+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Perusahaan Sawit Lirik Kilang Hijau

Bisnis Indonesia | Rabu, 4 Desember 2019

Perusahaan Sawit Lirik Kilang Hijau

Sejumlah perusahaan sawit dikabarkan tertarik untuk melakukan investasi kilang hijau atau green refinery di Indonesia sebagai bagian dari pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Berdasarkan peta jalan pengembangan biofuel berbasis crude palm oil (CPO), pemerintah tidak hanya akan mengandalkan kebutuhan unsur nabati atau fatty acid methyl ether (FAME) dengan mandatori 30% saja tetapi juga green diesel. Pengembangan green diesel juga didorong pemanfaatannya mulai 2022 dengan besaran volume sebanyak 3,6 juta kl. Pada 2023, juga ditarget besaran volume green diesel sebanyak 3,6 juta kl. Baru pada 2024 dan 2025, volume green diesel ditambah dengan besaran masing-masing 6 juta kl. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral FX Sutijastoto mengatakan pemerintah mendorong investasi green refinery dari swasta untuk mencapai target pemanfaatan pada 2022. Saat ini, baru Pertamina yang telah memastikan akan mengembangkan green refinery untuk memproduksi green diesel. Namun, pembangunan green refinery Pertamina tersebut dinilai lambat. Menurutnya, lantaran hal tersebut, pemerintah juga mendorong investasi dari swasta sehingga target pemanfaatan 3,6 juta KL green diesel pada 2022 dapat dibagi dua porsinya, yakni 1,8 juta kl oleh kilang milik Pertamina dan sisanya milik swasta. Sutijastoto mengatakan tujuh perusahaan sawit yang berencana membangun green refinery tersebut akan membentuk konsorsium. Saat ini, mereka masih melakukan studi kelayakan terkait proyek tersebut. “Jadi karena Pertamina agak lambat saya dorong perusahaan swasta bangun itu, mereka mau dan sekarang sedang FS, bagaimana nanti [jadinya] doakan saja,” katanya, Selasa (3/12). Sutijastoto belum mau menyebutkan ketujuh perusahaan yang tertarik melakukan investasi tersebut. Hanya saja dapat dipastikan, perusahaan tersebut merupakan pemain besar di industri sawit. Sutijastoto masih optimistis peta jalan biofuel berbasis CPO tersebut dapat berjalan sesuai target meskipun hingga akhir 2019 belum ada kepastian dari Pertamina untuk melakukan pembangunan. Apabila dihitung, pembangunan kilang hijau tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 tahun . Nantinya, tidak menutup kemungkinan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), juga akan memberikan insentif pada produk green diesel seperti halnya biodiesel karena sama-sama berbasis CPO. Dengan insentif tersebut harga green diesel bisa bersaing dan kompetitif di masyarakat. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan membenarkan bahwa terdapat sejumlah perusahaan sawit yang berniat berinvestasi dalam pengembangan green refinery atau kilang hijau. Kendati demikian, rencana investasi ini disebutnya masih dalam pembicaraan pihak terkait sehingga ia belum bisa membeberkan perusahaan mana saja yang terlibat. “Soal kilang hijau ini, nanti bentuknya seperti apa, jenisnya seperti apa, masih dalam pembicaraan. Untuk jenisnya, apakah nanti akan menggunakan distilasi, atau langsung hydrogenated vegetable oil, jadi jenisnya masih dibicarakan mana yang paling baik,” kata Paulus kepada Bisnis, Selasa (3/12). Paulus memaparkan pembicaraan ini dilaksanakan sebagai pertimbangan teknis mengenai rencana investasi. Dari segi bisnis, pelaku usaha disebutnya perlu mempertimbangkan biaya dan tingkat kecocokan bagi pasar Indonesia. Demikian juga bentuk konsorsium yang akan dibentuk oleh perusahaan yang berminat berinvestasi pun masih dalam tahap yang sama. Namun, ia mengharapkan agar kesepakatan dapat dicapai dalam waktu dekat jika merujuk pada target penambahan bauran green diesel sampai akhir tahun 2020. “Sekarang kita sedang uji coba teknologi.”

