+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Produsen BBN Minta Kejelasan Kontrak

Bisnis Indonesia | Senin, 10 Desember 2018

Produsen BBN Minta Kejelasan Kontrak

Pelaku usaha badan usaha bahan bakar nabati (BBN) mengharapkan penandatangan kontrak untuk menyuplai Fatty Arid Methyl Esters (FAME) kepada para badan usaha bahan bakar minyak untuk mendukung program Biodiesel 20% atau B20 dapat dilakukan secepatnya pada pertengahan Desember 2018. Sejumlah badan usaha bahan bakar nabati yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyalakan bahwa paling lambat 14 hari sebelum dimulainya pelaksanaan program B20 pada Januari 2019, mereka sudah harus mendapatkan purchase order (PO) dari badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM) terkait dengan seberapa besar FAME yang harus dipasok. Ketua Umum Aprobi M.P. Tumanggor mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan alokasi Biodiesel periode Januari-Desember 2019 sebesar 6.197.101 kiloliter (kl) yang akan diproduksi oleh 19 badan usaha BBN. “mi sekarang sedang kita minta kepada mereka [BUBBM] seperti Pertamina, untuk mulai menyiapkan kontraknya. Karena 14 hari sebelum 1 Januari 2019, para pengusaha [BUBBN] harus sudah dapat PO,” ujarnya, akhir pekan lalu. Oleh sebab itu, lanjut dia, setidaknya pada pertengahan Desember 2018. diharapkan kontrak kerja sama sudah ditandatangani antara kedua belah pihak. Pasalnya, apabila PO ndak masuk jauh jauh hari akan dapat menggangu kelancaran program B20.

Tapi kami yakin ini bisa diwujudkan segera, karena setahu saya mereka [BUBBM] ini juga sedang kerja lembur.” Sementara itu. Manager Operation Supply Chain PT Pertamina, Gema Iriandus Pahalawan mengatakan bahwa pihaknya saat ini memang tengah mempersiapkan penandatangan kontrak tersebut. Menurutnya, Pertamina siap melakukan penandatangan kontrak secepatnya sehingga dua pekan sebelum akhir tahun ini, PO dari Pertamina sudah bisa segera masuk ke BUBBN. Adapun untuk alokasi FAME ke PT Pertamina (Persero) telah ditetapkan sebesar 5,3 juta kl pada 2019. “Dalam waktu dekat ini kami sedang siapkan dan optimistis bisa kok segera signing.” Sebelumnya diketahui bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 2018 K/10/MEM/2018 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Periode Januari- Desember 2019.

Alokasi volume bahan bakar nabati jenis Biodiesel untuk untuk pencampuran jenis BBM periode Januari-Desember 2019 berjumlah 6.197.101 kl kepada 19 BUBBN untuk disalurkan kepada 18 BUBBM. Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana memaparkan bahwa alokasi FAME sebesar 6,2 juta kl tersebut meningkat sekitar 2,3 juta kl dibandingkan dengan realisasi pada 2018. “Itu belum termasuk potensi dari PLN yang kurang lebih bisa bakal akan ada tambahan 700 ribu kl,” ujarnya. Kementerian ESDM berharap dengan meningkatnya konsumsi FAME dalam negeri dapat membantu mendorong kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dj pasaran saat ini sehingga dapat membantu para petani sawit di Tanah Ak. “Suplai kita kan sedang bagus, salah satu jalan keluarnya adalah dengan kita meningkatkan konsumsi dalam negeri, terutama melalui program B20,” ujarnya.

The Jakarta Post | Senin, 10 Desember 2018

Mining service firms complain of supply, engine issues

The government seemingly cannot get a break when it comes to the implementation of its mandatory 20 percent biodiesel (B20) mix policy. After reports of logistic problems and a lack of raw material, the mining services sector, one of the main consumers of diesel, came forward with another set of problems, namely uncertainty over supplies and engine issues. The Indonesian Mining Servicer Association (Aspindo) said the industry was the second biggest consumer of diesel, second only to state electricity firm PLN, adding that it made up 30 percent of a mining contractors total operational costs. “We need a guarantee on the supply of [biofuel] [because with-. out it] our operational activities, which are crucial for any construction project, will be hampered,” Aspindos secretary-general. Bimantoro Adisanyoto, said. A lack of supplies in some regions is one of the crucial issues in the implementation of the B20 policy, especially after the government decided to expand the use of biofuel in September. The associations statement was made during a forum discussion on the B20 implementation in the mining sector, which was attended by, among others, state energy holding company Pertamina and the Energy and Mineral Resources Ministry.

Responding to the complaint about supply issues, Gema Iriandus Pahalawan, Pertaminas supply chain operational manage, explained that delays from producers to their refineries caused it. “However, we guarantee that the supply of fuel will be available, at least for BO [regular diesel] anyway,” he said, adding the issue of biofuel supply distribution would be solved in January. The government recently decided to reduce the number of drop spots of fatty acid methyl ester (FAME) – the raw material for B20 biodiesel – from more than 100 points to only 25, three of which are refineries. Gema urged mining service firms to speed up their fuel procurement submissions to at least a month before the fuel was needed. Pertamina is the main supplier of B20 biodiesel. Aspindo executive director Bambang Tjahjono said not all biofuel producers had Pertaminas courage and only supplied regular diesel, as a fine of Rp 6,000 (40 US cents) per liter was in place.”Pertamina can supply BO if there is no FAME, but what about other fuel distributors?” he said. In terms of engine issues, Aspindo concluded that fuel filters in heavy machinery should be replaced three to four times when using B20, which basically shortened the filters lifespan.

“Aside from that, our fuel cost is now 2 to 5 percent higher compared to using regular [diesel]. And then there is also the issue of warranties from our renters or vehicle sellers, who only uses B7,” Bambang said. He added that biodiesel tended to shorten the lifespan of spare parts that were made of rubber. “Therefore, looking at these issues, we urge the government not to increase the use of biodiesel to 30 percent blending next year,” Bambang said, referring to the governments plan to implement a B30 policy in 2020, but only after a successful trial run next year. The Energy and Mineral Resources Ministrys technical committee for bioenergy, Abdul Rochim, said the effect on fuel filters was one of the immediate impacts of using B20. “However, it will only last for some period of time because [biofuel cleans dirty fuel tanks]. Sp once the tanks are clean, it should be OK,” he added. The ministrys bioenergy director, Andrian Feby Misnah, said the government should conduct a specialized study on the implementation of the B20 policy for the mining services sector. “However, we know that other countries, like Malaysia, have already started using green diesel [full palm oil-based], while were still debating B20,” she added. Earlier this year, the government expanded the use of B20 to non-subsidized fuel, which is commonly used by ships or to fuel electric generators and mining equipment in a move to save billions of rupiah in oil and gas imports annually. By 2025, government aims to absorb 13.8 million kiloliters of biofuel, or double the 2019 target at 6.2 million kl.

Majalah Tempo | Senin, 10 Desember 2018

SAWIT INDONESIA BISA HIDUP TANPA EROPA

Industri sawit Indonesia menghadapi tekanan bertubi-tubi. Juni lalu, Uni Eropa menyatakan akan melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan campuran Biodiesel pada 2030. Ini perpanjangan waktu dari sebelumnya, tahun 2021. Uni Eropa juga akan mengurangi volume impor minyak sawit secara perlahan. Selasa pekan lalu, giliran Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend meminta pemerintah Indonesia meninjau kembali standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) karena belum memenuhi standar Eropa. Ia mengatakan sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil lebih diakui secara internasional. Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar mengatakan kebijakan Uni Eropa tersebut menyalahi prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang mewajibkan semua anggotanya memberikan perlakuan yang sama terhadap semua komoditas. “Mulai 2020 ekspor sudah dibatasi. Kami anggap itu diskriminatif,” kata Mahendra, 56 tahun, dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Sapto Yunus dan Gabriel Wahyu Titiyoga, di Pacific Place, Jakarta,Jumat pekan lalu.

