+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Program B20 Diperluas Aprobi Siap Pasok Kebutuhan Biodiesel

Rakyat Merdeka | Selasa, 4 September 2018

Program B20 Diperluas Aprobi Siap Pasok Kebutuhan Biodiesel

Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) siap memasok kebutuhan Biodiesel

untuk mendukung program mandatori penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Program ini resmi diperluas ke segmen non Public Service Obligation (PSO) mulai 1 September 2018.

APROBI membawahi 22 produsen Biodiesel di Tanah Air. Kapasitas produksi terpasang mencapai 12 juta kiloliter (kl) di Indonesia. Sementara itu, perluasan program B20 ke segmen non PSO selama September-Desember 2018 memerlukan pasokan Biodiesel sekitar 900 ribu kl. Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor mengatakan, produsen siap memenuhi alokasi Biodiesel yang ditetapkan menjadi 2,9 juta kiloliter (KL) sampai Desember 2018. Sebab, kapasitas terpasang produksi Biodiesel di dalam negeri sudah cukup besar, sekitar 12 juta KL. Penerapan mandatori B20 yang diperluas ke non PSO bertujuan mendongkrak harga CPO. Selain itu. kebijakan itu juga akan berdampak positif kepada harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani. “Mandatori B 20 dapat mengurangi tingkat polusi. Kalau tanpa biodiesel, maka akan polusi dan menyebabkan ganguan perna-pasan. Sementara dengan B20, udara lebih bersih. Langkah ini sejalan dengan komitmen di COP21,” kata Tumanggor di Jakarta, kemarin.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan empat peraturan untuk memayungi kebijakan perluasan B20. Pertama Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Aturan itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2018. Disusul, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Balian Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ketiga adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 1935 K/1O/MEM/2O18 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1803 K/10/MEM/2018 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dan Alokasi Besaran Volume untuk Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk Periode Mei-Oktober2018.

Peraturan keempat adalah Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1936 K/10/ MEM/2018 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Periode September-Desember 20 1 8 tertanggal 27 Agustus 2018. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menjelaskan, produsen Biodiesel saat ini sudah siap melaksanakan program wajib B20 yang diperluas ke segmen non PSO. Per 1 September 2018, produsen Biodiesel langsung mulai melakukan delivery sesuai kontrak. “Setelah resmi diluncurkan pemerintah, kami kirim sesuai kontrak. Persiapan sudah dilakukan seperti penambahan armada dan sarana pendukung logistik lainnya,” katanya.

Sampai akhir 2018 konsumsi Biodiesel dengan B20 ini akan mencapai 3 juta kiloliter (kl) untuk segmen PSO. Dan, 900 ribu kiloliter untuk segmen non PSO. “Walaupun target kami untuk segmen non PSO diperkirakan 1 juta kl sampai akhir 2018,” ungkap dia. Aprobi menghitung hingga akhir 2018 permintaan Biodiesel Indonesia bakal mencapai 5 juta kl. Jumlah ini total untuk pasar dalam negeri, baik segmen PSO maupun bukan PSO, ditambah penjualan ekspor. “Ekspor sampai akhir tahun ini kemungkinan bisa mencapai 1 juta kL Jadi, total 5 juta kL Produksi sekitar segitu; tentunya ada stok,” kata Paulus.

Saat ini, ada 22 pabrik Biodiesel dengan total kapasitas terpasang mencapai 12 juta kl. Pada 2019, dengan ketentuan B20 secara penuh maka produksi dan konsumsi Biodiesel domestik diperkirakan 5,6 juta kl, total untuk segmen PSO dan bukan PSO. Asumsinya adalah konsumsi solar nasional sekitar 28 juta kl.

Koran Tempo | Selasa, 4 September 2018

Kementerian Energi Siapkan Audit Realisasi Program B20

Badan usaha yang tak patuh diancam sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengawal secara ketat perluasan penggunaan campuran Biodiesel 20 persen (B20) ke solar non-pelayanan publik yang berlaku mulai Sabtu lalu. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menuturkan, dalam beberapa waktu ke depan, akan dilakukan silent audit untuk memastikan kebijakan tersebut dipatuhi oleh penyalur solar nonsubsidi dan non- public service obligation (PSO). “Tentu saja audit ini dilakukan tanpa ada pemberitahuan,” kata Rida kepada Tempo kemarin.

