+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Permintaan Biodiesel Meningkat Memicu Kenaikan Harga Minyak Sawit

Vibiz News | Kamis, 31 Oktober 2019

Permintaan Biodiesel Meningkat Memicu Kenaikan Harga Minyak Sawit

Harga minyak sawit naik mencapai tertinggi 19 bulan pada sesi tengah hari pada hari Kamis karena penguatan dari harga minyak nabati saingan dan peningkatan ekspor. Harga minyak sawit Januari di Bursa Malaysia Derivatif Exchange naik 0.6% menjadi 2,512 ringgit ($601.68) per ton pada akhir sesi tengah hari . Harga sempat naik 0.9% pada awal sesi tertinggi sejak 2 Maret tahun lalu. Ini adalah kelanjutan kenaikan dari rally tujuh sesi berurutan . Minggu lalu, terjadi lompatan harga tertinggi sejak tiga tahun lalu sejak minyak nabati saingan mencapai rekor tertingginya. Kenaikan harga ini terjadi karena Meeting GAPKI, Indonesian Palm Association di Bali memberi dampak adanya peningkatan konsumsi minyak sawit karena penggunaan biofuel. Salah satu faktor kenaikan harga minyak sawit karena pemerintah Indonesia dan Malaysia menetapkan penggunaan dari B20 di Malaysia dan B30 di Indonesia pada tahun depan sehingga permintaan biofuel dari Indonesia dan Malaysia akan meningkat, akibatnya konsumsi minyak sawit akan naik 1.3 juta ton dan menjadi 10 juta ton per tahun sehingga mengurangi kerugian ke dua negara akibat pembatasan ekspor minyak sawit Uni Eropa. Konsumsi minyak sawit Indonesia sampai bulan Agustus 11.7 juta ton atau 44 % lebih tinggi dari tahun lalu pada periode yang sama. Peningkatan ini terjadi karena konsumsi domestik biodiesel meningkat 122%. Kenaikan harga terhenti ketika terjadi penguatan ringgit 0.1% terhadap dolar pada hari Kamis, sehingga harga minyak sawit menjadi mahal bagi pembeli luar negeri. Harga minyak sawit di Dalian Januari naik 0.7% sementara harga minyak kedelai turun 0.1%. Harga minyak kedelai di CBOT naik 0.2%. Analisa tehnikal untuk minyak sawit support pertama di 2,400 ringgit dan berikut ke 2,380 ringgit sedangkan resistant pertama di 2,520 ringgit dan berikut ke 2,540 ringgit.

Bisnis | Kamis, 31 Oktober 2019

Tak Lama Lagi, Asia Tenggara Bakal Jadi Importir Bersih Energi Fosil

Langkah negara-negara Asia Tenggara untuk menjadi importir bersih (net importer) bahan bakar fosil makin dekat, hanya berjarak beberapa tahun. Hal itu disampaikan Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) dalam laporan tahunan untuk kawasan tersebut, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (31/10/2019). Menurut badan tersebut, ekspektasi pertumbuhan permintaan energi di kawasan ini tengah melambat karena perekonomian bergeser ke sektor manufaktur dan jasa yang minim konsumsi energi. Selain itu, juga karena efisiensi yang lebih besar. Lembaga yang berbasis di Paris itu mencatat Asia Tenggara sebenarnya telah menjadi importir minyak dengan volume neto sebesar 4 juta barel per hari (bph) pada 2018. Sementara itu, pertumbuhan permintaan gas alam yang kuat telah mengurangi surplus gas untuk ekspor. Terkait batu bara, produksi dari Indonesia–produsen utama kawasan itu–masih di atas 400 juta ton setara batu bara (Mtce) pada tahun lalu. Namun, penambahan permintaan domestik serta ekspor ke China dan India bisa mengurangi surplusnya. “Tren ini mengarah pada Asia Tenggara menjadi importir bersih bahan bakar fosil pada beberapa tahun ke depan,” papar IEA dalam laporannya. Pada 2011, surplus pasokan batu bara dari seluruh Asia Tenggara masih melampaui permintaan sebanyak 120 juta ton setara minyak (Mtoe). Namun, hal itu telah terkikis hingga 30 Mtoe pada 2018. IEA mewanti-wanti tumbuhnya ketergantungan pada impor juga meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan energi. Misalnya, ketergantungan Asia Tenggara pada impor minyak diperkirakan melebihi 80 persen pada 2040, naik dari 65 persen pada saat ini.

