+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Penghematan Devisa dari B20 Ditargetkan Rp 42,05 T Tahun Ini

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 2 Agustus 2019
Penghematan Devisa dari B20 Ditargetkan Rp 42,05 T Tahun Ini

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan penghematan devisa dari pelaksanaan program mandated pencampuran bahan bakar minyak jenis solar dengan minyak sawit 20% atau biodiesel 20 (B20) mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 42,05 triliun pada 2019. “Selama 2018, penghematan devisa dari mandatori biodiesel mencapai US$ 1,88 miliar. Dengan peningkatan penggunaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), diperkirakan penghematan devisa tahun ini mencapai US$ 3 miliar. Ini salah satu capaian dalam ekonomi,” kata Asisten Deputi Produktivitas Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Andi Novianto di Jakarta, Rabu (31/7). Kemudian, lanjut dia, pada 2019 terjadi tren penurunan impor solar, dan PT Pertamina (Persero) sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini tidak melakukan impor solar lagi. Data mencatat, neraca perdagangan migas Juni sebesar US$ 1,17 miliar, menurun 21,5% dibandingkan Mei 2019 dan lebih rendah dibandingkan Juni 2018. Andi mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015, pada 2020 akan diimplementasikan B30 untuk seluruh sektor. “Tahun ini sedang dilakukan road test B30. Penerapan B30 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan biodiesel sekitar tiga juta kiloliter per tahun,” kata dia.

Menurut Andi, salah satu capaian dari penerapan biodiesel yakni telah menurunkan emisi sektor energi tahun 2017 sebesar 44,9 juta ton emisi gas (CO2e) atau sekitar 14,3% dari target pengurangan gas rumah kaca (GRK) 2030 sektor energi. “Untuk penurunan emisi GRK dari mandatori biodiesel 2018 mencapai enam juta ton CO2e, dan tahun 2019 diperkirakan mencapai sembilan juta ton CO2e,” papar dia seperti dikutip Antara. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Meski saat ini banyak tantangan terutama dari sisi eksternal, sejumlah langkah telah dan akan terus dilakukan untuk mempertahankan komoditas yang memiliki peran penting bagi perekonomian Tanah Air ini. Menurut dia, devisa yang diperoleh Indonesia dari ekspor Kelapa Sawit dan turunannya pun sudah mencapai US$ 20 miliar. Total nilai ekspor produk sawit pada 2018 sebesar US$ 17,89 miliar dan berkontribusi hingga 3,5% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Jadi, itulah situasinya. Kelapa Sawit ini bukan main-main. Kelapa Sawit telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan,” tegas Darmin.

Ketahanan Energi

Sedangkan terkait sektor ketahanan energi, penerapan kebijakan mandatori biodiesel dalam kurun waktu Agustus 2015 hingga 30 Juni 2018 mencatatkan penghematan devisa sebesar USD 2,52 miliar, atau setara lebih dari Rp30 triliun. Sebagai industri padat karya, jutaan masyarakat pun bergantung pada sektor kelapa sawit. Industri perkebunan sawit mampu menyerap hingga 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 14,3 juta tenaga kerja tidak langsung, Sementara kebun sawit yang dikelola petani swa- daya mampu menyerap 4,6 juta orang. Selain itu, sejak tahun 2000 sektor Kelapa Sawit Indonesia membantu 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan karena faktor-faktor yang terkait dengan ekspansi kelapa sawit. Setidaknya 1,3 juta orang yang hidup di pedesaan keluar dari garis kemiskinan secara langsung berkat kelapa sawit. “Daerah-daerah yang dominan kelapa sawitnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibanding daerah lain. Konteks ini menunjukkan bahwa industri Kelapa Sawit berkontribusi terhadap pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Artinya, kita sejalan dengan dengan program PBB untuk menyejahterakan masyarakat,” tandas Darmin.