Koran Tempo | Rabu, 4 Desember 2019
Pemerintah Berfokus Tekan Defisit Transaksi 2020 (Indonesia membutuhkan aliran modal dari luar negeri dalam jumlah jumbo)
Pemerintah masih berfokus pada perbaikan neraca perdagangan untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan tahun depan. Sejumlah upaya disiapkan untuk menekan volume impor yang disebut sebagai penyebab utama defisit, sambil menggenjot volume ekspor. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan upaya untuk menekan impor masih akan mengandalkan program pencampuran minyak nabati ke bahan bakar minyak. Tahun depan pemerintah mulai menerapkan biodiesel dengan campuran minyak nabati sebesar 30 persen atau B30.”Kalau berkelanjutan, program ini bisa mengurangi sampai 35 persen impor solar,” kata dia di Jakarta, kemarin. Sebelum B30, pemerintah telah menerapkan B20 dan mengklaim menghemat devisa hingga US$ 1,89 miliar pada 2018. Program tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga US$ 3,12 miliar tahun ini dan meningkat menjadi US$ 4,83 miliar pada 2020. Untuk mendorong ekspor, program penghiliran menjadi fokus utama pemerintah. Luhut mencontohkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Penambang wajib mengirim hasil tambangnya untuk diolah di smelter dalam negeri dan hanya diizinkan mengekspor produk turunannya. Luhut memproyeksikan kebijakan ini bisa menghidupkan industri baja. Dia mengatakan ekspor stainless steel dan carbon steel bisa bernilai hingga US$ 13 miliar tahun depan. “Tahun berikutnya bisa mendekati US$ 20 miliar,” kata dia. Sementara itu, jika Indonesia hanya mengekspor bijih nikel, nilainya hanya di kisaran US$ 600 juta. Defisit neraca transaksi berjalan juga akan coba diatasi dengan menggenjot sektor pariwisata. Program 10 destinasi wisata baru dianggap Luhut masih mampu menyumbang tambahan devisa, meski selama 2019 kinerja pariwisata belum maksimal. Hingga Oktober lalu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia baru 13,62 juta dari target 18 juta kunjungan. Luhut optimistis langkah itu dapat berdampak besar terhadap defisit transaksi berjalan. Tahun lalu, defisit tercatat mencapai US$ 31 miliar. Nilainya mencapai 2,98 persen dari produk domestik bruto (PDB), mendekati batas aman defisit yang diatur tak boleh dari 3 persen terhadap PDB. “(Harapannya defisit bisa) single digit atau di bawahnya, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa di bawah Rp 10 ribu,” kata dia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit transaksi berjalan pada 2020 ditangani salah satunya melalui penyertaan modal negara. Dana sebesar Rp 1 triliun disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Ini khususnya untuk pengendalian impor migas melalui investasi kepada BUMN,” ujarnya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Racmatar-wata, mengatakan sedang membahas calon penerima dana tersebut. Perusahaan pelat merah penerima sun- tikan dana harus mampu menghasilkan kemungkinan kapasitas untuk tidak lagi impor komoditas tertentu yang menyumbang defisit. Adapun Presiden Joko Widodo mengungkapkan defisit neraca transaksi berjalan tak kunjung selesai lantaran banyak pihak yang senang jika Indonesia terus mengimpor minyak. Menurut dia, impor mampu memberikan keuntungan besar. “Bisa dibagi ke mana-mana,” ujarnya. Untuk itu, Presiden mendorong Pertamina mempercepat pembangunan kilang dan mengembangkan industri petrokimia. Dengan beragam upaya, dia yakin masalah ini bisa selesai dalam empat tahun mendatang. Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, menilai target presiden akan sulit tercapai lantaran fokus pemerintah saat ini hanya pada neraca dagang. “Sumber masalah di neraca transaksi primer tidak pernah disentuh,” katanya. Piter menuturkan defisit neraca primer Indonesia sangat besar dengan rata-rata US$ 7-8 miliar per triwulan. Dia menilai perlu ada batasan bagi investor asing untuk menarik keuntungannya. “Pemerintah harus mewajibkan mereka re-investasi,” katanya. Pemerintah akan dihadapkan pada dilema jika menerapkan kebijakan itu. Piter mengatakan investor berpotensi lari. Padahal, untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan, dibutuhkan modal masuk sebanyak-banyaknya.” Tapi kalau bisa ditangani, bisa mengurangi defisit neraca transaksi berjalan secara signifikan,” katanya.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 4 Desember 2019
7 Perusahaan Sawit Tertarik Bangun Kilang Green Diesel
Sedikitnya tujuh perusahaan sawit tertarik membangun kilang green diesel dengan kapasitas hingga 1,8 juta kilo liter (KL). Nilai investasi yang disiapkan tujuh perusahaan tersebut masih menunggu studi kelayakan (feasibility study/ FS). Green diesel merupakan bahan bakar solar yang berasal dari 100% minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). “Pengembangan green diesel bertujuan menekan impor bahan bakar minyak (BBM) solar. Selain Pertamina, kami dorong perusahaan swasta untuk masuk proyek tersebut. Mereka pun bersedia,” kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto di Jakarta, Selasa (3/12). Berdasarkan petajalan (roadmap) biojuel berbasis CPO yang dibuat pemerintah, kapasitas kilang pada 2022 mencapai 3,6 juta KL. Dari jumlah itu, separuh kapasitasnya digarap oleh pengembang swasta. Sutijastoto enggan membeberkan ketujuh perusahaan sawit yang tertarik menggarap kilang green diesel. Begitu pula lokasi dan nilai investasinya. Ketika didesak lebih jauh, ia hanya menjawab, “Perusahaan itu berskala besar seperti Wilmar.” Soal nilai investasi, Sutijastoto