+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Produsen Biodiesel Tingkatkan Kapasitas di 2020

Neraca | Rabu, 27 November 2019

Produsen Biodiesel Tingkatkan Kapasitas di 2020

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan para produsen biodiesel akan meningkatkan kapasitas produksi karena minat permintaan ekspor yang masih tinggi. Paulus menjelaskan minat permintaan biodiesel Indonesia masih terlihat, terutama dari China, namun seiring dengan implementasi mandatori B30 pada 2020, produksi biodisel diutamakan terserap untuk kebutuhan dalam negeri, daripada untuk ekspor. Akibatnya, ekspor biodiesel ke China menurun. “Ada penurunan ekspor ke China untuk sementara karena kemungkinan salah satunya, kapasitas industri kita yang sudah mulai penuh. Mau ada B30, jadi kita mencoba untuk memprioritaskan dalam negeri dulu,” kata Paulus, dikutip dari laman kantor berita Antara. Paulus menjelaskan penurunan ekspor biodiesel masih akan terjadi pada tahun ini sampai tahun depan, jika kapasitas terpasang tidak ditambah. Selain karena minat ekspor yang masih tinggi, peningkatan kapasitas produksi juga diperlukan karena pemerintah berencana meningkatkan mandatori campuran bahan bakar nabati dan solar tersebut, dari B30 menjadi B50, bahkan B100. Saat ini, kapasitas terpasang dari 19 perusahaan produsen biodiesel di Indonesia sebesar 11,6 juta kilo liter (KL) per tahun. Aprobi mencatat kebutuhan biodiesel untuk penerapan B20 sebesar 6,4 juta KL dan B30 sebesar 9,6 juta KL. “Saat ini kapasitas terpasang 11,6 juta KL, tetapi kan untuk kapasitas produksinya hanya 85 persen, karena ada potensi listri mati, servis, perawatan tiap bulan,” kata Paulus. Ia menambahkan bahwa proyeksi penambahan kapasitas terpasang untuk biodiesel paling cepat dilakukan pada 2020. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan berapa total kapasitas yang akan bertambah. Penambahan kapasitas ini akan dilakukan oleh perusahaan biofuel dari pabrik yang sudah ada (existing), maupun pembangunan pabrik baru. Pelaku usaha otomotif nasional yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong biodiesel dari minyak sawit, sangat tepat. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nagoi di Jakarta, mengatakan, mandatori biodiesel 20 persen atau B20, sukses besar dan tahun depan akan ditingkatkan lagi menjadi B30. “Di bidang biodiesel, Indonesia terdepan. Negara lain paling banter hanya 7 persen, Indonesia berani 20 persen (B20). Tahun depan bahkan naik lagi menjadi B30. Ini patut dibanggakan,” ujarnya. Menurut dia, sejauh ini kendaraan yang menggunakan B20 tidak ada masalah berarti, kalaupun ada terkait kadar air yang perlu dijaga di bawah 500. “Untuk kendaraan berat seperti truk, tidak ada masalah. Namun berbeda untuk sejenis Kijang atau Fortuner. Kalau kadar airnya tinggi, bisa menimbulkan korosi. Tetapi kita sudah coba biodiesel, bagus-bagus saja,” ujarnya. Yohanes menilai industri sawit nasional memiliki prospek cerah, karena komoditas ini terbukti dapat digunakan sebagai campuran biodiesel. Apalagi, tambahnya, potensi penjualan mobil nasional stabil di angka 1,1 juta per tahun dan cenderung mengalami peningkatan, sehingga kebutuhan biodiesel bakal terus bertumbuh. “Ketika bahan bakar dari fosil semakin mahal karena cadangannya berkurang, pilihannya tentu saja bahan bakar nabati (BBN). Dan, Indonesia sudah memulai dengan mengembangkan biodiesel,” katanya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan implementasi kebijakan biodisel bisa mengatasi masalah defisit neraca perdagangan yang dihadapi Indonesia saat ini. “Dengan implementasi biodisel ini maka masalah defisit neraca perdagangan bisa diselesaikan tetapi tentu ada prasyaratnya yaitu salah satunya membuat green refinerinya,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menyebutkan upaya mengatasi defisit neraca perdagangan merupakan satu dari beberapa hal yang dibahas dalam rapat kabinet itu. Terkait defisit neraca perdagangan, salah satu yang akan didorong sebagai “quick deal”, menurut Airlangga adalah pelaksanaan kebijakan biodisel. “Jadi kalau tahun depan ada B30, kami akan buat selanjutnya yaitu Program B40, B50, B70 sampai B100,” katanya. Ia menyebutkan implementasi B20 akan bisa menghemat dana 5 miliar dolar AS, implementasi B70 menghemat 12 miliar dolar AS, dan B100 bisa menghemat 18 miliar dolar AS. Terkait green refineri, lanjut Airlangga, Presiden Jokowi memberi arahan perlunya merevitalisasi PT Trans Pacific Petroleum Indotama (TPPI) di Tuban, Jatim.
http://www.neraca.co.id/article/124886/produsen-biodiesel-tingkatkan-kapasitas-di-2020

