+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Perang Harga CPO?

Harian Kontan | Selasa, 14 Januari 2020

Perang Harga CPO?

Mahathir Mohamad kembali membuat India murka. Pangkalnya: Perdana Menteri Malaysia ini mengkritik Undang-Undang Kewarganegaraan India yang baru. Sebelumnya, Mahathir melayangkan kritik atas tindakan negeri Gangga di Kashmir. Akibatnya, importir minyak Kelapa Sawit (CPO) India menghentikan semua pembelian dari Malaysia mulai pekan ini, setelah Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi secara pribadi memperingatkan mereka untuk menghindari produk tersebut dari negeri jiran. Sumber Reuters di industri CPO dan Pemerintahan Modi mengungkapkan, peringatan tersebut Pemerintah India keluarkan pekan lalu. Di sela-sela KTT Kuala Lumpur 2019 pada pertengahan Desember lalu, Mahathir mengecam Undang-Undang Kewarganegaraan India, yang dia nilai sebagai diskriminasi terhadap umat Muslim dan memicu unjuk rasa di seluruh negeri. Sebelumnya, Mahathir mengkritik tindakan India di Kashmir saat berbicara di Majelis Umum PBB pada September tahun lalu. Ketika itu, kritik tersebut membuat asosiasi minyak nabati India menyerukan boikot CPO asal Malaysia.

Hanya, langkah India.menyetop pembelian CPO dari Malaysia bakal menguntungkan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Apalagi, mengutip Reuters, ternyata penyuling dan pedagang CPO India telah mengalihkan hampir semua pembelian ke Indonesia, meskipun harus membayar lebih mahal US$ 10 per ton dari harga CPO Malaysia. Harga CPO Malaysia untuk pengiriman Februari 2020 ada di level US$ 800 per ton, lebih murah daii Indonesia US$ 810. Kalau boikot India sebagai pembeli CPO terbesar di dunia berlangsung lama, Indonesia tentu semakin diuntungkan di tengah aksi Uni Eropa yang melakukan diskriminasi dan pembatasan akses pasar minyak sawit juga biofuel Indonesia. Tapi jelas, Malaysia tidak berdiam diri. Bukan tidak mungkin negeri jiran kembali mengeluarkan jurus yang sama saat seruan boikot dari India menggema Oktober lalu. Ju-rusnya: mereka memberi diskon harga. Harga CPO Malaysia yang sudah lebih murah dari Indonesia jadi semakin murah lagi. Maklum, cara ini jitu, kala itu India kembali membeli CPO Malaysia. Kalau sudah begini, perang harga berpeluang pecah. Harga CPO yang sedang dalam tren mendaki berpotensi turun. Sebab, Indonesia mau tidak mau akan ikutan memberikan potongan harga biar India tetap membeli minyak sawit kita.

Media Indonesia | Selasa, 14 Januari 2020
Indonesia Berkontribusi di Energi Terbarukan

Indonesia memiliki peran signifikan dalam penggunaan energi terbarukan di masa depan. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato di forum Abu Dhabi Sustainability Week di Abu Dhabi National Exhibition Center, Uni Emirat Arab (UEA), kemarin. “Sebagai produsen nikel terbesar, Indonesia berkontribusi khususnya di bidang penyimpanan energi. Jadi, dalam 10 tahun mendatang, setiap kali melihat ponsel pintar, Anda sedang membawa bagian kecil dari Indonesia. Itu mengingatkan Anda pada bagian kecil mineral Indonesia,” kata Jokowi. Selain ponsel, lanjut Presiden, baterai ion litium juga diperlukan sebagai salah satu komponen kelistrikan dalam industri mobil listrik. “Kami mengundang Anda membangun industri di dalam negeri, memproduksi komponen baterai sebagai perpanjangan dari produksi nikel kami.” Jokowi melanjutkan Indonesia juga berperan penting dalam pembentukan energi terbarukan masa depan lewat pengembangan B20 dan B30. Apalagi Indonesia merupakan negara produsen minyak Kelapa Sawit terbesar di dunia.

