+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Perluasan Program B20 Pertamina Baru 63 Persen

Koran Tempo | Senin, 8 Oktober 2018

Perluasan Program B20 Pertamina Baru 63 Persen

JAKARTA – Program perluasan mandatori penggunaan bahan bakar Biodiesel 20 persen (B20) yang dimulai sejak awal bulan lalu masih belum berjalan optimal. Realisasi program di salah satu badan usaha yang mendapat penugasan terbesar PT Pertamina (Persero) selama 30 hari pertama pelaksanaan masih di kisaran 60 persen. “Hingga akhir September 2018, baru sekitar 63 persen atau 224,6 ribu kiloliter (KL) pasokan fatty acid methyl ester (FAME) yang masuk ke kantong-kantong minyak Pertamina di seluruh Indonesia,” ujar juru bicara Pertamina, Adiatma Sardjito, ketika dihubungi, kemarin. Adiatma mengatakan implementasi belum sempurna lantaran masih ada hambatan distribusi pasokan FAME di sejumlah tempat, khususnya wilayah Indonesia tengah dan timur, seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Distribusi FAME menjadi syarat penting bagi tempat bahan bakar minyak (TBBM) yang dimiliki Pertamina untuk mengelola solar menjadi B20. Perseroan, kata dia, siap menunggu berbagai arahan dan penugasan pemerintah agar kebijakan ini lancar dalam waktu dekat.

Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan urusan logistik memang jadi masalah utama. Ia menyebutkan empat kendala yang kerap ditemui adalah ihwal administrasi, angkutan, pelabuhan, dan masalah storage di TBBM-nya sendiri. Masalah ini biasa ia temui di TBBM kecil. “Misalkan, volume yang ada di TBBM itu kecil, padahal kapal yang dipakai besar. Kadang tak sesuai dengan standarnya, mereka storage-nya tidak cukup,” kata Paulus. Meski begitu, proses distribusi ini masih terus berjalan dan masing-masing mulai menemukan solusi untuk tiap masalahnya. Ia yakin, dalam waktu beberapa minggu, semua TBBM dipastikan mendapat suplai FAME. “Targetnya dalam waktu dekat bisa terpenuhi semua. Sebelum akhir bulan ini, semua bisa selesailah,” kata Paulus. Masalah-masalah ini dinilai Paulus wajar saja terjadi karena penerapan B20 bagi non-PSO baru saja bergulir. Sebelum program ini dijalankan, pemasok FAME hanya perlu mendistribusikan minyak sawit itu ke sekitar 60 TBBM. Sedangkan sekarang mencapai lebih dari 110 TBBM.

Pemerintah menyatakan bakal melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ditarget bisa menghemat penggunaan devisa sampai US$ 2 miliar hingga akhir tahun ini. Impor bahan bakar minyak menjadi salah satu pos impor yang menggunakan devisa terbesar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program mandatori bahan bakar Biodiesel 20 persen (B20) akan dievaluasi. Menurut dia, masih ada peningkatan impor BBM hingga pekan terakhir bulan lalu. Kementerian Koordinator Perekonomian pun terus menggelar rapat koordinasi kebij akan ini hingga 2-3 kali sepekan.

Majalah Tempo | Senin, 8 Oktober 2018

Jalur Tepat Kebijakan B20

Pencampuran Biodiesel dengan bahan bakar fosil mampu menghemat konsumsi bahan bakar fosil yang serba terbatas. Untuk mendorong penggunaan biodiesel, lahir kebijakan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perpres tersebut menyebutkan, sejak 1 September 2018, bahan bakar campuran 80 persen solar dan 20 persen Biodiesel berlaku bagi seluruh pengguna bahan bakar solar, baik yang disubsidi (public service obligation/PSO) maupun non-PSO. Artinya, bila berjalan lancar, semua SPBU tidak menyediakan lagi solar murni tetapi menjadi biosolar. Semua kendaraan dan alat bermesin diesel terkena kewajiban ini. Sebulan pasca penerapan kebijakan B20, tentu masih ada kendala dan hambatan dalam distribusi B20. Apalagi area wilayah Indonesia yang memang sangat luas, dan kesulitan teknis menjangkau daerah terpencil. Durasi perjalanan ke wilayah yang jauh sulit diprediksi, terutama bila melalui laut, keterbatasan jumlah kapal pengangkut, sarana dan fasilitas terminal BBM yang sulit terjangkau hingga antrian sandar dan bongkar muat. Khusus untuk angkutan laut, penyediaan kapal tidak bisa dilakukan dalam satu-dua hari. Pengadaan kapal bisa memakan waktu hingga 14 hari.

