+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pioner Energi Terbarukan Nasional

Indo Pos | Kamis, 21 Februari 2019

Pioner Energi Terbarukan Nasional

Dukungan demi dukungan terus mengalir atas inovasi Bupati Musi Banyuasin (Muba). Sumatera Selatan (Sumsel) Dodi Reza Alex Noerdin terkait pengelolaan inti kelapa sawit menjadi menjadi ba-han bakar nabati (BBN) atau biofuel. Support datang dari berbagai pihak antara lain DPR RI. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), dan sebagainya. Mereka akan all out mendukung terobosan inovasi Muba dalam melakukan konversi sawit menjadi biofuel. Sementara Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin juga sempat mendapatkan mandat dari Konsulat Jenderal RI untuk Houston Amerika Serikat (AS) menjadi pembicara tentang energi terbarukan di Negeri Paman Sam pada Mei 2019 mendatang. Itu menyusul rencana pengelolaan inti kelapa sawit menjadi energi terbarukan, yakni bio fuel berhasil menjadi sorotan berbagai pihak-Sebelumnya, Muba menjajaki kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mengelola inovasi inti sawit menjadi biofuel. Nazaruddin Kiemas Anggota Komisi VII DPR RI ” Komisi VII yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup sepenuhnya mendukung terobosan inovasi Bupati Muba Dodi Reza dalam upaya konversi inti kelapa sawit menjadi biofuel.

” “Ini inovasi dan terobosan yang sangat luar biasa. Inovasi pak bupati ini juga merupakan arah kebijakan yang bakal diimplementasikan Pemerintah Pusat, dan kami dari Kementerian ESDM khususnya akan all out mendukung Musi Banyuasin untuk merealisasikan konversi inti kelapa sawit menjadi BBM,” ujar Muhammad Sapta Murti, staf khusus Menteri ESDM Bidang Perundang-undangan dan Tata Kelola dalam kesempatan berkunjung ke Kabupaten Muba, Rabu (20/2/2019). Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM sedang tahapan menyusun regulasi untuk kebijakan pengelolaan kelapa sawit menjadi BBN. uDraft-nya sedang dipersiapkan, dan kemungkinan ini nantinya akan dijadikan Peraturan Presiden,” ungkapnya Agung menilai potensi minyak kelapa sawit yang ada sejalan dengan upaya Pemerintan mempeluas kebijakan peman-yuoeergi di semua sektor, terutama transportasi dan pertambangan, untuk impelementasi mandatori Biodiesel sebesar 20 persen (B20) dalam Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Pemanfaataan Biodiesel menjadi salah satu mandatori yang harus dilaksanakan. Apalagi dari tahun ke tahun produksi CPO makin tinggi,” ungkapnya. Pada 2015, kebutuhan CPO mencapai 5,05 iuta kilo liter (KL) dengan tingkat mandatori sebesar 15 persen. Jumlah ini terus meningkat hingga angka 7,35 KL (kebutuhan) dan 20 persen (mandatori) pada 2018. Ditargetkan akan ada 7,58 juta KL biodiesel yang akan dibutuhkan pada 2019 dan 11,7 juta KL pada 2020 dengan tingkat mandatori sebesar 20 persen pada 2019 dan 2020. Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah menggenjot pemanfaatan biodiesel melalui penerbitan regulasi mengenai perluasan insentif Biodiesel untuk sektor Non-PSO Permen ESDM No 12/2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tingginya penyerapan atas pemanfaatan CPO terhadap total produksi CPO memberikan rasa optimistis Pemerintah untuk terus mengembangkan CPO untuk biodiesel. Dari 18 persen pemanfaatan CPO untuk biodiesel pada 2015 nantinya akan mencapai 26 persen pada 2020.

“Seiring meningkatnya kebutuhan dan berkembangnya teknologi, penerapan biodiesel ini bisa kita tingkatkan. Kami optimis dan sangat memungkinkan,” ujar Agung. Anggota Komisi VII DPR RI Nazaruddin Kiemas menyebutkan, Komisi VII yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup sepenuhnya mendukung terobosan inovasi Bupati Muba Dodi Reza dalam upaya konversi inti kelapa sawit menjadi Diofuel. “Komisi VII DPR RI akan sepenuhnya mendukung inovasi Bupati Dodi Reza ini, apa-lagi ini sudah menjadi sorotan di kancah internasional,” tegasnya. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Dr Ir M Fanshurullah Asa MT mengatakan, rencana menaikan B20 menjadi B100 tersebut bukan sekadar wacana, tapi nantinya inovasi itu nyata direalisasikan dan akan dimulai di Kabupaten Muba Sumsel. “Terlebih pihak Pertamina Plaju Palembang sudah membuatkan kilang untuk penampungannya, dan Muba akan menjadi daerah pertama yang merealisasikan ini/’ ungkapnya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Joko Supriono mengatakan, pengembangan inti kelapa sawit menjadi energi terbarukan, yakni biofuerbagi setiap daerah, termasuk Muba merupakan bagian dari program biofuel nasional.

