+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pengenaan BM 8% Bisa Ganggu Ekspor Biodiesel

Investor Daily Indonesia | Rabu, 31 Juli 2019

Pengenaan BM 8% Bisa Ganggu Ekspor Biodiesel

Uni Eropa (UE) telah mengeluarkan proposal besaran bea masuk imbalan sementara (BMIS) produk biodiesel Indonesia pada Juli 2019. Besaran BMIS yang diajukan memiliki margin 8% hingga 18%. Aturan ini akan memengaruhi kinerja ekspor biodiesel nasional. Ketua Harian Asosiasi Produsen Bio-fuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, dengan angka tersebut pengusaha sulit untuk ekspor. Namun pemerintah sedang menunggu dokumen resmi untuk kemudian menyampaikan jawaban. “Ya nggak bisa eksporlah, susah 8%,” kata dia usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, jika bea masuk imbalan bisa diterapkan lebih rendah, maka pengusaha masih bisa ekspor. “Kalau 5% sama saja kaya pajak biasa. Tapi, kalau 18% atau 16%, gede banget,” tuturnya. Dalam rapat itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mendengar laporan dari Kementerian Perdagangan, kementerian terkait, dan pengusaha. “Dokumen itu kalau sudah diterima dikaji kok bisa sekian persen, itu apa sih. Dari situ kita memberikan informasi lagi kepada Eropa,” kata dia.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Uni Eropa (UE) atas dikeluarkannya proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Besaran bea masuk imbalan sementara yang diajukan yaitu dengan margin 8-18%. Dengan dikeluarkannya proposal pengenaan bea masuk imbalan sementara itu maka Indonesia akan menyampaikan respons resmi yang menyatakan keberatan. Keberatan akan difokuskan pada metode penghitungan besaran bea masuk yang diduga tidak memerhatikan fakta yang diperoleh selama penyelidikan. “Pemerintah UE diduga hanya menggunakan best information available (BIA), yaitu data yang dimiliki petitioner (pemohon/ industri UE) yang jelas merugikan Indonesia,” tegas Oke.

Menanggapi dikeluarkannya proposal bea masuk imbalan sementara tersebut, Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati mengatakan, Indonesia harus tegas terhadap sikap UE yang telah memberikan hambatan perdagangan yang signifikan pada ekspor biodiesel Indonesia. “Bila proposal ini menjadi penentuan awal (preliminary determination), maka bisa dipastikan ekspor biodiesel ke UE mengalami hambatan. Sikap EU ini tidak dapat dibiarkan. Apalagi, proposal yang diajukan UE mengindikasikan adanya penerapan BIA yang menjadi sangat tidak masuk akal. Kami akan menyampaikan respons tegas secara resmi untuk hal ini,” ujar Pradnyawati. Sebagai informasi, kinerja ekspor biodiesel Indonesia ke UE meningkat tajam dari sebelumnya US$ 116,7 juta di 2017 menjadi US$ 532,5 juta pada 2018. Namun, pada 2019 ini, tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE cenderung turun bila dibanding 2018. Pradnyawati melanjutkan, proposal tersebut sebenarnya merupakan ancaman kesekian kalinya yang dilakukan Pemerintah UE untuk menghambat akses pasar produk Indonesia di UE. Kemendag juga menengarai bahwa Uni Eropa (UE) membangun strategi jitu untuk menyerang produk biodiesel asal Indonesia secara terstruktur, sistematis, dan masif. “Intinya adalah mereka tidak mau minyak nabati mereka yang dihasilkan di Eropa itu tersaingi oleh minyak nabati dari Asia atau negara tropis,” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati. Hal itu dikarenakan minyak sawit dinilai sangat efektif dari segala parameter jika dibandingkan dengan minyak bunga matahari atau kedelai. Karena itu, produk sawit Indonesia termasuk biodiesel digempur dengan berbagai instrumen yang semuanya dinilai legal oleh World Trade Organisation (WTO). “REDD (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation) atau penurunan emisi dari deforestasi dan pengrusakan hutan, pernah digempur dari aspek kesehatan, itu selesai pindah ke dumping. Dumping selesai, pindah ke subsidi,” tegas dia. Saat dituduh melakukan deforestasi, Indonesia bahkan dituduh melanggar hak-hak orang utan. “Jadi, semua yang bisa diangkat oleh mereka itu diangkat hanya untuk menjaga agar Palm Oil tidak membanjiri negara mereka,” tukas Pradnya.

