+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Program B20 Efektif Tekan Impor Migas

Media Indonesia | Kamis, 18 April 2019

Program B20 Efektif Tekan Impor Migas

Program penggunaan minyak Kelapa Sawit sebesar 20% sebagai bahan campuran solar atau biodiesel 20 (B20) yang diterapkan pemerintah tahun lalu ternyata efektif menekan impor migas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang kuartal pertama tahun ini, angka impor terutama dari sektor migas turun sebesar 28,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BPS Suhariyanto melihat perbaikan itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam penggunaan minyak sawit mentah sebagai bauran bahan bakar solar sebanyak 20% atau B20. Hal itu juga diakui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. “Faktanya itu (program B20) sebenarnya efektif untuk mengendalikan impor migas. (Dampak B20) lumayan signifikan,” ujar dia saat ditemui di kantornya, kemarin. Ia mengatakan, sejak diterapkan pada September tahun lalu, saat ini realisasi penerapan B20 sudah di angka 99%. “Tahun lalu, kita kaget September, Oktober, impor solar tinggi sekali, ternyata dampaknya bukan di bulan-bulan itu, baru Desember turunnya signifikan, Januari (juga),” kata Susiwijono.

Untuk diketahui, program B20 sebenarnya telah diterapkan sejak 2016, tapi belum begitu masif. Regulasi yang mengatur penahapan man-datori program B20 ialah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Berdasarkan regulasi itu, jenis sektor yang wajib menerapkan di antaranya usaha mikro, usaha peri- kanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum/PSO {public service obligation), transportasi non-PSO, dan industri dan komersial. Namun, sesuai arahan Presiden RI, terhitung mulai 1 September 2018 mandatori B20 dijalankan secara masif di semua sektor. Saat ditemui terpisah, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adriyanto mengakui efektivitas program B20 ini. Menurut dia, salah satu faktor turunnya impor migas pada Maret 2019 antara lain karena penerapan program B20 dan pembelian minyak mentah hasil produksi domestik oleh Pertamina. Setelah program B20 sukses, Susiwijono mengatakan pemerintah berencana segera menerapkan program B30 atau penggunaan minyak sawit sebesar 30% untuk bahan bakar, dan bahkan B100. “Namun, ini butuh proses,” ujarnya.

Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan pihaknya baru akan menguji coba kendaran yang menggunakan B30 dengan jarak 40 ribu kilometer guna memastikan bahan bakar bauran tersebut aman untuk kendaraan. Namun, di tengah kabar baik ini berembus kabar tak sedap dari Uni Eropa (UE) yang berniat menghalangi ekspor biofiiel Indonesia ke kawasan itu. Kali ini, mereka menuduh ada bantuan subsidi dari pemerintah terhadap perusahaan biofuel Indonesia sehingga bisa menjual ke pasar luar negeri dengan harga murah. “Tuduhannya itu ada banyak, mulai dari bangun pabrik di kawasan berikat, dapat dukungan Exim Bank, dapat dukungan asuransi pemerintah. Semua bentuk dukungan mereka sebut subsidi. Tapi kita sudah buktikan kemarin saat mereka datang, semua itu tidak ada,” ujar Paulus. Namun, pihak\’ UE bergeming. Indonesia tentu akan mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO). Selama proses gugatan dilaksanakan sampai hasilnya keluar, kegiatan perdagangan biofuel ke \’Benua Biru\’ harus dibekukan. “Kita optimistis menang karena tuduhan itu memang tidak benar. Namun, proses di WTO ini tidak cepat. Bisa tiga tahun. Jadi selama itu kita tidak bisa ekspor ke sana,” ucap Paulus.

Republika | Kamis, 18 April 2019

Pemerintah Percepat Implementasi B-30

Pemerintah mengupayakan percepatan implementasi bahan bakar biodiesel 30 persen atau B-30 pada kendaraan bermotor. Peningkatan penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan untuk meningkatkan konsumsi minyak Kelapa Sawit sekaligus menekan angka defisit impor migas. Menteri Koordinator Bidang Ke-maritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, saat ini pemerintah bersama pihak-pihak terkait masih terus melakukan uji coba penerapan B-30. Ia berharap, bahan bakar B-30 dapat direalisasikan agar tidak menjadi wacana semata. “B-30 akan segera kita dorong. Sekarang juga sudah uji coba terus dan ini akan berdampak pada industri kelapa sawit,” kata Luhut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/4). Luhut mengatakan, penggunaan minyak Kelapa Sawit dalam bahan bakar kendaraan bermotor sekaligus akan meningkatkan pendapatan induk usaha (holding) BUMN Perkebunan. Sebab, perkebunan sawit masih mendominasi bisnis induk usaha tersebut. Nantinya, jika tahapan-tahapan penetrasi penggunaan minyak sawit berjalan lancar, Luhut mengatakan, Indonesia bisa menerapkan bahan bakar B-100. Hal itu secara signifikan akan mengurangi kebutuhan bahan bakar minyak berbasish fosil yang sejauh ini dipenuhi dari impor.