Tanpa perubahan kebijakan, permintaan energi Asia Tenggara diperkirakan tumbuh 60 persen pada 2040, karena ekonomi negara tersebut meningkat dua kali lipat. Jumlah itu menyumbang 12 persen dari kenaikan dalam penggunaan energi, tetapi lebih lambat dari pertumbuhan 80 persen sejak 2000. Sementara itu, IEA juga menemukan pertumbuhan permintaan listrik di Asia Tenggara, yang rata-rata 6 persen per tahun, telah menjadi yang tercepat di dunia. Namun, sekitar 45 juta orang masih kekurangan akses listrik. Wilayah ini sedang dalam perjalanan untuk mencapai akses universal ke listrik pada 2030. Selain itu, permintaan minyak di Asia Tenggara, yang merupakan rumah bagi hampir 10 persen dari populasi dunia, akan melampaui 9 juta bph pada 2040, atau naik dari hanya di atas 6,5 juta bph sekarang. “Minyak terus mendominasi permintaan transportasi darat, meskipun ada peningkatan konsumsi biofuel,” kata IEA. Menurut IEA, elektrifikasi di sektor transportasi masih bersifat terbatas. Hal ini menunjukkan sedikit perubahan dari jalan yang macet dan kualitas udara perkotaan yang buruk saat ini, di Asia Tenggara. Permintaan terhadap batu bara juga diproyeksi terus meningkat selama beberapa dekade mendatang, sebagian besar dipicu oleh pembangkit listrik baru bertenaga batu bara. Meskipun demikian, ada tantangan yang dihadapi proyek-proyek seperti itu, termasuk meningkatnya kesulitan mendapatkan pembiayaan kompetitif untuk fasilitas baru. IEA menyampaikan meningkatnya ketergantungan pada impor gas alam di kawasan itu membuat harga bahan bakar tersebut kurang kompetitif, meskipun tampaknya cocok untuk kota-kota yang tumbuh cepat dan industri yang lebih ringan di wilayah tersebut. “Dalam proyeksi kami, konsumen industri dan bukan pembangkit listrik yang merupakan sumber pertumbuhan permintaan gas terbesar,” tambah IEA. Adapun energi terbarukan disiapkan untuk memainkan peran yang lebih besar. Tetapi, upaya itu tanpa kerangka kerja kebijakan yang lebih kuat. IEA menemukan bagian energi terbarukan dalam pembangkit listrik akan naik hanya menjadi 30 persen pada 2040, dari 24 persen saat ini. Energi angin dan matahari diperkirakan akan tumbuh pesat, sedangkan tenaga air dan bioenergi modern, termasuk biofuel, biomassa, biogas, dan bioenergi yang berasal dari produk limbah lainnya, akan tetap menjadi andalan portofolio energi terbarukan Asia Tenggara.

https://market.bisnis.com/read/20191031/94/1165400/tak-lama-lagi-asia-tenggara-bakal-jadi-importir-bersih-energi-fosil

