+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pengusaha Sawit RI Siap Menginvasi Pasar Amerika Latin

CNBC Indonesia | Selasa, 15 Oktober 2019

Pengusaha Sawit RI Siap Menginvasi Pasar Amerika Latin

Pengusaha kelapa sawit mengincar potensi kerja sama dengan Amerika Latin, Kolombia dan Peru, terutama untuk pengembangan biodiesel. Selama ini industri sawit masih fokus pada pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan peluang pasar di Peru maupun Kolombia, terbuka kerja sama untuk pengembangan sawit dari hulu ke hilir. Apalagi keduanya mulai menerapkan B5 dan B10 dalam serapan energinya. “Dari biofuel, mereka ingin ada kerja sama dengan kita. Peru dan Kolombia misalnya, mereka ada kebun sawit dan mereka ingin ada hilirisasi, ini yang bisa dikerjasamakan,” kata Paulus, Selasa (15/10/2019). Menurutnya pengusaha sawit kedua negara tersebut ingin Indonesia investasi di sana, terutama dengan pengalaman Indonesia pada pengembangan biodiesel. Paulus menilai investasi di Amerika Latin pun bisa membuka pasar yang selama ini sulit dimasuki Indonesia, misalnya AS dan bagian Amerika Utara lainnya. Pemerintah Kolombia pun menunjukkan keseriusan mengembangkan sawit, dengan menyiapkan 43 juta hektare lahan. “Pemerintah Kolombia mendorong rakyat mereka yang tadinya menanam koka untuk beralih ke sawit. Palm oil salah satu program pemerintah,” katanya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif LPEI Shintya Roesli mengatakan sektor Tekstil dan infrastruktur menjadi sektor andalan dalam membangun kerja sama dan investasi dengan Amerika Latin dan Karibia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Indonesia Eximbank) mencatat ekspor Indonesia ke kawasan tersebut hanya sekitar 0,5%, dan masih sangat terbatas. Dia mengatakan meski baru sedikit, namun peluang investasi dan kerja sama perdagangan masih terbuka lebar. Dalam beberapa tahun ke depan, produk tekstil bisa menjadi andalan untuk menjangkau pasar Amerika Latin-Karibia. Produk-produk yang selama ini menjadi andalan menjangkau negara tersebut seperti minyak sawit (crude palm oil/CPO), tekstil, produk olahan kayu, kertas dan bubur kertas, serta produk pertambangan. “Masih ada ruang untuk meningkatkan kerja sama, Indonesia juga bisa membuka perdagangan produk pertanian dan perkebunan, baja, ataupun komoditas lainnya,” kata Shintya, Rabu (15/10/2019). Yang tidak kalah potensial yakni kolaborasi proyek infrastruktur untuk pembangunan wilayah tersebut. Shintya menyebutkan di Chile misalnya sudah ada kolaborasi pembangunan infrastruktur dengan perusahaan Indonesia.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191015195452-4-107283/pengusaha-sawit-ri-siap-menginvasi-pasar-amerika-latin

Bisnis Indonesia | Rabu, 16 Oktober 2019

Bauran BBM Bisa Ditekan ke 2% (PEMBANGKITAN LISTRIK)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral optimistis bauran bahan bakar minyak berupa high speed diesel (HSD) dan Marine Fuel Oil (MFO) untuk pembangkitan listrik bisa ditekan ke angka 2% pada tahun depan. Adapun berdasarkan data PLN, hingga kuartal 1/2019, bauran bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar nabati (BBN) mencapai 4,42%. Selama 2019, kebutuhan BBM yang terdiri dari MFO diprediksi sebanyak 443.273 kiloliter atau 15% dari total kebutuhan dan HSD sebesar 987.795 kiloliter atau 32% dari kebutuhan. Adapun, pada 2019, bauran biodiesel 20% (B20) ditargetkan mencapai 53% dengan kebutuhan Fatty AM MethylEsters (FAME) sekitar 1,623 juta kilo liter. Direktur Pembinaan Peng-usahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi mengatakan bahwa apabila biodiesel 30% (B30) diterapkan pada tahun depan, penggunaan BBM akan semakin dapat ditekan.