Tujuan akhir dari penggunaan bahan bakar biodiesel, yakni agar Indonesia bisa menekan laju defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang tengah dialami saat ini. “Saya kira (nilai impor) itu kira-kira hampir Rp 350 triliun dalam setahun. Jadi, kalau kita bisa gunakan biodiesel bisa dikurangi setengah,” ujar dia. Dari observasi Republika, kemarin, harga minyak dunia West Texas Intermediate (WTI) tercatat sebesar 64,50 dolar AS per barel. Sementara itu, harga minyak Brent dihargai sebesar 72,03 dolar AS per barel. Kedua jenis minyak mentah tersebut masing-masing mengalami kenaikan di bawah satu persen. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor migas pada Maret 2019 mencapai 1,09 miliar dolar AS, turun 1,57 persen dibandingkan nilai impor Februari sebesar l,H miliar dolar AS. Secara kumulatif kuartal pertama (Januari-Maret) 2019, impor migas mencapai 4,78 miliar dolar AS. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai, penyerapan biodiesel di dalam negeri menjadi strategi paling efektif untuk mengalihkan pasar di tengah diskriminasi produk sawit oleh Uni Eropa (UE).

“Yang paling gampang, paling cepat adalah dalam negeri. Pemerintah bisa melakukan intervensi, salah satunya mengenakan B-30 atau B-5O, misalnya,” kata Lakshmi di Jakarta, Selasa (16/4). Ia menilai, Indonesia tidak perlu khawatir terhadap upaya UE menghalangi ekspor bahan bakar nabati, berbahan dasar sawit ke kawasan negara tersebut. Pasalnya, pasar dalam negeri akan lebih besar menyerap CPO untuk biodiesel. Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kus-diana, menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan uji coba B-30 menyusul kesuksesan penerapan B-20. Sebelum B-30 diterapkan, kendaraan yang akan menggunakan bahan bakar itu akan melalui berbagai uji standar internasional. Pelaksanaan uji standar internasional akan dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), serta Pertamina. “Kita akan siapkan dalam waktu dekat dan diharapkan akan memberikan hasil positif,” kata Dadan. Menurut Dadan, keberhasilan penerapan B-20 juga berkat upaya pemerintah dalam memberikan insentif Dana Sawit untuk menutup selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP) bio\’diesel dan HIP solar.

The Jakarta Post | Kamis, 18 April 2019

B30 biofuel trial to end in October

The Indonesian biodiesel Producers Association (APROBl) expects the trial of 30 percent biofuel (B30) on vehicles to be completed by October.APROBl chairman Paulus Tjakrawan said in Jakarta that the association had begun the trial of B30 biofuel with the Energy and Mineral Resources Ministry, state energy holding company Pertamina, the Agency for the Assessment and Application of Technology, the Association of Indonesian Automotive Manufacturers and the Bandung Institute of Technology. “We expect the B30 trial to be completed in October,” he said as quoted by Antara. So far, 40,000 kilometers test drives have been carried out to ensure biofuel does not affect the engines of vehicles. The trial also tested biofuel\’s emissions and efficiency as compared to fossil fuels. Paulus expressed hope that after the trial was completed, the widespread use of B30 could be implemented in 2020. B30 has been used to fuel power plants since January 2016. “Sixty percent of the biodiesel would be used for transportation, while the remainder is for heavy equipment, plants and other industrial uses,” he said.

Bisnis Indonesia | Kamis, 18 April 2019

Uni Eropa Berulah Lagi

Uni Eropa tengah menyiapkan manuver baru untuk menghambat ekspor biodiesel dari Indonesia dengan tuduhan subsidi. Ketua Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, tuduhan subsidi tersebut bukan ha) yang baru. Pasalnya, Uni Eropa (UE) pernah mengalamatkan tuduhan serupa pada 2013. Dengan begitu harga jualnya bisa lebih murah dibandingkan dengan biodiesel yang berasal dari minyak nabati selain sawit. Namun setelah konsultasi, investigasi, dan komunikasi, UE mendadak menarik tuduhannya. Namun isu miring tak berhenti sampai disitu. Tuduhan dumping pun dilancarkan meski -akhirnya tidak bisa dibuktikan di World Trade Organization (WTO). Alhasil, Indonesia diputuskan menang pada 2018. Paulus mengemukakan tuduhan subsidi kembali diulang. Adapun investigasi telah dilakukan kepada beberapa perusahaan-perusahaan besar. “Kami baru menang di WTO pada April 2018. Sekarang kita sudah dituduh [dapat] subsidi lagi. Geraknya cepat karena mereka tahu [konsumsi biodiesel bakal naik terus]. Mereka sedang buying time,” ujarnya Senin (15/4).

Menurutnya, ada indikasi ketika pasar sedang berkembang di UE, seketika langsung ada ganjalan supaya ekspor biodiesel terhenti. Misalnya saja pada 2014, ketika ekspor biodiesel mencuat sampai 1,8 juta kiloliter (Kl) tuduhan dumping langsung dialamatkan kepada Indonesia. Pada 2018 pun ekspor mencapai 900.000 Kl. Indonesia langsung dikenai hambatan dagang berupa Renewable Energy Directive II (RED II) dan tuduhan subsidi. “Tuduhannya ada 12. Pabrik ada di kawasan berikat, dapat dukungan Eximbank, dapat dukungan asuransi pemerintah, dan lain-lain. Tapi kami buktikan tidak ada itu,” ujar Paulus. Countervailing Dune (CVD) adalah aksi penerapan pungutan tambahan terhadap produk impor dari suatu negara. Menurut Paulus, investigasi sudah selesai pekan lalu dan ada indikasi UE dengan sengaja menjebak pelaku usaha dengan memberikan pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab. Misalnya meminta data struktur keuangan dan keuntungan pihak kedua sebagai penyuplai minyak sawit ke pabrik biodiesel. “Itu kan internal [pihak lain]. Kita tidak bisa jawab, jadi kita dianggap tidak bisa bekerja sama.”