Rida mengatakan selama ini pengawasan program B20 telah dilakukan tersendiri oleh tim kementerian. Namun dia enggan memastikan apakah tim yang sama, atau bahkan ada tim khusus, yang akan melaksanakan audit mirip inspeksi mendadak ini. Yang jelas, dia memastikan pelaksanaan silent audit ini merupakan instrumen pelengkap dari pengawasan tim sebelumnya. Selama ini program B20 hanya diterapkan pada solar bersubsidi dan solar untuk kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero). Pemerintah memutuskan memperluas cakupan program ke solar non-PSO untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Pembatasan impor ditempuh pemerintah, menyusul makin lebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit/ CAD), yang pada kuartal II lalu mencapai US$ 8 miliar atau 3 persen dari produk domestik bruto. Tingginya defisit CAD membuat langkah stabilisasi nilai tukar rupiah makin sulit. Adapun kebijakan B20 kini wajib diterapkan oleh badan usaha pengguna BBM non-PSO, seperti sektor transportasi, industri, pertambangan, dan ketenagalistrikan. Rida menyebutkan pengawasan akan dilakukan terhadap semua lini usaha, dari produsen Biodiesel hingga produk yang dikonsumsi pengguna akhir.

Sejak meluncurkan perluasan program ini, Kementerian ESDM menegaskan tidak ada lagi produk BO di pasar. Kementerian mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tak mematuhi kebijakan ini. Jenis hukuman telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam aturan tersebut, badan usaha BBM yang tidak mencampur bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel ke solar dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 6.000 per liter volume yang wajib dicampur. Mereka juga diancam izin usahanya dicabut. “Masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan B20 ini dengan menyampaikannya melalui call center 14036,” kata Rida.

Corporate Secretary PT Pertamina Syahrul Mukhtar memastikan perseroan akan mendukung kebijakan ini. Dia tak khawatir akan rencana Kementerian melakukan audit. “Bagi kami, audit itu sudah biasa, bahkan kami rutin melakukan audit internal,” ujarnya. Walau begitu, Syahrul mengatakan, sampai hari ini, B20 baru terealisasi 95 persen. Sebab, menurut dia, pasokan fatty acid methyl ester (FAME) dari badan usaha penyedia BBN belum mencukupi di Jawa Timur. Karena itu, sejauh ini Pertamina lebih dulu berfokus pada terminal bahan bakar minyak (TBBM) untuk kemudian disalurkan ke TBBM kecil.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan juga memastikan anggotanya siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mendukung kebijakan pemerintah. Namun dia mengatakan sejauh ini Aprobi belum sepenuhnya menjalankan program B20 lantaran masih ada kendala di lapangan. “Kami sedang proses merealisasi B20. Namun semua tidak bisa sekaligus. Ada saja kendala di lapangan, misalnya pengirimannya,” kata Paulus. Paulus menyebutkan Aprobi tidak akan mempermasalahkan ancaman sanksi dari Kementerian ESDM. Asalkan, menurut dia, sanksi diberikan apabila terbukti ada kesengaj a-an pelaku usaha melanggar kebijakan. “Tapi, kalau yang terjadi itu karena kapal mogok, ya, jangan dong,” tuturnya.

Kuota Empat Bulan

KEBIJAKAN perluasan program B20 mulai berlaku pada Sabtu lalu. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/M EM/2018 tentang pengadaan bahan bakar nabati jenis Biodiesel untuk pencampuran jenis bahan bakar minyak umum. Total Biodiesel yang dibutuhkan untuk pencampuran bahan bakar minyak pada periode September-Desember setara 940.407 kiloliter. Berikut ini rinciannya.

