+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Produsen Biodiesel Minta Penetapan Alokasi Produksi B20

Kontan | Senin, 20 Agustus 2018

Produsen Biodiesel Minta Penetapan Alokasi Produksi B20

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit menjadi landasan hukum perluasan mandatori biodiesel 20% (B20). Sementara peraturan teknis yang mengatur implementasi kebijakan ini mulai 1 September 2018 tengah difinalisasi.

Bila aturan teknis ini akhirnya terbit, maka industri biodiesel menyatakan telah menyiapkan pabrik mereka untuk meningkatkan produksi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengatakan dari perhitungan Aprobi, mereka dapat memproduksi sekitar 2 juta kiloliter (kl) biodiesel sampai akhir tahun. “Kami akan produksi biodiesel sekitar 2 juta kl mulai 1 September sampai 31 Desember 2018 nanti,” ujarnya kepada kontan.co.id, Senin (20/8).

Tumanggor melanjutkan, dengan total kapasitas produksi 12 juta kl yang dimiliki semua produsen biodiesel dalam negeri saat ini, hampir tidak ada kesulitan memenuhi kebutuhan perluasan B20 tersebut. “Yang kami butuh segera sekarang adalah penetapan alokasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu segera diterbitkan,”lanjutnya. Dari target produksi 2 juta kl biodiesel tersebut, total kebutuhan fatty acid methyl eter (FAME) sekitar 2 juta kl dan kebutuhan Crude Palm Oil (CPO) sekitar 2,2 juta ton. Pasokan bahan baku CPO ini, masih dapat dipenuhi dalam negeri.

https://industri.kontan.co.id/news/produsen-biodiesel-minta-penetapan-alokasi-produksi-b20

Kata Data | Senin, 20 Agustus 2018

Jokowi Terbitkan Revisi Perpres Mandatori B20

(Perluasan mandatori B20 akan membantu meningkatkan penyerapan produksi CPO dalam negeri)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang mandatori biodiesel untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO. Aturan yang diteken pada 15 Agustus 2018 tersebut sekaligus merevisi Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) bertujuuan untuk mengendalikan permintaan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) secara global. “Mulai 1 September 2018 nanti akan berlaku,” kata Darmin di Jakarta, Senin (20/8).

Dalam revisi aturan yang baru, perluasan penggunaan B20 secara jelas tercantum dalam penyisipan ayat (1a) dan (1b) dalam pasal 18. Kedua ayat itu mengatur pembiayaan B20 untuk perluasan kepada sektor non-PSO yang awalnya hanya ditujukan kepada PSO. Ayat (1a) tercantum bahwa harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel. Penggunaan dana BPDP akan menutup selisih kurang antara kedua harga indeks. Sementara itu, ayat (1b) menyatakan, “Selisih kurang berlaku untuk semua jenis bahan bakar minyak jenis minyak solar.”

Darmin menjelaskan sektor PSO dari yang sebelumnya mencakup sektor transportasi, dalam perpres yang baru penggunaannya akan mulai efektif diperluas ke sektor non subsidi, seperti seperti sektor perkeretaapian dan pertambangan. Dia menyebut produktivitas CPO masih yang tertinggi dibandingkan minyak nabati lainnya seperti minyak bunga matahari, minyak kacang kedelai, hingga minyak rapeseed. Sehingga, jika permintaan global berkurang, maka akan sangat mempengaruhi penurunan harga CPO.

