+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Produksi dan Prioritas Pemanfaatan Minyak Mentah

Investor Daily Indonesia | Rabu, 14 November 2018

Produksi dan Prioritas Pemanfaatan Minyak Mentah

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mengurangi impor, menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/C AD), dan menguatkan kurs rupiah. Kebijakan itu juga mencakup sektor migas yang merupakan penyumbang defisit terbesar karena terus meningkatnya kebutuhan di satu sisi dan kian turunnya produksi migas di sisi lain. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa kewajiban penjualan minyak mentah (crude) bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri, kewajiban pencampuran BBN Biodiesel dengan solar dalam program B20, kewajiban peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), dan kewajiban pembukaan skema letter of credit (LC). Kewajiban penjualan crude dalam negeri akan dibahas lebih lanjut.Agar kebijakan terkait crude bagian KKKS terlaksana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 42/2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri pada 5 September 2018. Tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan produksi crude untuk kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Salah satu butir penting dalam aturan tersebut adalah seluruh kontraktor migas dalam negeri wajib menawarkan produksinya kepada Pertamina sebelum diekspor.

Pasal 3 dan 4 Permen No 42/2018 antara lain menyatakan, KKKS wajib menawarkan produksi mereka kepada Pertamina dengan harga sesuai kelaziman bisnis. Kewajiban untuk menawarkan hasil produksi kontraktor dan afiliasinya dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum dimulainya periode rekomendasi ekspor untuk seluruh volume minyak bumi bagian kontraktor. Wakil Menteri ESDM Arcan-dra Tahar mengatakan Jakarta, 10/10/2018), seluruh KKKS telah menyatakan kesediaan menjual hasil produksi crude bagian mereka kepada Pertamina. Dikatakannya, Kementerian ESDM telah mengumpulkan sejumlah KKKS besar dan seluruhnya menyatakan kesediaan untuk hal tersebut. “Mungkin ada B to S-nya, seperti apa harganya, silakan berhubungan langsung dengan Pertamina,” kata Arcandra.Permen 42/2018 juga menyatakan, setelah dilakukan negosiasi antara kontraktor atau afiliasinya dan Pertamina atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi, maka Pertamina dan badan usaha tersebut wajib melaporkan hasil negosiasi kepada Direktorat Jenderal Migas. Kita berharap, dengan Permen 42/2018, tujuan pemerintah untuk mengurangi impor minyak dan BBM dapat berkurang secara signifikan, sehingga neraca transaksi berjalan mengacu pada neraca perdagangan migas Agustus-September 2018, defisit neraca migas dapat berkurang hingga 40%. Dengan demikian, secara keseluruhan kebijakan pemerintah terkait kewajiban penjualan crude bagian KKKS merupakan hal yang harus dilanjutkan.

Namun dalam pelaksanaannya, tercatat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dengan seksama. Pertama, pemerintah harus menjamin agar seluruh KKKS bersedia untuk menjalankan kebijakan dalam Permen 42/2018. Karena menyangkut kontrak, dan para KKKS berkontrak dengan pemerintah, maka lembaga yang relevan untuk melakukan negosiasi dan meyakinkan terlaksananya kebijakan ini adalah SKK Migas dengan didukung penuh oleh KESDM. Meskipun menjadi pembeli crude, bukan BUMN/Pertamina yang harus berperan untuk meminta kepatuhan KKKS atas kebijakan ini. KESDM dan SKK Migas harus terlibat aktif untuk menjamin terwujudnya penjualan crude kepada Pertamina. Kedua, dalam menuntut kepatuhan KKKS atas kewajiban penjualan crude di dalam negeri tersebut, pemerintah/SKK Migas tetap perlu menjaga dan menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap dapat menurun atau menjadi positif dan kurs rupiah pun membaik. Dengan kewajiban dalam Permen 42/2018, dolar Amerika Serikat (AS) yang dikeluarkan untuk pembelian crude tidak akan lagi dibayarkan ke luar negeri, tetapi berputar di dalam negeri. Arcandra mengatakan rata-rata produksi minyak mentah yang menjadi bagian KKKS sekitar 225 ribu barel per hari.