Dari sisi produktivitas, lanjut Darmin, Kelapa Sawit mampu memproduksi 6-10 kali dibandingkan minyak nabati lainnya. Sebagai perbandingan, Soybean memiliki produktivitas 0,4 ton per hektare (ha), sunflower 0,6 ton per ha, rapseed oil 0,7 ton per ha, sedangkan Kelapa Sawit 4 ton per ha. Selain itu dibandingkan komoditas perkebunan lainnya, Darmin menganggap, Kelapa Sawit memiliki keunggulan, mengingat sebagian besar dikelola perusahaan besar, maka perkebunan sawit didukung sektor research and development (RD) yang memadai. Darmin menerangkan, Indonesia telah menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sejak 2011. ISPO dirancang untuk memastikan bahwa Kelapa Sawit Indonesia dikelola dengan Good Agricultural Practices/GAP sesuai dengan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Harian Kontan | Jum’at, 2 Agustus 2019
Tudingan Uni Eropa Meluas, Insentif Dituding Subsidi

Pemerintah memastikan tidak memberikan subsidi bagi industri biodiesel seperti tuduhan Uni Eropa. Penegasan ini untuk menangkal rencana Uni Eropa mengenakan bea masuk anti subsidi terhadap biodiesel Indonesia Tuduhan Uni Eropa ini dinilai semakin meluas ke insentif lainnya, “Mereka (menuding) lingkupnya mulai lebih luas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, (1/8). Uni Eropa menuding ada- nya sejumlah insentif seperti kawasan industri dan insentif bagi industri di kawasan remote, sebagai bentuk subsidi. Namun Darmin menyebut, insentif yang diberikan bersifat umum bagi semuajenis industri pioner. Pemberian insentif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk seluruh industri tidak terbatas hanya bagi produsen biodiesel sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai subsidi. “Kalau berlaku secara umum tidak bisa dibi- lang subsidi untuk sawit,” terang Darmin. Tuduhan subsidi bukan kali pertama ditujukan bagi biodiesel asal Indonesia. Sebelumnya, UE juga menuduh subsidi dalam biodiesel Indonesia akibat adanya insentif melalui pungutan Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDP KS).

BPDP KS memang memberikan insentif bagi biodiesel dengan menggunakan dana pungutan dari industri. Permasalahan tersebut pun telah dimenangkan oleh Indonesia ketika bersengketa di organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Makanya, pemberian bea masuk anti subsidi oleh Eropa untuk biodiesel Indonesia akan kembali masuk agenda Badan Penyelesaian Sengketa di WTO. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menambahkan Indonesia akan mengajukan pengenaan anti subsidi bagi produk susu dari Uni Eropa Enggar akan memang- gil importir produk susu. “Saya bilang ada unsur subsidi, sama seperti biodiesel. Lebih baik impor dari India dari Amerika Serikat (AS),” jelasnya, Rabu (31/7). Dia mengatakan banyaknya rintangan terhadap sawit ini akan membuat Indonesia tidak akan melanjutkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia – UE (TEU-CEPA).

Media Indonesia | Jum’at, 2 Agustus 2019
Indonesia Tantang UE di Pengadilan WTO

Indonesia tantang Uni Eropa (UE) adu bukti di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam kasus bea masuk anti-subsidi biodiesel yang dicuat-kan UE. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis Indonesia akan memenangi pertarungan di WTO lantaran tuduhan pemberian subsidi pada biodiesel yang ditudingkan UE tidak berdasar. “Kita bisa buktikan. Dari dulu kita juga punya buktinya. Uni Eropa memang tidak mau berhenti saja menyerang produk sawit Indonesia,” ujar Darmin di Jakarta, kemarin. UE, sambungnya, sejak lama kerap menyerang industri sawit Indonesia. Namun, saat dibawa ke meja mahkamah yang menangani perselisihan, UE tak mampu menunjukkan bukti-bukti dari tuduhan yang mereka lancarkan. Pada 16 Februari 2018, misalnya. Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan hakim General Court yang menyebut Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan dumping untuk memproteksi produk sawit. Atas putusan tersebut, UE akhirnya membatalkan rencana pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) yang dijadwalkan berlaku efektif pada Maret 2018.