Menurutnya, di Indonesia saatini ada lebih dari 4 juta hektare perkebunan kelapa sawit milik petani rakyat. Sehingga, apabila permintaan dunia berkurang atau ekspor sawit Indonesia terkendala hambatan dagang, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh para petani sawit. “Amerika Serikat dan Uni Eropa melakukan hambatan, bahkan India juga mengenakan bea masuk yang tinggi,” ujarnya. Karenanya, pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan penyerapan sawit, baik melalui perluasan mandatori B20 maupun dengan mengoptimalkan penetrasi pasar ekspor CPO ke pasar tradisional dan non-tradisional seperti ke Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mengatakan perluasan mandatori B20 bertujuan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan sekaligus menghemat cadangan devisa. Untuk mendorong produksi biodiesel, pihaknya telah menyiapkan dana insentif. Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami mengungkapkan, sepanjang semester I tahun 2018, pihaknya telah memberikan insentif atas penyaluran 1,1 juta kilo liter biodiesel. Namun, distribusi itu masih hanya untuk sektor PSO. Dono berharap program mandatori B20 bisa menjadi solusi untuk mengatasi kelebihan pasokan sawit seiring dengan menurunnya ekspor CPO akibat tensi pasar global yang sedang memanas.

Pada Mei 2018 produksi CPO tercatat 4,24 juta ton, naik 14% dibandingkan April yang hanya 3,72 juta ton. (Baca juga : Jokowi Incar Penghematan Devisa Rp 300 Miliar Per Hari dari Biodiesel) Dia menjelaskan, kelebihan pasokan CPO bisa diserap industri biodiesel karena utilisasi produksinya baru mencapai 30% atau setara 3,5 juta kiloliter per tahun dari total kapasitas terpasang. “Ini menunjukkan serapan produksi biodiesel domestik sangat mungkin untuk ditingkatkan,” kata Dono. Karenanya, dia menyebut ada dua manfaat yang bisa diperoleh dari program mandatori biodiesel. Pertama, mendukung kebijakan energi baru dan terbarukan melalui bauran energi Indonesia yang akan mendorong ketahanan energi nasional. Kedua, terciptanya stabilisasi harga CPO melalui pengendalian permintaan dan penawaran sawit dan produk turunannya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengungkapkan kapasitas produksi terpasang pabrik biodiesel saat ini mencapai 14 juta kiloliter. Aprobi menyatakan siap memenuhi penyerapan biodiesel sebear 5 juta hingga 6 juta kiloliter per tahun. Meski begitu, menurutnya, Aprobi masih menunggu alokasi distribusi dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara program mandatori B20 sudah mulai awal bulan depan. “Sebelum 1 minggu harus sudah keluar, sekarang sepertinya masih disiapkan,” ujar Tumanggor.

https://katadata.co.id/berita/2018/08/20/jokowi-terbitkan-revisi-perpres-mandatori-b20

Jawa Pos | Selasa, 21 Agustus 2018

Insentif Biodiesel Tersalurkan Rp 4,4 Triliun

(Atasi Kelebihan Pasokan CPO)

JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung program perluasan segmen penggunaan campuran Biodiesel 20 persen (B20) yang dicanangkan pemerintah. Tujuannya, mendorong penggunaan energi terbarukan sekaligus menghemat cadangan devisa. Badan layanan umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menyiapkan insennfuntuk memproduksi biodiesel. Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami menyatakan, pihaknya telah mengumpulkan dana Rp 6,4 triliun di antara target tahun ini Rp 10,9 triliun atau sekitar 58,7 persen. Realisasi penyalurannya 70 persen atau Rp 4,4 triliun. Penyaluran tersebut digunakan untuk pembayaran insentif Biodiesel sebanyak 1,1 juta kiloliter (kl). “Selama 2017, BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 2,3 juta kl biodiesel,” katanya setelah menghadiri seminar nasional sawit Indonesia kemarin (20/8).

