+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pertamina-ENI Olah Sawit

Kompas | Jum’at, 1 Februari 2019

Pertamina-ENI Olah Sawit

Keija sama Pertamina dan ENI akan menghasilkan produk berupa bahari bakar minyak jenis hydrotreated vegetable oil (HVO) untuk diesel, yang diklaim ramah lingkungan dan terbarukan. Rencana ini akan memperkaya program Biodiesel yang sudah berjalan. HVO berbahan baku minyak kelapa sawit mentah (CPO) murni atau tanpa campuran minyak mentah (fosil). Sebelumnya, Pertamina sudah menguji coba CPO yang telah diolah dan dibersihkan getah serta baunya atau dikenal dengan refined bleached deodorized palm oil (RBDPO) untuk dicampur dengan minyak mentah di kilang Plaju, Sumatera Selatan. Hasil pencampuran RBDPO dengan minyak mentah adalah gasolin beroktan 92 atau setara Pertamax. “Saat ini masih tahap penjajakan dengan ENI mengenai peluang kedua pihak mendirikan kilang khusus pengolah CPO jadi gasoil atau bahan bakar untuk diesel,” kata Media Communication Manager PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita di Jakarta, Kamis (31/1/2019). Kerja sama itu tertuang dalam penandatanganan perjanjian di Roma, Italia, pada Rabu (30/1) waktu setempat. Disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ig-nasius Jonan, para pihak yang menandatangani kesepakatan itu adalah Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan CEO EN! Claudio Descalzi. Kedua pihak sepakat membahas kerja sama dan peluang bisnis, baik di Indonesia maupun internasional, dalam proyek-proyek energi terbarukan. “Untuk produk HVO, sejauh ini baru ENI yang punya teknologinya Kami juga tengah mempertimbangkan keekonomian proyek ini, termasuk potensi bahan baku yang ada,” kata Arya.

Kurangi impor

Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung, Subagjo, yang terlibat dalam penelitian pengembangan CPO menjadi produk bahan bakar minyak ramah lingkungan mengatakan, CPO memiliki kandungan hi-drokarbon yang berpotensi besar dikembangkan menjadi ba-han bakar minyak (BBM). Apalagi, potensi CPO di Indonesia cukup besar sehingga tidak ada persoalan ketersediaan bahan baku. Hal itu menjadi peluang bagi .Indonesia untuk mengurangi impor minyak mentah dan BBM. “Hanya perlu katalis untuk mengubah senyawa minyak sawit jadi hidrokarbon,” kata Subagjo. Sebelumnya, Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif mengatakan, uji pengolahan CPO jadi produk BBM beroktan tinggi sudah rampung dilaksanakan. Ke depan, program ini berpotensi diintegrasikan dengan program pengembangan kilang dan pembangunan kilang baru oleh Pertamina. Dalam hal pemanfaatan CPO untuk BBM, pemerintah sudah menerapkan kebijakan B-20. Tahun lalu, produksi Biodiesel mencapai 6,01 juta kiloliter. Dari jumlah itu, 4,02 juta kiloliter dimanfaatkan untuk pencampuran BBM dan mampu hemat devisa 2 miliar dollar AS. Sementara pemanfaatan bahan bakar nabati jenis etanol jalan di tempat. Pemerintah mere-laksasi karena tidak tercapainya keekonomian pencampuran etanol ke gasolin.

Republika | Jum’at, 1 Februari 2019

Asian Agri akan Bangun Pembangkit Tenaga Biogas

PT Asian Agri, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit berencana untuk membangun tiga pembangkit tenaga biogas pada 2019. Pembangkit ini berbahan baku Pome (limbah operasi), atau senyawa cair yang merupakan residu dari sisa pengolahan kelapa sawit menjadi CPO (crude palmoil). Direktur Suistanibility Relation Asian Agri, Bernard A Riedo, menjelaskan, pembangunan pembangkit tenaga biogas tersebut bukanlah yang pertama. Perusahaan ini telah memiliki tujuh pembangkit serupa. Namun, Asian Agri ingin menambah tiga pembangkit guna memenuhi kebutuhan listrik untuk operasional. “Langkah ini kita lakukan selain untuk bisa memenuhi kebutuhan energi secara mandiri yang tentu saja bisa menekan biaya operasional juga bentuk pengelolaan limbah kami,” ujar Bernard di Plaza Indonesia, Kamis (31/1). Bernard mengatakan, perusahaan menyediakan anggaran sekitar lima hingga enam juta dolar AS untuk membuat pembangkit ini. Dana itu merupakan investasi yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit dengan kapasitas l MW. Tiga pembangkit rencananya akan dibangun di Sumatra Utara untuk melengkapi kebutuhan listrik yang saat ini sudah di-backup oleh dua pembangkit yang sudah beroperasi. Menurut Bernard, dari tujuh pembangkit yang ada saat ini, masing-masing memiliki kapasitas berkisar antara 1 megawatt (MW) hingga 2 MW, tergantung dari berapa tangki biogas yang dipakai. Dari penggunaan pembangkit secara mandiri, perusahaan mampu mengurangi limbah terbuang. Sebab, untuk menghasilkan 2,2 MW, perusahaan bisa menyerap 1.800 meter kubik pome. Tak hanya digunakan untuk keperluan parusahaan, Bernard menyebut, listrik yang dihasilkan daii pembangkit ini juga dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pasokan ini kemudian diberikan PLN kepada masyarakat yang berada di sekitar perkebunan.

