+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Peru Ingin Indonesia Jadi Mitra Strategis Industri Kelapa Sawit

Gencil | Sabtu, 22 Juni 2019

Peru Ingin Indonesia Jadi Mitra Strategis Industri Kelapa Sawit

Anggota Kongres Peru, Alejandra Aramayo, meminta agar Indonesia dijadikan sebagai partner strategis di bidang industri kelapa sawit. Permintaan disampaikan kepada Wakil Menteri Hidrokarbon Peru, Eduardo Guevara, pada pertemuan tanggal 12 Juni 2019 yang juga dihadiri oleh Duta Besar RI Lima, Marina Estella Anwar Bey dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan. Keinginan Peru tersebut sangat berdasar karena Indonesia dinilai telah sukses mengembangkan industri kelapa sawit baik di industri hulu dan hilir. Hal ini dibuktikan dengan tingginya produktivitas kebun kelapa sawit di Indonesia, serta pengembangan berbagai produk dari minyak sawit termasuk biodiesel. Ketua APROBI menjelaskan bahwa Indonesia telah menggunakan biodiesel sejak tahun 2006 dan terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini Indonesia menggunakan kandungan biodiesel sebanyak 20% (B20) dan sedang mengujicoba B30. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2020, Indonesia akan mulai menggunakan B30. Selain itu Indonesia juga sedang mengembangkan bahan bakar bio-hidrokarbon berupa green gasoline, green diesel, dan green avtur.

Hal ini sangat menarik minat Aramayo untuk merekomendasikan Pemerintah Peru agar dapat bekerja sama dengan Indonesia. Sebagai salah satu anggota Kongres Peru yang sangat aktif dalam mengkampanyekan penggunaan biodiesel di Peru, Aramayo berpendapat bahwa Indonesia dapat menjadi model bagi Peru untuk mengembangkan industri kelapa sawit khususnya biodiesel bagi kebutuhan domestik. Saat ini Pemerintah Peru telah menerapkan mandat penggunaan B5 namun produksi biodiesel dalam negeri sangat kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan domestik sehingga Pemerintah harus mengimpor produk biodiesel dari negara lain dalam skala besar. Aramayo juga mengharapkan Peru dapat bergabung dengan Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC) yang telah diinisiasi oleh Indonesia dan Malaysia. Saat ini, Kolombia merupakan negara pertama di kawasan Amerika Latin yang telah menjadi anggota. Pemerintah Peru menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan mempelajari kemungkinan Peru menjadi anggota CPOPC. Kerja sama lebih lanjut dengan Indonesia baik di bidang energi seperti biodiesel maupun petrokimia akan ditindaklanjuti melalui KBRI Lima. Duta Besar RI Lima menyatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan Peru untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara. Ketua APROBI menyampaikan pula bahwa Indonesia siap untuk membagikan hasil riset B20 kepada Peru untuk kerja sama di bidang energi kedepannya.

https://gencil.news/bisnis/peru-ingin-indonesia-mitra/

Harian Seputar Indonesia | Sabtu, 22 Juni 2019

Pemanfaatan EBT Menuju Industri Kelistrikan Ramah Lingkungan

Siapkah Indonesia menjadikan energi terbarukan sebagai salah satu sumber energi utamanya dalam penyediaan energi listrik khususnya untuk keperluan Industri? Ini sebuah tantangan sekaligus motivasi dalam memperbaiki bauran energi penyediaan listrik di Tanah Air. Diperlukan usaha yang kuat dalam mewujudkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai energi untuk membangkitkan lis trik yang digunakan untuk berbagai kebutuhan kelistrikan, baik industri, bisnis dan sosial dalam kapasitas besar dan andal. Upaya untuk memanfaatkan EBT perlu mendapatkan dukungan yang kuat tidak ha -nya dari pemerintah tapi juga masyarakat dan pelaku dunia usaha. Meski memang banyak keterbatasan dalam mewujudkannya, namun optimisme perlu ditanamkan kepada stakeholders. Denganketerbatasanyang ada pemerintah telah menetapkan target bauran energi nasional dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 sampai dengan 2028 di mana EBT dipatok dengan angka 23% pada 2025.

