+62 2129380882 office@aprobi.co.id

PLTD 100% CPO Beroperasi Awal 2019

Bisnis Indonesia | Senin, 19 November 2018

PLTD 100% CPO Beroperasi Awal 2019

Pemerintah segera mengoperasikan pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati berbasis 100% minyak kelapa sawit di Belitung, Provinsi Bangka Belitung pada awal 2019. Pembangkit berbasikan 100% bahan bakar nabati dari minyak sawit (crude palm oil/CPO) dijadwalkan mulai beroperasi pada awal 2019. Proyek percontohan pembangkit dengan bahan bakar 100% Biodiesel tersebut diinisiasi oleh Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai kontraktor rekayasa, pengadaan, dan konstruksi [engineering, procurement, constmction/EPC). Teknologi generator disediakan oleh PT MAN Energy Solutions Indonesia. Massimo Casal, Country Sales Manager MAN Energy Solutions, mengatakan bahwa tahap kontruksi pembangkit listrik berkapasitas 2×2,5 megawatt (MW) tersebut telah rampung seluruhnya. Pembangkit akan mulai memasuki tahap uji coba (commissioning). “Commissioning akan mulai pertengahan November 2018 dan commercial on date (operasi secara komersial] diperkirakan pada Januari atau Februari 2019,” ujar Massimo kepada Bisnis, belum lama ini.

Menurutnya, pembangkit tersebut dapat dioperasikan menggunakan bahan bakar Biodiesel dari CPO dan high speed diesel (HSD) sebagai cadangan. Minyak sawit mentah yang digunakan merupakan CPO mumi tanpa melalui proses pengolahan apapun kecuali proses pemisahan kandungan air dan penyaringan. Dia menuturkan, pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit akan dikelola oleh Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Setelah 2 tahun, alih kelola pembangkit akan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. “Pembangkit tersebut akan terkoneksi dengan jaringan transmisi Belitung 20 kV,” katanya. Direktur Bioenergi, Ditjen Energi Terbarukan, Kementerian ESDM Andrian Feby Misnah mengatakan, PLTBBN Belitung akan dioperasikan sebagai pembangkit puncak, yaitu pembangkit yang digunakan saat permintaan listrik sedang tinggi guna memperkuat pasokan listrik. “PLTBBN Belitung dibangun dengan dana APBN. Diharapkan awal tahun nanti sudah bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit beban puncak di Belitung,” kata Feby kepada Bisnis. Menteri ESDM Ignasius Jonan mendorong PLN untuk mengonversi 1.800 MW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik perseroan untuk beralih dari Solar ke CPO dalam 2-3 tahun mendatang.

Sementara itu, PLN tengah menyusun peta jalan penggunaan CPO murni pada PLTD. Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan, konversi bahan bakar PLTD dari high speed diesel menjadi 100% minyak sawit, masih membutuhkan kajian lebih mendalam. Pihaknya harus memastikan kandungan CPO yang cocok dengan desain mesin PLTD. Oleh karena itu, PLN dapat mengetahui apaka harus mengganti mesin PLTD. Selain itu, PLN juga tengah menunggu hasil studi pembangunan PLTD berbahan bakar CPO murni oleh Kementerian ESDM. Menurutnya, penggunaan CPO murni pada PLTD sangat memungkinkan karena banyak negara-negara lain yang telah menerapkan hal tersebut. Direktur Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko Abumanan mengatakan, peta jalan penggunaan CPO murni tersebut masih disiapkan dan direncanakan rampung tahun depan.