mengungkapkan, ada tahapan studi kelayakan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. “Pokoknya, kapasitas kilang akan dibangun bertahap hingga mencapai 1,8 juta KL. Mereka itu konsorsium dan sedang menyiapkan FS,” ujar dia. Menurut Sutijastoto, meski green diesel berpotensi bisa menekan impor solar, harga jual green diesel per liter diperkirakan sekitar Rp 14.000 atau setara dengan solar nonsubsidi yang dijual Pertamina. Artinya, hanya masyarakat mampu yang bisa membeli green diesel. Adapun solar subsidi saat ini dibanderol Rp 5.150 per liter. Dia menjelaskan, tingginya harga jualgreen diesel akan dibahas setelah konsorsium menyelesaikan FS. “Saya belum tahu kapan FS selesai karena masih menunggu finalisasi pendanaan (financial closed),” tutur dia. Dia menambahkan, sejumlah solusi sudah disiapkan agar harga green diesel terjangkau masyarakat. “Saya nggak berani ngomong sekarang karena info teknologi yang digunakan nanti balum tahu seperti apa. Dari FS nanti ketahuan berdasarkan simulasi data,” tandas dia. Dirjen EBTKE mengakui, Indonesia banyak mengimpor minyak untuk menutupi kekurangan kebutuhan konsumsi. Soalnya, produksi minyak dalam negeri rata-rata hanya 770.000 barel per hari (bph), padahal konsumsinya mencapai 1,2 juta bph. Pemakaian biodiesel untuk campuran BBM, kata Sutijastoto, akan terus ditingkatkan dari B20 ke B100. Ini dengan harapan 30% dari total produksi Kelapa Sawit sekitar 46 juta ton setahun akan terserap untuk program bauran bahan bakar nabati (BBN) dalam BBM. Volume ekspor minyak sawit berupa CPO, biodiesel, oleochemical, dan produk turunannya mencapai 9,1 juta ton pada kuartal 1-2019, tumbuh 16% secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode sama tahun silam. Jumlah tersebut akan lebih tinggi lagi bila industri sawit tidak dihadang diskriminasi sawit Uni Eropa melalui rencana penerapan Renewable Energy Directive II (RED II). Pada Maret 2019, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia ke India turun 62% menjadi 194,41 ribu ton dibandingkan 516,53 ribu ton per Februari. Penurunan terjadi akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi di India. Penurunan permintaan juga diikuti negara Afrika 38%, Amerika Serikat 10%, Tiongkok 4%, dan Uni Eropa 2%. Di tengah berbagai tantangan tersebut, di luar dugaan, ekspor minyak sawit ke negara lain naik 60% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan permintaan CPO dan produk turunannya dari Indonesia yang cukup signifikan datang dari Asia, khususnya Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Di sisi lain, penyerapan biodiesel di dalam negeri turun. Sepanjang Maret lalu, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 527 ribu ton atau turun 19% dibandingkan Februari lalu.
Bisnis Pertamina
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, masuknya swasta dalam bisnis green diesel sangat positif karena bisa mengurangi impor solar yang akhirnya membantu pemerintah mengurasi defisit necara migas. Selain itu, kata Komaidi, green diesel memiliki tingkat emisi yang lebih rendah dibanding BBM fosil, sehingga lebih ramah lingkungan. Yang harus menjadi perhatian adalah masalah harga. “Saat ini harga O sedang turun. Dengan posisi saat ini saja, hargajual biofuel diperkirakan masih tinggi. Apalagi nanti jika harga CPO naik. Jadi, harus benar-benar dikalkulasi,” tandas dia. Untuk itu, menurut Komaidi, perlu dukungan pemerintah dalam bentuk insentif. Hanya saja, insentif sebaiknya diberikan cukup dalam tahap pembangunan kilangnya, bukan pada produk BBM-nya. “Ini harus dikalkulasi secara bisnis. Pemerintah cukup men-drive dari sisi penyediaan kilangnya saja. Jadi, subsidi diberikan tidak terlalu dalam karena nanti sama saja, akan memberatkan keuangan negara,” papar dia. Meski nantinya ketujuh kilang ini beroperasi, Komaidi yakin mereka tidak akan menggerus bisnis Per- tamina. Pasalnya, Pertamina juga sudah menyiapkan kilang-kilangnya untuk menghasilkan produk ramah lingkungan. “Keberadaan green diesel pun tidak akan menggerus bisnis solar Pertamina. Ke depan, demand terus bertumbuh,” ujar dia. Data Pertamina menunjukkan, PT Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai telah berhasil memproduksi green diesel atau solar nabati D-10 dengan kandungan 87,5% solar minyak bumi dan 12,5% minyak sawit. Keberhasilan ini berkat Katalis Merah Putih yang dikembangkan Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis Institut Teknologi Bandung (TRKK ITB) dan diproduksi PT Pupuk Kujang. Tahun ini, uji coba pengolahan CPO dengan metode co-processing sudah dilakukan di Kilang Dumai di Riau dan Kilang Cilacap di Jawa Tengah. Pada 2020, uji coba direncanakan di Kilang Balongan. Jawa Barat. Jika pengolahan CPO tersebut bisa direalisasikan dengan baik, impor minyak mentah dapat dikurangi. Program ini diperkirakan mampu memangkas konsumsi minyak mentah sebanyak 23.000 bph atau setara US$ 500 juta per tahun. Terdapat tiga kilang Pertamina yang nantinya menghasilkan green gasoline dangreen LPG, yakni Kilang Plaju, Cilacap, dan Balongan. Pengolahan CPO di Kilang Dumai akan menghasilkan green diesel atau solar hijau. Khusus untuk Kilang Cilacap, Pertamina memproyeksikan mampu menghasilkan green avtur atau avtur hijau. Dari program co-processing, produksi green gasoline diproyeksikan mencapai 487 ribu kl per bulan. Sedangkan proyeksi produksi green LPG 104 ribu ton per bulan. Adapun proyeksi produksi green diesel dan green avtur, sesuai data Pertamina, masing-masing mencapai 17.500 barrel steam per day (BSD) dan 11.700 BSD.

