+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Produsen Biodiesel RI Cari Pasar Alternatif Ekspor

Investor Daily Indonesia | Kamis, 19 Desember 2019

Produsen Biodiesel RI Cari Pasar Alternatif Ekspor

Produsen biodiesel nasional tengah menjajaki pasar alternatif ekspor, di antaranya India dan Amerika Latin. Pasar baru yang lebih longgar bagi biodiesel Indonesia sangat diperlukan menyusul pemberlakuan tarif bea masuk antisubsidi (BMAS) sebesar 8-18% mulai Januari 2020 oleh Uni Eropa (UE). BMAS diberlakukan karena UE merasa perlu memberikan tindakan balasan atas dugaan subsidi yang diberikan Indonesia kepada produsen biodieselnya. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, alasan UE mengenakan tarif BMAS memang tidak masuk akal. UE mencari segala macam cara untuk mempersulit biodiesel RI masuk ke pasar negara tersebut, termasuk dengan memberlakukan BMAS. Sejak September 2019, ekspor biodiesel Indonesia ke UE terus melambat dan sejumlah eksportir sudah berhenti melakukan ekspor ke kawasan itu. “Ekspor ke UE terus tertekan apalagi sejak ada tarif BMAS yang tidak masuk akal itu. Jika kebijakan tarif BMAS ini diberlakukan maka kinerja ekspor biodiesel ke UE tahun depan tidak cerah dan para pelaku usaha mulai mencari pasar baru untuk ekspor, seperti India dan Amerika Latin,” kata Paulus di Jakarta, belum lama ini. Pada Senin (9/12), Komisi UE memastikan akan mengenakan BMAS untuk produk biodiesel Indonesia sebesar 8-18% mulai Januari 2020, ketentuan itu berlaku selama lima tahun. Besarannya sama dengan tarif sementara yang diusulkan UE pada Agustus 2019. Seperti dilansir Reuters, hal itu dilakukan UE sebagai tindakan perlawanan atas dugaan subsidi yang dinilai tidak adil. Putusan itu dikeluarkan setelah penyelidikan terhadap tuduhan subsidi biodiesel yang dilakukan Indonesia. Komisi UE memperkirakan, pasar biodiesel di kawasan tersebut mencapai 9 miliar euro atau sekitar US$ 10 miliar. Dari angka tersebut, Indonesia mengisi pasar biodiesel di UE sebesar 400 juta euro. Komisi UE menilai, produsen biodiesel Indonesia telah menjual produk biodiesel dengan harga yang lebih rendah. Penyelidikan terhadap kasus subsidi biodiesel ini menemukan bahwa produsen Indonesia mendapat manfaat dari subsidi, pajak, hingga akses terhadap bahan baku di bawah harga pasar. Hal ini membuat produsen UE mengalami kerugian. Dari data Komisi UE, pangsa pasar biodiesel Indonesia di UE melonjak menjadi 3,30% per September 2018, adapun pada periode sama 2017 dan 2016 pangsa pasar biodiesel Indonesia masing-masing hanya 0,20% dan 0,30%. Tarif BM 8-18% menyasar beberapa produsen utama biodiesel Indonesia, yakni PT Calian-dra Perkasa 8%, Wilmar Group 15,70%, Musim Mas Group 16,30%, Permata Group dan eksportir lainnya 18%. Karena itulah, kata Paulus, Aprobi harus mencari pasar baru sebagai pengganti pasar Eropa yang tidak menjanjikan lagi. Dari dulu, UE memang selalu mempermasalahkan biodiesel Indonesia dengan alasan paling utama tidak ramah lingkungan. Terkait itu, Aprobi meminta Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melobi UE sehingga mereka membatalkan tarif BMAS tersebut. “Lobi yang dilakukan harus dengan pendekatan khusus sampai mereka lunak dan menerima biodiesel Indonesia, bagaimanapun citra sawit Indonesia di mata UE memang dinilai buruk. Pendekatannya harus perlahan dan memberi penjelasan cukup kuat bahwa kualitas biodiesel Indonesia sudah bagus dan tidak pernah mencemari lingkungan,” kata Paulus. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar menyatakan, Indonesia akan membawa masalah pengenaan BMAS oleh UE tersebut ke organisasi perdagangan dunia (WTO). “Kita perlu waktu, tapi saya rasa caranya ya kita harus respons dengan membawa ke WTO karena kan ini jelas persis pengulangan dengan apa yang dilakukan Eropa beberapa tahun lalu,” katanya. Pada 2018, Indonesia memenangkan gugatan yang diajukan terhadap UE di WTO atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk biodiesel asal Indonesia. Sebelum memenangkan gugatan, BMAD ditetapkan sebesar 8,80-23,30% sejak 2013. Sedangkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Indonesia tidak perlu melayangkan gugatan apapun. Tidak ada masalah berarti jika Indonesia tidak mengekspor biodiesel ke UE, terlebih dengan adanya program B20, B30, hingga B40. “Kalau kita sudah B20, B30, B40, kita mungkin tidak perlu ekspor ke UE lagi. Malah mungkin jumlah sawit kita yang 47 juta ton itu tidak cukup lagi untuk itu (program biodiesel), jadi mesti kita replanting program supaya kita nanti bisa. yield-nya, naik,” kata Luhut.