Harian Kontan | Senin, 19 November 2018

Ekspor Biodiesel Bisa Mencapai 1,2 Juta Ton

HAMBATAN ekspor Biodiesel ke Uni Eropa berkurang. Ini setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menolak kebijakan anti dumping Uni Eropa terhadap produk Biodiesel Indonesia. Keputusan ini otomatis menganulir kebijakan Uni Eropa yang mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) sekitar 42,84% terhadap ekspor Biodiesel ke Benua Biru tersebut. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengatakan, hingga November 2018, volume ekspor Biodiesel ke Uni Eropa mencapai sekitar 1 juta ton. “Kami prediksi sampai akhir tahun bisa mencapai 1,2 juta ton,” ujarnya kepada KONTAN, Minggu (18/11). Tumanggor mengatakan, kenaikan ekspor Biodiesel ke Uni Eropa terjadi pasca Indonesia memenangkan gugatan di WTO terkait tuduhan dumping. Menurutnya, prospek eskpor Biodiesel ini bakal cerah hingga tahun 2030. Artinya selama periode tersebut, Uni Eropa tidak akan mengambil kebijakan yang mempersulit ekspor biodiesel. Meski begitu, Tumanggor enggan memprediksi apakah ekspor Biodiesel bakal bertumbuh signifikan. Sebab hal ini akan ditentukan kondisi pasar biofuel. Seperti diketahui, ada sejumlah produk minyak nabati lain seperti bunga matahari, rapeseed dan kedelai yang menjadi bahan baku Biofuel selain minyak kelapa sawit.

Ia menjelaskan, saat ini industri Biodiesel bekerjasama dengan pemerintah, tengah berupaya memperluas pasar ekspor Biodiesel ke sejumlah negara. Salah satunya China. Bila Negara Tembok Raksasa ini menggunakan Biodiesel 5% (B5) saja, kebutuhannya bisa mencapai 9 juta ton per tahun. Sementara itu, program Biodiesel 20% (B20) dalam negeri dinilai sudah mulai lancar. Ia mengklaim, saat ini sekitar 95% proses penyaluran Biodiesel ke kilang PT Pertamina sudah makin mulus. “Kami optimistis, tahun ini konsumsi Biodiesel kita bisa mencapai 5 juta ton berkat program B20 sejak September 2018 lalu,” ujarnya. Tumanggor melanjutkan, bila pada April 2019 nanti program B30 dapat terealisasi, maka total kebutuhan Biodiesel di pasar domestik bisa tembus 9 juta ton. Ia berharap, bila ini terwujud, dapat menekan defisit perdagangan yang selama ini tengah diupayakan pemerintah.

Cnbcindonesia | Senin, 19 November 2018

Asosiasi: Ada Kekurangan Produksi CPO 2 Juta Ton di 2019

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksi akan terjadi kekurangan produksi (shortage) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil/CPKO) hingga 2 juta ton tahun depan. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengungkapkan konsumsi domestik untuk produk CPO dan turunannya (di luar FAME untuk B20) selama lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 9,43% per tahun. Adapun pertumbuhan konsumsi pasar ekspor rata-rata 7,94% per tahun. Dia memperkirakan total produksi CPO dan CPKO sepanjang tahun ini mencapai 48,2 juta ton dengan total konsumsinya mencapai 47,5 juta ton. “Tapi dengan adanya perang dagang, perang tarif, dan sebagainya, kita memprediksi di 2019 pertumbuhan tadi tidak akan tercapai. Estimasi kita konservatif saja, konsumsi domestik tumbuh 5% dan ekspor tumbuh 4%,” kata Sahat kepada CNBC Indonesia di kantornya, pekan lalu. Dengan asumsi total permintaan tumbuh 9%, Sahat memperkirakan konsumsi di 2019 mencapai 54,7 juta ton, terdiri atas 44,4 juta ton konsumsi dalam negeri dan ekspor serta 10,3 juta ton kebutuhan FAME.

Dia pun mengestimasi total produksi di 2019 hanya sebesar 52,8 juta ton, terdiri atas 48,2 juta ton CPO dan 4,6 juta ton CPKO. “Dengan demikian, artinya kita akan shortage mencapai 2 juta ton di 2019. Nah, kebutuhan FAME tidak mungkin kita korbankan, jadi kemungkinan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri kita akan menurunkan ekspor sebesar 2 juta ton. Otomatis harga CPO akan naik,” ujarnya. Ditemui di tempat berbeda, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menjelaskan pihaknya memang mengusulkan penyerapan FAME yang lebih besar oleh PLN serta akselerasi penggunaan B30 untuk menaikkan harga CPO di pasar internasional. “Jadi kita perkuat pasar dalam negeri. Kalau kami maunya B30 di 1 April 2019, dari rencana awal di Januari 2020. Ini akan coba dikaji [pemerintah]. Kami berharap lebih cepat lebih baik, sehingga urusan logistik bisa direncanakan mulai sekarang,” kata Tumanggor di kantor Kemenko Perekonomian. Terkait logistik, Tumanggor mendorong percepatan pembangunan floating storage supaya 25 titik penyaluran FAME yang ada saat ini bisa dikurangi hingga hanya menjadi 10 titik. “Kalau sudah tinggal 10 titik, masalah logistik tidak lagi menjadi masalah yang besar. Kita sudah bisa masuk ke B30,” pungkasnya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20181119081522-4-42719/asosiasi-ada-kekurangan-produksi-cpo-2-juta-ton-di-2019