Bisnis Indonesia | Selasa, 4 September 2018

6 Terminal BBM Siap Campur Biodiesel

PELAKSANAAN PROGRAM B20

JAKARTA – FT Pertamina (Persero) mengandalkan enam fasilitas terminal ba-han bakar minyak atau TBBM skala besar sebagai tempat pencampuran Biodiesel ke dalam Solar untuk didistribusikan ke 52 terminal bahan bakar. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa 52 terminal BBM yang lokasinya berada di kawasan Indonesia bagian timur tidak mampu melakukan pencampuran bahan bakar nabati yang berasal dari minyak sawit (biodiesel) ke dalam Solar. Mulai 1 September 2018, Pertamina wajib mencampur seluruh 20% Biodiesel ke dalam 4 Solar baik sektor bersubsidi (penjualan Biosolar di SPBU) maupun nonsubsidi (Solar untuk industri, pertambangan, dan sektor lain).

“Kami sudah sepakati dengan pemasok FAME [fatty acid methyl ester/biodiesel], nantinya akan disalurkan terlebih dahulu ke enam TBBM utama, kemudian dikirim lewat laut ke TBBM. Jadi, dicampumya di 6 TBBM utama,” tuturnya saat meninjau pelaksanaan program B20 di SPBU Coco Kuningan, Jakarta, Senin (3/9). Dia mencontohkan, salah satu TBBM utama yang digunakan sebagai pencampur FAME dan Solar ialah TBBM Wayame. Di TBBM tersebut nantinya menyalurkan ke 12-14 terminal yang lebih kecil. Menurutnya, saat ini infrastruktur yang ada di 52 TBBM belum semuanya memadai untuk mencampur Biodiesel dan Solar. Namun, pihaknya berjanji untuk membangun infrastruktur dengan standar yang sama.

“Kami tidak hanya bisa mengandalkan TBBM yang besar untuk kebutuhan di Papua karena nanti pasti meningkat. Kami pun akan bangun infrastruktur di sana.” Dari total 112 TBBM yang dimiliki perseroan, sebanyak 60 terminal sudah mendapatkan suplai FAME dan sudah menyalurkan B20 bersubsidi. Pertamina juga telah menyampaikan data kebutuhan Biodiesel untuk tiap TBBM per bulan kepada produsen bahan bakar nabati tersebut.

Di sisi lain, Pertamina juga akan menerapkan digitalisasi pada 5.518 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau 75.000 nozel di seluruh Indonesia. Nicke menambahkan, digitalisasi ini dapat mengoptimalkan pemantauan ketersediaan B20 di setiap SPBU. “Sebetulnya kuncinya ada pasokan FAME, karena kami tidak produksi hanya mencampur saja. Mencampur itu bisa TBBM bisa juga di tangki, ini disesuaikan,” tambahnya. Pemerintah tetap mewajibkan PT Freeport Indonesia menggunakan Biosolar dengan kandungan bahan bakar nabati 20% atau B20 terutama dalam mengisi kebutuhan Solar di daerah operasional dengan suhu di atas -3 derajat Celcius. Dirjen Energi Baru Terbarukan Rida Mulyana mengungkap, Freeport tetap akan diwajibkan menggunakan B20 walaupun hanya di daerah operasional yang berada di bawah sebelum masuk situs pertambangan dengan suhu -3 derajat Celcius.

Jawa Pos | Selasa, 4 September 2018

Akhir September Seluruh SPBU Jual B20

Campuran Solar dan Bahan Bakar Nabati

JAKARTA Distribusi B20 atau bahan bakar Biodiesel 20 persen terkendala infrastruktur. PT Pertamina (Persero) mencatat, hingga saat ini baru 95 persen dari 5.518 SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Pertamina yang menyalurkan B20. Ditargetkan, seluruh SPBU tersebut bisa menyalurkan B20 pada akhir September 2018. Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, mayoritas SPBU yang belum mendapatkan pasokan B20 berada di Indonesia Timur. Penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur. “Infrastruktur belum memadai untuk masing-masing TBBM (terminal BBM) kecil. Namun, ke depan kami bangun itu semua karena kami yakin Indonesia Timur berkembang,” ujarnya saat mengunjungi SPBU di Matraman, Jakarta, kemarin (3/9).