Apalagi, PLN baru saja selesai melakukan uji coba pemakaian minyak sawit mentah (CPO) murni pada empat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Menurutnya, uji coba CPO murni pada empat PLTD tersebut telah menunjukkan keberhasilan sehingga pemerintah mendorong agar pemakaiannya dapat segera diimplementasikan. Berdasarkan data yang Bisnis terima, uji coba pemanfaatan CPO dilakukan pada empat pembangkit tenaga diesel dan mesin gas berkapasitas total 122 MW. Empat pembangkit tersebut yakni pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Kana-an berkapasitas 10 MW di Contang, PLTD Batakan 40 MW di Balikpapan, PLTD Supa 62 MW di Pare-Pare, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura 10 MW. Menurutnya, pemerintah saat ini masih melakukan inventarisasi sejumlah pembangkit yang mampu menggunakan CPO murni sebagai bahan bakar pada tahun depan. “Memang ada sebagian yang perlu ditambahkan alatnya. Nanti kita hitung investasi berapa, hasil yang didapat berapa, cost dan benefit,” katanya. Meskipun dinyatakan berhasil, Hendra belum mau membagi efisiensi maupun biaya yang dikeluarkan dari penggunaan CPO murni pada PLTD. Namun yang jelas, dia memastikan penggunaan CPO murni akan diimplementasikan secara masif nantinya.

Saat ini, selain melakukan inventarisasi, pemerintah juga berupaya membangun komunikasi dengan pelaku usaha Kelapa Sawit untuk mengamankan rantai pasok sehingga dapat dipastikan biaya penggunaan CPO akan lebih murah dibandingkan dengan HSD. Menteri ESDM Ignasi-us Jonan meminta PLN menargetkan penggunaan solar untuk pembangkitan sebesar 2% dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Saat ini, PLN masih menargetkan penggunaan solar dalam pembangkit listrik sebesar 4,97%. Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan seluruh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) telah siap menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar. PLN memprediksi penyerapan biodiesel 30% pada 2020 untuk pembangkitan akan mampu mencapai 1,46 juta kiloliter. Sementara itu, kebutuhan biodiesel 20% (B20) untuk PLTD selama 2019 adalah sebesar 1,63 juta kiloliter. Sejauh ini, pemerintah masih memberikan relaksasi dalam pelaksanaan mandatori biodiesel untuk pembangkitan listrik kepada PLN. Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2015, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, Indonesia akan mulai menggunakan B30 pada 2020.Khusus untuk pemanfaatan pembangkit listrik, kewajiban mandatori pada 2015 adalah sebesar 25% dan sebesar 30 % pada 2025.

Bisnis Indonesia | Rabu, 16 Oktober 2019

Berharap Emiten Agrikultur Bersemi (KEBIJAKAN B30)

Indeks Jakagri tahun ini tergelincir paling dalam dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya sebesar 13,82% meskipun mandatori B20 sudah bergulir dan B30 di depan mata. Berdasarkan data Bloomberg, indeks Jakagri dibuka pada level 1.564 pada awal tahun ini. Selama tahun berjalan atau year to date (YTD) level itu telah menge-rut 192 poin atau 13,82% menjadi 1.348. Jakagri mengalami reli peningkatan pada Januari hingga naik 7,86%. Tercatat level tertinggi tahun ini ada di level 1.687 pada 28 Januari. Setelahnya indeks tersebut cenderung mengalami penurunan sampai penutupan hari ini di level 1.347. Adapun, rata-rata indeks Jakagri ada di level 1.449. Selama tahun berjalan, emiten-emiten perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi pemberat laju Jakagri, di antaranya adalah DSNG, ANJT, BWPT, SSMS dan SIMP, dengan koreksi kinerja saham masing-masing sebesar 17,29%, 27,83%, 28,05%, 28,20%, dan 28,26%. Adapun, yang menjadi penopang utama adalah emiten perikanan DSFI dengan pertumbuhan saham 14,85% dan emiten perkebunan SMAR yang tumbuh 11,48%. Selain keduanya, ada TBLA 6,51% dan LSIP 0,49%. Tahun ini merupakan tahun yang berat bagi emiten-emiten agribisnis sebab berkaca dari 2 tahun lalu, koreksi tahun ini adalah yang terdalam. Pada periode yang sama tahun lalu, indeks Jakagri hanya terkoreksi 6,38% dari level 1.612 menjadi 1.509. Selain itu, Jakagri dapat menunjukkan reli peningkatan sampai dengan April sebesar 6,79% kemudian cenderung turun. Level tertinggi tercatat pada level 1.757 sedangkan level terendah 1.420. Pada periode tersebut, rerata indeks Jakagri berada pada level 1588. Adapun emiten-emiten yang menjadi penopang adalah ANDI, MGRO, UNSP dan SMAR. Sementara itu, yang menjadi pemberat adalah JAWA, TBLA, MGNA, dan GOLL. Pada 2017, indeks Jakagri tergelincir sedalam 4,93% dari level 1842 menuju 1.752. Jakargri mencatakan level tertinggi dalam 2 tahun sebesar 1.948 dengan level terendah 1.712. Emiten-emiten penopangnya adalah JAWA, TBLA, SGRO dan IIKP dengan pertumbuhan masing-masing 93,70%, 45,33%, 26,71%, dan 19,52%. Adapun yang menjadi pemberat laju ketika itu adalah DSNG yang terkoreksi 21,16%, DSFI 27,85%, ANJT 29,35%, dan UNSP 71,80%. Di sisi lain, Pemerintah sudah mencanangkan mandatori uji coba B30 pada Oktober atau paling lambat November. Setidaknya biodiesel dapat menyerap 6,2 juta kiloliter crude Palm Oil (CPO) tahun ini dan 9,6 juta kiloliter pada tahun depan.