Meski demikian, penyaluran FAME {Fatty Acid Methyl Ester) atau Biodiesel yang terbuat dari sawit dan menjadi campuran solar terus diupayakan semaksimal mungkin. Catatan Pertamina per 25 September 2018, pasokan FAME ke terminal bahan bakar minyak sudah mencapai 224.607 kiloliter atau sekitar 62 persen dari target. Kendala distribusi yang terjadi terus dikoordinasikan oleh pelbagai pihak terkait agar bisa diselesaikan sehingga distribusi FAME makin luas hingga pelosok Indonesia. Kendala lain, BU BBM (Badan Usaha Bahan Bakar Minyak) tidak memiliki fasilitas blending sehingga FAME yang sudah dikirim BU BBN (Badan Usaha Bahan Bakar Nabati) tidak bisa dicampur. Selain itu, masih ada pengguna yang tidak mau memakai B20. Di sisi lain, ada juga pengguna yang tidak mendapat suplai B20. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berupaya mengatasi kendala ini, agar Perpres tersebut berjalan maksimal. Salah satunya dengan menyalurkan dana insentif biodisesel.

“Kami siap mendukung program B20 dengan menyalurkan dana insentif biodiesel. Ketersediaan dana bukan jadi masalah,” kata Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami. BPDPKS lahir karena Undang-Undang untuk menghimpun dana ekspor minyak sawit mentah, mengelola, dan menyalurkannya untuk berbagai hal termasuk dalam pengembangan biodiesel. Hingga semester I 2018, BPDPKS berhasil menghimpun dana Rp.6,4 triliun dari pungutan ekspor minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil). Dari angka tersebut, BPDPKS tercatat telah menyalurkan dana insentif Biodiesel sebesar Rp.3,57 triliun hingga Juni 2018. Selain sebagai insentif biodiesel, BPDPKS memanfaatkan dana tersebut untuk program peremajaan lahan sawit (replanting), pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, hingga promosi di dalam dan luar negeri.

BPDPKS juga ikut memberikan edukasi ke masyarakat melalui layanan call centre 14036. Layanan ini menyediakan informasi mengenai pemanfaatan Biodiesel dalam program B20. Masyarakat juga dapat mengakses situs resmi BPDPKS di laman http//www.bpdp . or.id untuk mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai B20. Di lapangan, pemerintah juga memantau dan mengontrol Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang belum menyediakan B20. Bila SPBU tidak menyediakan B20 karena tidak mematuhi kebijakan maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan BU BBN tidak dapat memberikan suplai FAME ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp 6.000 perliter. Menurut Dono Boestami, sejauh ini belum ada BU BBM dan BU BBN yang dikenai sanksi. “Dengan segala upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan, ketergantungan pada konsumsi bahan bakar tak terbarukan bisa makin berkurang,” kata Dono.

