+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Produsen biodiesel tambah kapasitas produksi karena permintaan meningkat

Kontan | Senin, 25 November 2019

Produsen biodiesel tambah kapasitas produksi karena permintaan meningkat

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia ( Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, mulai tahun ini produsen biodiesel di Indonesia mulai melakukan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Menurutnya, peningkatan kapasitas produksi biodiesel perlu dilakukan mengingat permintaan biodiesel dalam negeri yang terus meningkat. Peningkatan ini pun terjadi karena semakin maksimalnya pengimplementasian biodiesel 20% (B20), dan akan dikembangkan secara bertahap menjadi B30 hingga B100. Sayangnya, Paulus belum bisa memperkirakan berapa besar total kapasitas terpasang pabrik-pabrik tersebut nantinya. Seiring dengan peningkatan permintaan biodiesel di dalam negeri, Paulus tak menampik terjadi penurunan ekspor. Salah satu penurunan ekspor terjadi ke China, alasan penurunan ekspor ini karena kapasitas industri untuk memproduksi biodisel sudah penuh. “Kapasitas terpasang kita 11,6 juta kiloliter. Untuk produksi bisanya 85% hingga 90%. Ini digunakan untuk memprioritaskan kebutuhan biodiesel,” tutur Paulus, Senin (25/11). Tak hanya diakibatkan oleh kapasitas industri yang tak mencukupi, penurunan ekspor pun terjadi ke Uni Eropa. Menurunnya ekspor biodiesel ke Uni Eropa disebabkan oleh pengenaan bea masuk imbalan sementara mulai dari 8% hingga 18%. Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, Aprobi telah memproyeksi dengan B20 maka kebutuhan biodiesel akan sebesar 6,2 juta kiloliter, sementara bila B30 diterapkan maka penyaluran biodiesel di pasar domestik bisa lebih dari 9 juta kiloliter per tahun.
https://industri.kontan.co.id/news/produsen-biodiesel-tambah-kapasitas-produksi-karena-permintaan-meningkat

Kontan | Senin, 25 November 2019
Indonesia tunggu hasil penyelidikan anti subsidi biodiesel oleh Uni Eropa
Industri biodiesel tanah air tengah menanti hasil penyelidikan anti subsidi produk biodiesel yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) yang diperkirakan akan diumumkan pada Desember tahun ini. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) berharap agar UE bisa mencabut pengenaan BMIS biodiesel asal Indonesia. “Kita tentu berharap agar 0% saja, supaya tetap bisa ekspor,” ujar Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan, Senin (22/11). Paulus berpendapat, bila nantinya bea masuk imbalan yang ditetapkan UE masih bisa ditoleransi atau hanya sekitar 0,5%, pengusaha mungkin akan menerima. Namun, bila bea masuk imbalan yang dikenakan tergolong tinggi, maka Indonesia akan membawa masalah ini ke WTO. Paulus juga mengatakan, pengenaan BMIS sejak bulan September 2019 membuat ekspor biodiesel ke Uni Eropa menurun. Sebagai gambaran, hingga akhir Oktober 2019, nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa hanya berkisar US$ 200 juta, padahal tahun lalu nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa mencapai US$ 500 juta. “Masih ada [ekspor]. Tetapi sedikit,” kata Paulus. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana berharap, dalam hasil akhir tersebut, Uni Eropa dapat menerima argumen yang disampaikan Indonesia serta mengubah pengenaan bea masuk imbalan sementara (BMIS) untuk produk biodiesel Indonesia yang saat ini dikenakan mulai 8%-18%. “Perusahaan sudah menyampaikan datanya. Dengan data tersebut kita harapkan walaupun [Bea masuk imbalan] dikenakan, itu turun, tidak seperti kemarin yang sampai 18%,” ujar Indrasari. Indrasari menambahkan, terdapat beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan Uni Eropa dalam keputusan akhir tersebut. Pertama, Uni Eropa bisa mencabut pengenaan BMIS. Kedua, Uni Eropa bisa menurunkan bea masuk imbalan atau justru menaikkan bea masuk imbalan yang lebih tinggi dari BMIS. Bila dalam keputusan akhir Uni Eropa mencabut pengenaan BMIS atau menurunkan bea masuk imbalan dari pengenaan sementara, maka bea masuk sementara yang sudah dibayar oleh eksportir Indonesia akan dikembalikan.
https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-tunggu-hasil-penyelidikan-anti-subsidi-biodiesel-oleh-uni-eropa