Kontan | Minggu, 18 November 2018

GIMNI: Tahun 2019, produksi CPO tidak cukupi kebutuhan

Produksi minyak kelapa sawit untuk tahun 2019 diperkirakan bakal tidak mencukupi konsumsinya. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) perkirakan tahun depan akan terjadi kekurangan CPO hingga 2 juta ton akibat perluasan mandatori B20, dan pertumbuhan pasar dalam negeri. Maka pemerintah harusnya sigap dan mulai mendorong penguatan dari sisi hulu dan hilir industri sawit. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga perkirakan produksi tahun 2019 akan mencapai 52,8 juta ton dengan kondisi kebutuhan akan mencapai 54,6 juta ton. Kebutuhan tersebut terdiri dari permintaan pasar untuk kebutuhan FAME untuk biodiesel sebesar 10,25 juta ton dan kebutuhan CPO di luar sektor energi sebesar 44,3 juta ton. “Artinya untuk tahun depan akan kurang 2 juta ton ini masih dengan perhitungan B20, maka kita harus stop ekspor, dan bila ini terjadi maka harga akan naik,” jelasnya, Rabu (14/11). Penurunan ekspor CPO menurut Sahat bisa difokuskan pada sisi negara tujuan atau pada produk yang diekspor. Maksudnya adalah Indonesia bisa mengurangi pengiriman pada negara-negara yang kerap mempersulit perdagangan CPO, misalnya pada jajaran negara Uni Eropa, atau mengurangi ekspor produk CPO yang memiliki nilai yang relatif lebih kecil dibandingkan produk CPO lainnya.

Maka dengan pertimbangan short production tersebut, Sahat melihat pemerintah seharusnya mulai mempertimbangkan pengenaan aturan Domestic Market Obligation (DMO) pada produk sawit guna menjamin pasokan industri dalam negeri. “Tahun 2020 harus ada DMO, apalagi tahun itu kita sudah green diesel,” jelasnya. Tak hanya itu, pemerintah juga seharusnya mulai mendorong perusahaan plat merah perkebunan di bawah BUMN untuk lebih aktif masuk ke sektor hulu dan hilir industri sawit. Apalagi Holding perkebunan negara PTPN III memiliki aset lahan sawit yang besar namun tidak diberdayakan dengan maksimal. Dalam catatan Sahat, PTPN setidaknya memiliki lahan sawit seluas 710.619 ha atau setara 5% total lahan nasional. Adapun untuk tahun 2018 ini, Sahat perkirakan produksi minyak kelapa sawit akan naik 5% dari produksi tahun lalu dan menjadi 48,2 juta ton. Bila dirinci produksi ini terdiri dari 43,9 juta ton produksi CPO dan 4,3 juta ton minyak kelapa sawit dari inti kernel (CPKO). Penyerapan hingga akhir tahun diperkirakan bakal mencapai 47,48 juta ton Terkait proyeksi pasar CPO ke depan, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) MP Tumanggor mengatakan kebutuhan dalam negeri akan kembali membengkak berkat penerapan B30 yang bisa jalan mulai tahun depan. “Kalau kami maunya 1 April akan coba dikaji,” katanya. Sebelumnya, perluasan B30 ditargetkan berlaku pada Januari 2020, namun Tumanggor menyampaikan bahwa pihak produsen, PT Pertamina dan sejumlah peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sebenarnya telah menemukan katalis yang dapat menghasilkan green diesel. Oleh karena itu, pengembangan sebenarnya tinggal menunggu investasi dan komitmen dari pemerintah untuk melakukan uji coba dan pembangunan pabrik. “Ada dua pabrik yang mau dimodifikasi di Tuban dan Dumai, kapannya tergantung Pertamina dan BUMN,” lanjutnya.