Ranya Lakshmi Sidarta, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), menambahkan telah mengetahui manuver UE tersebut. “Ini permainan yang benar-benar membingungkan. Kita ibaratnya jangan kalah pintar sama mereka. Kita pintar tapi sering kali belum siap. Saya yakin menang [lagi], tapi sebelum menang ibaratnya demam dulu.” Kanya mengusulkan agar pemerintah memaksimalkan penggunaan biodiesel untuk menambah penyerapan domestik dengan dukungan kebijakan. Alhasil, produksi biodiesel yang tidak bisa diekspor tidak menggoyahkan kestabilan ekonomi. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Strategic Policy Institute (Paspi) menilai UE sedang main aman dengan menuduh produsen biodiesel mendapatkan subsidi dari pemerintah. “Ya memang UE licik.”

Menurutnya, kali ini UE menuduh secara spesifik produsen atau eksportir biodiesel sawit seperti yang dilakukan AS. “Sebetulnya biodiesel UE yang disubsidi besar-besaran.” Dalam kaitan itu Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan dokumen pembelaan. “Kami sedang mengoordinasikan pembelaan terhadap tudingan dumping biodiesel Indonesia. Baru-baru ini kami telah menyelesaikan tahapan on the spot verification ke UE terkait dengan tudingan itu,” ujar Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawa-ti, Rabu (17/4). European biodiesel Board (EBB), lanjutnya, menilai ada kejanggalan dari ekspor biodiesel Indonesia ke UE yang melonjak hingga 80% sejak RI menang atas gugatan UE di WTO pada Maret 2018. 0

CPO UNTUK BIODIESEL

Indonesia menjadi produsen minyak Kelapa Sawit terbesar di dunia. Di sisi lain, Indonesia menjadi importir minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Penggunaan biodiesel untuk pengganti bahan bakar fosil akan mengurangi beban impor minyak mentah dan BBM yang telah membebani devisa negara selama ini.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 18 April 2019

Gapki: Program biodiesel Strategi Hadapi Diskriminasi UE

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri menjadi strategi paling efektif untuk mengalihkan pasar di tengah diskriminasi produk sawit oleh Uni Eropa (UE). Setelah mengkategorikan Kelapa Sawit sebagai komoditas dengan risiko tinggi dalam aturan Renewabe Energy Directive II, UE kembali menghambat impor bahan bakar nabati (biofuel) dari Indonesia, kali ini UE melayangkan tuduhan bahwa biofuel Indonesia mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. Kanya Lakshmi Sidarta menilai bahwa Indonesia tidak perlu khawatir terhadap upaya Eropa yang menghalangi ekspor bahan bakar nabati berbahan dasar sawit ke kawasan negara tersebut. Pasalnya, pasar dalam negeri Indonesia akan lebih besar menyerap minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) untuk biodiesel. “Yang paling gampang, paling cepat adalah dalam negeri. Pemerintah bisa melakukan intervensi, salah satunya mengenakan program biodiesel 30% (B30) atau dengan B50 misalnya,” kata Lakshmi seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (16/4).

Ekspor produk sawit Indonesia ke Eropa sendiri sebesar 4,50 juta ton tahun lalu, dengan 60%di antaranya untuk biofuel. Melalui mandatori B30, pemanfaatan biodiesel di dalam negeri ditargetkan mencapai 9 juta kiloliter (kl) atau setara dengan 7,80 juta ton CPO. Sejauh ini, dengan mandatori B20, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 1,20 juta ton, yakni 552 ribu ton pada Januari 2019 dan 648 ribu ton pada Februari 2019. Serapan biodiesel hingga akhir tahun ini ditargetkan sebesar 6,20 juta kl atau setara 5,40 juta ton CPO. “Eropa itu jumlah kecil untuk kita. Langsung saja diserap dalam negeri kalau dinaikkan menjadi B30. Itu permainan aja, kalau mau lama ya buka pasar baru, kalau cepat langsung dari regulasinya saja dinaikkan,” kata Lakshmi. Adapun peta jalan penggunaan biodiesel telah diatur dalam Permen ESDM No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Implementasi penggunaan biodiesel 30% akan dilakukan secara publik pada Januari 2020 setelah uji coba road test setesai pada Oktober mendatang. Sebelumnya, pemanfaatan B30 sudah dilakukan terlebih dahulu di sektor pembangkit listrik sejak Januari 2016. Sementara itu, Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) menargetkan uji coba atau road test penggunaan bahan bakar nabati Kelapa Sawit untuk campuran solar sebesar 30% atau B30 dapat selesai pada Oktober 2019. “B30 diharapkan selesai Oktober. Sekarang uji jalan sedang dilakukan dengan mengikutsertakan Ditjen Migas, BPPT, Gaikindo, ITB, Pertamina dan kami sendiri,” kata Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan di sela-sela kegiatan Pembekalan Journalis Fellowship. Paulus menjelaskan, sejauh ini APROBI sudah melakukan uji jalan sejauh 40 ribu kilometer (km) untuk memastikan penggunaan dan pengaruh biodiesel terhadap stabilisasi kendaraan. Dalam uji coba, biofuel akan diuji terhadap emisi kendaraan, efisiensi dengan perbandingan menggunakan solar biasa, kemampuan pelumas terhadap bahan bakar dan pengaruhnya terhadap mesin. Dengan selesainya uji coba pada Oktober, diharapkan implementasi penggunaan biodiesel 30% bisa dilakukan secara publik pada 2020. Pemanfaatan B30 sudah dilakukan lebih dahulu di sektor pembangkit listrik sejak Januari 2016. “Pemanfaatan biodiesel untuk transportasi sebesar 60%, sisanya pada alat berat, pembangkit dan lainnya,” kata Paulus,