Meski upaya untuk mewujudkan itu banyak tantangan yang harus dihadapi baik dari sisi pendanaan maupun ketersediaan energi yang akan digunakan. Misalnya, pemanfaatan panas bumi perlu dilakukan pengeboran pada daerah yang po -tensinya cukup besarkan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit di samping risiko kegagalan yang perlu dikendalikan. Sedangkan untuk energi air butuh waktu untuk membuat bendungan agar diperoleh head (tinggi jatuh) yang cukup untuk memutar turbin air bila menginginkan kapasitas yang le- bih besar. Meskipun potensi energi air yang memanfaatkan laju aliran air dengan mikro hidro (PLTMH) cukup banyak, namun hanya menghasilkan) daya listrik yang rendah. Sementara untuk pemanfaatan angin dan sinar matahari kendala yang dihadapi berupa lokasi yang akan digunakan harus memenuhi batas minimal kecepatan angin maupuni ntensitas cahaya yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Tujuannya agar dana investasi secara optimal sehingga biaya pokok penyediaan mampu bersaing dan kompetitif dengan energi listrik yang dihasilkan oleh gas dan batubara karena EBT akan maksimal bila dapat menggantikan minyak maupun gas. Kondisi bauran energi untuk EBT pada 2019 sebesar 11,4% dengan komposisi energi panas bumi 5%, energi air 6,3% dan gabungan energi: matahari, sampah, biomas, CPO hanya 0,3;%. Apabila dilihat potensi solar cell (energi matahari) se harusnya dapat memanfaat -kan lebih besar dan bahkan bisa dimanfaatkan lebih dari 3%. Namun kenyataannya masih sangat rendah, meskipun pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan ketentuan pemanfaatan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Rendahnya konsumen PLN memanfaatkan PLTS Atap perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah dan PLN. Berdasarkan survei dan wawancara pada pelanggan rumah tangga dengan daya 4.400 VA sampai dengan 10.500 VA ternyata lebih dari 90% pelanggan tidak ingin menambah investasi untuk membeli PLTSA tap.Penyebabnya, di samping belum paham adanya PLTS Atap, pelanggan juga ingin praktisnya saja bahwa untuk kebutuhan listrik di rumah masih percaya dengan PLN. Di lain pihak untuk pemanfaatan sampah sebagai sumber energi penghasil listrik sejauh ini masih sebatas riset meski sudah ada yang memanfaatkannya seperti di Kota Surabaya dengan memanfaatkan sampah yang ada di TPA Benowo. Pemerintah Kota Surabaya bisa menjual listrik ke PLN Distribusi Jawa Timur meski sebatas 8.000 kw. Namun ini perlu mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat karena selain bisa menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah juga mengurangi tumpukan sampah yang setiap harinya bertambah. Selain Surabaya Pemerintah Kota\’ Denpasar juga melakukan hal yang sama yaitu memanfaatkan sampah menjadi energi listrik meski dalam kapasitas di bawah 100 kw.

EBT juga dapat dihasilkan dari batang dan ranting pohon kaliandra seperti yang dikembangkan di pulau Kondur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau meski belum maksimal masih di bawah l00 kw. Kendala utamanya adalah lahan untuk menanam Kalian dra harus luas. Potensi lainnya yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan CPO atau minyak sawit sebagai pengganti solar/ biodiesel yang mulai dikembangkan dengan nama B20. Artinya komposisi minyak sawit 20% dan HSD (High Speed Diesel) 80%. Bahkan sudah mulai diujicoba dengan BlOO yang artinya 100% menggunakan minyak sawit atau menggantikan bahan bakar residu/solar daLam pembangkit tenaga diesel seperti yang telah diujicoba di Bangka. Upaya pemerintah melaui PLN untuk mewujudkan target bauran energi 23% menggu -nakan EBT pada 2025 secara masif terus dilakukan, baik dalam pengembangan kapasitas rendah maupun implemen -tasi dalam kapasitas yang cukup besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Sidrap, Sulsel. Dukungan pemerintah sangat besar pengaruhnya terutama menyangkut regulasi yang berkeadilan dan sisi pendanaan mengingat masih tingginya Biaya Pokok Produksi. Pembangkit Listrik dari EBT dibanding dengan Pembangkit . Listrik Tenaga Uap (PLTU Batubara). Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai upaya perwujudan program listrik ramah lingkungan atau rene -wahle energy akan sangat bermanfaat apabila diterapkan di pulau- pulau kecil atau sedang dengan type PLTS Komunal bukan PLTS Atap. Ini meng -ingat energi primer seperti solar/HSD, gas apalagi batubara ke pulau-pulau perlu ongkos angkut.