INews | Kamis, 31 Oktober 2019

Harga Biodiesel November Turun Jadi Rp7.157 per Liter

Turunnya harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) beberapa waktu terakhir memengaruhi Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel pada bulan November 2019. HIP biodiesel ini ditetapkan pada angka Rp7.157 per liter atau lebih rendah Rp201 per liter dari bulan sebelumnya Rp7.358 per liter. “Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 November 2019 sesuai yang tertera pada Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 2765/12/DJE/2019,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi di Jakarta, Kamis (31/10/2019). Nantinya, HIP BBN tersebut juga akan dipergunakan sebagai dasar dalam pencampuran B20 (campuran 20 persen biodiesel pada minyak solar), dan berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. Agung menambahkan, harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 September hingga 14 Oktober 2019 mencapai Rp6.813 per kg selisih Rp225 per kg dari bulan periode sebelumnya. Besaran harga HIP BBN untuk jenis Biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. “Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 148 K/12/DJE/2019,” kata Agung. Sebaliknya, kenaikan harga terjadi pada HIP bioetanol setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu (rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + USD0,25/Liter sehingga didapatkan Rp10.297 per liter untuk HIP BBN bulan November 2019 atau selisih Rp24 per liter dari bulan Oktober 2019 yaitu, Rp10.273 per liter. “Kenaikan ini berdasarkan kenaikan rata-rata tetes tebu KPB senilai Rp1.639 per kg dibandingkan perhitungan periode sebelumnya yang hanya Rp1.631 per kg,” kata Agung. Sebagai informasi, HIP BBN sendiri ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit enam bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE. Untuk konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 September hingga 14 Oktober 2019.

https://www.inews.id/finance/makro/harga-biodiesel-november-turun-jadi-rp7157-per-liter

Bisnis | Kamis, 31 Oktober 2019

Kebijakan Biodiesel di Indonesia dan Malaysia Bakal Dongkrak Harga CPO

Peningkatan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel di negara-negara produsen utama pada 2020 mendatang diperkirakan bakal mendongkrak volume permintaan global. Direktur Utama Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) Tan Sri Datuk Yusof Basiron mengemukakan konsumsi CPO setidaknya akan meningkat 5 juta ton seiring rencana bauran CPO dalam bahan bakar kendaraan dari B10 menjadi B20 untuk Malaysia dan B20 menjadi B30 di Indonesia. Di sisi lain, Yusof mengatakan pasokan CPO dari negara produsen hanya akan tumbuh 2,5 juta ton sebagai dampak dari kekeringan yang terjadi tahun ini. Dengan demikian, stok total CPO akan lebih rendah sehingga bisa mendongkrak harga di level global. Kendati memperkirakan harga akan membaik dengan peningkatan serapan biodiesel, Yusof belum bisa memperkirakan berapa besarannya secara pasti. Namun menurutnya, harga ideal CPO untuk saat ini berkisar di angka 2.600 ringgit per ton. “Pekan lalu harga CPO berkisar di 2.300 ringgit per ton, sekarang harga 2.500 ringgit. Dalam sepekan perubahannya signifikan. Artinya, memperkirakan harga bukanlah hal yang mudah,” katanya kepada wartawan di sela-sela konferensi industri sawit di Nusa Dua, Kamis (31/10/2019). Potensi resesi yang membayangi ekonomi global pada 2020 mendatang pun disebutnya tak akan banyak berpengaruh pada permintaan CPO. Sebagai salah satu minyak nabati dengan harga jual yang bersaing, dia mengatakan konsumsi CPO untuk pangan bakal tetap tinggi seiring pertumbuhan penduduk. “Sebagian besar konsumsi CPO adalah untuk pangan dan permintaanya terus tumbuh seiring pertambahan penduduk. Harga CPO pun murah jika dibanding minyak nabati lainnya,” ujar Yusof.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191031/99/1165433/kebijakan-biodiesel-di-indonesia-dan-malaysia-bakal-dongkrak-harga-cpo