Analis Binaartha Sekuritas M Nafan Aji mengatakan mandatori tersebut seharusnya menjadi sentimen positif bagi emiten indeks Jakagri yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Berkaca dari pergerakan indeks, wacana uji coba itu tidak dapat memberikan dorongan kepada pelaku pasar. Pasalnya sepanjang kuartal III/2019, indeks Jakagri terkoreksi 5,80% dari posisi 1.431 menjadi 1.348. “Implementasi dari kebijakan B20 yang dinaikkan menjadi B30 kami harapkan akan berkontribusi positif bagi emiten agri,” katanya kepada Bisnis, Selasa (15/10). Untuk sementara ini, Nafan merekomendasikan tahan untuk AALI. Menurutnya, buy area AALI ada di kisaran Rpl0.350 per saham hingga RplO.450 dengan target harga RplO.650 per saham-Rpl2.450 per saham. Dia juga merekomendasikan tahan untuk LSIP sampai harga di area Rpl.150 per saham-Rpl. 170 per saham baru dibeli. Adapun target harga dipatok pada kisaran Rpl.220 per saham-Rpl.420 per saham. Sementara itu, Kepala Riset PT Koneksi Kapital Alfred Nainggolan berpendapat belum ada katalis positif yang dapat mendongkrak laju indeks Jakagri. Menurutnya, pelaku pasar membutuhkan bukti mengenai implementasi B30 ketimbang sekedar wacana. “Ini kondisi yang tinggal menunggu pembuktian. Sejauh ini, B20 ke B30 masih on track. Wacana sudah digulirkan dari awal tahun tapi pasar tidak menangkap itu. Perlu ada realisasi program tersebut, karena pasar merasa ada jarak yang panjang sampai tereali- sasi,” katanya.

MENANTI IMPLEMENTASI

Menurutnya, B30 dianggap sebagai kampanye dari satu pihak yaitu pemerintah. Sementara implementasinya masih diragukan dan butuh waktu panjang. Selain itu, indeks agribisnis amat ketergantungan dengan volatilitas harga minyak sawit dunia. Tertekannya indeks Jakagri juga disebabkan oleh terkoreksinya harga CPO ke bawah MYR2.000 per ton. “Kuartal IV/2019 ini indeks sepertinya tidak sebagus beberapa tahun lalu karena sekarang harga CPO masih dalam proses pemulihan dan itu tidak signifikan,” katanya. Alfred mengatakan satu-satunya peluang yang dapat mendorong indeks Jakagri adalah momentum window dressing. Namun, sejauh ini dia melihat pergerakan indeks jakagri sampai dengan akhir tahun akan relatif flat. Sementara itu, Analis Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia Marisa Wijayanto berpendapat sektor agribisnis sedang mengalami tahun yang menantang. Pasalnya, emiten perkebunan yang menjadi motor berjualan CPO di kisaran US$500 per ton selama tahun berjalan. Kebijakan B20, lanjutnya, memang berfungsi dalam meningkatkan konsumsi domestik. Namun belum tentu dengan B30 karena bisa saja bersigungan dengan kebijakan global atau faktor eksternal yang memengaruhi konsumsi CPO. Sementara itu, Deutsche Verdhana Sekuritas merekomendasikan AALI dengan target harga Rpl5.000 per saham, LSIP dengan target Rpl.700 per saham dan SGRO dengan target Rp2.670 per saham.