Berita miring tentang sawit menjadi santapan rutin Mahendra sejak ia menjabat direktur eksekutif organisasi yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Kolombia itu tiga tahun lalu. Salah satu tugasnya adalah memperjuangkan sawit dari kampanye negatif-dari tudingan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, hingga matinya ribuan hewan liar, seperti orang utan. Dalam wawancara sekitar satu jam, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 2013-2014 itu juga berbicara tentang upaya pemerintah melobi Uni Eropa agar membatalkan larangan tersebut serta diversifikasi pasar bagi produk sawit Indonesia dan negara-negara produsen lain. “Kami melihat sawit sebagai komoditas minyak nabati yang paling berkelanjutan dan sangat penting bagi dunia,” ujar Mahendra, yang pada Oktober lalu ditetapkan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.

Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend menyarankan Indonesia meninjau ulang sertifikasi ISPO. Yang mereka terima adalah Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). Tanggapan Anda? Saya justru mempertanyakan logika pernyataannya. Padajanuari 2019, Eropa memutuskan sawit berstatus high risk untuk indirect land-use change (\L\iQ. Artinya, sawit adalah komoditas yang menurut konsep Eropa dianggap berisiko tinggi menyebabkan perubahan lahan. Ini membingungkan, karena produk yang bersertifikat RSPO dan lain akan dianggap berisiko tinggi untuk ILUC. Bagaimana negara-negara produsen sawit menghadapi Isu Ini? Menurut saya, fokusnya ke Indonesia dan negara produsen sawit lain serta konsumen di dunia, bukan lagi ke Uni Eropa. Indonesia sekarang konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Bahkan lebih besar dari India, yang sudah satu setengah kali lebih besar dari Eropa. Mengapa Uni Eropa menyarankan menggunakan RSPO ketimbang ISPO? Standarnya berbeda. ISPO adalah mandatory yang merupakan pemenuhan peraturan dan undang-undang dari perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan RSPO adalah konsensus di antara anggota, yang sekarang makin banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM). RSPO itu voluntary. Jumlah produksi perusahaan sawit Indonesia, Malaysia, Kolombia, Thailand yang memenuhi RSPOjauh lebih besar daripada kebutuhan Eropa. Jadi Eropa meminta, sudah kita penuhi, malah ditolak. Bahkan disebut berisiko tinggi.

Eropa mengkritik ISPO lantaran tidak melibatkan auditor Independen dan LSM….Boleh saja mereka mengkritik begitu.Pertanyaannya, RSPO melibatkan banyak auditor independen dan LSM, nah, sekarang diterima enggak di Eropa? Saya masih enggak ngerti logikanya. Mereka menyarankan kita melakukan sesuatu, sudah dikerjakan, lalu enggak diterima. Yang bikin pusing lagi, kita percaya saja seakan-akan itu benar semua. Sertifikasi ISPO yang telah dijalankan sudah mencakup berapa lahan? Lahan sudah menuju 50 persen. Karena ini mandatory, semua perusahaan sawit harus mengerjakannya. Namun, di ISPO, para petani kecil juga diprioritaskan. Sedangkan di RSPO dokumennya justru menyebutkan risiko tertinggi ada di petani kecil. Ya, ini bisa dimengerti karena sistemnya mahal. Siapa yang mau bayar? ISPO ditargetkan mencapai 100 persen pada 2015. Apa hambatannya sehingga lamban? Dengan desentralisasi, sistem di pusat tidak otomatis bisa langsung dilaksanakan di daerah. Kapasitasnya tidak merata. Pusat tidak punya kantor wilayah. Sekarang sedang ada proses memperkuat sistem ISPO agar lebih efektif. ISPO adalah representasi pemenuhan kepatuhan hukum dan peraturan di Indonesia yangdilaku-kan secara mandatory. Bila ini dianggap tidak cukup baik, bisa disimpulkan hukum dan perundangan di Indonesia juga tidak cukup baik. Nah, apa hak negara lain menilai perangkat hukum Indonesia baik atau tidak baik? Kecuali kalau kita bicara perjanjian internasional.

Tidak ada perjanjian internasional untuk sawit? Tidak ada. Yang punya sawit cuma negara-negara tropis. Sejak kapan Eropa mulai memojokkan sawit Indonesia? Dua-tiga tahun belakangan, saat partai-partai politik di Eropa mulai tidak berkuasa secara mayoritas, dan mulai masuk ko-;ilisi kiri-kanan. Masuk titipan-titipan. Padahal yang mengajarkan untuk Biofuel itu Eropa, dengan RED (Renewable Energy Directive) I pada 2009. Mereka yang mengajarkan menggunakan energi terbarukan, termasuk sawit.Eropa membutuhkan minyak nabati yang diproduksi lebih cepat dan banyak. Mengapa mereka menghambat sawit Indonesia? Menurut saya, itu lebih karena persaingan perdagangan. Kalau isunya hanyasus- tainability. sertifikasi toh sudah dipenuhi. Apakah pemerintah Indonesia pernah mendekati Uni Eropa untuk membatalkan larangan ftu? Tidak hanya mendekati. Presiden (Joko Widi idi ) bahkan sudah menyampaikan protes secara langsung di KTT ASEAN-Uni Eropa (digelar di Manila, Filipina, 14 November 2017). Sudah kirim surat langsung. Mau apa lagi? Tidak bisa diskriminasi begitu. Kita harus sadar ini sudah masuk main-stream politics. Jadi jangan naif kalau pagi didekati, siang, sore, malam, besok berubah.

Setelah ada larangan dari Uni Eropa, negara mana yang menjadi tujuan ekspor sawit Indonesia? Yang terbesar India, Cina, Pakistan, Bangladesh. Negara-negara tersebut tidak hanya berpopulasi besar, tapi juga perlu minyak sawit dengan harga terjangkau. Makanya saya bilang pendekatannya SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Kami ingin berkoordinasi lebih baik, misalnya pendekatan dengan Cina yang ingin mendorong penggunaan B5 (biofuel 5 persen) di tingkat nasional. Bagaimana peran CPOPC dalam hal Ini? Yang mungkin bagi kami adalah mendorong kebijakan untuk mengutamakan pasar yang besar. Kami melihat sawit sebagai komoditas minyak nabati yang paling berkelanjutan dan sangat penting bagi dunia. Permintaan minyak nabati dunia naik terus dan pasti memerlukan suplai yang terjangkau serta ada kepastian dan kelancaran peningkatan produksi. Kalau bukan sawit, penggantinya, dari kedelai, rapeseed, jagung, hingga sunflower, minimal membutuhkan lahan 6-10 kali lebih besar dari yang dibutuhkan sawit untuk volume produksi yang sama.

Negara-negara tersebut tidak menetapkan standar tinggi seperti Uni Eropa? Enggak, walaupun sekarang mereka lagi dipanas-panasin sama LSM untuk menetapkan sistem di Eropa. Negara-negara ini punya kepentingan juga, seperti SDGs. Mereka membutuhkan akses ke minyak nabati yang terjangkau, bukan seperti yang diharapkan Eropa itu. Tidak ada yang bisa beli kalau begitu. Apakah volume ekspor ke negara-negara tersebut sudah setara dengan Eropa? Jauh lebih besar. India, satu negara saja bisa 10 juta ton. Eropa yang 28 negara 7 juta ton. Jadi tidak ada masalah ekspor ke Eropa dihentikan? Ya. Menurut saya, sawit Indonesia bisa hidup tanpa Eropa. Saya tidak yakin apakah Eropa bisa hidup tanpa palm oil. Sudah ada studinya mengenai bagaimana dan apa yang akan terjadi kalau Indonesia secara sepihak menghentikan ekspor palm oil ke Eropa dan diikuti negara-negara produsen lain. Sudah dibicarakan di CPOPC? Ya. Kita lihat saja, karena di Eropa ada 330 industri. Sedangkan kita tinggal cari pasar baru. Jadi Indonesia dan produsen sawit lain bisa menolak regulasi Uni Eropa?

Tidak cuma menolak. Kita bahkan sudah bawa sampai ke WTO. Mulai 2020 ekspor sudah dibatasi. Kami anggap itu diskriminatif. Sejauh mana perkembangan laporan ke WTO? Di WTO ada dua tahap. Kalau pembatasan sudah diberlakukan, kita bawa ke Dispute Settlement Body atau urusan penyelesaian perselisihan. Beberapa bulan lalu, kami membawa isu ini ke komite Technical Barriers to Trade di WTO. Mereka punya basis agreement sendiri, antara lain negara yang menetapkan aturan pembatasan perdagangan, seperti RED II, harus melakukan transparansi dan diseminasi informasi tentang aturan itu kepada semua anggota WTO. Sampai sekarang belum dijawab Uni Eropa. Menurut mereka, tidak ada aturan WTO yang dilanggar. Menurut kami, itu nanti dites di WTO, bukan di Eropa.Dalam kondisi sekarang, apakah produsen sawit bisa menentukan sendiri siapa pembelinya? Tidak hanya menentukan pembeli sendiri, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai Sustainable Development Goals, yang terdiri atas 17 sasaran. Seimbang antara lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan isu atau target sosial. Jadi bukan satu-dua hal saja yang ditentukan unilateral oleh Eropa, apalagi menggunakan konsep dan metodologi ILUC yang tidak diakui secara internasional.