Detik | Rabu, 27 November 2019
Pertamina Yakin Subtitusi BBM ke Biofuel Bisa Perbaiki Neraca Dagang
PT Pertamina (Persero) memiliki peran besar untuk mewujudkan target pemerintah menguatkan neraca perdagangan melalui strategi subsitusi bahan bakar minyak (BBM) dengan biofuel. Selain akan menerapkan mandatori biodiesel 30% atau B30 pada Januari 2020, pemerintah melalui Pertamina juga akan terus mengembangkan penggunaan green diesel. “Peran Pertamina untuk memproses green diesel sangat besar karena kilang untuk mengolahnya milik Pertamina,” kata Haryanto, Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2019). Pertamina berhasil melakukan uji coba pengembangan green fuel di Kilang Plaju dan Dumai secara co-processing, yaitu bahan baku nabati dicampur dengan bahan baku fosil dan diolah bersama-sama untuk menghasilkan green gasoline dan green diesel. Kilang Plaju akan memproduksi green gasoline dan Kilang Dumai akan memproduksi green diesel. Ke depan, Pertamina juga akan membangun green refinery baru yang akan mampu mengolah 100% bahan baku nabati, tanpa campuran bahan bakar diesel, untuk menjadi green diesel. Menurut Haryanto, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan neraca perdagangan adalah mencari alternatif pengganti atau subsitusi BBM, yakni dengan mengembangkan biodiesel. “Kita jalankan program B20 dan B30. Sebanyak 30% BBM disubstitusi dengan biodiesel yang menggunakan bahan baku dari minyak sawit (CPO). Bahan bakar fosil kita gantikan dengan biodiesel,” ujarnya. Haryanto menjelaskan, konsumsi BBM terbesar berasal dari sektor transportasi, yaitu bensin dan solar. Untuk mengurangi penggunaan dua bahan bakar tersebut, pemerintah mendorong penggunaan biofuel untuk mensubstitusi solar digunakan biodiesel. Sementara itu untuk bensin dikembangkan bioetanol. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menjelaskan substitusi minyak dengan bahan bakar berbasis CPO merupakan program pemerintah untuk mengurangi impor BBM. “Semua masuk dalam program pengurangan impor. Kita sudah memiliki sejumlah kota untuk menjadi pilot project untuk penggunaan bahan bakar berbasis CPO,” kata Ego. Managing Director Axens Regional Operation Center Mai Phuang Do, mengatakan keberhasilan pengembangan energi baru terbarukan membutuhkan peran serta semua pihak. “Penerapan green energy sangat bergantung pada kemauan pemerintah dan masyarakat,” kata Mai.
https://finance.detik.com/energi/d-4799951/pertamina-yakin-subtitusi-bbm-ke-biofuel-bisa-perbaiki-neraca-dagang