Di sisi lain, berdasarkan catatan Bisnis, perseroan pun berusaha mengakali tren penurunan harga CPO dengan beragam cara. Misalnya AALI yang melakukan efisiensi dengan menekan penggunaan capital expenditure sebesar Rp300 miliar-Rp400 miliar. SGRO pun melakukan hal serupa dengan menurunkan belanja modal 4% atau sekitar Rp329 miliar. Tahun ini merupakan tahun yang berat bagi emiten-emiten agrikultur. Berkaca dari dua tahun lalu, koreksi tahun ini adalah yang terdalam. Pada periode yang sama tahun lalu, indeks Jakagri hanya terkoreksi 6,38% dari level 1.612 menjadi 1.509. Adapun, sepanjang tahun berjalan, indeks Jakagri sudah terkoreksi 13,82% ke level 1.348.

CNBC Indonesia | Selasa, 15 Oktober 2019

Terungkap, Eropa Terancam dengan Kehadiran Sawit RI

Hubungan Perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa (UE) memburuk akibat komoditas kelapa sawit. Pemerintah saat ini tengah berupaya mencari dukungan internasional untuk penggunaan minyak kelapa sawit sebagai Bahan Bakar Nabati atau biodiesel. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) FX Sutijastoto mengatakan sawit adalah komoditas yang memiliki keunggulan menghasilkan bioenergy lima kali lipat dibandingkan biofuel negara Eropa. “Begitu sawit datang mereka terancam, nah itu masalahnya,” ungkap Sutijastoto. Menurutnya Indonesia harus pandai-pandai melakukan diplomasi energy. Diplomasi dengan Eropa juga terus berjalan karena saling memerlukan satu sama lain. Kerjasama bilateral dilakukan dengan berbagai negara, karena negara lain juga memerlukan, misalnya China, Jepang. Amerika Serikat (AS), imbuh Sutijastoto, kaya akan bioethanol. Indonesia memiliki program bioethanol atau E2. Ini bisa menjadi peluang kerjasama bilateral. Apalagi hubungan dagang AS dan China juga kurang baik. “Ini tantangan, kita justru membangun market di dalam negeri tetapi kita mengajak kerjasama bilateral,” imbuhnya. Pihaknya tidak berharap hubungan dengan AS akan menyerap sawit Indonesia. Namun setidaknya membantu Indonesia agar tidak terus-terusan diganggu perihal sawit ini. “Kalau bisa menyerap ya lebih bagus,” katanya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191015143619-4-107152/terungkap-eropa-terancam-dengan-kehadiran-sawit-ri

Bisnis | Selasa, 15 Oktober 2019

Pemerintah Optimistis Bauran Solar untuk Pembangkit Listrik Bisa Ditekan

Kementerian ESDM optimistis bauran bahan bakar minyak berupa high speed diesel (HSD) maupun marine fuel oil (MFO) untuk pembangkitan dapat ditekan menjadi 2% pada tahun depan. Berdasarkan data PT PLN (Persero), hingga kuartal I/2019, bauran bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar nabati (BBN) mencapai 4,42%. Sepanjang 2019, kebutuhan BBM yang terdiri dari MFO ditarget sebanyak 443.273 kiloliter (KL) atau 15% dari total kebutuhan dan HSD sebanyak 987.795 KL atau 32% dari kebutuhan. Adapun, kebutuhan biodiesel 20% (B20) baurannya ditargetkan mencapai 53% atau sekitar 1,623 juta KL. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi mengatakan, apabila biodiesel 30% (B30) diterapkan pada tahun depan, penggunaan BBM dapat ditekan lagi. Apalagi, PLN baru saja selesai melakukan uji coba pemakaian minyak sawit mentah (CPO) murni pada empat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Menurutnya, uji coba CPO murni pada empat PLTD tersebut telah menunjukkan keberhasilan sehingga pemerintah mendorong agar pemakaiannya dapat segera diimplementasikan. “Iya ini memang diujicobakan, tinggal implementasi secara masif,” katanya, Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, pemerintah saat ini masih melakukan inventarisasi sejumlah pembangkit yang mampu menggunakan CPO murni sebagai bahan bakar pada tahun depan. “Memang ada sebagian yang perlu ditambahkan alatnya. Nanti kita hitung investasi berapa, hasil yang didapat berapa, cost, dan benefit. Yang penting mesti lebih murah dari HSD,” katanya. Saat ini, selain melakukan inventarisasi, pemerintah juga berupaya membangun komunikasi dengan pelaku usaha kelapa sawit untuk memastikan rantai pasok sehingga dapat dipastikan biaya penggunaan CPO lebih murah dibandingkan HSD. Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta PLN menargetkan penggunaan solar untuk pembangkitan sebesar 2% dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Saat ini, PLN masih menargetkan penggunaan solar dalam pembangkit listrik sebesar 4,97%.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191015/44/1159387/pemerintah-optimistis-bauran-solar-untuk-pembangkit-listrik-bisa-ditekan

