+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pengusaha Nilai Bea Masuk biodiesel oleh Eropa Terlalu Berat

Harian Ekonomi Neraca | Kamis, 1 Agustus 2019
Pengusaha Nilai Bea Masuk biodiesel oleh Eropa Terlalu Berat
Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyebutkan bahwa proposal yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terkait besaran bea masuk imbalan sementara (BMIS) produk biodiesel Indonesia terlalu berat sehingga sulit untuk mengekspor ke negara tersebut. “Ya tidak bisa ekspor lah, susah 8 persen,” kata Paulus saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, disalin dari Antara. Paulus mengatakan meskipun pemerintah masih mengkaji dokumen proposal tersebut namun para pengusaha telah mengirim surat balasan kepada Uni Eropa supaya bisa menjadi bahan pertimbangan terkait besaran bea masuk (provision) untuk pengusaha.

“Semua tergantung pada hasil dari pembelaan masing-masing perusahaan dan pemerintah. Mungkin bisa kurang dari 8 persen, nanti kita lihat/\’ ujarnya. Sebelumnya, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang berisi bahwa produk biodiesel asal Indonesia dikenai bea masuk sebesar 8 sampai 18 persen yang akan berlaku sementara pada 6 September mendatang. Keputusan itu juga akan berlaku secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8 persen, Wilmar Group 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group sebesar 18 persen. “Baru September, kalau bisa lebih rendah lagi kan mungkin banyak yang bisa ekspor. Kalau 5 persen sama saja seperti pajak biasa. Tapi kalau 18 atau 16 persen; besar sekali,” katanya. Kementerian Perdagangan menegaskan, Pemerintah Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Uni Eropa (UE) atas dikeluarkannya proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Besaran bea masukimbalan sementara yang diajukan yaitu dengan margin 8-18 persen.

“Dengan dikeluarkannya proposal pengenaan bea masukimbalan sementara ini, Indonesia akan menyampaikan . respons resmi yang menyatakan keberatan,” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawatj di Jakarta, disalin dari Antara. Keberatan akan difokuskan pada metode penghitungan besaran bea masuk yang diduga tidak memerhatikan fakta yang diperoleh selama penyelidikan. Pemerintah UE diduga hanya menggunakan best information available (BIA), yaitu data yang dimiliki petisioner (pemo-hon/industri UE) yang jelas merugikan Indonesia Pradnyawati memaparkan, Indonesia harus tegas terhadap sikap UE yang telah memberikan hambatan perdagangan yang signifikan pada ekspor biodiesel Indonesia. “Bila proposal inimenjadipenen-tuan awal (preliminary determination), maka bisa dipastikan ekspor biodiesel ke UE mengalami hambatan. SikapEUiniitidakdapatdib-iarkan. Apalagi, proposal yang diajukan UE mengindikasikan adanya penerapan BIA yang menjadi sangat tidak masuk akal. Kami akan menyampaikan respon tegas secara resmi untuk hal ini,” ujar Pradnyawati.

Ekspor biodiesel Indonesia ke UE meningkat tajam dari sebelumnya 116,7 juta dolar AS pada 2017 menjadi 532,5 juta dolar AS pada 2O18.Namun,pada2O19ini, tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE cenderung turun bila dibanding tahun 2018. Pradnyawati melanjutkan, proposal tersebutsebe-narnya merupakan ancaman kesekian kalinya yang dilakukan Pemerintah UE untuk menghambat akses pasar produk Indonesia di UE. Pada Desember 2018, European Commission (E-C) menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal Indonesia. Indonesia diklaim memberikan suatu bentuk fasilitas subsidi yang melanggar ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) kepada produs-en/eksportir biodiesel sehingga memengaruhi harga ekspor biodiesel ke UE. Padahal, beberapa bulan sebelumnya pasar ekspor biodiesel Indonesia ke UE juga baru terbebas dari hambatan pengenaan bea masuk anti dumping (BM-AD). Pada 16Februari 2018, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court sehingga UE memutuskan membatalkan pengenaan BMAD yang mulai efektif berlaku per 16 Maret 2018. Indonesia juga berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas UE pada sengketa DS 480-EU- Indonesia Biodiesel. Pemerintah Indonesia tidak menyubsidi industri biodiesel nasional seperti dituduhkan.

Koran Tempo | Kamis, 1 Agustus 2019
Pemerintah Siapkan Bukti Lawan Eropa

Pemerintah tengah bernegosiasi dengan Uni Eropa agar membatalkan rencana penerapan bea masuk antisub-sidi biodiesel. Jika tak ada kese-pakatan yang menguntungkan, pemerintah akan menggugat proteksi tarif Uni Eropa ini ke t Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tudingan Uni Eropa yang menyebut pemerintah memberi subsidi kepada produsen minyak sawit tak berdasar. Menurut dia, insentif untuk pengusaha sawit berasal dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). “Dana itu dipungut dari pengusaha sawit, kemudian disalurkan untuk pengembangan industri sawit,” kata dia seusai Dialog Industri yang digelar Tempo bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Hotel Borobudur, kemarin.