Detik | Rabu, 27 November 2019
Diminta Loncat ke B50 di Akhir 2020, Ini Reaksi Pertamina
Penggunaan bahan bakar biodiesel B20 (campuran 30% biodiesel pada minyak solar) belum setahun diterapkan, dan pada 21 November kemarin baru saja diluncurkan B30. Namun, Presiden Joko Widodo ingin RI loncat langsung ke B50 yang rencananya akhir tahun 2020 langsung tancap gas mencampur solar separuh dengan minyak sawit tersebut. Menurut Senior Vice President Research & Technology PT Pertamina, Dadi Sugiana, saat ini pihaknya telah mengimplementasikan biofuel dengan kandungan B20 dan B30. Kemudian terkait B50, diakuinya masih ada beberapa persoalan yang masih perlu dikaji. “Dalam pengembangan Biofuel ini, Pertamina mulai dengan riset dasar, lalu mengembangkan uji coba produksi, dan kita komersialisasi. Kita menggabungkan fit itu adalah minyak sawit diolah yang bisa menghasilkan green diesel, green gasoline dan green avtur, yang tentunya dengan proses yang berbeda. Pada B50 ini, ada persoalan kualitas terkait kualitasnya yang kemungkinan kurang kompatible,” ujar Dadi, di sela-sela kegiatan Pertamina Energy Forum, Rabu (27/11/2019). Ke depannya untuk B50, lanjut Dadi, pengembangan B50 ini berpotensi menjadi sebuah tantangan. Penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada akhir 2020 dihadapkan pada potensi kurangnya pasokan unsur nabati atau fatty acid methyl ester (FAME). Karena secara keseimbangan saat ini Indonesia sudah tidak impor diesel lagi begitu masuk B20. Namun di sisi lain, ada peluang tersendiri dari sisi bahan bakar jenis solar yang bisa menjadi lebih baik kualitasnya. “Masuk B30, maka mungkin kita harus menyesuaikan produksi di kilang. Tapi di sini ada peluang, biarkan B50 jalan, tapi solar yang kita produksi bisa diekspor. Ini bisa menjadi salah satu opsi juga yang kita pertimbangkan,” ujarnya. Dadi pun menegaskan, pada prinspipnya Pertamina siap untuk masuk ke B50, dan di sisi lain ada peluang lain di mana kualitas solar yang akan lebih baik. Sehingga bisa berpotensi untuk diekspor ke luar negeri. “Prinsipnya kita siap dengam B50, namun nanti kita akan sinergikan dengan program euro 4 di mana kualitas solar kita bisa sesuai dengan euro 4 agar bisa diekspor ke luar,” imbuhnya.
https://finance.detik.com/energi/d-4800622/diminta-loncat-ke-b50-di-akhir-2020-ini-reaksi-pertamina

CNN Indonesia | Rabu, 27 November 2019
Penghematan Devisa dari Program B20 Baru 56,9 Persen
Kementerian ESDM mencatat penghematan devisa melalui program B20 mencapai US$2,37 miliar hingga kuartal III 2019. Jumlah itu mewakili 56,9 persen dari target penghematan yang dipatok pemerintah sebesar US$5,5 miliar per tahun. “Pemanfaatan biodiesel dalam negeri sampai dengan kuartal III 2019 menghemat devisa sekitar US$2,37 miliar atau Rp35,58 triliun (mengacu kurs Rp15 ribu),” ucap Menteri ESDM Arifin Tasrif di Komisi VII DPR, Rabu (27/11). B20 merupakan campuran biodiesel yang terbuat dari minyak kelapa sawit sebanyak 20 persen dengan solar. Aturan tentang B20 tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 yang diundangkan dan berlaku pada 24 Agustus 2018. Arifin menuturkan volume produksi B20 pada periode yang sama mencapai 6,26 juta kiloliter (kl). Volume itu setara 84,94 persen dari target produksi 7,37 juta kl di 2019. Pada 2018, pemerintah berhasil memproduksi B20 sebanyak 6,16 juta kl. Akan tetapi, belum sepenuhnya produksi B20 tersebut dimanfaatkan. “Pemanfaatan biodiesel dalam negeri sampai dengan kuartal III 2019 sebesar 4,63 juta kilo liter,” katanya. Sebelumnya, mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan penghematan devisa dari program B20 tahun 2019 tak akan tercapai. Darmin memproyeksi penghematan devisa hanya akan mencapai US$3,4 miliar. Darmin beralasan tak terpenuhinya target karena penyesuaian harga minyak solar di pasar dunia. Maklum saja, perlambatan ekonomi membuat harga komoditas ikut turun naik di pasar internasional, termasuk untuk komoditas minyak mentah. “Ya itu tergantung harga solarnya berapa, yang namanya penghematan itu kan jumlah FAME yang digunakan diganti solar, solar yang tidak jadi diimpor, jadi tergantung harga solar saat ada pergantian itu juga,” ujar Darmin.
https://cnnindonesia.com/ekonomi/20191127152450-85-451998/penghematan-devisa-dari-program-b20-baru-569-persen