Lini bisnis

Asian Agri terus menjajaki pasar internasional untuk dapat menjual hasil produksi perkebunan sawit. Selama ini pasar luar memang menjadi konsumen terbanyak perusahaan ini mencapai 70 persen dari total produksi pertahun mencapai 1,1 juta ton CPO. Menguatnya tensi perang dagang antara Amerika dan Cina serta seruan energi bersih yang akan diusung oleh India dan beberapa negara Eropa membuat harga minyak kelapa sawit sempat terpuruk selama beberapa waktu ini. Namun, Asian Agri berupaya mencari negara lain yang coba dijadikan pasar baru. “Misalnya, Pakistan, Bangladesh, dan beberapa negara di Benua Afrika juga besar. Kita ingin produk ini bisa diserap,” ujar Direktur Suistanability Relation Asian Agri, Bernard A Riedo. Di sisi lain, untuk menjaga agar serapan produk sawit perusahaan dalam negeri tetap terserap secara maksimal, Direktur Coorporatc Affairs Asian Agri, Fadhil Hasan, berharap pemerintah melalui berbagai program yang diluncurkan mampu meningkatkan serapan ini. Contohnya, program Biodiesel 20 persen (B20) yang coba dimasifkan. Program ini, Fadhil menambahkan, setidaknya membuat serapan domestik sebesar 30 persen dari produksi nasional bisa tertangani. Serapan ini bisa meningkat melihat kewajiban B20 pada 2018 dipatok mencapai 6,1 juta ton. “Kita berharap akan ada perbaikan dari sisi harga, lingkungan, kebijakan. Kita juga harus puma ketegasan pemerintah terutama pada kebijakan jang diskriminatif.” ujar Fadhil.

 

Bisnis Indonesia | Jum’at, 1 Februari 2019

Indonesia Tidak Bergantung pada Impor Green Fuel

Pemerintah menjamin Indonesia tidak akan bergantung pada impor bahan bakar minyak ramah lingkungan atau green fuel dari Italia. Pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang berasal dari bahan bakar nabati dari kilang minyak Eni S.p.A. hanya dilakukan selama proses revitalisasi Kilang Plaju dan Dumai. PT Pertamina (Persero) dan Eni akan menyelesaikan revitalisasi Kilang Plaju dan Dumai dalam waktu 3 tahun ke depan. Setelah proses revitalisasi selesai, pemerintah akan menghentikan impor green fuel dari Italia karena Kilang Plaju dan Dumai sudah bisa menghasilkan BBM hijau. Teknologi Kilang Plaju dan Dumai akan diubah agar dapat mengolah minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) menjadi bahan bakar minyak gasolin dan Solar. Direktur Bio Energi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Feby Andriah menyebutkan bahwa kerja sama yang ditempuh oleh Pertamina dan perusahaan minyak asal Italia itu untuk membangun kilang minyak yang tidak terintegrasi dengan industri petrokimia atau disebut stand alone. Pembangunan kilang minyak baru itu nantinya bisa memanfaatkan CPO mumi atau 100% menjadi green diesel. Namun, proyek tersebut membutuhkan waktu 3-4 tahun hingga bisa beroperasi secara komersial.

Pemerintah akan menjalankan program energi hijau melalui Biofuel dengan memanfaatkan kilang yang sudah ada, Plaju dan Dumai, agar dapat menghasilkan green fuel. Model ini sering disebut dengan co-processing. Selain merevitalisasi kilang yang sudah ada, pemerintah juga akan membangun kilang baru yang khusus mengolah CPO menjadi BBM ramah lingkungan. Feby menambahkan, sebagai bagian dari kerja sama Eni dan Pertamina, untuk sementara waktu pengolahan minyak sawit dari Indonesia dilakukan di kilang Eni di Italia. Kemudian produk BBM hijau dari Italia itu dikirim ke Indonesia. Namun, katanya, setelah revitalisasi Kilang Plaju dan Dumai selesai, pemerintah tidak perlu lagi mendatangan green fuel dari Italia. “Jadi enggak bisa disebut kita menggantungkan impor green fuel dari Italia. Karena sekarang ini yang dilakukan istilahnya seperti nitip untuk mengolah, sambil menunggu kilang kami selesai. Produk yang diolah di ENI ya produknya Pertamina,” katanya kepada Bisnis, Kamis (31/1). Pertamina telah melakukan uji coba pengolahan CPO di Kilang Plaju. Selanjutnya, katanya, Pertamina akan uji coba pengolahan green diesel di Kilang Dumai dengan bahan baku minyak mentah bumi dicampur CPO. Feby menjelaskan, pembahasan lainnya masih diperlukan sebab untuk sementara waktu pemrosesan CPO di kilang Eni di Italia akan dijual kembali ke pasar Indonesia. Tentunya hal ini akan menyebabkan pajak ganda yang dibayarkan, yakni biaya ekspor (bea keluar) dan biaya impor (bea masuk). Di sisi lain, strategi pengembangan penggunaan bahan bakar minyak dari energi terbarukan secara holistik dinanti agar memberikan kepastian bagi investor. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan kesepakatan Pertamina dan Eni untuk bekerja sama dalam pengembangan green fuel perlu didukung dengan kebijakan dari pemerintah. Menurutnya, pengembangan green diesel tetap memerlukan regulasi terkait penggunaan produk, standar emisi, hingga carbon footprint. Hal itu sama halnya dengan penggunaan mandatori Biodiesel 20%. Sejauh ini, strategi pemerintah dalam mengembangkan BBM yang berasal dari energi terbarukan baru mengarah pada B20 dan B30.