Indonesia juga berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas UE pada sengketa DS 480-EU-Indonesia Biodiesel. Berdasarkan pengalaman. Darmin menilai UE tak akan berhenti menyerang produk sawit Tanah Air selama mereka masih belum mampu bersaing secara sehat. “Sawit enggak bisa tumbuh di Eropa. Jadi, dari berbagai upaya untuk menyerang dilakukan terus,” ujarnya. Selain melakukan serangan balik, di saat yang sama, Indonesia juga terus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Nusantara, dari pembenahan data hingga standardisasi sertifikasi Sistem Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO). Saat irti, pemerintah tengah merampungkan peraturan presiden yang mengatur ISPO. Di dalam perpres tersebut akan diatur mengenai standar pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan.

Bisnis Indonesia | Jum’at, 2 Agustus 2019
Pajak Ekspor Batu Bara Bisa Jadi Solusi

Kemenko Perekonomian mengusulkan penerapan pajak ekspor batu bara untuk memberikan insentif pada teknologi pembangkit energi baru terbarukan yang dinilai masih mahal. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna mengatakan bahwa usulan tersebut dikeluarkan mengingat kebijakan serupa juga berlaku pada pengembangan peng-hiliran minyak Kelapa Sawit yakni biodiesel di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengelola dana pungutan Kelapa Sawit dari industri untuk hilirisasi. Industri sawit dikenakan pungutan ekspor untuk memberikan insentif kepada industri sawit sehingga terjadi permintaan tambahan untuk industri biodiesel domestik. Menurutnya, insentif yang diberlakukan pada pengembangan biodiesel tersebut dapat diberlakukan juga pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkitan. Batu bara yang diekspor dikenakan pajak berupa carbon tax dan digunakan sebagai insentif teknologi pembangkit EBT.

“Saya menekan banyak cara untuk mengatasi masalah harga pembangkit EBT yang masih tinggi, dulu pastinya hilangnya subsidi, padahal sebelum subsidi itu ada cata lain, di biofuel misalnya ada BPDP,” katanya, Rabu (31/7). Montty mengharapkan insentif tersebut dapat diterapkan pada pengembangan pembangkit EBT, terutama surya dan angin yang menurutnya paling gampang diterapkan teknologinya. Selain itu, dia menambahkan penerapan carbon tax ini tidak akan berpengaruh pada harga listrik karena hanya diberlakukan pada batu bara ekspor. Bukan batu bara yang dikonsumsi dalam negeri seperti halnya untuk pembangkitan. “Kita enggak tahu apakah Kementerian ESDM mau mengambil ide itu, tetapi kalau menurut saya itu bisa dikerjakan,” katanya. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mari Elka Pangestu mengatakan perlu ada komitmen politis dari pemerintah untuk meningkatkan porsi EBT untuk pembangkitan. Apalagi, menurutnya, transformasi energi akan menjadi salah satu elemen utama yang membentuk kembali geopolitik di abad ke-21.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai penerapan pajak ekspor batu bara akan semakin menyulitkan pengusaha yang cost of doing business atau biaya operasinya semakin meningkat. Apalagi, selama ini pengusaha tambang batu, bara dinilai sudah cukup mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangkitan, “listrik PLN tahun lalu rugi Rp 18 triliun, yang support batu bara, sehingga jadi untung, thanks to batu bara sebenarnya ini jadi fakta.” Dia menerangkan, penerapan pajak ekspor batu bara pernah diterapkan antara tahun 2006 atau 2007, tetapi kebijakan itu dibatalkan. Hal itu lantaran pengusaha batu bara yang membawa kebijakan tersebut ke ranah hukum melalui mahkamah agung (MA). Pengajuan keberatan ke MA tersebut kemudian dikabulkan karena pengusaha tambang batu bara justru dikenakan double taxation akibat penerapan pajak ekspor tersebut Menurutnya, pemerintah tidak akan serta menerapkan kebijakan tersebut sebab akan melihat faktor hukum terdahulu.