Okezone | Rabu, 27 November 2019
Program B20 Hemat Devisa Rp35,58 Triliun
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan pelaksanaan program mandatori Biodesel 20% alias B20. Pemanfaatan B20 hingga kuartal III-2019 sudah mencapai 4,63 juta kiloliter (kl). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pelaksanaan program B20 sudah mulai terasa efeknya terhadap angka impor migas. Berkat program ini juga negara mampu menghemat devisa mencapai Rp35,58 triliun. “Pemanfaatan biodiesel dalam negeri sampai triwulan III-2019 sebesar 4,63 juta kiloliter (kl), menghemat devisa sekitar USD2,37 miliar atau Rp35,58 triliun,” ujarnya di ruang Rapat Komisi VII, DPR-RI, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Arifin mengatakan, dari sisi produksi program B20 juga sudah mulai mendekati 100%. Pasalnya, hingga saat ini total produksi biodiesel mencapai 6,26 juta kl atau sudah mencapai 82% dari target 7,37 juta kl. “Kebijakan mandatori B20, produksinya sudah 6,26 juta kl atau 82% dari target produksi sebesar 7,37 juta kl,” kata Arifin. Asal tahu saja, B20 merupakan program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Program ini mulai diimplementasikan pada 1 September 2018. B20 menjadi salah satu langkah yang ditawarkan pemerintah untuk menekan impor. Defisit neraca dagang menjadi salah satu permasalahan ekonomi di republik ini. Meskip Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca dagang di bulan September 2019 sebesar USD160 juta. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan neraca perdagangan mengalami surplus tipis yakni USD161,3 juta pada Oktober 2019. Realisasi ini membaik dari posisi neraca perdagangan Oktober 2018 yang mengalami defisit sebesar USD1,75 miliar. Begitu pula bila dibandingkan secara bulanan, mengalami perbaikan dari September 2019 yang tercatat defisit USD163,9 juta. Sedangkan nilaj impor Oktober 2019 tercatat mencapai USD14,77 miliar. Realiasi ini mengalami penurunan tajam sebesar 16,39% dibandingkan dengan Oktober 2018 yang sebesar USD17,67 miliar. Meskipun turun, namun pada sektor migas terjadi defisit sebesar USD829,2 juta.Defisit migas terdiri dari nilai minyak mentah yang mengalami defisit USD237,5 juta dan hasil minyak defisit USD1 miliar. Namun pada gas tercatat surplus USD409,4 juta.
https://economy.okezone.com/read/2019/11/27/320/2135052/program-b20-hemat-devisa-rp35-58-triliun?page=2