Siap Jalankan B30

Dalam kesempatan itu, Paulus mengatakan, Aprobi siap menjalankan program mandatori biodiesel 30% (B30). Sebelum pergantian tahun, Aprobi bahkan sudah siap melakukan uji coba implementasi B30. Uji coba tersebut mencakup distribusi, transportasi, dan penyimpanan bahan bakar biodiesel, termasuk kesiapan seluruh infrastruktur untuk menunjang distribusi. “Kami siap jalankan B30, produksi sudah siap. Bahkan, apabila tahun depan ada rencana uji coba untuk penerapan B40 dan B50 kami sudah siap untuk melakukannya,” ungkap Paulus. Paulus menuturkan, pada tahun depan, kebutuhan biodiesel dalam negeri diproyeksikan meningkat seiring dengan implementasi B30. Dengan B30, konsumsi biodiesel domestik pada tahun depan akan mencapai 8,09 juta ton atau sekitar 9,40 juta kiloliter (kl). Sedangkan tahun ini konsumsi biodiesel di pasar domestik dengan berjalannya program B20 diestimasi total mencapai 6,20 juta kl. Total kapasitas terpasang produksi biodiesel nasional sekitar 12 juta kl.

Info Sawit | Rabu, 18 Desember 2019

DMSI Apresiasi Darmin Nasution Saat Kawal Mandatori Biodiesel Sawit

Dalam acara Forum Diskusi “Roadmap Biodiesel 100% (B100) – Indonesia” yang digagas Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Kemenko) periode 2015-2019, Darmin Nasution mengungkapkan, saat dirinya diminta untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK, tepatnya pada Agustus 2015, dirinya langsung tancap gas untuk kosentrasi membangun energi baru dan terbarukan. Sebelumnya, kata Darmin, kenapa mandatori biodiesel sawit seolah jalan ditempat, ditengarai lantaran banyaknya pandangan dan kajian yang menjadi pertimbangan dalam melanjutkan program mandatori biodiesel ini. Beberapa kalangan bahkan memberikan masukan bahwa campuran biodiesel sawit ke minyak solar hanya akan efektif sekitar 7,5% (B7,5), tapi saat apakah bisa ditingkatkan menjadi 20%, 50% bahkan 100%, para ahli tidak ada yang menentang, tapi hanya memberikan catatan bahwa biodiesel sawit jangan sampai digunakan di wilayah dengan kondisi iklim dibawah 15 derajat. “Saya kira iklim Indonesia tidak sampai sedingin itu, maka program itu saya yakini bisa lebih tinggi campurannya,” katanya. Bahkan cerita Darmin, untuk memuluskan rencananya tersebut melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI dan Kepala Polri, dimana petinggi di kedua institusi ini mendukung penuh program mandatori Biodiesel sawit. Namun kendala berikutnya ialah masalah titik campur, sebelumnya titik campur yang dimiliki Pertamina mencapai 112 lokasi, namun cerita Darmin, dirinya meminta itu untuk lebih disederhanakan, lantaran kapal pengangkut mesti memiliki lisensi dari Pertamina dan jumlahnya terbatas. “Maka titik campur itu berkurang menjadi sekitar 69 titik campur, dan dikurangi lagi menjadi 29 Titik campur dan kabarnya saat ini telah sekitar 10 titik campur saja,” katanya. Lebih lanjut kata Darmin, tidak hanya menyederhanakan titik campur, dalam kepastian pasokan dirinya juga sudah menyiapkan data dan rumus untuk memantau berapa persen realisasi dan capaian campuran biodiesel sawit ke minyak solar. Sedianya kata Darmin, program soft launching B30 dilakukan di Desember 2019, dan diterapkan di 2020. Namun lantaran dirinya sudah tak lagi di pemerintahan, maka program itu dipercayakan ke penerusnya. “Semoga program ini akan terus