Harian Seputar Indonesia | Kamis, 18 April 2019

Mandatori B30 Segera Diterapkan

Program mandatori penggunaan minyak Kelapa Sawit atau biodiesel pada kendaraan sebesar 30% (B30) segera diterapkan. Ini merupakan kelanjutan program serupa yakni B207o yang telah diimplementasikan pada tahun sebelumnya. Implementasi B30 tahun ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi minyak Kelapa Sawit sehingga dapat menekan angka defisit impor migas. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pemerintah bersama pihak-pihak terkait masih terus melakukan uji coba penerapan B30. Dia berharap bahan bakar B30 dapat direalisasikan agar tidak sekadar menjadi wacana semata. “B30 akan segera kita dorong. Sekarang juga sudah uji coba terus dan ini akan berdampak pada industri kelapa sawit,” kata Luhut di Jakarta kemarin. Dia menambahkan, penggunaan minyak Kelapa Sawit dalam bahan bakar kendaraan bermotor sekaligus akan meningkatkan pendapatan holding badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan yang masih mendominasi bisnis dari holding tersebut. Menurut Luhut, apabila tahapan-tahapan penetrasi penggunaan minyak Kelapa Sawit berjalan lancar, maka Indonesia bisa menerapkan bahan bakar B100. Dia mengatakan, tujuan akhir dari penggunaan bahan bakar biodiesel yakni agar Indonesia bisa menekan laju defisit transaksi berjalan yang tengah dialami Indonesia saat ini “Saya kira itu kira-kira hampir Rp350 triliun dalam setahun, jadi kalau kita bisa gunakan biodiesel bisa dikurangi setengah,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan uji coba B30 menyusul kesuksesan penerapan B20. Sebelum B30 diterapkan, kendaraan yang akan menggunakan bahan bakar itu akan melalui berbagai uji standar internasional.

The Jakarta Post | Rabu, 17 April 2019

Government introduces B100 biofuel for cars, tractors

The Agriculture Ministry has developed B100 biofuel, which is made of palm oil, in an effort to boost domestic crude Palm Oil (CPO) consumption amid resistance from the European Union. Experts lauded the achievement but said it was too early for automakers to produce vehicles that could run on the environmentally friendly biofuel. Speaking after a trial run of 50 cars and tractors using the biofuel in Jakarta, Agriculture Minister Andi Amran Sulaeman said automakers should produce agricultural vehicles that could run on the biofuel, which was devel- oped by the ministry\’s research and development arm. Amran said the ministry would focus on developing it for the agricultural sector. “This year, I will ask producers of tractors to make adjustments in the engines of their products so that they can run on B100 biofuel,” he added. The government issued a policy to begin the use of biofuel with 20 percent Palm Oil content (B20 biofuel) in September last year and will soon campaign for the use of biofuel with 30 percent Palm Oil content (B30 biofuel) before using biofuel purely made from Palm Oil (B100 biofuel) The policy intended to reducereliance on diesel imports has pushed automobile pro- ducers to adjust their products so that they can be compatible with B20 biofuel.

A researcher with the ministry, Asif Aunillah, said such adjustments were necessary because producers made engines that were only compatible with diesel. “In cars, for example, the rubber seals would usually enlarge when they are in contact with biodiesel. So they need to be modified,” he added. Amran said the biofuel would be more beneficial than regular diesel fuel. He added that it was more efficient, allowing for vehicles to travel for 13.1 kilometers per liter, saying vehicles using diesel only traveled for 9.6 km perliter. The ministry\’s research and development arm is currently developing a multifunctional biodiesel reactor, which can process 1,600 liters of raw material daily. Amran said he had begun talks with state-owned enterprises and private companies with regards to the mass production of the biofuel. He estimated that the commercial price would be around Rp 8,000 (57 US cents) per liter, which is higher than the price of subsidized diesel, known as Solar, which costs Rp 5,150. “Users of B100 biofuel can also help protect the environment, because it produces less pollution than diesel,” he said. According to the ministry, it only emits half of the carbon monoxide produced by Solar-branded fossil fuels.

Amran expressed hope that the planned use of the biofuel would lower the import of fossil fuels and boost the domestic use of CPO. Energy Watch executive director Mamit Setiawan lauded the ministry\’s efforts. However, he argued that it was too early for producers to adapt to the biofuel. Mamit suggested that the country\’s shift from fossil fuel to biodiesel should be done in stages by taking into account the readiness of producers and consumers. “Some producers still object to the B20 policy. I think the shift to biodiesel should be gradual, from B20 and B30 to B100, and so on, to prevent similar objections in the future,” Mamit said. He added that producers would need time to do their research because biodiesel contained a lot of water, which could cause sedimentation. Consequently, consumers would have to spend more money to. maintain their engines, he said. Mamit added that the government should also ensure that the biodiesel should have a firm footing in the market, because it lasted for a certain period of time, unless the government discovered a way to store it for a long time

Bisnis | Rabu, 17 April 2019

Efektif Tekan Defisit, Pemerintah Akan Gulirkan B30

Pemerintah menyatakan segera menggulirkan program biodiesel 30 persen tahun ini, seiring efektifnya program sejenis yang saat ini tengah berjalan yakni B20, dalam menekan defisit migas. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa salah satu program andalan pemerintah dalam mengendalikan impor migas adalah mandatori B20. “B20 dari sisi realisasi sudah 99 persen. Artinya sudah waktunya untuk ditingkatkan ke B30. Walaupun gradual ya,” ujarnya, Kamis (17/4/2019). Susiwijono menerangkan bahwa saat ini Kemenko Perekonomian terus melakukan evaluasi terhadap program B20 dan ancang-ancang untuk menggulirkan B30 secara bertahap. “Evaluasi kita Pak Menko sedang ancang segera digulirkan, tapi kan ga bisa instan ya udah besok B30, kan banyak prasyarat yang harus kita sesuaikan. Jadi perlu tahapan,” ujarnya. Menurutnya ancang – ancang untuk segera menggulirkan B30 tersebut lantaran program B20 sudah dinilai berhasil. Kendati sebagian orang masih menilai bahwa belum maksimal.

