+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Produsen Biofuel Dukung Percepatan Mandatori Biodiesel:

Produsen Biofuel Dukung Percepatan Mandatori Biodiesel: Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintahan . den Joko Widodo yang bakal melakukan percepatan mandatori biodiesel dalam rangka menekan impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa. “Kami siap mendukung dan memasoknya,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indo-nesia(Aprobi) MP Tumanggor di Jakarta, disalin dari Antara. Menurut dia, bila kebijakan itu benar-benar diterapkan maka serapan dari CPO (minyak kelapa sawit mentah) yang diproduksi banyak di daerah juga akan terserap. Sementara itu, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Andrian Feby Mis-na, mengingatkan bahwa perkebunan kelapa sawit di berbagai lokasi banyak yang dikelola oleh kalangan masyarakat kecil. Sebelumnya, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjak-rawan mendukung arahan Presiden [oko Widodo yang menginginkan agar ke depannya dapat ditingkatkan peningkatan biodiesel dalam rangka mengatasi tekanan ekonomi global. “Kami mendukung arahan Presiden dan Menperin untuklebih menggunakan Biodiesel guna mengurangi impor bahan bakar juga penghematan” kata Paulus ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (11/7). Paulus mengutarakan harapannya agar penggu-naanbiodieseljenisB20bi-sa cepat diperluas di dunia industri vang ada di berbagai daerah di Tanah Air. Ia berpendapat jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik maka akan signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, yang seki-tarsetengahnyaadalah impor. Terkait kesiapan teknologi, ujar dia, saat ini semua pemangku kepentingan sedang menyiapkan program B30. “Termasuk kesiapan teknisnya seperti standar Biodiesel yang lebih baik, uji laboratorium, dan uji jalan,” paparnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. “Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji juga penggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Har-tarto usai rapat terbatas membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7). Menperin Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Untuk itu, lanjutnya, Presiden juga meminta untuk segera dibuatkan kajiannya. Pemerintah bakal terus melaksanakan kajian komprehensif terkait penerapan bahan bakar dengan kadar biodiesel 30 persen (B30) sesuai dengan harapan dari Presiden Joko Widodo untuk melonggarkan tekanan ekonomi global terhadap perekonomian nasional. “Untuk persiapan implementasi – B30, tidak mungkin kami menerapkan B30 sebelum melakukan kajian komprehensif,” kata Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal E-nergi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andrian Feby Misna di Jakarta, Rabu. Andriah memaparkan, sejumlah tahapan yang telah dilakukan antara lain adalah melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) serta rapat teknis dalam rangka membahas masukan usulan pengetatan dan penambahan parameter biodiesel. Selain itu, tahapan lainnya juga termasuk pembahasan Komite Teknis Bionergi, usulan revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) guna persiapan spesifikasi mesin biodiesel B30, serta pengujian mutu bahanbakar dan kinerja mesin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen (B30) sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. “Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji j uga penggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7). Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun, dan Presiden juga meminta untuk segera dibuatkan kajian terkait dengan hal tersebut. Selain itu, kata Menperin, dalam rapat juga diminta untuk mengkaji industri-industri nasional bias meningkatkan utilisasinya seperti kilang minyak di Tuban, Jatim, sehingga bisa lebih banyak memasok kebutuhan petrokimia dan BBM domestic (NERACA)