berlanjut,” katanya. Melihat peran sentral Darmin dalam mengawal berjalannya program biodiesel, DMSI dan beberapa ketua Asosiasi, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Darmin Nasution, lantaran program Biodiesel sawit bisa berjalan dan upaya peningkatan serapan minyak sawit mentah (CPO) domestic bisa terwujud. Tutur Ketua DMSI, Derom Bangun, sosok Darmin yang dikenalnya merupakan sosok yang fokus dan detil, bahkan pada saat Darmin menjadi Dirjen Pajak, sempat melakukan reli diskusi terkait kelapa sawit hingga fisik Derom bangun drop. “Saya sampai sempat sakit karena rapat yang terus berlanjut berturut-turut selama 3 hari dari siang sampai malam,” kata Derom mengenang. Sementara dikatakan Ketua Aprobi, MP Tumanggor, sosok Darmin bukan sosok baru bagi dirinya, lantaran kenal sudah 34 tahun lalu serta pernah bersekolah bareng di luar negeri dan kerap melakukan beragam diskusi terkait kemiskinan dan ekonomi Indonesia kala masih menjadi mahasiswa. “Sikap tegas dan jujur beliau kerap menjadi panutan,” tandas Tumanggor.

https://www.infosawit.com/news/9547/dmsi-apresiasi-darmin-nasution-saat-kawal-mandatori-biodiesel-sawit

Info Sawit | Rabu, 18 Desember 2019

Program Biodiesel Sawit Belum Ada Manfaat Langsung Buat Petani

Belum lama ini Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), pada 9 Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE terkait konflik biodiesel sawit. Pihak Indonesia menganggap, kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. Sebab itu, Indonesia secara resmi mengirimkan Request for Consultation pada 9 Desember 2019 kepada UE sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Keputusan ini dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi/pelaku usaha produk kelapa sawit, setelah melalui kajian ilmiah, serta konsultasi ke semua pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit dan turunannya. Langkah yang dilakukan pemerintah tersebut bagi petani hanya dilakukan untuk industri, padahal masalah domestik kian menantang, lantaran menurut catatan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), sekitar 30 % Petani sawit tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), lantas 30% petani sawit jual ke tengkulak/pengepul. “Harganya dipangkas murah, belum lagi sekitar 18% petani sawit dalam status kawasan dan Gambut,” kata Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, kepada InfoSAWIT, belum lama ini. Kendati diakui Darto, pemerintah telah pula menerapkan kebijakan yang berpihak, dengan menerbitkan Inpres No 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Sawit, Inpres Rencana Aksi Nasional Sawit berkelanjutan. “Namun political will untuk melaksanakannya tidak ada. Tidak memberi dampak ke bawah. Buktinya petani masih jual ke tengkulak, walaupun Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani ada di areal yang legal dan dikelola sacara berkelanjutan,” katanya. Terkait program biodiesel sawit nasional kata Darto, bila gugatan Indonesia ke WTO menemui jalan buntu, maka resikonya akan ada kuota penerimaan TBS oleh pabrik. Dimana perusahaan pasti akan prioritas TBS milik sendiri. “Solusi yang bisa dibuat adalah, memastikan suplai bahan Baku untuk program B30 hingga B50 harus juga berasal dari petani swadaya, yang saat ini masih belum tersentuh kebijakan pemerintah,” tandas Darto.