Harian Ekonomi Neraca | Rabu, 31 Juli 2019

Pengusaha Nilai Bea Masuk Biodiesel oleh Eropa Terlalu Berat

Pengusaha Nilai Bea Masuk biodiesel oleh Eropa Terlalu Berat lakarta – Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuei Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyebutkan bahwa proposal yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terkait besaran bea masuk imbalan sementara (BMIS) produk biodiesel Indonesia terlalu berat sehingga sulit untuk mengekspor ke negara tersebut. “Ya tidak bisa ekspor lah, susah 8 persen,” kata Paulus saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lakarta, disalin dari Antara. Paulus mengatakan meskipun pemerintah masih mengkaji dokumen proposal tersebut namun para pengusaha telah mengirim surat balasan kepada Uni Eropa supaya bisa menjadi bahan pertimbangan terkait besaran bea masuk (provision) untuk pengusaha. “Semua tergantung pada hasil dari pembelaan masing-masing perusahaan dan pemerintah. Mungkin bisa kurang dari 8 persen, nanti kita lihat,” ujarnya. Sebelumnya, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang berisi bahwa produk biodiesel asal Indonesia dikenai bea masuk sebesar 8 sampai 18 persen yang akan berlaku sementara pada 6 September mendatang. Keputusanitujugaakan berlaku secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8 persen, Wilmar Group 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group sebesar 18 persen.

“Baru September, kalau bisa lebih rendah lagi kan mungkin banyak yang bisa ekspor. Kalau 5 persen sama saja seperti pajak biasa. Tapi kalau 18 atau 16 persen; besar sekali,” katanya. Kementerian Perdagangan menegaskan, Pemerintah Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Uni Eropa (UE) atas dikeluarkannya proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Besaran bea masuk imbalan sementara yang diajukan yaitu dengan margin 8-18 persen. “Dengan dikeluarkannya proposal pengenaan bea masuk imbalan se- mentara ini, Indonesia akan menyampaikan respons resmi yang menyatakan keberatan,” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawa-ti di Jakarta, disalin dari Antara. Keberatan akan difokuskan pada metode penghitungan besaran bea masuk yang diduga tidak memerhatikan fakta yang diperoleh selama penyelidikan. Pemerintah UE diduga hanya menggunakan best information available (BIA), yaitu data yang dimiliki petisioner (pemo-hon/industri UE) yang jelas merugikan Indonesia.

Pradnyawati memaparkan, Indonesia harus tegas terhadap sikap UE yang telah memberikan hambatan perdagangan yang signifikan pada ekspor biodiesel Indonesia. “Bila proposal ini menjadi penentuan awal (preliminary determination), maka bisa dipastikan ekspor biodiesel ke UF. mengalami hambatan. Sikap EU inil tidak dapat dibiarkan. Apalagi, proposal yang diajukan UE mengindikasikan adanya penerapan BIA yang menjadi sangat tidak masuk akal. Kami akan menyampaikan respon tegas secara resmi untuk hal ini,” ujar Pradnyawati. Ekspor biodiesel Indonesia ke UE meningkat tajam dari sebelumnya 116,7 juta dolar AS pada 2017 menjadi 532,5 juta dolar AS pada 2018. Namun, pada 2019 ini, tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE cenderung turun bila dibanding tahun 2018. Pradnyawati melanjutkan, proposal tersebut sebenarnya merupakan ancaman kesekian kalinya yang dilakukan Pemerintah UE untuk menghambat akses pasar produk Indonesia di UE. Pada Desember 2018, European Commission (EC) menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal Indonesia.