“Pengembangan biofuel di daerah adalah bagian dari program biofuel nasional,” ungkapnya, Rabu (20/2/2019). Wakil Ketua Umum GAPKI Togar Sitanggang menambahkan, program biofuel selama ini CPO-nya datang, dan GAPKI. “Kita mendukung, karena biofuel itu CPO-nya ya dari kita/’ ujarnya saat dihubungi, Rabu (20/2/2019). Dia menguraikan, selama mi organisasinya selalu support terhadap program energi terbarukan pemerintah. Apresiasi terhadap inovasi Bupati Muba Dodi Reza juga tampak dengan diundangnya menjadi pembicara di Amerika Serikat (AS) dalam upaya realisasi inovasi konversi kelapa sawit menjadi BBN. “Jadi, nantinya realisasi inovasi konversi kelapa sawit menjadi BBN akan dimulai di Muba, dan ini akan menjadi kontribusi yang besar untuk Indonesia,” tuturnya. Bupati Dodi menyebutkan, saat ini luas lahan kebun sawit milik rakyat yang telah tertanam dan akan ditanam seluas 8.124. hektare (ha) yang dilaksanakan oleh 12 koperasi dan dalam tahap proses usulan antara 2019-2020 adalah seluas 5.360 ha dan hingga 2022 peremajaan kelapa sawit di Muba mencapai 4.2 ribu ha.

“Saat ini Pemkab Muba sedang menuju pembuatan biofuel yang berbasis sawit. Muba dengan memiliki potensi kelapa sawit yang cukup luas berkeinginan untuk melakukan transformasi industri sawit, sehingga akan bisa mendongkrak haga jual TBS kelapa sawit pekebun,” terangnya. Dodi menambahkan, upaya pembenahan tersebut diharapkan mampu menyentuh kebutuhan pokok perkebunan sawit untuk memperjuangkan terwujudnya perkebunan sawit yang sejahtera, mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. “Kita juga nantinya perencana akan membangun mini refinery untuk penampungan sementara, dan sebagai langkah awal, produksi turunan dari tandan buah segar itu akan dikirim ke kilang minyak milik PT Pertamina di Plaju, Palembang,” beber mantan Anggota DPR RI dua periode ini. Kemudian, Dodi menambahkan, setelah berjalan nantinya di tahap awal dirinya akan mewajibkan seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Muba menggunakan bahan bakar biofuel tersebut untuk operasional. “Dan nantinya tahap awal, kendaraan dinas di Pemkab Muba wajib pakai biofuel asal Muba ini sebagai wujud implementasi pemanfaatan energi terbarukan dan sustainable atau berkelanjutan,” pungkasnya, (tim)

Republika | Kamis, 21 Februari 2019

B-100 akan Diuji Coba

PT PLN (Persero) mulai menguji coba penggunaan biodiesel 100 persen (B-ioo) di pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) miliknya. Hal tersebut sesuai instruksi pemerintah untuk mempercepat bauran energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air. Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Syofvie Felianti Roekman menjelaskan, PLN memang akan mengganti sebagian PLTD untuk 100 persen menggunakan minyak sawit mentah atau CPO. Saat ini PLN sedang melakukan percontohan untuk mengganti komponen PLTD di empat wilayah untuk memakai CPO. “Ada tiga PLTD yang memang akan kami ganti menjadi bahan baku 100 persen CPO. Satu lagi PLTMG. Nanti komponen gasnya memakai CPO,” ujar Syofvie di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (20/2). Syofvie memerinci keempat pembangkit yang akan memakai 100 persen CPO tersebut, yakni PLTD Ka-naan dengan kapasitas sebesar 10 MW di Bontang, Kalimantan Timur. Kemudian, ada PLTD Batakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang berkapasitas 40 MW.

