+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Penyesuaian Tarif Tak Ganggu Program B2O

Bisnis Indonesia | Selasa, 27 November 2018

Penyesuaian Tarif Tak Ganggu Program B2O

Pemerintah memastikan kebijakan pemesuaian besaran tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya tidak akan mengganggu program mandatori B20 atau campuran Biodiesel ke balian bakar minyak sebesar 20% dan peremajaan sawit rakwit Darmin Nasution, Ketua Komite Dewan Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyatakan dana perkebunan lebih dari cukup untuk mengelola kedua program itu. “Programnya [B20 dan peremajaan sawit] tetap bisa berjalan normal,” ujarnya. Senin (26/11). Sebagai informasi, hingga semester 1/2018. BPDP Kelapa Sawit berhasil menghimpun dana Rp6,4 triliun. BPDP Kelapa Sawit, kemarin, memutuskan untuk membebaskan pungutan ekspor terhadap seluruh produk CPO dan turunannya jika harga CPO dunia berada di bawah US$500 per ton. Sementara itu apabila harga CPO bergerak pada kisaran US$500- US$549 per ton. pungutan keluar ditetapkan sebesar US$25 per ton untuk produk mentah CPO, produk turunan 1 (US$10 per ton) dan produk turunan 2 (US$5 per ton).

Adapun ketika harga CPO global berada di atas US$549 per ton, pungutan ekspor akan kembali seperti semula seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 114/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Adapun, sebelumnya, berdasarkan PMK No. 114/2015 tarif pungutan ekspor CPO mentah ditetapkan US$50 per ton, produk turunan 1 (US$30 per ton), dan produk turunan 2 (US$20 per ton). Darmin mengatakan penyesuaian tarif diberlakukan karena harga CPO internasional saat ini telah menyentuh US$420 per ton dan memberatkan petani maupun pelaku industri. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menambahkan pemerintah melakukan intervensi agar suplai tidak berlebihan, sekaligus menjamin kepentingan petani maupun industri. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengatakan, kebijakan terbaru pemerintah menciptakan disinsentif bagi industri hilir. Pasalnya, kebijakan itu dinilainya akan membuat para pengusaha memilih mengekspor CPO dalam bentuk mentah.

Bisnis Indonesia | Selasa, 27 November 2018

Apindo Tawarkan Skema Subsidi Silang

Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai bahwa kebijakan pengembangan energi terbarukan di Tanah Air belum menarik bagi investor sehingga perlu ada kebijakan subsidi silang untuk energi hijau. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sammy Hamzah menuai, perlu ada keberpihakan atau subsidi silang pada pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, keberpihakan tersebut diperlukan karena regulasi energi terbarukan yang berlaku saat ini kurang menarik. Salah satunya mengenai pengaturan tarif yang ditentukan berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik setiap wilayah. Dengan aturan ini, pengembangan energi terbarukan di wilayah yang rerata biaya produksi listrik rendah menjadi kurang kompetitif. “Bagi daerah yang BPP rendah tidak bisa kompetisi. Jadi, apa ke depan ada kebijakan-kebijakan tertentu mengenai hal ini? Ini paradoks harga murah dan BPP tinggi. Sifatnya energi terbarukan harus ada subsidi silang,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenge 2019, Senin (26/11). Menanggapi hal ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengarahkan agar pengembang yang tidak bisa menyesuaikan keekonomian proyeknya dengan BPP wilayah, mencari wilayah yang memiliki biaya pokok produksi tinggi.