Menurut Darmin, Uni Eropa mencari-cari alasan untuk menekan Indonesia lantaran produk minyak nabati mereka kalah bersaing. Dia mengatakan perkebunan sawit jauh lebih produktif dibanding ladang bunga matahari atau kedelai. Produktivitas bunga matahari hanya 0,6 ton per hektare dan kedelai hanya 0,4 ton per hektare. Adapun dalam 1 hektare perkebunan Kelapa Sawit bisa menghasilkan 4 juta ton minyak. Darmin menyatakan pemerintah telah memiliki bukti-bukti untuk menyanggah segala tudingan Uni Eropa. Diskusi dengan pemerintah Uni Eropa terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Jika Indonesia tak diuntungkan hingga keputusan resmi penerapan bea masuk antisubsidi berlaku, dia memastikan akan membawa kasus ini ke forum WTO.

Darmin percaya diri melawan Uni Eropa karena belajar dari pengalaman. Uni Eropa pernah menerapkan bea masuk antisubsidi untuk biodiesel asal Indonesia dan Argentina pada 2013.Indonesia menggugatnya ke WTO dan berhasil membuktikan tak ada subsidi yang diberikan pemerintah untuk pengusaha sawit. Uni Eropa berencana memungut bea masuk karena menganggap eksportir biodiesel Indonesia menerima subsidi dari pemerintah. Badan biodiesel Eropa menyelidiki dugaan tersebut sejak September 2018 dan menyimpulkan pemerintah memberikan insentif pajak yang besar untuk ekspor minyak Kelapa Sawit mentah dan produk turunannya sehingga mempengaruhi harga jual biodiesel Indonesia. Uni Eropa menyatakan akan menerapkan pungutan bea masuk karena pemberian subsidi menyalahi aturan perdagangan dunia. Kebijakan itu akan diberlakukan sementara pada 6 September 2019 dan berlaku definitif pada 4 Januari 2020. Bea masuk akan diterapkan untuk empat produsen biodiesel Indonesia dengan tarif bervariasi. Minyak sawit produksi PT Ciliandra Perkasa dikenakan tarif sebesar 8 persen, produk Wilmar Group terkena bea masuk 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group 18 persen.

Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia, Paulus Tjakrawan, mengatakan pungutan bea masuk dapat mengganggu ekspor sawit yang tengah melonjak. Ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa meningkat dari US$ 116,7 juta pada 2017 menjadi US$ 532,2 juta pada 2018. Pada kuartal I 2019, ekspor biodiesel mencapai 173.543 kiloliter. Mayoritasnya disalurkan ke Uni Eropa dan Cina. Paulus mengatakan pungut- an yang diterapkan Uni Eropa terlalu tinggi. Menurut dia, batas tarif bea masuk yang bisa ditoleransi, yakni 5 persen. “Kalau setelah diskusi tarifnya bisa turun dari yang ditentukan, kami bisa tetap ekspor,” katanya. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan tekanan dari Uni Eropa terhadap produk sawit Indonesia perlu segera ditanggapi untuk menolong industri dalam negeri. “Eropa berusaha menjaga petani mereka. Ini menjadi tantangan, karena Eropa adalah pasar yang besar untuk minyak sawit Indonesia,” katanya. Menurut Rosan, salah satu cara produsen sawit untuk bertahan ialah program pencampuran minyak sawit dengan solar hingga 100 persen atau B100. Pengusaha, kata dia, bisa saja mencari pasar ekspor baru tapi prosesnya tak cepat dan tak mudah. “Negara lain pun turut berburu. Kecepatan negosiasi perdagangan bebas oleh pemerintah juga sangat berpengaruh,” kata dia.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 1 Agustus 2019
Penghematan Devisa dari B20 Ditargetkan Rp 42,05 T Tahun Ini

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan penghematan devisa dari pelaksanaan program mandated pencampuran bahan bakar minyak jenis solar dengan minyak sawit 20% atau biodiesel 20 (B20) mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 42,05 triliun pada 2019. “Selama 2018, penghematan devisa dari mandatori biodiesel mencapai US$ 1,88 miliar. Dengan peningkatan penggunaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), diperkirakan penghematan devisa tahun ini mencapai US$ 3 miliar. Ini salah satu capaian dalam ekonomi,” kata Asisten Deputi Produktivitas Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Andi Novianto di Jakarta, Rabu (31/7). Kemudian, lanjut dia, pada 2019 terjadi tren penurunan impor solar, dan PT Pertamina (Persero) sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini tidak melakukan impor solar lagi. Data mencatat, neraca perdagangan migas Juni sebesar US$ 1,17 miliar, menurun 21,5% dibandingkan Mei 2019 dan lebih rendah dibandingkan Juni 2018. Andi mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015, pada 2020 akan diimplementasikan B30 untuk seluruh sektor. “Tahun ini sedang dilakukan road test B30. Penerapan B30 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan biodiesel sekitar tiga juta kiloliter per tahun,” kata dia.

Menurut Andi, salah satu capaian dari penerapan biodiesel yakni telah menurunkan emisi sektor energi tahun 2017 sebesar 44,9 juta ton emisi gas (CO2e) atau sekitar 14,3% dari target pengurangan gas rumah kaca (GRK) 2030 sektor energi. “Untuk penurunan emisi GRK dari mandatori biodiesel 2018 mencapai enam juta ton CO2e, dan tahun 2019 diperkirakan mencapai sembilan juta ton CO2e,” papar dia seperti dikutip Antara. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Meski saat ini banyak tantangan terutama dari sisi eksternal, sejumlah langkah telah dan akan terus dilakukan untuk mempertahankan komoditas yang memiliki peran penting bagi perekonomian Tanah Air ini. Menurut dia, devisa yang diperoleh Indonesia dari ekspor Kelapa Sawit dan turunannya pun sudah mencapai US$ 20 miliar. Total nilai ekspor produk sawit pada 2018 sebesar US$ 17,89 miliar dan berkontribusi hingga 3,5% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Jadi, itulah situasinya. Kelapa Sawit ini bukan main-main. Kelapa Sawit telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan,” tegas Darmin.