Infosawit | Jum’at, 2 Agustus 2019
Sampai Juni 2019 BPDP Sawit Bayar Insentif Biodiesel Rp 190 Miliar

Merujuk informasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sampai Juni 2019, serapan biodiesel sawit nasional telah mencapai 3 juta Kl. Namun demikian lantaran harga minyak fosil yang masih fluktuatif, maka pembayaran insentif biodiesel sawit dari BPDP-KS, sampai Juni 2019, mencapai Rp 190 miliar atau setara dengan 300 ribu ton biodiesel. Dikatakan Direktur Penyaluran Dana BPDP-KS, Edi Wibowo, kondisi ini terjadi akibat harga minyak solar yag turun sehingga ada beberapa bulan yang tidak diperlukan insentif, dan masih menunggu beberapa produsen yang menyelesaikan informasi jual beli biodieselnya. “Dari total biodiesel yang terserap tidak semua mendapatkan insentif, karena harga masih fluktuatif dan ada beberapa produsen biodiesel yang belum menyerahkan hasil jual belinya dalam bentuk invoice,” kata Edi kepada InfoSAWIT, Kamis (1/8/2019) di Jakarta. Lebih lanjut kata Edi, sampai akhir tahun diperkirakan serapan biodiesel sawit akan bisa mencapai 6 juta Kl, namun demikian kata dia, kondisi itu tergantung dari konsumsi sampai akhir tahun.
https://www.infosawit.com/news/9185/sampai-juni-2019-bpdp-sawit-bayar-insentif-biodiesel-rp-190-miliar

Kontan | Kamis, 1 Agustus 2019
Pengusaha Sawit Membantah Terima Subsidi Biodiesel Dari Pemerintah

Pengusaha membantah menerima subsidi untuk produk biodiesel. Indonesia diancam akan dikenai bea masuk anti subsidi (BMAS) oleh Uni Eropa (UE) sebesar 8% hingga 18%. Tuduhan tersebut dinilai merupakan kesalahan persepsi dari UE. “Itu kan masalah persepsi mereka bahwa misalnya Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dianggap subsidi, itu kan bukan uang pemerintah,” ujar Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono usai menghadiri pekan riset sawit Indonesia, Kamis (1/8). Pengusaha membantah menerima subsidi untuk produk biodiesel. Indonesia diancam akan dikenai bea masuk anti subsidi (BMAS) oleh Uni Eropa (UE) sebesar 8% hingga 18%. Tuduhan tersebut dinilai merupakan kesalahan persepsi dari UE. “Itu kan masalah persepsi mereka bahwa misalnya Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dianggap subsidi, itu kan bukan uang pemerintah,” ujar Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono usai menghadiri pekan riset sawit Indonesia, Kamis (1/8).

Joko bilang Indonesia harus dapat membuktikan tidak adanya subsidi yang diterima. Pasalnya bila aturan tersebut diterapkan akan memukul ekspor minyak sawit Indonesia. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan. Paulus bilang aturan yang rencananya diterapkan September mendatang akan membuat produksi turun. Oleh karena itu perlu melakukan pembelaan terkait hal itu. Upaya pembelaan bagi biodiesel Indonesia dilakukan baik oleh pemerintah mau pun pengusaha sendiri. Bahkan pembelaan dilakukan hingga bulan Januari mendatang. Pasalnya Januari aturan bea masuk anti subsidi tersebut baru mulai ditetapkan dengan jangka waktu 5 tahun. “Kita harus lawan, kalau tidak negara lain meniru,” terang Paulus. Terdapat 9 tuntutan yang dituduhkan oleh UE sebagai subsidi. Hal itu dinilai oleh Paulus merupakan tuntutan yang tidak memiliki dasar. Beberapa tuntutannya adalah dugaan subsidi yang diberikan melalui bank ekspor impor (exim) dan PT Asuransi Ekspor Indonesia (asei/Persero). Sebagai badan usaha milik pemerintah, fasilitas yang diberikan oleh bank dianggap sebagai subsidi. Hal serupa juga terjadi pada hasil produksi minyak sawit PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Sebagai perusahaan pelat merah, PTPN dituduh menjual minyak sawit lebih murah ke produsen biodiesel sehingga menurunkan biaya produksi. “Itu omong kosong semua, mana ada mau jual harganya lebih murah,” jelas Paulus. Tuntutan UE pun semakin tidak memiliki kejelasan. Setelah sebelumnya gagal, UE memperluas tuntutan subsidi, bahkan hingga menuduh fasilitas yang diberikan di kawasan industri berikat sebagai subsidi.
https://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-sawit-membantah-terima-subsidi-biodiesel-dari-pemerintah