Sebagaimana diwartakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan memperluas penggunaan bahari bakar dengan campuran 20 persen biodiesel. Baik untuk penggunaan pada public service obligation (PSO) maupun non-PSO. Perluasan penggunaan B20 nanti dilakukan pada kereta api, kendaraan pengangkut batu bara, dan lain-lain. Implementasi mandatory B20 merupakan salah satu upaya menghemat devisa negara. Program B20 juga diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi kelebihan pasokan sawit akibat menurunnya ekspor Crude Palm Oil (CPO) karena tensi pasar global sedang tinggi. Pada Mei 2018, produksi CPO tercatat 4,24 juta ton atau naik 14 persen jika dibandingkan dengan April yang hanya 3,72 juta ton. Kelebihan pasokan dapat diserap melalui program biodiesel. Sebab, saat ini utilisasi produksinya baru mencapai 30 persen atau setara 3,5 juta kl per tahun dari total kapasitas terpasang. “Ini menunjukkan serapan produksi Biodiesel domestik sangat mungkin ditingkatkan,” jelas Dono.

Menurut dia, ada dua manfaat yang bisa diperoleh dari program mandatory biodiesel. Pertama, mendukung kebijakan energi baru dan terbarukan melalui bauran energi. Kedua, mendukung stabilisasi harga CPO lewat pengaruh pengendalian permintaan serta penawaran sawit dan produk turunannya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan bahwa kebijakan B20 bakal diterapkan pada 1 September 2018. Kebijakan itu bukan hanya untuk mengurangi impor migas, tetapi juga secara tidak langsung menjaga ketahanan rupiah dari guncangan sentimen global. Jika defisit transaksi berjalan dapat berkurang, rupiah bisa lebih stabil. “Biodiesel itu bukan barang baru karena sudah ada juga yang pakai. Yang nanti mau pakai juga ini pesawat TNI, tapi butuh uji coba dulu dua bulan,” ujarnya.

Investor Daily Indonesia | Selasa, 21 Agustus 2018

Mandatori B20 Ciptakan Pasar Baru CPO

(BERLAKU 1 SEPTEMBER 2018)

JAKARTA – Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa mandatori penggunaan Biodiesel 20% (B20) yang diperluas ke segmen bukan PSO (nonsubsidi) akan menciptakan pasar baru bagi minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) Indonesia. Ketentuan wajib B20 yang diperluas ke segmen bukan PSO mulai berlaku secara resmi pada 1 September 2018, nantinya konsumsi CPO domestik meningkat menjadi 1,25 juta ton per bulan. Presiden joko Widodo pada lSAgus-tus 2018 telah menetapkan Perpres No 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Alas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Perpres No 66 Tahun 2018 tersebut menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penggunaan B20 di semua segmen, PSO dan bukan PSO, yang berlaku per 1 September 2018. Pasal 18 ayat (lb) dari Perpres No 66 Tahun 2018 tersebut menetapkan bahwa selisih kurang berlaku untuk semuajenis bahan bakar jenis minyak solar.

Wakil Ketua Umum III Gapki bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang mengatakan, apabila ketentuan wajib B20 yang diperluas ke segmen -bukan PSO berlaku, konsumsi CPO domestik bakal bisa mencapai 1,25 juta ton per bulan. Mengacu data Gapki, rata-rata konsumsi CPO sepanjang Januari-Juni 2018, rata-rata 1 juta ton per bulan. “Selain itu, untuk 2018, mandatori itu setidaknya akan mampu mengkompensasi penurunan ekspor CPO Indonesia yang diprediksi bisa mencapai 5% sampai akhir tahun,” ungkap Togar.

Togar memperkirakan, dengan wa- jib penggunaan B20 diperluas hingga ke segmen bukan PSO, akan mendongkrak konsumsi Biodiesel hingga akhir 2018 mencapai 4 juta kiloliter (kl). Angka itu setidaknya akan menyerap CPO sekitar 4 juta ton. Dengan perhitungan, perluasan mandatori B20 ke segmen bukan PSO menambah konsumsi Biodiesel sekitar 1 juta kl dari proyeksi awal tahun yang hanya sekitar 3 juta kl. “Dengan tambahan permintaan 1 juta kl itu akan ada additional demand. Efeknya diharapkan berbeda. Artinya, tahun depan tetap ada tambahan permintaan. Jadi, kita harapkan ini berlanjut,” kata Togar di Jakarta, kemarin.