Ketahanan Energi

Sedangkan terkait sektor ketahanan energi, penerapan kebijakan mandatori biodiesel dalam kurun waktu Agustus 2015 hingga 30 Juni 2018 mencatatkan penghematan devisa sebesar USD 2,52 miliar, atau setara lebih dari Rp30 triliun. Sebagai industri padat karya, jutaan masyarakat pun bergantung pada sektor kelapa sawit. Industri perkebunan sawit mampu menyerap hingga 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 14,3 juta tenaga kerja tidak langsung, Sementara kebun sawit yang dikelola petani swa- daya mampu menyerap 4,6 juta orang. Selain itu, sejak tahun 2000 sektor Kelapa Sawit Indonesia membantu 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan karena faktor-faktor yang terkait dengan ekspansi kelapa sawit. Setidaknya 1,3 juta orang yang hidup di pedesaan keluar dari garis kemiskinan secara langsung berkat kelapa sawit. “Daerah-daerah yang dominan kelapa sawitnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibanding daerah lain. Konteks ini menunjukkan bahwa industri Kelapa Sawit berkontribusi terhadap pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Artinya, kita sejalan dengan dengan program PBB untuk menyejahterakan masyarakat,” tandas Darmin.

Dari sisi produktivitas, lanjut Darmin, Kelapa Sawit mampu memproduksi 6-10 kali dibandingkan minyak nabati lainnya. Sebagai perbandingan, Soybean memiliki produktivitas 0,4 ton per hektare (ha), sunflower 0,6 ton per ha, rapseed oil 0,7 ton per ha, sedangkan Kelapa Sawit 4 ton per ha. Selain itu dibandingkan komoditas perkebunan lainnya, Darmin menganggap, Kelapa Sawit memiliki keunggulan, mengingat sebagian besar dikelola perusahaan besar, maka perkebunan sawit didukung sektor research and development (RD) yang memadai. Darmin menerangkan, Indonesia telah menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sejak 2011. ISPO dirancang untuk memastikan bahwa Kelapa Sawit Indonesia dikelola dengan Good Agricultural Practices/GAP sesuai dengan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Bisnis Indonesia | Kamis, 1 Agustus 2019
Skema Mandatori B30 Dipoles

Pemerintah tengah merapikan skema penerapan mandatori biodiesel 30% atau B30 pada 2020 dengan memperbaiki fasilitas penyimpanan hingga memangkas titik pencampuran Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dengan solar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2015, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, Indonesia akan mulai menggunakan B30 pada 2020. Asisten Deputi Produktivitas Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Andi Novianto mengatakan pihaknya berencana menyederhanakan titik pencampuran atau blending FAME dengan solar untuk program mandatori biodiesel 30% dari 29 titik menjadi 10 titik pada 2020. Dia memerinci Pertamina memiliki 112 terminal bahan bakar minyak (TBBM) yang siap menyalurkan biodiesel 20% (B20). Titik pencampuran FAME untuk B20 dilaksanakan di 29 titik, yaitu 26 Terminal BBM (TBBM) dan 3 kilang.

Adapun, rencananya pencampuran FAME untuk B30 akan dilakukan hanya di 10 titik. “Jadi tidak banyak titik pencampur dan bisa [langsung] dikirim,” katanya, Rabu (31/7). Menurutnya, dengan rencana penerapan mandatori B30 pada 2020, serapan FAME akan mengalami peningkatan sebesar 3 juta ton menjadi sekitar 9 juta ton. Adapun hingga akhir tahun 2019, alokasi serapan biodiesel ditarget sebesar 6,2 juta kiloliter (kl). Dengan peningkatan tersebut, pemerintah pun merasa perlu untuk menyederhanakan pencampuran, sehingga bisa melakukan efisiensi. Menurutnya, untuk penerapan B30 pada 2020, pemerintah akan berfokus pada perbaikan fasilitas penyimpanan atau storage B30. Kemudian akan membangun TBBM baru sebagai titik impor yakni yang menerima pasokan B30. Namun, pemerintah juga masih mengkaji kemungkinan adanya TBBM khusus yang memang bisa menjadi titik pencampur. Andi mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran B30 tidak menghadapi masalah. Sebelumnya, masing-masing produsen harus mengirim biodiesel menggunakan kapal-kapal kecil yang dilakukan sendiri.