Finroll | Kamis, 1 Agustus 2019
Ketua Gapki, Bantah Pihaknya Terima Subsidi Produk Biodisel

Indonesia diancam bakal dikenai bea masuk anti subsidi (BMAS) oleh Uni Eropa (UE) sebesar 8% hingga 18%. Informasi tersebut membuat Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono angkat biacara, Joko membantah kami pengusaha menerima subsidi untuk produk biodiesel. Tuduhan tersebut dinilai merupakan kesalahan persepsi dari UE. “Itu kan masalah persepsi mereka bahwa misalnya Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dianggap subsidi, itu kan bukan uang pemerintah,” ujar usai menghadiri pekan riset sawit Indonesia,” jelasnya, dikutip dari Kontan, Kamis (1/8/2019). Lebihlanjut Joko mengatakan, Indonesia harus dapat membuktikan tidak adanya subsidi yang diterima. Pasalnya bila aturan tersebut diterapkan akan memukul ekspor minyak sawit Indonesia. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan. Paulus mengatakan aturan yang rencananya diterapkan September mendatang akan membuat produksi turun. Oleh karena itu perlu melakukan pembelaan terkait hal itu. Upaya pembelaan bagi biodiesel Indonesia dilakukan baik oleh pemerintah mau pun pengusaha sendiri.

Bahkan pembelaan dilakukan hingga bulan Januari mendatang. Pasalnya Januari aturan bea masuk anti subsidi tersebut baru mulai ditetapkan dengan jangka waktu 5 tahun. “Kita harus lawan, kalau tidak negara lain meniru,” terang Paulus. Terdapat 9 tuntutan yang dituduhkan oleh UE sebagai subsidi. Hal itu dinilai oleh Paulus merupakan tuntutan yang tidak memiliki dasar. Beberapa tuntutannya adalah dugaan subsidi yang diberikan melalui bank ekspor impor (exim) dan PT Asuransi Ekspor Indonesia (asei/Persero). Sebagai badan usaha milik pemerintah, fasilitas yang diberikan oleh bank dianggap sebagai subsidi. Hal serupa juga terjadi pada hasil produksi minyak sawit PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Sebagai perusahaan pelat merah, PTPN dituduh menjual minyak sawit lebih murah ke produsen biodiesel sehingga menurunkan biaya produksi. “Itu omong kosong semua, mana ada mau jual harganya lebih murah,” jelas Paulus. Tuntutan UE pun semakin tidak memiliki kejelasan. Setelah sebelumnya gagal, UE memperluas tuntutan subsidi, bahkan hingga menuduh fasilitas yang diberikan di kawasan industri berikat sebagai subsidi.

Neraca | Kamis, 1 Agustus 2019
Pengusaha Nilai Bea Masuk Biodiesel oleh Eropa Terlalu Berat – Niaga Komoditas

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyebutkan bahwa proposal yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terkait besaran bea masuk imbalan sementara (BMIS) produk biodiesel Indonesia terlalu berat sehingga sulit untuk mengekspor ke negara tersebut. “Ya tidak bisa ekspor lah, susah 8 persen,” kata Paulus saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, disalin dari Antara. Paulus mengatakan meskipun pemerintah masih mengkaji dokumen proposal tersebut namun para pengusaha telah mengirim surat balasan kepada Uni Eropa supaya bisa menjadi bahan pertimbangan terkait besaran bea masuk (provision) untuk pengusaha. “Semua tergantung pada hasil dari pembelaan masing-masing perusahaan dan pemerintah. Mungkin bisa kurang dari 8 persen, nanti kita lihat,” ujarnya. Sebelumnya, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang berisi bahwa produk biodiesel asal Indonesia dikenai bea masuk sebesar 8 sampai 18 persen yang akan berlaku sementara pada 6 September mendatang. Keputusan itu juga akan berlaku secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8 persen, Wilmar Group 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group sebesar 18 persen.