Begitu juga PLTD Supa sebesar 62 MW yang ada di Parepare, Sulawesi Selatan. Terakhir, PLTMG Jayapura, Papua, sebesar 10 MW. Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta PLTD yang digunakan PLN saat ini memakai bahan bakar nabati. Kebijakan tersebut juga berlaku bila PLN hendak membangun PLTD baru. Jonan menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah yang ingin meningkatkan manfaat CPO untuk bahan bakar. Jonan tak menampik hal tesebut butuh proses sehingga ia berharap dua sampai tiga tahun mendatang PLTD milik PLN sudah memakai CPO sebagai bahan bakar. “Saya enggak minta target besarannya sekarang karena kan memang bertahap,” ujar Jonan di lokasi yang sama. Jonan menyebut, Italia sudah lebih dahulu melakukan hal. tersebut. Di Italia, kata Jonan, perusahaan energi yang berbasis di sana, yaitu Eni SpA, juga membuat pembangkit dengan bahan baku 100 persen CPO. Jika Indonesia bisa melakukan yang sama, program B-100 bisa segera terealisasi. Tambah porsi EBT Guna meningkatkan pemanfaatan EBT dalam bauran energi pembangkit listrik, pembangunan pembangkit listrik EBT di luar dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028 dapat dilakukan tanpa harus menunggu perubahan RUPTL selama sistemnya memadai.

“Ini untuk mendorong agar pembangunan pembangkit EBT lebih cepat. Tambahan pembangkit EBT tidak perlu perencanaannya masuk RUPTL sekarang, bisa dalam RUPTL selanjutnya,” kata Jonan saat menyampaikan RUPTL PT PLN 2019-2028 di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (20/2). RUPTL tersebut disahkan Jonan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 39 K/20/MEM/2019, tanggal 20 Februari 2019. Dalam RUPTL PLN 2019-2028, Kementerian ESDM telah menginstruksikan kepada PLN agar terus mendorong pengembangan energi terbarukan. Target penambahan pembangkit listrik dari EBT sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23 persen pada tahun 2025 dan seterusnya. “Kami dorong EBT supaya bisa lebih cepat karena ada target bauran energi 23 persen pada 2025,” kata Jonan. Selain itu, penggunaan teknologi pembangkit listrik yang ramah lingkungan terus didorong pemanfaatannya. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mendorong penerapan teknologi PLTU clean coal technology (CCT). Sementara itu, Kementerian ESDM juga menginstruksikan kepada PLN agar bauran energi dari gas dijaga sebesar minimum 22 persen pada tahun 2025 dan seterusnya guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (variable renewable energy). Pemerintah juga berkomitmen bahwa pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik memprioritaskan gas di mulut sumur (wellhead). Penggunaan BBM untuk pembangkit listrik dibatasi maksimal 0,4 persen mulai 2025. Penggunaannya pun terbatas hanya untuk daerah perdesaan dan wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar). ed/fuji pratiwi/INTAN PRATIWI

Harian Kontan | Kamis, 21 Februari 2019

Pemerintah Mengerek Sumber Energi Baru

Pemerintah Mengerek Sumber Energi Baru Pengembang energi terbarukan bisa ekspansi tanpa menunggu revisi RUPTL 2019-2028 JAKARTA. Pemerintah sudah menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) selama periode 2019 hingga 2028. Meski begitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sepakat mengerek pertumbuhan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Caranya, pengembang pembangkit energi hijau yang belum masuk dalam dokumen RUPTL 2019-2028 dipersilakan ekspansi tanpa harus menunggu revisi RUPTL. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan cara itu sebagai upaya pemerintah merealisasikan porsi EBT untuk pembangkit mencapai 23% pada tahun 2025. “Selama itu bisa masuk dalam sistem jaringan, diajukan ke PLN, kalau setuju, nanti dimasukkan ke RUPTL tahun depan,” kata dia di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (20/2). Dalam RUPTL 2019-2028, penambahan EBT diproyeksikan naik sekitar 1,8 Gigawatt (GW) menjadi 16,7 GW dari sebelumnya 14,9 GW. “Yang penting, kami ingin katakan bahwa pemerintah mendukung pembangkit EBT, kami dorong penggunaan renewable,” klaim Menteri Jonan.