“Tahun lalu kami mengimplementasikan program B20. Seluruh produk bahan bakar diesel kita harus mengandung minimal 20% minyak Kelapa Sawit biodiesel. Kebijakan ini menghemat anggaran impor bahan bakar sebesar US$3,4 miliar dan mengurangi 8,9 miliar ton emisi karbon dioksida,” ujar Jokowi. Dalam kunjungan kenegaraan ke UEA, Jokowi dan Putra Mahkota Mohamed bin Zayed turut menyaksikan pertukaran 16 perjanjian kerja sama Indonesia-UEA. Perjanjian kerja sama tersebut terdiri atas lima perjanjian di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan teror- isme. Selain itu, 11 perjanjian bisnis, antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset, dengan estimasi total nilai investasi US$22,89 miliar atau sekitar Rp314,9 triliun. “Islam di Indonesia menjadi contoh Islam yang damai. Islam tidak pernah mengajarkan teror dan selalu mengedepankan kedamaian,” ungkap Mohamed. Direktur Deregulasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Yuliot, menilai realisasi investasi UEA terus meningkat. Sejak 2015 hingga kuartal III 2019, jumlahnya mencapai US$239,03 juta atau sekitar Rp3,2 triliun.

Investor Daily Indonesia | Selasa, 14 Januari 2020
Hilirisasi CPO Jadi B30 Sejahterakan Petani

Ketua Komisi II DPRD Sambas, Kalimantan Barat, Hapsak Setiawan menilai kebijakan pemerintah yang gencar melakukan hilirisasi minyak sawit mentah (CPO) menjadi B30 akan mendongkrak kesejahteraan petani. “Terima kasih kepada Presiden. Petani Kelapa Sawit sangat menikmati hasil perjuangan pemerintah untuk program hilir- isasi CPO menjadi B30. Belum pernah harga Tandan Buah Segara atau TBS setinggi seperti ini,” ujar dia di Sambas, kemarin. Dia menambahkan dengan adanya B30 maka penyerapan CPO di dalam negeri semakin maksimal sehingga tidak lagi bergantung pada pasar internasional. “Semoga Program B30 ini terus dimaksimalkan dan bahkan menjadi B40 atau seterusnya sehingga petani sawit semakin sejahtera atau persoalan harga tidak menjadi keluhan,” jelas dia seperti dilansir Antara. Pada sisi lain, ia berharap juga ada perbaikan tata kelola perkebunan Kelapa Sawit terutama untuk kewajiban perusahaan pemenuhan plasma untuk masyarakat sebanyak 20 persen dari total areal perkebunan. “Saat ini masih banyak perusahaan yang membandel atau tidak memberikan plasma kepada masyarakat. Jadi kita harap ditertibkan perusahaan yang membandel ini,” kata dia.

Lanjut dia, tidak kalah penting yang harus diselesaikan soal perkebunan sawit yakni permasalahan tumpang tindih lahan sehingga hak – hak petani tidak direbut oleh perusahaan. “Hak rakyat tidak boleh direbut oleh perusahaan agar rakyat Indonesia benar-benar bisa sejahtera,” jelas dia. Saat ini di Sambas, harga TBS di tingkat petani sudah di atas Rp 1.000 per kilogram. Harga saat ini menjadi angin segar bagi petani karena pendapatan petani menjadi meningkat dan daya beli semakin baik. Permasalahan program kepedulian sosial atau CSRperusahaan, juga perlu dibuat regulasi yang mengikat dan pemberian sangsi untuk perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban nya. “Belum lagi soal banyak infrastruktur daerah perkebunan sawit hancur karena perusahaan tidak memberikan CSR mereka. Sehingga petani tidak bisa mengeluarkan hasil panen mereka,” kata dia.