Kontan | Senin, 25 November 2019
Pemerintah lakukan uji coba implementasi B30 pada Kereta Api
Implementasi bauran bahan bakar solar dengan minyak kelapa sawit sebesar 30% atau B30 tak hanya dilakukan pada kendaraan otomotif. Pemerintah juga melakukan uji coba B30 pada moda transportasi kereta api. Mengutip siaran pers di situs Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (25/11), Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan, pemerintah sudah mulai dilaksanakan uji coba pemanfaatan B30 pada kereta api pada Selasa (19/11) lalu. Uji coba ini dilakukan pada genset kereta api selama 1.000 jam. Uji coba B30 pada kereta api melibatkan beberapa stakeholder terkait. Di antaranya adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Sarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PPPTMGB Lemigas. Lalu, PPPTKEBTKE, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), PT KAI (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), PT Volvo, dan PT Inka. Feby menyebut, uji coba B30 pada kereta api merupakan salah satu persiapan pemerintah dalam rangka implementasi program B30 yang dimulai tahun 2020 nanti. “Kualitas produk biodisel untuk pencampurannya pun semakin ditingkatkan, sehingga pengujian yang sedang dilaksanakan saat ini menggunakan bahan bakar B30 dengan kualitas mutu yang telah disepakati,” ungkap dia dikutip dari rilis, Senin (25/11). Untuk menjamin kualitas mutu biodisel, pemerintah melakukan pengawasan lewat pengujian kualitas biodisel di tempat produsen atau blending point yang merupakan tempat pencampuran bahan bakar minyak dan nabati. Adapun spesifikasi biodisel ditetapkan melalui SNI Biodisel 04-7182-2006, kemudian direvisi menjadi SNI Biodiesel 7182-2012. Sedangkan saat ini ditetapkan dalam SNI Biodiesel 7182-2015. Sementara itu, spesifikasi B100 untuk implementasi B30 telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen EBTKE No. 189K/10/DJE/2019 yang mana parameter kualitas B100 semakin ditingkatkan. “Untuk spesifikasi B30-nya sendiri juga telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Migas No. 0234K/10/DJM.S/2019,” lanjut Feby. Dia menambahkan, pemerintah sangat mempertimbangkan kualitas mutu bahan bakar nabati (BBN) yang dicampur dalam bahan bakar minyak (BBM). Lantas, spesifikasi biodisel tersebut diberlakukan dan terus ditingkatkan untuk melindungi konsumen dengan tetap memperhatikan kemampuan produsen.
https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-lakukan-uji-coba-implementasi-b30-pada-kereta-api

Bisnis | Senin, 25 November 2019
Uji Coba Biodiesel 30 Persen (B30) pada Kereta Api Rampung
Pemerintah telah selesai melaksanakan uji pemanfaatan biodiesel 30% (B30) pada alat mesin pertanian (alsintan), alat berat sektor pertambangan, kereta api, dan angkutan laut. Direktur Bioenergi Andriah Feby Misna menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bahan bakar B30 dengan bahan bakar B20. Meski telah selesai melakukan uji coba, saat ini pemerintah masih menyelesaikan tahap finalisasi laporan akhir. “Rekomendasi yang dihasilkan merupakan rekomendasi yang dapat kita lakukan bersama-sama,” katanya seperti dikutip dalam rilis, Senin (25/11/2019). Menurutnya, seluruh uji pemanfaatan B30 merupakan salah satu persiapan pemerintah dalam rangka implementasi mandatori penggunaan B30 yang akan dimulai pada 2020. Selain itu, kualitas produk biodiesel untuk pencampurannya pun semakin ditingkatkan. Pemerintah juga melakukan pengawasan atau monitoring melalui pengujian kualitas biodiesel di produsen dan depo atau blending point (tempat pencampuran bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar minyak (BBM)) sesuai spesifikasi biodiesel. Spesifikasi biodiesel ditetapkan melalui SNI Biodiesel 04-7182-2006, kemudian direvisi menjadi SNI Biodiesel 7182-2012 dan saat ini ditetapkan dalam SNI Biodiesel 7182-2015. Adapun saat ini telah ditetapkan spesifikasi B100 untuk implementasi B30 yang ditetapkan dalam Kepdirjen EBTKE Nomor 189K/10/DJE/2019, di mana parameter kualitas mutu B100 ini semakin ditingkatkan. Untuk spesifikasi B30 juga telah ditetapkan melalui Kepdirjen Migas Nomor 0234K/10/DJM.S/2019. “Dalam pelaksanaan program pemanfaatan BBN, Pemerintah sangat mempertimbangkan kualitas mutu BBN yang dicampur dalam BBM. Spesifikasi biodiesel tersebut selalu kami tingkatkan untuk melindungi konsumen dengan tetap memperhatikan kemampuan produsen,” katanya.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191125/44/1174079/uji-coba-biodiesel-30-persen-b30-pada-kereta-api-rampung