Dia menyatakan, infrastruktur fisik sudah mulai dibangun di sana. “Kebutuhan BBM akan meningkat. Kami tidak bisa hanya mengandalkan TBBM besar,” lanjutnya. Untuk wilayah Indonesia Timur, lanjut Nicke, B20 akan dipasok dari enam TBBM besar di Wayame, Ambon, Maluku. “Kalau suplai FAME (fatty acid methyl ester)nya sudah sampai ke enam TBBM di sana dan kami blending, kami kirim. Selama ini kami juga mengirim solar. Bedanya, sekarang solar yang dikirim dicampur bio jadi B20,” urai Nicke. Saat ini di antara 112 TBBM Pertamina, baru 60 TBBM yang sudah menyalurkan B20 untuk PSO [public service obligation). Sisanya, 52 TBBM, belum menyalurkan

B20 karena belum ada pasokan FAME dari badan usaha pemasok. “Sebetulnya, kuncinya ada suplai FAME karena kami tidak memproduksi, hanya blending. Blending-nya bisa TBBM, bisa juga di tangki. Ini disesuaikan, kilang memproduksi hanya solar, nanti ada supplier FAME, dicampur,” jelasnya.Ke depan. Pertamina membuat green fuelyzng diolah di kilang Plaju dan Dumai. “Tidak lagi hanya mencampur, tetapi memproduksi. Dan itu dari CPO (crude palm oil), bukan dari FAME. Tetapi, itu nanti. Sekarang mekanismenya mencampur dan mendistribusikan,” imbuh Nicke.

Dia mengatakan saat ini mencari teknologi yang tepat guna untuk mengolah green fuel tersebut Pengolahan berada di kilang Plaju dan Dumai lantaran berdekatan dengan sumber bahan baku. Sementara itu, di wilayah Jakarta terdapat 216 SPBU yang menjual produksi diesel. Kebijakan itu membuat Pertamina akan menjual B20 di 174 SPBU di Jakarta. Penjualan B20 di ibu kota akan dipasok dari TBBM Jakarta Group yang telah mampu menyediakan 80,1 ribu kiloliter (kl). Pertamina mencatat, total potensi penyaluran FAME 878.776 kl. Perinciannya, PSO dari November sampai Desember sebanyak 495.457 kl dan non-PSO dari September-Desember 2018 mencapai 383.319 kl.

Investor Daily Indonesia | Selasa, 4 September 2018

Awasi Pelaksanaan B20, Pemerintah Lakukan Silent Audit

JAKARTA – Guna mengawal kebijakan perluasan penggunaan campuran Biodiesel 20 persen (B-20) agar dapat berjalan dengan baik, akan dilakukan pengawasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui mekanisme silent audit. “Untuk mengawasi pelaksanaan mandatori ini, Kementerian ESDM akan melakukan audit, yang kami sebut sebagai silent audit Sesuai namanya, jadi kapan tim akan datang mengaudit, tidak akan ada pemberitahuan sebelumnya. Timnya ada atau tidak, masyarakat tidak ada yang tahu, tapi akan ada yang bergerak sampai ke SPBU”, jelas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana di Jakarta, Senin (3/9), seperti dikutip situs resmi www.esdm. go.id

Sebagaimana diketahui, pasca diluncurkan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/8) lalu, perluasan penggunaan campuran Biodiesel 20 persen (B-20) kini wajib dilaksanakan oleh badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak public service obligation (BBM-PSO), sektor transportasi non PSO, industri, pertambangan, hingga ketenagalistrikan. Rida menambahkan, audit yang dilakukan tidak hanya kepada Badan Usaha penyedia BBM, tetapi juga pemasok B-20 (BU Bahan Bakar Nabati). “Kebijakan kali ini lebih tegas dan lebih adil”, lanjutnya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan B-20 yang sudah berjalan sejak tahun 2016 tersebut, Rida menegaskan tidak ada keluhan dari sektor yang telah mengim-plentasikan selama 2,5 tahun ini. “Sudah berjalan 2,5 tahun dan tidak pernah ada keluhan. Logikanya kalau ada keluhan, harusnya dari sektor yang baru menjalankan mandatori ini. Tidak akan ada kebijakan yang merugikan, semua demi kepentingan negara”, ungkapnya. Selain melakukan pengawasan yang ketat, Pemerintah menegaskan bahwa sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B-0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B-20. Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan BU Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp 6.000 per liter.

Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderiva-tive, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan B-0 setara Pertadex.