Togar mengatakan itu usai seminar nasional tentang Menguatkan Pondasi Kelembagaan BPDP Sawit untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Mengurangi Angka Kemiskinan, dan Mewujudkan Kesejahteraan, Senin (20/8). Terhadap harga, lanjut Togar, perluasan mandatori B20 akan mampu menahan semakin anjloknya harga CPO. “Harga setidaknya bisa tertahan tidak turun terlalu jauh, syukur-syukur bisa naik. Setidaknya, harga bisa naik USS 50. Dari sekarang sekitar US$ 540 per ton, artinya bisa sampai “USS 600 per ton, dengan adanya demand (permintaan) baru. Harapannya seperti itu, karena adanya penciptaan demand baru sebanyak 1 juta ton,” kata Togar.

Sementara itu, Direktur Utama BPDP Sawit Dono Boestami mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana untuk perluasan segmen mandatori B20 yang diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk sawit di pasaran. “Masalahnya, bukan soal dana. \a, harus (mampu dari segi anggaran yang tersedia). Ini program pemerintah. Kalau seandainya kurang, ada sumber-sumber dana lain. Yang jelas, saat ini suplai lebih banyak dari demand. Yang bisa mengejar itu Biodiesel dan kebetulan pemerintah juga mau mengurangi impor (minyak),” kata Dono. Di sisi lain, Dono mengharapkan, ketentuan pelaksana berupa peraturan menteri yang akan mengatur perluasan mandatori B20 ke segmen bukan PSO bisa segera diterbitkan.

Ciptakan Permintaan

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kewajiban peggunaan B20 sebenarnya sudah berlaku sejak 2016, namun hanya untuk segmen PSO sehingga pemerintah meminta BPDP Sawit untuk bisa mengimplementasikan kebijakan B20. “Mulai 1 September 2018, alat transportasi, kapal laut maupun alat pertambangan, kereta api, bahkan alat-alat angkutan di militer masuk untuk penggunaan B20, memang TNI masih meminta waktu untuk mencoba di alat tempur,” ujar dia.

Menurut Darmin, fokus kebijakan kelapa sawit saat ini adalah mengendalikan permintaaan karena produksinya tidak bisa di hentikan lantaran Indonesia sudah memiliki tanamannya. Hal itu yang kemudian membuat pemerintah mengambil langkah menciptakan permintaan (demand) terhadap produk kelapa sawit, di sampaing yang paling utama kebijakan hilirisaasi. Terkait itu, BPPD Sawit mengelola dana untuk disalurkan dalam program B20. “Kita perlu memperkuat kelembagaan BPDP Sawit sehingga kita bisa jalankan beberapa program pemerintah yang kemudian didukung BPDP Sawit dalam pelaksanaan terutama menyangkut pembiayaan,” jelas Darmin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, besarnya produksi sawit nasional seharusnya bisa membuat Indonesia lebih maksimal dalam menjadikan diri sebagai pemain atau produsen utama di kancah internasional. Indonesia bisa mengatur keberadaan dan penggunaan produk-produk sawit dan mendapat kepercayaan dari dunia internasional, meski produksi sawit Indonesia tinggi namun dalam masalah regulasi masih tertindas oleh negara-negara lain. “Saya sebetulnya mengharapkan Indonesia mampu menjadi pelaku dunia terbesar untuk kelapa sawit,” kata dia.