Merdeka | Senin, 25 November 2019
Desember 2019, Uni Eropa Umumkan Pengenaan Bea Masuk Biodiesel RI
Komisi Uni Eropa (UE) segera mengumumkan keputusan pengenaan final besaran bea masuk produk biodiesel dari Indonesia pada pertengahan Desember mendatang. Pengenaan tersebut akan dilakukan setelah Otoritas Penyelidikan mengumumkan hasil proses penyelidikan terhadap tuduhan antisubsidi biodiesel yang dilakukan oleh UE terhadap Indonesia. “Desember ini final dari Eropa. Kita sudah melakukan ‘hearing’, sudah datang ke sana, termasuk dengan pengacara masing-masing perusahaan. Setelah ini, mereka tinggal memutuskan,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana di Jakarta, dikutip Antara, Senin (25/11). Indra memaparkan tuduhan antisubsidi biodiesel yang dilakukan UE telah dimulai dengan inisiasi sejak Desember 2018. Sejumlah proses pun telah dilalui, mulai dari kuesioner penyelidikan, verifikasi lapangan, dengar pendapat (hearing), sampai pengenaan bea masuk sementara. Sejak September lalu hingga saat ini, UE telah mengenakan bea masuk anti subsidi (BMAS) untuk produk biodiesel Indonesia sebesar 8-18 persen. Pemerintah berharap agar dalam keputusan final tersebut, UE dapat menerima sepenuhnya argumen yang disampaikan Indonesia sehingga mampu menurunkan, bahkan menghilangkan besaran tarif bea masuk biodiesel ke benua biru tersebut. “Berubah mungkin angkanya, bisa hilang, bisa turun. Perusahaan kan sudah menyampaikan data-datanya. Dengan data tersebut, kami harapkan kalaupun dikenakan (tarif), masih turun, tidak sampai kemarin sampai 18 persen,” imbuhnya. Jika keputusan akhir UE mencabut pengenaan bea masuk antisubsidi, bea masuk sementara yang sudah dibayar para eksportir biodiesel Indonesia akan dikembalikan. Di sisi lain, jika UE justru tetap mempertahankan pengenaan BMAS sebesar 8-18 persen, Pemerintah Indonesia akan menggugatnya lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kasus tuduhan antisubsidi biodiesel ini merupakan satu dari tujuh kasus yang saat ini tengah ditangani Indonesia. Enam kasus lainnya, yakni dua kasus dari Amerika Serikat untuk produk biodiesel dan utilisasi turbin angin. Selanjutnya, dari Uni Eropa untuk produk baja hot rolled stainless steel sheet and oils; dan tiga kasus dari India untuk produk cast copper wire rods, flat stainless steel dan fiberboard.
https://www.merdeka.com/uang/desember-2019-uni-eropa-umumkan-pengenaan-bea-masuk-biodiesel-ri.html

GATRA | Senin, 25 November 2019
Riau Ingin Jadi Garda Depan Biodiesel B30
Ditengah semangat meningkatkan konsumsi minyak sawit dalam negeri. Provinsi Riau berkeinginan menjadi area pilihan pengembangan biodiesel untuk segala tingkatan. Menurut Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman, saat ini seluruh pemangku kepentingan di Riau sedang memperjuangkan nilai tambah dari keberadaan Kelapa Sawit. “Kita ingin melalui Kementrian ESDM dan SKK Migas nantinya project percontohan B30 hingga B100 itu maunya dilaksanakan di Riau. Karena Riau siap untuk bahan mentahnya baik Migas maupun Kelapa Sawit,” jelasnya dalam acara Focus Group Discussion di Pekanbaru, Senin (25/11). Dia menambahkan, sokongan Kelapa Sawit di Riau yang mencapai 40 persen dari pasokan nasional, merupakan salah satu modal dalam upaya menjadikan Riau pilot project Biodiesel di Tanah Air. Terlebih, di Riau juga terdapat sejumlah kawasan pertambangan minyak. Salah satunya Blok Rokan yang mampu memproduksi minyak bumi kurang dari 200 ribu barel perhari. “Program Biodiesel itu kan bisa dikatakan program strategis negara. Penggunaanya dapat mengurangi beban subsidi energi. Kalau Riau siap dengan yang dimiliki kan tidak ada salahnya kita ingin jadi pilot project,” tambahnya. Adapun istilah B30 dan tingkatanya populer belakangan ini. Istilah tersebut merujuk bahan bakar campuran minyak solar dengan 30 persen minyak sawit (tergantung persentasenya). Berdasarkan keterangan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian ESDM, penerapan B30 bisa mengurangi impor solar sebesar Rp 70 triliun. Dengan asumsi jumlanya mencapai 8-9 juta kiloliter. Saat ini pemerintah telah melakukan uji coba penerapan B30 tersebut. “Intinya kita terbuka untuk kerjasama kearah situ. Ini sejalan dengan keinginan Riau melakukan hilirisasi Kelapa Sawit,” tekannya. Sementara itu Ketua DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, mengungkapkan program B30 yang digalakan pemerintah secara besar-besaran tahun 2020, juga akan berimbas positif bagi petani Kelapa Sawit di Riau. Menurut pekiraanya setengah juta petani Sawit di Riau akan merasakan dampak langsung dari penerapan B30. “Di Riau sendiri ada lebih dari 500 ribu petani Kelapa Sawit dengan luas kebun mencapai 2 juta hektare. Kalau B30 atau B50 diterapkan tentu akan berdampak kepada mereka. Selain itu tentunya bermanfaat juga kepada kemandirian energi,” pungkasnya.
https://www.gatra.com/detail/news/458511/ekonomi/riau-ingin-jadi-garda-depan-biodiesel-b30

