+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pertahankan Fasilitas Bea Masuk Impor, Pemerintah Raih Dukungan di AS

Pertahankan Fasilitas Bea Masuk Impor, Pemerintah Raih Dukungan di AS

(Dukungan pemberian fasilitas insentif bea masuk impor (GSP) AS untuk Indonesia antara lain datang dari asosiasi importir AS hingga anggota kongres AS)

Kementerian Perdagangan menyatakan kunjungan kerja pemerintah RI ke Amerika Serikat (AS) untuk mempertahankan fasilitas bea masuk impor (Generalized Systems of Preference/GSP) produk Indonesia mendapat dukungan dari beberapa pengusaha dan parlemen AS. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Kasan Muhri menyatakan Indonesia mendapatkan dukungan dari pengusaha importir AS.

“Dukungan antara lain berasal dari United States Department of Commerce (Departemen Perdagangan AS), Vice Minister United States Department of Agriculture (Departemen Pertanian), serta anggota parlemen AS juga memberikan dukungan,” kata Kasan kepada Katadata, Rabu (1/8).

Namun, untuk hasil akhir review fasilitas GSP masih menunggu keputusan perwakilan perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) setelah mengkaji dan menimbang permintaan dan penawaran dari Indonesia. “Keputusan akhir bakal dikeluarkan pada 2018. Sebab, USTR pasti akan melakukan pengkajian GSP untuk negara lain,” ujarnya.

Indonesia telah memberikan pendapat kepada Duta Besar USTR Robert Lightizer pada 27 Juli 2018. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya telah memaparkan kepada Lighthizer beberapa isu terkait hambatan perdagangan yang menjadi perhatian Indonesia. Contohnya, proses peninjauan ulang terhadap Indonesia sebagai negara penerima skema GSP dan pengecualian bagi Indonesia atas pengenaan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium AS.

Dia mengatakan GSP untuk Indonesia sebetulnya tak hanya ditujukan untuk kepentingan industri di Indonesia, tetapi juga juga untuk kepentingan industri AS. “Karena terkait proses produksi domestik mereka, jadi sebetulnya ini kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Enggar.

Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS. Produk-produk Indonesia yang selama ini diekspor dengan memanfaatkan fasilitas GSP antara lain karet, ban mobil, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai.

Pada 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai US$ 1,9 miliar. Angka ini rupanya masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar US$ 5,6 miliar; Thailand US$ 4,2 miliar; dan Brasil US$ 2,5 miliar.

Dalam pertemuan pembahasan tentang fasilitas GSP, selain dihadiri oleh delegasi dari sejumlah kementerian, ikut pula di antaranya delegasi bisnis dari Indonesia yang terdiri dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Eksportir Buah dan Sayur Segar Indonesia (ASEIBSSINDO), dan Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI)/Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI).

Sementara itu, pelaku usaha dari Indonesia yang turut serta antara lain produsen ban mobil, pelaku usaha dari industri minyak kelapa sawit, produk pertanian dan hortikultura, perikanan, baja, aluminium, tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, produk susu, serta consumer goods.

Vice President Regulatory Affairs, National Association of Chemical Distributors (NACD) Jennifer Gibson mengungkapkan asosiasi beranggotakan 440 distributor kimia ini menyatakan masih memiliki kergantung pada bahan baku kimia untuk memenuhi permintaan global. Bahan baku impor itu akan diproses menjadi barang jadi sektor pertanian, industri, makanan, kosmetik, obat-obatan, serta manufaktur.

“Beberapa perusahaan kami melakukan impor bahan kimia dari India dan Indonesia untuk kemudian diekspor kepada konsumen yang tersebar dunia, sehingga pencabutan program bisa berdampak negatif,” kata Jennifer.

Selain dari asosiasi importir kimia, dukungan pemberian fasilitas GSP AS untuk Indonesia juga datang dari asosiasi importir AS, asosiasi tekstil AS, hingga anggota kongres AS. Selain itu, perusahaan dalam negeri juga telah menyambangi korporat besar seperti Boeing menjajaki kerja sama, juga menggalang dukungan.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengapresiasi kesiapan pemerintah untuk berangkat ke AS dan melakukan perundingan. Dia menilai pemerintah bisa membuktikan Indonesia mampu menarik perhatian AS untuk menyelesaikan masalah GSP.