“Orang boleh berdebat, itu pengaruhnya seberapa persen untuk impor, ya tergantung behavior kita, perilaku konsumsi kita untuk migas dan sebagainya. Tapi faktanya itu efektif untuk mengendalikan impor migas,” tegasnya. Selain itu, lanjut dia, faktanya sekarang program B20 juga sudah diterima masyarajat dan pelan pelan ke B30 hingga menuju B100. Sementara itu, sebelumnya Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan bahwa pemerintah menargetkan program pengembangan solar dengan bauran minyak sawit sebesar 30 persen akan rampung pada Oktober mendatang dan bisa digunakan secara publik tahun depan. Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan pihaknya saat ini baru akan melakukan uji coba dengan jarak 40 ribu kilometer guna memastikan bahan bakar bauran tersebut aman untuk kendaraan. Menurutnya dengan beresnya pengembangan B30, diyakini serapan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk keperluan biodiesel akan terus melonjak. Tahun depan, ditargetkan penggunaan CPO untuk bahan bakar di dalam negeri akan mencapai 9 juta kiloliter atau setara 7,8 juta ton. Jauh lebih tinggi dari proyeksi tahun ini yang hanya 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton. Target-target tersebut dinilai bukan hal yang sulit. Pasalnya, dalam dua bulan pertama tahun ini, serapan CPO untuk B20 sudah mencapai 1,2 juta ton.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190417/44/913051/efektif-tekan-defisit-pemerintah-akan-gulirkan-b30

Media Indonesia | Rabu, 17 April 2019

Program B20 Efektif Tekan Impor Migas

PROGRAM penggunaan minyak kelapa sawit sebesar 20% sebagai bahan campuran solar atau biodiesel 20 (B20) yang diterapkan pemerintah tahun lalu ternyata efektif menekan impor migas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang kuartal pertama tahun ini, angka impor terutama dari sektor migas turun sebesar 28,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BPS Suhariyanto melihat perbaikan itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam penggunaan minyak sawit mentah sebagai bauran bahan bakar solar sebanyak 20% atau B20. Hal itu juga diakui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono ­Moegiarso. “Faktanya itu (program B20) sebenarnya efektif untuk mengendalikan impor migas. (Dampak B20) lumayan signifikan,” ujar dia saat ditemui di kantornya, kemarin. Ia mengatakan, sejak diterapkan pada September tahun lalu, saat ini realisasi penerapan B20 sudah di angka 99%. “Tahun lalu, kita kaget September, Oktober, impor solar tinggi sekali, ternyata dampaknya bukan di bulan-bulan itu, baru Desember turunnya signifikan, Januari (juga),” kata Susiwijono.

Untuk diketahui, program B20 sebenarnya telah diterapkan sejak 2016, tapi belum begitu masif. Regulasi yang mengatur penahapan mandatori program B20 ialah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Berdasarkan regulasi itu, jenis sektor yang wajib menerapkan di antaranya usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum/PSO (public service obligation), transportasi non-PSO, dan industri dan komersial. Namun, sesuai arahan Presiden RI, terhitung mulai 1 September 2018 mandatori B20 dijalankan secara masif di semua sektor. Saat ditemui terpisah, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adriyanto mengakui efektivitas program B20 ini. Menurut dia, salah satu faktor turunnya impor migas pada Maret 2019 antara lain karena penerapan program B20 dan pembelian mi-nyak mentah hasil produksi domestik oleh Pertamina. Setelah program B20 sukses, Susiwijono mengatakan pemerintah berencana segera menerapkan prog­ram B30 atau penggunaan mi­nyak sawit sebesar 30% untuk bahan bakar, dan bahkan B100. “Namun, ini butuh proses,” ujarnya.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan pihaknya baru akan menguji coba kendaran yang menggunakan B30 dengan jarak 40 ribu kilometer guna memastikan bahan bakar bauran tersebut aman untuk kendaraan. Namun, di tengah kabar baik ini berembus kabar tak sedap dari Uni Eropa (UE) yang berniat meng-halangi ekspor biofuel Indonesia ke kawasan itu. Kali ini, mereka menuduh ada bantuan subsidi dari pemerintah terhadap perusahaan biofuel Indonesia sehingga bisa menjual ke pasar luar negeri dengan harga murah.Tuduhannya itu ada banyak, mulai dari bangun pabrik di kawasan berikat, dapat dukungan Exim Bank, dapat dukungan asuransi pemerintah. Semua bentuk dukungan mereka sebut subsidi. Tapi kita sudah buktikan kemarin saat mereka datang, semua itu tidak ada,” ujar Paulus. Namun, pihak UE bergeming. Indonesia tentu akan mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO). Selama proses gugatan dilaksanakan sampai hasilnya keluar, kegiatan perdagangan biofuel ke ‘Benua Biru’ harus dibekukan. “Kita optimistis menang karena tuduhan itu memang tidak benar. Namun, proses di WTO ini tidak cepat. Bisa tiga tahun. Jadi selama itu kita tidak bisa ekspor ke sana,” ucap Paulus.

http://mediaindonesia.com/read/detail/230092-program-b20-efektif-tekan-impor-migas