Direktur Perencanaan Korporat PT PLN SyoM Felienty Roekman mengemukakan, ada perbedaan dari RUPTL periode ini dibandingkan periode sebelumnya. Jika dalam RUPTL periode lalu target bauran EBT dipatok stagnan sebesar 23%, sementara di RUPTL 2019-2028, targetnya naik menjadi 23,2% setelah tahun 2025. “Porsi EBT di RUPTL sebelumnya 23% flat, pada 2026 akan naik menjadi 23,2% sampai tahun 2028,” ungkap dia. Dalam RUPTL kali ini, terdapat sejumlah pergesaran target porsi bauran energi. Energi primer batubara, misalnya, dari sebelumnya dipatok di angka 54,4% kini meningkat menjadi 54,6%. Sementara pembangkit gas menurun dari 22,2% menjadi 22%. Sedangkan pembangkit berbasis bahan bakar minyak (BBM) tetap di angka 0,4%. Demi mendorong pemakaian gas, pemerintah juga memberikan perlakuan serupa de-nganpembangkit EBT. Proyek pembangkit listrik berbasis tenaga gas dipatok hingga 10 Megawatt (MW). Bagi pengembang yang tidak tercatat dalam perencanaan di RUPTL pada tahun ini bisa tetap melakukan ekspansi dan akan masuk RUPTL tahun depan.

“Kami akan terus mendorong penggunaan gas yang lebih besar di dalam negeri. Ini juga untuk mengurangi emisi gas buang, karena tingkat polusi gas lebih rendah dibandingkan coal,” terang Jonan. Meski penggunaan gas akan ditambah, manajemen PLN mengatakan hal itu belum tentu akan menambah jumlah pembangkit. Sebab, PLN hanya perlu menaikkan pasokan dan penyerapan gas dari pembangkit yang sudah ada. “Jadi pembangkitnya bisa sama, kami bisa mengatur persentase (pasokan dan penyerapan gas) saja,” ungkap Syofvi. Beralih ke CPO Pemerintah dan PLN juga berencana menurunkan pemakaian BBM dengan menaikkan penggunaan bahan bakar nabati seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pada tahun ini, PLN siap menerapkan peralihan pasokan bahan bakar berbasis CPO di pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG). Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur PT PLN, Djoko Rahardjo Abumanan bilang, tahun ini akan ada empat pembangkit yang beralih menggunakan CPO. Perinciannya, PLTD Kanaan berkapasitas 10 MW, PLTD Batakan Balikpapan 40 MW, PLTD Supa Pare-pare 62 MW, dan PLTMG Jayapura 10 MW. Ridwan Nanda Mulyana

Investor Daily Indonesia | Kamis, 21 Februari 2019

Pengembangan EBT Tak Perlu Tunggu RUPTL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tidak perlu menunggu penetapan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. Hal serupa juga diterapkan bagi pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas kurang dari 10 megawatt (MW). Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan penetapan RUPTL 2019-2028 antara lain memuat ketentuan teranyar dalam pengembangan energi baru terbarukan. Setiap penambahan pembangkit energi terbarukan tersebut tidak perlu lagi menunggu masuk dalam perencanaan RUPTL. “Mulai sekarang dan kedepan tambahan EBT tidak memerlukan lagi perencanaan di RUPTL. Jadi bisa langsung, mau sebesar apapun tergantung kebutuhan sistem setempat. Ini upaya pemerintah mendorong EBT,” kata Jonan dalam jumpa media di Jakarta, Rabu (20/2). Jonan menerangkan, skema pembangunan proyek pembangkit EBT tetap sama dengan ketentuan yang berlaku.