Jika diasumsikan harga crude US$ 70/barel, maka devisa yang “diselamatkan” atau tidak perlu lagi dibayarkan ke luar negeri adalah US$ 16,2 juta atau sekitar US$ 486 juta per bulan. Selain menghemat devisa untuk impor, dengan Permen ESDM No 42/2018, Pertamina pun memperoleh penghematan pula, yakni berkurangnya biaya transportasi impor crude rata-rata sekitar US$ 3-4 per barel. Dalam dua bulan terakhir, defisit perdagangan migas kita mencapai US$ 1,66 miliar (Agustus) dan US$ 1,07 miliar (September). Jika pembelian crude bagian kontraktor tersebut benar terwujud, tidak perlu membeli ke Singapura atau negara lain, misalnya, maka kontrak kerja sama (KKS) atau peraturan yang berlaku. Jangan sampai kewajiban penjualan crude bagian KKKS kepada Pertamina justru berujung pada penurunan minat kontraktor untuk berbisnis migas atau melakukan investasi di Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan, IPA mendukung kebijakan pemerintah perihal crude bagian KKKS, namun meminta agar pemerintah untuk merumuskan mekanisme bisnisnya dengan jelas.

Ketiga, pemerintah perlu menyelesaikan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, terutama dengan kewajiban menjual crude di dalam negeri, KKKS justru harus terkena pajak badan usaha sebesar 44%. Memang pemerintah telah membebaskan pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian crude tersebut oleh Pertamina. Namun khusus pajak badan yang besarnya 44% tersebut, karena masih berlaku, maka peraturannya perlu segera diperbaiki oleh Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Pajak badan harus diturunkan sedemikian rupa, sehingga menarik bagi KKKS menjual crude di dalam negeri dibanding ke luar negeri. Keempat, pemerintah harus menjamin dan membebaskan negara dan BUMN dari upaya berbagai pihak atau trader migas untuk menggagalkan kebijakan Permen 42/2018, terutama karena selama ini mereka telah menikmati keuntungan dari jual beli crude bagian KKKS tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus bersikap tegas dan berani untuk menghadapi upaya para trader yang enggan kehilangan keuntungan bisnis. Kelima, pemerintah dan BUMN perlu meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan Permen 42/2018, terutama terkait konten kontrak yang ditandatangani oleh KKKS dengan SKK Migas, sehingga target pembelian crude milik KKKS dapat terlaksana. Berbagai hal yang berpotensi menggagalkan rencana kebijakan perlu diantisipasi dan disiapkan solusinya oleh Kementerian SEDM dan BUMN.

Keenam, BUMN dan pemerintah perlu menjamin pelaksanaan kebijakan kewajiban Permen 42/2018 sesuai prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Untuk itu perlu ada prosedur dan dokumen baku yang menjadi rujukan bersama bagi BUMN dan pemerintah dalam melaksanakan perintah Permen 42/2018. Kredibilitas BUMN akan meningkat dan target kebijakan akan tercapai jika prinsip-prinsip GCG mampu diterapkan. Ketujuh, guna memperoleh hasil yang optimal atas kebijakan Permen 42/2018, pemerintah harus melakukan pengawasan intensif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi crude. Transaksi crude memang tidak mengacu pada patokan harga yang ditetapkan pemerintah. Semua tergantung pada hasil negosiasi KKKS dengan Pertamina. Karena itu, mengingat skema yang digunakan adalah B-to-B, peran pengawasan pemerintah sebagai regulator (Kementerian ESDM) dan pihak dalam KKS (SKK Migas) tetap harus dijalankan secara prudent. Jangan sampai Pertamina harus membeli crude lebih mahal dibanding harga crude impor. Saat ini sejumlah KKKS sudah memiliki komitmen ekspor atas crude yang menjadi bagiannya ke luar negeri. Namun, Permen 42/2018 belum dapat segera dijalankan secara penuh sesuai waktu terbit pada 5 September 2018. Langkah awal yang dapat diambil adalah penyampaian informasi tentang nama KKKS berikut data produksi dan prospek jadwal penawarannya dari Kementerian ESDM/SKK Migas kepada BUMN. Akhirnya, sebagai upaya perbaikan CAD dan stabilisasi kurs rupiah, kita berharap pemerintah dan BUMN konsisten dan optimal menjalankan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permen 42/2018, dan juga segera merevisi ketentuan tentang perpajakan yang relevan.

