, kampanye hitam dan tekanan dagang yang ditujukan kepada kelapa sawit merupakan strategi persaingan dagang. Tekanan ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Kendati perkebunan sawit menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Mungkin sampai kiamat, tekanan kepada sawit terus terjadi. Bukan tanpa sebab, karena tekanan dagang berkaitan kebijakan dan kepentingan antar negara.

Bisnis | Jum’at, 16 Agustus 2019
Uji Berkendara : Bahan Bakar B30 Lebih Irit Dibandingkan B20

Bahan bakar campuran biodiesel 30% atau B30 terbukti lebih irit sekira 3 liter dibandingkan dengan B20. Hal itu terbukti dalam rangkaian uji coba yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPPT (Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi), Aprobi (Asosiasi Produsen Biofuel), Pertamina, Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), BLU Promise dan didukung BPDP (Badan Pengelolaan Dana Perkebunan) Sawit. Salah satu pengemudi, Rohman yang berusia 45 tahun mengatakan perbedaaan yang terlihat jelas dari uji coba yang dilakukannya adalah dari segi efisieinsi bahan bakar, B30 lebih irit sekitar 3 liter daripada B20. “Dengan jalan bersamaan antara B20 dan B30 dengan pengisian yang sama full to full, B30 itu lebih irit. ketika pengisian ulang, B30 itu lebih irit 3 liter dibandingkan dengan B20 yang harus mengisi ulang sekitar 30 liter,” kata Rohman di Tegal, Jumat (16/8/2019). Pada fase sebelumnya saat pengujian B20, memang bahan bakar bakar yang disandingkan dengan B0 (solar murni) itu memiliki keiiritan sekitar dua liter dibandingkan dengan B0. “Kalau pada pengujian saat B20 yang dulu kan dibandingkan dengan B0, Lebih boros B0 waktu itu perbandingannya dengan B0 Sekitar 2 liter,” katanya. Meski demikian, dia mengatakan kalau masalah efisiensi bahan bakar “tergantung cara bawa seperti apa dan bagaimana cara mengemudinya,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menambahkan, performa kendaraan tidak memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan B20 yang sudah secara resmi dipasarkan. “Selama pengujian saya sudah hampir lima bulan, saya tidak menemui gangguan dari mesin. Performa kendaraan juga oke tarikannya juga lebih enak meski harus menerjang rute yang naik turun. Perbedaannya ada sedikitlah sama B20,” tambahnya. Uji coba B30 dilakukan menggunakan kendaraan dengan bobot di bawah 3,5 ton seperti Toyota Fortuner, Nissan Terra, Mitsubishi Pajero, dan DFSK SuperCab. Rute yang ditempuh sepanjang 640 kilo meter dengan rute Lembang – Cileunyi – Panjalu – Majalengka – Kuningan – Ciledug – Tegal – Slawi – Guci – Lembang. Target total jarak tempuh hingga Oktober adalah 50.000 km. Uji coba dilakukan diberbagai aspek, seperti start ability hingga road test. Untuk uji jalan dilakukan terhadap dua jenis kendaraan yakni mobil berat di bawah 3,5 ton yang berisi mobil-mobil ternama bermesin diesel seperti Fortuner, Pajero, Nissan Terra dan DFSK. Kendaraan beroperasi selama 16 jam dan berlunag setiap harinya, kendaraan berhenti beroperasi dan didiamkan di suhu yang dingin selama enam jam sebelum diberangkatkan kembali seperti biasanya.
https://otomotif.bisnis.com/read/20190816/275/1137484/uji-berkendara-bahan-bakar-b30-lebih-irit-dibandingkan-b20

Detik | Jum’at, 16 Agustus 2019
Biodiesel Diganjal Uni Eropa, RI Kirim Nota Protes ke WTO