Meski sudah ada warga yarig memanfaatkan PLTS Komunal namun belum bisa maksimal karena tidak semuanya dilengkapi dengan baterai sebagai penyimpun energi listrik dalam bentuk arus searah {direct current). Akibatnya, hanya bermanfaat selama 4-5 jam/hari, itu pun hanya sekitar 10-20% dari daya maksimal dalam sistem 20 kv di remote area tersebut. Adapun sisanya rata-rata masih menggunakan PLTD. Namun demikian perlu dukungan dan perhatian yang lebih dari pemerintah agar pemanfaatan PLTS Komunal dengan teknologi baterai di r\’emo-tearea.khususnya daerah kepu-lauan, bisa lebih besar 23% bauran energinya. Apalagi daerah tersebut secara sistem kelistrikan terpisah (isolated) dan dikategorikan remote area. Tidak hanya di kepulauan namun juga di daerah perkebunan dan dusun di lereng atau lembah pegunungan yang jaringan listriknya jauh dari gardu induk atau pembangkit, PLTS Komunal cocok untuk dikembangkan dengan baterai. Hal yang menjadi kendala untuk merealisasikan PLTS jenis ini pada umumnya, selain pendanaan juga lahan yang diperlukan cukup luas. Sebagai gambaran di Pulau Moro PLTS dengan daya 200 kWp membutuhkan lahan sekitar 2.000 meter persegi. Adapun produksi rata-rata setiap bulannya 17.200 kWh.

Pemanfaatan EBT secara maksimal bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil terutama dari minyak gasdan batu bara di samping sebagai perwujudan perusahan dalam mendukung program go green lingkungan yang bersih, tidak menambah polusi udara di sekitar pembangkit listrik. Begitu pentingnya pengembangan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan bagi dunia industri di masa depan maka perlu didukung regulasi yang mengatur tentang tarif jual ke pelanggan industri. Industri perlu mempunyai komitmen dalam mendukung program pemanfaatan renewable energy sehingga gerakan pengurangan energi fosil tidak hanya ditujukan kepada PLN. Pemerintah sebagai regulator juga perlu menetapkan tarif listrik renewable energy yang harus dibayar oleh pelanggan industri sebagai produsen agar langkah masif untuk mewujudkan bauran energi 23% menggunakan EBT bisa tercapai pada 2025.

Harian Seputar Indonesia | Sabtu, 22 Juni 2019

SMART Bagikan Dividen Rp750 per Saham

Pemegang saham PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) membagikan dividen final sebesar Rp750 per saham atau sebesar 22% dari saldo laba per 31Desember2018. Wakil Direktur Utama sekaligus Corporate Secretary SMART Jimmy Pramono mengatakan, penjualan bersih tercatat naik 11% mencapai Rp9,4 triliun. Laba usaha dan EBITDA juga meningkat menjadi masing-masing Rp433 miliar dan Rp795 miliar, sejalan dengan naiknya laba kotor. “Hal ini menghasilkan peningkatan laba bersih menjadi sebesar Rp480 miliar,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kemarin. Posisi keuangan SMART per 31 Maret 2019 disebutkan tetap kuat, dengan jumlah aset yang sedikit menurun menjadi Rp28,4 triliun. Rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas 1 tetap berada level sehatyai tu sebesar 0,33 kali. Per 31 Maret 2019, nilai ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh menjadi Rpl2,7 triliun. Untuk 2019, perseroan menganggarkan pengeluaran modal sebesar Rpl.l triliun, di mana sebagian besar akan digunakan untuk peremajaan tanaman tua dan peningkatan kemampuan pabrik hilir (refinery) untuk dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi. “Model bisnis kami yang terintegrasi, khususnya operasi bisnis hilir telah membantu kinerja perseroan secara keseluruhan. SMART akan terus memperkuat keunggulan kompetitifnya melalui inovasi yang mutakhir dan praktik yang berkelanjutan,” tandasnya. Terkait prospek industri, Jimmy meyakini minyak Kelapa Sawit akan tetap merupakan solusi yang logis dan efisien dalam memenuhi peningkatan permintaan minyak dan lemakpangan dunia di tengah ketersediaan lahan tanaman yang terbatas. Permintaan dari sektor energi, baik domestik maupun global juga meningkat dengan makin kompetitifnya harga biodiesel dibanding minyak bumi. “Kami berharap perkembangan yang lebih positif atas permintaan biodiesel akan terus berlanjut sejalan dengan realisasi mandat biodiesel Indonesia,”ujamya.