Investor Daily Indonesia | Kamis, 31 Oktober 2019

Biodiesel Dongkrak Permintaan CPO 5 Juta Ton

Direktur Eksekutif Council of Palm Oul Producing Countries (CPOPC) Tan Sri Datuk Yusof bin Basiron mengatakan, permintaan minyak sawit global (crude palm oil/ CPO) berpeluang bertambah 5 juta ton pada tahun 2020. Secara umum, ujar dia, permintaan minyak sawit dunia akan terus bertumbuh setiap tahun. Meski ada perang dagang dan tensi proteksionisme permintaan akan tetap tumbuh. Hal itu, kata dia, karena upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, seperti program penggunaan biodiesel. “Indonesia dan Malaysia sendiri menopang pertumbuhan itu. Dengan adanya B20 oleh Malaysia dan B30 oleh Indonesia tahun 2020. Jadi, dasar utama penopang pertumbuhan adalah karena kita melakukan program itu. Pelaksanaan B20 dan B30 itu sendiri akan menghasilkan tambahan konsumsi minyak sawit sebanyak 5 juta ton pada tahun 2020,” kata Yusof Basiron usai menjadi pembicara dalam 15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/10). Yusof Basiron mengatakan, biodiesel menciptakan peluang yang penting untuk mengembangkan penciptaan nilai tambah minyak sawit dan lapangan kerja. Sekaligus, menjadi alat untuk stabilisasi harga karena permintaan di segmen biodiesel semakin menyerap stok. Artinya, kata dia, keseimbangan neraca akan bisa dijaga. Dia mencontohkan, terserapnya 1.000 ton stok minyak sawit Malaysia akan mendongkrak harga CPO sekitar US$ 0,20 per ton. Artinya, berkurangnya 1 juta ton stok Malaysia akan menambah kenaikan harga CPO di Eropa sebesar US$ 200. “Proteksionisme yang membatasi biodiesel mengakses pasar harus dilawan dengan tegas melalui kerja sama yang kuat antar negara produsen,” kata Yusof Basiron. Secara total, kata dia, pelaksanaan B30 Indonesia dan B20 Malaysia akan menyerap sekitar 11 juta ton mintak sawit pada tahun 2020. “Negara produsen sawit perlu berkonsolidasi dalam pelaksanaan ketentuan teekait biodiesel. Dalam rangka standardisasi persentase campuran dan kuakitas biodiesel untuk memastikan adanya jaminan bagi kendaraan,” kata Yusof Basiron. Di sisi lain, dia memperkirakan, pasokan minyak sawit dunia hanya akan bertambah selitar 2,5 juta ton pada tahun 2020. Yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. “Untuk tahun 2020, permintaan minyak sawit dunia akan bertambah sekitar 5 juta ton dan pasokan hanya akan naik sekitar 2,5 juta ton, diantaranya dipengaruhi oleh kekeringan. Pada tahun 2025, deforestasi bukan lagi isu yang menghambat minyak sawit. Sementara, pasokan juga tidak akan lagi bisa mengikuti pergerakan permintaan, sehingga harga akan menguntungkan bagi produsen,” kata Yusof Basiron. Hanya saja, dia menambahkan, harga yang lebih murah justru menguntungkan CPO karena lebih bersaing jika dibandingkan dengan harga minyak nabati lainnya. “Harga yang lebih murah berarti akan ada permintaan yang semakin tinggi. Permintaan semakin tinggi artinya harga akan semakin naik. Jadi, solusi untuk mendorong harga adalah harga yang murah,” kata Yusof Basiron. Namun, lanjut dia, tidak mudah memprediksi harga CPO. “Pekan lalu, saat saya menjadi pembicara di seminar di Kuala Lumpur, prediksi harga adalah RM 2.300 per ton. Sekarang, sudah naik menjadi sekitar RM 2.500 per ton. Dalam sepekan, jadi bagaimana mau memprediksi harga? Tapi, menurut saya, harga pada kisaran RM 2.600-2.700 per ton itu posisi harga yang lebih baik. Dan, masih menjadikan CPO sebagai pilihan dibandingkan minyak nabati lain yang lenih mahal,” kata Yusof Basiron. Yusof Basiron menambahkan, negara-negara produsen minyak sawit haru memacu produktivitas kebun sawitnya untuk menjaga oertumbuhan pasokan. Karena pembukaan lahan akan semakin dibatasi.