Republika | Selasa, 4 September 2018

B20 Rugikan Pengusaha

JAKARTA – Keinginan pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dari Biodiesel 20 persen (B20) tidak semulus yang diharapkan. Kewajiban penggunaan BBM tersebut justru merugikan perusahaan transportasi. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, penggunaan bahan bakar ini justru membuat kendaraan lebih boros. Di sisi lain perawatan pun harus lebih sering karena mesin yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi sekarang bukanlah yang bisa menggunakan B20 secara utuh.

Tidak hanya itu, Kyatmaja mengungkapkan, BBM ini tidak lebih baik dari solar. Cetane number (CN) atau angka setana B20 memang lebih baik dari solar, tetapi tidak dengan nilai kalornya. Dampaknya, tenaga yang dihasilkan kendaraan dengan B20 jauh lebih rendah. “Dari percobaan kendaraan yang menggunakan B20, bahkan ada truk yang mogok di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Timur,” ujar Kyatmaja kepada Republika, Senin (3/9). Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) sebelumnya telah menegaskan bahwa kendaraan yang menggunakan B20 tidak mengalami gangguan. Namun, pernyataan itu tidak relevan karena kendaraan yang diujicobakan tidak memakai B20, melainkan B5 dan Bio.

Kyatmaja mengatakan, berbagai masalah yang berpotensi muncul karena penggunaan B20 ini telah disampaikan. Namun, karena pemerintah telah menginstruksikan penggunaan B20 kepada pelaku usaha melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Revisi Kedua Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Program Mandatori B20, pengusaha transportasi mau tidak mau tetap menjalankan instruksi itu sesuai arahan pemerintah. Untuk menambal berbagai dampak negatif dari penggunaan B20, pelaku usaha harus merogok kocek demi biaya tambahan sekaligus memikirkan solusi lain untuk menjaga performa kendaraan. “Ya, harus ada tambahan komponen,” ujarnya.

Meski mendapatkan keluhan, Kementerian Perhubungan justru berencana menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permen-hub) akan dibuat terkait kewajiban menggunakan B20 bagi pelaku usaha transportasi. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Kementerian Perhubungan Prasetyo mengatakan, pihaknya perlu membuat aturan lebih detail terkait kewajiban penggunaan BBM ini. “Saya pikir begitu. Kan ini keluarnya perpres nanti diperlukan lebih detail lagi,” kata Prasetyo, akhir pekan kemarin. Dia menilai setiap peraturan yang dibuat sudah melalui proses pembahasan dengan para asosiasi dan pakar di bidangnya sehingga tidak akan merugikan masyarakat.

Keinginan pemerintah agar produk B20 dijual di berbagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pun mulai dijalankan PT Pertamina sebagai salah satu penyedia BBM. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, penggunaan B20 jauh lebih irit daripada solar biasa. “Masyarakat menyebut penggunaan B20 jauh lebih irit. Di satu sisi, kualitasnya juga baik, dari sisi lingkungan juga lebih bersih,” kata Nicke di SPBU Kuningan, Jakarta Selatan. Nicke menjelaskan, Pertamina dalam pekan ini turun ke sejumlah SPBU untuk menyosialisasikan penggunaan B20 kepada masyarakat. Nicke mengaku mengetahui adanya kekhawatiran penggunaan B20 dapat merusak mesin. “Jadi, kenapa datang langsung (ke SPBU)? Karena ingin dengar langsung dari pelanggan. Alhamdulillah, malah pelanggan bilang B20 lebih baik untuk,” ujar Nicke.

Bisnis | Senin, 3 September 2018

Subsidi Biodiesel, Serikat Petani Sawit : Pungutan US$50 Kurang Efektif

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai kebijakan pungutan ekspor CPO US$50 untuk mensubsidi bisnis biodiesel kurang efektif. Oleh karena subsidi tersebut tidak berimbas pada peningkatan harga TBS. Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menilai pungutan tersebut hanya akan menguntungkan beberapa pihak tertentu yang bermain dalam industri biodiesel. “Yang punya industri biodiesel kan hanya ada beberapa saja. Mungkin ada sekitar 16. Nah, perusahaan-perusahaan [kelapa sawit] yang tidak punya industri biodiesel itu artinya menyumbang mereka yang punya industri biodiesel sebesar US$50,” katanya kepada Bisnis pekan lalu.

