+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Penggunaan Biodiesel akan Jadi 30%:

Penggunaan Biodiesel akan Jadi 30%: Menteri ESDM Ignasius Jonan menghadiri rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rakor tersebut membahas tentang peningkatan target penyerapan biodiesel. Jonan mengatakan, pemanfaatan biodiesel mau ditingkatkan menjadi B30, atau campuran 30% minyak sawit. Saat ini, pemanfaatan biodiesel baru B20 dan diuji coba pada KA. “Kementerian ESDM mendukung penggunaan campuran minyak kelapa sawit di dalam biosolar. Kan sekarang mandatory yang PSO di B20, kita mau coba terapkan kalau bisa di non PSO, bahkan kalau bisa B30,” kata Jonan di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. Dia juga meminta Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) untuk siap memproduksi biodiesel hingga B30. Aprobi bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan juga diminta membahas lebih lanjut mengenai rencana penggunaan B30.”Kalau nggak bisa sekarang kapan kita bikin program B25, B30, beberapa waktu. Kan ini butuh penyesuaian mesin,” ujar Jonan. Uji coba biodiesel saat ini juga dilakukan pada KA berupa B20. Kemampuan mesin KA juga dibicarakan apakah mampu menyerap biodiesel B30.”Makanya saya bilang nggak perlu bicara dengan GE dan EMD pembuat lokomotifnya, kapan bisa B5 ke B10, B10 ke B15, B15 ke B20. Itu yang tadi rapat dibicarkan,” kata Jonan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi polusi kendaraan bermotor. “Tujuannya untuk meningkatkan komitmen pemerintah terhadap pengurangan polusi,” tutur Jonan. (MEDANBISNISDAILY)

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/07/09/352561/penggunaan_biodiesel_akan_jadi_30/

Ini hasil rapat Jokowi dengan menteri ekonomi terkait antisipasi perang dagang: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) guna mengantisipasi dampak dari ketidakpastian perekonomian global, termasuk perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ratas tersebut digelar di Istana Bogor dan dihadiri oleh sejumlah menteri ekonomi. Ditemui usai ratas, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi dalam menyikapi kondisi ekonomi global akibat kebijakan proteksi yang diterapkan AS “Jadi yang pertama tentu menyikapi kondisi ekonomi makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri, pokok bahasan utamanya adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional atau para pengusaha agar iklim investasi bisa dijaga,” ujar dia di Istana Bogor. Salah satu yang menjadi fokus dari pemerintah yaitu bagaimana Indonesia terus meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor, yang disertai dengan mengembangkan subtitusi impor agar perekonomian Indonesia semakin kuat. Hal lain yang juga menjadi sorotan Presiden Jokowi yaitu terkait dengan biodiesel, di mana penggunaan biodiesel 20 persen (B20) sekaligus dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen (B30). Karena itu akan meningkatkan konsumsi dari biodesel sebesar 500 ribu ton per tahun. “Ini yang diminta Bapak Presiden dibuatkan kajiannya. Kemudian antisipasi lanjutnya memaksimalkan untuk para wisata, tentunya perkembangan airport dan kemudian pengembangan low cost carrier (LCC), sehingga pariwisata ini adalah salah satu sektor yang cepat yang bisa digenjot,” tandas dia. (MERDEKA)

https://www.merdeka.com/uang/ini-hasil-rapat-jokowi-dengan-menteri-ekonomi-terkait-antisipasi-perang-dagang.html

Jokowi Minta Kajian Mandatori Campuran B-30 untuk BBM: Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji kemungkinan percepatan mandatori pencampuran biodiesel sebesar 30 persen (B-30) di dalam Bahan Bakar Minyak (BBM). Kajian diyakini akan meningkatkan utilisasi produksi dan konsumsi biodiesel. “Presiden Joko Widodo sampaikan terkait biodiesel, dimana penggunaan B-20 sekaligus dikaji penggunaan biodiesel ke B-30 karena itu akan meningkatkan konsumsi dari biodesel sebesar 500 ribu ton per tahun. Ini yang diminta Bapak Presiden (Jokowi) dibuatkan kajiannya,” terang Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Seharusnya, mandatori B-30 ini sudah bisa berjalan pada 2020 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015. Menurut beleid itu, mandatori B15 harus dimulai pada April 2015, B-20 pada 2016, dan B-30 pada Januari 2020. Namun, mandatori biodiesel ke tingkatan lebih tinggi saat ini diperlukan demi menekan impor migas, yang ternyata membebani defisit neraca perdagangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan impor migas sepanjang Januari hingga Mei tercatat US$11,88 miliar atau naik dibanding tahun sebelumnya US$10,02 miliar. Ini lantaran harga minyak yang naik serta depresiasi rupiah yang makin dalam. Walhasil, neraca perdagangan harus mencatat defisit US$2,83 miliar. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan impor migas perlu diperlambat supaya defisit neraca perdagangan tak semakin parah. Salah satu antisipasinya adalah dengan menggiatkan penggunaan biodiesel. “Migas ini yang bikin negatif neraca perdagangan. Lalu bagaimana caranya diperlambat? Ya bisa mcam-macam, mungkin dari (campuran) biodiesel dinaikkan,” jelasnya. Data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia menunjukkan produksi biodiesel sepanjang lima bulan pertama tahun ini ada di angka 3,46 juta kilo liter (kl). Dari angka itu, sebanyak 2,57 juta kl dipasarkan di dalam negeri dan 187.349 kl sisanya dialokasikan untuk ekspor. (CNNINDONESIA)

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180709204025-85-312819/jokowi-minta-kajian-mandatori-campuran-b-30-untuk-bbm