Bisnis Indonesia | Rabu, 4 Desember 2019
Ekspor Sumut Terkoreksi
Sepanjang periode Januari-Oktober 2019, total nilai ekspor komoditas Sumatra Utara semakin terkoreksi atau kembali mengalami penurunan sebesar 13,03% senilai US$966,27 juta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara ekspor pada Januari-Oktober 2019 tercatat US$6,44 miliar atau turun hingga 13,03% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$7,41 milar year-on-year (yoy). Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi menjelaskan penurunan ekspor terbesar terjadi pada sektor industri yakni sebesar 14,34% yoy dengan nilai US$5,8 miliar. Adapun, sektor itu memberikan kontribusi ekspor terbesar, khususnya di Sumut yakni mencapai 90,82%. “Ekspor golongan barang yang mengalami penurunan adalah golongan lemak minyak Hewan/Nabati, Karet, produk kimia, bahan kimia organik, kayu, dan juga buah-buahan,” kata Syech, Senin (2/12). Dia menjabarkan penurunan golongan barang lemak dan minyak hewan/nabati turun sebesar 17,66% senilai US$511,03 juta, berbagai produk kimia sebesar 14,50% senilai US$119,52 juta, karet dan barang dari karet turun sebesar 9,83% dengan nilai US$99,21 juta, dan bahan kimia organik terpangkas paling tinggi sebesar 21,18% senilai US$ 75,02 juta. Sementara, pada periode tersebut golongan barang yang mengalami peningkatan adalah kopi, teh, rempah-rempah sebesar 2,18% atau senilai US$ 8,31 juta, dan tembakau sebesar 3,30% senilai US$7,95 juta, Regional Ekonom dari Universitas Sumatra Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo, mengatakan bahwa ekspor Sumut memang masih didominasi produk industri hasil perkebunan, seperti minyak Kelapa Sawit atau crude Palm Oil (CPO) dan karet. “Jadi ketika ada penurunan permin-taaan, langsung berdampak besar terhadap kinerja ekspor Sumut. Apalagi, China masih menjadi salah satu negara tujuan utama kita. Itu yang membuat ekspor sektor industri turun sangat dalam,” katanya. Wahyu mengatakan jika pemerintah bisa memaksimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, harusnya kerugian Sumut akibat perang dagang antara AS dan China tidak sebesar ini. Dalam 10 bulan saja, nilai ekspor Sumut yang turun hampir US$1 miliar. Tentu hal ini turut berdampak juga terhadap perekonomian Sumut, mengingat ekspor masih berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Sumut Zonny Waldi mengakui KEK Sei Mangkei memang belum optimal, saat ini paling tidak baru 6 perusahaan yang masuk, termasuk PT Unilever. Dia mengatakan harga gas yang mahal masih menjadi kendala. Apalagi gas digunakan sebagai penggerak mesin untuk bahan bakar. Sebenarnya, lanjut Zonny, berbagai kesiapan sudah tersedia di KEK Sei Mangkei. Misalnya, infrastruktur jalan menuju Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung sudah tersedia juga angkutan kereta api. “Dengan pihak pengelola kami akan mengintensifkan komunikasi agar bisa mendatangkan banyak perusahaan di KEK. Kami akan jemput bola,” katanya. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Utara (Sumut) Wiwiek Sisto Widayat mengatakan secara historis, pertumbuhan ekonomi provinsi itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang bisa mencapai 5,18%. Dia menyebutkan salah satu faktor krusial yang menyebabkan perlambatan ekonomi Sumut adalah penurunan ekspor komoditas unggulan Sumut seperti crude Palm Oil (CPO), karet, dan kakao.

Kompas | Rabu, 4 Desember 2019
Memperluas Pasar Ekspor Sawit
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami pelemahan neraca perdagangan karena relatif rendahnya pertumbuhan ekspor dibandingkan dengan impor. Padahal, ekspor barang dan jasa memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan. Untuk tetap dapat menjaga pertumbuhan ekspor, hal yang sangat penting diperhatikan adalah meningkatkan kualitas atau nilai tambah produk, dan memperluas pasar ekspor. Seperti kita ketahui, ada lima komoditas ekspor unggulan nonmigas yaitu: komoditas minyak kelapa sawit, perikanan, tekstil dan produk tekstil, kayu dan olahannya, serta kertas dan barang dari kertas. Secara kumulatif, pada 2018 total nonmigas mencapai US$162,65 miliar atau meningkat 6,25% dari 2017. Peningkatan ekspor nonmigas berlanjut hingga periode Januari-Juni 2019. Pada periode tersebut, neraca perdagangan nonmigas menyumbang surplus sebesar US$2,8 miliar. Ekspor minyak sawit Indonesia mencatat kenaikan pada semester pertama tahun 2019. Dari data Ditjen Bea Cukai yang dioiah BPDPKS, tercatat selama Januari hingga September 2019, ekspor minyak sawit yang terdiri dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, biodiesel, serta oleokimia naik 2% menjadi 24,05 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama 2018 sebesar 23,62 juta ton. Meski demikian, ekspor CPO masih terbelenggu oleh ketidakstabilan harga dengan tren merosot. Dari sisi supply kita memang memiliki ruang gerak yang sempit untuk melakukan intervensi terhadap pasokan CPO. Sehingga pilihan yang tersedia untuk mendorong stabilisasi harga CPO adalah dari upaya peningkatan demand CPO dengan memperluas pasar baik domestik maupun ekspor. Untuk menggenjot pasar domestik, pemerintah telah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B-20 dan B-30. Kebijakan mandatori biodiesel telah berhasil meningkatkan serapan CPO domestik dalam jumlah yang cukup signifikan. Selain itu, pemerintah mendorong publik untuk meningkatkan turn-over pemakaian minyak goreng.