https://industri.kontan.co.id/news/gimni-tahun-2019-produksi-cpo-tidak-cukupi-kebutuhan

Kontan | Minggu, 18 November 2018

Aprobi perkirakan ekspor biodiesel 2018 sebesar 1,2 Juta ton

Upaya industri biodiesel menjajal ekspor ke Uni Eropa berbuah manis. Hal ini terjadi setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menolak putusan anti dumping Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia. Keputusan ini otomatis menganulir kebijakan Uni Eropa mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sekitar 42,84% terhadap ekspor biodiesel ke benua biru tersebut. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengatakan hingga November 2018 ini, volume ekspor biodiesel ke Uni Eropa mencapai sekitar 1 juta ton. “Kami prediksi sampai akhir tahun bisa mencapai 1,2 juta ton,”ujarnya kepada kontan.co.id, Ahad (18/11). Tumanggor mengatakan, kenaikan ekspor biodiesel ke Uni Eropa terjadi pasca Indonesia mememangkan gugatan di WTO terkait tuduhan dumping. Menurutnya, prospek eskpor biodiesel ini bakal cerah hingga tahun 2030. Artinya selama periode tersebut, Uni Eropa tidak akan mengambil kebijakan yang mempersulit ekspor biodiesel. Meski begitu, Tumanggor enggan memprediksi apakah ekspor biodiesel bakal bertumbuh signifikan. Sebab hal ini akan ditentukan kondisi pasar biofuel. Seperti diketahui, ada sejumlah produk minyak nabati lainnya seperti bunga matahari, rapeseed dan kedelai yang menjadi bahan baku biofuel selain minyak kelapa sawit.

Ia menjelaskan, saat ini industri biodiesel bekerjasama dengan pemerintah, tengah berupaya memperluas pasar eskpor biodiesel ke sejumlah negara. Salah satunya China. Bila Negara Tembok Raksasa ini menggunakan biodiesel 5 % (B5) saja, maka kebutuhannya bisa mencapai 9 juta ton per tahun. Sementara itu, program biodiesel 20% (B20) dalam negeri dinilai sudah mulai lancar. Ia mengklaim, saat ini sekitar 95% proses penyaluran biodiesel ke kilang PT Pertamina sudah berjalan lancar. “Kami optimis tahun ini konsumsi biodiesel kita bisa mencpaai 5 juta ton berkat program B20 sejak September 2018 lalu,”ujarnya. Ia melanjutkan, bila pada April 2019 nanti program B30 dapat terealisasi, maka total kebutuhan biodiesel di pasar domestik bisa tembus 9 juta ton. Ia berharap bila hal ini terealiasi, maka dapat menekan defisit perdagangan yang selama ini tengah diupayakan pemerintah.

https://industri.kontan.co.id/news/aprobi-perkirakan-ekspor-biodiesel-2018-sebesar-12-juta-ton