Indonesia diklaim memberikan suatu bentuk fasilitas subsidi yang melanggar ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) kepada produsen/ eksportir biodiesel sehingga memengaruhi harga ekspor biodiesel ke UE. Padahal, beberapa bulan sebelumnya pasar ekspor biodiesel Indonesia ke UE juga baru terbebas dari hambatan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD). Pada 16 Febru- ari 2018, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court sehingga UE memutuskan membatalkan pengenaan BMAD yang mulai efektif berlaku per 16 Maret 2018. Indonesia juga berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas UE pada sengketa DS 480-EU- Indonesia Biodiesel. “Perusahaan biodiesel Indonesia yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya sangatlah mandiri dan Pemerintah Indonesia tidak menyubsidi industri biodiesel nasional seperti yang dituduhkan UE. Dengan menginisiasi penyelidikan antisubsidi pada Desember 2018 dan kini mengajukan proposal pengenaan\’bea masuk, dapat disimpulkan bahwa UE sangat berniat menghambat ekspor biodiesel asal Indonesia,” tegas Pradnyawati. Pemerintah Indonesia beberapa kali menyampaikan protes keras kepada Pemerintah UE. Bahkan, sejak isu akan adanya penyelidikan, Indonesia telah mengambil langkah pendekatan melalui konsultasi pra penyelidikan dengan EU Case Team.

Globalplanet | Rabu, 31 Juli 2019

Pengusaha Tak Bisa Ekspor Akibat Pengenaan Bea Masuk Biodiesel

Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian telah menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait bea masuk untuk produk biodiesel Indonesia ke pasar Uni Eropa (EU) di Kemenko Perekonomian Jakarta. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, apabila dokumen dari Uni Eropa (UE) terkait bea masuk biodiesel Indonesia sudah diterima. Maka pemerintah Indonesia harus mengkaji hal tersebut. “Seperti halnya, kok bisa sekian persen sih biaya masuknya. Dari situ kita memberikan informasi lagi ke Uni Eropa,” ujar dia di Gedung Kemenko Perekenomian Jakarta, dikutip dari Okezone.com, Senin (29/7/2019). Dia menuturkan bahwa Uni Eropa memberikan waktu kepada pemerintah Indonesia itu pada September 2019. Apabila pemerintah Indonesia tidak memberikan komplain atau jawaban yang tidak sesuai atas kenaikan bea masuk itu. Maka Uni Eropa akan menetapkan bea masuk permanen pada tahun depan. “September itu kan baru mau diterapkan provision itu, di mana provision itu kan sementara. Jadi mereka menerapkan, tapi ternyata kalau tidak terbukti akan dikembalikan pajaknya,” tutur dia. Dia menegaskan, apabila ada penetapan biaya masuk biodisel 8-18 persen oleh Uni Eropa itu sangat berdampak pada ekspor. “Ya, tak bisa ekspor lah, susah 8 persen,” ungkap dia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memprediksi sengketa soal bea masuk untuk produk biodiesel Indonesia ke pasar Uni Eropa (EU) bakal berujung pada penyelesaian sengketa di Worl Trade Organization (WTO). “Jadi, apabila mereka sudah mulaikan tidak bisa dibiarkan gitu aja, pasti ujungnya ya ke WTO. Di mana nantinya kami akan mendengar apa yang mereka tuduhkan, kami jawab, diskusi dan berunding,” ujar dia.

http://globalplanet.news/berita/18817/pengusaha-tak-bisa-ekspor-akibat-pengenaan-bea-masuk-biodiesel

Validnews | Selasa, 30 Juli 2019

Aprobi Sebut Bea Masuk Biodiesel ke Eropa Bakal Tekan Ekspor

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan mengatakan, kebijakan pengenaan bea impor 8–18% oleh Uni Eropa ini akan menekan ekspor biodiesel. “Ya enggak bisa ekspor lah, susah (dengan tarif) 8%,” katanya usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (30/7). Sebelumnya, Komisi Eropa telah mengusulkan bea berkisar antara 8–18% pada impor biodiesel Indonesia menyusul dugaan pemberian subsidi yang melanggar ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO). Komisi yang mengoordinasikan kebijakan perdagangan untuk 28 anggota Uni Eropa itu meluncurkan penyelidikan anti-subsidi pada bulan Desember lalu, yang berdasarkan pada keluhan dari Dewan Biodiesel Eropa. Eksekutif Uni Eropa mengatakan, terdapat bukti yang menunjukkan produsen di Indonesia mendapat manfaat dari subsidi dalam bentuk pembiayaan ekspor, keringanan pajak, dan penyediaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama dengan harga yang dibuat rendah. Dilansir dari Reuters, tarif bea masuk yang diusulkan adalah 8% untuk PT Ciliandra Perkasa, 15,7% untuk Wilmar Group, 16,3% untuk Musim Mas Group, dan 18% untuk Permata Group. Tarif ini akan mulai diberlakukan sementara pada 6 September mendatang, sembari menunggu kesimpulan dari penyelidikan Uni Eropa.