Pemerintah telah melayangkan protes ke Uni Eropa. Hal itu menyusul pemberlakuan bea masuk sementara untuk biodiesel sebesar 8-18% yang berlaku Rabu (14/8/2019). Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, protes itu dilayangkan hari ini. “Kita menyampaikan surat keberatan, sudah disampaikan, harusnya hari ini, nota keberatan ke WTO,” kata pria yang akrab disapa Enggar itu di Kompleks MPR/DPR Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pemerintah menganggap, kebijakan itu tidak adil. Sehingga, protes dilayangkan. “Iya (tidak adil). Kan ada batas waktu 15 hari untuk menyampaikan nota keberatan,” ujarnya. Untuk diketahui, Uni Eropa mengenakan tarif karena menganggap pemerintah memberi subsidi besar-besaran pada eksportir. Maka itu, pemerintah melayangkan surat keberatan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan aksi balasan dengan mengajak importir memasok produk olahan susu selain Eropa. “Nah baru sesudah itu (menyampaikan nota keberatan), ya saya juga sambil berjalan, saya sudah undang para importir dairy products, kemudian saya juga akan menyelenggarakan business matching dairy products yang sementara mereka pakai dari Uni Eropa, mengalihkan ke Amerika misalnya, ke negara-negara lain misalnya,” jelas Enggar belum lama ini.
https://finance.detik.com/industri/d-4668360/biodiesel-diganjal-uni-eropa-ri-kirim-nota-protes-ke-wto

Detik | Jum’at, 16 Agustus 2019
Jokowi Mau B100, Sekarang Sudah B30

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Indonesia ke depan bisa menggunakan biodiesel hingga 100% atau B100 untuk menjadi bahan bakar. Pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar itu dilakukan secara bertahap yang dimulai dari campuran 20%. “Kita harus berani memulai dari sekarang beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan. Kita sudah mulai dengan program B20, akan masuk ke B30 campuran solar dengan 30% biodiesel. Tapi kita bisa lebih dari itu kita bisa membuat B100,” kata Jokowi dalam Sidang Bersama DPD-DPR RI 2019, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Perlu diketahui, hingga saat ini pemerintah telah berhasil melakukan percobaan pada bahan bakar B30 atau biodiesel 30%. Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pernah melakukan uji jalan B30 pada kendaraan darat mobil dan truk di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis 17 Juni lalu. Sebelum melepas uji jalan kala itu, Jonan menyampaikan harapannya agar dalam penerapan B30 tidak ada gangguan terhadap performa serta perawatan mesin.

“Intinya kalau diterapkan, performa engine dan perawatan tidak berubah banyak,” kata Jonan di Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (13/6/2019). Lalu kemarin, Kamis (15/8), B30 sendiri sudah lolos dalam pengujian start ability atau penyalaan mesin pertama kali di kawasan Dieng, Jawa Tengah, yang terkenal dingin. Saat diuji coba, mobil yang jadi ‘kelinci percobaan’ sudah didiamkan selama 21 hari dengan cuaca yang ekstrim. Saat dinyalakan lagi dengan isi B30 mobil berhasil menyala. Di sisi lain, B30 juga dilakukan uji jalan atau road test. Uji jalan dilakukan terhadap 2 jenis kendaraan yakni mobil berat di bawah 3,5 ton yang berisi mobil-mobil ternama bermesin diesel seperti Fortuner, Pajero, Nissan Terra dan DFSK. Jenis kedua untuk kendaraan dengan berat di atas 3,5 ton antara lain, truk Mitsubishi Fuso Colt Diesel, Isuzu NMR71TSD, dan UD Truck. Uji jalan sudah dilakukan sejak sekitar Mei 2019. Hingga saat ini progresnya sudah mencapai 50-60%, dan dilakukan oleh supir-supir yang sudah berpengalaman dalam uji kendaraan. Setiap kendaraan berisi 2 supir.

“Ini kita setiap hari tes sampai target km tercapai. Paling libur 2 hari,” kata salah satu supir kepada detikFinance, di Lembang, Jawa Barat, Kamis (15/8/2019). Kendaraan kategori berat di bawah 3,5 ton targetnya menempuh jarak 50 ribu km dengan jarak tempuh per hari 640 km. Sementara kendaraan berat di atas 3,5 ton targetnya 40 ribu km dengan jarak tempuh per hari 340 km. Bahkan, mimpi Jokowi agar Indonesia menggunakan bahan bakar B100 pun sudah mulai terlihat tapaknya. Pada bulan April lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah meluncurkan kendaraan B100 untuk mengawal operasi di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Amran meluncurkan tiga unit mobil bahan bakar B100 untuk operasi pasar ini. Sebelumnya, Amran telah melakukan uji coba biodiesel berbahan dasar 100% kelapa sawit tersebut pada 50 traktor dan mobil di Kementerian Pertanian (Kementan), Senin, 15 April lalu. Amran mengungkapkan, uji coba pada 50 traktor dan kendaraan tersebut dilakukan setelah uji coba selama dua tahun waktu oleh Balitbang Kementan. Hasilnya, tak ada catatan masalah selama menggunakan B100 dengan jarak tempuh 6.000 kilometer (km). “Pertanian uji coba dua tahun dan sekarang berhasil. Ada 10 mobil itu dengan jarak 6.000 km dan hari ini coba 50 mobil,” ungkapnya, di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (15/4/2019).
https://finance.detik.com/energi/d-4668467/jokowi-mau-b100-sekarang-sudah-b30