https://www.infosawit.com/news/9552/program-biodiesel-sawit-belum-ada-manfaat-langsung-buat-petani

Valid News | Rabu, 18 Desember 2019

Mandatori B30 Bakal Diberlakukan di 28 Lokasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 18 Badan Usaha penyedia Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk menjalankan mandatori program campuran biodiesel jenis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebanyak 30% ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) atau dikenal sebagai B30 di 28 lokasi titik serah. “Senin kemarin sudah tanda tangan pengadaan yang disaksikan langsung (Plt) Direktur Jenderal Migas dan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas,” jelas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (18/12). Ia menjelaskan, badan usaha di atas telah menandatangani kontrak kerja sama pengadaan BBN dengan PT Pertamina (Persero) yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk pendistribusian B30 di Hotel Borobudur Jakarta pada Senin (16/12) kemarin. Agung merinci 18 badan usaha tersebut di antaranya PT Sinarmas Argo Resources and Technology, PT Sinarmas Bio Energy, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT LDC Indonesia, PT Tunas Baru Lampung, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Bayas Biofuels, Kutai Refinery Nusantara. Kemudian PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Pertama Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Musim Mas, PT Multinabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Pelaksanaan implementasi B30, sambung Agung, efektif berlaku mulai 1 Januari 2020 di 28 titik yang berlokasi di Medan, Dumai, Siak, TLK Kabung, Plaju, Panjang, Tanjung Gerem, Bandung Group, Tanjung Uban, Jakarta Group, Cikampek, Balongan. Lalu Tasikmalaya Group, Cilacap Group, Semarang Group, Tanjung Wangi, Surabaya, Tuban, Boyolali, Rewulu, Bitung, Balikpapan Group, Kasim, Kotabaru Group, Makassar, Manggis, Kupang, dan STS Pontianak. “Kesepakatan Pertamina dengan BU akan berlangsung selama satu tahun,” imbuh Agung. Agung menegaskan, kehadiran mandatori B30 akan memberikan banyak manfaat, seperti memenuhi komitmen Pemerintah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dari BAU pada 2030, meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi, stabilisasi harga CPO, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri kelapa sawit, memenuhi target 23% kontribusi EBT dalam total energi mix pada 2025 hingga mengurangi konsumsi dan impor BBM. “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo program ini sebagai salah satu upaya mengatasi defisit neraca perdagangan,” tegas Agung. Seperti yang diwartakan, B30 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% Biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis Solar, sehingga menghasilkan produk Biosolar B30. Program ini berjalan mulai Januari 2020 sesuai Permen ESDM No. 12/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Pemanfaatan B30 untuk 2020 ditargetkan mencapai 9,6 juta KL (kiloliter). Dengan pemanfaatan sebanyak itu, devisa yang bisa dihemat ditaksir mencapai Rp69,5 triliun. Tahun ini, pemanfaatan biodiesel dalam negeri sampai dengan kuartal III/2019 sebesar 4,63 juta kiloliter. Jumlah itu menghemat devisa sekitar US$2,37 miliar atau Rp35,58 triliun.