The Jakarta Post | Rabu, 17 April 2019

B30 biofuel trial to be completed in October: APROBI

The Indonesian Biodiesel Producers Association (APROBI) expects the trial of 30 percent biofuel ( B30 ) on vehicles will be completed by October. APROBI chairman Paulus Tjakrawan said in Jakarta that the association had begun the trial of B30 biofuel with the Energy and Mineral Resources Ministry, state energy holding company Pertamina, the Agency for the Assessment and Application of Technology, the Association of Indonesian Automotive Manufacturers and the Bandung Institute of Technology. “We expect the B30 trial to be completed in October,” he said as quoted by Antara. So far, 40,000 kilometers test drives have been carried out to ensure biofuel does not affect the engines of vehicles. The trial also tested biofuel’s emissions and efficiency as compared to fossil fuels. Paulus expressed hope that after the trial was completed, the widespread use of B30 could be implemented in 2020. B30 has been used to fuel power plants since January 2016. “Sixty percent of the biodiesel would be used for transportation, while the remainder is for heavy equipment, plants and other industrial uses,” he said.

In September 2018, the government issued a policy to begin the widespread use of 20 percent biodiesel ( B20 ) and soon after campaigned for the use of B30 to boost domestic consumption of crude palm oil (CPO), given the campaign against the commodity from the European Union. By using B30, Paulus said domestic use of CPO could reach 7.8 million tons. As for B20, domestic use is expected to reach 5.4 million tons. The Indonesian Palm Oil Producers Association recorded that the use of CPO in biodiesel stood at 1.2 million tons in the first two months of this year.

https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/17/b30-biofuel-trial-to-be-completed-in-october-aprobi.html

Merdeka | Rabu, 17 April 2019

Menko Luhut Optimis Bisa Segera Terapkan B100

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengaku optimis bisa menerapkan penggunaan Biodiesel 100 persen atau B100 kepada masyarakat luas. Dia mengatakan, pemerintah saat ini terus mendorong pemakaian campuran BBM dengan minyak kelapa sawit sebesar 30 persen (B30) untuk kemudian bisa segera diterapkan. “Sekarang sudah testing terus ya. Itu saya kira akan berdampak juga kepada kelapa sawit dan juga akan berdampak kepada penerimaan holders kita yang 40 persen itu. Saya kira itu akan berjalan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (17/4). Jika pemakaian B30 telah berhasil diimplementasikan, dia percaya penerapan B100 akan bisa segera dilaksanakan. “Dan akan masuk ke 100 persen. Karena kita akan mengurangi impor-impor Crude Palm Oil atau energi kita,” ungkapnya. Luhut menyebutkan, jumlah impor dari Crude Palm Oil (CPO) negara per tahunnya bisa mencapai Rp 350 triliun. Jika penerapan B30 mampu menekan impor CPO hingga separuhnya, dia yakin defisit neraca perdagangan atau Current Account Deficit (CAD) Indonesia bisa satu digit. “Saya kira hampir Rp 350 triliun ya setahun. Jadi kalau kita bisa kurangi itu hampir lebih setengah, saya kira CAD kita akan single digit,” ujar dia.

https://www.merdeka.com/uang/menko-luhut-optimis-bisa-segera-terapkan-b100.html

Liputan 6 | Rabu, 17 April 2019

Pemerintah akan Percepat Implementasi Bahan Bakar B-30

Pemerintah mengupayakan percepatan implementasi bahan bakar biodiesel 30 persen atau B-30 pada kendaraan bermotor. Peningkatan penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan untuk meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit sekaligus menekan angka defisit impor migas. Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, saat ini pemerintah bersama pihak-pihak terkait masih terus melakukan uji coba penerapan B-30. Ia berharap bahan bakar B-30 dapat direalisasikan agar tidak sekadar menjadi wacana semata. “B-30 akan segera kita dorong. Sekarang juga sudah ujicoba terus dan ini akan berdampak pada industri kelapa sawit,” kata Luhut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/4). Luhut mengatakan, penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar kendaraan bermotor sekaligus akan meningkatkan pendapatan holding BUMN Perkebunan. Dimana, perkebunan kelapa sawit masih mendominasi bisnis dari holding tersebut. Nantinya, jika tahapan-tahapan penetrasi penggunaan minyak kelapa sawit berjalan lancar, Luhut mengatakan Indonesia bisa menerapkan bahan bakar B100. Hal itu secara signifikan akan mengurangi kebutuhan bahan bakar minyak berbasish fosil yang sejauh ini kebutuhannya dipenuhi dari impor.

Tujuan akhir dari penggunaan bahan bakar biodiesel yakni agar Indonesia bisa menekan laju defisit transaksi berjalan atau CAD yang tengah dialami Indonesia saat ini. “Saya kira (nilai impor) itu kira-kira hampir Rp 350 triliun dalam setahun, jadi kalau kita bisa gunakan biodiesel bisa dikurangi setengah,” ujar dia. Sebagai informasi, harga minyak dunia west texas intermediate (WTI) sebesar 64,50 dolar AS per barel. Sementara, harga minyak brent dihargai sebesar 7,.03 dolar AS per barel. Kedua jenis minyak mentah tersebut masing-masing mengalami kenaikan di bawah 1 persen. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor migas pada Maret 2019 mencapai 1,09 miliar dolar AS, turun 1,57 persen dibanding nilai impor Februari sebesar 1,11 miliar dolar AS. Secara kumulatin kuartal pertama (Januari-Maret) 2019, impor migas mencapai 4,78 miliar dolar AS. Nilai impor tersebut terdiri dari impor minyak mentah sebesar 1,16 miliar dolar AS, impor hasil minyak 3,11 miliar dolar AS, dan impor gas 508,8 juta dolar AS. Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, menyampaikan, pihaknya tengaj menyiapkan uji coba B-30, menyusuk kesuksesan penerapan B20. Sebelum B-30 diterapkan, kendaraan yang akan menggunakan bahan bakar itu akan melalui berbagai uji standar internasional. Pelaksanaan uji standar internasional akan dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), serta Pertamina. “Kita akan siapkan dalam waktu dekat dan diharapkan akan memberikan hasil positif,” kata dia. Menurut Dadan, keberhasilan penerapan B20 juga berkat dari upaya pemerintah dalam memberikan insentif Dana Sawit untuk menutup selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dan HIP solar.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/pq3l20383/pemerintah-akan-percepat-implementasi-bahan-bakar-b30