Pengiriman seluruh produksi biodiesel tersebut saat ini telah mampu dilakukan dengan menggunakan satu kapal besar bersama. “Kita tidak terlalu banyak titik campur. Misal di Balikpapan, kita cukup bangun di sana,” katanya. Adapun, Andi mengatakan penunjukan badan usaha penyalur B30 akan ditentukan pada akhir 2019, setelah uji jalan atau wad test sele- sai dilakukan yakni sekitar Oktober tahun ini. “Untuk 2020 yang nantinya menyalurkan B30 belum ada karena kita tunggu hasil wad test,” katanya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sutijastoto optimistis implementasi biodiesel 30% atau B30 akan menyerap hampir 73% dari total kapasitas produksi tahunan minyak sawit bahan baku oleochemwal atau FAME. Menurutnya, kondisi tersebut akan memperkecil ekspor FAME yang kapasitas produksi per tahunnya sekitar 13 juta sampai 15 juta Kilo Liter (KL). Sejak mandatori biodiesel diterapkan pada 2016, dari tahun ke tahun produksi dan pemanfaatan biodiesel terus meningkat. Ditargetkan produksi biodiesel 2019 akan mencapai 7,37 juta KL. Prediksi kapasitas serapan FAME untuk produksi biodiesel pada 2020 nanti dinilai lebih tinggi lagi yakni mencapai 10 juta KL-11 juta KL. Saat ini produksi CPO Indonesia mencapai 41,6 juta ton. Pada kurun waktu 2014 – 2018, produksi CPO meningkat 29,5% setiap tahunnya. Selain itu, kebutuhan minyak Kelapa Sawit juga terus mengalami peningkatan. Pada 2015, kebutuhan minyak Kelapa Sawit atau crude Palm Oil (CPO) untuk produksi bahan bakar mencapai 1,5 juta ton dengan tingkat mandatori sebesar 15%. Pada 2018, jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 5,7 juta ton dengan adanya perluasan intensif ke sektor Non-Public Service Obligation (PSO) dan tingkat mandatori sebesar 20%.

RELAKSASI

Sementara itu, pemerintah masih memberikan relaksasi penggunaan B20 pada tiga konsumen yang diwajibkan memanfaatkan bahan bakar nabati tersebut, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI), PT PLN (Persero), dan untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista). Andi mengatakan pemerintah masih melakukan audit keuangan pada kinerja PLN untuk menentukan apakah relaksasi penggunaan biodiesel tersebut masih dapat diterapkan atau tidak. Selain itu, penggunaan biodiesel pada alutsista juga dilakukan dan masih dikaji apakah bisa dipersempit menjadi hanya pada kapal laut saja. Sementara itu, PTFI mendapat relaksasi karena mengalami hambatan dalam penggunaan B20 ketika digunakan di ketinggian 4.000 meter di atas permukaa laut (mdpl). “Kita dorong ke kereta api, ke listrik tapi memang sekarang masih dapat relaksasi dengan diperbolehkan menggunakan BO,” katanya. Sebagaimana diketahui, sektor yang diwajibkan memanfaatkan biodiesel sebagai bahan bakar yakni pelayanan umum (PSO), transportasi Non PSO, industri dan komersial serta pembangkit listrik. Masing-masing sektor tersebut diwajibkan memanfaatkan mandatori biodiesel sebesar 15% pada 2015, 20% pada 2016, 30% pada 2020, dan 30% pada 2025. Khusus untuk pemanfaatan pembangkit listrik, kewajiban mandatori pada 2015 adalah sebesar 25% dan sebesar 30% hingga 2025.

Bisnis Indonesia | Kamis, 1 Agustus 2019
Darmin Yakin Tangkal Pajak Impor Uni Eropa

Indonesia yakin bisa memenangi gugatan atas rencana pengenaan bea masuk antisubsidi terhadap produk biodiesel oleh Uni Eropa. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pihaknya memiliki bukti kuat untuk menepis penilaian UE yang menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak Kelapa Sawit CPO itu. “Kita dari dulu sudah ada bukti [insentif biodesel bukan subsidi]. Hanya saja mereka belum berhenti [mengeluarkan kebijakan diskrimintasi pada produk sawit],” katanya. Rabu (31/7). Uni Eropa pernah menerapkan bea masuk antisubsidi pada biodiesel asal Indonesia dan Argentina pada 2013. Indonesia lantas membawa kasus tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan memenangi gugatan pada 2018. Darmin menjelaskan bahwa tudingan yang diarahkan UE terhadap insentif biodiesel tidaklah berdasar karena dana insentif yang dikelola oleh BPDP-KS bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari pungutan ekspor.

Kebijakan pengenaan bea masuk antisubsidi sebesar 8%-18% oleh UE sendiri akan berlaku secara provisional (sementara) per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Bea masuk tersebut diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa yakni sebesar 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3%, dan Permata Group sebesar 18%. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Joko Supriyono menilai bahwa Indonesia perlu menggenjot perjanjian kerja sama perdagangan dengan pasar potensial guna menjamin akses CPO beserta turunannya. Dia juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia tak sungkan menaikkan tarif terhadap produk impor asal UE, salah satunya pada produk olahan susu (dairy products).”Semua negara menggunakan instrumen tarif. Saya baca artikel temyata Indonesia kalau soal tarif dalam perdagangan global temyata paling rendah.

Globalplanet | Kamis, 1 Agustus 2019
Pasar Minyak Sawit Indonesia di UE Berpotensi Direbut Malaysia

Hambatan Uni Eropa (UE) terhadap biodiesel Indonesia melalui rencana pengenaan bea masuk antisubsidi (BMAS) berpeluang membuat Malaysia mampu mengambil alih peran RI dalam mengisi kebutuhan produk tersebut di Benua Biru. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P Tumanggor menjelaskan, hal tersebut bisa terjadi karena hingga saat ini, baru Indonesia yang akses produk biodiesel berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO)-nya dihambat oleh UE. “Bisa saja kinerja ekspor biodiesel kita kalah dari Malaysia. Negara tersebut juga bisa masuk mengisi celah yang kita tinggalkan di UE. Namun, UE selama ini tidak mengganggu biodiesel Malaysia, lantaran Negeri Jiran itu belum sama sekali mengekspor produk itu ke Eropa,” jelasnya, dikutip dari Bisnis.com. Tumanggor mengakui harga biodiesel Malaysia jauh lebih mahal dibandingkan dari Indonesia, sehingga sulit untuk dikenai tuduhan subsidi. Namun, dia meyakini, apabila Malaysia berhasil memasok biodiesel ke UE, produk tersebut juga akan dikenai hambatan dagang oleh blok negara terbesar Eropa tersebut.