Selama Ini Eropa menekankan bahwa perkebunan sawit tidak ramah lingkungan, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Bagaimana meresponsnya? Sekarang saya tanya, itu ukurannya apa? Pak Dubes (Vincent Guerend) itu yang bilang bahwa ukurannya adalah RSPO. Sudah kita penuhi, masih ditolak dan dibilang high risk. Apa langkah Indonesia untuk menghutankan kembali dan melakukan konservasi sumber daya alam? Itu tanggungjawab dan kebijakan bersama, terutama pemerintah. Kita sudah punya kebijakan moratorium perkebunan sawit. Sekarang urusannya adalah law enforcement dan harus kita patuhi. Kalau ada hal-hal lain, isu sebenarnya adalah soal law enforcement, mungkin juga soal korupsi atau tata kelola, bukan isu melarang sawit. Menurut Anda, negara penghasil sawit sudah melakukan yang terbaik untuk konservasi? Ya, tapi jelas masih belum sempurna. Upayanya sudah sangat besar. Coba lihat komoditas lain di Indonesia, Malaysia, atau negara penghasil sawit lain, adakah yang punya upaya sertifikasi, best practices, mengikuti standar internasional seperti yangdilakukan di sawit?Tidak ada. Kita sudah melakukan banyak upaya, perpanjangan moratorium, memperbaiki aspek status kepemilikan lahan yangdilakukan Kementerian Agraria. Untuk bisa meningkatkan produktivitas petani kecil, persoalan utama adalah status kepemilikan lahan. Konsep perkebunan berkelanjutan dan ramah lingkungan ditanamkan kepada petani kecil? Itu harus. Tapi kita harus berhati-hati memperhatikan isu ini. Kalau kita mengutamakan SDGs, petani kecil menjadi kunci keberhasilan. Kemajuan merekalah yang akan menentukan paling tidak 5-6 dari 17 sasaran SDGs. Sebaliknya, praktik pertanian yang semata-mata memperhatikan lingkungan hidyp, seperti yang dilakukan RSPO itu, mendiskriminasi petani kecil.

Mengapa? Sebab, pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman mereka untuk menerapkan apa yang dituntut oleh sertifikasi dan sustainability seperti itu dari mana? Yang mampu memenuhi itu cuma perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya. Anda mengatakan pada 2050 permintaan minyak sawit dunia mencapai 400 juta. Dengan rata-rata produksi 6-7 ton CPO per hektare per tahun, dalam 30 tahun mendatang diperlukan total sekitar 30 Juta hektare lahan. Seberapa besar kontribusi Indonesia? Saya berpandangan kita akan lebih banyak kontribusinya dalam peningkatan produktivitas. Yang akan banyak menyumbang lahan adalah Kolombia, beberapa negara Afrika, yang memang tanah telantarnyaluas. Kita bisa menambah berapa banyak lahan baru? Tergantung kebutuhan dan kesanggupan lahan kita. Kalau lahan kita terbatas. tetap fokus saja ke produktivitas. Perusahaan-perusahaan besar sudah melewati angka 6-7 ton, bahkan 8 ton lebih per hektare per tahun. Dengan inovasi dan kreativitas, penelitian, bisa di atas 10 atau 11 ton. Kalau kita fokus ke situ, akan lain ceritanya.

Jadi masih mungkin menambah berapa persen lagi lahan di Indonesia? Lahan sawit sekitar 13 juta hektare dari total area Indonesia yang mendekati 200 juta hektare. Jumlah itu tidak banyak. Sawit tidak hanya berkontribusi di dalam negeri, tapi juga di tingkat internasional. Sedikit sekali komoditas pertanian kita yang kompetitif di luar negeri. Apalagi yang punya turunan produk begitu banyak, selain sawit. Kebijakan moratorium itu yang pa-lingtepat. Kita harus sadarbahwa\.uii; menyebabkan harga saat ini turun antara lain kelebihan pasokan. Sejumlah lembaga pencinta lingkungan merilis data 2.5 Juta hektare hutan rusak dalam 20 tahun terakhir akibat perkebunan sawit…. Secara global, penggunaan lahan untuk Biofuel hanya 4 persen dari keseluruhan lahan yang dipakai pertanian, bukan hanya sawit. Jadi, kalau mau lihat itu, apa yang di ributin? Perkebunan sawit Juga dituding merusak habitat satwa liar, bahkan menyebabkan ribuan orang utan mati? Itu kan tuduhan sepihak. Semestinya ada institusi dan lembaga yang bisa melihat secara lebih obyektif.

Sudah seserius apa pemerintah Indonesia memperbaikinya? Seperti berita di Tempo (investigasi soal izin sawit di Boven Digoel, Papua), itu isu legal enforcement, governance, and corruption. Bukan ranah lingkungan. Saya bingung. Kalau enforcement kurang, ada isu korupsi, yang kena sawit. Di mana logikanya? Isu seperti Itu besar pengaruhnya? lyalah, karena dianggap sebagai jum i fikasi dari tudingan yang ngawur-ngawur itu. Padahal itu isu governance. Sama seperti isu operasi tangkap tangan. Misalnya OTT tentang realestate, apakah besoknya tidak boleh bangun lagi perumahan? Perlukah CPOPC diperkuat dengan menambah anggota? Kami ingin memperluas keanggotaan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi. Sekarang kita baru ada tiga anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Ki ilom bia. Kita akan libatkan Thailad sebagai peninjau. Berapa persen produksi minyak sawit dari tiga negara anggota tersebut? Sembilan puluh persen dari jumlah pi n duksi minyak sawit dunia.

Investor Daily Indonesia | Senin, 10 Desember 2018

PLTD Bisa Sepenuhnya Gunakan Minyak Sawit

Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian menyambut positif wacana penggunaan minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero). Sebab, dengan penggunaan CPO tersebut maka akan menghemat devisa, mengingat minyak solar yang selama ini digunakan sebagai bahan bakar PLTD milik PLN berasal dari impor. Di sisi lain, dengan menggunakan CPO untuk PLTD maka akan memperluas pasar CPO di dalam negeri, sehingga dampaknya bisa mendongkrak harga CPO dan tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit. Namun demikian, Ramson Siagian mengingatkan, apabila wacana tersebut diterapkan apakah tidak mempengaruhi umur mesin PLTD milik PLN. “Boleh saja secara teori CPO bisa digunakan sebagai bahan bakar PLTD, tapi itu perlu ada pengalaman empiris. Apakah dengan menggunakan CPO tidak menyebabkan kerusakan pada PLTD milik PLN?” kata Ramson Siagian di Jakarta, kemarin.

Peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Kismanto mengatakan, tidak semua PLTD milik PLN bisa dikonversi bahan bakarnya ke CPO. Misalnya saja PLTD putaran rendah (rpm 750). PLTD itu sekarang memakai bahan bakar residu/marine fuel oil. Agar bisa kompatibel dengan CPO perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pabrikannya. Saat ini, ada PLTD merek MAN pabrikan Jerman dan Wartsila asal Finlandia yang punya mesin khusus PLTD berbahan bakar CPO. Mestinya ke depan, PLTD yang berbahan bakar solar ditutup dan digantikan dengan PLTD berbahan bakar CPO. “Indonesia beli lisensinya saja, kita produksi mesin PLTD ini di dalam negeri. Ini jadi usaha yang sangat layak, karena ada ribuan PLTD,” kata Agus. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, secara teknis PLTD milik PLN bisa menggunakan CPO sebagai bahan bakarnya. Bahkan CPO tersebut tidak perlu dilakukan pencampuran dengan minyak solar alias bisa digunakan 100%. Agar CPO bisa digunakan sebagai bahan bakar PLTD perlu dilakukan perlakuan khusus sehingga memiliki karakter seperti solar. “CPO perlu dilakukan preheating atwi dipanasi terlebih dahulu sehingga mencapai suhu tertentu. Jadi pada dasarnya dimungkinkan menggunakan CPO untuk beberapa PLTD,” kata Fabby Tumiwa.