 

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 1 Februari 2019

TBBM Gunung Sitoli Salurkan B20

Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I mendukung kebijakan penerapan campuran minyak nabati 20% pada bahan bakar diesel atau Biodiesel B20. Mulai Januari 2019, Terminal BBM Gunung Sitoli menyalurkan Biodiesel B20 dan menghentikan suplai BO. Dengan demikian secara keseluruhan terdapat 19 TBBM di wilayah MOR I yang menyalurkan B20. Pada 2018 lalu, TBBM Gunung Sitoli selain menyalurkan BO juga mensuplai lebih dari 16.200 Kilo Liter (KL) B20. Secara total, MOR I melalui Industrial Fuel Marine menyalurkan hampir 600.000 KL Biodiesel B20 di seluruh wilayah Sumatera bagian Utara. Jumlah ini akan terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kemampuan suplai minyak nabati dari produsen. Operation Head TBBM Gunung Sitoli, Abuzar, menjelaskan bahwa penyaluran B20 akan berdampak pada beberapa instansi pengguna Solar BO. “Hingga kini instansi seperti PLN khusus PLTG dan Alutsista TNI masih menggunakan BO. PLN misalnya, karena spesifikasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) nya memang pakai BO,” ujar Abuzar dalam siaran pers yang diterima Investor Daily, Kamis (31/1). Oleh karenanya, lanjut Abuzar, pihaknya telah telah mengirimkan surat pemberitahuan tanggal 4 Januari 2019 ke pihak-pihak terkait. Isinya agar instansi-instansi pengguna BO segera melakukan alih suplai BO dari TBBM Gunung Sitoli ke TBBM Teluk Kabung, TBBM Dumai, TBBM Medan Group, TBBM Tanjung Uban, ataupun TBBM Pulau Sambu. Sehingga diharapkan tidak mengganggu operasional instansi-instansi tersebut. Pertamina menjamin kehandalan suplai BO di lokasi-lokasi TBBM tersebut. Kendati demikian, penyaluran dapat dilakukan setelah pihak-pihak terkait yang membutuhkan telah menyelesaikan proses alih suplai ke TBBM penyedia Solar BO. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2018 K/10/ MEM/2018, pemerintah telah menetapkan 30 titik penerimaan Biodiesel sehingga Solar Murni (BO) hanya akan tersedia di 30 titik penerimaan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang telah ditentukan,

 

Koran Tempo | Jum’at, 1 Februari 2019

Uji Coba Biodiesel 30 Segera Dimulai

Program pencampuran 30 persen minyak nabati ke solar atau Biodiesel 30 (B30) akan diujicobakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Maret 2019. Program ini merupakan lanjutan dari B20 yang telah menjadi man-datori dan diterapkan secara menyeluruh ke sektor non-pelayanan publik sejak September tahun lalu. Direktur Bioenergi Kementerian Energi, Andriati Feby Misna, mengatakan untuk tahap awal B30 akan diujicobakan di kendaraan. Uji coba di jalanan ini bertujuan untuk menentukan apakah B30 layak untuk digunakan. “Nanti dari hasil uji akan ada rekomendasi,” kata Feby kepada Tempo, kemarin. Andriah mengatakan uji coba serupa dulu juga diterapkan sebelum man-datori B20 diberlakukan. Namun uji kali ini akan berbeda agar kelak ketika diterapkan tak menimbulkan persoalan. Uji coba kendaraan berbahan bakar B30 akan menempuh jarak 60 ribu kilometer. Adapun uji coba dengan B20 sebelumnya hanya 40 ribu kilometer. “Setelah semua oke, baru akan diterapkan,” kata dia. B30 merupakan bahan bakar Biodiesel yang merupakan campuran solar dengan fatty acid methyl ester (FAME) sebanyak 30 persen. Peta jalan penggunaan Biodiesel pada solar menargetkan mandatori B30 bisa diterapkan pada 2020.

