+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Penyerapan biodiesel Strategi Hadapi Diskriminasi Sawit Eropa

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 22 April 2019
Penyerapan biodiesel Strategi Hadapi Diskriminasi Sawit Eropa

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri menjadi strategi paling efektif untuk mengalihkan pasar di tengah diskriminasi produk Kelapa Sawit oleh Uni Eropa. Setelah rnengategori-kan Kelapa Sawit sebagai Vp-moditas dengan risiko tuig-gi dalam aturan Renewabe Energy Directive II, uni Eropa kembali menghambat impor bahari bakar nabati (biofuel) dari Indonesia. Kali ini UE melayangkan tuduhan bahwa biofuel Indonesia mendapat bantuan subsidi dairi pemerintah. “Yang paling gampang, paling cepat adalah dalam negeri. Pemerintah bisa melakukan intervensi, salah satunya mengenakan B30 atau B50 misalnya,” kata Lakshmi di Jakarta, disalin dari Antara. la menilai bahwa Indonesia tidak perlu khawatir terhadap upaya Eropa yang menghalangi ekspor bahari bakar nabati berbahan dasar sawit ke kawasan negara tersebut. Pasalnya, pasar dalam negeri akan lebih besar menyerap CPO untuk biodiesel. Ekspor produk sawit Indonesia ke Eropa sendiri sebesar 4,5 juta ton tahun lalu, dengan 60 persen di antaranya untuk biofuel. Melalui mandatori B30 (pencampuran solar dengan ba-han bakar nabati kelapa sawitsebesar30persen), pemanfaatan biodiesel di dalam negeri ditargetkan mencapai 9 juta kiloliter a-tau setara dengan 7,8 juta ton CPO.

Sejauh ini dengan mandatori B20, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, yakni 552.000 ton pada lanuari 2019 dan 648.000 ton pada Februari 2019. Serapan biodiesel hingga akhir tahun ini ditargetkan sebesar 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton CPO. “Eropa itu jumlah kecil untuk kita. Langsung saja diserap dalam negeri kalau dinaikkan menjadi B30. Itu permainan aja, kalau mau lama ya buka pasar baru, kalau cepat langsung dari regulasinya saja dinaikkan,” kata Lakshmi. Ada pun peta jalan penggunaan biodiesel telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bah an Bakar Lain. Implementasi penggunaan biodiesel 30 persen akan dilakukan secara pub-lik pada Januari 2020 setelah uji coba “emroad test/e-m” setesai pada Oktober mendatang. Sebelumnya, pemanfaatan B30 sudah dilakukan terlebih dahulu di sektorpembangkitlistrikse-jak Januari 2016.

Pemerintah sedang menunggu proposal lanjutan danUni Eropa setelah otoritas tersebut membuat kebijakan diskriminatif yang menyatakan Kelapa Sawit merupakan produkberisiko tinggi terhadap perusakan hutan. “Mereka menawarkan kepada kita buat saja prosedur platform untuk pembahasan bersama dan saling berkunjung,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam jumpa pers di Jakarta, disalin dari Antara. Darmin mengungkapkan hal tersebut merupakan salah satu bagian dari hasil kunjungan delegasi joint mission negara-negara produsen sawit (CPOPC) ke markas Uni Eropa di Brussels, Belgia. Ia mengatakan Uni Eropa hanya menyarankan adanya usulan komunikasi baru bersama dan tidak ada perubahan regulasi dari ketetapan yang sudah dibuat sebelumnya. Usulan pembicaraan bersama ini diharapkan dapat mengubah hasil kajian terkait sawit dari sebelumnya berisiko tinggi menjadi bukan risiko tinggi paling cepat pada 2021. “Pada2021 ada kesempatan bagi mereka untuk membahas kembali setelah ada komunikasi, data baru dan saling melakukan kunjungan,” ujar Darmin.