Republika | Sabtu, 17 November 2018

Relaksasi B20 Ditolak

Pemerintah tidak akan memberikan relaksasi atas upaya penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Sebab, program B20 menjadi cara untuk menekan impor minyak yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besar defisit neraca perdagangan. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) sudah mendengar permintaan dari beberapa asosiasi terkait relaksasi B20. Bahkan, surat permintaan itu telah masuk ke Kementerian Perindustrian dari dua bulan lalu. Namun, Airlangga memastikan pemerintah tetap memberikan kewajiban atas sejumlah sektor usaha agar mulai menggunakan B20 sebagai bahan bakar minyak (BBM) tanpa pertimbangan apa pun. “Kami meminta mereka (pengusaha) untuk memenuhi, patuh dengan aturan yang sudah pemerintah keluarkan,” ujar Airlangga di Istana Negara, Jumat (16/11). Dia menegaskan, pemerintah tidak akan membedakan sektor apa saja yang harus menggunakan B20, termasuk keinginan asosiasi pelayaran niaga agar tidak memakai bahan bakar campuran tersebut. Menurut dia, hanya ada tiga sektor yang diberikan pengecualian sementara atas pemakaian B2O, yakni pembangkit listrik milik PLN, sektor persenjataan TNI, dan peralatan tambang PT Freeport. “Ini sudah dikoordinasikan melalui Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian),” tutur Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meminta Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memantau keberlangsungan program yang mulai berjalan pada semester kedua tahun ini. Sebab, dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), impor BBM jenis solar masih meningkat. “Kita melihat pelaksanaan B20 ini dari 1 September sampai 13 November belum menunjukkan adanya penurunan impor solar, baik dari sisi volume dan tentu saja dari sisi devisa BUMN kita sendiri,” ujar Sri Mulyani. Sebelumnya, pengusaha pelayaran niaga yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta pemerintah memberikan relaksasi terhadap penggunaan B20 di industri perkapalan. Relaksasi yang diminta berupa penundaan implementasi hingga ada kajian teknis mengenai dampak B20 terhadap kapal. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim menjelaskan, sejauh ini B20 belum dapat digunakan armada kapal Indonesia karena efek negatifnya terhadap mesin. “Kandungan asam-nya itu bisa menimbulkan korosi pada mesin kapal,” ujarnya.

Menurut Budhi, korosi tersebut mampu merusak sejumlah komponen seperti turbocharger, economizer, hingga cerobong. Apabila hal itu dibiarkan terus-menerus, kapal dapat mati atau tidak dapat difungsikan kembali dalam kurun waktu dua tahun. Dampaknya, pengusaha harus membeli kapal lagi atau melakukan perbaikan dengan harga yang tidak murah. Penggunaan B20 dinilai hanya cocok untuk kapal baru yang mesinnya sudah dirancang khusus mampu menggunakan bahan bakar tersebut. Kapal lama, baik itu impor maupun lokal, masih belum cocok dengan bahan bakar diesel campuran minyak nabati 20 persen dengan minyak bumi. Dia menganjurkan kepada pemerintah dan Pertamina untuk memberikan solusi, terutama dengan penguasaan teknologi yang mampu menghilangkan kandungan asam biodiesel. Dengan cara ini, B20 bisa dimanfaatkan industri pelayaran. “Kami bukannya menolak perintah atau keinginan pemerintah. Hanya saja, faktor teknisnya merugikan perusahaan kapal,” tuturnya. Penggunaan B20, lanjut Budhi, pada kapal justru berpotensi merugikan pemerintah. Apabila kapal mengalami kerusakan akibat korosi, pengusaha akan meminta pihak asuransi untuk membantu menutupi biaya perbaikan. Asuransi bisa berasal dari pihak lokal maupun asing, bergantung asal produksi kapal. Jika setelah pengkajian pihak asuransi menetapkan bahwa penyebab korosi murni oleh B20, mereka akan meminta ganti rugi kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang mencanangkan program B20 sehingga mereka menjadi penanggung jawabnya. Pemerintah telah menargetkan penghematan devisa dari penyaluran B20 senilai 2,10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 30,5 triliun (kurs Rp 14.200). Adapun target penyaluran volumennya sebanyak 3,91 juta kiloliter (kl) yang terdiri atas penyaluran B20 untuk sektor public service obligation (PSO) dan non-PSO.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 17 November 2018