Sebab, menurutnya, UE sedang berusaha menangkal produk CPO dari negara manapun untuk masuk ke kawasannya. Adapun, Tumanggor sebelumnya telah memprediksi Indonesia dapat mengekspor sekitar 432.000 ton biodiesel ke UE tahun ini. Namun, target tersebut berpeluang terkoreksi lantaran adanya rencana pengenaan BMAS oleh UE terhadap biodiesel Indonesia. Ekonom Core, Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah harus bergerak lebih cepat untuk menyelamatkan pasar ekspor CPO dan produk turunannya ke UE. Pasalnya, apabila dibandingkan dengan Malaysia, tekanan kinerja ekspor CPO Indonesia jauh lebih besar. “Malaysia jauh lebih siap menghadapi gempuran UE terhadap CPO karena mereka punya produk manufaktur yang jauh lebih siap diekspor dibandingkan dengan Indonesia. Sementara kita, masih menjadikan komoditas perkebunan tersbeut sebagai sumber utama ekspor. Jadi tidak ada pilihan lain dalam jangka pendek untuk terus memperjuangkan CPO,” ujarnya.

Republika | Kamis, 1 Agustus 2019
Pemerintah Targetkan Penghematan Devisa Rp 42,05 T dari B20

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan penghematan devisa sebesar 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 42,05 triliun pada 2019. Penghematan devisa tersebut ditargetkan diperoleh dari pelaksanaan program mandatori pencampuran bahan bakar minyak jenis solar dengan minyak sawit 20 persen atau Biodiesel 20 (B20). “Selama 2018, penghematan devisa dari mandatori biodiesel mencapai 1,88 miliar dolar AS. Pada tahun ini dengan peningkatan penggunaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) diperkirakan penghematan devisa mencapai 3 miliar dolar AS. Ini salah satu capaian dalam ekonomi,” kata Asisten Deputi Produktivitas Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Andi Novianto di Jakarta, Rabu (31/7). Kemudian, lanjut dia, pada 2019 terjadi tren penurunan impor solar, dan PT Pertamina sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini tidak melakukan impor solar lagi. Data mencatat, neraca perdagangan migas Juni sebesar 1,17 miliar dolar AS, menurun 21,5 persen dibandingkan Mei 2019 dan lebih rendah dibandingkan Juni 2018. Andi mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015, pada tahun 2020 akan diimplementasikan B30 untuk seluruh sektor. “Tahun ini sedang dilakukan ‘road test’ B30. Penerapan B30 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan biodiesel sekitar 3 juta kiloliter per tahun,” katanya. Ia juga menyebutkan, salah satu capaian dari penerapan biodiesel yakni telah menurunkan emisi sektor energi tahun 2017 sebesar 44,9 juta ton emisi gas (CO2e) atau sekitar 14,3 persen dari target pengurangan gas rumah kaca (GRK) 2030 sektor energi. “Untuk penurunan emisi GRK dari mandatory biodiesel 2018 mencapai 6 juta ton CO2e, dan tahun 2019 diperkirakan mencapai 9 juta ton CO2e,” paparnnya.
https://republika.co.id/berita/pvihfb383/pemerintah-targetkan-penghematan-devisa-rp-4205-t-dari-b20

Tempo | Rabu, 31 Juli 2019
Indonesia’s EU CPO Market in Danger as Malaysia Could Step In

The tariff barrier imposed by the European Union (EU) against CPO-based biodiesel products has only been enforced on the products that come from Indonesia, which can pose as a threat as Malaysia – which is also the largest CPO producer in the world – has yet been hampered by EU’s anti-subsidy imports. “The performance of our biodiesel exports could lose to Malaysia. Since they can fill in the gap we left. However, the EU has never bothered with Malaysia’s biodiesel because they have never exported their biodiesel to Europe,” said Indonesia Biofuel Producers’ Association (Aprobi) chairman Master P. Tumanggor on Tuesday. Tumanggor acknowledged that the biodiesel sold by Malaysia is pricier than those from Indonesia, which has made them safe from allegations related to subsidies. However, he said that Malaysia would likely face the same issue as Indonesia once their product reaches European shores. The association previously predicted that Indonesia would be able to export roughly around 432,000 tons of biodiesel to countries under the EU banner this year. However, this initial goal is likely to be corrected following the tariff barrier. In a separate location, Core economist Mohammad Faisal advised the Indonesian government to quickly save its CPO products sold to the EU market as Indonesia is facing a greater export performance pressure.
https://en.tempo.co/read/1230516/indonesias-eu-cpo-market-in-danger-as-malaysia-could-step-in