Liputan 6 | Rabu, 17 April 2019

Menko Luhut Optimistis Pemerintah Bisa Terapkan B100

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku optimistis bisa menerapkan penggunaan Biodiesel 100 persen atau B100 kepada masyarakat luas. Pemerintah saat ini terus mendorong pemakaian campuran BBM dengan minyak kelapa sawit sebesar 30 persen (B30) untuk kemudian bisa segera diterapkan. “Sekarang sudah testing terus ya. Itu saya kira akan berdampak juga kepada kelapa sawit dan juga akan berdampak kepada penerimaan holders kita yang 40 persen itu. Saya kira itu akan berjalan,” ujar dia di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Jika pemakaian B30 telah berhasil diimplementasikan, dia percaya penerapan B100 akan bisa segera terlaksana. “Dan akan masuk ke 100 persen. Karena kita akan mengurangi impor-impor Crude Palm Oil atau energi kita,” ungkapnya. Luhut menyebutkan, jumlah impor dari Crude Palm Oil (CPO) negara per tahunnya bisa mencapai Rp 350 triliun. Jika penerapan B30 mampu menekan impor CPO hingga separuhnya, ia yakni defisit neraca perdagangan atau Current Account Deficit (CAD) Indonesia bisa satu digit. “Saya kira hampir Rp 350 triliun ya setahun. Jadi kalau kita bisa kurangi itu hampir lebih setengah, saya kira CAD kita akan single digit,” ujar dia.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3944394/menko-luhut-optimistis-pemerintah-bisa-terapkan-b100

Kompas | Rabu, 17 April 2019

Setelah B20, Kini Pemerintah Uji Coba Penggunaan Biodiesel B30

Setelah sukses dalam mengimplementasikan B20 (penggunaan Bahan Bakar Nabati untuk campuran solar sebesar 20 persen), pemerintah kini tengah menyiapkan uji coba penggunaan biodiesel 30 persen ( B30) pada kendaraan darat. “B30 akan terus kita dorong, sekarang sudah testing terus, dan akan terus berjalan sampai B100,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Menteri Luhut mengatakan, penggunaan percampuran Bahan Bakar Nabati dengan solar hingga 30 persen ini akan berdampak juga pada harga kelapa sawit. Selain itu, akan berdampak pula pada penerimaan sebanyak 40 persen. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mengurangi impor Crude Palm Oil (CPO) atau energi yang jumlah impornya berkisar Rp 350 triliun per tahun. Bila pengimplementasian B30 ini mampu mengurangi impor CPO hingga setengahnya, Luhut yakin defisit hanya satu digit. “Karena kita akan mengurangi impor-impor kita terkait CPO atau energi yang diperkirakan hampir Rp 350 triliun setahun. Jadi kalau nanti kita bisa kurangi sampai setidaknya setengah, saya kira defisit kita akan single digit,” kata Luhut. Nantinya, B30 akan melalui berbagai macam uji standar internasional yang dikawal berbagai pihak, antara lain Kementerian ESDM, BPPT, Aprobi, Gaikindo, dan Pertamina sebelum diterapkan pada kendaraan. Baca juga: Konsumsi Biodiesel Meningkat, Harga Minyak Sawit Dunia Bakal Naik Diketahui, sejak ditetapkan tahun 2016, pemanfaatan biodiesel dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kementerian ESDM mencatat, konsumsi domestik naik 45 persen atau sekitar 3,75 juta kilo liter pada tahun 2018. Dari peningkatan tersebutlah Luhut yakin defisit Indonesia akan menjadi satu digit bila berhasil mengimplemetasikan B30 hingga B100.

https://money.kompas.com/read/2019/04/17/154500426/setelah-b20-kini-pemerintah-uji-coba-penggunaan-biodiesel-b30

Katadata | Selasa, 16 April 2019

Pelaku Usaha Targetkan Uji Coba B30 Rampung Oktober 2019

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menargetkan uji coba atau road test penggunaan bahan bakar nabati kelapa sawit untuk campuran solar sebesar 30% atau B30 bisa rampung pada Oktober 2019. Dengan rampungnya proses tersebut, implementasi B30 diharapkan bisa tercapai pada 2020. “B30 diharapkan selesai Oktober. Sekarang uji jalan sedang dilakukan dengan mengikutsertakan Ditjen Migas, BPPT, Gaikindo, ITB, Pertamina dan kami sendiri,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan di Jakarta, Selasa (16/4). Paulus mengatakan sejauh ini Aprobi sudah melakukan uji jalan sejauh 40 ribu kilometer untuk memastikan penggunaan dan pengaruh biodiesel terhadap stabilisasi kendaraan. Dalam uji coba, penggunaan biofuel akan diuji dampaknya terhadap emisi kendaraan. Selain itu, pihaknya juga akan meihat sejauh mana efisiensi B30 bisa dihasilkan dengan membandingkan penggunaan solar biasa, kemampuan pelumas terhadap bahan bakar dan pengaruhnya terhadap mesin. Pemanfaatan B30 sudah pernah dilakukan lebih dahulu di sektor pembangkit listrik sejak Januari 2016.