Paulus mengatakan, pihak perusahaan yang terkena tarif impor itu sudah memberikan jawaban kepada Uni Eropa. Menurutnya, pengenaan tarif impor biodiesel itu nantinya akan bergantung pada jawaban atau pembelaan itu. Dia berharap tarif impor itu bisa ditekan hingga 5%. Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri tengah menyiapkan jawaban atau pembelaan. Namun, menurutnya, pemerintah masih menunggu dokumen resmi dari pihak Uni Eropa yang menerangkan mengapa impor biodiesel dari perusahaan yang bersangkutan dikenakan sebesar itu. “Dokumen itu kalau sudah diterima oleh pemerintah kemudian dikaji. Kok bisa sekian persen apa aja, nanti dari situ kita memberikan informasi lagi pada Eropa,” katanya. Dia pun mengatakan, jika nantinya perusahaan tidak terbukti mendapatkan subsidi, bea impor yang telah dibayarkan bisa dikembalikan. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengatakan akan melakukan protes keras terhadap Eropa atas proposal tarif impor biodiesel dari Indonesia itu. Keberatan akan difokuskan pada metode penghitungan besaran bea masuk yang diduga tidak memerhatikan fakta yang diperoleh selama penyelidikan. Pemerintah Uni Eropa diduga hanya menggunakan best information available (BIA), yaitu data yang dimiliki petisioner atau pemohon, dalam hal ini industri biodiesel di Uni Eropa, yang jelas merugikan Indonesia. Ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa meningkat dari sebelumnya senilai US$116,7 juta pada 2017 menjadi US$532,5 juta pada 2018. Namun, pada 2019 ini, tren ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa cenderung turun bila dibanding tahun sebelumnya. Sebelumnya pada Maret, Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit tidak lagi hijau dan karenanya harus dihapuskan dari bahan bakar transportasi terbarukan. Padahal, Indonesia mengekspor banyak minyak kelapa sawit ke Uni Eropa.

https://www.validnews.id/Aprobi-Sebut-Bea-Masuk-Biodiesel-ke-Eropa-Bakal-Tekan-Ekspor-Nit

Bisnis | Selasa, 30 Juli 2019

Gawat, Pasar CPO Indonesia di Uni Eropa Bisa Direbut Malaysia!

Hambatan Uni Eropa (UE) terhadap biodiesel Indonesia melalui rencana pengenaan bea masuk antisubsidi (BMAS) berpeluang membuat Malaysia mampu mengambil alih peran RI dalam mengisi kebutuhan produk tersebut di Benua Biru. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor menjelskan, hal tersebut bisa terjadi karena hingga saat ini, baru Indonesia yang akses produk biodiesel berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO)-nya dihambat oleh UE. “Bisa saja kinerja ekspor biodiesel kita kalah dari Malaysia. Negara tersebut juga bisa masuk mengisi celah yang kita tinggalkan di UE. Namun, UE selama ini tidak mengganggu biodiesel Malaysia, lantaran Negeri Jiran itu belum sama sekali mengekspor produk itu ke Eropa,” jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (29/7/2019). Tumanggor mengakui harga biodiesel Malaysia jauh lebih mahal dibandingkan dari Indonesia, sehingga sulit untuk dikenai tuduhan subsidi. Namun, dia meyakini, apabila Malaysia berhasil memasok biodiesel ke UE, produk tersebut juga akan dikenai hambatan dagang oleh blok negara terbesar Eropa tersebut.