Hanya saja yang membedakan kini tidak perlu menunggu penetapan dalam RUPTL. Pasalnya, pengembangan EBT akan tertunda bila harus menunggu penetapan RUPTL setiap tahun. Namun dia menegaskan, proyek penambahan pembangkit EBT tersebut akan dimasukkan ke dalam RUPTL di tahun berikutnya. “Kalau mereka ajukan sekarang dan nunggu RUPTL maka bisa setahun menunggunya. Ini supaya lebih cepat,” ujarnya. Lebih lanjut Jonan mengungkapkan pembangkit gas kapasitas kurang dari 10 MW juga tidak perlu menunggu penetapan RUPTL. Dia menegaskan upaya ini untuk mendorong pengembangan gas. “Gas didorong karena kita mau kurangi emisi gas buang. Tidak bisa semua pembangkit menggunakan batubara,” ujarnya. Dikatakannya target bauran energi dalam RUPTL setelah 2025 yakni pembangkit berbahan bakar batubara sebesar 54,6%. Kemudian EBT 23%, Gas 22% dan BBM 0,4%. Dia menyebut porsi BBM saat ini sekitar 4-5% . “Nantinya pembangkit BBM ini akan diganti dengan bahan bakar nabati,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengapresiasi terobosan yang dikemukakan oleh Menteri ESDM. Dia menyebut selama ini pengembangan EBT kerap terbentur dengan RUPTL. Pelaku usaha sulit menggarap potensi energi terbarukan lantaran belum dicantumkan dalam RUPTL. “Saya pikir ini peluang dan kita lihat seperti apa implementasinya,” ujarnya. Pengesahan RUPTL Sementara itu, RUPTL PT PLN (Persero) periode 2019-2028 disahkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 39 K/20/MEM/2019, tanggal 20 Februari 2019. Sebelumnya pada tanggal 14 Februari 2019, Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan pengesahan RUPTL PT PLN (Persero) 2019-2028 kepada Menteri ESDM sebagai perubahan terhadap RUPTL PT PLN (Persero) 2018-2027. Permintaan pengesahan RUPTL PLN tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dimana RUPTL disahkan oleh Menteri ESDM. Dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2019-2028, penambahan infrastruktur ketenagalistrikan yang direncanakan dibangun sampai dengan tahun 2028 adalah: pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms, gardu induk sebesar 124.341 MVA, jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan gardu distribusi sebesar 33.730 MVA.

Khusus untuk pembangkit tenaga listrik, beberapa proyek mengalami perubahan lingkup atau kapasitas, dan pergeseran tanggal operasi komersial atau Commercial Operation Date (COD). Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pertumbuhan listrik. Namun demikian, sebagai upaya untuk meningkatkan keandalan sistem, dalam RUPTL ini juga terdapat tambahan beberapa proyek baru. “Proyeksi pertumbuhan listrik rata-rata 6 hingga 7%,” lanjut Jonan. Melalui RUPTL PT PLN (Persero) 2019-2028, Kementerian ESDM telah menginstruksikan kepada PLN agar terus mendorong pengembangan energi terbarukan, dimana target penambahan pembangkit listrik dari energi terbarukan adalah sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23% pada tahun 2025 dan seterusnya. “Jadi ini kita dorong terutama EBT supaya bisa lebih cepat, karena ada UU yang mewajibkan bahwa 23% dari bauran energi itu harus dari ebt di tahun 2025,” tandasnya. Selain itu, penggunaan teknologi pembangkit listrik yang ramah lingkungan terus didorong pemanfaatannya. Kementerian ESDM juga menginstruksikan kepada PLN agar bauran energi dari gas dijaga sebesar minimum 22% pada tahun 2025 dan seterusnya, guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy). Pemerintah juga berkomitmen bahwa pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik memprioritaskan gas di mulut sumur {wellhead). Terkait penggunaan BBM untuk pembangkit listrik, dibatasi maksimal 0,4% mulai tahun 2025 yang digunakan hanya untuk daerah perdesaan dan kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar). Rangga Prakoso

Bisnis Indonesia | Kamis, 21 Februari 2019

Otomotif Ancang-Ancang Terapkan B30

Pabrikan otomotif di Indonesia siap mengikuti kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan bauran minyak sawit biodiesel 30% (B30) dan menuju B100 sebagai bagian dari upaya menekan impor balian bakar. Deputy General Manager Product Planning Division PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI) Prasetyo Adi mengatakan perseroan telah menyiapkan produk yang sesuai dengan B30 sesuai dengan arah pengembangan bauaran energi nasional. Hino hanya perlu meningkatkan beberapa bagian komponen untuk bisa menggunakan B30. Merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015, setelah B20 akan berlaku B30 pada Januari 2020. Sejauh ini implementasi B20 berjalan cukup baik dengan sejumlah catatan dari para produsen kendaraan komersial. “Kami sudah lakukan uji coba, tinggal penerapan saja. Kami sudah siapkan mesinnya dan sudah selesai tes. Ada beberapa part yang perlu pengembangan,” ujarnya Prasetyo kepada Bisnis belum lama ini.