“Cari wilayah yang BPP tinggi. Misal di NTT itu hampir US$20 sen/kWh, PLTS di situ. PLTM ada yang mau US$6,5 sen per kWh di Jawa Tengah sekitar 1 MW (megawatt). Mustinya ini bisa. Cari wilayah yang affordable. Jangan ngomong arus laut [PLT arus laut] di Pantai Utara Jawa,” katanya. Terkait subsidi silang energi terbarukan, Jonan menilai bahwa hal tersebut merupakan tantangan tersendiri. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum dapat menikmati listrik. Bila subsidi silang ingin diterapkan, rasio elektrifikasi nasional harus dipenuhi 100% terlebih dahulu agar tak menimbulkan kecemburuan sosial. Saat ini, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 98,05% sehingga masih ada sekitar 2% atau setara dengan 5 juta orang yang belum dapat menikmati listrik. Sementara itu, setelah melakukan uji jalan penggunaan Biosolar 20% (B20) selama 6 bulan pada mesin lokomotif, pemerintah menegaskan bahwa bauran Solar dan 20% hah.in bakar nabati dari minyak sawit itu aman untuk kereta api. Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), Kementerian ESDM bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Institut Teknologi Bandung melaksanakan kajian teknis dan uji jalan penggunaan Solar dengan campuran 20% Biodiesel pada lokomotif PT Kereta Api Indonesia. Selain aman untuk mesin kereta api, hasil uji itu menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B20 memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Harian Kontan | Selasa, 27 November 2018

Pencapaian Energi Hijau Masih Mini

Bauran energi baru dan terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik masih rendah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga Oktober tahun ini realisasi pembangkit energi ramah lingkungan masih sekitar 13%. Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan target bauran EBT pada tahun 2025 hanva mencapai 20%

Bisnis Indonesia | Selasa, 27 November 2018

Produsen Mobil Diesel Giat Persiapan

Produsen kendaraan diesel giat melakukan riset untuk menyongsong implementasi standar Euro 4 dengan bahan bakar campuran Biodiesel yang direncanakan terus ditingkatkan bertahap. Sejauh ini dengan standar Euro 2, penerapan bauran Biodiesel 20% (B20) diklaim berjalan mulus. Pemerintah berencana menerapkan standar Euro 4 kendaraan diesel pada 2021, menyusul penerapan pada mesin bensin pada Oktober lalu. Pemerintah juga mendorong peningkatan kandungan Biodiesel dari B20 menjadi B30 pada tahun depan. Tak ayal, pengembangan mesin yang mendukung bahan bakar biosolar menjadi keharusan bagi produsen yang memasarkan kendaraan di Indonesia. Biosolar dengan bauran minyak sawit menjadi bahan bakar khas Indonesia karena menjadi pionir penerapan bauran solar dan minyak sawit. Sales Promotion Director PT HMSI Santiko Wardoyo mengatakan, penerapan B20 yang dilakukan pada awal September sempat menghadapi beberapa kendala karena periode transisi. Namun, pada Oktober sudah tidak ada masalah di lapangan.

“Pada Oktober sudah tidak ada complain lagi, mudah-mudahan lancar kalau enggak bahaya juga karena [sawit] kita oivrproduction” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini. Santiko menuturkan, Hino siap untuk menghadirkan kendaraan yang memenuhi standar emisi Euro 4. Dari sisi bahan bakar dan kesiapan bakar nabati yang sesuai dengan Euro 4, menurutnya, merupakan ranah pemerintah. Dia berharap, pada saat implementasi Euro 4 nanti ketersediaan bahan bakar bisa lebih merata karena kendaraan komersial memiliki mobilitas tinggi. Selain itu, populasi truk juga menyebar di berbagai daerah berkat kehadiran infrastruktur yang mulai tersambung. “Istilahnya kami siapkan fisik, minumnya mana,” tambahnya. GM Sales PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Yohanes Pratama mengatakan, penerapan B20 untuk kendaraan Isuzu berjalan baik. Isuzu telah mengedukasi jaringan bengkel untuk menangani masalah kendaraan yang menggunakan B20, seperti masalah filter dan tangki. Terkait penerapan Euro 4 dan kebijakan B20, Isuzu telah melakukan kajian perihal campuran biosolar sejak 2015. Temuan kala itu banyak bahan bakar biosolar dengan bauran yang tidak merata antara BIO dan B25.

Beberapa sampel bahan bakar itu dikirim ke Jepang untuk dikaji guna pengembangan mesin yang mampu menerima bahan bakar biosolar. “Kami studi di Jepang, di lokal juga kami tes lebih dari 1.000 jam dan tidak ada masalah. Sejauh ini tidak ada masalah, dengan common mil tidak ada masalah.” Sebelumnya, Isuzu menjadi salah satu pabrikan yang telah menyatakan secara resmi siap menerapka Euro 4. Dengan mengusung teknologi common mil, Isuzu mengklaim cocok untuk Euro 4 dan bauran biosolar. Ketua I Cabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan, industri otomotif dapat menerima penerapan B30 jika memenuhi standar Euro 4. “Sepanjang B30-nya comply dengan Euro 4 maka industri otomotif bisa menerima.”