Liputan6 | Rabu, 31 Juli 2019
Pemerintah Optimis Menang Lawan Uni Eropa Soal Sengketa Biodiesel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yakin pemerintah Indonesia bisa memenangkan perkara sengketa bea masuk imbalan biodiesel melawan Uni Eropa. Menurutnya, Uni Eropa bisa membalikan kedudukan jika sudah bermain politik. Dia mengatakan, pemerintah saat ini masih terus berupaya menjalin komunikasi dengan Uni Eropa terkait hal tersebut. Dia pun membantah tudingan bahwa pemerintah telah menggelontorkan banyak subsidi bagi perusahaan pemroduksi biodiesel. “Kita kan juga sedang komunikasi kembali dengan mereka, bahwa yang Uni Eropa tuntut itu tidak benar buktinya. Jangan you takut-takutin dirimu, bertarung aja!” seru dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Sebelumnya, Uni Eropa telah mengeluarkan proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Besaran bea masuk imbalan sementara yang diajukan yaitu dengan margin 8-18 persen. Adapun pengenaan bea masuk 8-18 persen untuk biodiesel Indonesia bakal mulai berlaku sementara sejak 6 September 2019. Regulasi tersebut baru akan berlaku secara definitif pada Januari 2020 mendatang.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4026293/pemerintah-optimis-menang-lawan-uni-eropa-soal-sengketa-biodiesel

Detik | Rabu, 31 Juli 2019
Jeff Broin, Petani Gagal yang Jadi Bos Biofuel Terbesar di Dunia

Penggunaan biofuel sebagai bahan bakar kini sedang menjadi tren. Karena banyak masyarakat sadar untuk menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Dalam hidup Jeff Broin, biofuel adalah berkah bagi ia dan keluarganya. Karena biofuel telah mengantarkannya sebagai bos perusahaan biofuel terbesar di dunia. Perjalanan karir Broin memang tak mudah, saat ia berusia 22 tahun, kala itu ia baru lulus dari bangku kuliah dan merintis karir di industri perbankan. Orang tuanya saat itu sedang mengalami kesulitan, pasalnya lahan pertanian sang ayah terdampak turunnya harga jagung ke level terendah. “Waktu saya remaja, tahun 1980an, ada krisis pertanian yang melanda Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan harga jagung jatuh sejatuh jatuhnya,” kenang Broin dikutip dari CNN, Rabu (30/7/2019). Dia mengungkapkan, saat itu pemerintah memberi dana ke petani untuk menyisakan 20% lahan yang tak lagi digunakan. Ia dan ayahnya berupaya untuk menyelamatkan lahan tersebut, mereka akhirnya menanam jenis tanaman produktif dan sang ayah mencari perlatan yang lebih canggih. “Saat itu pula ada sejumlah pabrik etanol yang gulung tikar, karena memang awal industri ini tak berjalan mulus,” jelasnya.

Akhirnya, pada 1987 Broin menghadiri lelang pabrik etanol di Skotlandia. Sang ayah yang ikut serta, ternyata sudah menggadaikan lahan pertanian keluarga seluas 1.200 hektar dan membeli seluruh pabrik seharga US$ 72.000. Broin mengatakan, dari pabrik-pabrik tersebut dibutuhkan banyak pekerjaan dan ia mampu menangkap peluang tersebut. “Butuh 8 bulan untuk renovasi, saat ini saya pernah tinggal di dalam pabrik dan kami menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun,” imbuh dia. Kini, pabrik yang dimiliki Broin dan ayahnya mampu memproduksi satu juta galon etanol setiap tahunnya. “Kami meningkatkan produksi pabrik dalam tiga tahun dan kemudian berupaya untuk terus menambahnya,” ujarnya. Pada 2007, Broin mengganti nama pabrik menjadi POET. Nama ini ia pilih karena lebih mudah diingat dan berbeda dari yang lain. Kini Poet merupakan produsen biofuel terbesar di dunia dengan pendapatan US$ 8 miliar setiap tahunnya.

Perusahaan yang bermarkas di Sioux Falls, South Dakota ini mengoperasikan 28 kilang di 7 negara bagian dan memproduksi lebih dari dua miliar galon bahan bakar nabati setiap tahunnya. Broin menceritakan, perusahaan yang ia rintis dengan ayahnya dulu memulai dengan 13 orang karyawan. Namun kini sudah mencapai 2.000 karyawan. Selain etanol, POET juga memproduksi 600 juta pon minyak jagung dan 10 miliar pon minyak dari biji-bijian setiap tahunnya. “Pabrik pertama kami merupakan motivasi yang besar, jika saya gagal saat itu maka kami juga akan kehilangan lahan pertanian kami,” kata dia. Setelah sukses dengan perusahaan biofuelnya, sang ayah kembali mengelola pertanian keluarga yang dulu sempat digadaikan. Saat pertama kali mengoperasikan pabrik di Skotlandia, tujuan utama Broin adalah menghidupi keluarganya. Namun kini tujuan Broin berubah, ia ingin menyelamatkan dunia dengan produksi bahan bakar ramah lingkungan ini.
https://finance.detik.com/sosok/d-4646159/jeff-broin-petani-gagal-yang-jadi-bos-biofuel-terbesar-di-dunia

Cnnindonesia | Rabu, 31 Juli 2019
Sengketa Bea Masuk Biodiesel, Darmin Yakin Eropa Bakal Kalah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis Indonesia bakal menang jika menggugat pemerintah Uni Eropa terkait rencana pengenaan bea masuk imbalan sementara produk biodiesel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pasalnya, tuduhan pemberian subsidi pada biodiesel yang ditudingkan Uni Eropa tidak berdasar. Sebelumnya, Uni Eropa berencana mengenakan bea masuk imbalan sementara pada produk biodiesel Indonesia pada 2020 mendatang. Uni Eropa menganggap pemerintah memberikan fasilitas subsidi pada produk turunan minyak kelapa sawit itu. Rencananya, besaran bea masuk berkisar 8 persen hingga 18 persen. “Kami bisa buktikan. Dari dulu kami juga punya (buktinya). Cuma mereka (Uni Eropa) tidak mau berhenti saja (menyerang produk sawit) Indonesia. Sebentar-sebentar yang nuntut asosiasi, lalu konsumen, macam-macam,” ujar Darmin, Rabu (31/7). Keyakinan Darmin dikuatkan oleh keberhasilan Indonesia yang telah beberapa kali menggagalkan pengenaan bea masuk anti dumping Uni Eropa. Kementerian Perdagangan mencatat, pada 16 Februari 2018 lalu, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court sehingga Uni Eropa memutuskan membatalkan pengenaan BMAD yang mulai efektif berlaku per 16 Maret 2018.