Saat ini mandatori baru diberlakukan pada B20. Pemerintah memperluas penerapan kebijakan ini sejak September 2018 ke sektor non-pwbc service obligation untuk mengerem laju impor minyak mentah. Uji coba B30 dinilai perlu lebih matang lantaran program B20 pernah mendapat penolakan pelaku usaha, terutama dari sektor transportasi, yang awalnya tak waj ib menggunakannya. Keluhan muncul karena biosolar 20 persen itu dinilai memiliki kualitas buruk. Jika dibiarkan terlalu lama, terjadi pemisahan antara solar dan minyak sawit (crude palm oil/CPO) yang menjadi bahan baku tambahan. Andriah hakulyakin permintaan minyak kelapa sawit untuk penggunaan lokal akan meningkat di masa mendatang. Sebab, PT Pertamina (Persero) juga semakin serius menghasilkan produk minyak yang lebih ramah lingkungan. Dua hari lalu, Pertamina meneken kesepakatan dengan Eni S.p.A, perusahaan migas asal Italia, untuk pengembangan green refinery. Direktur Pengolahan Pertamina, Budi Santoso Syarif, menyebutkan kerja sama itu menjadi tonggak penting bagi pengembangan energi masa depan Indonesia yangakanmengu-rangi penggunaan energi fosil. Budi menilai Pertamina perlu bekerja sama dengan perusahaan migas dunia yang berpengalaman dalam pengembangan green energy untuk memproses CPO 100 persen menjadi green diesel maupun green avtur. “Indonesia memiliki sumber green energy, yakni minyak kelapa sawit yang melimpah. Ini bisa menjadi potensi besar bagi Indonesia ke depannya,” ujar Budi.

CPO Processing Agreement tersebut mengawali upaya Pertamina untuk mengolah minyak kelapa sawit di kilang Eni di Italia. Budi mengatakan Pertamina dan ENI juga akan melanjutkan diskusi tentang potensi pembangunan green refinery di Indonesia untuk memproduksi hydro-treated vegetable oil (HVO) di Indonesia .”Pertamina saat ini juga telah berhasil mengolah CPO dengan coprocessing di refinery dengan pilot project di Kilang Plaju, yang beroperasi pada Desember 2018,” kata Budi. Kilang Plaju di Sumatera Selatan saat ini memang mulai dikonversi menjadi green refinery. Kilang ini menghasilkan green fuel, green LPG, dan green avtur dengan pemanfaatan CPO hingga 7,5 persen. Pertengahan bulan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sempat melihat langsung proyek green refinery di Kilang Plaju. Jonan mengatakan green energy harus dibangun dan disiapkan untuk generasi mendatang. “Inilah tantangan sekaligus peluang bagi Pertamina untuk terus menyediakan bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan, dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri,” kata Jonan.

 

Bisnis Indonesia | Jum’at, 1 Februari 2019

Pemerintah Dorong Kendaraan Energi Hijau

Selain kendaraan listrik, pemerintah mendorong produk otomotif berbahan bakar ramah lingkungan lain (green fuel) dengan menyajikan insentif meski jumlahnya lebih sedikit. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto mengatakan, pemerintah terbuka pada perkembangan teknologi, seperti kendaraan listrik dan produk otomotif dengan bahan bakar terbarukan, seperti minyak sawit. “Kami tidak membatasi hanya satu teknologi, tetapi kami perluas. Sebagai informasi, kami juga mendorong teknologi yang memanfaatkan biofuel,” ujarnya, baru-baru ini.  Harjanto menjelaskan, Biofuel dan kendaraan listrik menjadi alternatif untuk mengatasi masalah impor bahan bakar minyak (BBM) dan diarahkan untuk mengatasi isu lingkungan. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, secara global terjadi kompetisi antara mobil listrik dan kendaraan green fuel. Menurutnya, pengembangan green fuel di Indonesia tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan kendaraan listrik. “Green fuel engine atau flexi engine yang biayanya lebih murah, dan infrastruktur yang sekarang seperti pompa bensin itu bisa digunakan. Selain itu, kendaraan yang sekarang juga bisa digunakan.” Putu menjelaskan, selain minyak sawit(CPO), Indonesia juga memiliki etanol dari tebu yang belum dioptimalkan. Pemerintah klaimnya, mengikuti tren pasar dan produsen otomotif bisa menjadi pencipta tren mobil green fuel. Dia menyebutkan, pemerintah tengah menyiapkan insentif green fuel melalui program low carbon emission vehicle (LCEV). Insentif ini akan lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan listrik. “Kalau dikasih sama dikhawatirkan itu jadi predator [kendaraan listrik].” GM Sales Division PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Yohanes Pratama mengatakan, IAMI mendukung green fuel ataupun standar Euro 4 menggunakan Biodiesel 20% (B20). Isuzu, katanya, telah mengembangkan mesin common rail sejak 10 tahun terakhir dan telah teruji tanpa masalah pada mesin ketika mengonsumsi B20.