Namun yang menjadi persoalan, kata Fabby Tumiwa, adalah soal harga CPO yang sangat fluktuatif. Di kala harga CPO dunia di kisaran US$ 500 per ton seperti saat ini, PLN sangat feasible menggunakan CPO. Namun apabila harganya di kisaran US$ 800 per ton sudah sangat tidakfeasible lagi, karena lebih mahal ketimbang minyak solar. Yang dikhawatirkan, apabila harga CPO dunia tinggi, produsen CPO tidak mau memasok ke PLN karena ekspor lebih menguntungkan. “Yang dibutuhkan PLN itu kestabilan harga dan kontinuitas pasokan CPO,” ujar Fabby. Terkait ini, Agus Kismanto mengusulkan agar dana yang dikelola BPDP KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) bisa dimanfaatkan juga untuk mendukung program pemakaian minyak sawit untuk PLTD milik PLN. Dengan begitu, PLN memiliki kepastian pasokan suplai minyak sawit dengan harga yang stabil. Agar terjadi win-win solution antara PLN dengan produsen CPO, Fabby Tumiwa punya usulan lain, yakni menggunakan pola cost plus margin atau cost plus adjustment apabila terjadi perubahan harga CPO dunia. “Saya kira itu lebih fair,” katanya.

Fabby Tumiwa mengungkapkan, kebutuhan minyak solar PLN tiap tahun sekitar 5-6 juta kiloliter. Jadi, apabila minyak solar tersebut bisa digantikan dengan CPO cukup bagus untuk menyelamatkan devisa. Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku telah menginstruksikan PLN selaku operator kelistrikan di Indonesia, untuk mengganti bahan bakar PLTD dari solar ke CPO. “Kami telah menginstruksikan PLN untuk mengubah setidaknya 1.800 MW mesin diesel menjadi 100% CPO,” kata Jonan saat membuka forum bisnis Indonesia Finlandia di Kantor Kementerian ESDM. Menteri BUMN Rini Soemarno juga mendorong PLN menghentikan penggunaan solar pada pembangkitnya. Dia ingin seluruh solar digantikan dengan CPO. “Sekarang ternyata sudah ada alat yang bisa merombak untuk memanfaatkan 100% CPO,” kata Rini. Upaya pemanfaatan Biodiesel yang melimpah di dalam negeri ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan PLN terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Rini berharap pemanfaatan minyak sawit dapat menghemat devisa negara sampai US$ 1 miliar.

Rakyat Merdeka | Senin, 10 Desember 2018

Pengusaha Usul Program B30 Jangan Terburu-buru

Pemerintah berencana melakukan pengujian penggunaan Biodiesel 30 persen (B30) pada tahun depan. Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) mengusulkan, pemerintah tak terburu-buru dalam menerapkan program tersebut. ASPINDO beralasan, hingga kini pelaku usaha jasa pertambangan masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan bahari bakar campuran Biodiesel 20 persen (B20). B20 sendiri baru saja diwajibkan pemerintah pada 1 September 2018. Direktur Eksekutif Aspindo Bambang Tjahjono mengungkapkan, sebetulnya, pihaknya siap mendukung program pemerintah apa lagi bertujuan baik. Tapi pihaknya, berharap pemerintah membuat kajian riset yang mendalam sebelum memberlakukan kewajiban tersebut. Mereka minta uji coba tidak hanya dilakukan pada otomotif saja tapi juga alat jasa pertambangan. “Masih membutuhkan waktu sehingga B30 jangan, dipercepat. Uji coba B30 harus komprehensif dan mencakup penyimpanan dan altematif yang sesuai dengan.kondisi.di lapangan,” ujar dia, akhir pelan la|u. Sebelumnya, sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahari Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain, mandatori B30 akan berlaku pada Januari 2020. Namun, pemerintah berencana memajukan pelaksanaan B30 menjadi tahun depan.

Bambang menilai, agar kebijakan itu bisa berjalan maksimal, uji coba penting dilakukan pada alat berat yang memiliki karakteristik berbeda. Dia bilang, B20 saja pihaknya masih membutuhkan waktu. Setelah kewajiban B20 berjalan tiga bulan, temyata pelaku usaha jasa tambang menanggung beban ketika menggunakan B20. Dengan asumsi porsi biaya bahan bakar sekitar 30 hingga 40 persen dari struktur biaya, maka sekitar satu persen potensi keuntungan melayang. “Untuk menghindari kerugian perlu adanya kajian keekonomian,” katanya. Pertimbangan dari sisi on-defdil dianggap penting. Dia bilang pemakaiannya B20 bikin umur filter bahan bakar lebih pendek. “Ada yang harus mengganti filternya sampai tiga atau empat kali,” terangnya. Sebelum menerapkan B30 pemerintah perlu mengkaji lebih dulu. Pasalnya, sifat Biodiesel itu merusak karet, maka wajar memperpendek umur onderdil yang berbahan dasar karet seperti penutup (seal) atau selang. Tak hanya itu, Biodiesel juga mudah teroksidasi, sehingga menghasilkan endapan. Pelaku usaha juga tidak bisa menyimpan stok Biodiesel yang terlalu banyak karena daya tahan Biodiesel hanya sekitar tiga bulan. Menanggapi hal itu. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misnah menyatakan, sosialisasi mendetail memang belum optimal karena jangka waktu mempersiapkan mendatori B20 terbilang singkat.

Tapi pihaknya telah mengirim beberapa perwakilan akan melakukan sosialisasi dan kajian untuk B30. “Kalau semua dapat sosialisasi tidak mungkin juga dalam waktu pendek. Tapi perwaki- . lannya sudah,” kata Andriah. Dia berjanji, bakal mengundang pelaku industri pertambangan untuk mengikuti kajian teknis terkait penggunaan B30. “Usulan B30 masih terbuka untuk otomotif, kalau teman-teman tambang ingin ikut, kami lakukan kajian teknis bersama B30 silakan,” ujarnya. Di saat yang sama, pemerintah juga bakal memperketat parameter standar nasional campuran B30 agar sesuai mesip. Selain £ itu, pemerintah juga berencana melakukan sosialisasi penggunaan Biodiesel yang aman. Diharapkan, penerapan B30 ke depan lancar sehingga membantu upaya pemerintah menekan impor bahan bakar minyak dan emisi karbon. Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengungkapkan, B30 dalam tahap diskusi; Pembicaraan dengan berbagai pihak diperlukan lantaran waktu implementasi beleid Euro 4 pada mesin diesel sudah dekat. “Masih belum diputuskan, dalam waktu dekat, 2019, kami akan melakukan (uji), sementara 2021 sudah mulai Euro 4,” ujar Putu. Putu mengatakan, sampai saat ini, pemerintah masih menunggu seperti apa sistem pengujiannya. Termasuk apakah evaluasinya masih menggunakan model lama atau ada sejumlah perbaikan.

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 10 Desember 2018

Pencabutan Garansi Hambat Pemakaian B20

Pencabutan garansi dari produsen alat berat atas pemakaian B20 dapat menghambat kontraktor dalam menerapkan konsumsi biodiesel. Selama ini beberapa produsen alat berat mencabut garansi, apabila pelaku usaha menggunakan bah an bakar diatas B-7 pada alat beratnya, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Bambang Tjahjono di Jakarta, akhir pekan kemarin. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan kontraktor alat berat. Pemerintah telah mewajibkan penerapan campuran 20 persen Biodiesel (B-20) pada 1 September 2018. Industri tambang termasuk salah satu yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Bahkan sejak ada kewajiban B-5 sampai B-10. Sampai sekarang, pelaku usaha di sektor pertambangan mineral dan batu bara mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam perluasan kewajiban penggunaan B-20 di industri pertambangan.