Info Sawit | Selasa, 15 Oktober 2019

Memastikan Jalan Sawit Untuk Sumber Bahan Bakar

Merujuk prediksi British Petroleum (BP), kebutuhan dan permintaan energi di dunia terus meningkat, menyusul bertumbuhnya ekonomi dan populasi. Faktanya kebutuhan energy tidak bisa selamanya dipenuhi dari sumber bahan bakar fosil yang tergolong sebagai bahan bakar tidak renewable. Misalnya saja kebutuhan energi yang bersumber dari batubara paska tahun 2000-an melorot tajam, sementara kebutuhan minyak fosil dan gas relatif tetap. Kejadian ini lantaran adanya dorongan penggunaan energi ramah lingkungan atau renewable energy yang terus meningkat. Bagaimana di Indonesia? Faktanya setelah tahun 2000-an tersebut produksi minyak bumi nasional terus tergerus, bahkan pada era tersebut Indonesia telah masuk menjadi negara importir minyak bumi yang sebelumnya sebagai eksportir. Kondisi ini memacu pihak Indonesia untuk mulai beralih sedikit demi sedikit memanfaatkan energi dari sumber lain yang lebih ramah lingkungan. Lantaran pada saat yang sama Indonesia adalah negera produsen minyak sawit dunia, maka dipilihlah minyak sawit sebagai sumber energi subtitusi minyak solar berbasis fosil.

Dalam pegembanganya, biodiesel sawit sebagai salah satu sumber energi berbasis minyak nabati tidak selamanya mulus, kendala pengembangan terjadi lebih diakibatkan adanya selisih harga biodiesel yang lebh tinggi ketimbang minyak solar yang kala itu masih memperoleh subsidi dari pemerintah. Namun pada 2015 lalu, saat pemerintah dan pelaku usaha minyak sawit nasional sepakat membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), pengembangan biodiesel sawit nasional mendapat angina segara. Selisih harga biodiesel (FAME) dan minyak solar diganti oleh BPDP-KS dengan skim insentif. Kini pengembangan biodiesel sawit tidak hanya untuk memenuhi target pengembangan bauran energi baru dan terbarukan, serta melepas ketergantungan dari penggunaan minyak solar yang lebih banyak di impor lataran lifting minyak bumi nasional terus menurun setiap tahunnya. Bahkan pengembangan biodiesel tercatat bisa menjadi solusi bagi masih jomplangnya neraca perdagangan nasional. Pada tahun 2018 lalu neraca migas nasional minus US$ 12 miliar, neraca migas yang terus menurun diyakini akibat kebutuhan energi yang terus meningkat di Indonesia sementara produksi terus berkurang. Sebab itu, dukungan pengembangan biodiesel sawit pun terus mengalir, periode tahun 2017-2018 menjadi penerapan kebijakan wajib penggunaan biodiesel yang dicampur ke minyak solar sebanyak 20% (B20), tahun depan kebijakan campuran itu akan ditingkatkan menjadi 30%. Banyak pihak berharap dengan penerapan kebijakan biodiesel sawit bakal menjadi jawaban bagi merahnya neraca perdagangan nasional. Namun sayang, pengembangan biodiesel tidak semudah itu, inisiasi pengembangan biorefineri berbasis minyak nabati pun dihembuskan, bukan berarti tidak berpeluang digunakan. Pertamina sendiri sudah melakukan uji coba pengembanga biodiesel dengan cara co processing.

https://www.infosawit.com/news/9374/memastikan-jalan-sawit-untuk-sumber-bahan-bakar