 

Sawit Indonesia | Jum’at, 1 Februari 2019

Kunjungi Lab.Katalis ITB, Menko Luhut Panjaitan Ingin Program B30 Dipercepat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut B. Pandjaitan menegaskan program mandatori biodiesel 30% atau B30 harus dipercepat demi demi kepentingan nasional. Keinginan Menko mendapatkan dukungan petani dan pelaku usaha sawit. “Jadi kalau semua merasa ini harus cepat, ya memang harus cepat. Karena ini persoalan lama. Kita sudah studi sejak 2004, jadi ini memang bukan persoalan baru,” kata Menko Luhut saat meninjau laboratorium teknik reaksi kimia dan katalis di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Rabu (30 Januari 2019) seperti dilansir dari laman Kemenko Maritim. Menko Luhut menyebutkan bahwa keputusan B30 merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi impor dan menekan defisit neraca transaksi berjalan atau Current Account Defisit (CAD). “Ini adalah keputusan strategis. Karena membuat Indonesia tidak akan tergantung dengan negara manapun dan kemandirian sebagai bangsa semakin kuat,” ungkapnya. Peneliti ITB diminta dapat mempercepat program biodiesel menjadi B30 yang baru B20. Untuk itu, ia menggandeng para ahli dan peneliti dari ITB untuk mempercepat penerapannya.

Apalagi, Program Studi Teknik Kimia ITB dengan fasilitas micro activity test unit dan reaktor pilot di laboratorium telah berhasil mengkonversikan minyak kelapa/inti sawit menjadi green diesel/bioavtur. “Nanti kita masuk di 30 persen dari seluruh produksi sawit, sehingga nanti akan berdampak sangat luar biasa kepada harga sawit. Jadi sawit itu akan kita jaga di harga 800 USD hingga 1000 USD per ton dan itu akan berimplikasi positif kepada para petani sawit,” target Menko Luhut. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Rektor ITB Prof. Dr. Kadarsah Suryadi mengatakan, dalam rangka menuju entrepreneurial universitym, ITB sudah memastikan 95 start up unit bisnis. Salah satunya adalah yang terkait dengan katalis yang sekarang akan disampaikan, yaitu biofuel berbasis sawit. Dalam kesempatan ini, Ketua DPW Apkasindo Riau Gulat ME Manurung, didampingi Sekretaris Apkasindo Riau, Rino Afrino mendapatkan undangan dalam kunjungan ini.

“Petani sawit Indonesia mengucapkan terimakasih dan bangga dengann teknologi ITB di bidang BBM berbahan baku sawit. Teknologi ini seperti mimpi rasanya, karena berpuluh-puluh tahun ditunggu hari ini sudah nyata didepan mata, ujar Gulat. Dengan inovasi ini, kata Gulat, dipastikan akan mendongkrak harga TBS di tingkat petani swadaya khususnya. “Kabar ini membuat lega 23 juta KK Petani Kelapa sawit di Indonesia. Bayangkan saja 42% perkebunan sawit dikelola oleh petani swadaya, sehingga efeknya dahsyat terhadap perekonomian nasional.”Pada kesempatan ini juga diadakan MoU Tripartite antara ITB dengan Politeknik Sawit Indonesia Pelalawan dan Bupati Kabupaten Pelalawan. Menurut Bupati Pelalawan HM Harris bahwa kerjasama ini adalah kerjasama Strategis Nasional, apalagi Politek Sawit Indonesia ini berada di kawasan Techno Park Pelalawan. Lebih lanjut dikatakan Harris, Riau sangat layak dan pantas dijadikan sebagai Pusat Teknolgi dan Industri Kelapa Sawit karena Riau memang miniatur Indonesia tentang Kelapa Sawit.

https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/kunjungi-lab-katalis-itb-menko-luhut-panjaitan-ingin-program-b30-dipercepat/

 

Infosawit | Jum’at, 1 Februari 2019

Kaltim Didorong Jadi Penghasil Biodiesel Sawit

Dikatakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, menjadi sangat penting bagi Kalimantan Timur untuk bisa menjadi produsen biodiesel sawit. Untuk bisa mewujudkan hal ini, kata Joko harus bisa diperjuangkan, apalagi pengembangan perkebunan  kelapa sawit di Benua Etam ini terus tumbuh berkembang dan meningkat cukup signifikan. Oleh sebab itu hasil industri perkebunan kelapa sawit tidak hanya diolah menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan biodiesel sawit. “Hilirisasi sawit itu macam-macam. Ada puluhan bahkan ratusan produk. Tidak bisa sekaligus dilakukan tapi lihat pasar dan kebutuhan,” ungkap Joko, pada Musyawarah Cabang V GAPKI di Hotel Midtown Samarinda, belum lama ini dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT. Diakui Joko, Kaltim selama ini memiliki konribusi besar bagi penghasil minyak sawit mentah, maka membuat kebijakan agar industri biodiesel yang selama ini dominan berada di bagian barat Indonesia harus diarahkan ke bagian Timur. “Industri biodiesel harus ada di sini. Pabrik biodiesel itu harus dikembangkan di Kaltim untuk menyuplai wilayah timur bahkan nasional dan global,” tandas Joko.