Harian Kontan | Senin, 8 Oktober 2018

Program B20 Belum Dorong Harga Kelapa Sawit Petani

HARGA Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani cenderung stagnan belakangan ini. Program perluasan Biodiesel 20% (B20) belum ampuh mengangkat harga TBS di petani. Bahkan kini harga TBS di Indonesia masih lebih murah dibandingkan di Malaysia. Mansuetus Darto, Ketua Umum Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS) menjelaskan, saat ini harga TBS sawit di tingkat petani sekitar Rp 1.385 per kilogram (kg). Sebagai perbandingan, harga TBS di Malaysia sebesar RM 435 atau sekitar Rp 1.595 per kilogram (kg). Harga tersebut berlaku di area Kalimantan Timur dan untuk sawit dengan umur tanaman lebih dari 10 tahun, dan relatif tidak bergerak dalam beberapa bulan ini. “Harga sawit tidak banyak berubah walau ada banyak sentimen positif. Misalnya adalah kebijakan mandatori perluasan Biodiesel 20% dan besarnya kebutuhan dunia,” jelas Mansuetus, Jumat (5/10). Harga TBS di tingkat petani biasanya ditetapkan dinas perkebunan pemerintah daerah setempat. Namun, harga yang diterima petani acap lebih rendah daripada ketentuan pemerintah. “Harga TBS yang berlaku di RI tidak selalu sama dengan praktik pembelian di tingkat pabrik dan cenderung dibawah harga itu. Sementara harga sawit di Malaysia yang diterima petani selalu sama antara ketentuan pemerintah dan praktik di lapangan bagi semua petani pekebun,” kata Mansuetus.

Menurut Mansuetus, petani swadaya lebih sering menjual TBS ke tengkulak dan menerima harga lebih rendah daripada harga yang ditentukan pemerintah. Pemerintah seharusnya menggalang kerjasama petani swadaya dengan pabrik agar bisa mencapai penetapan harga sesuai arahan pemerintah. Ia berharap bakal ada pendampingan terarah untuk meningkatkan rendemen minyak sawit rakyat.

Bisnis | Senin, 8 Oktober 2018

Aksi Emiten 8 Oktober: TBLA Pacu Bisnis Biodiesel, HITS Bidik Naik 20%

Berita terkait PT Tunas Baru Lampung Tbk yang memacu bisnis biodiesel serta PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang membidik peningkatan pendapatan menjadi sorotan media nasional hari ini, Senin (8/10/2018). Berikut rincian topik utama di sejumlah media nasional: TBLA Pacu Bisnis Biodiesel. Emiten perkebunan PT Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA) memacu penjualan biodiesel sejumlah 96.000 kiloliter hingga pengujung 2018 dengan estimasi senilai Rp700,80 miliar. (Bisnis Indonesia) HITS Bidik Naik 20%. Emiten pelayaran pengangkut minyak dan gas PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. memprediksi pendapatan perseroan dapat tumbuh 15%—20% pada tahun ini. (BIsnis Indonesia) GDST Pacu Efisiensi. Setelah merger dengan PT Jaya Pari Steel Tbk. (JPRS), kinerja PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (GDST) diproyeksi semakin efisien di sisi produksi dan pemasaran produk baja perseroan. (Bisnis Indonesia)

Konsumsi Dorong Kinerja Grup Salim. Kinerja emiten yang tergabung dalam konglomerasi Grup Salim berpotensi terkerek hingga akhir tahun. Katalis positif datang dari membaiknya konsumsi domestik, terutama di segmen produk makanan bermerek. (Bisnis Indonesia) CTRA Dorong Penyelesaian Proyek demi Capai Target Kinerja. PT Ciputra Development Tbk (CTRA) optimistis mampu merealisasikan target pendapatan tahun ini. Hal ini seiring dengan tuntasnya tiga proyek yang proses pembangunannya hampir selesai. (Kontan) Memiliki Tiga Kapal Baru, HITS Yakin Kinerja Naik. PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk telah menambah tiga kapal tanker di tahun ini. Hingga akhir tahun ini masih ada satu kapal baru yang akan didatangkan. Keempat kapal baru tersebut merupakan kapal berjenis kapal tanker.

http://market.bisnis.com/read/20181008/192/846610/aksi-emiten-8-oktober-tbla-pacu-bisnis-biodiesel-hits-bidik-naik-20