Indonesia juga telah berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas Uni Eropa pada sengketa DS 480 – EU-Indonesia Biodiesel. “Kami waktu itu melahirkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dia (Eropa) bilang ini subsidi nih. Tuduhan subsidi itu resmi diberlakukan dan dia mulai bebankan bea masuk anti-dumping, dan kita maju ke WTO dan 2018 kita menang,” ujarnya. Menurut Darmin, tudingan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia disebabkan oleh produk minyak nabatinya yang kalah bersaing. Sebagai catatan, produktivitas kelapa sawit dalam satu hektare (ha) lahan merupakan yang tertinggi dibandingkan produk minyak nabati lainnya. Sebagai gambaran, 1 hektare lahan kelapa sawit dapat menghasilkan 4 ton minyak sawit. Sementara, produktivitas bunga matahari hanya 0,6 ton per ha dan kedelai hanya 0,4 ton per ha. Kementerian Perdagangan mencatat, pada 16 Februari 2018 lalu, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court sehingga Uni Eropa memutuskan membatalkan pengenaan BMAD yang mulai efektif berlaku per 16 Maret 2018.

Indonesia juga telah berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas Uni Eropa pada sengketa DS 480 – EU-Indonesia Biodiesel. “Kami waktu itu melahirkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dia (Eropa) bilang ini subsidi nih. Tuduhan subsidi itu resmi diberlakukan dan dia mulai bebankan bea masuk anti-dumping, dan kita maju ke WTO dan 2018 kita menang,” ujarnya. Menurut Darmin, tudingan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia disebabkan oleh produk minyak nabatinya yang kalah bersaing. Sebagai catatan, produktivitas kelapa sawit dalam satu hektare (ha) lahan merupakan yang tertinggi dibandingkan produk minyak nabati lainnya.Sebagai gambaran, 1 hektare lahan kelapa sawit dapat menghasilkan 4 ton minyak sawit. Sementara, produktivitas bunga matahari hanya 0,6 ton per ha dan kedelai hanya 0,4 ton per ha.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190731153546-85-417121/sengketa-bea-masuk-biodiesel-darmin-yakin-eropa-bakal-kalah

Nawacitapost | Rabu, 31 Juli 2019
Malaysia Berpeluang Rebut Pasar CPO Indonesia di Uni Eropa

Hambatan Uni Eropa (UE) terhadap biodiesel Indonesia melalui rencana pengenaan bea masuk antisubsidi (BMAS) berpeluang membuat Malaysia mampu mengambil alih peran RI dalam mengisi kebutuhan produk tersebut di Benua Biru. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor menjelskan, hal tersebut bisa terjadi karena hingga saat ini, baru Indonesia yang akses produk biodiesel berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO)-nya dihambat oleh UE. Bisa saja kinerja ekspor biodiesel kita kalah dari Malaysia. Negara tersebut juga bisa masuk mengisi celah yang kita tinggalkan di UE. Namun, UE selama ini tidak mengganggu biodiesel Malaysia, lantaran Negeri Jiran itu belum sama sekali mengekspor produk itu ke Eropa,” jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (29/7/2019). Tumanggor mengakui harga biodiesel Malaysia jauh lebih mahal dibandingkan dari Indonesia, sehingga sulit untuk dikenai tuduhan subsidi. Dia meyakini, apabila Malaysia berhasil memasok biodiesel ke UE, produk tersebut juga akan dikenai hambatan dagang oleh blok negara terbesar Eropa tersebut. Sebab, menurutnya, UE sedang berusaha menangkal produk CPO dari negara manapun untuk masuk ke kawasannya.

Neraca | Rabu, 31 Juli 2019
Pengusaha Nilai Bea Masuk Biodiesel oleh Eropa Terlalu Berat – Komoditas

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyebutkan bahwa proposal yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terkait besaran bea masuk imbalan sementara (BMIS) produk biodiesel Indonesia terlalu berat sehingga sulit untuk mengekspor ke negara tersebut. “Ya tidak bisa ekspor lah, susah 8 persen,” kata Paulus saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, disalin dari Antara. Paulus mengatakan meskipun pemerintah masih mengkaji dokumen proposal tersebut namun para pengusaha telah mengirim surat balasan kepada Uni Eropa supaya bisa menjadi bahan pertimbangan terkait besaran bea masuk (provision) untuk pengusaha. “Semua tergantung pada hasil dari pembelaan masing-masing perusahaan dan pemerintah. Mungkin bisa kurang dari 8 persen, nanti kita lihat,” ujarnya. Sebelumnya, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang berisi bahwa produk biodiesel asal Indonesia dikenai bea masuk sebesar 8 sampai 18 persen yang akan berlaku sementara pada 6 September mendatang. Keputusan itu juga akan berlaku secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8 persen, Wilmar Group 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group sebesar 18 persen.