“Pemanfaatan biodiesel untuk transportasi sebesar 60%, sisanya pada alat berat, pembangkit dan lainnya,” kata Paulus. Peta jalan penggunaan biodiesel sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Melalui pengembangan B30, Paulus menargetkan penggunaan CPO untuk bahan bakar di dalam negeri bisa mencapai 9 juta kiloliter atau setara dengan 7,8 juta ton sawit. Pada pengembangan B20, serapan CPO ditargetkan sebesar 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, yakni 552 ribu ton pada Januari 2019 dan 648 ribu ton pada Februari 2019.

https://katadata.co.id/berita/2019/04/16/pelaku-usaha-targetkan-uji-coba-b30-rampung-oktober-2019

Okezone | Selasa, 16 April 2019

Uji Coba B30 Ditargetkan Selesai Oktober

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menargetkan uji coba atau road test penggunaan bahan bakar nabati kelapa sawit untuk campuran solar sebesar 30% atau B30 dapat selesai pada Oktober 2019. “B30 diharapkan selesai Oktober. Sekarang uji jalan sedang dilakukan dengan mengikutsertakan Ditjen Migas, BPPT, Gaikindo, ITB, Pertamina dan kami sendiri,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Selasa (16/4/2019). Paulus menjelaskan sejauh ini Aprobi sudah melakukan uji jalan sejauh 40 ribu kilometer untuk memastikan penggunaan dan pengaruh biodiesel terhadap stabilisasi kendaraan. Dia menjelaskan bahwa dalam uji coba, biofuel akan diuji terhadap emisi kendaraan, efisiensi dengan perbandingan menggunakan solar biasa, kemampuan pelumas terhadap bahan bakar dan pengaruhnya terhadap mesin. Dengan selesainya uji coba pada Oktober, diharapkan implementasi penggunaan biodiesel 30% bisa dilakukan secara publik pada 2020. Pemanfaatan B30 sudah dilakukan lebih dahulu di sektor pembangkit listrik sejak Januari 2016. “Pemanfaatan biodiesel untuk transportasi sebesar 60%, sisanya pada alat berat, pembangkit dan lainnya,” kata Paulus.

Peta jalan penggunaan biodiesel ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Lewat pengembangan B30, Paulus menargetkan penggunaan CPO untuk bahan bakar di dalam negeri mencapai 9 juta kiloliter atau setara dengan 7,8 juta ton sawit. Pada pengembangan B20, serapan CPO ditargetkan sebesar 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, yakni 552.000 ton pada Januari 2019 dan 648.000 ton pada Februari 2019.

https://economy.okezone.com/read/2019/04/16/320/2044203/uji-coba-b30-ditargetkan-selesai-oktober

Antara | Selasa, 16 April 2019

GAPKI: penyerapan biodiesel strategi hadapi diskriminasi sawit UE

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri menjadi strategi paling efektif untuk mengalihkan pasar di tengah diskriminasi produk sawit oleh Uni Eropa. Setelah mengkategorikan kelapa sawit sebagai komoditas dengan risiko tinggi dalam aturan Renewabe Energy Directive II, Uni Eropa kembali menghambat impor bahan bakar nabati (biofuel) dari Indonesia. Kali ini UE melayangkan tuduhan bahwa biofuel Indonesia mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. “Yang paling gampang, paling cepat adalah dalam negeri. Pemerintah bisa melakukan intervensi, salah satunya mengenakan B30 atau B50 misalnya,” kata Lakshmi di Jakarta, Selasa. Ia menilai bahwa Indonesia tidak perlu khawatir terhadap upaya Eropa yang menghalangi ekspor bahan bakar nabati berbahan dasar sawit ke kawasan negara tersebut. Pasalnya, pasar dalam negeri akan lebih besar menyerap CPO untuk biodiesel. Ekspor produk sawit Indonesia ke Eropa sendiri sebesar 4,5 juta ton tahun lalu, dengan 60 persen di antaranya untuk biofuel. Melalui mandatori B30 (pencampuran solar dengan bahan bakar nabati kelapa sawit sebesar 30 persen), pemanfaatan biodiesel di dalam negeri ditargetkan mencapai 9 juta kiloliter atau setara dengan 7,8 juta ton CPO.

Sejauh ini dengan mandatori B20, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, yakni 552.000 ton pada Januari 2019 dan 648.000 ton pada Februari 2019. Serapan biodiesel hingga akhir tahun ini ditargetkan sebesar 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton CPO. “Eropa itu jumlah kecil untuk kita. Langsung saja diserap dalam negeri kalau dinaikkan menjadi B30. Itu permainan aja, kalau mau lama ya buka pasar baru, kalau cepat langsung dari regulasinya saja dinaikkan,” kata Lakshmi. Ada pun peta jalan penggunaan biodiesel telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Implementasi penggunaan biodiesel 30 persen akan dilakukan secara publik pada Januari 2020 setelah uji coba “road test” setesai pada Oktober mendatang. Sebelumnya, pemanfaatan B30 sudah dilakukan terlebih dahulu di sektor pembangkit listrik sejak Januari 2016.

https://www.antaranews.com/berita/832950/gapki-penyerapan-biodiesel-strategi-hadapi-diskriminasi-sawit-ue