Darto melanjutkan insentif kepada biodiesel dikatakan regulator demi membuat pasar baru. Tapi, tidak ada untungnya setelah perusahaan-perusahaan kecil itu sumbang US$50 per ton sementara harga Crude Palm Oil tidak terdongkrak. Mansuetus mengakui secara teori dengan adanya permintaan maka akan mempengaruhi suplai harga. Terutama karena, biodiesel itu dianggap pasar baru sebagai pasar baru yang akan menyerap CPO. Artinya, kalau ada serapan maka harga akan lebih baik juga. Tapi menurutnya, selain pasar Biodiesel ada faktor lain yang bisa mempengaruhi harga CPO. Yakni, iklim, produksi dan harga komoditas minyak nabati di negara lain, dan masalah lingkungan serta sosial. “Teorinya kan banyak permintaan harga bagus. Tapi sekarang harga justru rendah, terus mana buktinya? Kalau tidak bisa pengaruhi harga, tidak perlu ada pungutan US$50 dollar itu,” katanya.

Selain itu menurutnya, belum ada bukti otentik korelasi antara pungutan dengan kenaikan harga CPO. Jadi perlu ada kajian ulang atas kebijakan tersebut. “Justru pikiranku hanya membuat tambah kaya industri biodiesel sekitar US$20—US$30per ton,” katanya. Mansuetus lebih mendukung pungutan ekspor sebesar US$5, tapi hanya digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peremajaan kebun. Lagipula belum tentu dengan biodiesel harga TBS petani juga akan membaik karena semua hanya berdasarkan teori. “Smallholders tidak berkembang dan tidak mengalami transformasi karena industri hilir biodiesel disupply oleh komoditas pemilik modal. [Maka perlu ada] Kemitraan Asosiasi biodiesel & asosiasi petani kedepan,” katanya.

Mansuetus mendukung bila bahan baku untuk biodiesel bersumber dari petani rakyat dengan begitu akan memajukan dan mensejahterakan bangsa.

Di sisi lain, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan belum mengetahui apakah industri biodiesel dapat membantu kenaikan harga CPO serta TBS karena belum ada kajiannya. “Begini yang penting bersama-sama semua pihak dapat membantu mengurangi defisit perdagangan, tentunya dengan menjalankan program b20 yg harusnya sudah lama dilaksanakan. Harga naik tidak naik nanti kita lihat itu, mudah-mudahan begitu bisa terjadi,” katanya. Menurutnya, pemanfaatan B20 mulanya didasari oleh memperbaiki kualitas hidup karena tingkat udara lebih baik. Maka, tingkat kesehatan masyarakat juga akan membaik. Selain itu, dalam sebulan belakangan Aprobi juga tidak mencatat pengeluaran uang oleh BPDP-KS sebagai insentif bagi para produsen karena harga biodiesel masih lebih rendah dibandingkan dengan solar.

http://industri.bisnis.com/read/20180903/99/834599/subsidi-biodiesel-serikat-petani-sawit-pungutan-us50-kurang-efektif

Republika | Senin, 3 September 2018

Kewajiban B20 Rugikan Pengusaha Transportasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kewajiban menggunakan bahan bakar biodiesel sebesar 20 persen (B20) dinilai akan merugikan perusahaan transportasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman kepada Republika.co.id. “Pertama tambah boros, kedua perawatan butuh lebih sering,” katanya, Senin (3/9). Performa bahan bakar ini juga tidak lebih baik dari solar. Jika melihat Cetane Number (CN) atau angka setana biodiesel B20 memang lebih baik dari solar. Namun nilai kalornya tidak lebih baik dari solar. Dengan begitu tenaga akhir yang dihasilkan kendaraan dengan B20 jauh lebih rendah. Bahkan diakui Kyatmaja, ada truk yang mogok di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Timur, setelah menggunakan biodiesel.