Dalam kunjungan diplomasi selama dua hari ke Belgia, ia mengakui, delegasi CPOPCyangterdiridari Indonesia, Malaysia dan Kolombia, berdebat sengit dengan perwakilan Uni Eropa. Menurut dia, hal itu terjadi karena metodologi dan hipotesa yang digunakan UniEropatentangrisikodan pengaruh buruk Kelapa Sawit ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta dan tanpa adanya analisis dampak. Beberapa poin keberatan diantaranya Kelapa Sawit mempunyai lahan yang jauh lebih kecil dari produk minyak nabati lainnya dengan produktivitas lebih tinggi delapan hingga sepuluh kali lipat. Selain itu, apabila terjadi pemboikotan produk kelapa sawit, maka dapat menyebabkan pembukaan lahan yang lebih masif untuk penanaman produk nabati lainnya, karena permintaan atas produk nabati makin tumbuh pesat Penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi penghitungan juga dilakukan tanpa adanya alasan kuat karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Kelapa Sawit terkini. Dengan kondisi ini, Darmin menilai masih terdapat “gap” yang besar terhadap produk Kelapa Sawit maupun kebijakan pengembangan sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di Uni Eropa. Situasi ini juga diperparah oleh tingginya kampanye hitam, salah satu contohnya terlihat dari biaya kampanyeprodukbebaske-lapa sawit di Italia, yang lima kali lebih besar dan masif, daripada iklan minuman berkarbonasi. “Itu menunjukkan bahwa memang persepsi mengenai Kelapa Sawit itu sudah terbentuk di sana bukan hanya di parlemen tapi juga masyarakatnya,” katanya.

Cnnindonesia | Minggu, 21 April 2019
Investigasi Subsidi Ekspor Biodiesel RI oleh UE Berlanjut

Produk biodiesel berbasis kelapa sawit Indonesia masih disudutkan oleh Uni Eropa (UE). Setelah melarang penggunaan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar nabati (BBN) di Eropa, Uni Eropa sejak tahun lalu juga menuding ekspor biodiesel Indonesia mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan Taningdjaja mengungkapkan, sejak akhir tahun lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah berkonsultasi dengan UE sejak akhir tahun lalu. Tudingan UE muncul setelah mendapatkan petisi dari Dewan Biodiesel Eropa (European Biodiesel Board/EBB) pada awal tahun lalu terkait kecurigaan mengenai pemberian subsidi pemerintah yang mengakibatkan harga ekspor biodiesel Indonesia murah ke Eropa. Selanjutnya, UE mengirimkan kuesioner kepada pemerintah dan seluruh eksportir biodiesel. Sebagai tindak lanjut atas pengisian kuesioner tersebut, sekitar 2 pekan lalu perwakilan UE telah bertemu dengan Kemendag, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta sejumlah eksportir biodiesel untuk melakukan investigasi.

“Mereka minta data-data yang diperlukan dan kami sudah memasukkan semuanya,” ujar Paulus kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/4). Disebutkan Paulus, bentuk ‘subsidi’ yang dipermasalahkan Eropa setidaknya ada 11. Mulai dari dana insentif Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), pabrik yang berada di kawasan industri yang mendapatkan insentif, fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan perusahaan pelat merah di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta penggunaan Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) yang merupakan asuransi dari pemerintah. “Perusahaan yang menggunakan CPO dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) juga dianggap mendapatkan harga murah dari PTPN,” ujarnya. Eksportir berusaha untuk meluruskan pemahaman tersebut melalaui kuesioner yang diisi maupun penggalian informasi selama proses investigasi. Namun, dalam proses investigasi, Paulus menilai UE sengaja melontarkan pertanyaan yang sulit dijawab perusahaan. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada perusahaan eksportir biodiesel antara lain daftar perusahaan pemasok CPO, susunan organisasi perusahaan CPO, hingga struktur harga perusahaan pemasok.