Prasetyo tidak menyebutkan komponen apa yang perlu ditingkatkan tersebut. Namun, menurutnya, pengembangan itu tidak sulit sehingga tidak akan ada masalah berarti. Direktur Penjualan dan Promosi HMSI Santiko Wardoyo menambahkan, Hino mendukung kebijakan pemerintah untuk penerapan bahan bakar biosolar. Dari pengalaman penerapan B20, katanya, yang perlu ditingkatkan ialah kualitas campuran FAME [fatty acid methyl esters) agar lebih baik lagi. “FAME itu timbul jeli yang menutupi filter solar, power menjadi berkurang sehingga harus bersihkan. Umurnya filter dibandingkan dulu separuh, dulu 20.000 km baru ganti sekarang 10.000 km harus ganti,” tambahnya. Adapun, GM Sales Division PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Yohanes Pratama mengatakan, Isuzu mendukung penuh arah kebijakan pemerintah untuk bauran biodiesel. Sejauh ini, mesin Isuzu tidak memiliki masalah untuk B20. Terkait penerapan B30, dia menjelaskan Isuzu telah mempelajari beberapa kemungkinan implementasinya. “Pasti kami akan penuhi dan dukung kebijakan pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/2).

Tema energi hijau memang menjadi salah satu topik yang diangkat calon presiden Joko Widodo dalam debat kedua beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto sebelumnya menutur- kan, pemerintah sangat fokus terkait dengan ketahanan energi dengan dua pendekatan yakni kendaraan listrik serta mengoptimalkan sumber energi baru lainnya seperti minyak sawit. “Kami tidak batasi pada satu teknologi, selain kendaraan listrik, kami juga dorong pengembangan teknologi lain yang memanfaatkan biofuel,” ujarnya. Harjanto menjelaskan biofuel dan kendaraan listrik menjadi alternatif untuk mengatasi masalah impor bahan bakar minyak (BBM). Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemen-perin) Putu Juli Ardika menambahkan secara global terjadi kompetisi antara mobil listrik dan green fuel. Menurutnya, pengembangan green fuel di Indonesia tidak butuh biaya yang besar. (Thomas Mola)

Bisnis Indonesia | Kamis, 21 Februari 2019

Porsi Pembangkit Hijau Ditambah

JAKARTA – Pemerintah menambah porsi pembangkit listrik energi terbarukan dengan total kapasitas sebesar 1.800 megawatt dalam Kencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Dalam RUF1L 2018-2027, pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan pada 2025 sebesar 14,9 megawatt (MW). Kemudian, dalam RUPTL. 2019-2028, ka pasitas pembangkit listrik energi terbarukan dinaikkan menjadi 16.700 MW pada 2025. RUPTL 2019-2028 telah disahkan Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui Kepmen ESDM Nomor 39 K/20/MEM/2019, pada 20 Februari 2019. Secara umum. RUPTL 2019- 2028 terdapat penambahan infrastruktur ketenagalistrikan yang direncanakan dibangun sampai dengan 2028 adalah pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, jaringan transmisi sepanjang 57.293 kilometer sirkit, gardu induk 124.341 MVA, jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan gardu distribusi 33.730 MVA. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) didorong untuk mengembangkan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan.

PLN perlu menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan sebesar 16.714 megawatt (MW) untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan minimum 23% pada 2025. “RUPTL tahun lalu tambahan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 14,9 gigawatt. Kami perbarui 16,7 GW. Jadi naik kira-kira 1,8 GW,” katanya, Senin (20/2). Selain itu, katanya, pemerintah terus mendorong penggunaan teknologi pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan antara lain dengan mendorong penerapan teknologi PLTU dean wal technology (CCT). Kementerian ESDM juga menginstruksikan kepada PLN agar bauran energi dari gas dijaga sebesar minimum 22% pada 2025 dan seterusnya guna mendukung integrasi pembangkit energi terbarukan yang bersifat tidak stabil {intermittent). Pemerintah juga berkomit- men bahwa pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik dengan memprioritaskan gas di mulut sumur (wellhead). “Terkait dengan penggunaan bahan bakar minyak [BBM] untuk pembangkit listrik, dibatasi maksimal 0,4% mulai 2025 yang digunakan hanya untuk daerah perdesaan dan kawasan 3T [terdepan, tertinggal, dan terluar]. ” Sementara itu, PLN akan mulai mengimplementasikan penggunaan 100% minyak kelapa sawit untuk menggantikan Solar pada empat unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik perseroan pada tahun ini. Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felianty Roekman mengatakan bahwa pembangkit itu terdiri atas PLTD Kanaan yang terletak di Bontang, Kalimantan Timur dengan kapasitas 10 MW. PLTD Batakan di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan kapasitas 40 MW. Selain itu, PLTD Suppa di Pare-Pare, Sulawesi Selatan dengan kapasitas 62 MW. Serta Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMC) Jayapura, Papua dengan kapasitas 10 MW. (Anitana W. Puspa)