https://investor.id/business/biodiesel-dongkrak-permintaan-cpo-5-juta-ton

Republika | Kamis, 31 Oktober 2019

Pemerintah Pacu Peningkatan Konsumsi Minyak Sawit Domestik

Pemerintah terus mendorong peningkatan permintaan dalam negeri minyak sawit melalui mandatory biofuel. Pada tahun ini penggunaan biofuel ditargetkan sebesar 20 persen (B20), dan tahun depan akan ditingkatkan mejadi 30 persen (B30). “Tahun ini, serapan minyak sawit untuk program B20 diperkirakan 6,4 juta ton. Tahun depan kita tingkatkan menjadi B30. Di mana ada tambahan sebesar 3 juta ton,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan pembukaan Konferensi Internasional Minyak Sawit ke 15 atau 15th International Palm Oil Conference (IPOC) and 2020 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/10). Dengan demikian, menurut Wapres, minyak sawit sebagai bahan biodiesel mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), yang akhirnya neraca perdagangan Indonesia terbebas dari ancaman defisit. Terkait penguatan pasar ekspor minyak sawit nasional, Wapres menyatakan, pihaknya telah bertemu dengan pemerintah Malaysia membahas upaya peningkatan pasar ekspor termasuk ke Eropa. Sebelumnya Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono menyatakan, pemerintah perlu menyusun kebijakan nasional berkelanjutan di sektor kelapa sawit. Kebijakan tersebut, lanjutnya, yakni memperluas penyerapan pasar luar negeri, terutama negara-negara berkembang, apalagi saat ini 70 persen produksi minyak sawit nasional ditujukan untuk pasar ekspor. Kemudian, penguatan pasar domestik dengan menciptakan pasar melalui energi baru dan terbarukan (EBT) dengan penggunaan biofuel yang mana tahun ini B20 dan tahun depan B30. Selain itu menjadikan peremajaan sawit rakyat sebagai prioritas, karena hal itu terkait dengan upaya peningkatan produksi.

https://republika.co.id/berita/q082bq383/pemerintah-pacu-peningkatan-konsumsi-minyak-sawit-domestik

Inilah Koran | Kamis, 31 Oktober 2019

Menko Airlangga Akui Biodiesel Selamatkan Neraca Dagang

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, implementasi kebijakan biodisel efektif mengatasi jebolnya (defisit) neraca perdagangan. “Dengan implementasi biodisel ini maka masalah defisit neraca perdagangan bisa diselesaikan tetapi tentu ada prasyaratnya yaitu salah satunya membuat green refinerinya,” kata Airlangga usai ratas dengan agenda penyampaian program dan kegiatan bidang perekonomian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Airlangga menyebutkan, upaya mengatasi defisit neraca perdagangan merupakan satu dari beberapa hal yang dibahas dalam rapat kabinet itu. Terkait defisit neraca perdagangan, salah satu yang akan didorong sebagai quick deal, menurut Airlangga adalah pelaksanaan kebijakan biodisel. “Jadi kalau tahun depan ada B30, kami akan buat selanjutnya yaitu Program B40, B50, B70 sampai B100,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini. Ia menyebutkan, implementasi B20 akan bisa menghemat dana US$5 miliar, implementasi B70 menghemat US$12 miliar, dan B100 bisa menghemat US$18 miliar. Terkait green refineri, lanjut Airlangga, Presiden Jokowi memberi arahan perlunya merevitalisasi PT Trans Pacific Petroleum Indotama (TPPI) di Tuban, Jatim. “TPPI di Tuban itu bisa untuk substitusi BBM Ron 88 namun kami modifikasi menjadi Ron 92 berbasis diesel,” katanya. Ia mengakui, memang perlu diputuskan apakah TPPI tetap berdiri sebagai BUMN atau bagian dari Pertamina. “Ini kami akan panggil Menteri BUMN untuk dikaji maksimal,” katanya. Menurut Airlangga, kompleks TPPI memiliki lahan dan pelabuhan yang bisa dikembangkan menjadi pabrik green diesel. “Artinya produksi dan investasi lebih murah dan infrastrukturnya sudah tersedia. Nah, di situ ada 10 pengusaha yang siap melakukan investasi,” katanya.

https://www.inilahkoran.com/berita/29856/menko-airlangga-akui-biodiesel-selamatkan-neraca-dagang

CNBC Indonesia | Kamis, 31 Oktober 2019

Jokowi Singgung CAD (Lagi), Apa Kabar B20?