Viva | Minggu, 7 Oktober 2018

Mobil Ini Tidak Bisa Diisi Biodiesel B20, Jangan Nekat

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menerapkan kebijakan biodiesel B20 untuk bahan bakar jenis solar, mulai 1 September 2018. Ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik komersial maupun pribadi. Sebagian besar produsen mobil merek Jepang mengaku, kendaraan buatan mereka bisa diisi bahan bakar yang 20 persennya terbuat dari minyak kelapa sawit tersebut. Namun, itu tidak bisa dilakukan pada mobil Mercedes-Benz. Seperti yang disampaikan Deputy Director Marketing Communication PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Hari Arifianto, sejauh ini kendaraan mewah tidak sesuai dengan spesifikasi bio diesel yang ada di Indonesia. “Untungnya, pemerintah masih menyediakan Pertadex yang 100 persen minyak bumi. Mesin diesel berperforma tinggi tidak bisa pakai B20. Selama pemerintah menyediakan itu, kami tidak ada rasa khawatir,” ujarnya di acara Mercedes-Benz Star Arena, Jakarta, Minggu 7 Oktober 2018.

Ia mencontohkan, mesin Mercedes-Benz GLE-250 dan V-200 belum bisa mengakomodasi bio diesel sampai 20 persen.“Karena spesifikasi mesin tidak bisa, maka kami tidak ingin mencobanya. Intinya, tidak disarankan pakai B20. Bahan bakar diesel yang tepat untuk spesifikasi mesin Mercedes-Benz itu Pertadex, selain itu tidak ada,” tuturnya.

https://www.viva.co.id/otomotif/mobil/1082005-suzuki-hadirkan-wagon-r-edisi-terbatas-harganya?medium=autonext

Okezone | Minggu, 7 Oktober 2018

30 Kontraktor Asing di RI Gulung Tikar hingga Penerapan Biodiesel 20% Belum Optimal

Komitmen tersebut tertuang dalam nota Kesepahaman terkait dengan deklarasi bersama peningkatan transaksi rupiah antara PT Adaro Energy Tbk dengan PT Pertamina (Persero), PT Saptaindra Sejati, PT Pama Persada dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut banyak kontrakator asing yang ada di Indonesia mulai gulung tikar satu persatu. Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, ada sekitar 30 kontraktor asing yang sudah gulung tikar alias bangkrut. Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis penerapan B20 atau biodiesel 20% bisa menekan defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit/CAD). Sebab lewat penerapan B20, pemerintah bisa menghemat biaya impor bahan baku untuk BBM yang selama ini selalu dilakukan. Beberapa perusahaan kompak untuk mengkonversi Dana Hasil Ekspor (DHE) dari dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rupiah.

Berikut beberapa fakta Adaro konversi devisa ekspor hingga miliaran dolar ke Rupiah yang dirangkum Okezone, Kamis (4/10/2018). 1. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) bersama mitra kerja kontraktor sepakat mengonversi devisa hasil ekspor (DHE) dari mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rupiah. 2. Sejumlah mitra kerja Adaro itu di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Pama Persada, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, dan PT Sapta Indra Sejati. “Hal itu sebagai langkah dunia usaha sektor pertambangan membantu pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. ”Mudah-mudahan impactnya bagus untuk negara tercinta ini. Jadi, devisa hasil ekspor kita bisa pakai dalam bentuk rupiah,” ujar Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir. 3. Nilai transaksi yang bisa dikonversikan dari dolar AS ke rupiah untuk kegiatan usaha Adaro bersama mitra kerja kontraktor selama satu tahun diperkirakan mencapai USD1,7 miliar atau setara Rp25 triliun. Sedangkan total transaksi Adaro bersama mitra kerja kontraktor tersebut diperkirakan mencapai USD1,9–USD2 miliar.