“Di situ kan kami tidak bisa meminta. Misalnya, perusahaan A dapat pasokan CPO dari Astra Agro kemudian perusahaan A menanyakan Astra Agro ‘tolong struktur harga Anda bagaimana? Keuntungan Anda berapa?’ Bisa tidak?” ujarnya. Saat ini, eksportir biodiesel di Indonesia masih menunggu keputusan UE terkait tindak lanjut tudingan tersebut. Jika terbukti ada subsidi, kata Paulus, UE akan membebankan pungutan tambahan (countervailing duties/CVD). Konsekuensinya, harga produk biodiesel Indonesia menjadi lebih mahal. Apabila hal itu terjadi, pelaku usaha di Indonesia berhak mengajukan banding ke pengadilan UE. Di saat yang bersamaan, pemerintah bisa melakukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Sebagai informasi, upaya menghambat ekspor biodisel Indonesia ke Uni Eropa bukan hal baru. Pada 2013 silam, produk biodiesel dari empat perusahaan Indonesia dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BAMD) oleh Uni Eropa sebesar 8,8 hingga 23,3 persen. Pengenaan BADM tersebut berdasarkan laporan EBB yang menuding produsen Indonesia menjual biodiesel dengan harga lebih murah di luar negeri (dumping) pada 2012. Setelah dibawa ke WTO, pengenaan BAMD tersebut dihapus sejak 16 Maret 2018. Namun, kebijakan tersebut telah menggerus ekspor biodiesel Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode 2013-2016 ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa terus merosot dari US$649 juta di 2013 menjadi US$150 juta di 2016.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190421204702-85-388308/investigasi-subsidi-ekspor-biodiesel-ri-oleh-ue-berlanjut

Antara | Minggu, 21 April 2019
Indonesia tidak gentar lawan Eropa soal Biodiesel

Baru satu tahun lalu, Indonesia bisa bernapas lega setelah berhasil memenangkan gugatan terhadap Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) atas tudingan dumping produk biodiesel. Atas putusan tersebut, biodiesel Indonesia bisa kembali masuk ke pasar Eropa dan melakukan ekspor perdananya pada akhir Mei 2018, setelah sempat terhenti selama satu tahun. Hasilnya, realisasi ekspor ke Benua Biru tersebut pada tahun lalu mencapai 900.000 kiloliter (KL). Saat pengusaha biofuel mulai optimistis akan proyeksi ekspor tahun ini dengan kenaikan hingga 15 persen, Eropa kembali menggencarkan strateginya untuk menghambat masuknya bahan bakar nabati Indonesia. Dari kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang diadopsi Komisi Eropa pada 13 Maret 2019, penggunakan bahan baku biofuel yang dianggap berbahaya akan dihentikan secara bertahap mulai 2019 hingga 2023 dan dikurangi menjadi nol pada 2030. Minyak sawit (CPO) yang diproduksi Indonesia sebagai sumber biofuel bahkan diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan karena isu deforestasi.

Sementara itu, minyak kedelai yang membutuhkan luas lahan lebih banyak dari kelapa sawit, justru dinyatakan berisiko rendah. Indonesia pun mengecam diskriminasi sawit Eropa yang dinilai hanya sebuah langkah proteksionisme dan strategi memperluas pasar minyak nabati selain sawit. “Tidak ada keraguan, ini diskriminasi. Dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai kajian ilmiah scientific,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa (20/3). Gugatan pun akan ditempuh melalui WTO jika Parlemen Eropa menerima keputusan terhadap kebijakan turunan dari RED II tersebut. Parlemen Eropa masih memiliki waktu dua bulan untuk meninjau skema tersebut sejak diajukan 13 Maret 2019.

Tuduhan baru dari Eropa

Tak cukup menunggu hingga dua bulan, Eropa kembali berulah dengan melayangkan tuduhan biofuel Indonesia yang diekspor ke UE mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan membeberkan bahwa tim Uni Eropa telah melakukan investigasi terhadap tiga perusahaan biofuel dalam negeri pada pekan lalu. Pengusaha biofuel dianggap mendapat bantuan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sehingga bisa mengekspor ke pasar luar negeri dengan harga murah. “Kita baru menang WTO April tahun lalu, sekarang sudah dituduh subsidi lagi. Mereka gerak cepat karena tahu sawit sedang naik. Kemarin investigasi minggu lalu, kalau nanti dianggap benar subsidi, mereka akan keluarkan aturan. Padahal tidak ada itu,” kata Paulus. Jika terbukti ada subsidi, kata Paulus, UE akan membebankan Countervailing Dutie (CVD) atau pungutan tambahan ke Indonesia. Indonesia pun sudah terbaca akan menempuh gugatan ke WTO. Namun, bukan UE namanya jika tidak memiliki banyak cara. Menurut dia, UE bersikeras akan membuktikan adanya subsidi dengan menyudutkan pelaku usaha lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah tentu tidak bisa dijawab, karena menyangkut internal perusahaan. “Dalam investigasi itu, mereka akan mengajukan pertanyaan aneh-aneh yang jika tidak bisa jawab, kita dianggap tidak ‘cooperate’. Misalnya, kamu dapat CPO darimana. Sebutkan 10 perusahaan yang disuplai. Bagaimana organisasi dan keuangan. Itu kan internal, tidak bisa kamu kasih,” katanya.