Bisnis Biodiesel Makin Menggiurkan (Kebijakan pemerintah memperluas penggunaan biodiesel membuat produsen biodiesel mendongkrak produksi): Kebijakan pemerintah yang ingin memperluas penggunaan biodiesel di dalam negeri membuat permintaan akan bahan bakar nabati (BBN) semakin tinggi. Tidak hanya memperluas penggunaan mandatori biodiesel 20% (B20), pemerintah juga akan mempercepat pelaksanaan mandatori biodiesel 30% (B30) dari sebelumnya tahun 2020. Kebijakan itu menarik minat perusahaan kelapa sawit untuk masuk ke produksi biodiesel. Salah satunya adalah PT Triputra Agro Persada. Chief Executive Officer (CEO) Arif P. Rachmat menilai bisnis kelapa sawit ke depan lebih mengarah pada produksi bio- fuel seperti biodiesel. “Bisnis biodiesel akan menjadi arah baru industri kelapa sawit nasional,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (26/7). Kondisi itu didorong oleh langkah pemerintah yang tengah mendorong perluasan penggunaan B20 dan percepatan B30. Bila hal ini sukses, maka ketergantungan pada impor minyak bumi akan berkurang. Hal itu juga akan mengurangi beban devisa negara atas impor bahan bakar minyak. Ke depan, kebijakan itu juga akan meningkatkan produktivitas kelapa sawit petani dan perusahaan perkebunan. Menurut Arif, Triputra Agro juga terlibat aktif dalam sejumlah rapat koordinasi dengan pemerintah untuk membahas perluasan penggunaan biodiesel ini. Bisa jadi dengan makin menggiurkannya bisnis biodiesel, maka Triputra Grup yang saat ini belum memiliki pabrik biodisel, akan mulai mencoba bisnis ini. Berdasarkan catatan KONTAN, pada tahun 2014 Triputra Grup memang tengah berencana masuk ke bisnis bi-fouel. Waktu itu, Arif mengatakan, Triputra akan masuk pada produksi BBN dengan mendirikan pabrik biofuel akan berkapasitas 10.000 ton per tahun. Besar investasinya sekitar US$ 12 juta-15 juta, tergantung teknologi yang dipakai. Persiapan Euro-4 Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengatakan, saat ini kapasitas terpasang pabrik biodiesel yang ada mencapai 14 juta kiloliter (kl). Jika kemudian mandatori B20 diperluas, ke non-Public Service Obligation (PSO), maka dari total kapasitas terpasang, yang terpakai baru 6 juta kl. Demikian juga bila program B30 terealisasi, menurut perhitungan Aprobi, dari kapasitas terpasang yang akan terpakai hanya sebesar 9 juta kl. “Dari sisi kapasitas produksi yang sudah ada sekarang, sebetulnya sudah cukup, ke depan adalah bersaing efisiensi dan terintegrasi,” ujarnya. Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar seperti Triputra Grup bisa saja membangun industri biodiesel, karena dari segi bahan baku, mereka tidak akan terganggu. Tumanggor, yang juga Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia ini membeberkan, industri biodiesel sudah sangat dengan perluasan B20 maupun percepatan mandatori B30. Karena hanya masalah peningkatakan volume saja. “Sekarang kami mulai mempersiapkan biodiesel yang masuk kategori Euro 4. Nantinya, mesin-mesin mobil diesel yang baru, yang dipasarkan pada Januari 2021, semuanya harus menggunakan Biodiesel kategori Euro 4,” tandasnya. Para produsen biodisel dalam negeri harus menyesuaikan produknya dengan spesifikasi Euro 4 yang lebih tinggi dan kadar sulfurnya rendah. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, pihaknya juga terus mengecek kesiapan pengusaha BBM untuk Sumber Aprobi pengaplikasian B20. “Barusan itu kami rapat untuk memastikan kesiapan menerapkan B20 secara massif, seperti Pertamina, Shell dan sebagainya membicarakan mengenai blending facilities,” ucapnya. Sayang ia tidak menjelaskan rinci kesipa-kan perusahaan tersebut. (KONTAN)

lampu Hijau dari Paman Sam: Jalan Indonesia untuk mempertahankan fasilitas Generalized System of Preferences dari Amerika Serikat makin terbuka lebar, setelah Menteri Perdagangan Wilbur Ross memberikan sinyal positif. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, yang telah menemui Wilbur pada Selasa (24/7) waktu Washington D.C. Menurut Enggartiasto, pejabat Partai Republiken itu bersedia memberi dukungan penuh agar Indonesia tetap menjadi negara penerima Generalized System of Preferences (GSP). Delegasi Merah Putih-yang melibatkan sejumlah besar pelaku industri berbasis ekspor produk utama itu-juga mengantongi lampu hijau dari Wilbur, terkait dengan permintaan agar Pemerintah AS mau meninjau ulang bea masuk baja (25%) dan aluminium (10%). Apalagi, lanjutnya, produk besi baja dan aluminium dari Indonesia bukanlah pesaing produk lokal Paman Sam. Besi baja dan aluminium buatan Tanah Air berbeda dengan yang diproduksi di AS, demikian pula pangsa pasarnya. “Menanggapi permintaan Indonesia, Menteri Ross menyatakan bahwa pertimbangan positif akan diberikan jika produk Indonesia tersebut spesifik dan tidak diproduksi oleh industri dalam negeri AS,” tegas Enggar dalam keterangan resminya, Kamis (26/7). Apalagi, delegasi Garuda juga telah memanen dukungan dari para importir produk RI di AS, yang menegaskan bahwa besi baja dan aluminium buatan Indonesia bersifat komplementer