4. Pihaknya merinci transaksi Adaro bersama Pertamina dalam satu tahun terdiri dari pembayaran royalti sebesar USD600–700 juta. Sementara transaksi untuk membayar bahan bakar Pertamina sekitar USD400–500 juta per tahun. 5. Adapun transaksi ke kontraktor pengerukan batu bara mencapai sekitar USD600– 700 juta per tahun. Untuk itu, pihaknya mengajak mitra kontraktor lain juga melakukan hal sama. 6. Konversi mata uang dari dolar ke rupiah bersama mitra kerja kontraktor tidak perlu mengubah kontrak yang sudah berjalan. Perubahan transaksi tersebut, hanya dilakukan secara business to business (b to b).

https://economy.okezone.com/read/2018/10/07/320/1960694/30-kontraktor-asing-di-ri-gulung-tikar-hingga-penerapan-biodiesel-20-belum-optimal

Rakyat Merdeka | Minggu, 7 Oktober 2018

Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru…

Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Pertama, memastikan efektifitas kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Seperti, kenaikan tarif impor dan penerapan program man-datori Biodiesel 20 persen (B20) untuk menekan defisit transaksi berjalan. “Kami akan memonitor impor, nanti akan kami lihat laporannya setiap minggu. Posisi terakhir sudah menunjukkan penurunan namun kita akan lihat Oktober minggu pertama ini,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, Ani-panggilan akrab Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menyesuaikan kebijakan untuk merespons perkembangan ekonomi dunia. “Pemerintah akan terus menjaga fleksibilitas, dan bersikap untuk terus mau berubah dan mau terus memperbaiki formula kebijakan. Jika memang kondisi global terus bergerak, kita harus juga merespon dan bahkan memperkuat perekonomian kita,” ungkap Ani.

Sementara itu. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah akan menyiapkan kebijakan bersifat jangka pendek dan janga panjang untuk merespons gejolak ekonomi global. Kita kawal ekonomi dalam (kebijakan) jangka pendek dan menengah. Apa saja itu? ya tunggu saja nanti kita akan sampaikan,” ungkap Darmin. Darmin menjelaskan, pelemahan rupiah hingga ke level Rp 15.000 dampak dari gejolak ekonomi dunia. Yakni, perang dagang antara AS dengan China. “Setiap strategi baru yang keluarkan negara maju untuk mensiasati perang dagang pasti mempengaruhi ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia,” imbuhnya. Darmin menilai, perang dagang antara AS dengan China akan terus berlanjut. Hal itu menyebabkan seluruh negara di dunia mulai mengamankan diri masing-masing dengan membuat kebijakan-kebijakan baru dengan negara mitra dagang. Tujuannya agar tidak mengalami kerugian dampak dari perang dagang. Oleh karena itu, pemerintah juga akan melakukan upaya untuk menjaga agar ekonomi Indonesia tetap kuat.

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 6 Oktober 2018

Perluasan Mandatori B20 Diharapkan Segera Berjalan 100%

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan perluasan program mandatori Biodiesel 20% (B20) dapat berjalan 100% dalam bulan ini. Hingga pekan lalu, masih terdapat kendala pasokan unsur nabati {fatty acid methyl eter/ FAME) ke badan usaha bahan bakar minyak (BBM) untuk menjalankan program ini. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengatakan, hingga pekan lalu, masih terdapat masalah transportasi yang menghambat pasokan FAME ke badan usaha bahan bakar minyak (BBM). Namun, pihaknya terus melakukan verifikasi atas keterlambatan pasokan FAME ini “Kami bergarap di Oktober sudah mulai lancar (pasokan FAME),” kata dia dalam pesan pendeknya kepada Investor Daily, awal pekan ini. Artinya, lanjutnya, perluasan mandatori B20 diharapkan bisa berjalan 100% pada bulan ini. Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo sempat memaparkan, sejak 1 September hingga 25 September kemarin, FAME yang diterima oleh pihaknya tercatat baru sebesar 224.607 kiloliter (KL) dari rencana penerimaan periode tersebut sebesar 359.734 KL. Sementara jumlah FAME yang dipesan sepanjang September ini mencapai 431.681 KL Dari 112 terminal BBM yang ada, sejauh ini hanya 7 terminal yang menerima langsung pasokan FAME dari Badan Usaha BBN.