Suara.Com | Senin, 25 November 2019
Jokowi di Korsel: Indonesia Tahun Depan Wajib Campur Sawit Solar 30 Persen
Presiden Jokowi menyatakan keseriusan Indonesia untuk mengembangkan bahan bakar biodiesel dari kelapa sawit. Ia menegaskan, pemerintah sudah mencanangkan kewajiban mencampur biodiesel dari kelapa sawit dengan solar sebesar 20 persen atau B20. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi dalam forum ASEAN-Republic of Korea (RoK) CEO Summit yang dihelat di Busan Exhibition and Convention Center (BEXCO), Korea Selatan, Senin (25/11/2019). “Tahun depan kami akan mewajibkan peningkatan campuran biodiesel tersebut menjadi 30 persen atau B30. Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan energi listrik berbasis air,” ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan Biro Pers Media Informasi Sekretariat Presiden. Jokowi menuturkan, Indonesia memiliki sungai-sungai besar yang mampu menghasilkan energi listrik berbasis air dalam jumlah yang signifikan. “Setidaknya ada dua lokasi, yaitu di Kalimantan Utara dengan potensi 11GW dan Papua dengan potensi 20GW. Dengan menggunakan energi listrik dari tenaga air, maka pengembangan industri yang kami lakukan akan memiliki emisi yang rendah,” tutur dia. Jokowi mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah terhadap Perjanjian Paris soal perubahan iklim. Tak hanya itu, Jokowi mengingatkan tantangan yang akan dihadapi ke depan tidak semakin ringan. “Keberanian untuk mengambil terobosan besar di era age of disruption adalah opsi satu-satunya untuk bisa menjadi pemenang. Saya ajak pengusaha ASEAN dan Korea untuk mengambil pilihan ini,” katanya.
https://www.suara.com/bisnis/2019/11/25/214331/jokowi-di-korsel-indonesia-tahun-depan-wajib-campur-sawit-solar-20-persen

Suara.Com | Senin, 25 November 2019
Jadi Bos Pertamina, Pesan Istana ke Ahok: Jangan Sampai Masih Impor Minyak
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) setelah resmi menerima surat keputusan (SK) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Senin (25/11/2019) pagi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung berpesan kepada Ahok agar bisa membenahi masalah-masalah di perusahaan pelat merah tersebut. “Yang berkaitan dengan pengawasan, jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan impor minyak. Padahal kita sudah punya substitusinya, di antaranya adalah CPO (minyak Kelapa Sawit) baik itu B20 (Biodiesel20), B30, akan dikembangkan menjadi B50 dan seterusnya,” ujar Pramono di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019). Menurutnya, alasan Ahok ditunjuk sebagai Komut Pertamina, yakni adanya permasalahan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit). Pasalnya, kata Pramono, Pertamina dan PLN memberikan kontribusi besar dalam masalah defisit transaksi berjalan tersebut. “Current Account Deficit itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN, maka dengan program-program B20 (Biodiesel) yang sekarang menjadi B30,” kata dia. “Kalau kemudian di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar. Inilah menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita,” sambungnya. Tak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu menyebut penunjukkan Ahok sudah melalui proses yang panjang di TPA (Tim Penilai Akhir) dan berbagai faktor. “Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama komisaris utama di BUMN melalui tim penilai akhir yang di mana ketuanya adalah presiden, sekretarisnya saya kemudian pak Erick dan menteri terkait. Dalam proses itu, prosesnya panjang, kami lihat berbagai faktor,” katanya.
https://www.suara.com/news/2019/11/25/162403/jadi-bos-pertamina-pesan-istana-ke-ahok-jangan-sampai-masih-impor-minyak