Investor Daily Indonesia | Rabu, 16 Oktober 2019

RI Berharap Belanda Bantu Atasi Diskriminasi Sawit di Eropa

Pemerintah RI berharap Belanda dapat membantu mengatasi persoalan diskriminasi terhadap produk minyak sawit Indonesia di Eropa. Dalam beberapa waktu terakhir, ekspor sawit Indonesia terhambat setelah Uni Eropa (UE) melarang produk minyak sawit masuk ke negara-negara anggota bloktersebut akibat isu kelestarian lingkungan. Dukungan yang diberikan Belanda terhadap pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia diberikan melalui program pengembangan kapasitas bagi para petani kelapa sawit. Kerja sama pengembangan kapasitas tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada 26 September lalu. “Jadi yang dilakukan Belanda adalah dalam konteks memastikan bahwa produk sawit kita yang masuk ke Belanda berasal dari sumber yang berkelanjutan,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah usai diskusi publik yang diisi Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, pekan lalu. Terkait hambatan ekspor sawit ke UE, Pemerintah Indonesia terus menggiatkan diplomasinya untuk memerangi diskriminasi terhadap produk sawit di Eropa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekspor minyak sawit ke Eropa pada 2018 turun menjadi 4,80 juta ton atau senilai US$ 3 miliar dari US$ 3,50 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara Belanda masuk dalam tiga negara tujuan utama ekspor sawit Indonesia dengan jumlah yang dikirim mencapai 1,20 juta ton pada 2018. Saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Istana Bogor, seperti dilansir Antara, Presiden Joko Widodo juga mengatakan, Belanda merupakan mitra investasi terbesar dari negara-negara kawasan Eropa dan akan terus ditingkatkan di masa depan. Khusus di bidang perdagangan, kedua negara sepakat terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair. “Dalam konteks ini saya sampaikan kembali konsen Indonesia untuk kebijakan UE terhadap sawit,” kata Jokowi. Jokowi juga mengapresiasi Pemerintah Belanda terutama dalam hal kerja sama kedua negara terkait pengembangan kapasitas petani sawit kecil di Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia akan bersiap menghadapi dan menggugat UE terkait dengan aturan Kebijakan Energi Terbarukan (Renewable Energi Directive/RED) II dan Implementasi Peraturan (Delegated Regulation/DR) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Rencana gugatan digulirkan karena aturan tersebut ditengarai akan berdampak langsung pada industri Kelapa Sawit Indonesia. “Pemerintah RI harus bersiap menghadapi aturan RED II karena aturan ini akan berdampak negatif bagi industri Kelapa Sawit di Indonesia. Penting bagi kita menggali lebih jauh lagi persiapan dan posisi hukum Indonesia dalam menghadapi fase implementasi dari EU-RED II,” jelas Kepala Biro Advokasi Perdagangan Kementerian Perdagangan Sondang Anggraini. Aturan RED II diundangkan pada 2018 lalu dan memiliki beberapa potensi negatif bagi industri sawit di Indonesia. Kemudian, pada Maret 2019, Komisi UE mengeluar- kan Regulasi Komisi UE yang mengaitkan biofuel dengan perubahan penggunaan lahan secara tak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC) .Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa ILUC terjadi jika dalam proses produksi biofuel menyebabkan areal pangan berkurang (terkonversi ke tanaman biofuel), memicu terjadinya konversi hutan atau lahan sehingga menyebabkan peningkatan emisi. Beberapa aturan RED II tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2021. Seluruh anggota diharapkan sudah menerapkan RED II dalam tingkat aturan domestik masing-masing negara pada Juni 2021. Adapun pada 2030, seluruh target EU-RED II diharapkan dapat tercapai, yaitu tidak ada lagi bahan bakar hayati yang berasal dari bahan baku yang berpotensin menyebabkan risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan ketersediaan pangan. “Dampak kebijakan RED II dan DRterhadap Kelapa Sawit Indonesia yaitu menurunnya ekspor Kelapa Sawit ke negara-negara Eropa. Jika demikian, Indonesia akan kehilangan pasar penting untuk komoditas Kelapa Sawit dan terjadi penurunan permintaan yang berakibat harga komoditas turun, hingga akan terjadinya \’efek bola salju\’ atas kebijakan UE,” jelas Sondang. Sondang juga menyampaikan, dalam kasus ini terdapat dua diskriminasi yang perlu dikaji Pemerintah Indonesia. Pertama, terkait diskriminasi yang UE terapkan pada minyak sawit Indonesia dengan produk bahan baku dari negara lain seperti kacang kedelai. Kedua, diskriminasi yang UE terapkan pada minyak sawit Indonesia dengan produk bahan baku asal UE.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 16 Oktober 2019