Namun, sampai 10 September, perseroan telah memastikan ketersediaan B20 di 69 terminal BBM miliknya. Mengacu data Pertamina, sampai 17 September, jumlah terminal yang mendis-tribukan B20 ini telah bertambah menjadi 74 terminal. Tambahan ini yakni Terminal BBM Jobber Ketapang, Tual, Badas, Tahuna, Waingapu, Maumere, Banggai, Ampenan, dan Reo. Terkait sanksi atas keterlambatan pasokan FAME ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, pemerintah masih akan membahasnya, utamanya soal realisasi penyalurannya. Kendala yang dihadapi masih sama, yakni masalah minimnya kapal dan jauhnya terminal BBM. Namun, program ini disebutnya sudah berjalan cukup lancar. “Laporan saya ke Pak Menteri (Menteri ESDM Igna-sius Jonan), realisasinya 81% pada September kemarin. Main ada tiga institusi yang belum pakai yakni Alutsista, PLN, dan TNI, selain itu ada kendala suplai (FAME),” ujar dia. Diakuinya, evaluasi program B20 tertunda lantaran pemerintah fokus dalam menangani bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Namun, indikasinya, pelanggaran banyak dilakukan oleh badan usaha bahan bakar nabati (BBN). “Kebanyakan yang menyuplai FAME yang melanggar,” kata Djoko.

Sebelumnya, guna mengatasi masalah pasokan FAME, Gandhi pernah mengusulkan, FAME tidak perlu didistribusikan ke seluruh Terminal BBM, melainkan hanya ke terminal besar saja. Dia mencontohkan, untuk di Indonesia Timur, FAME hanya perlu dikirim ke Terminal BBM Wayame saja. Nantinya, perseroan yang akan memastikan terminal akhir lainnya. “Namun ada resiko, tatkala kami blending, FAME itu mengikat air, ada fasilitas yang harus kami maintain. Tinggi juga biaya maintenance-nya. Mungkin bisa bagi ongkos angkut ke Pertamina, jadi bisa kami kelola,” kata dia. Terkait ongkos angkut, tambah Gandhi, badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) selama ini menerima ongkos angkut dari penggantian selisih FAME dan solar yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ongkos ini lah yang diusulkan dibagi jika memang disetujui FAME dikirimkan hanya sampai ke terminal BBM utama. “Kami akan bahas ini dengan BPDPKS, Aprobi (Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia), dan pemerintah,” ujarnya. Mengacu laman Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga indeks pasar (HIP) Biodiesel ditetapkan mengikuti harga minyak sawit mentah ditambah biaya konversi menjadi FAME dan ongkos angkut Penentuan ongkos angkut ini mengikuti Keputusan Menteri ESDM No 1770K/12/MEM/2018.

Mekanisme Sanksi

Djoko mengatakan, pemerintah belum menetapkan mekanisme penerapan sanksi ketika ada badan usaha yang belum memenuhi mandatori B20. Pihaknya akan terlebih dulu memastikan masalah yang dihadapi badan usaha BBM, termasuk Pertamina, dan pemasok FAME. “Mana badan usaha yang tidak kirim (FAME), kalau mereka salah, ya kami kasih denda. Kalau Pertamina dikirim, tetapi dia enggak mau kirim (B20), ya denda,” ujarnya. Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana menjelaskan, mekanisme itu masih dielaborasi. Salah satunya, mekanisme penerapan sanksi ini bisa dimulai dari pemeriksaan administratif. Selanjutnya, tengah dipertimbangkan apakah perlu ada pengecekan ke lapangan, mengingat berbagai kendala yang ada perlu dipastikan kebenarannya. “Saya enggak menyalahkan, tetapi faktanya adalah PO (purchase order) kan selambat-lambatnya 14 hari sampai FAME-nya, tetapi mereka sandar antri 14 hari di pelabuhan. Ini harus dibuktikan,” kata dia.