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) sebelumnya menegaskan jika kendaraan yang menggunakan biodiesel B20 tidak mengalami gangguan. Pernyataan Aprobi tersebut menurut Kyatmaja tidak relevan karena bahan bakar yang digunakan bukanlah B20 melainkan B5 dan B10. Pemerintah telah mewajibkan penggunaan biodiesel kepada pelaku usaha. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Revisi Kedua Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Program Mandatory B20. Berbagai masalah yang berpotensi muncul karena penggunaan B20 ini diakui Kyatmaja telah disampaikan. Kewajiban pun mau tidak mau akan tetap dijalankan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Untuk itu, pihaknya harus mengeluarkan biaya tambahan dan memikirkan solusi lain demi menjaga performa kendaraan. “Ya harus ada tambahan komponen,” ujar Kyatmaja.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/09/03/peh9pm383-kewajiban-b20-rugikan-pengusaha-transportasi

Kontan | Senin, 3 September 2018

APM siap menjalankan biodiesel 20%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah Agen Pemegang Merk (APM) bersiap menjalankan program kewajiban perluasan campuran biodiesel dengan solar sebesar 20% atau B20 yang berlaku mulai akhir pekan lalu. Salah satu APM yang menyatakan siap adalah PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI). Presiden Direktur IAMI, Jap Ernando Demily menjelaskan, semua kendaraan Isuzu sudah siap mengikuti program B20. Bahkan sejak Agustus lalu bagian produksi IAMI sudah melakukan beberapa perubahan (adjustment) di bagian saluran bahan bakar. “Kami ada investasi sedikit yang berkaitan dengan tooling supplier. Yang jelas, semua kendaraan Isuzu siap untuk menjalani program ini,” ungkap Ernando kepada KONTAN, Minggu (2/9).

Untuk kendaraan baru, dia menyebutkan tidak ada masalah untuk mengikuti program mandatori B20. Hanya saja, bagi kendaraan lama yang baru menggunakan B20, maka perlu lebih sering mengganti filter kendaraan. Dengan penerapan B20, Ernando berharap, peta jalan (road map) biodiesel bisa segera diimplementasikan. Dengan begitu, pabrikan bisa memperhitungkan waktu dan investasi untuk research and development (R&D). “Kami sudah beraudiensi bersama Gaikindo, Aprobi (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), pengusaha tambang dan kapal. Mereka semua mengharapkan kebijakan pemerintah dapat konsisten,” tambah Ernando.

Director of Marketing Division PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Duljatmono juga memaparkan, sejak 2016 lalu truk Fuso siap untuk ikuti program B20. Bahkan kendaraan Colt Diesel sudah dilengkapi spesifikasi tambahan double filter. Konsumen pun sudah mengetahui penggantian filter akan lebih cepat dari semestinya. “Bila kendaraan sebelum 2016, tentu biaya perawatan bertambah, tetapi tergantung kondisi pemakaiannya,” jelas Duljatmono kepada KONTAN, kemarin. Dia menambahkan, apabila pemerintah ingin program mandatori B20 berlanjut ke B100 dan seterusnya, maka perlu ada kajian teknis bersama. Apalagi, pada tahun 2021 nanti sudah ada kewajiban standard emisi EURO IV untuk kendaraan komersial. “Artinya, apapun bahan bakarnya harus sesuai standar EURO IV,” ujar Duljatmono.

Tidak ada keluhan

Direktur Penjualan dan Promosi PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI), Santiko Wardoyo, juga mengemukakan kendaraan produk Hino siap mengikuti aturan tersebut. Bahkan kendaraan truk Hino siap sejak 2016 lalu. Para pelaku industri yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pun mendukung dan siap menjalankan program B20. Ketua I Gaikindo, Jongkie D Sugiarto bilang, pihaknya siap mengimplementasikan kebijakan B20. Hingga saat ini, Gaikindo mengaku belum menerima keluhan dari anggotanya terkait pelaksanaan secara teknis. “Kami sudah mendeklarasikan bahwa industri otomotif nasional siap mengimplementasikan B20,” kata dia. Jongkie bilang, soal kompatibilitas mesin-mesin terhadap implementasi B20, hal itu urusan masing-masing APM. Ahli Bahan Bakar ITB, Tri Yuswidjajanto, menilai karakter biodiesel mempunyai kemampuan seperti detergen. Jadi, kendaraan yang sudah terbiasa menggunakan solar akan mengalami kerusakan filter jika memakai B20. “Kalau untuk kendaraan baru sih tidak masalah,” ucap dia.