Kompas | Rabu, 14 November 2018

INSA Berkukuh Kendala Penggunaan B20 pada Angkutan Kapal Sesuai Fakta

JAKARTA, KOMPAS – Percepatan pemanfaatan kendaraan listrik di kota besar untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak bisa menjadi solusi untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Impor minyak mentah dan BBM yang tinggi masih menjadi penyebab defisit Sementara strategi pemerintah mengurangi defisit belum berdampak signifikan. Menurut data Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2O18 sebesar 8,8 miliar dollar AS atau 3,37 persen produk domestik bruto (PDB). Defisit ini lebih dalam dibandingkan dengan triwulan 11-2018 yang sebesar 8 miliar dollar AS atau 3,02 persen PDB. Mandatori B-20, yaitu kewajiban mencampur Biodiesel ke solar dengan kandungan 20 persen Biodiesel di setiap liter hasil pencampuran, cukup membantu mengurangi impor solar. Menurut Direktur Institute for Essential Sendees Reform (IESR) Fabby Tumiwa, percepatan pemakaian kendaraan listrik di kota besar dapat membantu mengurangi defisit perdagangan migas Indonesia. Dengan penghitungan minimal sepeda motor yang melaju di Jakarta 1 juta unit per hari dan mobil minimal 400.000 unit per hari, konsumsi BBM oleh kedua jenis moda transportasi tersebut sekitar 4 juta liter per hari. Jika seluruhnya dapat dialihkan menjadi kendaraan listrik, penghematan impor BBM sebanyak 4 juta liter per hari atau 9,2 juta barel dalam setahun.

“Penerapan kendaraan listrik, khususnya di kota besar, bisa dipercepat dengan penerbitan regulasi berupa pelarangan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak di jalan raya, termasuk pemberian insentif potongan harga untuk pembelian kendaraan listrik baru,” kata Fabby, Rabu (13/11/2018), di Jakarta Dalam penyediaan infrastruktur, lanjut Fabby, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat menyediakan stasiun pengisian listrik umum (SPLU) di sejumlah lokasi di kota besar. Apalagi, pasokan listrik di kota-kota besar yang relatif andal mampu memenuhi kebutuhan kendaraan listrik. Penyediaan infrastruktur yang didukung regulasi dapat mempercepat optimalisasi kendaraan listrik di Indonesia. Pada September lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan lima langkah pemerintah mengatasi defisit perdagangan migas. Kelima langkah itu adalah mandatori B-20, pembelian minyak mentah bagian kontraktor oleh PT Pertamina (Persero), penambahan kuota ekspor batubara 100 juta ton, mendorong penggunaan produk lokal, dan digitalisasi semua SPBU milik Pertamina Akan tetapi, ada kendala penyerapan Biodiesel yang disalurkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Kendala itu adalah ketersediaan infrastruktur berupa kapal pengangkut dan dermaga. Dari 86 titik serah Biodiesel yang semula ditentukan, kini dipangkas menjadi 10 titik lantaran keterbatasan kapal dan dermaga