Okezone | Sabtu, 6 Oktober 2018

Penerapan B20 Bisa Tekan Defisit Transaksi Berjalan

JAKARTA – Penerapan B20 atau biodiesel 20% optimis dapat menekan defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit/CAD). Menurut Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, lewat penerapan B20 pemerintah bisa menghemat biaya impor bahan baku untuk BBM yang selama ini selalu dilakukan. Menko Darmin memperkirakan, selama empat bulan saja periode September hingga Desember 2018, pemerintah bisa menghemat sekitar USD2,5 miliar. Bahkan angka tersebut bisa meningkat lebih besar lagi jika penetapan B20 bisa lebih optimal dan terus didorong lagi. “Dari September itu bukan tiga bulan lho itu, empat (bulan). Empat bulan ini kita berharap kita perkirakan antara USD2 hingga USD2,5 miliar,” ujarnya.

https://economy.okezone.com/read/2018/10/05/320/1960301/penerapan-b20-bisa-tekan-defisit-transaksi-berjalan

Viva | Jum’at, 5 Oktober 2018

BPDP Kelapa Sawit Bantah Stigma Buruk Program B20

Corporate Secretary Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kelapa Sawit, Achmad Maulizal membantah adanya sejumlah anggapan miring bahwa program campuran biodiesel 20 persen atau B20 pada solar hanyalah jargon pemerintah jelang Pilpres 2019. Maulizal menegaskan, anggapan BBM B20 akan merusak mesin dan implementasinya yang tidak berjalan pun merupakan hal tidak benar. “Padahal semua itu sudah terjawab bahwa nyatanya program B20 ini memiliki tiga keunggulan,” ujarnya di Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018.Maulizal pun menegaskan, kebijakan B20 ini nyatanya dapat membantu devisa negara. Dengan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor yang dalam hal ini terkait komoditas crude palm oil atau CPO. Kemudian lanjut Mualizal, secara ekologi, B20 ini merupakan bahan bakar yang aman dan ramah lingkungan. “Karena manfaat B20 itu juga banyak sekali mengurangi karbon yang keluar dari solar fuel,” kata Maulizal. Selain itu, manfaat lainnya dari program B20 ini adalah kemampuan meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Khususnya petani kelapa sawit yang ikut berkecimpung di dalam program B20 tersebut. “Jadi berita-berita yang mengatakan bahwa program B20 tidak bermanfaat, hanya sebagai jargon politik, dan mengakibatkan kerusakan mesin, itu tidak benar,” ujarnya.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1081769-bpdp-kelapa-sawit-bantah-stigma-buruk-program-b20

Sawitindonesia | Jum’at, 5 Oktober 2018

SPBU Ujung Tombak Penyaluran B20

Nicke Widyawati menegaskan komitmen Pertamina dalam penyaluran B20 ke wilayah Indonesia. Menteri BUMN, Rini Soemarno, resmi melantik Nicke Widyawati menjadi Direktur Utama PT Pertamina tepatnya Rabu, 29 Agustus 2018. Hampir lima bulan lamanya, Nicke sebatas pelaksana tugas (Plt) dirut di BUMN migas tersebut. Perempuan kelahiran Tasikmalaya, 25 Desember 1967 ini telah malang melintang di berbagai perusahaan pelat merah. Karirnya juga mencuat di PT PLN (Persero) menjadi Direktur Perencanaan Korporat dan Direktur Pengadaan Strategis 1 dalam kurun waktu 2014 hingga 2017.Begitu dilantik, Nicke menyatakan kesiapan Pertamina untuk menyerap biodiesel campuran 20 persen (B20) asalkan disokong suplai Fatty Acid Methyl Esters (FAME) untuk campuran bahan bakar nabati pada solar. “Pertamina siap jika didukung pasokan FAME-nya. Tanggung jawab Pertamina adalah mem-blending lalu salurkan ke SPBU, ke masyarakat. Di mana tangki solar ada di situlah kami siap blending, tinggal menunggu infrastruktur lainnya,” ujarnya setelah rapat koordinasi Biodisel 20 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (29 Agustus 2018).