Sebab, menurutnya, UE sedang berusaha menangkal produk CPO dari negara manapun untuk masuk ke kawasannya. Adapun, Tumanggor sebelumnya telah memprediksi Indonesia dapat mengekspor sekitar 432.000 ton biodiesel ke UE tahun ini. Namun, target tersebut berpeluang terkoreksi lantaran adanya rencana pengenaan BMAS oleh UE terhadap biodiesel Indonesia. Ekonom Core Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah harus bergerak lebih cepat untuk menyelamatkan pasar ekspor CPO dan produk turunannya ke UE. Pasalnya, apabila dibandingkan dengan Malaysia, tekanan kinerja ekspor CPO Indonesia jauh lebih besar. “Malaysia jauh lebih siap menghadapi gempuran UE terhadap CPO karena mereka punya produk manufaktur yang jauh lebih siap diekspor dibandingkan dengan Indonesia. Sementara kita, masih menjadikan komoditas perkebunan tersbeut sebagai sumber utama ekspor. Jadi tidak ada pilihan lain dalam jangka pendek untuk terus memperjuangkan CPO,” ujarnya.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190730/12/1130344/gawat-pasar-cpo-indonesia-di-uni-eropa-bisa-direbut-malaysia

Beritahati | Selasa, 30 Juli 2019

Kemenkoperekonomian Membahas Bea Masuk Biodesel Ke Uni Eropa

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) hari ini dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pembahasan masalah bea masuk ke Uni Eropa. Menurut rencana acara tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, namun hingga pukul 17:00 WIB belum juga dimulai. Menkoperekonomian Darmin Nasution dijadwalkan akan memimpin acara yang bersifat tertutup untuk media itu. Selain memanggil sejumlah pejabat atau yang mewakili kementrian, acara ini juga diikuti perwakilan dari pengusaha. Sejunlah pejabat kementrian yang dijadwalkan hadir diantaranya Direktur Pengaman Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam hal ini mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Kemudian, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri. Sementara itu dari kalangan pengusaha ada perwakilan dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Sebelummya diberitakan biodiesel Indonesia yang diekspor ke negara-negara Uni Eropa rencananya akan dikenakan pajak atau bea masuk sebesat 8 hingga 18 persen oleh Komisi Eropa.

Pengenaan Bea masuk ini awalnya dilakukan Komisi Eropa karena mereka menganggap bahwa eksportir biodiesel Indonesia sebelumnya telah mendapatkan insentif ekspor besar-besaran dari Pemerintah Indonesia. Sementara itu empat eksportir atau perusahaan biodiesel asal Indonesia yang akan dikenakan bea masuk ke Uni Eropa masing-masing adalah Ciliandra Perkasa dengan bea masuk 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3%, dan Permata Group 18%. Awalnya, Badan Biodiesel Eropa (European Biodiesel Board) mengeluhkan persoalan ekspor biodiesel antisubsidi dari Indonesia. Maka dari itu, sejak September 2018 Komisi Eropa melakukan penyelidikan antisubsidi. Hasil penyelidikan tersebut, otoritas Uni Eropa mengklaim bukti atas pemberian bantuan subsidi dari pemerintah berupa insentif pajak besar-besaran terhadap ekspor CPO dan juga turunannya. Meski begitu, tarif bea masuk ini masih bersifat sementara. Otoritas Uni Eropa masih akan menunggu hasil penyelidikan menyeluruh dari Komisi Eropa mengenai subsidi besar-besaran di empat eksportir tersebut. Hasil penyelidikan ini targetnya harus selesai pada 4 Januari 2020. Sehingga, otoritas negara-negara Uni Eropa dapat menetapkan peraturan bea masuk terhadap biodiesel Indonesia.

http://beritahati.com/berita/62597/Kemenkoperekonomian-Membahas-Bea-Masuk-Biodesel-Ke-Uni-Eropa

Bisnis | Selasa, 30 Juli 2019

Tangkal Pengenaan Bea Masuk Biodiesel, Pemerintah Harus Perkuat Kerja Sama Bilateral

Pengenaan bea masuk untuk produk biodiesel asal Indonesia oleh Uni Eropa merupakan sinyal pentingnya pemerintah memperkuat kerja sama bilateral dengan negara penerima produk ekspor Indonesia. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, pemberian bea masuk sebesar 8% sampai 18% itu akan memberi dampak pada terpukulnya kinerja ekspor biodiesel Indonesia. Uni Eropa (UE) memberlakukan bea masuk untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3%, dan Permata Group sebesar 18%. Alasannya, UE menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu. Andry mengkhawatirkan hal ini akan memperparah neraca dagang Indonesia. Apalagi sebelumnya Indonesia juga menghadapi restriksi produk yang sama di Amerika Serikat dan India. “Saya melihat tentu perundingan terus dilakukan. Sebetulnya perlu dukungan negara-negara Eropa lain untuk bisa menurunkan bea masuk tersebut karena saya yakin mereka masih membutuhkan,” terangnya.