Kompas | Selasa, 21 Agustus 2018

B2O Diterapkan pada Semua Moda Transportasi

JAKARTA, KOMPAS – Mandatori Biodiesel 20 persen yang berlaku mulai 1 September 2018 diterapkan pada semua moda transportasi, termasuk alat berat pertambangan, lokomotif kereta api. dan kendaraan militer. Meski demikian, masih terbuka kemungkinan uji coba untuk moda tertentu setelah pemberlakuan mandatori Biodiesel itu. Mandatori Biodiesel 20 persen atau pencampuran 20 persen Biodiesel ke dalam satu liter solar itu diberlakukan tanpa pengecualian. Pemerintah mengizinkan TNI untuk menguji coba B20 di alat utama sistem persenjataan (alutsista). “Mereka meminta waktu dua bulan untuk uji coba apakah akan berpengaruh negatif atau tidak.” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam Seminar Nasional Sawit Indonesia, di Jakarta, Senin (20 S 2018).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Per-pres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perpres yang ditandatangani pada 15 Agustus 2018 tersebut akan ditindaklanjuti dengan aturan turunan berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM Perluasan pemakaian B20 berlaku mulai 1 September 2018 untuk sektor pelayanan publik (PSO) dan non-PSO.

Perpres dan Permen ESDM mewajibkan pencampuran minyak sawit dan solar dilakukan semua pengimpor. Pertamina sebagai produsen dalam negeri juga melakukan pencampuran sebelum menjual ke distributor. Aturan juga memuat ketentuan pemberian insentif untuk non-PSO. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami menyampaikan, insentif telah di-siapkaa Insentif diberikan untuk penyaluran 2,3 juta kiloliter GJ) Biodiesel pada 2017 dan 1,1 juta kl Biodiesel hingga semester 1-2018.

“Insentif pada semester 11-2018 rencananya 4,5 juta kl biodiesel. Nilainya bergantung harga sawit di pasaran,” ujarnya Berdasarkan data Kementerian ESDM. realisasi serapan Biodiesel pada 2017 sebanyak 3,23 juta kl, sedangkan target serapan tahun ini 5,7 juta kl.

Lahan sawit

Peremajaan lahan kelapa sawit terus diupayakan. Salah satu caranya melalui kemitraan petani kelapa sawit dengan pelaku industri. Sampai dengan akhir semester 1-2018, BPDPKS menyalurkan dana Rp 288 miliar untuk meremajakan lahan kelapa sawit seluas 12.063 hektar. Dono Boestami menyebutkan, sebanyak 5.384 petani kelapa sawit menerima dana tersebut Kepala Subdirektorat Tanaman Kelapa Sawit Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat, sejak awal 2017 hingga akhir Juli 2018, lahan sawit yang diremajakan mencapai 4.223 hektar. Jumlah lahan itu merupakan bagian dari rekomendasi seluas 14.792.15 hektar.

Neraca | Selasa, 21 Agustus 2018

Gapki Sumsel Respon Positif Aturan Penggunaan Biodiesel

Palembang – Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) merespon positif keputusan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengharuskan pencampuran 20 persen biodiesel sawit dengan Solar (B20) per September 2018. Ketua Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Harry Hartanto pencampuran ini berlaku untuk semua minyak Solar subsidi dan nonsubsidi yang dijual di Indonesia seperti yang diinginkan oleh Gapid.”Gapki dari awal meminta paling tidak September sudah jalan aturan ini, dan bersyukur sekali direspon pemerintah,” kata Harry, dikutip dari Antara, kemarin.

Kementerian ESDM sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum sehingga pada awal September sudah bisa dilakukan pencampuran seluruh minyak solar dengan minyak sawit dengan merek dagang Biosolar. Pemerintah juga berencana menunjuk badan usaha untuk menyaluran solar untuk melakukan pencampuran. Bila tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi berupa pengenaan denda sebesar Rp6 ribu per liter atas solar yang dijual tanpa dicampur sebanyak 20 persen minyak sawit Atas langkah yang diambil pemerintah ini, Gapki memberikan dukungan penuh karena selama ini penggunaan 20 persen biodiesel sawit dengan Solar (B20) tidak berjalan di Uni lapangan.