CNBC Indonesia | Rabu, 27 November 2019
Ini Strategi Pertamina Buat Bensin Murah!
PT Pertamina (Persero) berencana memanfaatkan A20, bahan bakar dengan emisi rendah campuran 15% etanol dan 5% methanol. Dengan campuran ini maka harga gasolin (bensin) bisa lebih murah dengan efisiensi pembakaran yang lebih tinggi. SVP Research and Technology PT Pertamina Dadi Sugiana mengatakan dalam penerapan A20 ini ada dua strategi yang bisa dilakukan perusahaan. Dadi menyebutkan bisa menunggu produksi dari Pertamina atau impor A20 terlebih dahulu sampai siap produksi. “Kalau impor dulu kira-kira saving money yang bisa diperoleh sekitar US$ 800 juta per tahun. Ini yang coba kami usahakan,” kata Dadi dalam paparannya di Pertamina Energy Forum, Rabu (27/11/2019). Penerapan A20 ini menurutnya harus segera dilakukan karena Indonesia merupakan importir terbesar kedua di dunia setelah Meksiko. Untuk itu Pertamina berencana mengembangkan etanol generasi kedua dan juga metanol sebagai campuran gasolin. “Yang jadi persoalannya etanol dan metanol korosif sama dengan biodiesel, ada material yang membuat kemungkinan karet jadi melar. Jadi kami lagi pelajari bagaimana bisa digunakan untuk kendaraan,” katanya. Dalam kesempatan yang sama Director For Planning, Investment, and Risk Management Heru Setiawan mengatakan untuk mengantisipasi perkembangan energi global dan trade balance, Pertamina memiliki tiga skenario yang dirancang. Pertama menjalankan bisnis seperti biasa. Kedua, pasar sebagai penggerak dan ketiga mengupayakan energi hijau (green as possible). Heru mengatakan Pertamina memilih strategi pasar sebagai penggerak (market as drivers). Karena perkembangan industri energi secara global pada akhirnya mengarah pada energi hijau. Selain itu kecepatan dari menjalankan bisnis seperti biasa ke penerapan energi hijau, akan menyesuaikan dengan kebijakan regulasi dan kesiapan pasar. Untuk Indonesia, skenario pasar sebagai penggerak merupakan langkah transisi penerapan energi hijau. “Demand energi bersih masih akan dipenuhi oleh minyak bumi dengan porsi yang dominan. Namun mulai ada substitusi ke gas bisa secara masif, dan EBT secara bertahap,” kata Heru. Saat ini, menurutnya pemanfaatan EBT di Indonesia masih belum agresif. Ada beberapa faktor seperti model bisnis yang belum mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang atraktif.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191127171533-4-118468/ini-strategi-pertamina-buat-bensin-murah

JPNN | Rabu, 27 November 2019
Berpengalaman Dalam Sektor Energi, Pertamina tak Perlu Diragukan Lagi
Pengamat ekonomi konstitusi Defiyan Cori menuturkan peran Pertamina dalam revolusi energi sangat signifikan. Termasuk dalam menjawab tantangan transformasi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) dan juga green energy seperti biodiesel. “Sangat besar dan siginifikan. Sebab, Pertamina sangat berpengalaman dalam sektor energi. Selain itu, BUMN tersebut juga mempunyai learning process yang lebih baik dibandingkan badan usaha lain,” kata Defiyan di Jakarta, Rabu (27/11). Defiyan menilai, Pertamina sangat siap menghadapi tren perubahan konsumsi energi tersebut. Tidak hanya dari sisi kemampuan SDM, tekonologi, aset, namun juga kemampuan berinvestasi. “Dengan demikian, tinggal politicall will dari pemerintah saja. Yakni, apakah para pembantu presiden bisa sejalan dengan visi dan misi presiden terkait kemandirian energi sesuai Trisakti dan Nawacita. Itu yang selalu kami harapkan,” kata Defiyan. Politicall will tersebut, menurut Defiyan sangat penting. Karena dengan menyerahkan pengelolaan kepada BUMN sebagai entitas ekonomi dan bisnis, akan memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945. “Dan yang penting, ini akan menopang keuangan negara supaya tidak terjadi defisit transaksi berjalan yang besar,” jelas Defiyan. Terkait B30 misalnya, swasta jelas tak memiliki teknologi atau kemampuan yang memadai. Selain itu, jaringan swasta juga belum tersebar ke seluruh dunia. Tentu hal ini berbeda dengan Pertamina yang memiliki teknologi dan jaringan dengan luas ke perusahaan energi dunia, lanjut Defiyan. Revolusi energi yang antara lain diwujudkan melalui diversifikasi energi itu sendiri, memang sebuah keniscyaan. Melalui revolusi energi tersebut, lanjut dia, ke depan, konsumen diberi pilihan yang lebih banyak terhadap konsumsi energi. Bisa dari energi fosil, bisa dari EBT, nabati, geothermal, matahari, bayu (angin), dan sebagainya. “Indonesia sangat kaya akan SDA terutama berkait dengan energi. Tetapi itu tadi, bahwa managemennya memang harus diberikan kepada BUMN,” tegas Defiyan.
https://www.jpnn.com/news/berpengalaman-dalam-sektor-energi-pertamina-tak-perlu-diragukan-lagi?page=2