Sehari setelah peresmian program B20, Nicke Widyawati melakukan sidak ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) Pertamina di SPBU 34.13102 Jl. Matraman Raya, Jakarta Timur. Kunjungan lapangan Direktur Utama BUMN Migas yang baru disahkan 29 Agustus 2018 lalu ini turun langsung melakukan pengecekan di titik serah akhir pemasaran B20 yang mulai berlaku efektif per 1 September 2018.Nicke Widyawati menjelaskan untuk implementasi B20 pada produk solar, termasuk Non PSO seluruh fasilitas produksi BBM Pertamina, sebanyak 112 terminal BBM telah siap menyalurkan B20. Selanjutnya untuk memastikan produk dapat digunakan konsumen akhir terutama pada mobil pribadi berbahan bakar diesel, maka manajemen perlu meninjau kesiapan fasilitas dan pengelolaan SPBU yang umumnya dikelola oleh mitra bisnis Pertamina. “Ujung tombak kesuksesan implementasi B20 salah satunya ada di SPBU, sehingga kami perlu dukungan pengusaha SPBU agar mereka dapat memaksimalkan penjualan solar 20 persen. Tapi secara prinsip, outlet SPBU kami sudah siap pasarkan B20,”ujarnya.

Menurut Nicke Widyawati, penerapan B20 Non PSO di Jakarta merupakan wilayah yang potensial karena hingga saat ini terdapat 216 SPBU yang menjual produk Diesel. Dengan kebijakan baru ini, Pertamina akan menjual B20 di 174 SPBU Jakarta. Penjualan B20 di Jakarta akan dipasok dari Terminal BBM Jakarta Group yang telah mampu menyediakan 80,1 ribu kiloliter (KL). Tujuan kunjungan Nicke Widyawati dan jajaran direksi ke SPBU supaya kebijakan perluasan mandatori B20 dapat efektif berlaku sejak 1 September 2018, sehingga produk B0 di pasaran dapat berganti dengan B20. Berdasarkan regulasi, apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp. 6.000 perliter. Namun kata Nicke Widyawati, produk B0 masih berlaku untuk beberapa produk. Pengecualian juga dapat diberlakukan, terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), dan perusahaan tambang yang berlokasi di ketinggian.

Katadata | Jum’at, 5 Oktober 2018

Adaro Gandeng Pertamina Penuhi Kebutuhan 50 Juta Liter B20 per Bulan

PT Adaro Energy Tbk akan taat menjalankan kebijakan pencampuran minyak nabati ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20% atau disebut Program B20. Kebijakan ini berlaku sejak 1 September 2018. Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Febriati Nadira mengatakan untuk mendukung program pemerintah itu, perusahaan menggandeng PT Pertamina (Persero). Ini untuk menjamin ketersediaan pasokan B20. Adaro menargetkan hingga akhir tahun 2018, Pertamina bisa memasok 600 juta liter B20. “Kami berharap bisa memenuhi 100% kebutuhan kami mulai bulan ini yang jumlahnya sekitar 50 juta liter per bulan,” kata Nadira kepada Katadata.co.id, Jumat (5/10). Menurut Nadira, Adaro sudah mengimplementasikan kebijakan pencampuran minyak sawit dan Solar sejak 2015. Saat itu campurannya 10% hingga 15% atau biasa disebut Program B10 dan B15. Biofuel itu digunakan untuk bahan bakar seluruh unit tambang Adaro. “Seluruh unit di tambang Adaro yang berjumlah sekitar 1.500 unit sudah menggunakan biofuel,” ujar Nadira.

Presiden Direktur PT Adaro Energy Garibaldi Thohir mengatakan perusahaan pertama yang mengimplementasikan kebijakan itu. “Kami sudah menerapkan B20 per September. Pokoknya Adaro adalah satu-satunya perusahaan tambang yang menerapkan B20,” kata dia di Jakarta, Rabu (3/10). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Selain mengatur kewajiban, aturan ini juga berisi sanksi bagi yang tidak menjalankan yakni Rp 6.000 per liter.

https://katadata.co.id/berita/2018/10/05/adaro-gandeng-pertamina-penuhi-kebutuhan-50-juta-liter-b20-per-bulan