Antara | Jum’at, 16 Agustus 2019
Indonesia Bawa Persoalan Biodiesel ke WTO

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota keberatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait Uni Eropa yang menerapkan bea masuk anti subsidi (BMAS) sebesar 8-18 persen untuk produk minyak diesel (biodiesel) asal Indonesia. “Kami sudah menyampaikan nota keberatan. Kirim surat paling lambat hari ini,” kata Enggartiasto Lukita usai Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR RI, Jumat. Adapun mengenai poin-poin yang tertuang dalam nota keberatan yang dilayangkan kepada WTO tersebut, Enggartiasto enggan membeberkan lebih rinci. “Ada batas waktu 15 hari untuk menyampaikan nota keberatan dan kami sudah sampaikan ke sana, dari pengusaha juga,” ujarnya. Sebelumnya, tarif bea masuk biodiesel asal Indonesia itu berlaku efektif sejak 14 Agustus 2019, dan akan berlangsung selama empat bulan ke depan. Komisi Eropa juga membuka peluang untuk memperpanjang kebijakan hingga lima tahun.

Lebih lanjut Enggartiasto menegaskan pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan serupa dengan memberlakukan tarif sebesar 20-25 persen terhadap produk susu dari Uni Eropa. Namun kebijakan itu baru sebatas usulan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. “Jadi yang pertama itu harus ada penelitian dulu dari anti damping tadi, karena mreka pakai anti dumping, kita juga mempergunakan measure itu yang sama,” tegasnya. Enggartiasto menyarankan agar para importir mencari negara pemasok alternatif, selain Uni Eropa. “Saya sudah meminta para importir dari dairy product Uni Eropa untuk mengambil dari pemasok lain, seperti Amerika Serikat, India, Australia, atau New Zealand. Kalau perlu kita fasilitasi bisnis matchingnya,” katanya.
https://www.antaranews.com/berita/1014756/indonesia-bawa-persoalan-biodiesel-ke-wto

Cnnindonesia | Jum’at, 16 Agustus 2019
RI Protes ke WTO soal Pungutan Impor Biodiesel Uni Eropa

Kementerian Perdagangan mengirimkan nota keberatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan pengenaan bea masuk antisubsidi (BMAS) Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia. Sebelumnya, Reuters melaporkan Uni Eropa mengenakan BMAS sebesar 8-18 persen untuk mengembalikan tingkat kesetaraan di pasar dengan produsen asal UE. Pengenaan bea masuk itu mulai berlaku sejak Rabu (14/8) waktu Indonesia atau Selasa (13/8) waktu setempat. “Kami sudah kirim. Harusnya paling lambat hari ini kirim ke WTO,” ujar Enggartiasto di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (16/8). Enggartiasto mengungkapkan pemerintah dan perusahaan yang terkena tarif memiliki waktu 15 hari untuk menyampaikan keberatan mengenai pemberlakuan tarif tersebut. Bea masuk tersebut diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8 persen, Wilmar Group 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group 18 persen.

Menurut Enggartiasto pemberlakuan BMAS tersebut tidak adil dan tidak berdasar. Karena pengenaan tarif tersebut, harga biodiesel Indonesia meningkat di Uni Eropa. Ujung-ujungnya, daya saing biodiesel RI berkurang. Pengenaan BMAS pada produk biodiesel menambah kekesalan pemerintah setelah UE menerbitkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The UE Renewable Energy Directive (RED) II. Dalam rancangan Delegated Regulation, Komisi UE memutuskan mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oils/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Akibatnya, konsumsi CPO untuk biofuel atau Bahan Bakar nabati (BBN) akan dibatasi pada kuota saat ini hingga tahun 2023. Selanjutnya, konsumsi CPO untuk biofuel akan dihapuskan secara bertahap hingga menjadi nol persen pada 2030.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190816140555-92-421936/ri-protes-ke-wto-soal-pungutan-impor-biodiesel-uni-eropa