Bahkan baik pemilik perusahaan maupun kontraktor tambang yang juga perusahaan anggota asosiasi di sektor pertambangan, merupakan pelanggan terbesar PT Pertamina (Persero). “Saat ini sektor pertambangan merupakan konsumen terbesar kedua setelah PT PLN dalam pembelanjaan solar industri dan biodiesel, sebesar kurang lebih 250, 5 juta liter per bulan,” kata Bambang Tjahjono. Di sisi lain, bagi perusahaan kontraktor pertambangan, ba-han bakar menyumbang 30 persen dari total biaya produksi. Oleh karenanya jaminan pasokan bahan bakar termasukB-20 menjadi sangat penting. “Pasokan bahan bakar yang tidak lancar dapat sangat mengganggu proses produksi. Hal ini pernah terjadi di beberapa site di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” ujarnya. Meski kemudian diketahui bahwa pasokan yang terganggu ini karena perusahaan penyalur, juga mengalami kesulitan pasokan FAME. Ke depan menjadi penting untuk diperhatikan aspekpasokanB-20,sehing-ga operasional tambang tidak terganggu. Pelaku usaha juga menilai, meski sudah dilaksanakan selamakuranglebihem-pat bulan, namun masih sangat minim sosialisasi. “Perlu adanya sosialisasi yang tepat sasaran untuk semua sektor dan juga umum, tentang bagaimana persiapan sebelum menggunakan dan pasca menggunakan B-20 pada alarberat, mesin dan juga kendaraan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE, An dri ah Feby Misnah, mengatakan, untuk tahapan kewajiban mengacu Penmen ESDM Nomor 12/2016 sudah menerapkan B-20 untuk PSO dan non PSO, juga industri dan komersial. Sementara untuk pembangkit listrik baru 20 persen Memang menurutnya, masih ada beberapa tantangan seperti harga Biodiesel yang lebih tinggi daripada harga solar, ketergantungan dengan harga CPO. Adanya keluhan dari OEM engine bahwa B20 tidak kompatibel dengan spesifikasi engine mereka. Serta adanyakeluh-an tingginya biaya OM jika menggunakan B20. Pada sisi lain, External Communication Manager Pertamina, Arya Dwi Paramita, secara konsisten telah melaksanakan penerapan biosolar yang diawali dengan komposisi -2,5 persen FAME (B2,5) pada tahun 2006 hingga B20 pada 2018. Dalam periode tahun 2010 hingga 2018, penyerapan FAME sebagai campuran Biosolar telah mencapai 11 9 juta KL. Dengan implementasi ini, Pertamina telah berhasil menurunkan impor gasoil dan meningkatkan penggunaan produkdo-mestik(CPO).

Dari sisi infrastruktur saat ini Pertamina telah menyiapkan 112TerminalBBM untuk bisa menyalurkan Biosolar B20. Penerapan penyaluran ini dilakukan bertahap yakni pada awal September 2018 terdapat sebanyak 60 TBBM yang menyalurkan B20, terus meningkat menjadi 108 TBBM pada . November 2018. Guna menjawab salah satu tantangan distribusi FAME, Pertamina telah melakukan penyederhanaan melalui rekonfig-urasi titik suplai FAME yang sebelumnya sebanyak 69 titikpencampuranSolardan Fame menjadi 25 titik pencampuran utama. Dengan terobosan ini diharapkan dapat mengurangi kompleksitas pola suplai dan meningkatkan penyerapan FAME. Dengan mengoperasikan 25 titik pencampuran utama ini maka penyerapan FAME bisa mencapai 442 juta liter per bulan. Selain itu, terobosan lainnya dilakukan melalui pengelolaan operasional floating storage di Balikpapan dan TBBM Tuban, kata Arya. Selain itu menurutnya. Pertamina juga memproduksi, pelumas Meditran SX Bio yang dirancang khusus untuk mesin kendaraan yang menggunakan Biosolar.

Kontan | Senin, 10 Desember 2018

ESDM Siapkan Tiga Kilang untuk Produksi Biodiesel

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan penambahan tiga kilang minyak kelapa sawit untuk keperluan pencampuran energi hijau terbarukan (greendiesel). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan, penambahan kilang tersebut untuk keperluan pencampuran biodiesel. “Sedang dalam uji coba untuk B100,” katanya, Jumat (7/12).

https://insight.kontan.co.id/news/esdm-siapkan-tiga-kilang-untuk-produksi-biodiesel

Investor Daily Indonesia | Senin, 10 Desember 2018

DMSI Hapus Pengepul Tandan Sawit Petani

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda) membenahi tata niaga sawit nasional dengan memutus keberadaan para pengepul di antara rantai pasok tandan buah segar (TBS) petani ke pabrik kelapa sawit (PKS). Para pengepul diduga menikmati 30-35% dari harga TBS yang seharusnya menjadi milik petani. Wakil Ketua I DMSI Sahat Sinaga meminta pemerintah memutus keberadaan pengepul di antara rantai pasok TBS petani ke PKS, dalam hal ini pemda paling bertanggung jawab untuk mengatasi kondisi tersebut. “Lintah darat yang berada di antara PKS dan petani, yakni pengepul, harus dihilangkan. Pemerintah harus mengatasi ini, keberadaan mereka itu menikmati 30-35%, termasuk ongkos angkut, dari harga TBS yang seharusnya bisa dinikmati petani,” kata Sahat, kemarin. Di sisi lain, petani-petani kelapa sawit yang bukan mitra plasma agar berkelompok, sehingga PKS mau mendatangi dan membeli TBS langsung dari petani. “Jadi, selain menghapus pengepul, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur supaya PKS bisa langsung ke petani. Dal hal ini, petani juga tidak bisa hanya mengeluh, mereka harus berkelompok. Kalau panen cuma dua tandan, siapa yangmau beli, kalau berkumpul, tentu tidak lagi harus ke pengepul,” kata Sahat. Secara terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren menuturkan hal senada dalam focus group discussion (FGD) tentang Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani yang digelar Investor Daily di Jakarta, Rabu (5/12). Tolen mengatakan, harga TBS petani swadaya lebih murah Rp 300 per kilogram (kg) dari petani plasma. “Ini karena ada pihak ketiga. Kami berharap, petani bisa menjual langsung ke PKS. Selama ini, keberadaan pengepul turut menekan harga TBS petani menjadi rendah. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Gapki supaya setidaknya menginstruksikan ke anggotanya supaya tidak ada lagi pengepul. Kami juga berharap supaya ada instruksi dari Presiden soal ini,” kata Tolen.

Sementara itu, Sahat juga mengusulkan agar pemerintah memacu ekspor ke wilayah Timur Tengah dan Afrika Timur. Alasannya, Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) saat ini bukan lagi pasar tujuan ekspor yang kondusif untuk minyak sawit Indonesia. Di Timur Tengah, ada potensi pasar setidaknya 200 juta populasi dan di Afrika Timur ada 380 juta populasi. Untuk memacu ekspor dalam waktu yang cepat, kedua wilayah tersebut harus menjadi fokus, sehingga stok minyak sawit nasional bisa segera terserap sebanyak-banyaknya. “Ini sambil terus memacu pelaksanaan B20 dan B30 di dalam negeri. Di dua wilayah itu, sawit tidak diserang oleh isu negatif. Hanya saja, di sana tidak ada refinery. Jadi, kita tidak berpeluang memacu ekspor CPO. Pilihan hanya pada turunan CPO, seperti RBD olein, RBPDPO, atau minyak goreng kemasan,” kata Sahat. Untuk itu, lanjut Sahat, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan terkait penentuan pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) yang baru saja direvisi. Dalam pandangan DMSI, menolkan pungutan CPO itu tidak ada gunanya. Sebab, hilirisasi CPO di dunia ini yang berkembang hanya di Indonesia dan Malaysia, negara lain sudah tutup dan mereka lebih menikmati pasokan produk turunan CPO dari Indonesia. “Kita harus memacu ekspor olahan CPO, salah satunya besaran pungutan BPDP KS atas produk turunan CPO harus lebih rendah setidknya US$ 40 per ton dibandingkan pungutan atas CPO,” kata Sahat.

Ekspor Biodiesel

Dalam kesempatan itu, Sahat menuturkan, mengenakan pungutan ekspor atas fatty acid methyl ester (FAME) juga langkah yang tidak tepat, meski saat ini masih dinolkan karena harga CPO yang masih di bawah US$ 570 per ton. Kapasitas industri Biodiesel nasional saat ini terpasang 12 juta kiloliter dan yang dikonsumsi dalam negeri baru sekitar 4 juta kiloliter. “Mungkin, tahun depan baru sekitar 6 juta kiloliter, lalu kenapa harus dikenakan pungutan ekspor,” kata Sahat Sinaga. Menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Bio-fuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, ekspor Biodiesel tahun ini bisa mencapai 1,60-1,70 juta kiloliter. Angka itu diperkirakan naik menjadi 2 juta kiloliter pada 2019, permintaan terbesar diprediksi berasal dari Tiongkok dan Eropa.