Kendati demikian menurutnya, seluruh pihak harus optimistis terkait hasil akhir pemberian program GSP kepada Indonesia. “Kelihatannya jalan cukup positif, kita lihat saja keputusan hasilnya,” ujar Shinta.

https://katadata.co.id/berita/2018/08/01/pertahankan-fasilitas-bea-masuk-impor-pemerintah-raih-dukungan-di-as

Kontan | Rabu, 1 Agustus 2018

Perluasan B20 untuk non PSO mulai berlaku 1 September

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perluasan mandatori campuran biodiesel 20% (B20) untuk non public service obligation (PSO) akan efektif berlaku 1 September 2018. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan perluasan ini menunggu selesainya peraturan presiden (Perpres) dan aturan terkait.

“Perpresnya kebetulan ada perubahan sedikit. Kalau teman-teman lihat ada satu ayat yang memerlukan revisi yang nanti kembali pada setneg. Tapi kalau disana bakal cepat, apalagi presiden memerintah tidak untuk ditunda-tunda,” ujar Rida, Rabu (1/8).

Menurut Rida, dengan adanya perluasan B20 ini, maka penyerapan biodiesel di tahun 2018 akan mengapai 4 juta kiloliter. Namun, di tahun berikutnya, penyerapan biodiesel akan mencapai 6 juta kiloliter hingga 6,2 juta kiloliter. Namun, serapan ini bisa lebih besar lagi apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik.

Perluasan B20 ini ditujukan untuk menghemat devisa dengan cara menciptakan pasar CPO. “Penghematannya 4 juta kiloliter, dengan Mean of Platts Singapore (MOPS) misalnya US$ 85 per barrel, kurang lebih menghemat Rp 50 triliun atau US$ 3,4 miliar,” ujarnya.

Dia menekankan, pemerintah sudah siap menjalankan perluasan B20 ini. Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) pun tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Menurut Rida, pemerintah sudah menyiapkan pedoman untuk mencampur biodiesel dengan solar dan bagaimana untuk menyimpannya.

Nantinya, bila masih ada SPBU yang masih menjual B0, maka SPBU tersebut akan didenda. Namun, akan dilakukan verifikasi terebih dahulu. Apabila yang tidak menyuplai biodiesel adalah BUBBN, maka yang didenda adalah BUBBN tersebut.

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, bila penerapan B20 ini dilakukan dengan optimal, industri biodiesel dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan biodiesel tersebut. Pasalnya, industri memiliki kapasitas produksi 12 juta kiloliter, sementara saat ini penggunaannya baru sekitar 25%.

https://industri.kontan.co.id/news/perluasan-b20-untuk-non-pso-mulai-berlaku-1-september

Bisnis Indonesia | Kamis, 2 Agustus 2018

PP Perluasan B20 Terbit Medio Agustus

JAKARTA – Beleid perluasan program bauran bahan bakar nabati dari minyak sawit mentah (biodiesel) sebesar 20% atau B20 ke sektor nonsubsidi diperkirakan keluar pada pertengahan Agustus 2018. Pemerintah perlu mengeluarkan atau merevisi peraturan presiden soal biodiesel. Selain itu, kementerian terkait perlu mengeluarkan peraturan menteri sebagai payung hukum dalam perluasan B20 ke sektor nonsubsidi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno mengatakan, pihaknya masih menunggu peraturan presiden soal perluasan B20 ke sektor nonsubsidi. “Jadi kita tadi masih menghitung antara kapan bisa implementasinya. Diharapkan bisa tidak selesai Agustus tanggal 15 atau paling akhir September tanggal 1,” ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi biodiesel di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (1/8).

Perluasan program B20 ke sektor nonsubsidi bakal menghemat devisa negara hingga Rp50 triliun sepanjang tahun ini.Sejak awal tahun, program B20 hanya berlaku pada Solar bersubsidi, yaitu biosolar yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pada tahun ini, alokasi Solar bersubsidi sebanyak 15,62 juta kiloliter (kl).