Republika | Rabu, 20 Februari 2019

Jonan Minta Pembangkit Diesel PLN Pakai CPO

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta PLN untuk mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada saat ini untuk memakai bahan bakar nabati atau crude palm oil (CPO). Kebijakan ini juga berlaku kata Jonan, apabila memang PLN hendak membangun PLTD baru. Jonan menjelaskan kebijakan ini juga sejalan dengan program pemerintah yang ingin meningkatkan manfaat CPO untuk bahan bakar. Jonan tak menampik hal ini butuh proses, maka ia berharap dua sampai tiga tahun mendatang PLTD PLN sudah memakai CPO sebagai bahan bakar. Kami mendorong untuk PLTD PLN harus yang bisa memakai CPO. Ya saya gak minta target besarannya sekarang berapa lah. karena ini kan memang bertahap. Paling tidak dua sampai tiga tahun lah sudah mulai lah,” ujar Jonan di Kementerian ESDM, Rabu (20/2). Jonan menjelaskan negara Italia sudah lebih dulu melakukan hal ini. Jonan menjelaskan di Italia, ENI juga membuat pembangkit dengan bahan baku 100 persen CPO. Jonan menjelaskan jika Indonesia bisa melakukan ini, maka program B.100 bisa segera terealisasi.

Direktur Perencanaan Korporat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Syofvie Felianti Roekman menjelaskan PLN memang akan mengganti sebagian PLTD miliknya untuk 100 persen menggunakan CPO. Saat ini, PLN sedang melakukan pilot project untuk mengganti komponen PLTD di empat wilayah untuk memakai CPO. “PLTD ada tiga yang memang akan kita ganti menjadi bahan baku 100 persen CPO. Satu lagi PLTMG, nanti ini gas nya komponennya memakai CPO,” ujar Syofvie di Kementerian ESDM, Rabu (20/2). Keempat pembangkit yang akan memakai 100 persen CPO tersebut adalah PLTD Kanaan sebesar 10 MW di Bontang. Kemudian, ada PLTD Batakan sebesar 40 MW yang ada di Balikpapan. Sedangkan PLTD Supa sebesar 62 MW yang ada di Pare Pare dan terakhir PLTMG Jayapura sebesar 10 MW, di Papua.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/02/20/pn7uvc370-jonan-minta-pembangkit-diesel-pln-pakai-cpo

Mediaindonesia | Rabu, 20 Februari 2019

TKN Pertanyakan Data Prabowo soal Biodiesel Brazil

Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, mempertanyakan data soal produksi biodiesel Brasil yang dipaparkan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di debat kedua yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2). Inas mengatakan luas perkebunan kelapa sawit di Brasil sedikit yakni sekitar 90 ribu hektarE dengan produksi hanya 370 ribu ton. Produksi itu, kata Inas, bahkan belum mencukupi kebutuhan bahan pangan dalam negeri yang mencapai 500 ribu ton per tahun. “Oleh karena itu, belum ada pengembangan biodiesel di Brasil karena minimnya bahan baku, tapi Brasil adalah penghasil bioetanol terbesar di dunia, yakni kurang lebih 30 miliar liter per tahun dan bukan penghasil biodiesel,” kata Ketua Fraksi Hanura di DPR RI itu dalam keterangan tertulis, Rabu (20/2). Dari data itu, Inas mengaku heran sumber data pernyataan Prabowo mengenai biodiesel di Brasil. “Inilah kalau capres kebanyakan mimpi lalu dijadikan retorika dalam kampanyenya, sehingga data dan informasi untuk debat pun diperoleh dari hasil mimpi juga yang kemudian diolah dengan gaya retorika ala Prabowo Subianto,” ujarnya Dalam debat kedua lalu, Prabowo menyebut Indonesia sudah melaksanakan B20. Namun, negara lain seperti Brasil sudah mencapai B90. “Saya sudah bicara dengan para ahli, pelaku usaha, benar kita sudah ke arah B20 tapi Brasil bisa sampai B90,” ujar Prabowo.

http://mediaindonesia.com/read/detail/218109-tkn-pertanyakan-data-prabowo-soal-biodiesel-brazil