Kabar Bisnis | Selasa, 14 Januari 2020
Ekspor biodiesel ke UE kena embargo, produksi B30 digenjot

Produksi biodisel di tahun 2020 ini bakal mengalami peningkatan signifikan seiring program pencampuran biodisel 30% ke solar (B30). Hal ini sekaligus menjawab dari kelebihan pasokan akibat hambatan perdagangan yang dilakukan Uni Eropa (UE). Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EBTKE ESDM) Andiah Feby Misna mengungkapkan setiap tahun sebenarnya porsi ekspor biodiesel terus meningkat.Namun dengan adanya program B20 hingga sekarang B30 maka porsi ekspor dikurangi dan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dta Ditjen EBTKE, porsi ekspor biodiesel pada 2017 mencapai 187.000 kiloliter (KL), meningkat tajam pada 2018 menjadi 1,8 juta KL. Pada 2019, ekspor turun menjadi 1,3 juta KL. Menurut Feby untuk 2020 kemampuan produksi biodiesel nasional mencapai 10 juta KL, sebanyak 9,6 juta KL diproyeksi akan terserap untuk kebutuhan dalam negeri dengan adanya program B30. Sisanya baru akan diekspor“Kapasitas produksi hanya kisaran 10 juta KL. Kalau serapan di dalam sudah full otomatis ekspor turun. Jadi peluang ekspor pasti rendah,” kata Feby di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Feby menambahkan pada dasarnya produksi biodiesel tahun ini ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri. Untuk ekspor tahun ini biodiesel Indonesia memiliki potensi pasar baru selain dari Eropa yang menyatakan akan mengurangi impor biodiesel asal indonesia. Selain itu, pemasaran sisa produksi biodiesel juga baru intensif dilakukan pada akhir tahun nanti. “Karena industrinya harus memenuhi dalam negeri dulu. Mungkin di akhir-akhir nanti baru bisa ekspor, kalau memang ada kelebihan produksi dan demand di dalam negeri tidak naik,” terangnya. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan biodiesel ke dalam negeri. Selain untuk mengatasi pelarangan biodiesel di Eropa yang menjadi konsumen utama, pemanfaatan biodiesel juga menjadi solusi dalam penghematan devisa negara. Jika tahun ini ditargetkan produksi 10 juta KL, maka tahun lalu realisasinya mencapai 8,37 juta KL, padahal targetnya 7,37 juta KL. Pada 2018, produksi 6,16 juta KL meningkat pesat dibanding produksi 2017 sebesar 3,41 juta KL. Tahun 2019 lalu pemanfaatan biodiesel sebesar 6,26 juta KL setara penghematan devisa sekitar US$ 3,35 miliar atau sekitar Rp 48,19 triliun.
https://www.kabarbisnis.com/read/2896904/ekspor-biodiesel-ke-ue-kena-embargo-produksi-b30-digenjot

CNBC Indonesia | Senin, 13 Januari 2020
Gara-gara B30, Ekspor Biodiesel RI Bakal Turun Tahun Ini

Penerapan biodiesel (B30) sejak akhir tahun 2019 diperkirakan akan berdampak pada penurunan ekspor biodiesel atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) di tahun 2020. Tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi FAME 10 juta kilo liter, dengan target serapan dalam negeri 9,6 juta kilo liter.Artinya, sisa dari produksi yang kemungkinan akan diekspor hanya sebesar 400 ribu kilo liter. “Kalau 9,6 juta kilo liter target pemakaian dalam negeri. Target produksi = pemakaian dalam negeri + ekspor,” ungkap Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Andriah Feby Misnah saat dihubungi, Senin, (13/01/2020). Feby menerangkan meski 2020 diproyeksikan menurun, namun di tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah ekspor. Tahun 2017 ekspor FAME sebanyak 187 ribu kilo liter. Tahun 2018 meningkat menjadi 1,8 juta kilo liter. Dan tahun 2019 sampai dengan November ekspor mencapai 1,3 juta kilo liter. “Tahun 2019 karena serapan dalam negeri juga meningkat, ekspornya agak turun. Di tahun 2018 meningkat. Kapasitas produksi kita hanya kisaran 10 juta kilo liter (tahun 2020) kalau serapan di dalam sudah full otomatis ekspornya turun,” terangnya.