Viva | Selasa, 27 November 2018

Pungutan Ekspor Sawit Disetop Sementara, Darmin: Subsidi BPDP KS Tetap

Pemerintah telah memutuskan untuk meniadakan sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya, akibat harga minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) mengalami penurunan harga mencapai US$420 per ton. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution memastikan, subsidi untuk pengelolaan produk CPO dan turunannya yang dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP KS tidak akan terpengaruh. “Jangan mengkhawatirkan program biodisel (B20), peremajaan sawit rakyat, dananya gimana. Dananya lebih dari cukup, jadi berjalan normal,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Senin, 26 November 2018. Namun, Darmin tidak menyebutkan secara rinci dan detail terkait berapa dana pungutan yang telah dikumpulkan BPDP KS hingga saat ini. Berdasarkan data BPDP KS terakhir di Semester I 2018, telah mengumpulkan dana pungutan mencapai Rp6,4 triliun. Terkait penyaluran dana peremajaan sawit kepada 5.384 pekebun untuk luasan lahan 12.063 hektare, pada periode itu telah tersalurkan senilai lebih dari Rp288 miliar.

Sedangkan, penyaluran dana secara keseluruhan pada periode tersebut mencapai Rp4,4 triliun. Dana itu untuk pembayaran selisih biodiesel, pengembangan sumber daya manusia, untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, untuk promosi perkebunan kelapa sawit.Hal itu juga ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Menurut dia, kecukupan dana tersebut tercipta akibat harga panen yang masih baik ditambah simpanan pungutan di BPDP KS yang masih besar. Sehingga, pemotongan tarif pungutan bisa tidak berdampak terhadap program subsidi BPDP KS. “Yang kita concern adalah pendanaan tata PSR (perkebunan sawit rakyat). Kedua program replanting karena dana sawit begitu besar dengan harga fame yang ada sekarang untuk program biodiesel itu masih signifikan, setelah itu merespons keadaan yang darurat (anjloknya harga CPO) yang kita hadapi saat ini,” ujarnya.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1097864-pungutan-ekspor-sawit-disetop-sementara-darmin-subsidi-bpdp-ks-tetap

Republika | Selasa, 27 November 2018

PE Sawit Digratiskan, Pemerintah: Program B20 Tetap Jalan

Pemerintah memastikan program wajib biodiesel 20 persen (B20) tetap akan berjalan normal meski pungutan untuk ekspor produk kelapa sawit telah dinolkan. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk membebaskan pungutan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) tersebut. “Untuk B20, harga CPO (minyak kelapa sawit) yang menurun dan lebih rendah dari solar akan membuat dengan sendirinya tidak dibutuhkan dana dari BPDP KS untuk insentif,” kata Rida di Jakarta, Senin (26/11). Meski begitu, Pemerintah berkomitmen akan terus berupaya untuk memperbaiki harga jual CPO di dunia. Rida menyebut, salah satu penyebab harga CPO turun adalah suplainya yang melimpah. Sehingga, jalan keluar untuk memperbaiki harga adalah dengan meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri. Khusus untuk implementasi B20, Rida menyebut akan terjadi peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel atau Fatty Acid Methyl Esthers (FAME) sebesar 3 juta kilo liter pada tahun depan. Sehingga, konsumsi FAME dalam negeri pada 2019 bisa mencapai 6,2 juta kilo liter.