Maksimalkan biodiesel dalam negeri

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah pintar dalam menanggapi aksi UE. Ia menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri menjadi strategi paling efektif untuk mengalihkan pasar Eropa. Menurut dia, Indonesia tentu memenangkan gugatan jika harus menempuh ke jalur WTO, namun akan memakan waktu. Selama berjuang dalam pembuktian itu, RI harus menerima risiko untuk menghentikan sementara ekspor biofuel ke Eropa. “Proses ke WTO, butuh waktu lagi, yang kemarin saja dua tahun. UE tahu kita akan berjuang ke WTO, tapi kita harus berpikir dalam waktu tersebut, ekspor pasti akan goyang, tapi pelan-pelan, kita sudah bergeser pasarnya,” kata Kanya. Indonesia tidak perlu khawatir terhadap upaya Eropa yang menghalangi ekspor bahan bakar nabati berbahan dasar sawit ke kawasan negara tersebut. Pasalnya, pasar dalam negeri akan lebih besar menyerap CPO untuk biodiesel. Pemerintah dalam hal ini bisa melakukan intervensi, seperti memaksimalkan penggunaan biodiesel lewat mandatori atau kewajiban campuran bahan bakar nabati sebesar 30 persen (B30). Melalui mandatori B30, pemanfaatan biodiesel dalam negeri ditargetkan mencapai 9 juta KL atau setara dengan 7,8 juta ton CPO.

Implementasi penggunaan biodiesel 30 persen akan dilakukan secara publik pada Januari 2020 setelah uji coba “road test” rampung pada Oktober mendatang. Pemanfaatan B30 sudah dilakukan terlebih dahulu di sektor pembangkit listrik sejak Januari 2016. Sejauh ini dengan mandatori B20, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, yakni 552.000 ton pada Januari 2019 dan 648.000 ton pada Februari 2019. Serapan biodiesel hingga akhir tahun ini ditargetkan sebesar 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton CPO. “Eropa itu jumlah kecil untuk kita. Langsung saja diserap dalam negeri kalau dinaikkan menjadi B30. Itu permainan saja, kalau mau lama ya buka pasar baru, kalau cepat langung dari regulasinya saja dinaikkan,” tambah Kanya. Selain untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekitar 850.000 barel per hari, kebijakan mandatori biodiesel bisa menghemat devisa sekitar 5,5 miliar dolar AS atau setara Rp79,2 triliun dalam setahun. Menurut data Aprobi, tahun 2017 Indonesia berhasil mengurangi emisi dari minyak solar sebesar 15 persen atau setara dengan 6,88 juta ton karbon. Ada pun peta jalan penggunaan biodiesel telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain.
https://www.antaranews.com/berita/838592/indonesia-tidak-gentar-lawan-eropa-soal-biodiesel

Harian Seputar Indonesia | Sabtu, 20 April 2019
Pemerintah Siap Gugat ke WTO

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan berbagai langkah guna menghadapi tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit, khususnya minyak sawit mentah atau crude palmoil (CPO). Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemen-dag) Oke Nurwan mengatakan, pemerintah berencana menyiapkan firma hukum untuk melawan diskriminasi kelapa sawit. Rencana gugatan juga akan disampaikan melalui Organisasi Perdagangan Du-nia(WTO). “Intinya, semua harus dijalankan secara paralel terma- suk menugaskan kami dari Ke-mendaguntuk melaporkan update dari langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menggugat ke WTO, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/4). Meski begitu, pemerintah masih akan tetap menunggu delegated act diterbitkan secara resmi. Saat ini pemerintah tengah melakukan kajian untuk menentukan firma hukum yang akan digandeng. Oke mengatakan sudah ada lima firma hukum, tetapi pemerintah belum memutuskan.