Pertamina Diminta Produksi Green Diesel

Pemerintah mendorong PT Pertamina (Persero) untuk segera memproduksi bahan bakar ramah lingkungan, green diesel, pada 3 tahun mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, saat ini Pertamina mulai melakukan kajian untuk merevitalisasi Kilang Plaju di Sumatra Selatan dan Kilang Dumai di Riau untuk dapat memproduksi bahan bakar berbahan baku 100% minyak kelapa sawit (CPO) tersebut. “Kami dorong Pertamina. Mudah-mudahan, ini dalam 2-3 tahun sudah bisa ada realisasinya. Tinggal harganya berapa, nanti kita lihat,” ujar Jonan di Jakarta, Kamis (15/11). Menurutnya, green diesel memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar jenis minyak diesel atau Solar dan Biodiesel (B20). Cetoiie number atau angka setana green diesel jauh di atas cetane bahan bakar jenis diesel lainnya yang ada di pasaran, yakni dapat mencapai 60-70. Semakin tinggi angka setana, akan lebih mudah terbakar dalam kompresi. Terkait masalah harga, Jonan belum bisa memprediksi apakah harga jual green diesel akan lebih mahal dari Solar atau biodiesel. “Belum tentu (lebih mahal). Tergantung harga CPO-nya. Tergantung harga dan pasoknya berapa.” Pemanfaatan green diesel merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan impor Solar dan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) di sektor transportasi. Pemerintah memiliki komitmen untuk memenuhi target bauran EBT 23% pada 2025.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, saat ini, pemerintah tengah fokus mendorong pemanfaatan B20, baik pada sektor public service obligation (PSO) maupun sektor non-PSO. Adapun Pertamina tengah melakukan studi kelayakan terhadap rencana revitalisasi kilang untuk pengolahan green diesel. Untuk merealisasikan rencana tersebut Pertamina telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia, ENI S.p.A. ENI dijadikan sebagai mitra karena keberhasilannya dalam melakukan konversi kilang konvensional menjadi biorefinery di Porto Maghera pada 2014. Sementara itu, pemilihan lokasi Kilang Dumai dan Plaju sebagai fasilitas pengolahan green diesel karena sejalan dengan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku energi hijau, kelapa sawit. Untuk bahan baku, Pertamina akan menjalin kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (Persero). Selain mengembangkan kilang untuk green diesel. Pertamina juga tengah menyiapkan pengembangan Refinery Development Master Plan (RDMP) pada Kilang Dumai. Menurut Jonan, revitalisasi Kilang Dumai menjadi biorefinery tidak akan mengganggu proyek RDMP. “Oh enggak (mengganggu). Itu lain, beda.”Sebelumnya, Syahrial Muchtar, Sekretaris Perusahaan Pertamina, mengatakan, Kilang Dumai dan Plaju tetap akan memproduksi produk minyak. Jika nantinya ada kerja sama dengan ENI untuk menggarap green diesel tidak akan mengganggu kinerja produksi bensin. “Kan sifatnya ekspansi. Jadi yang sudah ada sekarang tidak terganggu, kami masih memproduksi gasoline,” katanya ketika dihubungi Bisnis.

MANDATORI B20

Sementara itu, kebijakan perluasan mandatori B20 ke sektor non-PSO yang mulai diterapkan sejak September lalu belum berdampak efektif terhadap penurunan impor Solar. Berdasarkan Data Bea dan Cukai, sejak diberlakukannya B20, impor solar Pertamina tumbuh 60,7% dari tahun lalu yang mencapai 0,42 juta kilo liter. Sementara impor solar total sejak 1 September hingga 13 November 2018 tersebut tumbuh 13,64% sebesar 1,28 juta kilo liter. Sementara itu berdasarkan total devisa, impor solar Pertamina tumbuh 116% menjadi US$392,7 juta dari tahun sebelumnya USS 181,64 juta. Lalu untuk impor solar secara total mencapai US$775 juta tumbuh 54,89% dari US$500,37 juta. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengakui implementasi perluasan B20 ke sektor non-PSO belum optimal, tetapi dia mengklaim pelaksanaannya sudah lebih baik. “Kalau 100% ya belum, tapi September-Oktober getting better. Kemarin itu laporan sudah 90% dari rencana,” kata Rida, Kamis (15/11). Salah satu penyebab implementasi belum optimal adalah kendala dalam penyaluran bahan baku B20, yakni FAME dari badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) ke Pertamina. Pemerintah tengah membahas penyederhanaan rantai pasok penyaluran FAME ke Pertamina dengan mengurangi titik tujuan distribusi untuk mengatasi masalah tersebut. “Dulu kan awalnya 100 sekian (titik tujuan distribusi). Sekarang ini lagi diskusi 34 titik, terus jadi 26 titik. Maunya tujuan akhir kita 10 titik. Tapi ya lihat kondisi lapangan, kesiapan kapal segala macem. Itu nanti bertahap, ada yang short term, mid term, tong term,” kata Rida. Rencana tersebut diharapkan dapat efektif berjalan paling lambat 1 Januari 2019.