https://www.infosawit.com/news/8732/kaltim-didorong-jadi-penghasil-biodiesel-sawit

Kontan | Kamis, 31 Januari 2019

Luhut beberkan rencana pemerintah produksi green diesel

Dalam rangka menekan pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan mengurangi ketergantungan minyak mentah, pemerintah akan segera membuat green diesel. “Kelapa sawit kita dari Bandung sudah dikerjakan 10 tahun, belum pernah didorong saja 30% dari sawit itu akan kita convert jadi green diesel, bensin dan aftur,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Hotel Mulia, Kamis (31/1). Seperti yang telah diketahui, neraca perdagangan tahun 2018 mengalami defisit terdalam sepanjang sejarah yakni sebesar US$ 8,57 miliar. Dari defisit tersebut, defisit migas US$ 12,4 miliar. Utamanya didorong defisit minyak mentah dan hasil minyak, masing-masing sebesar US$ 4,04 miliar dan US$ 15,95 miliar. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kondisi CAD. Oleh karenanya pemerintah berencana menggenjot produksi sawit dalam negeri, yang hasil turunannya juga bisa dipakai oleh negeri sendiri. Luhut juga berharap, dari program ini harga sawit bisa lebih baik. Seperti yang telah diketahui, neraca perdagangan tahun 2018 mengalami defisit terdalam sepanjang sejarah yakni sebesar US$ 8,57 miliar. Dari defisit tersebut, defisit migas US$ 12,4 miliar. Utamanya didorong defisit minyak mentah dan hasil minyak, masing-masing sebesar US$ 4,04 miliar dan US$ 15,95 miliar. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kondisi CAD. Oleh karenanya pemerintah berencana menggenjot produksi sawit dalam negeri, yang hasil turunannya juga bisa dipakai oleh negeri sendiri. Luhut juga berharap, dari program ini harga sawit bisa lebih baik.

https://nasional.kontan.co.id/news/luhut-beberkan-rencana-pemerintah-produksi-green-diesel

Neraca | Kamis, 31 Januari 2019

Realisasi B50 Butuh Komitmen dan Konsistensi

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai penggunaan biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar atau B50 mampu menghemat devisa. “Ini adalah bagian dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang sudah diarahkan presiden. Ada tiga manfaat utama bila kita menggunakan B50, salah satunya menghemat devisa,” kata Arif kepada pers di Jakarta, Rabu (30/1). Arif menambahkan, penggunaan B50 juga ditengarai akan memperbaiki neraca transaksi berjalan sektor migas. Kemudian, penggunaan B50 akan memacu tumbuhnya industri pengolahan biodiesel di dalam negeri. Terakhir, meningkatkan nilai tambah produk ekspor karena Crude Palm Oil (CPO) dipacu untuk diolah lebih bernilai di dalam negeri menjadi berbagai produk. Menurut Arif, dibutuhkan konsistensi dan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan penggunaan B50 di Indonesia. “Butuh komitmen bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari pemasok sawit, industri otomotif dan lembaga riset. Kalau ini bisa kerja sama akan bagus,” katanya.

Sementara itu, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang merupakan lembaga di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara mengembangkan penggunaan biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar atau B50 untuk kendaraan roda empat. Penelitian ini dalam rangka adanya pembatasan-pembatasan dari negara pengimpor produk sawit asal Indonesia, kata Komisaris Holding PT Perkebunan Nusantara Muhammad Syakir di Jakarta, Rabu. Menurut Syakir, pengembangan B50 mulai dilakukan sebagai antisipasi Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, apabila pembatasan dari negara tujuan ekspor tersebut semakin besar. Syakir memaparkan, penelitian yang dilakukan secara inisiatif ini juga untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa Indonesia siap memanfaatkan produk sawit lebih besar dari segi sumber daya manusia maupun teknologinya.

