+62 2129380882 office@aprobi.co.id

POLEMIK BIODIESEL CPO DI UE, Aprobi Apresiasi langkah KBRI Brussel:

  • POLEMIK BIODIESEL CPO DI UE, Aprobi Apresiasi langkah KBRI Brussel: Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengapresiasi langkah kedutaan Brussel yang membuat surat untuk Uni Eropa. Diharapkan upaya ini dapat meluluhkan PE menghentikan rencana phase-out biodiesel minyak kelapa sawit. “Tindakan mereka cukup diskriminatif, kenapa biodiesel CPO akan dihapus pada 2021, sedangkan biodiesel lainnya pada 2030,” paparnya. Indonesia kata Tumanggor juga dapat menekan Eropa dengan menahan sejumlah produk kawasan itu yang akan dipasok ke dalam negeri. Pasalnya selama ini Uni Eropa juga mempersulit ekspor produk turunan CPO ke sana. “Beberapa negara Eropa juga kalau tidak salah sudah menolak upaya penghapusan ini,” jelasnya (BISNIS)

http://industri.bisnis.com/read/20180218/12/739964/polemik-biodiesel-cpo-di-ue-aprobi-apresiasi-langkah-kbri-brussel

  • Eropa Akan Tetap Sulitkan Biodiesel Indonesia: Kalangan produsen biofuel Indonesia baru saja menghirup angin segar karena telah memenangi gugatan setelah dituduh melakukan dumping dari Parlemen Uni Eropa. Namun, kampanye negatif minyak kelapa sawit hingga penolakan masuknya produk diperkirakan masih akan mewarnai upaya penetrasi pasar ke Benua Biru. “Kalau sampai kena (larangan) nanti pada 2021, kita akan sulit lagi. Tahun lalu, kita sudah mulai proses itu. Tahun ini kita menang soal dumping, industri sudah siap. Tapi, paling kita bisa ekspor 2019-2020, lalu pada 2021 kita stop lagi tidak bisa ekspor ke Eropa,” kata Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan. (KALTIM POST)

http://kaltim.prokal.co/read/news/324357-eropa-akan-tetap-sulitkan-biodiesel-indonesia.html