Rakyat Merdeka | Sabtu, 17 November 2018

Industri Kudu Waspada

Tantangan untuk industri di Tanah Air diyakini akan semakin banyak pada tahun depan. Baik dari dalam maupun luar negeri. Menghadapinya, industri kita mesti waspada jika tidak ingin usahanya merosot. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, salah satu tantangan yang harus dihadapi industri di Indonesia adalah penurunan pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut akan berdampak terhadap kinerja industri. Ekonomi Amerika Serikat (AS) tahun depan diperkirakan akan melambat. Selain itu, ekonomi China tumbuh di bawah 6,5 persen. Hal ini perlu diwaspadai oleh industri kita.” ujarnya kepada Rakyat Merdeka usai membuka breakfast forum Outlook 2019 di Jakarta, kemarin. Acara tersebut merupakan diskusi yang diadakan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI). Hadir sebagai pembicara diantaranya Presiden Direktur Bank Mandiri Kartika Wirjoat-modjo, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MPTumanggor.dan Chief Strategy Officer Bukalapak Teddy Oetomo.

Menurut dia, industri dalam negeri juga harus mewaspadai soal kebijakan suku bunga. “Kita masih harus menghadapi suku bunga AS yang meningkat. Eropa pada akhir 2018 juga mungkin akan naikkan bunga. Sementara kita masih defisit impor barang dan jasa,” ungkap Ketua ILUNI FEB UI. Mirza mengungkapkan, salah satu industri yang harus didorong pada tahun depan adalah pariwisata. “Karena ekonomi dunia sedang melambat, laju ekspor belum bisa didorong maksimal. Oleh karena itu industri pariwisata bisa menjadi alternatif dan menghentikan impor yang tidak penting,” tuturnya. Hal tersebut diamini oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor. Menurut dia, tahun depan masih akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi industri sawit. “Salah satunya, penggunaan Biodiesel yang masih minim.” ujarnya. Ia mengungkapkan, industri sawit juga masih akan menghadapi sulitnya mendapatkan pendanaan dari perbankan. “Perbankan itu tidak lepas dari sawit. Cuma kok perbankan sulit sekali menggelontorkan dana untuk sawit,” ungkapnya.

Tumanggor mengatakan, kampanye hitam juga masih akan menghiasi industri sawit dalam negeri pada tahun depan. “Selama ini kami bertarung menghadapi kampanye hitam. Berapa kali Green Peace menduduki truk kami, kilang kami, cuma semua diam saja,” katanya. Sementara, Chief Strategy Officer Bukalapak Teddy Oetomo mengaku, industri e-commerce tumbuh 250 persen pada tahun ini. Namun, hal itu belum cukup untuk meningkatkan daya saing industri berbasis teknologi tersebut. “E-commerce memang tumbuh 250 persen tahun ini. Cuma pembelian di black market, instagram dan teman-temannya juga tinggi. Hal inilah yang susah dihitung,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah harus segera membantu perkembangan e-commerce dalam negeri dengan memindahkan transaksi dari black market ke marketplace. “Kalau semua transaksi pindah ke e-commerce maka penetrasi industri digital akan semakin tinggi,” tukasnya.!

Infosawit | Sabtu, 17 November 2018

Pasar Biodiesel Kian Moncer

Dengan bertumbuhnya refineri di berbagai kota di Indonesia, telah menjadi momentum bagi bertumbuhnya industri hilir minyak sawit. Pasalnya, keberadaan refineri memang menjadi penentu utama, bagi tersedianya bahan baku bagi industri hilir minyak sawit di Indonesia. Terlebih, industri hilir memiliki keunggulan utama akan kemampuannya menghasilkan produk terbarukan dan ramah lingkungan. Tahun 2018 ini, juga menjadi peluang besar bagi pertumbuhan industri hilir minyak sawit. Dimana, keberpihakan pemerintah Indonesia akan bahan bakar terbarukan seperti biodiesel, telah menjadi bagian dari rencana pemerintah akan ketahanan energi nasional. Terlebih, penggunaan biodiesel berbahan baku minyak sawit juga ikut mendukung kekuatan ekonomi nasional. Betapa tidak, keberadaan bahan bakar minyak (bbm) selama ini, yang bergantung dari pasar impor, secara nyata telah turut menggerus kekuatan ekonomi nasional. Sehingga, ekonomi nasional selalu mengalami defisit perdagangan yang cukup tinggi, setiap terjadi lonjakan harga bbm atau kenaikan nilai kurs dolar Amerika terhadap Rupiah. Sehingga, keberadaan biodiesel memang menjadi solusi dari kebutuhan ekonomi nasional, dimana kebutuhan bbm nasional akan minyak solar diesel, dapat terpenuhi melalui pasokan biodiesel nasional. Kendati masih terdapat berbagai hambatan akan perdagangannya, namun keberadaan industri biodiesel menjadi bagian dari kebutuhan energi nasional.