bagi industri domestik AS, dan bukan substitusi. {Bisnis, 25/7) Dalam kunjungan tersebut, RI dan AS sepakat merajut peta jalan untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara menjadi USS50 miliar pada 2020, dua kali lipat dari pencapaian tahun I lalu senilai US$25,9 miliar. Salah satu komoditas ekspor yang diprioritaskan untuk mencapai target tersebut adalah produk tekstil. Enggar telah membawa perwakilan dari Aosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Apparel Footwear Association (AAFA) di Townsend House. “Salah satu poin kerja sama di bidang tekstil dan produk tekstil [TPT] adalah pembukaan akses pasar kedua negara. AS akan mengekspor kapas ke Indonesia sebagai bahan baku TPT. Sebagai gantinya, Indonesia akan meningkatkan ekspor garmen ke AS,” papar Enggar. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Emovian G. Ismy menilai, langkah Mendag dalam meminta akses lebih luas terhadap produk TPT di pasar AS akan membuat produk Indonesia mampu bersaing dengan kompetitornya dari Vietnam dan China. “Tidak apa-apa jika kompensasinya impor kapas dilonggarkan. Sebab, industri kita memang butuh. Semakin tinggi permintaan ekspor TPT, maka semakin tinggi pula kebutuhan kapas,” katanya. Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (DSIA) Hidayat Triseputro mengklaim apabila bea masuk baja dan aluminium ke AS diturunkan, hal itu akan menjadi instentif menarik bagi produsen Indonesia. “Produk baja dan aluminium Indonesia akan menjadi produk substitusi yang tepat bagi AS, ketika impor dari China dibatasi,” ujarnya. Adapun, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menambahkan, delegasi Indonesia juga tengah melobi pejabat AS agar mau mengkaji ulang penerapan bea masuk antidumping (BMAD) biosolar asal Indonesia. Seperti diketahui, BMAD yang dikenakan pada produsen biodiesel asal Indonesia cukup tinggi, seperti kepada Wilmar Tranding PTE Ltd, yang naik dari 50,71 % menjadi 92,52%. Lalu, PT Musim Mas dari semula 50,71% menjadi 276,65% dan lainnya dari 50,71 % mnejadi 92,52%. KABAR BAIK. Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Darmin berpendapat, respons positif dari importir dan pejabat pemerintahan AS merupakan kabar baik bagi Indonesia, di tengah tertekannya ekspor nasional. Kendati demikian, dia memperingatkan bahwa kesepakatan awal antara Enggar dan Wilbur, justru berpotensi meningkatkan impor Tanah Air dari Paman Sam. “Selama ini dua pertiga perdagangan kedua negara didominasi oleh ekspor Indonesia menuju AS. Dengan adanya kesepakatan ini, bukan tak mungkin impor Indonesia dari AS justru meningkat,” ujarnya. Pasalnya, sebut Yose, selain produk ekspor RI yang masuk dalam daftar GSP, produk lain yang ditawarkan Indonesia ke AS adalah TPT, besi dan baja, serta minyak kelapa sawit. Padahal, produk-produk tersebut masih berpeluang dicukupi AS dari pasar negara lain selain Indonesia. Dia melanjutkan, kondisi berbeda terjadi kepada produk impor Tanah Air dari AS seperti kapas, gandum, dan kedelai. Menurutnya, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap komoditas-komoditas asal AS tersebut sangat tinggi. Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengapresiasi upaya Mendag dalam mempertahankan fasilitas GSP sekaligus memperluas penetrasi produk ekspor Indonesia. “Namun, kesepakatan ini masih awal dan perlu dikawal terus, sampai mana keseriusan AS dalam membuka diri pada produk asal Indonesia. Tetapi yang jelas, peluang mempertahankan GSP bagi kita semakin lebar,” ujarnya. Shinta pun berharap melalui kunjungan Mendag ke AS tersebut, pemerintah dan delegasi bisnisnya dapat mengidentifikasi peluang bagi komoditas lain untuk masuk ke pasar AS, di luar produk yang sedang diperjuangkan Indonesia seperti TPT, besi dan baja, serta CPO. Di lain pihak, Dubes RI untuk AS Budi Bowoleksono melihat upaya peningkatan perdagangan Indonesia dan AS sebagai hal yang positif. Menurutnya, KBRI Washington DC siap membantu meningkatkan perdagangan tersebut. “Rangkaian kegiatan ini menunjukkan arti penting. Kita harus menyikapi hubungan dagang ini dengan sikap yang positif. Hubungan perdagangan Indonesia dan AS masih banyak potensi yang dapat dikembangkan,” katanya. Untuk diketahui, dalam negosiasi peninjauan ulang eligibilitas GSP-yang berlangsung sejak 13 April 2018 dan memasuki tahapan dengar publik pada 18 Juli 2018-AS memang meminta Indonesia untuk memastikan akses produk agrikultura. Hasil akhir evaluasi GSP akan diumumkan akhir tahun ini (BISNIS INDONESIA)