Sementaraitu, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pengunduran diri Endro Agung Partoyo sebagai Komisaris Independen perseroan serta menyetujui pengangkatan Rahmat Walu-yanto sebagai Komisaris Independen perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Endro yang digantikannya. Para pemegang saham juga menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain maupun tidak. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa per 31 Maret 2019, luas area tertanam perseroan adalah sebesar 137.600 hektare (ha), terdiri atas 106.300 ha area inti dan31.300ha area plasma. Dari total area tertanam tersebut, 133.800 ha merupakan area menghasilkan dan 3.800 ha merupakan area belum menghasilkan. Selama kuartal 1/ 2019, perseroan memanen 621.000 ton tandan buah segar (TBS), lebih tinggi 20% dibandingkan panen kuartal pertama 2018. Hal ini terutama didukung oleh kondisi cuaca yang baik. TBS tersebut diolah lebih lanjut di 16 pabrik Kelapa Sawit dengan jumlah kapasitas 4,2 juta ton pertahun. Perseroan memproduksi minyak sawit dan inti sawit ma- sing-masing sebesar 145.000 ton dan38.000tonpada kuartal yang sama, tumbuh masing-\’ masing21%dan28%dibanding kuartal pertama tahun lalu. Meskipun dipengaruhi oleh penurunan harga pasar inter- nasional CPO, kinerja SMART pada kuartal 1/2019 mengalami peningkatan, didukung oleh tumbuhnya kuantitas penjualan, termasuk juga penjualan biodiesel.

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 22 Juni 2019

Meski Laba Turun, Tunas Baru Tetap Bagikan Dividen dan Ekspansi

PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akan membagikan dividen sebesar Rp 133,55 miliar untuk tahun buku 2018. Dividen itu setara Rp 25 per saham. Wakil Presiden Direktur Tunas Baru Lampung Sudarmo Tasmin mengatakan, rencana pembagian dividen telah disetujui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Jumat (21/6). Tahun lalu, laba bersih perseroan mencapai Rp 757,74 miliar atau turun 22,13% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 973,18 miliar. Adapun pendapatan perusahaan tahun lalu turun 4,02% menjadi Rp 8,61 triliun dibandingkan 2017 yang sebesar Rp 8,97 triliun. Tahun ini, perseroan optimistis pendapatan bisa bertumbuh 15%. Karena itu, Tunas Baru mengalokasikan belanja modal {capital expenditure/capex) sebesar Rp 600-700 miliar tahun ini. Sumber dana capex berasal dari kas internal, namun tidak menutup kemungkinan untuk mencari pinjaman dari eksternal. Perseroan akan menggunakan dana capex untuk pembangunan infrastruktur pada proyek-proyek kecil penunjang produksi. “Untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan,” kata Sudarmo. Secara rinci, perseroan mengalokasikan dana untuk penambahan mesin operasional. “Kami akan coba memanfaatkan PFAD (palm fatty acid distillate). Dengan diolah sedikit, kami bisa buat bahan baku campuran untuk biodiesel,” jelas dia.

Kemudian, dana capex juga dialokasikan untuk pembelian mesin yang dapat memproduksi bahan baku menjadi gliserin refine, sehingga hasil produksinya memiliki nilai tambah. Selama ini, perusahaan memproduksi dan menjual biodiesel dengan bahan baku crude gliserin atau gliserin mentah. Tunas Baru juga mempertimbangkan untuk menambah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan dengan kapasitas produksi 45 ton per jam. Pada 2018, perseroan mampu memproduksi biodiesel 138 ribu ton. “Sebelumnya, pada 2017, kami hanya dapat memproduksi sekitar 25 ribu ton. Kenaikan yang signifikan terjadi karena program B20 pemerintah,” ujarnya. Tahun ini, perseroan optimistis mampu meningkatkan target produksi biodiesel menjadi 200 ribu ton. Selain untuk memenuhi permintaan Pertamina, perseroan juga melakukan ekspor ke Tiongkok sejak kuartal IV-2018. Saat ini, perseroan sedang menjajaki perluasan pasar ke Vietnam dan Thailand. Sementara itu, dalam RUPST, perseroan juga memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada dewan komisaris untuk menunjuk akuntan publik. Hal ini terkait audit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019.