Kontan | Senin, 10 Desember 2018

ESDM Siapkan Tiga Kilang untuk Produksi Biodiesel

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan penambahan tiga kilang minyak kelapa sawit untuk keperluan pencampuran energi hijau terbarukan (greendiesel). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan, penambahan kilang tersebut untuk keperluan pencampuran biodiesel. “Sedang dalam uji coba untuk B100,” katanya, Jumat (7/12).

https://insight.kontan.co.id/news/esdm-siapkan-tiga-kilang-untuk-produksi-biodiesel

Bisnis | Sabtu, 8 Desember 2018

Percepatan B20 Perlu Dikaji Lagi. Mengapa?

Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, ASPINDO, mencatat masih ada sejumlah kekurangan dari riset pengunaan biodiesel untuk kepentingan industri alat berat.Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan apabila menggunakan bahan bakar fosil (dari minyak bumi), khususnya untuk pengganti solar. Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) Bambang Tjahjono mengharapkan pemakaian B20 tidak dipercepat menjadi 2019. Secara praktik, di seluruh dunia belum ada yang merekomendasikan penggunaan B20. Dia menjabarkan, secara jangka waktu, biodiesel tidak dapat disimpan terlalu lama dengan rekomendasi BPPT 3 bulan. Kemudian, lanjut dia, saat ini untuk campuran biodiesel 10% – 20%, tenaga yang dihasilkan lebih rendah sehingga memang akan lebih boros sekitar 2%– 5%. Selain itu, umur filter bahan bakar hingga setengahnya, setidaknya pada periode 3 – 4 kali penggantian filter bahan bakar. Belum lagi sifat biodiesel yang merusak karet akan memperpendek umur spare part berbahan karet, seperti seal dan hose.

“Apalagi sejumlah produsen alat berat hanya mengakui dan memberikan warranty untuk maksimum B7 (biosolar dengan kadar campuran 7%) sedangkan Produsen Generator Caterpillar, Komatsu) tidak merekomendasikan pemakaian B 20 untuk generator cadangan,”katanya, dikutip Jumat(7/12/2018). Kondisi itu tentu berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang sudah menetapkan penggunaan untuk industri sebesar 15 %, bahkan B20. Menurutnya, para principal (OEM) dari vendor alat berat tersebut mengizinkan pemakaian biodiesel sampai dengan B20 asal sesuai dengan standard AST. Dalam pelaksanaannya, saat ini pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mewajibkan pemakaian biosolar sejak 2016, secara bertahap mulai dari 5%, 10%, 15% dan terakhir 20% per 1 September 2018. Dalam praktiknya pula beberapa kali pasokan B 20 terlambat karena alasan supply B 100 yang juga terlambat. Sejumlah persoalan lain juga timbul dalam pelaksanaannya, sebab sosialisasi B20 dari pihak pemerintah kebanyakan ke pemilik tambang (KK, PKP2B, IUP), akan tetapi mayoritas para kontraktor tambang membeli langsung ke supplier bahan bakar (Pertamina dll). Proses pencampuran oleh pemasok BBM pun masih dilakukan dengan sistem inline blending, langsung ketongkang/truk, langsung ke pengguna.

“Mohon maaf ini saya sampaikan ke Bu Feby [Direktur Bio Energi – dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi atau EBTKE], risetnya kurang tepat sasaran, khususnya bagi kami. Mungkin keterbatasan dana. Kalau butuh engine dari alat berat, kita welcome. Tolong lebih tepat sasaran apalagi [pemerintah berencana] menuju ke B30,”tekannya. Sementara itu, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Andriah Feby Misna menekankan bahwa di Eropa, pembangkit listrik pun sudah menggunakan CPO dari Indonesia. “Kalau kita masih ribut pakai B20 ya sampai kapan. Usulan B30 masih terbuka untuk otomotif, kalau teman-teman tambang ingin ikut kami lakukan kajian teknis bersama B30, monggo,”ujarnya.

http://industri.bisnis.com/read/20181208/44/867398/percepatan-b20-perlu-dikaji-lagi-mengapa

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 8 Desember 2018

Paspi Usul Seluruh MesinDiesel RI Gunakan CPO

Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) merekomendasikan kepada pemerintah agar seluruh mesin-mesin diesel di dalam negeri menggunakan minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) sebagai bahan bakar. Hal itu menjadi solusi jangka pendek untuk mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) sawit petani. Mesin diesel di Tanah Air umumnya dioperasikan oleh PT PLN, PJKA (PT Kereta Api), dan PT Pelni. Direktur Eksekutif Paspi Tungkot Sipayung menjelaskan, sejumlah langkah jangka pendek bisa dilakukan pemerintah untuk mendongkrak harga TBS petani sawit domestik. Selain mengharuskan seluruh mesin diesel di dalam negeri menggunakan CPO, pemerintah juga perlu memastikan mandatori program B20 (baik untuk PSO maupun bukan PSO) beroperasi secara penuh. “Relaksasi pungutan ekspor CPO sudah jalan, selanjutnya pemerintah perlu memaksimalkan ekspor olein ke negara emerging market dengan memberikan dukungan relaksasi pungutan produk turunan,” jelas Tungkot dalam bahan diskusi yang diterima Investor Daily Jakarta, kemarin.

Tungkot menjelaskan, penurunan harga TBS salah satunya disebabkan oleh merosotnya harga CPO di pasar global. Penurunan harga minyak sawit dunia sendiri disebabkan oleh kondisi oversupply, permintaan yang lemah, dan stok yang tinggi pada pasar empat minyak nabati utama dunia. Penurunan harga CPO dunia itu pada akhirnya menurunkan pendapatan perkebunan sawit Indonesia yang besarnya berbeda-beda antardaerah, plasma dan swadaya, dan umur tanaman. “Penurunan pendapatan perkebunan sawit (perusahaan maupun petani) berdampak luas pada berbagai sektor ekonomi nasional maupun penerimaan pemerintah. Karena itu, solusi jangka pendek dan panjang diperlukan untuk mengatasi hal itu,” jelas Tungkot. Sementara itu, sebagai upaya jangka panjang, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pasar dunia dengan memperkuat penggunaan dan hilirisasi minyak sawit di dalam negeri. “Melalui hilirisasi, saatnya Indonesia menjadi raja oleofood dunia, raja oleokimia dunia, dan raja Biofuel dunia,” ujar dia. Dari CPO melakui proses hilirisasi bisa diperoleh produk oleofood seperti minyak goreng, mentega, cokelat, dan bofarmasi. Sedangkan produk oleokimia mencakup sabun, sampo, pelumas, dan bioplastik, lalu Biofuel mencakup biodiesel, greendie-sel, greengasolin, dan greenavtur.

Dalam catatan Paspi, harga CPO FOB Belawan sepanjang 2018 terus merosot. Pada awal tahun masih di kisaran US$ 600-800 per ton, namun pada Oktober-November 2018 hanya di kisaran US$ 500 per ton. Meski tergolong rendah, namun pergerakan harga 2018 tersebut masih dalam ruang pergerakan harga dalam 10 tahun terakhir. Dampak penurunan harga CPO terjadap TBS tersebut berbeda antardaerah, antarpabrik kelapa sawit, dan antarpetani plasma dan mandiri. Namun yang paling terdampak adalah petani sawit mandiri. Untuk tanaman sawit petani mandiri dengan umur sekitar tiga tahun misalnya, harga TBS yang pada Januari masih di atas Rp 800 per kilogram (kg) pada November sudah di bawah Rp 800 per kg.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 8 Desember 2018

Badan Usaha Diberi Kesempatan Banding

Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM) maupun badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) yang akan terkena denda. Pasalnya, jumlah perhitungan sementara yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, dengan badan usaha, terdapat perbedaan yang sangat jauh, bak langit dan bumi. Oleh sebab itu, selama sepekan ini, setelah proses verifikasi antara keduanya selesai dilakukan maka akan diketahui angka resminya. Perkiraan jumlah denda menurut perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai di kisaran Rp500 miliar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan bahwa perhitungan sementara jumlah denda B20 masih mencapai kisaran Rp500 miliar. Menurutnya, jumlah angka denda tersebut dihitung berdasarkan seberapa besar penggunaan bahan bakar solar atau BO dikalikan Rp6.000 per liter sesuai aturan yang berlaku.