Belum ada perkembangan

Mengenai kebijakan pembelian minyak mentah bagian kontraktor oleh Pertamina, Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, saat dihubungi, mengatakan. kebijakan tersebut masih dibahas bersama pemerintah. Menurut dia, belum ada perkembangan mengenai kebijakan pembelian minyak mentah bagian kontraktor oleh Pertamina. Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra Ramson Siagian berpendapat, kebijakan Kementerian ESDM tersebut belum sepenuhnya efektif. Pemerintah belum berhasil menekan kontraktor hulu migas untuk menjual bagian minyak mentah ke Pertamina. Sementara, mandatori B-20 memakan biaya tinggi akibat harga minyak sawit (CPO) yang turun. Selisih harga solar dengan CPO tersebut menyebabkan subsidi membengkak. “Kalau digitalisasi SPBU dan penggunaan konten lokal itu belum berdampak signifikan langsung terhadap usaha mengurangi defisit,” ujar Ramson. Mengenai kendaraan listrik, kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan, percepatan program kendaraan listrik nasional dapat menjadi sumber energi pengganti BBM di sektor transportasi, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) adalah wilayah dengan tingkat konsumsi BBM untuk transportasi yang dominan di Indonesia. Pada 2016, kebutuhan energi di sektor transportasi di wilayah Jabodetabek sebesar 39,3 juta barel setara minyak (BOE) dan diperkirakan meningkat signifikan menjadi 210,4 juta BOE pada 2050. “Selain mempercepat program kendaraan listrik, pemerintah perlu mendorong pemakaian kendaraan berbahan bakar gas,” kata Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material BPPT Eniya Listiani Dewi.

Katadata | Selasa, 13 November 2018

INSA Berkukuh Kendala Penggunaan B20 pada Angkutan Kapal Sesuai Fakta

Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) menegaskan permohonan pelonggaran penggunaan B20 seagaimana isi surat yang dikirimkan ke pemerintah sesuai dengan fakta dan kendala yang ada. Pemilik kapal meminta B20 dikaji secara teknis sebelum diimplementasikan ke sektor angkutan laut. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyatakan surat permintaan relaksasi telah disampaikan kepada pemerintah. “Surat yang kami sampaikan telah sesuai dengan fakta dan kendala yang ada,” kata Carmelita kepada Katadata.co.id, Selasa (13/11). INSA ingin menghindari potensi gangguan mesin yang bisa menyebabkan kecelakaan laut akibat penggunaan B20. Kajian teknis penggunaan B20 dinilai penting sebagai pertimbangan pelaku usaha sebelum mengganti bahan bakar yang tentunya harus sesuai dengan performa mesin kapal, memenuhi faktor keselamatan serta mampu menghemat biaya perawatan. B20 diharapkan bisa memenuhi standar angkutan laut American Society for Testing and Materials (ASTM), Japanese Industrial Standard (JIS), International Organization for Standardization (ISO), dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dia juga memiliki kekhawatiran akan menemui kesulitan pada saat klaim asuransi jika nanti terjadi kerusakan kapal akibat penggunaan B20 pada angkutan laut. “Kami berharap permintaan INSA dapat dilihat secara positif,” ujarnya. Meski pun diakuinya, ada perbedaan pendapat terkait penggunaan B20 antara pelaku usaha berskala besar yang tak terlalu mempersoalkan kebijakan tersebut dengan pemilik kapal dengan skala usaha menengah ke bawah yang mengkhawatirkan ada kenaikan biaya operasional dari penggantian filter. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution secara tegas menolak permohonan pelonggaran penggunaan B20 untuk industri perkapalan. Karenanya, Darmin meminta INSA untuk menyampaikan laporan penolakan penggunaan B20. Permintaan pengecualian pada sektor pelayaran pun dianggap kurang tepat jika dibandingkan dengan kapal milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti mampu menggunakan B20. Darmin menegaskan pemerintah tidak akan membedakan sektor pengguna B20. Kapal laut milik TNI dan truk besar pengangkut barang bahkan telah menggunakan B20 sebagai bahan bakar. “Bilang saja kalau tidak mau menggunakan, supaya kita uji,” katanya, akhir pekan lalu. Penggunaan B20 sebagai bahan bakar kapal laut dan truk TNI sudah digunakan sebelum perluasan B20 mulai diwajibkan pada 1 September 2018. Padahal, sensitivitas alat angkutan seperti kapal dan truk juga tak jauh berbeda. Adapun beberapa sektor yang diberikan pengecualian sementara hanya pembangkit listrik PLN, sektor persenjataan TNI, dan peralatan tambang PT Freeport.

https://katadata.co.id/berita/2018/11/13/insa-berkukuh-kendala-penggunaan-b20-pada-angkutan-kapal-sesuai-fakta