“Baru September, kalau bisa lebih rendah lagi kan mungkin banyak yang bisa ekspor. Kalau 5 persen sama saja seperti pajak biasa. Tapi kalau 18 atau 16 persen; besar sekali,” katanya. Kementerian Perdagangan menegaskan, Pemerintah Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Uni Eropa (UE) atas dikeluarkannya proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Besaran bea masuk imbalan sementara yang diajukan yaitu dengan margin 8-18 persen. “Dengan dikeluarkannya proposal pengenaan bea masuk imbalan sementara ini, Indonesia akan menyampaikan respons resmi yang menyatakan keberatan,” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati di Jakarta, disalin dari Antara. Keberatan akan difokuskan pada metode penghitungan besaran bea masuk yang diduga tidak memerhatikan fakta yang diperoleh selama penyelidikan. Pemerintah UE diduga hanya menggunakan best information available (BIA), yaitu data yang dimiliki petisioner (pemohon/industri UE) yang jelas merugikan Indonesia.

Pradnyawati memaparkan, Indonesia harus tegas terhadap sikap UE yang telah memberikan hambatan perdagangan yang signifikan pada ekspor biodiesel Indonesia. “Bila proposal ini menjadi penentuan awal (preliminary determination), maka bisa dipastikan ekspor biodiesel ke UE mengalami hambatan. Sikap EU inií tidak dapat dibiarkan. Apalagi, proposal yang diajukan UE mengindikasikan adanya penerapan BIA yang menjadi sangat tidak masuk akal. Kami akan menyampaikan respon tegas secara resmi untuk hal ini,” ujar Pradnyawati. Ekspor biodiesel Indonesia ke UE meningkat tajam dari sebelumnya 116,7 juta dolar AS pada 2017 menjadi 532,5 juta dolar AS pada 2018. Namun, pada 2019 ini, tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE cenderung turun bila dibanding tahun 2018. Pradnyawati melanjutkan, proposal tersebut sebenarnya merupakan ancaman kesekian kalinya yang dilakukan Pemerintah UE untuk menghambat akses pasar produk Indonesia di UE. Pada Desember 2018, European Commission (EC) menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal Indonesia.

Indonesia diklaim memberikan suatu bentuk fasilitas subsidi yang melanggar ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) kepada produsen/eksportir biodiesel sehingga memengaruhi harga ekspor biodiesel ke UE. Padahal, beberapa bulan sebelumnya pasar ekspor biodiesel Indonesia ke UE juga baru terbebas dari hambatan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD). Pada 16 Februari 2018, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court sehingga UE memutuskan membatalkan pengenaan BMAD yang mulai efektif berlaku per 16 Maret 2018. Indonesia juga berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas UE pada sengketa DS 480-EU- Indonesia Biodiesel. “Perusahaan biodiesel Indonesia yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya sangatlah mandiri dan Pemerintah Indonesia tidak menyubsidi industri biodiesel nasional seperti yang dituduhkan UE. Dengan menginisiasi penyelidikan antisubsidi pada Desember 2018 dan kini mengajukan proposal pengenaan bea masuk, dapat disimpulkan bahwa UE sangat berniat menghambat ekspor biodiesel asal Indonesia,” tegas Pradnyawati. Pemerintah Indonesia beberapa kali menyampaikan protes keras kepada Pemerintah UE. Bahkan, sejak isu akan adanya penyelidikan, Indonesia telah mengambil langkah pendekatan melalui konsultasi pra penyelidikan dengan EU Case Team.
http://www.neraca.co.id/article/119924/niaga-komoditas-pengusaha-nilai-bea-masuk-biodiesel-oleh-eropa-terlalu-berat

Kontan | Kamis, 1 Agustus 2019
Balas Diskriminasi Biodiesel, RI Siapkan Bea Antisubsidi Produk Susu Dari Uni Eropa