Menurut Feby serapan dalam negeri meningkat setelah penerapan B30, sebesar 3 juta kilo liter, sehingga peluang ekspornya semakin rendah. Sayangnya Feby belum bisa memastikan negara mana yang akan mengimpor FAME dari Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan, industri harus memenuhi kebutuhan di dalam negeri dahulu. Sehingga kemungkinan ekspor dilakukan di akhir- akhir tahun jika ada kelebihan produksi dan demand dalam negeri tidak naik. “Tahun 2020 negaranya mana kita belum tahu. China banyak, ekspor biodiesel kita meningkat kok, hanya bukan ke Eropa,” paparnya. Sebagai informasi pemanfaatan biodiesel dalam negeri tahun 2019 sebesar 6,26 juta kilo liter, setara dengan penghematan devisa sebesar US$ 3,35 miliar atau Rp 48,19 triliun. B30 baru saja diimplementasikan, namun Kementerian ESDM akan segera melakukan uji teknis program biodiesel B40. Kepala Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan untuk uji teknis sedang dipersiapkan bersama dengan stakeholder. Di antaranya PT Pertamina (Persero), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), asosiasi kapal, asosiasi alat berat, dan lainnya. “Uji jalan dua minggu dari sekarang,” ungkapnya di Kementerian ESDM, Kamis, (9/01/2020). Menurut Dadan uji jalan dilakukan sampai April 2020 mendatang setelah uji lab, sehingga hasilnya bisa dilihat pada Juli atau Agustus 2020. Program biodiesel adalah langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor minyak, demi memperbaiki defisit neraca perdangangan khususnya di sektor energi. “Target di Juli-Agustus sampai road tes,” imbuhnya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200113112139-4-129524/gara-gara-b30-ekspor-biodiesel-ri-bakal-turun-tahun-ini

CNBC Indonesia | Senin, 13 Januari 2020
Diserap B30, Pengusaha Sawit Pede Tak Ekspor CPO Lagi

Pengusaha kelapa sawit sepakat dengan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengekspor minyak sawit mentah, karena kebutuhan dalam negeri yang jauh lebih besar. Terutama dengan ketentuan B30, yang bisa meningkatkan permintaan crude palm oil (CPO) sebanyak 5-6 juta ton. “Bahwa sebaiknya kita tidak ekspor bahan mentah saya setuju, kebutuhan dalam negeri jauh lebih besar. Pemerintah semakin serius, menjadikan CPO sebagai alternatif energi. Penerapan biodiesel bertumbuh setelah B30 sehingga kebutuhan meningkat,” kata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta kepada CNBC Indonesia dalam Power Lunch, Senin (13/01/2020). Selama ini pengusaha masih lebih suka mengekspor CPO karena tingginya permintaan dan harga ekspor yang lebih menarik ketimbang domestik. Selain itu jumlah produksi dalam negeri pun selama ini melebihi kebutuhan CPO per tahunnya dan tingginya permintaan di pasar global. Meski demikian, ke depannya pengusaha sawit berkomitmen untuk tidak mengekspor minyak sawit mentah. Ke depannya produksi CPO kan sebagian besar sudah diolah yang belum diolah diharapkan ga diekspor. Kalau kebutuhan dalam negeri lebih besar kenapa engga,” katanya.

Selama ini jika CPO hanya untuk kebutuhan pangan, permintaan hanya sekitar 9 juta ton. Sementara dengan kebijakan B30, permintaan meningkat 5-6 juta ton, dan akan semakin meningkat jika mencapai B50. Kalau pengusaha menjual CPO tidak harus dalam negeri. Faktornya tentu harga, kalau ada return yang lebih baik itu jadi daya tarik. Tapi kalau dalam negeri lebih bagus itu jadi daya tarik,” ujar Lakshmi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil) dihentikan dan membuat industri hulu yang bisa menyerap produksi CPO nasional. Jokowi mengatakan Indonesia punya sumber daya sawit yang besar dan bisa membantu untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Kalau tidak kita akan terus dimain-mainkan oleh negara lain. Uni Eropa mengeluarkan isu lingkungan untuk menyerang sawit kita,” kata Jokowi, dalam HUT 47 dan Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Jokowi memaparkan Indonesia memiliki 13 juta hektare luas lahan perkebunan sawit. Jumlah produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun, yang merupakan jumlah produksi terbesar di dunia.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200113151226-4-129603/diserap-b30-pengusaha-sawit-pede-tak-ekspor-cpo-lagi