Indopos | Rabu, 20 Februari 2019

Pemerintah Apresiasi Inovasi Energi Terbarukan Bupati Muba

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung inovasi Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan (Sumsel) Dodi Reza Alex Noerdin dalam melakukan konversi inti kelapa sawit menjadi BBM. Bahkan akan diimplementasikan pemerintah pusat. “Kami dari Kementerian ESDM khususnya akan all out mendukung Musi Banyuasin untuk merealisasikan konversi inti kelapa sawit menjadi BBM,” ujar Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Perundang-undangan dan Tata Kelola Muhammad Sapta Murti dalam keterengan tertulisnya saat berkunjung ke Kabupaten Muba, Rabu (20/2/2019). Kementerian ESDM tengah menyusun regulasi untuk kebijakan pengelolaan kelapa sawit menjadi BBM. “Draft-nya sedang dipersiapkan, dan kemungkinan ini nantinya akan dijadikan Peraturan Presiden,” jelasnya. Anggota Komisi VII DPR RI Nazaruddin Kiemas menyebutkan sepenuhnya mendukung terobosan inovasi tersebut dalam upaya konversi inti kelapa sawit menjadi BBM. “Apalagi ini sudah menjadi sorotan di kancah internasional,” kata Nazaruddin Kiemas.

Bupati Muba Dodi Reza menyatakan, upaya realisasi ini kabupaten Muba menjadi yang pertama dan akan menjadi kontribusi yang besar untuk Indonesia. saat ini luas lahan kebun sawit milik rakyat yang telah tertanam dan akan ditanam seluas 8.124 hektare yang dilaksanakan oleh 12 koperasi. “Saat ini Pemkab Muba sedang menuju pembuatan bio fuel yang berbasis sawit, Muba dengan memiliki potensi kelapa sawit yang cukup luas berkeinginan untuk melakukan transformasi industri sawit sehingga akan bisa mendongkrak haga jual TBS kelapa sawit pekebun,” terangnya. Ia menambahkan setelah berjalan nantinya di tahap awal dirinya akan mewajibkan seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Muba menggunakan bahan bakar atau biofuel tersebut untuk operasional. “Nantinya tahap awal, kendaraan dinas di Pemkab Muba wajib pakai bio fuel Muba ini sebagai wujud implementasi pemanfaatan energi terbarukan dan sustanaible atau berkelanjutan,” pungkasnya.

https://www.indopos.co.id/read/2019/02/20/166218/pemerintah-apresiasi-inovasi-energi-terbarukan-bupati-muba

Sawitindonesia | Rabu, 20 Februari 2019

Evolusi Biodiesel Indonesia

Salam Sawit Indonesia, Kebijakan mandatori biodiesel 20% atau B20 memotivasi pelaku industri untuk berubah. Mereka berlomba-lomba berinovasi menghasilkan produk energi berbasis minyak sawit. Pertamina telah mendeklarasikan pengembangan bahan bakar terbarukan (green fuel) dari minyak sawit. Produk green fuel yang bisa dihasilkan antara lain avtur, diesel, LPG dan BBM dengan oktan di atas 90 persen. Pemanfaatan minyak sawit untuk energi menjadi fokus Pertamina sebagai upaya tidak bergantung impor minyak fosil. Apalagi, cadangan minyak fosil terus menurun dari tahun ke tahun. Optimalisasi green fuel mampu menghemat duit negara. Meningkatnya konsumsi di dalam negeri memberikan banyak manfaat. Indonesia tidak perlu bergantung kepada pasar ekspor. Harga sawit dapat dikendalikan karena pasokan dapat diatur. Ini belum dihitung penghematan emisi karbon dari pemakaian biodiesel. Dari Medan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) menjalankan program riset uji jalan (test) kendaraan berbahan bakar Biodiesel 50% atau B50. Riset ini menjadi penting untuk mengukur dampak pemakaian biodiesel bagi kendaraan. Karena selama ini, resistensi masih terjadi di kalangan pelaku otomotif. Tentu saja, riset ini butuh waktu. Akan tetapi ikhtiar PPKS harus dihargai. Lembaga yang dikenal sebagai produsen benih sawit nomor satu di Indonesia ini, mengerahkan penelitinya demi validitas data. Tanpa data, sulit menyakinkan masyarakat bahwa biodiesel itu bagus dan cocok bagi kendaraan. Kendati, Indonesia masih terfokus kepada B20. Tidak menutup kemungkinan,B50 akan berjalan. Disinilah kita perlu mengucapkan terima kasih kepada PPKS karena ikhtiarnya meriset B50. Pembaca, semoga majalah edisi 15 Februari tidak membosankan. Karena majalah ini lahir untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat terkait aspek positif sawit. Tabik.