Sehingga Indoesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan Crude Palm Oil (CPO) nya sehingga tidak ketergantungan kepada ekspor, ungkap Syakir. Dalam hal ini, PPKS telah menguji sebuah mobil Multi Purpose Vehicle (MPV) berbahan bakar B20 untuk jarak tempuh 2.000 kilometer, di mana hasilnya akan segera dipublikasi. Syakir menyampaikan, beberapa keunggulan bahan bakar biodiesel antara lain mampu diproduksi di dalam negeri, non-toksik, ramah lingkungan dan bio-degradabel. Selain itu, bahan baku biodiesel berupa minyak nabati juga terdapat di Indonesia, serta dalam produksinya melibatkan jutaan petani. “Ini baru awal, kami akan lebih menajamkan pengembangannya dengan bekerja sama lebih komprehensif, misalnya lembaga riset lain, industri otomotif dan Pertamina,” pungkasnya. Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, Gulat Manurung mengatakan penggunaan B50 akan meningkatkan pemakaian CPO di dalam negeri sampai 75%. Alhasil, kebijakan B50 akan mengkatrol harga TBS khususnya di tingkat petani swadaya. Lebih lanjut dikatakan Gulat, uji jalan kendaraan B50 merupakan batu loncatan menuju B75 dan B100. Itu sebabnya, perlu komitmen di antara semua pelaku usaha sawit dalam upaya meningkatkan produksi untuk selalu mengedepankan kelestarian lingkungan. Yang lebih penting, kata Gulat, penggunaan B50 dapat menjadikan industri sawit Indonesia lebih berdaulat tanpa tekanan negara asing manapun. Sebab, kampanye negatif dari negara pembeli bertujuan membeli CPO Indonesia dengan harga semurah mungkin. “Dengan B50, negara pengimpor CPO tidak lagi dapat menekan sawit Indonesia karena serapan campuran sudah menyedot 75% dari total ekspor CPO di Indonesia,” pungkasnya.

http://www.neraca.co.id/article/112448/realisasi-b50-butuh-komitmen-dan-konsistensi

Okezone | Kamis, 31 Januari 2019

Menko Luhut Buka-bukaan soal Green Diesel

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan baru yakni Program Green Diesel untuk mendorong penggunan minyak sawit dalam negeri. Ini merupakan kebijakan kedua untuk mendorong penggunaan sawit dalam negeri. Menteri Koordiantor bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kebijakan tersebut rencananya akan diterapkan dalam dua tahun. Nantinya kebijakan ini tidak dilakukan secara sekaligus melainan bertahap. “Kita cepat semua. Dia lebih friendly. Kalau dengan bensin dengan green diesel itu enggak masalah,” ujarnya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (31/1/2019). Namun nantinya sebagai tahap awal, penerapan green diesel ini ditargetkan untuk penggunaan avtur pesawat dan juga bensin. Luhut menargetkan, dalam jangka menengah bisa memproduksi 10 juta ton, dan akan dilakukan secara bertahap mulai dari 2-3 juta ton terlebih dahulu. “Kita mau dalam 2 tahun ini harus jadi. Sepertiga dari produksi kelapa sawit kita sekarang ada 45 juta. 10 juta lah katakanlah. Kita mulai mungkin dengan 2-3 juta bertahap ke atas, mungkin bisa lebih cepat dari daya ukur nantinya,” katanya.

Luhut menambahkan dengan penerapan green diesel ini sendiri diharapkan bisa menekan angka impor bahan bakar yang selama ini masih sangat tinggi. Jika angka impor bisa dikurangi maka penggunaan green diesel ini juga bisa menekan menekan pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Seperti yang telah diketahui, neraca perdagangan tahun 2018 mengalami defisit terdalam sepanjang sejarah yakni sebesar USD8,57 miliar. Dari defisit tersebut, defisit migas USD 12,4 miliar., sedangkan defisit minyak mentah dan hasil minyak, masing-masing sebesar USD4,04 miliar dan USD15,95 miliar. “Akan berdampak besar terhadap impor petani kita. Crude oil kita,” kata Luhut. Di sisi lain lanjut Luhut, penggunaan green diesel juga bisa membuat harga minyak sawit Indonesia bisa lebih kompetitif. Apalagi belakangan harga minyak sawit terus menurun seiring sentimen negatif dari luar negeri tentang hutan sawit yang dianggap merusak lingkungan. “Sehingga harga sawit tidak didikte negara lain dan Presiden maunya petani bisa menikmati,” katanya.

https://economy.okezone.com/read/2019/01/31/320/2012025/menko-luhut-buka-bukaan-soal-green-diesel

 

Merdeka | Kamis, 31 Januari 2019

Toyota Dukung Implementasi Bahan Bakar B50

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, sebuah lembaga di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara mengambil inisiatif untuk mengembangkan penggunaan biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar atau B50 untuk kendaraan roda empat. Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), I Made Dana Tangkas mengatakan bahwa pihaknya mendukung implementasi penggunaan biodiesel 50 persen pada pencampuran minyak solar alias B50. “Ini harus diapresiasi dan kita menyambut gagasan ini dengan apresiasi. Mandatori pemanfaatan biodiesel memalui tahapan B2, B5, B10 sampai sekarang B20,” kata dia, di Jakarta, Rabu (30/1). Sejauh ini pihaknya telah bekerja sama dengan PPKS Medan untuk menguji coba B50 terhadap sebuah mobil Multi Purpose Vehicle (MPV) berbahan bakar B20 untuk jarak tempuh 2.000 kilometer. Mobil tersebut, merupakan produk Toyota yang terbaru. “Jangan juga pakai kendaraan yang umurnya 10 tahun 20 tahun kalau bisa baru. Kayak ini yang baru. Makanya mesinnya masih aman,” tegas dia. Sementara untuk implementasi B20, sejauh ini berjalan lancar dan tidak ada gangguan terutama pada performa mesin mobil. “Sampai 100.000 km mobilnya yang 3 tahun sampai 5 tahun. Udah dijual juga. Tidak ada masalah, sudah jalan. Dari performa tidak ada perbedaan,” Made yang juga Presiden Institute Otomotif Indonesia (IOI) mengatakan pihaknya bahkan telah produk dengan bahan bakar etanol 100. Namun, produk tersebut belum dijual di Indonesia. “Kita telah produksi Hilux degnan mesin yang bisa etanol 100 kita ekspor ke brasil yang sudah siap. Sementara di kandang kita belum,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/toyota-dukung-implementasi-bahan-bakar-b50.html