Sementara, di sisi lain, harga semakin tidak bersahabat di pasaran internasional sehingga membutuhkan serapan dalam negeri untuk menjaga kelangsungan hidup petani.”Tahu sendiri, saat ini negara-negara pengimpor membuat aturan untuk mengurangi impor dari negara lain. Belum lagi memanasnya hubungan dagang antara A-merika Serikat dan China. Akibatnya, serapan ekspor rendah sehingga terjadi penumpukan stok di dalam negeri,” kata.dia. Selain itu, yang takkalah merepotkan yakni adanya kampanye hitam yang menyebutkan bahwa produk minyak sawit itu berbahaya untuk kesehatan.”Ini murni sudah persaingan dagang karena secara riset sama sekali tidak terbukti,” ujar Harry.

Sementara itu, harga komoditas ekspor tandan buah segar (TBS) kepala sawit di tingkat petani Sumatera Selatan sejak pertengahan Juli lalu mengalami penurunan mencolok hingga 800 per kilogram. Surono, petani sawit asal Desa Buana Tirta, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumsel, mengatakan, sejak seusai Lebaran terjadi penurunan harga.”Harga saat ini masih jatuh, untuk kelapa sawit kualitas sedang hanya dipatok Rp700-900 per kilogram, sementara kualitas baik di kisaran Rp 1.050-1.200 per kilogram,” kata dia. Kondisi ini sungguh jauh berbeda, karena sebelumnya untuk kualitas sedang dengan harga Rpl .200 per kilogram dibeli pabrik pengolahan dengan harga Rp2.000 per kilogram.”Ini harga yang ditetapkan pabrik, kami tidak tahu apa penyebabnya. Yang jelas kondisi ini memberatkan kami,” kata Surono.

Volume ekspor minyak sawit Indonesia sepanjang Mei secara total termasuk biodiesel dan oleochemical membukukan penurunan sebesar 3,0 persen atau dari 2,39 juta ton di April susut menjadi 2,33 juta ton pada Mei. Khusus volume ekspor minyak sawit mentah (C-PO) dan turunannya ndak termasuk biodiesel dan oleochemical pada Mei 2018 tercatat menurun 4,0 persen dibandingkan dengan April lalu atau dari 2,22 juta ton di April merosot menjadi 2,14 juta ton di Mei. Dari sisi produksi, pada Mei ini produksi mencapai 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibandingkan pada April lalu yang hanya mampu mencapai 3,72 juta ton. Produksi bulan Mei yang ju-gainimengerekstokminyak sawit Indonesia meningkat jadi 4,76 juta ton.

Indo Pos | Selasa, 21 Agustus 2018

Penerapan Biodiesel B20 Berlaku Efektif

JAKARTA-Penggunaan Biodiesel 20 persen (B20) bakal efektif berlaku 1 September 2018. Pemanfaatan B20 tidak sekadar diterapkan untuk bahan bakar public service obligation (PSO) atau subsidi. Namun, juga berlaku untuk solar dijual tanpa subsidi. “Yang sekarang berjalan baru B20 PSO. Seperti di SPBU. Nah, pada 1 September 2018 akan diberlakukan B20 untuk PSO dan non PSO. Baik alat transportasi angkutan, alat berat laut, pertambangan, kereta api, bahkan alat angkutan militer,” tutur Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Senin (20/8). Sekadar diketahui, pemerintah menerapkan kebijakan itu untuk memperluas penggunaan bahan bakar dengan campuran 20 persen biodiesel (B20). Implementasi mandatori biodiesel B-20 merupakan salah satu langkah menghemat devisa negara.

BPDPKS, mengelola dana untuk disalurkan membiayai B20. Kelapa sawit bukan hanya komoditi pertanian. Namun, juga menyangkut makanan, industri, energi dan sebagainya. “Kelapa sawit komoditi andalan Indonesia,” urainya. Sektor kelapa sawit banyak menyerap tenaga kerja. Baik itu di perkebunan, pengolahan produk, distribusi, dan perdagangan. Pemerintah tengah memperkuat standarisasi dan sertifikasi kelapa sawit,