https://www.validnews.id/Mandatori-B30-Bakal-Diberlakukan-di-28-Lokasi–kWe

Majalah Hortus | Rabu, 18 Desember 2019

B30, Dongkrak Harga CPO Dunia

Indonesia telah memasuki B-30. Hal ini terjadi setelah Rabu, 17 Desember 2019, Pertamina bersama 18 produsen biodiesel sawit nasional menandatangani penyediaan biodiesel sawit ( FAME) untuk kebutuhan mandatori B-30 mulai 1 Januari 2020. Hal ini memberi signal positif ke pasar CPO dunia yang akan menggerek naik harga CPO di pasar dunia. Dr. Tungkot Sipayung, pengamat Ekonomi dan Direktur Eksekutif PASPI mengatakan, dengan B-30, sekitar 9.6 juta kilo liter biodiesel sawit atau setara dengan 8.5 juta ton CPO per tahun akan terserap di dalam negeri. “Akibatnya, sekitar 26 persen volume CPO Indonesia yang diekspor ke berbagai negara akan berkurang,” kata Tungkot, 18/12/2019. Pengurangan pasokan CPO ke pasar dunia selain akibat B30, juga tahun 2020 diperkirakan terjadi pelambatan produksi CPO dunia akibat kekeringan 2018/2019 yang melanda sentra utama CPO dunia yakni Indonesia dan Malasya. Sehingga tahun 2020 pasar dunia akan kekurangan CPO yang memicu harga naik. Momentum ini sedang ditunggu oleh petani sawit yang selama satu tahun terakhir menggerutu akibat harga TBS rendah . Memasuki tahun 2020 para petani sawit akan kembali bergairah menikmati kenaikan harga TBS yang ditransmisi dari kenaikan harga CPO dunia. Bahkan tidak perlu menunggu tahun 2020, pasar sudah merespons rencana B-30 tersebut. Harga CPO domestik sudah mulai tergerek naik dari sekitar Rp 7500/ kg awal Nopember menjadi Rp 9100/ kg pada minggu ke tiga Desember 2019. Kenaikan harga CPO ini masih berlanjut ke tahun 2020. Tentu saja, manfaat B-30 tidak hanya mendongkrak harga TBS pada 200 kabupaten sentra sawit nasional. Manfaat B30 yang tak kalah pentingnya adalah nilai tambah yang tercipta didalam negeri diperkirakan mencapai sekitar Rp 14 trilyun. Penghematan devisa impor solar sekitar USD 5.13 miliar juga akan kita nikmati. Hal ini menyumbang pada penyehatan dan pengurangan defisit neraca perdagangan. Selain itu, penggantian 30 persen konsumsi solar fosil dengan biodiesel sawit akan mengurangi emisi sekitar 14.2 juta ton C02. Ini adalah bagian dari sumbangan industri sawit pada lingkungan melalui pengurangan emisi global. Mandatori B30 tersebut juga menjadi pencapaian Indonesia yang sangat penting. Jika B30 benar benar terlaksana, Indonesia adalah negara pertama dunia yang berani melangkah ke B30. Ini prestasi kelas dunia. Hal ini juga sekaligus membuat Indonesia naik kelas menjadi top-3 produsen biodiesel dunia. “Pencapaian yang membanggakan tersebut jangan sampai terganggu. Seluruh komponen bangsa perlu memberi dukungan maksimal. Jika B30 berhasil tahun 2020, maka untuk B50 berikutnya akan lebih mudah kita raih,” pungkasnya.

Kumparan | Rabu, 18 Desember 2019

Pertamina: Permintaan Dexlite dan Dex Melonjak di Akhir Tahun

PT Pertamina (Persero) menuturkan, permintaan Dexlite dan Pertamina Dex melonjak jelang akhir tahun. Dampaknya, stok Dexlite dan Pertamina Dex di SPBU kerap habis. General Manager Pertamina MOR IV, Yanuar Budi Hartanto mengatakan, saat ini perseroan tengah melakukan distribusi Dexlite dan Dex untuk recovery. “Dex ya karena memang bahasanya dalam tanda kutip kelarisan (terlalu laris) kemudian kita sekarang ini lagi recovery pengiriman ke pendistribusian ke SPBU sudah berjalan,” katanya saat ditemui di Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Rabu (18/12). Yanuar belum dapat memastikan penyebab lonjakan permintaan Pertamina Dex dan Dexlite. Hanya saja, ia memperkirakan hal ini ada kaitannya dengan penerapan mandatori biodiesel 30 (B30). Ada pemilik kendaraan yang enggan menggunakan Solar karena tak mau kendaraannya memakai biodiesel. Maka mereka beralih ke Dexlite dan Pertamina Dex. “Ya B30 itu kan sekarang di Solar B30. Nah untuk kendaraan yang belum pernah pakai itu otomatis dia akan membersihkan saluran (bahan bakar). Entah kaitannya sama itu, enggak tau persis. Dex ini kan belum pakai B30,” sambungnya. Lebih lanjut, Yanuar mengatakan bahwa produksi harian untuk kebutuhan Dexlite dan Dex sangat kecil. Sebagian besar kendaraan bermesin diesel masih memakai Solar. “Kalau persentase gasoil ini (Dex dan Dexlite) mungkin tidak sampai 5 persen dari seluruh Solar (per hari),” katanya.