Indonesia bersiap melakukan tindakan balasan terhadap perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk berbasis kelapa sawit asal Indonesia. Balasan Indonesia berupa pengenaan bea masuk anti subsidi terhadap produk susu dari Uni Eropa. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan rencana penengaan beaantisubsidi susu ini Rabu (31/7). Karena itu Enggar akan memanggil importir produk susu dari Uni Eropa. “Saya bilang ada unsur subsidi, sama seperti biodisel. Lebih baik impor dari India dari Amerika Serikat (AS),” jelasnya usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden. Hanya saja Enggar belum memberikan perincian mengenai apa yang ia tuduhkan soal apa bentuk subsidi yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap peternak sapi susu maupun industri susu di benua biru itu. Menteri perdagangan juga belum memberikan perincian berapa besar tarif bea antisubsidi yang akan dikenakan terhadap produk susu dari Uni Eropa tersebut. Sebagai gambaran, Uni Eropa akan menganakan bea anti dumping bio diesel dari Indonesia. Adapun besaran tarif yang akan dikenakan berkisar 8%-18%. Uni Eropa menuding RI memberikan subsidi kepada produsen bio diesel dangan cara memberikan insentif potongan pajak penghasilan bagi para produsen. Padahal menurut Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kamis (1/8), insentif yang dituduhkan itu juga berlaku bagi industri lainnya. Sebab insentif diberikan bagi industri yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar KEK tersebut.
https://nasional.kontan.co.id/news/balas-diskriminasi-biodiesel-ri-siapkan-bea-antisubsidi-produk-susu-dari-uni-eropa

Tribunnews | Kamis, 1 Agustus 2019
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Lagi Subsidi untuk Bahan Bakar Biodiesel

Pemerintah memastikan tidak ada pemberian subsidi bagi biodiesel. Kebijakan ini dilakukan untuk menangkal rencana Uni Eropa (UE) mengenakan bea masuk anti subsidi terhadap biodiesel Indonesia. Tuduhan UE soal subsidi biodiesel dinilai semakin meluas ke insentif lainnya. “Sekarang dia mulai lebih luas lingkupnya berasal dari pengaduan beberapa asosiasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai membuka Pekan Riset Sawit Indonesia, Kamis (1/8/2019). Sejumlah insentif seperti insentif kawasan industri dan insentif bagi industri di kawasan remote dituduh sebagai subsidi. Hal itu dibantah Darmin karena insentif bersifat umum. Darmin mengatakan, insentif tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan bersifat umum untuk seluruh industri tidak terbatas hanya bagi produsen biodiesel sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai subsidi. “Kalau berlaku secara umum tidak bisa dibilang subsidi untuk kelapa sawit,” kata Darmin Nasution.

Tuduhan subsidi bukan kali pertama ditujukan bagi biodiesel asal Indonesia. Sebelumnya UE juga menuduh subsidi dalam biodiesel Indonesia akibat adanya insentif melalui pungutan Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDP KS). BPDP KS memiliki program pemberian insentif bagi biodiesel menggunakan dana pungutan. Darmin bilang permasalahan tersebut telah dimenangkan oleh Indonesia ketika bersengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pengenaan bea masuk anti subsidi tersebut akan kembali disengketakan di WTO. Langkah retaliasi merupakan susulan setelah masuk penyelesaian sengketa di WTO. Meski begitu, sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita akan mengajukan pengenaan anti subsidi bagi produk susu dari UE. Langkah tersebut dilakukan dengan memanggil importir produk susu. “Saya tadi baru mengundang importir susu, saya bilang ada unsur subsidi, sama seperti biodisel, lebih baik Anda cari dari India, dari Amerika untuk itu,” jelas Enggar di Kantor Wakil Presiden, Rabu (31/7/2019) lalu. Urusan minyak sawit juga ditegaskan dalam perundingan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-UE (IEU-CEPA). Meski perundingan tetap berjalan, Indonesia mengancam tidak akan lanjut bila masalah sawit belum beres.
https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/08/01/pemerintah-pastikan-tidak-ada-lagi-subsidi-untuk-bahan-bakar-biodiesel

Kontan | Kamis, 1 Agustus 2019
Pemerintah pastikan tak ada subsidi bagi biodiesel

Pemerintah memastikan tidak ada pemberian subsidi bagi biodiesel. Kebijakan ini dilakukan untuk menangkal rencana Uni Eropa (UE) mengenakan bea masuk anti subsidi terhadap biodiesel Indonesia. Tuduhan UE soal subsidi biodiesel dinilai semakin meluas ke insentif lainnya. “Sekarang dia mulai lebih luas lingkupnya berasal dari pengaduan beberapa asosiasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai membuka Pekan Riset Sawit Indonesia, Kamis (1/8). Sejumlah insentif seperti insentif kawasan industri dan insentif bagi industri di kawasan remote dituduh sebagai subsidi. Hal itu dibantah Darmin karena insentif bersifat umum. Menurut Darmin, insentif tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan bersifat umum untuk seluruh industri tidak terbatas hanya bagi produsen biodiesel sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai subsidi. “Kalau berlaku secara umum tidak bisa dibilang subsidi untuk kelapa sawit,” terang Darmin.