https://businessinsight.kontan.co.id/news/apm-siap-menjalankan-biodiesel-20

Bisnis | Senin, 3 September 2018

PENGAWASAN BIODIESEL 20%, Kementerian ESDM Bakal Lakukan Silent Audit

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bakal menerapkan mekanisme audit mendadak atau silent audit untuk mengawasi penerapan mandatori biodiesel 20% atau B20 di sektor subsidi dan nonsubsidi. “Untuk mengawasi pelaksanaan mandatori ini, Kementerian ESDM akan melakukan audit, yang kami sebut sebagai silent audit. Sesuai namanya, jadi kapan tim akan datang mengaudit, tidak akan ada pemberitahuan sebelumnya. Timnya ada atau tidak, masyarakat tidak ada yang tahu, tapi akan ada yang bergerak sampai ke SPBU”, ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Komservasi Energi Rida Mulyana dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Senin (3/9/3018).

Rida menambahkan, audit yang dilakukan tidak hanya kepada Badan Usaha penyedia BBM, tetapi juga pemasok B-20 (BU Bahan Bakar Nabati). Sementara itu, terkait pelaksanaan B-20 yang sudah berjalan sejak tahun 2016 tersebut, Rida menegaskan tidak ada keluhan dari sektor yang telah mengimplentasikan selama 2,5 tahun ini. “Sudah berjalan 2,5 tahun dan tidak pernah ada keluhan. Logikanya kalau ada keluhan, harusnya dari sektor yang baru menjalankan mandatori ini. Tidak akan ada kebijakan yang merugikan, semua demi kepentingan negara”, katanya.

Selain melakukan pengawasan yang ketat, Pemerintah menegaskan bahwa sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B-0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B-20. Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan BU Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp6.000 per liter. Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan B-0 setara Pertadex.

Rida berharap masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam mensukseskan kebijakan ini, jadi jika masyarakat mungkin menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan mandatori B-20, masyarakat dapat menghubungi call center 14036 yang telah dibentuk oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Pemerintah tentu membutuhkan dukungan masyarakat dalam menyukseskan tiap kebijakan, begitu pun dengan perluasan mandatori B-20 ini. Jika melihat ada kejanggalan atau ketidaksesuaian atau ingin tahu lebih jauh terkait B-20, silahkan masyarakat menghubungi call center 14036”, kata Rida.

http://industri.bisnis.com/read/20180903/44/834589/javascript

Tribunnews | Senin, 3 September 2018

Isuzu, Mitsubishi Fuso, Hino Siap Jalankan Biodiesel 20 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah Agen Pemegang Merk (APM) bersiap menjalankan program kewajiban perluasan campuran biodiesel dengan solar sebesar 20% atau B20 yang berlaku mulai akhir pekan lalu. Salah satu APM yang menyatakan siap adalah PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI). Presiden Direktur IAMI, Jap Ernando Demily menjelaskan, semua kendaraan Isuzu sudah siap mengikuti program B20. Bahkan sejak Agustus lalu bagian produksi IAMI sudah melakukan beberapa perubahan (adjustment) di bagian saluran bahan bakar.

“Kami ada investasi sedikit yang berkaitan dengan tooling supplier. Yang jelas, semua kendaraan Isuzu siap untuk menjalani program ini,” ungkap Ernando kepada KONTAN, Minggu (2/9/2018). Untuk kendaraan baru, dia menyebutkan tidak ada masalah untuk mengikuti program mandatori B20. Hanya saja, bagi kendaraan lama yang baru menggunakan B20, maka perlu lebih sering mengganti filter kendaraan. Dengan penerapan B20, Ernando berharap, peta jalan (road map) biodiesel bisa segera diimplementasikan.Dengan begitu, pabrikan bisa memperhitungkan waktu dan investasi untuk research and development (R&D). “Kami sudah beraudiensi bersama Gaikindo, Aprobi (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), pengusaha tambang dan kapal. Mereka semua mengharapkan kebijakan pemerintah dapat konsisten,” tambah Ernando.

http://www.tribunnews.com/otomotif/2018/09/03/isuzu-mitsubishi-fuso-hino-siap-jalankan-biodiesel-20-persen