Defisit Perdagangan Hasil Minyak Tembus US$ 8,58 Miliar

Defisit perdagangan hasil minyak tembus US$ 8,58 miliar Januari-September 2019. Tingginya defisit migas US$ 6,44 miliar menenggelamkan surplus neraca perdagangan nonmigas yang masih mencapai US$ 4,50 miliar, sehingga neraca perdagangan Indonesia defisit US$ 1,95 miliar. Pemerintah harus betul-betul membuat kebijakan untuk mengerem impor hasil minyak, dengan meningkatkan mandatori pemakaian biodiesel untuk campuran solar, dari saat ini 20% menjadi 30-100%. Selain itu, tidak lagi meng- gunakan pembangkit listrik dengan bahan bakar minyak (BBM). Secara bersamaan, pemerintah juga harus memacu ekspor dengan antara lain meningkatkan kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan dengan banyak negara. “Pemerintah Indonesia harus segera bertindak nyata di tengah tren impor minyak yang terlalu membebani keuangan negara dan neraca perdagangan, sementara industri pengolahan (manufaktur) terlihat mulai mengkhawatirkan karena tak ada pertumbuhan ekspor yang berarti. Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia telah mengalami defisit US$ 1,9 miliar pada Januari-September 2019,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira di Jakarta, Selasa (15/10). Bima mengatakan, impor migas bisa ditekan dengan program B100 atau penggunaan biodiesel 100% untuk menggantikan solar. Selain itu, industri manufaktur harus diberikan insentif yang benar-benar menarik, agar kembali mampu mengekspor lebih besar untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. “Sesuai janji kampanyenya, Presiden Joko Widodo yang terpilih lagi didampingi oleh Wapres Terpilih KH Amin Ma\’ruf harus segera memulai program biosolar 100% (B100), dari saat ini masih 20% (B20). Program itu paling mungkin dilakukan untuk menekan impor migas, terutama karena disebut-sebut impor solar yang selama ini sangat membebani keuangan APBN dan menekan peluang neraca perdagangan untuk berubah menjadi tren positif,” papar dia.

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan, defisit neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan turun dari US$ 3,82 miliar pada Januari-September 2018 menjadi US$ 1,95 miliar pada Januari-September 2019, seiring penurunan defisit perdagangan migas. “Defisit perdagangan migas Januari-September 2019 sebesar US$ 6,44 miliar, turun dari periode sama tahun lalu sebesar US$ 9,45 miliar,” ucap Kecuk dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (15/10). Badan Pusat Statistik mencatat, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-September 2019 mencapai US$ 124,17 miliar atau menurun 8,00% dibanding periode yang sama tahun 2018 senilai US$ 134,96 miliar. Sedangkan impor menurun lebih dalam sebesar 9,12%, dari US$ 138,78 miliar menjadi US$ 126,12 miliar. “Untuk impor nonmigas dari Tiongkok Januari-September 2019 sebesar US$ 32,35 miliar, turun 0,44% dibanding periode sama tahun lalu US$ 32,48 miliar. Namun, ekspor nonmigas ke Tiongkok turun lebih dalam 0,97%, dari US$ 18,53 miliar menjadi US$ 18,35 miliar,” ucap Kecuk. Impor nonmigas dari Tiongkok pada Januari-September 2019 berkontribusi 29,34% terhadap total impor nonmigas Indonesia US$ 110,25 miliar. Sedangkan ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok berkontribusi 15,99% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia US$ 114,75 miliar. “Secara kumulatif, jika dilihat dari negara mitra dagang, jumlah defisit perdagangan nonmigas terbesar dialami dengan Tiongkok yang mencapai US$ 13,9 miliar, diikuti dengan Thailand dan Australia yang masing-masing defisit sebesar US$ 2,8 miliar dan US$ 1,91 miliar. Di saat yang sama, Indonesia mengalami surplus perdagangan nonmigas terbesar dengan Amerika Serikat sebesar US$ 6,8 miliar, India sebesar US$ 5,4 miliar, serta Belanda sebesar US$ 1,6 miliar,” paparnya. Defisit Perdagangan nonmigas Indonesia dengan Tiongkok sebesar US$ 13,99 miliar pada Januari-September 2019 tersebut naik 0,29% dibanding periode sama tahun lalu US$ 13,95 miliar. Tingginya defisit ini harus segera diatasi. Sementara itu, menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-September 2019 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$ 22,66 miliar (18,25%). Berikutnya, Jawa Timur US$ 14,03 miliar (11,30%) dan Kalimantan Timur US$ 12,37 miliar (9,96%).