“Kami yakin peningkatan konsumsi ini akan membantu harga CPO dan sawit kita,” kata Rida. Senada dengan Rida, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga memastikan program pemerintah yang didanai lewat BPDP KS akan tetap berjalan. Selain B20, BPDP KS juga mendanai program peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. “Dananya lebih dari cukup, jadi tetap berjalan normal,” tegas Darmin. Terkait dengan implementasi pembebasan pungutan BPDP KS, Darmin mengatakan, kebijakan tersebut akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/11/26/pistgn383-pe-sawit-digratiskan-pemerintah-program-b20-tetap-jalan

Republika | Selasa, 27 November 2018

PTPN X Manfaatkan Limbah Tebu untuk Pupuk Cair

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memanfaatkan limbah bioetanol untuk diolah menjadi produk pupuk cair yang mampu menyuburkan tanah serta tanaman tebu. Pupuk cair ini bisa digunakan sebagai pengganti pupuk bersubsidi yang kini kuotanya dikurangi oleh pemerintah. “Kebetulan ada salah satu anak perusahaan yang memproduksi bioetanol, limbahnya kami kelola dan ini bisa menyuburkan tanaman dan juga memperbaiki struktur tanah,” kata Kepala Bidang Sekretaris Perusahaan dan PKBL PTPN X Soekamto Partowidjojo di Kediri, Jawa Timur, Senin (26/11). Soekamto mengungkapkan produksi bioetanol sudah dilakukan sekitar 100 ribu liter. Untuk sementara, bioetanol diekspor ke berbagai negara namun untuk limbah diolah sendiri menjadi pupuk cair. Pemanfaatan pupuk tersebut untuk para petani tebu di wilayah PTPN X. Dia menyebut, jumlah tebu yang tergiling pada musim giling 2018 ini relatif turun ketimbang tahun sebelumnya yakni ada sekitar 4,1 juta tebu dengan rendemen antara 8,14 dengan jumlah gula yang dihasilkan hingga 340 ribu ton. Selain faktor cuaca, pengelolaan tanah juga menjadi perhatian tersendiri bagi perusahaan.

Ia mengungkapkan perusahaan terus berupaya untuk memberikan fasilitas pada petani, sehingga mendorong mereka bersemangat agar produksi juga lebih ditingkatkan. Salah satu yang dilakukan dengan gencar sosialisasi pemanfaatan kompos. Pupuk dengan bahan baku dari alam ini bermanfaat untuk kesuburan tubuh. Terlebih lagi, saat ini pemerintah mengurangi alokasi pupuk bersubsidi untuk tanaman tebu. “Jumlah pupuk bersubsidi berkurang dan ini akan berdampak pada minat petani (tanam tebu) menjadi turun, karena penghasilan kurang dibandingkan dengan tanaman lain. Selain itu, karena pupuk subsidi sulit, makanya teman-teman petani alihkan pupuk yang lebih murah, sehingga kualitas turun. Ini yang kami khawatirkan,” kata dia. Ia juga mengungkapkan solusi lain untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan tidak melakukan pembakaran daun tebu setelah panen. Jika hal ini dilakukan justru berdampak negatif yakni menyebabkan polusi udara hingga mengurangi kesuburan tanah, sehingga dianjurkan diberi cairan khusus guna mempercepat pelapukan daun. “Kami ajak petani untuk meningkatkan bahan organik dengan tidak bakar daun tebu setelah ditebang tapi diupayakan daun sisa tebu yang ditebang dikelola dengan cara disemprot dengan pupuk dicampur air sehingga dekomposisi pelapukan lebih cepat, tanah tetap subur,” kata dia. Sementara itu tingkat kesuburan tanah untuk tanaman tebu bisa dilakukan dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan tanah. Lahan tanaman tebu bisa terus produktif dan produktivitasnya juga baik, sehingga tingkat kesejahteraan petani tebu juga menjadi lebih baik.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/26/pit6fn368-ptpn-x-manfaatkan-limbah-tebu-untuk-pupuk-cair

Antaranews | Senin, 26 November 2018

Pungutan ekspor dibebaskan, Darmin tegaskan program B20 tetap berjalan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tetap berjalan normal, meski pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif pungutan ekspor hingga nol dolar AS per ton. “Jangan khawatir, program B20, peremajaan sawit dan sebagainya tetap berjalan normal, karena dananya masih lebih dari cukup,” katanya usai rapat koordinasi penetapan pungutan BPDP-KS di Jakarta, Senin. Darmin menjelaskan keputusan untuk menurunkan tarif pungutan hingga nol dolar AS per ton karena harga CPO saat ini anjlok hingga berada pada kisaran 420 dolar AS per ton dibandingkan 530 dolar AS per ton pada minggu lalu. “Yang turun bukan hanya CPO, karet, coal (batu bara) dan crude oil (minyak mentah) juga. Tapi ini memang ini tidak ada yang bisa memprediksi, karena sebulan lalu, tidak seperti ini,” ujar Darmin. Saat ini, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh BPDP-KS adalah 50 dolar AS per ton untuk CPO, 30 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.