Merawat Matured Market
Sudah lama produk sawit Indonesia merambah pasar dunia. Dua wilayah tujuan ekspor produk sawit terbesar adalah India dan Uni Eropa. Kedua pasar tersebut selama ini berkontribusi pada kisaran 40% dari total ekspor produk sawit. Pasar India relatif ramah terhadap produk sawit Indonesia. Karena meskipun terdapat beberapa kebijakan untuk menaikkan bea masuk impor produk sawit Indonesia, kebijakan tersebut saat ini sudah ditinjau kembali. Untuk periode Januari – September 2019, impor India terhadap CPO dari Indonesia berjumlah 2,65 juta ton, dan 1,69 juta ton untuk refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein. Kondisi pasar India yang membutuhkan produk dengan karakteristik yang sangat kompetitif dari segi harga, menyebabkan produk sawit lebih memiliki peluang besar dibandingkan dengan produk minyak nabati lainnya. Meskipun demikian, sedikit saja kita kehilangan competitiveness, maka pasar India juga akan terancam. Upaya untuk menjaga competitiveness ini bukan saja dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi penghilangan hambatan dalam bentuk aturan. Karena itu, merawat pasar India juga merupakan tugas berat tersendiri. Di sisi lain, ekspor minyak sawit ke pasar Uni Eropa memiliki tantangan tersendiri dengan semakin maraknya kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit. Meskipun tidak sepenuhnya memiliki dasar, minyak sawit Indonesia dikategorikan berisiko tinggi (high risk) oleh Uni Eropa. CPO dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan dengan tuduhan memicu deforestasi akibat perubahan alih fungsi lahan atau Indirect Land Use Change (IWC). Tuduhan tersebut tentunya tidak benar karena fakta menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang dijadikan kebun Kelapa Sawit adalah lahan yang sudah terdegradasi, atau telah mengalami alih fungsi sebagai Area Penggunaan Lain (APL) selain hutan. Gunarso (2012) menyebutkan bahwa 43% kebun sawit berasal dari APL, 27% dari hutan yang sudah terdegradasi, 14% dari lahan pertanian, dan 13% dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Douglas Sheil, dari The Norwegian University of Life Sciences, yang dikutip oleh CIFOR (2019) mengatakan: “Much plantation development, especially in Indonesia, luis occurred in areas that were cleared before 2000, long before the plantations were installed. So clearly, not all plantation developments caused conversion of forests to plantations.” Argumentasi lain dari penelitian Yanto Santosa (2017) juga sejalan dengan kesimpulan bahwa sesungguhnya Kelapa Sawit umumnya ditanam diatas lahan yang sudah terdegradasi. Sebagai contoh, pembukaan lahan besar-besaran sudah terjadi di pulau Kalimantan pada pertengahan tahun 1980-an, sementara ekspansi Kelapa Sawit secara besar-besaran baru terjadi pada tahun 2000-an. Akan tetapi, meskipun terus mengalami unfair treatment oleh Uni Eropa, ekspor CPO Indonesia justru mengalami peningkatan dari 5,13 juta ton pada 2017 menjadi 5,37 juta ton pada 2018. Hal ini menunjukkan bahwa sawit tetap merupakan komoditas penting bagi pasar Uni Eropa. Meskipun demikian, upaya untuk merawat pasar Eropa tetap harus terus dilakukan karena pasar Uni Eropa berperan penting dalam membentuk opini dunia terhadap Kelapa Sawit Karena itu, upaya diplomasi tetap harus dilakukan.
Menggenjot Pasar Tiongkok
Salah satu pasar ekspor CPO yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Tiongkok. Pada 2018 Tiongkok membukukan peningkatan impor mencapai 4,43 juta ton atau naik 26% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 3,67 juta ton. Selanjutnya, ekspor CPO dan turunannya (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) ke Tiongkok pada Januari-September 2019 mencapai 3,88 juta ton, atau meningkat 27% year on year (yoy). Meningkatnya permintaan dari Tiongkok merupakan salah satu dampak dari perang dagangnya dengan AS, di mana Tiongkok mengurangi pembelian kedelai secara signifikan dan menggantikan kebutuhan mereka dengan minyak sawit Momen tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan oleh mdonesia untuk memperbesar ekspor CPO dan produk turunannya ke Tiongkok. Saat ini minyak sawit masih merupakan pilihan kedua untuk keperluan konsumsi di Tiongkok. Selain itu, terdapat kecenderungan penurunan konsumsi minyak sawit di Tiongkok. Selama enam tahun dari 2013 hingga 2018, impor dan konsumsi minyak Kelapa Sawit di Tiongkok menunjukkan tren penurunan dari 20% pada 2013 menjadi 17% pada 2018. Namun itu masih merupakan pangsa pasar ke-2 terbesar dalam konsumsi vegetable oil Tiongkok. Pasar terbesar masih dikuasai oleh minyak kedelai dengan porsi sebesar 46%. Minyak sawit berada pada urutan kedua dengan porsi 17% dan hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan rapeseed oil dengan porsi pemanfaatan untuk konsumsi di Tiongkok sebesar 14%. Saat ini, minyak sawit sebagian besar digunakan untuk specialty fats dengan porsi 30%, cooking oil 25%, mie instan 20%, konsumsi lain 20% dan untuk sebagai bahan baku penggorengan dengan porsi 5%. Meskipun pangsa minyak sawit sedikit menurun dan peningkatan pangsa minyak kedelai dalam 5 tahun\’, impor minyak sawit diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Ini sesungguhnya merupakan peluang yang cukup besar, karena minyak sawit relatif memiliki keunggulan kualitas dibandingkan dengan minyak nabati lainnya selain tentunya lebih kompetitif dari sisi harga. Beberapa alasan mengapa minyak sawit memiliki potensi besar di Tiongkok antara lain sebagai akibat dari dampak perang perdagangan AS-Cina. Perang dagang ini menyebabkan impor kedelai menurun secara signifikan. Selain itu, terjadi perubahan pola konsumsi di Tiongkok. Dari 2013 hingga 2018, dalam proporsi konsumsi edible vegetable oil, minyak nabati meningkat dari 11% menjadi 14%. Dengan perkiraan penurunan impor kedelai, minyak nabati pengganti diperkirakan akan naik, termasuk minyak sawit. Faktor lainnya adalah perkembangan Industri Katering dan Makanan yang pesat di Tiongkok. Pada 2018, pasar industri makanan diperkirakan akan melampaui 3,5 triliun yuan, dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan rata-rata 8,8%. Minyak Kelapa Sawit menyumbang 65% -70% lemak dan minyak. Selain untuk konsumsi, peluang untuk menggenjot ekspor CPO ke Tiongkok dengan potensi sangat besar adalah dalam bentuk produk biodiesel. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa faktor berikut, yaitu: Pertama, Tiongkok adalah negara yang berpegang teguh pada tanggung jawabnya untuk mengatasi perubahan iklim global. Berdasarkan Paris Commitment, Tiongkok akan mereduksi emisi karbon 60% hingga 65% pada 2030, dan bertekad meningkatkan penggunaan bahan bakar nonfosil sekitar 20%. Namun, hingga kini Tiongkok hanya mampu memanfaatkan bahan bakar campuran biodiesel kurang dari 1%. Ini berarti, saat ini Tiongkok sesungguhnya sedang membutuhkan pasokan biodiesel dalam jumlah sangat besar. Untuk dapat memegang komitmennya mereduksi emisi karbon 60%-65% pada 2030, atau untuk bisa mereduksi 17,23 juta ton CO2, Tiongkok harus menerapkan kebijakan mandatori campuran bahan bakar biodiesel B-5. ladi, jika Indonesia mampu meyakinkan Tiongkok menerapkan kebijakan mandatori B-5, maka Tiongkok berpotensi menyerap paling sedikit 9 juta kilo liter biodesel dari Indonesia, dengan asumsi penggunaan bahan bakar diesel fossil berada pada kisaran 170 – 180 juta KL. Tiongkok sendiri belum mampu memproduksi biodiesel secara domestik untuk memenuhi kebijakan tersebut (jika jadi diterapkan), karena hingga saat ini produksi biodiesel Tiongkok kurang dari 500 ribu KL, masih jauh dari jumlah kebutuhan untuk memenuhi campuran B-5 tersebut. Dengan kapasitas produksi yang besar, produsen biodiesel Indonesia dapat menjadi mitra strategis Tiongkok dalam penyediaan biodiesel di negara tersebut Untuk memperluas pasar ekspor di Tiongkok tentu saja harus dijalankan dengan upaya penguatan hubungan bilateral dengan Tiongkok. Sejauh ini hubungan Indonesia dengan Tiongkok cukup baik, terutama dengan beberapa inisiatif investasi. Diharapkan ini menjadi modal besar bagi pemerintah dalam memperluas pasar CPO kita di Tiongkok.
Mengembangkan Pasar Asia Selatan dan Umur Tengah
Selain Tiongkok, kita sesungguhnya memiliki beberapa pasar yang potensial untuk dikembangkan yaitu Asia Selatan (Pakistan dan Bangladesh), Afrika serta Timur Tengah. Saat ini, Indonesia menguasai pasar Pakistan sekitar 80%, sisanya 20% dikuasai Malaysia. Peluang untuk mengembangkan pasar Pakistan sangat terbuka, karena dua faktor. Pertama, Pakistan memiliki jumlah penduduk yang besar dan akan terus bertambah, dan kedua, tingkat konsumsi minyak nabati per kapitanya juga masih rendah. Sesungguhnya, pada 2010-2012 kita telah menguasai 20% pangsa pasar sawit Pakistan. Namun setelah ada preferential tariff agreement (PTA) yang efektif pada 2013 kita berhasil meningkatkan menjadi 80%. Makanya kita perlu meng-upgrade PTA menjadi free trade agreement (FTA) untuk memperkuat hubungan dagang bilateral dengan Pakistan. Pada tahun 2018, penyerapan CPO Indonesia oleh Pakistan melonjak 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada Januari-September 2019, volume ekspor Indonesia khusus CPO dan turunannya ke Pakistan turun 5%. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) telah mengkaji potensi Pakistan sebagai hub pengembangan bisnis minyak sawit Indonesia di kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah. Kajian tersebut dimaksudkan untuk menganalisis potensi dan peluang Pakistan sebagai trade hub perdagangan dan investasi minyak sawit di Kawasan Asia Selatan, Asia Tengah dan Timur Tengah serta menganalisis keunggulan Pakistan sebagai hub dibandingkan dengan negara lain untuk ekspansi pasar ekspor CPO Indonesia. BPDPKS juga menganalisis dampak dan peluang dari China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) sebagai bagian penting inisiatif Belt Road Initiative (BRI) serta Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement (IP PTA) dan BRI terhadap makro ekonomi Indonesia dan perdagangan minyak sawit Indonesia. . Dari hasil kajian tersebut, Pakistan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi hub ekspor kita di wilayah tersebut. Hanya saja kita perlu mengadopsi strategi penetrasi pasar oleh pesaing dan produsen edible oil lain misalnya minyak kanola, kedelai untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan ekspor sawit mdonesia ke wilayah tersebut Beberapa kajian lanjutan untuk mengkaji kemungkinan peluang Joint Venture (brown field/green field) juga perlu dilakukan. Selain iw, kebijakan relaksasi tarif masih diperlukan untuk meningkatkan daya saing sawit Indonesia di Pakistan dan negara sekitarnya serta strategi promosi untuk melawan persepsi buruk terhadap sawit dari sisi dampak konsumsi minyak sawit terhadap kesehatan. Sebagai langkah awal, kita perlu membuka Indonesia Trade and Promotion Center (ITPC) di Karachi dengan peta alur aktivitas yang jelas dan terukur. Pasar ekspor CPO yang, berpeluang untuk dikembangkan juga adalah Bangladesh. Saat ini Bangladesh berada pada urutan ke-23 tujuan ekspor, penting Indonesia. Salah satu barang komoditas yang diekspor ke negara itu adalah CPO. Dari Ditjen Bea Cukai mencatat ekspor CPO Indonesia ke Bangladesh pada 2018 naik sekitar 14,2% dibandingkan 2017. Untuk periode Januari-September 2019, volume ekspor mdonesia khusus CPO dan turunannya ke Bangladesh turun 25%.