Gesuri.id | Rabu, 27 November 2019
Gus Falah Dukung Penggunaan CPO untuk PLTD
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendukung penuh penggunaan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Menurut Gus Falah, hal itu sangat berguna untuk mengurangi emisi. Hal itu dikatakan Gus Falah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). “Penggunaan CPO juga meningkatkan nilai tambah sektor sawit kita,” ujar Gus Falah. Gus Falah pun meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM untuk membuka data tentang PLTD yang sudah menggunakan CPO. “PLTD yang sudah uji coba menggunakan CPO itu dimana saja? Mohon berikan gambarannya,” kata Gus Falah. Gus Falah juga mendukung penuh kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencampuran biodiesel dengan solar sebesar 30 persen atau B30 pada tahun 2020. “Bahkan apabila pemerintah punya program pemanfaatan B100 pun, akan kita dukung,” kata Gus Falah. Seperti diketahui, Kementerian ESDM memang sedang menggenjot penggunaan PLTD berbahan bakar CPO. Kementerian ESDM mengharapkan target bauran pembangkit berbasis bahan bakar minyak bisa ditekan hingga dua persen. Sebaliknya, Kementerian ESDM dan PLN menargetkan PLTD yang ada bisa 100 persen menggunakan CPO.
https://www.gesuri.id/kerakyatan/gus-falah-dukung-penggunaan-cpo-untuk-pltd-b1WqfZoQw

CNBC Indonesia | Rabu, 27 November 2019
Wah! Habis Bulan Ini, Kuota Solar Subsidi Tambah 20% Lagi
Kuota solar subsidi tahun 2019 sebanyak 14,5 juta kilo liter (KL) akan terserap habis akhir November ini. Demi menutup kekurangan ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BPH Migas akan menambah kuota solar subsidi. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan rata-rata per daerah penambahan kuota subsidi solar sebesar 20%, karena di setiap daerah berbeda-beda. “Solar subsidi kalau kita lihat kuota ini realisasi penjualan akan lebih kuota. Kalau dihitung, kuota 2019 ini habis di akhir November. Jadi pemerintah tambah kuotanya,” ungkap Nicke di Hotel Raffles, kemarin, Selasa, (26/11/2019). Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas ESDM Djoko Siswanto mengatakan meski terserap habis pada akhir bulan ini, ketersediaan solar dipastikan aman. Apalagi ditambah dengan dimulainya implementasi B30, sehingga akan dicampur. “Pokoknya kebutuhan masyarakat dipenuhi. Kalau melebihi 14,5 juta, kan sampai akhir Oktober masih 13 juta sekian, jadi masih ada 1,2 juta kan. Rencana akan terserap November ini. Kan Desember kita sudah ada B30, kan ada tambah suplainya enggak masalah,” jelasnya. Terkait penambahan kuota, pihaknya akan mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk penambahan kuota subsidi solar. Dia menegaskan penambahan kuota 20% sudah cukup. “Prinsipnya kebutuhan masyarakat terpenuhi, nanti BPK yang mengaudit,” terangnya. Jika melebihi kuota, imbuhnya, akan dilakukan pengawasan apakah ada konsumsi di luar kewajaran. Misalnya ada satu mobil terekam mengkonsumsi 700 liter, ada yang 250 liter ini akan ditertibkan. “Gunakan hukum lah. Kan enggak wajar. Kita sudah ada rekapnya.” Dikutip data ESDM, dalam UU APBN 2019, volume solar ditetapkan 14,50 juta KL. Pemerintah memperkirakan hingga akhir tahun, konsumsi solar mencapai 15,31 juta KL, sedikit di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 15,58 juta KL.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191127101523-4-118295/wah-habis-bulan-ini-kuota-solar-subsidi-tambah-20-lagi