Tarif pungutan tersebut dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan sawit yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan sawit serta eksportir atas komoditas perkebunan sawit atau produk turunannya. Namun, Darmin memastikan pengenaan tarif nol dolar AS per ton ini berlaku untuk sementara, hingga harga CPO di pasar internasional kembali merangkak naik. Untuk itu, apabila harga CPO telah mencapai angka 500 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan lima dolar AS per ton untuk produk turunan kedua. Sedangkan, apabila harga CPO mencapai angka diatas 549 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan kembali normal sesuai tarif pungutan awal yaitu 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama, dan 20 dolar untuk produk turunan kedua. Darmin menambahkan kebijakan penyesuaian tarif pungutan BPDP-KS ini akan segera berlaku setelah adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang baru pada pekan depan. “Saya sudah sepakat dengan Menteri Keuangan. Dia akan menandatangani kebijakan ini sepulang dari (pertemuan G20) Argentina. Tentu saja kebijakan ini akan mulai berlaku sejak PMK-nya keluar,” ujar Darmin. Selama ini, BPDP-KS menggunakan dana pungutan atas ekspor kelapa sawit, CPO serta turunannya untuk mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, kegiatan riset dan pengembangan serta sumber daya manusia dan kegiatan promosi. Dalam kesempatan tersebut, rapat koordinasi juga menyepakati perlunya penguatan pengumpulan data dari semua perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar kelapa sawit sebagai bentuk tata kelola perkebunan Indonesia. Pendataan ini akan dilakukan bersamaan dengan Program Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Program Moratorium Kelapa Sawit.

https://www.antaranews.com/berita/771864/pungutan-ekspor-dibebaskan-darmin-tegaskan-program-b20-tetap-berjalan

Cnnidnonesia | Senin, 26 November 2018

Pungutan Sawit Dinolkan, Menko Darmin Jamin Program B20 Aman

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjamin implementasi program solar campuran biodiesel 20 persen atau B20 tetap berjalan meski pemerintah memutuskan untuk menghapus sementara pungutan ekspor produk minyak sawit. Pungutan yang dimaksud dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) guna mendorong program hilirisasi industri tersebut. Pungutan tersebut, antara lain digunakan untuk subsidi selisih harga sawit dan peremajaan tanaman sawit. Adapun penghapusan sementara pungutan dilakukan menimbang anjloknya harga minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) global. “Kami ingin menekankan jangan ada yang khawatir nanti program lain seperti B20, peremajaan sawit, bagaimana pendanannya. Dananya lebih dari cukup, sehingga program itu akan berjalan,” tegas Darmin di kantornya, Senin (26/11). Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Rida Mulyana menyatakan turunnya harga CPO sebenbarnya memberikan angin segar bagi program B20. Jika harga CPO lebih rendah dari solar, BPDP KS tidak perlu memberikan insentif Fatty Acid Methyl Ester (FAME) kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN).

“Kalau harga CPO turun dan lebih rendah dari Solar dengan sendirinya malah tidak ada dana yang diperlukan dari BPDP untuk digunakan insentif jadi tetap aman,” jelas Rida. Pemerintah memutuskan untuk menghapus sementara pungutan bagi produk minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo) dan seluruh turunnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2018, besaran pungutan ekspor sawit terbagi menjadi US$50 per ton untuk CPO, US$30 untuk produk turunan pertama dari CPO, dan US$20 untuk turunan kedua. “Nah itu yang sekarang kami nol-kan (US$0),” terang Menko Darmin. Darmi menyebut, jika harga membaik menjadi US$500 ton, maka pungutan akan dinaikkan menjadi US$25 per ton untuk CPO, US$10 untuk produk turunan pertama dari CPO, dan US$5 untuk turunan kedua. Lalu jika harga sudah kembali menyentuh US$550 per ton, maka aturan pungutan kembali seperti semula.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181126193939-92-349409/pungutan-sawit-dinolkan-menko-darmin-jamin-program-b20-aman