Impor Mereda, Gubernur BI Ramal Neraca Dagang Surplus US$ 900 Juta: Neraca dagang defisit besar pada April dan Mei yaitu masing-masing US$ 1,6 miliar dan US$ 1,5 miliar. Defisit bulanan itu yang terbesar sejak Mei 2014. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan neraca perdagangan Juni akan berbalik surplus sekitar US$ 900 juta, setelah dua bulan berturut-turut mengalami defisit besar di atas US$ 1,5 miliar. Penyebabnya, impor musiman yang mulai mereda. Ia menjelaskan, impor alat-alat strategis untuk kebutuhan infrastruktur dan bahan makanan meningkat karena faktor musiman yaitu menjelang Lebaran. “Dengan mulai meredanya itu neraca perdagangan akan kembali surplus,” kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Adapun saat ini, pemerintah tengah berupaya mengurangi defisit neraca dagang lantaran hal itu memperburuk pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah yakni mengkaji peningkatan konsumsi biodiesel untuk mengurangi impor minyak dan gas (migas).Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan sektor migas merupakan penyumbang defisit terbesar dalam neraca perdagangan Januari hingga Mei 2018. “Impor migas perlu diperlambat, salah satu caranya dengan meningkatkan penggunaan biodiesel,” kata dia, pekan lalu. (KATADATA)

https://katadata.co.id/berita/2018/07/09/impor-mereda-gubernur-bi-ramal-neraca-dagang-surplus-us-900-juta

Pergub TBS Harga Sawit Jangan Mandul: Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) terkait batasan harga kepala sawit mendapatkan dukungan. Wakil Ketua (Waka) I DPRD Provinsi Bengkulu, H Edison Simbolon MSi mengatakan, Pergub untuk harga sawit memang diperlukan. Namun demikian, sanksi yang diberikan juga harus tegas, termasuk realisasinya. Ketua GAPKI Cabang Bengkulu, John Irwansyah Siregar mengatakan, Bengkulu memang sudah seharusnya membutuhkan industri hilirisasi pengelolaan CPO. Karena jika hanya berharap dengan pasar dunia, maka akan sangat berat mengingat harga CPO di pasar dunia sudah melemah akibat persaingan CPO dengan sumber energi lainnya seperti kedelai belum lagi kebijakan pembatasan konsumsi biodisel Uni Eropa hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan.”Kalau kita bisa produksi sendiri maka keberlangsungan industri ini akan tetap ada,” terang John. Para pengusaha menyadari, menggarap sektor hilir sawit dapat menjadi penyelamat jika ke depannya pintu ekspor ke berbagai negara benar-benar tertutup karena berbagai alasan perang dagang. Dengan hilirisasi produk sawit, diyakini pasar akan berubah. Konsumsi domestik akan menjadi pasar utama dalam penjualan sawit. Luar negeri pun cuma akan mendapat sisa kecil dari oversuplai produksi sawit Indonesia. “Alasan inilah yang membuat GAPKI menginginkan CPO di Indonesia untuk diproses ke dalam tiga kategori besar. Satu untuk bahan campuran biodiesel. Dua untuk oleofood. Tiga untuk oleochemical. Nah, yang biodiesel ini yang relatif cukup banyak untuk ekspor sedangkan sisanya untuk kebutuhan domestik,” jelas John. Untuk oleofood, sudah mulai banyak dikonsumsi di dalam negeri. Berbagai industri makanan dan minuman, industri minyak goreng, kemudian farmasi sebagian besar menyerap CPO. Kemudian CPO untuk chemical juga relatif bertumbuh banyak di dalam negeri dimana telah dipakai untuk macam-macam produk campuran industri berteknologi tinggi. “Kalau semakin banyak industri hilir menyerap ini, deviasi atau ketergantungan kita terhadap mekanisme ekspor kan menjadi rendah. Kan serapannya lebih banyak di dalam negeri,” imbuh John. (BENGKULUEKSPRESS)

Indonesia Lobi AS: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Indonesia untuk berhati-hati terkait hubungan dagang antara kedua negara. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun akan melakukan lobi kepada pemerintah AS terkait sinyal perang dagang yang dikemukakan oleh Presiden AS Donald Trump itu. Enggar mengatakan, perang dagang antara AS dengan Indonesia belum terjadi, sehingga pemerintah memilih untuk melakukan lobi terlebih dahulu.”Kita lakukan lobi dulu,” kata Enggar usai Rakor Pembahasan Peningkatan Target Penyerapan Biodiesel di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR melakukan evaluasi terhadap India, Indonesia, dan Kazakhstan terkait dengan pantas atau tidaknya tiga negara itu menerima \GSP. GSP adalah sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO/Organisasi Perdagangan Dunia sehingga bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu. Enggar mengaku, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Dubes AS untuk Indonesia agar melakukan lobi dengan USTR.”Kita kirim surat kepada USTR dan dengan Dubes AS di sini kita lobi,” jelasnya. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengakui, Trump sudah menyampaikan warning buat Indonesia. Trump berencana mencabut perlakuan khusus terhadap Indonesia di bidang perdagangan.”Kita bicara sama dia mengenai beberapa aturan special treatment tarif yang dia kasih ke kita mau dicabut, terutama tekstil,” katanya. Menurutnya, ekonomi AS memang sedang berjaya. Karenanya dia bisa membuat kebijakan dagang dengan luar negeri semaunya. Bahkan, Sofjan menyampaikan warga AS sendiri sulit menerka kebijakan yang bakal ditempuh oleh Trump ke depannya. (MEDANBISNISDAILY)

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/07/09/352564/indonesia_lobi_as/