Perbedaan Pendapat Meruncing: Perbedaan pendapat antara produsen dan sejumlah pelaku industri pengguna biosolar dengan campuran minyak kelapa sawit 20% (B20) semakin meruncing. Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengklaim, penggunaan biosolar dengan berbagai kadar minyak sawit telah dilakukan sejak 2006, dengan diawali oleh produk B5. Sementara itu, B20 telah melalui uji coba dan memenuhi standar nasional indonesia (SNI). “Uji coba |B20] sudah dilakukan terus menerus sejak sebelum 2016. Hasilnya sangat aman dan dapat digunakan di seluruh kendaraan diesel euro-2,” katanya. Kamis (27/7). Dia pun menolak tudingan biosolar meninggalkan lapisan jeli pada mesin, lantaran tingginya kandungan lemak. Sebaliknya, dia menjamin penggunaan biosolar membuat mesin lebih bersih. Paulus menyatakan B20 memiliki kadar setana lebih tinggi dibandingkan dengan kadar oktan solar biasa, sehingga emisi gas buang kendaraan B20 lebih rendah 15% dari kendaraan solar. Di lain pihak, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menyatakan, mesin euro-2 hanya diperbolehkan mengonsumsi BIO. “Konsultan dari Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH bilang, biosolar bersifat korosif dan asam dan berdampak buruk terhadap mesin.” Selain itu, bahan bakar tersebut membuat minyak dan air tercampur. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menggarisbawahi, kendaraan euro-2 yang ada saat ini dinyatakan tidak lolos uji emisi oleh Kementerian Perhubungan jika menggunakan B20. (BISNIS INDONESIA)

Menteri Perdagangan RI Lobi Boeing, Pakai Bioavtur: Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bertemu Vice President of International Goverment Relation Boeing, Mark Lippert, untuk membahas pengunaan bahan bakar pesawat berbasis sawit (Bioavtur). Bahan bakar tersebut merupakan pengembangan dari Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI). Dalam pertemuan yang dilakukan saat kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Amerika Serikat, Enggartiasto menjelaskan bahwa Indonesia ingin meningkatkan kemitraan strategis dan menyeimbangkan hubungan perdagangan kedua negara di berbagai sector. Menurut Enggar, dirinya mewakili Pemerintah Indonesia menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kemitraan strategis kedua negara. “Kami mengajak Boeing bukan hanya untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi agar dapat bersama-sama menjadi bagian dari strategi masa depan yang saling menguntungkan. Banyak terdapat potensi kerja sama dengan Indonesia, misalnya pengembangan bahan bakar pesawat biofuel (bioavtur) berbasis sawit, suku cadang pesawat, serta layanan perawatan, perbaikan, dan overhaul (maintenance, repair, overhaul/MRO),”ujar Menteri dalam siaran pers, Selasa, (24 Juli 2018). Terkait dengan penawaran kerja sama bioavtur berbasis sawit, Pemerintah Indonesia memfasilitasi pertemuan antara Boeing dan Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) yang telah mengembangkan biofuel dan ekspor secara global. “Boeing bersama pelaku usaha Indonesia dapat bekerja sama mengembangkan bioavtur berbasis minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan,” kata Mendag Enggar. (SAWIT INDONESIA)

Menilik Urgensi Perluasan Mandatori Biodiesel 20 Persen: Pemerintah akan lebih agresif mengimplementasikan program mandatori biodiesel. Salah satu caranya adalah dengan memperluas pemberian insentif pada program tersebut. Program mandatori biodiesel telah dijalankan sejak 2015. Melalui program ini, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar untuk keperluan kewajiban pelayanan publik (PSO) harus dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan kadar tertentu. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah tertekannya harga minyak sawit dunia di tengah kelebihan pasokan kala itu. Sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015, mandatori campuran BBN 15 persen (B15) dimulai pada April 2015, campuran BBN 20 persen (B20) pada 2016, dan campuran BBN 30 persen (B30) pada Januari 2020. Insentif program mandatori biodiesel merupakan selisih harga pasar biodiesel dengan solar. Insentif ini diberikan kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN), dalam hal ini produsen fame yang merupakan BBN berbasis kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan pencampur biodiesel. Sebagai catatan, harga pasar biodiesel saat ini berada di atas harga pasar solar. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyebutkan saat ini selisih keduanya berkisar Rp400 per liter. Dengan insentif ini, produsen biodiesel dapat menjual biodiesel sesuai harga pasar dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) bisa menjual biodiesel ke masyarakat dengan harga sama dengan solar. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, insentif program mandatori biodiesel berasal dari Dana Sawit hasil pungutan ekspor atas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunan CPO yang berjalan sejak pertengahan 2015. Besaran pungutan ditetapkan sebesar US$50 per ton untuk ekspor minyak sawit. Adapun besaran pungutan lebih rendah diberikan untuk ekspor produk turunan minyak sawit lebih rendah. Misalnya, untuk ekspor minyak goreng sawit besaran pungutannya US$20 per ton. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, sejak program dukungan Dana Sawit berjalan pada Agustus 2015 hingga April 2018, total Dana Sawit yang telah disalurkan mencapai Rp24,71 triliun untuk 5,88 juta kl biodiesel. Kucuran dana tersebut telah membantu penghematan devisa negara dari pengurangan impor minyak sebesar Rp30 triliun dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 8,79 Juta ton karbondioksida. Tak ayal, di tengah tekanan defisit neraca perdagangan, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas), pemerintah ingin mengoptimalkan penggunaan biodiesel yang diproduksi di dalam negeri untuk mengurangi impor minyak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) selama Januari – Juni 2018, neraca dagang Indonesia defisit US$1,02 miliar. Defisit terjadi karena secara kumulatif ekspor hanya sebesar US$88,02 miliar sedangkan impor paruh pertama tahun ini mencapai US$89,04 miliar. Khusus untuk impor migas, sepanjang semester I 2018 tercatat mencapai US$14,04 miliar atau melonjak 20,82 persen dari posisi tahun lalu US$11,62 miliar. “Defisit migas membengkak karena harga minyak dunia naik dan ke depan akan makin membengkak karena harga (minyak) terus naik,” ujar Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/7). Sebagai pembanding, rata-rata kenaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) per Juni 2018 telah mencapai US$66,5 per barel atau lebih tinggi dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar US$48 per barel. Selain itu, lanjut Faisal, dengan meningkatan pemanfaatan biodiesel di dalam negeri, pemerintah juga bisa mengerek harga minyak sawit yang sedang tertekan di tengah banyaknya hambatan ekspor minyak kelapa sawit. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sepanjang Mei 2018 harga minyak sawit mentah (CPO) global bergerak di kisaran US$650 hingga US$670 per metrik ton dengan harga rata-rata US$653,6 per metrik ton atau turun dibandingkan rata-rata harga pada April 2018, US$662,2 metrik ton. Pelemahan ini dipicu oleh stok yang melimpah di pasar global. Pada periode yang sama, volume ekspor minyak sawit (termasuk biodiesel dan oleochemical) Indonesia menurun tiga persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 2,33 juta ton. Selama ini, insentif biodiesel diberikan pada sektor pelayanan publik (PSO) dalam hal ini transportasi dan listrik. Tahun ini, pemerintah ingin mendorong penggunaan biodiesel B20 ke sektor non PSO seperti sektor pertambangan dan industri pengguna mesin diesel lain. Berdasarkan proyeksi pemerintah, jika kebijakan B20 diperluas sepenuhnya ke pengguna solar non-PSO, konsumsi biodiesel bisa meningkat dari 3,12 juta kl untuk PSO menjadi 6,32 juta kl. Proyeksi itu dibuat dengan asumsi total total kebutuhan solar tahun ini mencapai 31,62 juta kl di mana sebanyak 15,62 juta kl diantaranya merupakan solar PSO dan sisanya solar untuk kebutuhan industri lain. “Kami sudah memperhitungkan bahwa apabila B20 bisa terwujud secara penuh, katakan tidak 100 persen tetapi 95 persen atau 97 persen, itu Indonesia akan menghemat devisa untuk mengimpor solar kira-kira US$5 miliar hingga US$5,5 miliar setahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kemarin. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mendukung langkah pemerintah untuk memperluas program B20. Industri, lanjut Aprobi, siap meningkatkan pasokan biodiesel sesuai kebutuhan mengingat kapasitas terpasang produksi biodiesel BUBBN di atas kebutan “Kami tidak ada masalah dengan (produksi) fame. Seandainya B20 dilaksanakan sepenuhnya maka diperlukan sebesar 6 juta kl sedangkan kapasitas produksi terpasang 12 juta kl,” ujarnya. Direktur Eksekutif BPDP Kelapa Sawit Dono Boestami mengungkapkan dana pungutan kelapa sawit lebih dari cukup untuk mendukung perluasan insentif program mandatori B20 dengan rata-rata pungutan mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan. Untuk 2018, pembiayaan biodiesel dianggarkan sebesar Rp9,8 triliun dengan target volume biodiesel yang dibayar sebesar 3,5 juta kl. Dono memperkirakan jika program perluasan insentif B20 ke solar non-PSO bisa diimplementasikan tahun ini, volume biodiesel bisa meningkat menjadi 4,5 juta kl. Sebanyak 300 ribu kl dari solar PSO dan 700 ribu dari solar non-PSO yang berasal dari sektor pertambangan dan industri lainnya. Menurut Dono, saat ini adalah waktu yang tepat mengingat selisih harga pasar biodiesel dengan solar sedang turun, di bawah Rp1.000 per liter. Sebagai pembanding, saat program mandatori B20 diluncurkan selisih harga keduanya mencapai lebih dari Rp3 ribu per liter. Artinya, meskipun secara volume biodiesel yang mendapatkan insentif lebih besar, nilai insentif yang diberikan bisa jadi sama atau bahkan lebih kecil. Dono juga menegaskan bahwa perluasan penggunaan insentif biodiesel ke solar non-PSO tidak akan mengganggu penyaluran Dana Sawit untuk kepentingan pengembangan industri kelapa sawit. Sesuai Pasal 11 Perpres 61/2015, selain untuk insentif, Dana Sawit juga digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit, penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, promosi Perkebunan Kelapa Sawit, peremajaan (replanting) Perkebunan Kelapa Sawit; dan sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. “Dana wajib ada. Kalau tidak ada, kami akan cari,” ujar Dono. Namun, hingga kini pemanfaatan Dana Sawit untuk program noninsentif masih minim. Kendalanya terbentur di masalah administrasi. Misalnya, lahan untuk replanting harus dalam kondisi clean and clear. Artinya, lahan yang belum bersertifikat tidak bisa mendapatkan Dana Sawit. Karenanya, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mendorong alokasi dana kepada petani kelapa sawit lebih optimal, terutama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani. “Dana BPDP harus dapat diakses dengan mudah oleh petani dengan tidak menggunakan prosedur yang berbelit,” ujarnya. Solusi lainnya, lanjut Darto, Dana Sawit untuk pembinaan petani bisa disalurkan langsung ke pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembinaan. Dari sisi industri, Sekretaris Gabungan Kepala Kompartemen Teknik Lingkungan dan Industri Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Abdul Rochim mengungkapkan penggunaan B20 di sektor otomotif tidak mengalami kendala berarti. Di industri otomotif, sesuai amanat pemerintah, penggunaan biodiesel telah berjalan sejak 2016. Dari sisi konsumsi, penggunaan biodiesel memang sedikit lebih boros. Sebagai gambaran, penggunaan B20 2,8 persen lebih boros dibandingkan solar murni. “Meskipun biodiesel lebih boros 2,8 persen dibandingkan solar itu lebih baik dari bioetanol yang kalau sudah E100 bisa 44 persen konsumsinya di atas solar,” ujarnya. Lihat juga: Jokowi Sebut Biodisel Hemat Devisa Rp300 Miliar per Hari Selain itu, biaya perawatan mesin pengguna biodiesel juga sedikit menggerus kantong untuk jangka pendek. Pasalnya, sifat biodiesel yang mampu membersihkan kerak di mesin mengharuskan pengguna mengganti filter lebih sering. “Setelah dua atau tiga kali penggantian, kalau kotorannya sudah bersih, itu tidak akan terjadi lagi,” ujarnya. Di sisi lain, bahan bakar biodiesel lebih ramah lingkungan dibandingkan BBM fosil yang bisa memberikan manfaat lebih besar dalam jangka panjang. Terlebih Indonesia menargetkan bisa mengerek porsi EBT dalam bauran energi primer menjadi 23 persen pada 2025. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia memahami urgensi pemerintah untuk menerapkan penggunaan biodiesel ke sektor industri. Namun, Hendra memberikan sejumlah catatan. Pertama, jangan sampai perluasan mandatori B20 mengganggu kelancaran produksi batu bara. Hendra mengungkapkan pelaku industri tambang khawatir bahwa pemberi garansi alat berat tidak akan menanggung kerusakan jika alat berat menggunakan B20. Secara global, sebagian besar garansi hanya diberikan untuk penggunaan biodiesel dengan kadar maksimal 7 persen (B7). Untuk itu, pemerintah harus bisa mencarikan solusi. Kedua, lanjut Hendra, harus ada solusi mengenai penyimpanan biodiesel jangka panjang. Berdasarkan sosialiasi yang diterimanya, penyimpanan biodiesel hanya bisa dijamin untuk tiga bulan. Padahal, pelaku industri membutuhkan kepastian pasokan untuk jangka panjang. “Terkait penyimpanan, kami belum mendapatkan jawaban yang memuaskan,” ujarnya. Ketiga, Hendra juga minta pemerintah merealisasikan pemberian insentif biodiesel ke sektor non PSO. Dengan demikian, mandatori B20 tidak akan membuat biaya produksi perusahaan membengkak. Perluasan pemanfaatan dana insentif sawit ke non-PSO masih menunggu revisi Perpres 61/2015. Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyani mengungkapkan saat ini draf revisi Perpres 61/2015 tengah disirkulasi ke para menteri terkait. Setelah ditandatangani oleh para menteri, draf akan diteruskan ke Sekretariat Negara untuk selanjutnya diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Mudah-mudahan Agustus (insentif dana sawit untuk yang non-PSO sudah bisa diberikan),” ujar Rida. (CNN INDONESIA)

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180726195437-85-317319/menilik-urgensi-perluasan-mandatori-biodiesel-20-persen

Mandatori Biosolar: Produsen dan Pengguna Adu Pendapat: Perbedaan pendapat antara produsen dan sejumlah pelaku industri pengguna biosolar yang memiliki campuran minyak kelapa sawit 20% (B20) semakin meruncing. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengklaim, penggunaan biosolar dengan berbagai kadar minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) telah dilakukan sejak 2006, dengan diawali oleh produk B5. Sementara itu, untuk produk B20—yang ada saat ini dimandatorikan oleh pemerintah—telah melalui uji coba dan memenuhi standar nasional indonesia (SNI). “Uji coba [B20] sudah dilakukan terus menerus sejak sebelum 2016 dan melibatkan banyak pihak, salah satunya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi [BPPT]. Hasilnya sangat aman dan dapat digunakan di seluruh kendaraan diesel euro-2,” katanya kepada Bisnis.com, Kamis (27/7). Dia pun menolak tudingan bahwa produk biosolar meninggalkan plak atau lapisan jeli pada mesin, lantaran tingginya kandungan lemak bahan bakar tersebut. Sebaliknya, dia menjamin penggunaan biosolar akan membuat mesin lebih bersih. Di sisi lain, Paulus menyatakan B20 memiliki kadar setana (cetane number) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar oktan solar biasa. Kadar setana B20 berada di atas 60%, sehingga emisi gas buang kendaraan pengguna B20 lebih rendah 15% dibandingkan kendaraan pengonsumsi solar. “Kalau terkait kekhawatiran kerusakan kendaraan, kita bisa lihat, mandatori B20 sudah dijalankan sejak Januari 2016 untuk kendaraan PSO. Hasilnya tidak ada masalah,” lanjutnya. Paulus juga menjamin, bahwa kendaraan baru—baik impor maupun produksi dalam negeri— dengan spesifikasi mesin berstandar emisi euro-2 sudah siap mengonsumsi B20. Proses penggunaan B20 bahkan tidak memerlukan penyesuaian terhadap mesin kendaraan. Di lain pihak, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menyatakan bahwa mesin kendaraan buatan Eropa dengan standar euro-2 hanya diperbolehkan mengkonsumsi biosolar maksimal B10. “Konsultan dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) bilang, biosolar bersifat korosif dan asam dan berdampak buruk terhadap mesin,” katanya. Selain itu, berdasarkan pengalamannya menggunakan biosolar, bahan bakar tersebut membuat minyak dan air tercampur. Hal itu membuat kendaraan pengguna biosolar membutuhkan komponen tambahan berupa water separator. Terpisah, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menggarisbawahi bahwa kendaraan euro-2 yang ada saat ini dinyatakan tidak lolos uji emisi oleh Kementerian Perhubungan jika menggunakan B20. “Kendaraan euro-2 memang bisa dijalankan ketika menggunakan B20. Namun, untuk uji emisi kami tidak bisa jamin lolos. Sebab kendaran euro-2 keluaran pabrik saat ini minimal harus menggunakan BBM Pertadex agar lolos uji emisi,” katanya. Seperti diketahui, Kewajiban penggunaan B20 telah diatur dalam Permen ESDM No.12/2015, tetapi mandatori yang diberlakukan mulai Januari 2016 itu masih terbatas pada kendaraan PSO yang disubsidi. Saat ini, perluasan penggunaan dan insentif B20 ke non-PSO tengah disiapkan oleh pemerintah dan akan disahkan melalui Peraturan Presiden. (BISNIS)

http://industri.bisnis.com/read/20180726/12/821238/mandatori-biosolar-produsen-dan-pengguna-adu-pendapat