https://kumparan.com/kumparanbisnis/pertamina-permintaan-dexlite-dan-dex-melonjak-di-akhir-tahun-1sT9m9MHjyo

Bisnis | Rabu, 18 Desember 2019

Ada Indikasi Kelangkaan Pertamina Dex dan Dexlite, Ini Penyebabnya

PT Pertamina (Persero) mengakui ada indikasi kelangkaan produk Pertamina Dex dan Dexlite lantaran terjadi peningkatan konsumsi masyarakat. Senior Vice President Business Operation Pertamina Yanuar Budi mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan recovery pendistribusian Pertamina Dex dan Dexlite. Adapun jumlah produksi dan konsumsi yang tidak seimbang memicu indikasi kelangkaan tersebut. Menurutnya, selama ini volume produksi dan permintaan bahan bakar tersebut tidak terlalu besar sehingga Pertamina tidak terlalu fokus pada produk tersebut. Porsi produksi keduanya tidak sampai 5% dari keseluruhan produksi solar. “Kalau sekarang B30, kendaraan-kendaraan yang belum pernah pakai itu otomatis akan membersihkan saluran, mungkin karena itu,” katanya, Rabu (18/12/2019). Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan Pertamina dinilai sudah melayani dengan baik penyaluran Dexlite. Kemungkinan, kelangkaan terjadi karena panjangnya proses distribusi. “Setahu saya Pertamina sudah melayani, cuma mungkin ada yang masuk kapal masuk ke tangki, tangki masuk ke SPBU, atau mungkin dalam SPBU rusak,” katanya. Sebelumnya, integrated terminal (IT/terminal integrasi) Jakarta Pertamina mengaku telah menyalurkan lebih dari 1.200 kiloliter (kl) bahan bakar minyak jenis Dexlite dan 1.000 kl Pertamina Dex ke sekitar 470 SPBU di wilayah Jabodetabek dan beberapa terminal di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah pada 16 Desember 2019.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191218/44/1182774/ada-indikasi-kelangkaan-pertamina-dex-dan-dexlite-ini-penyebabnya

CNBC Indonesia | Rabu, 18 Desember 2019

Jokowi Mau Avtur Dari Minyak Sawit, Emang Bisa? Cek Faktanya!

Penggunaan bahan bakar nabati untuk industri pesawat terbang sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan beberapa pesawat sudah menggunakan bioavtur sebagai bahan bakar campurannya. Salah satu contohnya adalah maskapai Finlandia Finnair. Melansir Aviationweek, Finnair terbang dari San Francisco ke Helsinki pada awal Agustus lalu menggunakan bahan bakar nabati. Penerbangan dengan Airbus A330 ini menggunakan campuran 12% bahan bakar nabati Tak hanya Finnair, maskapai penerbangan Mesir juga memesan pesawat yang menggunakan bahan bakar nabati. Pada Juli 2019, pabrikan pesawat AS, Boeing menerbangkan pesawatnya Dreamliner 787-9 dari Seattle ke Kairo menggunakan bahan bakar nabati. Penerbangan sejauh 10.973 kilometer untuk Egypt Air merupakan penerbangan 787 terpanjang yang dilakukan menggunakan bahan bakar nabati. Dua tahun lalu bahkan maskapai tanah air Lion Air sudah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mengembangkan dan melakukan uji coba pemanfaatan bioavtur. Namun, semuanya masih sekedar uji coba. Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan sebelum menerapkan bioavtur pastinya pemerintah akan uji coba terlebih dulu dengan mesin pesawat. Sama halnya saat menerapkan B20 atau B30 yang diujicoba sampai ke alat-alat berat. Tapi Joko belum bisa memastikan kapan uji coba akan dilaksanakan, “Nanti, pokoknya secepatnya,” kata dia.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191218142420-4-124133/jokowi-mau-avtur-dari-minyak-sawit-emang-bisa-cek-faktanya/3