Mengeksplorasi Pasar Afrika
Benua Afrika juga merupakan potensi pasar kita. Sawit juga memiliki sejarah panjang di Afrika karena pohon sawit asalnya dari benua Afrika. Kawasan subsahara Afrika, misalnya, mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama 20 tahtin terakhir. Pada 2001, produk domestik bruto (PDB) negara-negara di kawasan itu hanya sebesar US$411,2 miliar. Angka tersebut melonjak hingga lebih tiga kali lipat menjadi US$1,6 triliun pada 2018. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang mengalami pertumbuhan 230% dari US$970,6 miliar pada 2001 menjadi US$3,2 triliun pada 2018. Negara Afrika dan Kawasan Timur Tengah juga tercatat membukukan peningkatan impor minyak sawit dari Indonesia hingga 74% atau dari 181.480 ton pada Desember 2018 menjadi 315.910 ton. Eksplorasi pasar CPO Indonesia di Afrika dan Timur Tengah membutuhkan keberpihakan dan dukungan khususnya dari pemerintah. Dukungan dan keberpihakan, baikdalam bentuk kebijakan, infrastruktur, sistem, pelatihan dan pemasaran, agar produk ekspor CPO Indonesia bisa lebih bersaing daripada produk minyak nabati nonsawit Untuk menembus pasar baru tersebut, Indonesia perlu melakukan pendekatan yang berbeda karena pada umumnya mereka membutuhkan minyak Kelapa Sawit dalam bentuk kemasan. Sehingga, yang perlu diekspor sudah dalam bentuk produk yang siap digunakan, seperti minyak goreng. Afrika dan Timur Tengah adalah pasar ekspor CPO yang potensial karena memiliki jumlah penduduk 1,2 miliar dan pertumbuhan ekonomi 4%-5%. Berdasarkan data, tercatat permintaan negara-negara di Afrika meningkat 0,4% dari 3,53 juta ton pada 2017 menjadi 3,55 juta ton pada 2018. Namun sayangnya pangsa pasar Afrika telah lebih dulu dikuasai oleh Malaysia. Menurut Ditjen Bea Cukai, ekspor sawit pada tahun 2018 ke Afrika Selatan dan Djibouti masing-masing senilai USS 196,43 juta dan USS 152,55 juta. Adapun nilai ekspor sawit ke Benin dan Kenya adalah USS 210,26 juta dan USS 211,05 juta. Mesir adalah salah satu pasar baru CPO yang perlu dilirik. Sesuai laporan data ekspor Ditjen Bea Cukai ke Mesir (CAPMAS), komoditas minyak sawit Indonesia diserap pasar Mesir pada 2018 dengan total nilai sebesar US$590,72 juta, dengan pangsa pasar 94,35% dari total keseluruhan impor Mesir dari dunia yang nilainya sebesar US$682,27 juta. Kebutuhan CPO untuk konsumsi rumah tangga di Mesir mencapai 1,2 juta ton per tahun di mana 400.000-500.000 tonnya berasal olahan CPO seperti sabun, deterjen, dan produk kimia lainnya. Memang, pasar ekspor CPO sedang stagnan, bahkan merosot di India dan Uni Eropa. Namun kita memiliki beberapa pasar altematif yang sangat potensial, seperti Tiongkok, Pakistan, Bangladesh, Afrika dan Timur Tengah. Melalui beberapa upaya* penetrasi ke pasar alternatif tersebut kita dapat memperluas pasar ekspor CPO Indonesia menjadi lebih besar, sehingga sektor sawit dapat menguasai pasar CPO global, dan berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Majalah Sawit Indonesia | Selasa, 3 Desember 2019
Indonesia Looking at B30 After Successful B20 Mandatory Program
Indonesia has successfully implemented the Biodiesel Program 20% (B20) and aims to implement the B30 mandatory program in early 2020, Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto has said. “The program has raised the price of palm oil to more than US$ 600 per ton,” Airlangga said during his courtesy call to Prime Minister of Malaysia Mahathir bin Mohamad in Putra Jaya, Kuala Lumpur, Tuesday (19/11/2019). Airlangga also applauded Malaysia’s commitment to implement the B20 mandatory program in 2020 in a bid to raise the global price of palm oil and improve welfare of smallholder farmers. He added that there are four countries that will join the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), namely Papua New Guinea, Honduras, Ghana and Colombia. The addition of new members, he added, is expected to improve the CPOPC’s global influence. In the meantime, Prime Minister Mahathir expressed his support for the implementation of the B30 mandatory program in Indonesia, adding that Malaysia seeks to follow Indonesia’s policy on the matter. The Malaysian PM also expressed his support for the sustainability of palm oil to improve synergy of the program between Indonesia and Malaysia and increase the competitiveness of the farmers. PM Mahathir also said that he would limit the addition of palm oil area in Malaysia and would focus on increasing the productivity of farmers. In an effort to increase productivity, Mahathir said that Malaysian Government encourages the intensification of R&D activities, particularly in developing downstream oil palm products so that the added value of the products