“Belum memilih, baru melakukan konsultasi dengan mereka. Semua firma hukum mempunyai perwakilan di Belgia,” tuturnya. Oke melanjutkan, pemerintah juga sepakat untuk membentuk tim satuan tugas (satgas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk melawan diskriminasi sawit Uni Eropa. “Karena birokrat susah, jadi harus ada kepanitiaan khusus. Akan ada aturan dari Kemenko Perekonomian untuk menetapkan siapa saja,” ungkapnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kanya Lakshmi Sidarta me- ngatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlalu khawatir akan kehilangan pasar Eropa. Pasalnya, jumlah total ekspor produk minyak sawit ke Eropa rata-rata hanya 4,5 juta ton setiap tahunnya. “Pemerintah bisa melakukan intervensi dengan meningkatkan program biodiesel B30 atau B50 untuk alat-alat kendaraan tertentu, sehingga secara total yang hilang ke sana bisa terserap langsung di dalam negeri,” ujarnya. “Memang ada cara lama, yai tu membuka pasar baru. Kalau mau cepat langsung, regulasinya dinaikkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan mengatakan, meski pemerin- tah mendorong peningkatan penyerapan Kelapa Sawit melalui program biodiesel, ekspor sawit tetap dibutuhkan karena adanya permintaan pasar. Paulus menuturkan, Kelapa Sawit tetap dibutuhkan karena harga dan produktivitasnya bersaing dibandingkan vege-tableoils lainnya. “Kita tidak mungkin menghapus perdagangan luar negeri karena sawit tetap dibutuhkan. Namun bagaimana kita menggunakannya di dalam negeri, sehingga ekspornya tidak membanjiri mereka tetapi harga tetap terjaga,” tuturnya. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan Dono Boestami mengatakan, kebijakan mandatori biodiesel B20 telah berhasil meningkatkan harga CPO sejak diterapkan padaSeptem-ber 2018. Pihaknya optimistis target sebesar 6,2 juta kiloliter (kl) pada 2019 bisa tercapai melihat dari serapan domestik yang sudah mencapai 1,2 juta ton dalam dua bulan pertama tahun ini. Dengan penerapan B30 pada tahun depan, penggunaan CPO akan mencapai 9 juta kl, meningkat dari tahun ini yang sebesar 6,2 juta kl. “Kita memerlukan ini karena kalau tidak tercapai harga CPO bisa turun lagi di kisaran USD300-400perton,” ujarnya di sela Pembekalan Journalist Fellowship di Jakarta, Selasa (16/4).

Banjarmasin Post | Jum’at, 19 April 2019
Pengusaha Minta Penerapan B20 Dipercepat

Pengusaha Kelapa Sawit meminta percepatan penggunaan crude Palm Oil (CPO) sebagai campuran tahan bakar. Penggunaan CPO sebagai balian campuran untuk bahan bakar akan meningkatkan penggunaan dalam negeri. “Kami mengharapkan kepada presiden terpilih melakukan percepatan penggunaan CPO dalam negeri khususnya untuk energi,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Mukti Sardjono. Percepatan tersebut bisa dalam penerapan B20. B30. hingga B100 seperti yang Jokowi ungkapkan dalam debat lalu. Selain ttu CPO juga dapat menjadi campuran imtuk blopremlum dan bloavtiir. Selain konsumsi dalam negeri. Mukti juga meminta peningkatan konsumsi dalam negeri. Hal itu dilakukan dengan cara peningkatan ekspor pasar tradisional maupun membuka ekspor ke pasar baru. Pasar tradisional seperti India, Pakistan, Cina dan Bangladesh perlu untuk dipelihara. Selain itu pasar ekspor CPO nontradisional seperti Timur Tengah dan Afrika. Guna mendorong ekspor Infrastruktur penunjang juga diperlukan. Oleh karena Itu Gapki Juga meminta agar pemerintah dari presiden terpilih nanti menggenjot infrastruktur. “Perlu pengembangan Infrastruktur ekspor kelapa sawit, terutama pelabuhan dan transportasi.” terang Mukti. Mukti juga meminta pemerintah melakukan sesuatu pada sisi produksi, la bilang presiden terpilih hams memastikan target peremajaan khususnya perkebunan rakyat dapat terlaksana sehingga dapal meningkalkan produktivitas.