Bisnis Indonesia | Kamis, 19 Desember 2019

Saatnya Intervensi!

Implementasi kebijakan mandatori biodiesel B30 mulai 1 Januari 2020 serta percepatan penerapan B100 bakal menjadi salah satu instrumen strategis Indonesia dalam upaya mengendalikan harga minyak Kelapa Sawit [crude palm oil/CPO). Indonesia sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia, tentu memiliki kepentingan terhadap pembentukan harga komoditas tersebut, karena berdampak langsung pada harga tandan buah segar di tingkat petani. Kita wajib mencari ekui-librium dari potensi ketimpangan antara jumlah pasokan dan permintaan CPO di pasar. Untuk memperbaiki harga, intervensi sederhana dan jangka pendek tentu dengan mengurangi pasokan atau meningkatkan permintaan. Malaysia, misalnya, telah mengurangi pasokan minyak sawit dalam dua pekan terakhir bulan ini. Ekspor dari negara itu merosot hingga 18,6% dibandingkan dengan pada November. Akibatnya, harga CPO terus menguat. Dalam kontrak pengiriman Maret 2020 di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, CPO diperdagangkan di level 2.892 ringgit Malaysia per ton. Secara psikologis, reli penguatan harga CPO dalam beberapa waktu terakhir cukup mengompensasi depresiasi pada Juli lalu, karena sempat dibanderol 1.942 ringgit Malaysia per ton, atau terburuk sejak Agustus 2015. Fluktuasi harga CPO dengan ketidakpastian yang tinggi mesti segera diintervensi. Terlebih, upaya meningkatkan permintaan CPO melalui ekspor tidak mudah dilakukan saat ini. Di samping terus diserang kampanye negatif, produk CPO dan turunannya asal Indonesia tercatat mengalami sejumlah hambatan di sejumlah negara mitra. Salah satunya Uni Eropa dengan penerapan renewable energy directive II (RED II), bea masuk antidumping (BMAD) untuk biodiesel, dan batasan kandungan 3-Monochloropro-panediol (MCPD) dan Glycidyl Ester (GE). Sejatinya, Indonesia telah melayangkan gugatan ke Uni Eropa pada pekan lalu. Gugatan disampaikan di tengah proses perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), di mana komoditas produk sawit termasuk yang dirundingkan di dalamnya. Patut disadari penguatan dari aspek permintaan global tentu jauh lebih rumit ketimbang mengupayakan intervensi di pasar domestik. Pilihan paling realistis yakni mendorong permintaan CPO di dalam negeri melalui kebijakan yang dapat dikontrol oleh pemerintah. Kami menilai setidaknya ada dua kebijakan strategis yang bisa segera mendorong permintaan CPO domestik, yaitu percepatan kebijakan mandatori biodiesel sekaligus memperbaiki implementasinya, serta peningkatan konsumsi minyak goreng dengan edukasi dan kampanye yang pas. Seperti diketahui, kebijakan biodiesel di Indonesia dilandasi oleh sejumlah peraturan dan keputusan. Mulai dari Peraturan Pemerintah No.1/2006, Keputusan Presiden No. 20/2006, hingga Undang-Undang Energi No. 30/2007 untuk memperkuat peraturan yang memprioritaskan penggunaan energi terbarukan dan biodiesel. Pada 2008, pemerintah membuat peta jalan mandatori percampuran biodiesel melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 32. Peraturan mandatori campuran ini telah direvisi beberapa kali. Terakhir, melalui Permen ESDM No. 12 yang diterbitkan pada 15 Maret 2015, yang mengatur peningkatan campuran wajib biodiesel dari 10% menjadi 15% untuk keperluan transportasi dan industri, kebijakan B20 untuk pembangkit tenaga listrik, serta mandatori B30 mulai 1 Januari 2020 nanti. Sesungguhnya implementasi penuh B20 sudah dimulai sejak 2016. Bahkan untuk pembangkit listrik milik PLN pun sudah memulai B30. Namun kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan mandatori B20 secara penuh baru dimulai sejak September 2018, setelah Presiden Joko Widodo turun tangan langsung. Kami memandang, untuk memastikan kebijakan mandatori biodiesel berjalan dengan mulus, peran pemerintah sangat penting. Beberapa instrumen seperti penerapan denda Rp6.000/liter jika produsen gagal memenuhi kewajiban pasokan, wajib diberlakukan dengan ketat dan tegas. Patut diingat, kita juga punya target bauran energi. Jika Indonesia mampu memenuhi mandatori B30 pada 2020 serta percepatan konversi minyak sawit menjadi green fuel pada 2022, cita-cita bauran energi 2025 bukan mustahil terpenuhi.