“(Denda masih Rp500 miliar?). Lebih kurang lah. Sekarang tinggal tunggu appeal- nya mereka. Kan kita sudah cek semua, nah mereka masih protes enggak. Kalau protes ya silahkan dibuktikan dan kita tunggu secepatnya appeal itu,” terangnya. Menurutnya, setelah proses banding atau verifikasi dilalui, maka kemudian akan keluar angka denda resminya. “Kalau menerima ya kita segera kirim surat resmi kepada mereka. Minggu depan lah,” ujarnya. Kendati telah memiliki proyeksi jumlah denda yang baka) dikenakan kepada badan usaha, pihaknya masih enggan membeberkan nama-namanya dengan alasan takut saham perusahaan-perusahaan tersebut jatuh. “(Siapa aja pak yang didenda?] Cak enaklah nanti saham mereka jatuh. Yang jelas, dua di antaranya BUBBM, sisanya BUBBN,” ujarnya. Meskipun begitu, pada kesempatan sebelumnya. Djoko telah menyebutkan akan ada sekitar enam badan usaha yang bakal dikenakan denda, tapi saat itu Djoko menyebutkan hanya satu BUBBM dan lima selebihnya BUBBN. Sementara itu, menurut perkiraan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), jumlah denda yang bakal dikenakan kepada sejumlah badan usaha hanya sekitar Rp25 miliar.

Ketua Umum Aprobi M.P. Tumanggor mengakui bahwa saat ini terdapat sejumlah badan usaha yang bakal kena denda atas terkendalanya implementasi mandatori B20 sejak September-November 2018. “Iya ada perusahan yang bakal kena denda. Sekarang ini sedang dipelajari dan dikonfirmasi lagi, disesuaikan data pemerintah dengan badan usaha,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (7/12). Pihaknya mengakui bahwa saat ini memang terdapat perbedaan perkiraan besaran denda yang hasil penghitungan pemerintah dan badan usaha. “Kan ini soal persepsi. Misalnya saya tidak kirim dua hari. Misalnya purchase order [PO]-nya 10.000 ton, tapi yang nggak bisa disalurkan temyata hanya 1.000. Nah, kami maunya yang dihitung yang 1000 itu, yang tidak ter-deliver. Bukan hitungan by kontrak, makanya nilainya besar,” terangnya. Pihaknya menyatakan dalam sepekan ini akan melakukan proses verifikasi tersebut agar bisa segera diketahui angka pastinya, dan siap untuk melaksanakan ketentuannya. “Senin ini kami verifikasi dau dan buktinya semua, dan overall kita siap melaksanakannya, paling hitungan kami sekitar Rp25 miliar. Kalau yang berpotensi melanggar ada sekitar enam perusahan sepertinya,” ujarnya. Menurutnya apabila telah keluar kesepakatan besaran denda yang harus dibayarkan tersebut, akan ada surat resmi dari Kementerian ESDM. “Setelah sepakat, baru keluar surat, dan kami setor ke bank,” jelasnya.

TERDAPAT KENDALA

Pada kesempatan terpisah, Manager Operation Supply Chain Pertamina, “Gema Iriandus Pahalawan mengakui bahwa pada saat operasional awal B20, memang masih terdapat kendala di lapangan. Namun demikian, menurutnya tidak semua persoalan yang dihadapi Pertamina dilapangan layak untuk dikenakan denda. “Karena beberapa kendala kami ada yang sangat teknis, misalnya seperti tangki kami bocor atau pipanya bocor, dan kami sampaikan itu juga. Dan kami kira itu layak untuk dibebaskan dari pengenaan denda dari pemerintah,” ujarnya, Jumat (7/12). Kendati demikian, dirinya juga menegaskan bahwa secara prinsip mengakui bahwa memang masih ada kendala yang dihadapi di awal implementasi B20 dan siap untuk dikenakan denda oleh pemerintah. “Yang penting ini dilakukan klarifikasi semuanya. Kalau misalnya disepakati kena denda RpSOO juta, ya sudah Pertamina bayar ke pemerintah,” ujarnya. Seperti diketahui. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.41/2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, yang berisi kewajiban badan usaha menggunakan Biodiesel dan sanksinya. Pada salah satu pasal di beleid tersebut, terdapat sanksi administratif berupa denda Rp6.000/liter dan pencabutan izin usaha bagi yang tidak mencampur 20% BBN ke BBM.

Harian Kontan | Sabtu, 8 Desember 2018

ESDM akan Siapkan Tiga Kilang Minyak Sawit untuk B 100

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan penambahan tiga kilang minyak kelapa sawit untuk keperluan pencampuran energi hijau terbarukan (greendiesel). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan, penambahan kilang tersebut untuk keperluan pencampuran biodiesel. “Sedang dalam uji coba untuk B100,” katanya, Jumat (7/12). Manager Operation Supply Chain Pertamina Gema Irian-dus Pahalawan menambahkan, kilang-kilang minyak tersebut akan digunakan untuk pencampuran green diesel yang saat ini masaih dalam tahap studi. Untuk tahap pertama lokasinya diperkirakan di Plaju, Dumai dan Balikpapan. Lantaran masih dihitung Gema belum mengetahui rencana anggaran dan target realisasinya. “Anggaran masih dikaji, dan mungkin masih beberapa tahun ke depan,” katanya. Yang pasti, renvana ini untuk menyempurnakan program B20 yang berjalan tahun ini dan direncanakan menjadi B30 tahun depan.

Adapun, realisasi penyaluran mandatori Biodiesel 20% telah mencapai 97% per November. “Penyaluran sudah 97%, 3% di Desember lagi lancar,” tandas Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor, Jumat (7/12). Menurutnya, pemerintah sudah memperbaiki isu-isu terkait pemesanan dan distribusi seperti penerapan tengat waktu Purchase Order 14 hari sebelum pengiriman dan penyederhanaan pengiriman hanya ke 25 titik terminal bahan bakar minyak (TBBM). Dari sisi produksi, kata Tumanggor, para produsen siap menyediakan hingga B30. “B30 siap secepatnya. Jika bertujuan harga sawit naik kami siap dan menunggu arahan pemerintah,” katanya. Adapun terkait pelanggaran yang dilakukan badan usaha dalam proses penyaluran Biodiesel 20% ini tengah disusun. Djoko mengatakan dua badan usaha BBM dan empat badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) bakal dijatuhi denda yakni di bawah Rp 500 miliar. Denda ini untuk penyaluran B20 hingga Oktober 2018.

Kata Data | Sabtu, 8 Desember 2018

Pertamina Segera Teken Kontrak Pembelian FAME dengan 19 Badan Usaha

PT Pertamina (Persero) mengatakan bakal meneken kontrak dengan perusahaan pemasok minyak nabati (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) dalam beberapa pekan ke depan. Hal ini untuk menindaklajuti keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah menetapkan alokasi pengadaan FAME periode 2019. Manager Operasional Supply Chain Direktorat Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gema Iriandus Pahalawan mengatakan pihaknya akan berkontrak dengan 19 badan usaha produsen FAME. Nantinya, FAME yang akan dibeli Pertamina dari 19 badan usaha tersebut akan dicampur dengan solar di 25 titik Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik Pertamina mulai 1 Januari 2019. Namun sebelum kontrak itu diteken, Pertamina akan mengajukan izin prinsip terlebih dahulu ke dewan Direksi Pertamina untuk memperoleh persetujuan melakukan kontrak baru. “Insya Allah minggu ketiga (tandatangan kontrak),” kata dia di Jakarta, Jumat (7/12). Mengacu Keputusan Menteri Nomor 2018 Tahun 2018 tentang pengadaan bahan bakar minyak nabati jenis biodiesel untuk pencampuran jenis bahan bakar minyak untuk periode Januari-Desember 2019, Pertamina mendapat jatah alokasi FAME dari 19 badan usaha sebesar 5,3 juta kiloliter (KL). Alokasi ini sudah menggabungkan program Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO pada 2019. Menurut Gema alokasi FAME tahun depan meningkat dibandingkan dengan alokasi FAME tahun ini yang mencapai 2,3 juta KL. Menanggapi pernyataan Pertamina, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor berharap kontrak dengan Pertamina bisa diteken secepatnya. Dengan begitu pihaknya bisa melakukam persiapan pasokan FAME lebih awal agar bahan baku nabati itu nantinya bisa tiba di terminal Pertamina dengan lancar dan tepat waktu. “Sekarang kita sedang minta Pertamina untuk mulai siapkan kontraknya, karena 14 hari sebelum 1 Januari 2019 para pengusaha sudah dapat Purchase Order (PO),” kata dia.