could increase. The Malaysian Prime Minister further said that Indonesia and Malaysia have agreed to increase cooperation on developing strategies to improve palm oil price. Malaysia and Indonesia, he added, also need to continue implementing concrete measures to deal with negative campaigns against palm oil, including litigation efforts at the WTO forum. “To counter the negative campaign against palm oil, a commitment to allocate adequate resources is needed,” Mahathir said. Meanwhile, data from Ministry of Industry showed that between January-September 2019 the investment realization for Domestic Capital There were three biggest contributors to PMDN in manufacturing sector, including food and beverage industry that stood at Rp26.4 trillion with 1,649 projects, followed by fabricated metal product, machinery, electronic goods industry, medical instrument, precision, optical and watch industry at Rp7 6 trillion with 656 projects, as well as chemical and pharmaceutical industry at Rp6.8 trillion with 678 projects.

Medcom | Selasa, 3 Desember 2019
B30 hanya Bantu Rupiah Menguat Tipis
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai hilirisasi energi seperti penerapan biodiesel 30 persen (B30) memang bisa menekan defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD). Namun, perlu waktu langsung berdampak pada penguatan rupiah secara signifikan. Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan meyakini mata uang rupiah bisa kembali menguat bahkan hingga di bawah level Rp10 ribu per USD. Saat ini rupiah masih bertengger di level Rp14.100-an per USD. “Dampak netto dari penurunan impor minyak karena beralih ke biodiesel kemungkinan belum akan membawa rupiah ke level Rp10 ribu,” ujar Eko kepada Medcom.id, Selasa, 3 Desember 2019. Eko mengatakan ada banyak persoalan yang berpotensi membuat rupiah melemah, baik dari aspek CAD maupun aspek politik. Lebih lanjut, Eko menparesiasi langkah pemerintah dalam mendorong b30. Dia mengatakan, meski penerimaan devisa berpotensi berkurang seiring pemakaian CPO untuk kebutuhan dalam negeri, langkah hilirisasi CPO menjadi b30 dapat mengurangi permintaan valas untuk impor minyak. “Sehingga hasilnya juga akan berdampak pada penghematan dalam penggunaan devisa,” ungkapnya. Kebijakan penggunaan B30 untuk seluruh kegiatan public service obligation (PSO) atau subsidi dan non-PSO akan dimulai sejak 1 Januari 2020. Kebijakan ini merupakan keberlanjutan dari penerapan B20 yang telah dilakukan setahun ke belakang. Kebijakan mandatori pencampuran solar dan bahan bakar nabati (BBN) atau fatty acid methyl ester (FAME) dalam bentuk B30 diyakini akan bisa mengurangi impor minyak mentah sebesar 35 persen.
https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/4ba5DpZb-b30-hanya-bantu-rupiah-menguat-tipis

Medcom | Selasa, 3 Desember 2019
B30 Diyakini Kurangi Impor Minyak 35%
Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengatakan kebijakan mandatori pencampuran solar dan bahan bakar nabati (BBN) atau fatty acid methyl ester (FAME) dalam bentuk minyak kelapa sawit 30 persen atau dikenal dengan B30 diyakini akan bisa mengurangi impor minyak mentah sebesar 35 persen. Kebijakan penggunaan B30 untuk seluruh kegiatan public service obligation (PSO) atau subsidi dan non-PSO akan dimulai sejak 1 Januari 2020. Kebijakan ini merupakan keberlanjutan dari penerapan B20 yang telah dilakukan setahun ke belakang. “Dari B20 kita bisa kurangi impor 25 persen. Kalau tahun depan continue saya kira bisa 35 persen kurangi impor energi,” kata Luhut di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2019. Luhut mengatakan impor energi mencapai Rp300 triliun. Jika 35 persennya bisa berkurang, maka negara akan hemat Rp105 triliun. Mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopasus) ini mengatakan penerapan biodiesel ini dilakukan untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang salah satunya diakibatkan oleh impor migas. Data terakhir Bank Indonesia mencatat CAD kuartal III-2019 sebesar USD7,7 miliar atau setara 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut mengalami penurunan dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai USD8,2 miliara atau 2,9 persen dari PDB. Sementara itu, data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) terkait impor migas pada Oktober 2019 sebesar USD1,75 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya yang sebesar USD1,59 miliar. Adapun secara akumulatif impor migas Januari-Oktober 2019 sebesar USD17,61 miliar. Nominal ini menurun dibanding kumulatif pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai USD24,97 miliar.
https://www.medcom.id/ekonomi/energi/eN4RP2ok-b30-diyakini-kurangi-impor-minyak-35