The Jakarta Post | Kamis, 19 Desember 2019

Biofuel prospects, challenges

Apparently buoyed by significant progress in the mandatory use of B20 biodiesel (a fuel mixture of 20 percent Palm Oil and 80 percent petroleum), the Indonesian government has set itself ambitious targets to launch B30 next year and B50 in 2021. The program certainly should be greatly welcomed as it will reduce fossil fuel consumption, cut oil imports that last year cost US$30 billion ?nd support the country\’s campaign to reduce its greenhouse gas emissions by 26 percent by 2030. Moreover, as the world\’s largest Palm Oil producer with an output of more than 50 million tons last year, the significant increase in the use of Palm Oil in biodiesel will make the commodity less vulnerable to price volatility in the international market and to trade protectionist measures in Europe and the United States. Yet more beneficial to the economy is that Palm Oil cultivation is labor-intensive and involves more than 2 million smallholders. This commodity is also widely used as an ingredient in consumer products. Palm Oil refineries in Sumatra, Kalimantan and Sulawesi have increasingly been used for biogas-fired power generation. The government\’s biggest challenge, though, is to ensure that the program, which will surely require a significant increase in Palm Oil production, will not cause a reckless expansion of plantations. Even now Palm Oil is notorious in the perception of environmentalists as the culprit behind the annual wave of forest fires and massive deforestation in Indonesia. The industry\’s association estimates that the B30 biodiesel program alone will increase by almost 50 percent the domestic demand for biodiesel. Unlike Malaysia, the world\’s second-largest Palm Oil producer, where the estate sector is controlled by large companies while smallholders account for less than 15 percent of total plantations, Indonesia is encountering big challenges in raising estate yields because smallholders, who account for about 40 percent of the oil palm estates, are short of funds for replanting and badly need extension services to adopt best practices. It is, therefore, imperative for the government to accelerate the replanting of smallholder estates, estimated at 4.5 million hectares, with high-yield seedlings, because agronomists have estimated the current Palm Oil output could be doubled without massive estate expansion, which has been the main cause of deforestation and peatland exploitation. Besides efforts in the upstream (plantations) segment of the industry, the government also needs to enhance private-sector investment in developing biodiesel production capacity and distribution networks, as the concept of biodiesel is still relatively new, introduced only in 2009. In the medium and long run, however, the biodiesel policy should be supported by a favorable fiscal and regulatory framework. Clear-cut directives are needed for new investors to plunge into this infant industry. Producers of transportation vehicles and farm and mining equipment that will use biodiesel also need to know the road map on future biofuel development, because they have to make additional investment to adjust their engines.