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat serapan unsur nabati berupa fatty acid methyl ether atau FAME untuk biodiesel 20 persen (B20) sampai 24 Oktober 2019 telah mencapai 4,9 juta kilo liter (KL). Nilai itu setara dengan 74,24% dibandingkan target tahun ini 6,6 juta KL. “Kalau dibandingkan realisasi September 4,6 juta KL atau sekitar 70 persen. Untuk perhitungan sampai akhir Oktober masih berlangsung,” ungkap Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah saat dihubungi Rabu (30/10/2019) malam. B20 menjadi salah satu langkah yang ditawarkan pemerintah untuk menekan impor. Defisit neraca dagang menjadi salah satu permasalahan ekonomi di republik ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca dagang di bulan September 2019 sebesar US$ 160 juta. Presiden Joko Widodo menekankan perlunya peningkatan lifting sehingga implementasi energi baru terbarukan bisa lebih cepat. Khususnya percepatan mandatory dari B20 menjadi B30, dan nanti melompat ke B50 dan B100. Dari B20 tahun depan akan ditingkatkan menjadi B30. Melalui kebijakan B30, hitungan Kementerian ESDM diperlukan setidaknya 9,6 juta KL FAME untuk mendukung B30 di 2020 Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran di bawah koordinasinya untuk berupaya menekan angka CAD maupun defisit neraca perdagangan. “Bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang impor khususnya impor BBM yang sangat memberikan dampak yang sangat besar,” katanya, Rabu (30/10/2019). B20 resmi diluncurkan pemerintah pada 31 Agustus 2018. Sehari kemudian atau 1 September 2018, setiap SPBU wajib salurkan bahan bakar solar dengan campuran minyak sawit sebanyak 20% ke pengguna kendaraan. “Kami bersyukur sesuai dengan rencana hari ini me-launching pelaksanaan B20 baik PSO (subsidi) maupun non-PSO,” kata Menko Perekonomian saat itu Darmin Nasution di Kemenko Perekonomian, Jumat (31/8/2019).

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191031155435-4-111762/jokowi-singgung-cad–lagi–apa-kabar-b20

Bisnis | Kamis, 31 Oktober 2019

Ma’ruf Amin : Kebijakan B30 Bakal Serap 3 Juta Ton Minyak Sawit pada 2020

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah siap melaksanakan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit, khususnya untuk menyuplai kebutuhan dalam negeri. “Pemerintah saat ini fokus menyelesaikan kebijakan B20 hingga akhir tahun serta mempersiapkan B30 agar bisa dilaksanakan pada awal Januari 2020,” kata Ma’ruf Amin pada acara pembukaan IPOC 2019, Denpasar, Bali, Kamis (31/10/2019). Menurut Ma’ruf kebijakan wajib B20 hingga saat ini telah menyerap lebih dari 4 juta ton minyak sawit. Ma’ruf memperkirakan implementasi program tersebut dapat menyerap 6,4 juta ton minyak sawit hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah sedang mempersiapkan implementasi kebijakan B30 yang akan dimulai tahun depan. “B30 yang diterapkan awal Januari 2020 dapat menyerap tambahan konsumsi sekitar 3 juta ton minyak sawit sepanjang 2020. Upaya memperkuat pasar domestik akan dilakukan dengan penggunaan CPO langsung untuk pembangkit PLN serta pengembangan green fuel, yaitu green gasoline dan green avtur,” imbuhnya. Wapres RI mengatakan berbagai upaya mendukung kebijakan tersebut terus dilakukan, misalnya perbaikan data lahan, perbaikan nasib petani sawit, peningkatan industri hilir, serta produktivitas di dalam negeri. Dengan menerapkan kebijakan B20 dan B30, pemerintah berkomitmen meningkatkan penggunaan bio diesel dalam negeri. “Diharapkan akan meningkat sehingga memperkuat pasar domestik sekaligus mengurangi impor minyak bumi. Saya juga berharap sektor ini dapat memberikan sumbangsih devisa lebih banyak lagi,” ucapnya. Ma’ruf mengungkapkan ada tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah, pelaku usaha, dan petani untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing kelapa sawit asal Indonesia di dunia internasional. Tiga langkah itu yakni peningkatan produktivitas lahan, sertifikasi untuk menangkal kampanye negatif, dan hilirisasi industri. Langkah-langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo untuk pengembangan sektor kelapa sawit, yaitu memaksimalkan kemajuan teknologi, peremajaan perkebunan sawit rakyat, perluasan pasar ekspor, hilirisasi, serta implementasi program B-20.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191031/44/1165333/maruf-amin-kebijakan-b30-bakal-serap-3-juta-ton-minyak-sawit-pada-2020