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, angka penghematan devisa negara sebesar itu berasal dari tambahan penggunaan biodiesel sepanjang 2018 sebanyak 4 juta kl.”Kira-kira total (penyerapan biodiesel) pada 2018 itu sekitar 4 juta kl untuk PSO [public seivice obligation/ subsidi] dan non-PSO. Kalau di angka itu (4 juta kl) ya sekitar Rp50 triliun,” katanya.

Harian Ekonomi Neraca | Kamis, 2 Agustus 2018

Pemakaian Biodiesel Harus Segera Dijalankan

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta manda-tori pemakaian biodiesel segera dijalankan karena berpotensi mampu menghemat cadangan devisa negara hingga jutaan dolar AS. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Strategi Kebijakan MemperkuatCadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, disalin dari Antara, di Jakarta.

Dalam rapat tersebut dibahas strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa negara agar daya tahan ekonomi semakin kuat dan semakin meningkat terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pada kesempatan itu, Presiden meminta dua hal penting yang menurut dia utama dan perlu diperhatikan bersama-sama yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor. Untuk keperluan itu mandatori pemakaian biodiesel perlu segera dilakukan.”Saya a-kan minta setiap waktu up-datenya karena data yang saya terima berpotensi menghemat devisa dari impor sangat besar yaitu 21 juta dolar setiap hari,” katanya.

Ia juga meminta ada evaluasi detail dalam hal impor termasuk detail barang yang tidak bersifat strategis sehingga dapat dihentikan, diturunkan, atau dikurangi volumenya. “Danyangtidak kalah penting adalah peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN yang juga dalam 1,5-2 tahun lalu kita bicarakan tapi dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya, ada yang masih setengah-setengah,” katanya. Presiden sekaligus mendorong pertumbuhan industri barang substitusi impor khususnya industri hulu yang menghasilkan bahan baku.

Sebelumnya, Ketua llmum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan efisiensi sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar biodiesel campuran antara minyak solar dan 20 persen minyak sawit (B20) belum signifikan.

“Sampai saat ini penggunaan bahan bakar B20 telah dilaksanakan oleh truk dan bus, sejauh ini dampaknya tidak terlalu signifikan untuk operasional,” kata Yohannes ditemui usai rapat koordinasi biodiesel di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa penerapan B20 memang menyebabkan sedikit penurunan dalam hal efisiensi, namun hal tersebut masih bisa ditolerir. “Dampak merek per merek beda-beda. Saat ini kami yakin untuk penggunaan truk-truk besar, tetapi untuk kendaraan besar yang sifatnya non-PSO misalnya BMW diesel, Mercedes diesel, ini yang mereka lebih sensitif,” ujar Yohannes, disalin dari Antara.

Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mewajibkan B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi (public service obligation/PSO).

Revisi Perpres tersebut nantinya akan mengatur cakupan perluasan penggunaan B20. Yohannes juga mengatakan bahwa bahan bakar B20 akan ditegaskan lagi penggunaannya. Ia menyebutkan B20 akan dipergunakan secara meluas di Indonesia dan tidak lagi ditolerir untuk mempergunakan bahan bakar non-820 nantinya. Sebelumnya, Gabngan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung langkah pemerintah akan mewajibkan seluruh kendaraan diesel untuk menggunakan bahan bakar biodiesel 20 persen (B20) yang merupakan bauran antara solar dengan minyak sawit akhir 2018.

Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang mengatakan jika nantinya rencana pemerintah untuk B20 baik yang Public Service Obligation (PSO) atau non-PSO bisa dilaksanakan secara keseluruhan, maka akanadapeningkatan penyerapan Crude Palm Oil (CPO) di dalam negeri. “Gapki mendukung kebijakan tersebut, karena be-raiti akan ada peningkatan permintaan dari dalam negeri,” kata Togar, disalin dari Antara.

Togar mengatakan, diperkirakan serapan untuk CPO bisa naik menjadi 6-8 juta kiloliter, jika mandatori B20 tersebut dilaksanakan pemerintah. Sebelumnya, untuk serapan dalam negeri yang dipergunakan untuk biodiesel PSO berkisar antara 2,7-3 juta kiloliter. “Dengan permintaan yang meningkat, maka akan juga berpengaruh terhadap harga. Akan bisa naik antara 50-100 dolar AS per ton.”