September. Kecuk mengatakan lebih lanjut, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 160 juta pada September 2019. Angka ini berdasarkan selisih ekspor senilai US$ 14,10 miliar dan impor senilai US$ 14,26 miliar. Neraca perdagangan September 2019 terjadi defisit sebesar US$ 160 juta, dibanding posisi pada September 2018 yang mengalami surplus US$ 350 juta. Pertumbuhan ekonomi nanti akan dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada Juli sampai September lalu,” ucap Kecuk. Kecuk mengatakan, fluktuasi harga komoditas ikut memengaruhi kondisi ekspor komoditas migas dan nonmigas di bulan September lalu. Penurunan ekspor minyak mentah tercatat 33,65% dan gas turun 11,04%. Tetapi, ekspor hasil minyak masih naik 39,9%. Sedangkan di sektor nonmigas, penurunan ekspor terjadi pada kendaraan dan bagiannya serta komoditas pakaian bukan rajutan. Penurunan juga terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan nabati sebesar 18,76% year on year (yoy) karena penurunan tajam harga komoditas. Penurunan ekspor juga terjadi di sektor pertambangan sebanyak 13,03% month to month dan 14,82% yoy untuk produk batu bara, bijih tembaga, sampai seng. Salah satu penyebab penurunannya karena harga batu bara tahun ini turun cukup tajam dibanding tahun lalu. “Secara keseluruhan, pada September 2019, ekspor yang sebesar US$ 14,10 miliar ini turun 1,29% secara month to month dibanding Agustus 2019 senilai US$ 14,28 miliar. Jika dibandingkan dengan September 2018, total ekspor turun lebih dalam 5,74%, dari US$ 14,96 miliar,” ucapnya.

Impor September. Ia juga menjelaskan, impor pada September 2019 sebesar US$ 14,26 miliar. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2019 di mana impor sebesar US$ 14,17 miliar, terjadi kenaikan tipis sebesar 0,63%. Namun jika dibandingkan dengan September 2018, turun 2,41% dari US$ 14,61 miliar. Kecuk mengatakan lebih lanjut, impor migas September 2019 turun disumbang penurunan impor minyak mentah 20,95%, meskipun untuk gas dan hasil minyak masih naik. “Sementara itu, kenaikan total impor terjadi akibat peningkatan di pos nonmigas yang naik 1,02%. BPS mencatat komoditas serelia, kapal laut dan bangunan terapung, serta kendaraan dan bagian- nya memiliki peningkatan terbesar selama September 2019,” paparnya. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, selama September 2019, nilai impor golongan barang konsumsi dan barang modal mengalami peningkatan masing-masing 3,13% (US$ 42,7 juta) dan 4,8% (US$ 118,9 juta). Sebaliknya, golongan bahan baku/ penolong mengalami penurunan 0,7% (US$72,7 juta). Sementara itu, nilai impor ketiga golongan penggunaan barang ekonomi Januari-September 2019 mengalami penurunan 9,12% (US$ 12.661,1 juta) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terdiri dari barang konsumsi US$ 1.121,1 juta (8,77%), bahan baku/ penolong US$ 10.633,9 juta (10,22%), dan barang modal US$ 906,1 juta (4,13%). “Komposisi impor tidak berubah. Masih didominasi bahan baku 71,94%, diikuti barang modal dan konsumsi,” ucap Kecuk. Terjadinya defisit neraca perdagangan di bulan September tahun ini di luar perkiraan. Sebab, bila melihat pola musiman, impor seharusnya sudah melambat pada bulan September. “Impor yang diproyeksikan masih dalam tren perlambatan justru mengalami kenaikan 0,63% mtm. Sementara itu, ekspor mengalami perlambatan yang lebih besar,” ucap Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam ketika dihubungi kemarin.

Harus Berorientasi Ekspor. Sedangkan ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdani mengatakan, defisit neraca perdagangan merupakan cermin masalah struktural ekonomi Indonesia, sehingga penanganannya harus tuntas dan menyeluruh dengan memperbaiki stuktur ekonomi. Stuktur ekonomi nasional harus didorong agar memproduksi produk dagang yang berorientasi ekspor. “Hal ini juga berarti investasi diarahkan pada sektor yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia,” ucap Dendi. Menurut dia, iklim investasi harus diperbaiki dan biaya logistik ditekan sehingga jumlah investasi bisa meningkat, khususnya investasi yang menjadi bagian dari rantai pasok global (global value chain). Ekspor ke depan seharusnya tidak hanya bergantung pada komoditas, tetapi ke barang-barang manufaktur yang memiliki nilai tambah yang tinggi. “Saat ekspor meningkat, diharapkan neraca perdagangan membaik, dari defisit menjadi surplus,” ucap Dendi.