https://www.infosawit.com/news/8535/pasar-biodiesel–kian-moncer

Kontan | Jum’at, 16 November 2018

BI: Biofuel penting untuk menekan angka impor

Pemerintah terus berupaya menekan defisit neraca perdagangan. Salah satunya dengan mengurangi impor migas dengan pemanfaatan biofuel. “Biofuel ini penting sekali untuk dikembangkan, hal ini karena Indonesia perlu untuk menurunkan impor, serta kita perlu adanya diversifikasi pada energi,” kata Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI), Jum’at (16/11). Hal ini juga didorong dengan kebutuhan energi Indonesia yang semakin besar, sedangkan energi minyak bumi Indonesia sudah terbatas. Maka dari itu, Indonesia perlu meningkatkan energi lain yang memiliki potensi dalam mengurangi impor, salah satunya ialah energi yang terbuat dari kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). “Karena CPO sendiri juga di dalamnya banyak petani-petani kecil, dan sekarang ini harga CPO sedang rendah. Maka, kalau kita kembangkan biofuel kita bisa menurunkan angka impor minyak, membantu petani sawit dan kita juga bisa membuat harga CPO menjadi lebih cukup menarik,” ujarnya. Perlu diketahui, CPO merupakan suatu hal penting bagi ekonomi Sumatera dan Kalimantan. Karena, sekitar 32% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari ke dua daerah tersebut. Ditambah, saat ini harga komoditas sedang mengalami penurunan. “Diharapkan, dengan menurunnya harga komoditas termasuk CPO, Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk pemanfaatan CPO menjadi biofuel,” tambah Mirza.

https://nasional.kontan.co.id/news/bi-biofuel-penting-untuk-menekan-angka-impor

Katadata | Jum’at, 16 November 2018

Menko Darmin Sebut Program B20 Baru Optimal Bulan Depan

Kemenko Bidang Perekonomian menyatakan, program pencampuran bahan bakar nabati 20% dengan solar (B20) mulai optimal pada Desember 2018. Hal ini sejalan dengan skema baru penyaluran fatty acid methyl esters (FAME) yang berlaku mulai bulan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai kendala terkiait proses penyalurannya. “B20 akan optimal, mendekati potensi 100%, pada Desember,” kata Darmin, di Jakarta, Kamis (15/11) malam. Beberapa masalah yang ada, salah satunya jumlah titik pencampuran FAME 20% dengan solar terlalu banyak. Guna mengatasi kendala ini maka distribusi FAME akan menggunakan kapal gudang terapung (floating storage) milik PT Pertamina (Persero) di Balikpapan. Pemerintah beralasan bahwa B20 butuh lebih banyak tangki penyimpanan sejalan dengan perluasan program ini dari public service obligation (PSO) lantas mencakup pula bahan bakar nonsubsidi. Darmin menegaskan agar penempatan di gudang terapung jangan terlalu lama. “Pertamina akan menyediakan kapal (sebagai gudang terapung) yang disewa oleh perusahaan penyedia FAME,” ujarnya. Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) sebelumnya menyatakan, skema baru distribusi FAME berlaku mulai 1 Desember 2018. Penyalurannya dilakukan melalui dua kapal sebagai gudang terapung di Balikpapan untuk kawasan Indonesia timur.

https://katadata.co.id/berita/2018/11/16/menko-darmin-sebut-program-b20-baru-optimal-bulan-depan