Tuduhan subsidi bukan kali pertama ditujukan bagi biodiesel asal Indonesia. Sebelumnya UE juga menuduh subsidi dalam biodiesel Indonesia akibat adanya insentif melalui pungutan Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDP KS). BPDP KS memiliki program pemberian insentif bagi biodiesel menggunakan dana pungutan. Darmin bilang permasalahan tersebut telah dimenangkan oleh Indonesia ketika bersengketa di organisasi perdagangan dunia (WTO). Pengenaan bea masuk anti subsidi tersebut akan kembali disengketakan di WTO. Langkah retaliasi merupakan susulan setelah masuk penyelesaian sengketa di WTO. Meski begitu, sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita akan mengajukan pengenaan anti subsidi bagi produk susu dari UE. Langkah tersebut dilakukan dengan memanggil importir produk susu. “Saya tadi baru mengundang importir susu, saya bilang ada unsur subsidi, sama seperti biodisel, lebih baik Anda cari dari India, dari Amerika untuk itu,” jelas Enggar di Kantor Wakil Presiden, Rabu (31/7) lalu. Urusan minyak sawit juga ditegaskan dalam perundingan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-UE (IEU-CEPA). Meski perundingan tetap berjalan, Indonesia mengancam tidak akan lanjut bila masalah sawit belum beres.
https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-pastikan-tak-ada-subsidi-bagi-biodiesel

Katadata | Kamis, 1 Agustus 2019
Terpengaruh Pelemahan Harga CPO, Harga Biodiesel Agustus Turun 2,5%

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk biodiesel periode Agustus 2019 sebesar Rp 6.795 per liter. Harga ini turun Rp 175 atau 2,5% dibandingkan pada Juli sebesar Rp 6.970 per liter. Besaran HIP BBN itu digunakan dalam rangka pelaksanaan mandatori Biodiesel 20% atau B20 dan berlaku untuk pencampuran minyak solar baik Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) maupun Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU). Mengutip laman Ditjen EBTKE, Rabu (31/7), penurunan harga Biodiesel disebabkan oleh penurunan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/ CPO). Harga rata-rata CPO Pemasaran Bersama Nusantara (KPB) periode 15 Juni-14 Juli 2019 sebesar Rp 6.394 per kilogram (kg), atau turun 2,7% dibanding harga rata-rata 15 Mei-14 Juni 2019 sebesar Rp 6.573 per kg. “Harga tersebut sudah termasuk ongkos angkut yang mengikuti keputusan Menteri ESDM Nomor 91 K/12/DJE/2019.” Adapun harga indeks pasar (HIP) Biodiesel enam bulan pertama 2019 terus berfluktuasi. Pada Januari 2019 HIP biodiesel tercatat sebesar Rp 6.371 per liter, Februari Rp 7.015 per liter, Maret Rp 7.403 per liter, April Rp 7.387, Mei Rp 7.348 dan Juni Rp 6.977 per liter. Sedangkan untuk harga bioetanol pada Agustus 2019 sebesar Rp. 10.200 per liter, turun 0,5% atau Rp 55 dibandingkan pada bulan sebelumnya yaitu Rp 10.255 per liter. Ini berdasarkan Harga Tetes Tebu KPB rata-rata 15 Agustus 2018-14 Juli 2019 sebesar Rp 1.614 per kg. Adapun perhitungannya, Harga Tetes Tebu KPB rata-rata periode tiga bulan x 1,125 kg per liter + US$ 0,25 per liter. Penurunan harga bioetanol pada bulan ini lebih disebabkan oleh perbedaan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
https://katadata.co.id/berita/2019/08/01/terpengaruh-pelemahan-harga-cpo-harga-biodiesel-agustus-turun-25