Kompas | Kamis, 31 Oktober 2019

DPR Sebut Perluasan Penggunaan Gas Bumi Bakal Hemat Subsidi Energi

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisyam mendorong pemerintah lebih berani dalam mengambil kebijakan di sektor energi. Pasalnya, selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ketergantungan terhadapenergi impor energi masih tinggi. Akibatnya, neraca dagang Indonesia terus mengalami defisit lantaran impor migas yang besar. “Harus ada paradigma yang berbeda untuk lima tahun ke depan jika kita ingin memangkas ketergantungan pada energi impor. Presiden Jokowi dan menteri ESDM harus mengubah arah kebijakan agar gas bumi menjadi prioritas,” kata Ridwan dalam pernyataannya, Kamis (31/10/2019). Menurutnya, terobosan pemerintah dengan menghadirkan B10, B20, B30 hingga rencananya sampai B100 merupakan langkah strategis dan positif. Namun, akan lebih baik lagi jika potensi energi yang sudah ada dan lebih efisien dioptimalkan pemanfaatannya. “Sayang jika gas bumi yang diproduksi di dalam negeri justru harus diekspor. Padahal jika dimanfaatkan untuk menggerakkan industri di dalam negeri bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai produk dalam negeri,” ujarnya. Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat sampai September 2019 kilang Liquefied Natural Gas ( LNG/gas alam cair) Bontang telah mengekspor sebanyak 52,5 kargo dan LNG Tangguh sebanyak 67,5 kargo. Maret lalu Kementerian ESDM juga telah menyetujui rencana ekspor LNG dari blok Tangguh ke Singapura sebanyak 84 kargo mulai tahun 2020. Ridwan mengatakan, optimalisasi gas domestik hanya bisa dilakukan jika pembangunan infrastruktur dapat dikerjakan secara lebih masif. Apalagi sumber gas bumi ke depan akan lebih banyak berada di Indonesia Timur seiring pengembangan Blok Tangguh Train III dan proses produksi Blok Masela. “Seharusnya kita bisa mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur gas bumi ini. Cadangan gas kita lebih banyak. Jika tidak didukung infrastruktur gas, potensi energi di dalam negeri ini ya hanya akan di ekspor dan kita akan menggunakan energi impor yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri,” sebut Ridwan. Ia juga mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi untuk terus memperkuat kemampuan sumber daya manusia. Sebab ditengah kebutuhan energi domestik yang semakin besar, penguasaan teknologi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi sangat dibutuhkan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, Menteri ESDM yang baru dapat fokus kepada pemanfaatan energi yang memiliki cadangan besar di Indonesia seperti gas bumi. Optimalisasi pemanfaatan gas bumi ini dinilai dapat menurunkan defisit neraca migas. “Pembangunan infrastruktur gas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan menurunkan defisit migas. Sektor rumah tangga dan industri harus didorong untuk dapat beralih ke gas bumi,” jelas Mamit.

https://money.kompas.com/read/2019/10/31/120800126/dpr-sebut-perluasan-penggunaan-gas-bumi-bakal-hemat-subsidi-energi