Indonesia wrapping up new regulation to expand the use of B20: The government is revising a presidential regulation on biodiesel incentives in a bid to expand the use of vegetable oil in biodiesel. The current mix, called B20, is a blend comprising 20 percent vegetable oil. Indonesia is one of the world’s biggest palm oil producers and aims to reduce the increasing cost of fossil-fuel imports by blending vegetable oil in its fuel. The revision is ongoing, Coordinating Economic Minister Darmin Nasution said on Wednesday, adding that he would soon make another report to President Joko “Jokowi” Widodo. “I have to report [again] about further developments in our discussions [with biodiesel stakeholders], but I believe it won’t take much longer,” he said on Wednesday. The revision is for Presidential Regulation No.61/2015 on the funding of crude palm oil. Since early 2016, the government has made B20 mandatory for certain businesses in return for incentives – which largely take the form of subsidies to keep the price of biodiesel at relatively the same level as that of fossil-based fuel. However, these incentives only apply to the public service obligation (PSO) sector, which uses biodiesel from state-own energy firm Pertamina and private fuel distributor PT AKR Corporindo. Darmin’s statement came after a coordination meeting for biodiesel was held for a second time this month. Attendees at Wednesday’s meeting included officials from the Energy and Mineral Resources Ministry, Biodiesel Producers Association (Aprobi) and crude palm oil producers. Dadan Kusdiana, the Energy and Mineral Resources Ministry’s special advisor for natural resources, told the press after the event that among the larger changes in the regulation involved the legal basis for incentives for non-PSO businesses, such as those in mining and transportation. “Other than that, the regulation will stipulate a guideline for oil palm replanting,” he said adding that the issuance would not take much longer, as the revision was currently being approved by related ministries and would then be sent to the President. (THE JAKARTA POST)

http://www.thejakartapost.com/news/2018/07/26/indonesia-wrapping-up-new-regulation-to-expand-the-use-of-b20.html

Presiden Jokowi Minta Mandatori Biodiesel 30% Dipercepat Tahun Depan: Pemerintah akan mempercepat peningkatan mandatori biodiesel sebesar 30% (B30) pada 2019. Rencana implementasi mandatori B30 tersebut lebih cepat dari target sebelumnya, yaitu diterapkan pada 2020. “Percepatan mandatori B30 merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo. Awalnya kami targetkan 2020, tapi dipercepat setahun menjadi 2019,” ujar Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Dadan Kusdiana pada acara Persiapan Uji B30 di Gedung Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM, Jakarta. Menurut dia, uji coba B30 pada sejumlah kendaraan akan di lakukan segera sebelum diterapkan pada tahun depan. Adapun uji coba B30 sama dengan yang dilakukan saat uji coba B15 dan B20. Pihaknya juga optimistis implementasi B30 dapat terlaksana tahun depan. Untuk saat ini, kata dia, pemerintah masih fokus untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi B20. “Sambil menunggu revisi peraturan menterinya, saat ini B20 terus ditingkatkan,” kata dia. Pada kesempatan yang sama, Direktur Bioenergi Kementrian ESDM Adria Feby Misna mengatakan, aturan terkait implementasi B30 sedang disiapkan. Untuk saat ini pemerintah masih fokus pada peningkatan implementasi B20 pada semua sektor. Menurut dia, peningkatan implementasi penggunaan biodiesel merupakan upaya pemerintah menekan subsidi bahan bakar minyak jenis solar. Pencampuran bahan bakar nabati (BBN) pada BBM jenis solar bertujuan menjaga neraca perdagangan di tengah meningkatnya fluktuasi harga minyak dunia. “Saat ini bagaimana upaya kita terus meningkatkan mandatori biodiesel. Yang dilakukan saat ini bagaimana meningkatkan spesifikasi B20 supaya dapat diterima seluruh masyarakat,” ujar dia. Dia menyebut, peningkatan mandatori B20 tidak hanya untuk jenis BBM public service obligation (PSO) melainkan juga untuk BBM non-PSO. Tahun ini saja, imbuhnya, implementasi B20 untuk BBM no-PSO baru terserap sebesar 8%. Sementara sisanya, sebesar 92% untuk BBM no-PSO diserap untuk sektor transportasi dan pembangkit listrik. “Untuk 2018 yang terserap sebesar 6% untuk BBM non-PSO dan 34% untuk BBM PSO,” tandasnya. Dia menjelaskan, untuk saat ini pihaknya masih mengidentifikasi rendahnya penggunaan biodiesel khususnya untuk BBM non-PSO. (OKEZONE)

https://economy.okezone.com/read/2018/07/26/320/1927566/presiden-jokowi-minta-mandatori-biodiesel-30-dipercepat-tahun-depan