“Baru September, kalau bisa lebih rendah lagi kan mungkin banyak yang bisa ekspor. Kalau 5 persen sama saja seperti pajak biasa. Tapi kalau 18 atau 16 persen; besar sekali,” katanya. Kementerian Perdagangan menegaskan, Pemerintah Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Uni Eropa (UE) atas dikeluarkannya proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Besaran bea masuk imbalan sementara yang diajukan yaitu dengan margin 8-18 persen. “Dengan dikeluarkannya proposal pengenaan bea masuk imbalan sementara ini, Indonesia akan menyampaikan respons resmi yang menyatakan keberatan,” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati di Jakarta, disalin dari Antara. Keberatan akan difokuskan pada metode penghitungan besaran bea masuk yang diduga tidak memerhatikan fakta yang diperoleh selama penyelidikan. Pemerintah UE diduga hanya menggunakan best information available (BIA), yaitu data yang dimiliki petisioner (pemohon/industri UE) yang jelas merugikan Indonesia.

Pradnyawati memaparkan, Indonesia harus tegas terhadap sikap UE yang telah memberikan hambatan perdagangan yang signifikan pada ekspor biodiesel Indonesia. “Bila proposal ini menjadi penentuan awal (preliminary determination), maka bisa dipastikan ekspor biodiesel ke UE mengalami hambatan. Sikap EU inií tidak dapat dibiarkan. Apalagi, proposal yang diajukan UE mengindikasikan adanya penerapan BIA yang menjadi sangat tidak masuk akal. Kami akan menyampaikan respon tegas secara resmi untuk hal ini,” ujar Pradnyawati. Ekspor biodiesel Indonesia ke UE meningkat tajam dari sebelumnya 116,7 juta dolar AS pada 2017 menjadi 532,5 juta dolar AS pada 2018. Namun, pada 2019 ini, tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE cenderung turun bila dibanding tahun 2018. Pradnyawati melanjutkan, proposal tersebut sebenarnya merupakan ancaman kesekian kalinya yang dilakukan Pemerintah UE untuk menghambat akses pasar produk Indonesia di UE. Pada Desember 2018, European Commission (EC) menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal Indonesia.

Indonesia diklaim memberikan suatu bentuk fasilitas subsidi yang melanggar ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) kepada produsen/eksportir biodiesel sehingga memengaruhi harga ekspor biodiesel ke UE. Padahal, beberapa bulan sebelumnya pasar ekspor biodiesel Indonesia ke UE juga baru terbebas dari hambatan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD). Pada 16 Februari 2018, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court sehingga UE memutuskan membatalkan pengenaan BMAD yang mulai efektif berlaku per 16 Maret 2018. Indonesia juga berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas UE pada sengketa DS 480-EU- Indonesia Biodiesel. “Perusahaan biodiesel Indonesia yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya sangatlah mandiri dan Pemerintah Indonesia tidak menyubsidi industri biodiesel nasional seperti yang dituduhkan UE. Dengan menginisiasi penyelidikan antisubsidi pada Desember 2018 dan kini mengajukan proposal pengenaan bea masuk, dapat disimpulkan bahwa UE sangat berniat menghambat ekspor biodiesel asal Indonesia,” tegas Pradnyawati. Pemerintah Indonesia beberapa kali menyampaikan protes keras kepada Pemerintah UE. Bahkan, sejak isu akan adanya penyelidikan, Indonesia telah mengambil langkah pendekatan melalui konsultasi pra penyelidikan dengan EU Case Team.
https://www.neraca.co.id/article/119850/komoditas-pengusaha-nilai-bea-masuk-biodiesel-oleh-eropa-terlalu-berat

Katadata | Rabu, 31 Juli 2019
Pemerintah Tetapkan Badan Penyalur B30 pada Akhir Tahun Ini

Badan Usaha pengelola Bahan Bakar Minyak (BBM) campuran 30% Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dengan solar (B30) ditargetkan terbentuk pada akhir tahun ini. Rencananya, mandatori program B30 akan dilaksanakan pada 2020. B30 akan diterapkan untuk sektor Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO. “Yang nantinya menyalurkan B30 belum ada karena kami masih menunggu hasil road test. Akhir tahun baru ditentukan,” ujar Asisten Deputi Produktivitas Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Andi Novianto di Jakarta, Rabu (31/7). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, tes jalan dilakukan pada Mei-Agustus 2019. Untuk tahap awal, tes akan dilakukan pada kendaraan penumpang dan kendaraan niaga. Untuk melancarkan tes ini, pemerintah telah mempersiapkan segala hal, seperti uji laboratorium dan Standar Nasional Indonesia yang kini sudah di Badan Akreditasi Nasional. Tes jalan B30 akan melibatkan berbagai pihak. Di antaranya Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada tahun lalu, B20 telah diwajibkan untuk sektor PSO dan Non-PSO. Namun, untuk kendaraan operasional PT Freeport Indonesia, alat utama sistem pertahanan (alusista), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) masih medapatkan relaksasi. Sambil menunggu kajian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).Pada tahun lalu, penerapan B20 mampu menghemat devisa hingga Rp 28,4 triliun. Penghematan ini akibat berkurangnya impor solar. Sedangkan jumlah produksi biodiesel mencapai 6 juta kiloliter. Capaian itu setara dengan 105% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 5,7 juta kiloliter.
https://katadata.co.id/berita/2019/07/31/pemerintah-tetapkan-badan-penyalur-b30-pada-akhir-tahun-ini