 

Jpnn | Kamis, 31 Januari 2019

Terminal Bahan Bakar Minyak Gunung Sitoli Salurkan Biodiesel B20

Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I mendukung kebijakan penerapan campuran minyak nabati 20 persen pada bahan bakar diesel atau Biodiesel B20. Mulai Januari 2019, Terminal BBM Gunung Sitoli akan total menyalurkan Biodiesel B20 dan menghentikan suplai B0.  Dengan begitu terdapat 19 Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di wilayah MOR I yang menyalurkan Biodiesel B20. Pada 2018 lalu, TBBM Gunung Sitoli selain menyalurkan B0 juga mensuplai lebih dari 16.200 Kilo Liter (KL) B20. Secara total, MOR I melalui Industrial Fuel & Marine menyalurkan hampir 600 ribu KL Biodiesel B20 di seluruh wilayah Sumatera bagian Utara. “Jumlah ini akan terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kemampuan suplai minyak nabati dari produsen,” ujar Operation Head TBBM Gunung Sitoli, Abuzar. Abuzar menjelaskan bahwa penyaluran B20 akan berdampak pada beberapa instansi pengguna Solar B0. “Hingga kini instansi seperti PLN khusus PLTG dan Alutsista TNI masih menggunakan B0. PLN misalnya, karena spesifikasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) nya memang pakai B0,” jelas Abuzar. Oleh karenanya, pihaknya telah telah mengirimkan surat pemberitahuan pada 4 Januari 2019 ke pihak-pihak terkait.

https://www.jpnn.com/news/terminal-bahan-bakar-minyak-gunung-sitoli-salurkan-biodiesel-b20

Republika | Kamis, 31 Januari 2019

Kewajiban Biodiesel dan Kesepakatan Harga Jaga Bisnis Sawit

Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Asian Agri berharap tahun ini pemerintah bisa memberikan lebih banyak lagi kebijakan yang mendukung tumbuhnya usaha kelapa sawit di Indonesia. Kebijakan mandatory kelapa sawit dan juga kesepakatan harga serta kebijakan besaran pungutan iuran ke BPBDKS masih menjadi tumpuan bagi perusahaan. Direktur Coorporate Affairs, Asian Agri, Fadhil Hasan mengatakan, dengan tekanan global atas kelapa sawit maka perusahaan berharap serapan produk bisa lebih ditingkatkan. Hal ini diharapkan bisa membuat bisnis kelapa sawit setidaknya lebih baik lagi. “Oleh karena itu, 2019 ini kita berharap akan ada perbaikan dari sisi harga, lingkungan, kebijakan. Kita juga harus punya ketegasan pemerintah terutama pada kebijakan yang diskriminatif, seperti Rate 2 ini. Pemerintah sepakat akan membawa ini ke Doble WTO. Tapi diluar itu kita berharap akan ada perbaikan harga. Kemudian kita juga harus melakukan langkah yang sistematis,” ujar Fadhil di Plaza Indonesia, Kamis (31/1). Direktur Suistanibility Relation Asian Agri, Bernard A Riedo juga menjelaskan saat ini pasar dalam negeri sendiri sangat terbantu dengan adanya mandatori B20 setidaknya hal ini bisa membuat serapan domestik sebesar 30 persen dari produksi nasional bisa tertangani.

Namun, Bernard melihat potensi peningkatan serapan dalam negeri ini bisa naik hingga 40 persen apabila melihat kewajiban serapan B20 pada tahun ini yang dipatok sebesar 6,1 juta ton. “Angin segar buat kita apabila jika ditambah dengan kebijakan B30. Maka harapannya serapan dalam negeri bisa juga menambah,” ujar Bernard. Sebab, perusahaan kelapa sawit hanya bertumpu pada sektor itu. Meski memang produk turunan kelapa sawit juga bertumpu pada sektor konsumsi. Hanya saja, kata Bernard di sektor konsumsi tidak ada potensi penambahan. “Konsumsi untuk Food sektor untuk minyak goreng selalu sejalan dengan GDP l. Jadi volume 6-7 juta ton. Konsumsinya. Itu nggak akan kemana-mana,” ujar Bernard.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/01/31/pm6vco370-kewajiban-biodiesel-dan-kesepakatan-harga-jaga-bisnis-sawit