https://katadata.co.id/berita/2018/12/08/pertamina-segera-teken-kontrak-pembelian-fame-dengan-19-badan-usaha

Tribunnews | Jum’at, 7 Desember 2018

Bisa Pakai Biodiesel B20, Mesin Bus Mercedes-Benz Sudah Euro 3

PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia baru-baru saja luncurkan dua varian chassis bus Mercedes-Benz OF 1623 RF dan O500RS 1836. Bahkan chassis-chassis ini sudah gandeng mesin berstandar emisi Euro 3. Kedua jenis mesin bus tersebut tidak masalah ketika pakai biodisel B20, seperti yang diungkapkan Adri Budiman, Head of Bus DVCI. Kalau di Indonesia, sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang, bahan bakar biodiesel B20 masih terapkan standar emisi Euro 2.

http://www.tribunnews.com/otomotif/2018/12/07/bisa-pakai-biodiesel-b20-mesin-bus-mercedes-benz-sudah-euro-3

Cnnindonesia | Jum’at, 7 Desember 2018

Lalai Jalankan B20, ESDM Bakal Tagih Denda ke Pertamina Dkk

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal melayangkan surat pemberitahuan denda kepada produsen biofuel dan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak menjalankan kewajiban penyaluran B20 secara sepenuh hati. Salah satu surat akan dilayangkan ke PT Pertamina (Persero). Surat dilayangkan pekan depan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, penyalur BBM yang tidak melakukan pencampuran dan/atau produsen biodiesel yang tidak dapat memberikan suplai fatty acid methyl ester (fame) akan dikenakan denda sebesar Rp6 ribu per liter. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengungkapkan terdapat enam badan usaha yang akan dikenakan sanksi, terdiri dari dua badan usaha penyalur BBM dan empat produsen biodiesel. Ia menyebut salah satu penyalur BBM yang akan dikenakan sanksi adalah Pertamina.

Denda tersebut dikenakan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian ESDM. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, sanksi digunakan untuk pelanggaran yang dilakukan selama periode September-Oktober. Adapun potensinya mencapai ratusan miliar. “Ini denda untuk September-Oktober. Tidak sampai Rp500 miliar,” ujar Djoko usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jumat (7/12). Namun, menurut Djoko potensi denda bisa meningkat di atas Rp500 miliar jika memperhitungkan periode November. Djoko mengungkapkan setelah surat dikirimkan, badan usaha terkait berhak mengajukan banding atau keberatan atas denda yang dikenakan. Jika perusahaan bisa membuktikan alasan badan usaha tidak menyalurkan B20 masuk dalam kategori tidak dikenakan denda maka perusahaan akan terbebas dari denda. “Kami akan kirim surat pekan depan. Kalau keberatan silakan dibikin tertulis untuk kami cek,” terangnya. Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menyatakan produsen biodiesel siap membayar denda jika memang ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan. Denda, lanjut Tumanggor, hanya dikenakan pada volume biodiesel yang tidak tersalurkan.

“Data Kementerian ESDM akan disesuaikan dengan data penyalur BBM dan produsen BBN, akan dilihat semua,” ujarnya. Menurut Tumanggor, produsen biodiesel bisa gagal menyalurkan biodiesel sesuai pesanan karena beberapa faktor. Misalnya, pesanan biodiesel dari penyalur BBM mepet, kondisi cuaca, maupun kendala kesiapan kapal. Meski belum menerima surat resmi dari pemerintah, Tumanggor memperkirakan besaran denda yang akan dikenakan pemerintah kemungkinan hanya sekitar Rp25 miliar atau tidak sampai ratusan miliar. Ke depan, Tumanggor menilai denda kepada penyalur BBN akan mengecil mengingat jumlah titik pengiriman ke Pertamina telah diperkecil dari 112 titik ke 25 titik mulai 1 Januari 2018. Hal senada juga diungkap Manager Operation Supply Chain Pertamina Gema Iriandus Pahalawan. Gema menyatakan perseroan siap membayar denda setelah melakukan verifikasi data dengan pemerintah. “Yang menetapkan layak atau tidak layak dikenakan sanksi itu dari pemerintah,” ujar Gema.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181207181120-85-351956/lalai-jalankan-b20-esdm-bakal-tagih-denda-ke-pertamina-dkk

Kontan | Jum’at, 7 Desember 2018

Pemerintah hitung-hitungan denda penyaluran B20

Pemerintah tengah menyusun denda pada badan usaha terkait penyaluran biodiesel 20% (B20) akan disusun pada Senin depan. Setidaknya terdapat dua Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan empat BU Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang tengah dikaji dikenai denda dan nilai denda diperkirakan di bawah Rp 500 miliar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyampaikan perhitungan tersebut berdasarkan periode awal mandatori B20 hingga Oktober. “Ini baru September-Oktober, ngga sampai Rp 500 miliar,” katanya, Jumat (7/12). Djoko melanjutkan perhitungan denda untuk penyaluran bulan November belum selesai dilakukan, namun terdapat kemungkinan denda bisa mencapai Rp 500 miliar bila mencapai bulan ketiga sejak kewajiban tersebut dicanangkan pada September. Adapun pihaknya telah melakukan verifikasi penyebab pengenaan denda, seperti karena transportasi. Dari sisi pelaku BU BBM, Manager Operation Supply Chain Pertamina, Gema Iriandus Pahalawan mengakui pihaknya dikenai denda karena sempat menyalurkan B0 setelah mandatori diteken.

“Kendala kami di masalah teknis, tangki bocor, pipa bocor atau, palet nya rusak kami sampaikan, dan yang tentukan layak atau tidak layak kena sanksi nanti pemerintah,” katanya. Kemudian, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor menyampaikan pihaknya akan menunggu surat edaran putusan pada Senin depan. Ia meyakini perusahaan biofuel tidak akan keberatan membayar denda bila memang terbukti dan sesuai dengan kriteria verifikasi. Tapi pihaknya tengah mengajukan permintaan perhitungan ulang dalam penentuan denda. Ia menginginkan perhitungan denda berdasarkan besaran FAME yang tidak dicampur oleh BU BBM.”Sebut PO nya 1.000 liter, maka dia tidak salurkan 1.000 liter. Kita minta itu yang dihitung,” katanya.Dengan perhitungan hanya melihat selisih FAME yang tidak dicampur ketimbang total kontrak dikalikan denda Rp 6.000 per liter, maka besar denda menurut Tumanggor hanya mencapai kisaran Rp 25 miliar. Adapun terkait jumlah perusahaan yang terkena denda, Tumanggor memperkirakan terdapat enam. “Yang berpotensi melanggar bisa 6 kali,” katanya.

https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-hitung-hitungan-denda-penyaluran-b20

Kontan | Jum’at, 7 Desember 2018

Aprobi: Realisasi penyaluran B20 capai 97%

Realisasi penyaluran mandatori biodiesel 20% dilaporkan pihak Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) telah mencapai 97% per November. “Penyaluran saya pikir sudah 97%, 3% di Desember lagi lancar,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor, Jumat (7/12). Menurutnya, pemerintah sudah memperbaiki isu-isu terkait pemesanan dan distribusi seperti penerapan tenggat waktu Purchase Order 14 hari sebelum pengiriman dan penyederhanaan pengiriman hanya ke 25 titik terminal bahan bakar minyak (TBBM).Kemudian, untuk komitmen B30, Tumanggor menyatakan pihaknya siap tinggal menunggu arahan saja. “B30 siap secepatnya, kalau mau harga sawit naik kami siap,” katanya. Terkait hal ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan pihaknya masih membahas pelaksanaannya. “B30 masih akan dibahas dulu,” katanya singkat.

https://industri.kontan.co.id/news/aprobi-realisasi-penyaluran-b20-capai-97