  • Produsen Nilai Kampanye Negatif Sawit Persulit Ekspor Biodiesel: Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai kampanye negatif minyak kelapa sawit hingga penolakan masuknya produk tersebut ke Eropa akan mempersulit ekspor ke benua biru itu. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, pelaku usaha baru saja menghirup angin segar karena telah memenangi gugatan setelah dituduh melakukan “dumping”. “Kalau sampai kena (larangan) nanti pada 2021, kita akan sulit lagi. Tahun lalu kita sudah mulai proses itu, tahun ini kita menang soal dumping, industri sudah siap. Tapi paling kita bisa ekspor 2019-2020, lalu pada 2021 kita stop lagi tidak bisa ekspor ke Eropa,” jelasnya, sebagaimana disalin dari Antara. (NERACA)
  • Negara Produsen Surati UE: Indonesia bersama negara produsen sawit dari Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Afrika telah mengirimkan surat berisikan sikap bersama mengenai keberlanjutan penggunaan biodiesel kelapa sawit kepada pihak Uni Eropa. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengapresiasi langkah KBRI Brussel yang membuat surat untuk Uni Eropa tersebut. Diharapkan upaya ini dapat meluluhkan PE menghentikan rencana phase-out biodiesel minyak kelapa sawit. “Tindakan mereka cukup diskriminatif, kenapa biodiesel “CPO akan dihapus pada 2021, sedangkan biodiesel lainnya pada 2030,” ujarnya. Indonesia kata Tumanggor juga dapat menekan Eropa dengan menahan sejumlah produk kawasan itu yang akan dipasok ke dalam negeri. Pasalnya selama ini Uni Eropa juga mempersulit ekspor produk turunan CPO ke sana. (BISNIS INDONESIA)
  • Indonesia Galang Dukungan Lawan Eropa: Pemerintah Indonesia terus menggalang dukungan guna melawan upaya Parlemen Uni Eropa (UE) yang akan menghentikan impor biodiesel berbahan baku sawit mulai tahun 2021. Sejumlah negara produsen sawit seperti Malaysia, Thailand, Brasil, Kolombia, Pantai Gading, Papua Nugini dirangkul untuk mendesak UE membatalkan rencana itu. Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar RI (KBRI) Brussel Dupito D. Simamora mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Brussel telah melakukan mengkoordinasikan sikap dan langkah bersama semua negara produsen sawit untuk menolak sikap parlemen Uni Eropa. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyambut baik upaya serius Pemerintah RI dalam melobi UE agar tidak melarang impor biodiesel. Menurutnya, pihaknya juga terus berupaya dan berkoordinasi dengan pemerintah dan Parlemen UE terkait hal tersebut. “Upaya yang kami lakukan bukan hanya itu, kami juga akan melibatkan semua pemangku kepentingan di Indonesia sampai opsi tindakan legal, seperti di menggugat di pengadilan UE atau pun membawa ke Badan Perdagangan Dunia atau WTO,” ujarnya (KONTAN)
  • Negara Produsen Sawit Bersatu Tolak Keputusan Parlemen UE: Indonesia bersama negara-negara produsen sawit dunia, baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, serta Afrika, menyiapkan langkah bersama untuk menolak hasil jajak pendapat Parlemen Eropa yang cenderung mendiskriminasikan minyak sawit. Salah satu langkah yang diambil adalah para duta besar dari setiap negara produsen minyak sawit tersebut secara bersama mengirimkan surat kepada institusi dan pemangku kepentingan lain di UE untuk menolak keputusan Parlemen Eropa tersebut. Dalam keterangan dari KBRI Brussel disebutkan bahwa Indonesia telah mengambil prakarsa lanjutan bersama negara-negara penghasil minyak sawit untuk menyikapi report Parlemen Eropa pada 17 Januari 2018 yang mengusulkan agar UE menghentikan (phasing out) palm oil-based biofuel pada 2021. (INVESTOR DAILY INDONESIA)
  • Anak AKRA Menambah Tangki Bahan Bakar: PT Jakarta Tank Terminal (JTT), perusahaan patungan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dan Royal Vopak, akan menambah kapasitas penyimpanan bensin dan biofuel. Kapasitas akan ditambah sebesar 100.000 cubic meters (cbm) menjadi 350.000 cbm. Fasilitas penyimpanan tersebut berada di Tanjung Priok, Jakarta, sebagai pelabuhan utama JTT melayani pasar impor dan distribusi di Jakarta dan sekitarnya untuk produk bahan bakar, khususnya bensin yang telah meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. “Diperkirakan akan tumbuh,” terang Suresh Vembu, Direktur AKRA, dalam keterangan resmi, Jumat (16/2) lalu. (KONTAN)
  • Program Biodiesel untuk Kereta Dimulai Bulan Depan: Pemerintah merencanakan pelaksanaan program pencampuran solar dengan 20 persen bahan bakar nabati (BBN) untuk kereta dimulai bulan depan. Pelaksanaan program ini lebih cepat dari rencana semula, yaitu pada Juni mendatang. “Kalau hasi uji bisa diselesaikan, ya tinggal dilaksanakan,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana, pekan lalu. Rida mengatakan pengujian bahan bakar nabati dan kinerja mesin sudah rampung. Uji coba dilakukan terhadap kereta Jakarta-Bandung dan moda transportasi darat berbahan bakar diesel. Hasilnya, mesin injektor kedua sarana itu lebih lunak sehingga tidak tahan  terhadap biodiesel. “Injektor kereta lebih lunak dan tidak tahan terhadap bio-dioesel. Mungkin itu menjadi penyebab utamanya api keluar beberapa kali pada mesin lokomotif,” ujar Staf Ahli Menteri Energi (KORAN TEMPO)