Andry menyebut Indonesia punya peluang lobi dengan negara yang tergantung pada produk biodiesel nasional yakni Spanyol dan Belanda. “Mereka menjadi negara kedua dan ketiga terbesar pengimpor biodiesel kita,” ungkap Andry. Selain itu, Andry mengingatkan pentingnya pemerintah mulai melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Misalnya dengan membidik beberapa negara di Amerika Latin seperti Peru dan negara Asia seperti Korea Selatan menjadi pasar potensial bagi Indonesia. Bisnis.com mencatat dari rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan 5 tahun ke depan pemenuhan kebutuhan energi akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan energi baru terbarukan (EBT). Strategi yang akan dilaksanakan sepanjang 2020-2024 antara lain; mengakselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan, meningkatkan pasokan bahan bakar nabati, meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi, meningkatkan pemenuhan energi bagi industri, dan mengembangkan industri pendukung EBT. Nantinya pengembangan bahan bakar nabati akan dilaksanakan secara bertahap guna mencapai kapasitas produksi B100 yang memadai. Kapasitas produksi B100 ini akan dipenuhi melalui pemberdayaan perkebunan sawit rakyat.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190730/44/1130278/tangkal-pengenaan-bea-masuk-biodiesel-pemerintah-harus-perkuat-kerja-sama-bilateral

Detik | Selasa, 30 Juli 2019

Tantangan Penggunaan Biodiesel untuk Kendaraan

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengaku siap mendukung arah pemerintah terkait penggunaan bahan bakar terbarukan khususnya diesel. Pemerintah sendiri saat ini tengah menggenjot biodiesel dengan menerapkan B20 bahkan menyiapkan Biodiesel B30. Implementasi biodiesel 20 persen atau B20 semua sektor sudah diberlakukan pada 1 September 2018 lalu. Namun bukan tanpa tantangan, beberapa hal perlu diperhatikan salah satunya adalah filter bahan bakar. “Jadi salah satu tantangan dengan biodiesel adalah kandungan sulfurnya yang tinggi sehingga saringan bahan bakarnya harus dijaga kebersihannya,” ujar General Manager Service Division PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Beny Dwyanto di arena Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show, ICE, BSD, Tangerang, pekan lalu. Pihak Isuzu sendiri mengklaim produknya aman untuk menggunakan B20. Sebelumnya, untuk menjamin keamanan kendaraan, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan.

“Yang pertama kita sarankan kepada pengguna Biodiesel adalah mereka harus menstandarkan dulu kendaraannya, salah satunya adalah dengan menguras tangki agar kotoran yang di dalam tangki bersih,” ungkap Beny. “Salah satu sifat Biodiesel dia seperti deterjen dia membersihkan. Jadi kotoran yang ada di tangki itu dia bersihkan dia bawa ke mesin kalau kotoran ini tidak dibersihkan dulu itu dia akan masuk ke ruang bakar,” ungkap Beny. Kemudian pergantian filter juga tidak boleh luput dari perhatian. Perusahan yang memiliki jargon ‘Rajanya Diesel’ ini menyarankan agar konsumen mengganti filter bahan bakar tiap 10 ribu kilometer. “Secara periodik filter solar harus dicek secara berkala, jika memang dirasa ada sumbatan atau kotor yang memang harus ganti,” katanya. “Standarnya di 10 ribu kilometer tetapi ada juga yang ingin aman terjaga karena kan kendaraan niaga untuk bisnis jadi jangan sampai khawatir ada yang ganti di 5.000 km juga jadi tergantung penggunaan solarnya,” pungkasnya.

https://oto.detik.com/mobil/d-4644794/tantangan-penggunaan-biodiesel-untuk-kendaraan