+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Program B2O Berdampak kepada Petani

Kompas | Kamis, 14 September 2018
Program B2O Berdampak kepada Petani

JAKARTA, KOMPAS – Perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 20 persen atau B20 dinilai dapat berdampak kepada petani. Perluasan itu diharapkan mengangkat harga kelapa sawit di tingkat petani. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan pada Sosialisasi Kewajiban Penggunaan Biodiesel B20 dalam Industri Jasa Pertambangan, Kamis (13/9/2018), di Jakarta, menilai, program B20 tidak hanya berdampak pada pengurangan impor hanan bakar fosil, tetapi juga petani kelapa sawit. Pada Agustus 2015, harga minyak kelapa sawit 484 dollar AS per ton. Dengan penerapan biodiesel, harganya cenderung naik mencapai 711 dollar AS per ton pada Desember 2016. Pemerintah menargetkan penggunaan energi baru terbarukan tahun 2025 sebesar 23 persen dengan kontribusi bioenergi 10 persen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, program B20 dapat berkontribusi terhadap pengurangan defisit neraca perdagangan sekitar 1 miliar dollar AS sejak diberlakukan mulai 1 September 2018 sampai akhir 2018. Tahun 2019, kontribusinya diperkirakan berkisar 3 miliar dollar AS-3,5 miliar dollar AS. Dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 14.500 per dollar AS, pengurangan defisit neraca perdagangan bisa mencapai Rp 50 triliun. Menurut Rida, pelaku usaha pengguna Biodiesel tak perlu khawatir terhadap harga biodiesel. Sebab, selisih harga Biodiesel dengan harga solar ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menambahkan, penggunaan Biodiesel pada 2017 mencapai 3,4 juta kiloliter. Pada 2025, penggunaannya diproyeksikan mencapai 13,8 juta kilo liter. Selain mendukung ketahanan energi, program B20 dinilai mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan nilai ekonomi, dan mengurangi konsumsi atau impor bahan bakar fosil.

Katadata.co.id | Kamis, 13 September 2018
Dua Pekan Diluncurkan, Realisasi Penggunaan B20 Telah Mencapai 80%

Sejak resmi diluncurkan pada awal September lalu, realisasi implementasi program pencampuran biodiesel 20% ke bahan bakar minyak solar (B20) telah mencapai sebesar 80%. Pemerintah pun terus mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan komitmen penggunaan B20, salah satunya dengan memberi informasi terkait jadwal distribusi kapal pengangkut minyak nabati tersebut. “(Hingga saat ini) kurang lebih 80%, tetapi tiap minggu akan kami pantau,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto di Jakarta, Kamis (13/9). Dia menjelaskan, pemerintah menargetkan mandatori B20 bisa diimplementasikan secara penuh per akhir September 2018. Dia pun menuturkan bahwa implementasi B20 masih mengalami sedikit kendala, salah satunya pada sistem pengangkutan kapal dan distribusi yang masih terbatas.

Dia pun mencontohkan, PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang masih membutuhkan pengiriman FAME (Fatty Acid Methyl Ester) karena baru memulai proses pengangkutan pada 19 September 2018. Adapun kapal yang menyuplai FAME ke KPC memiliki jadwal keberangkatan sebulan sekali, sehingga persentase penyaluran B20 masih belum bisa opetimal. “Kami akan meminta laporan penjadwalan kapal dari badan usaha supaya komitmennya jelas,” ujarnya. Pemerintah akan mulai bertindak tegas dengan mengenakan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak belum menggunakan B20 dengan alasan yang tak jelas. Namun, jika faktor kendalanya masih dapat ditoleransi, pemerintah belum akan menjatuhkan sanksi. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018, badan usaha yang tidak menjalankan aturan ini dikenai sanksi sebesar Rp 6 ribu per liter.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menjelaskan, sektor transportasi di laut dan darat sudah menyatakan kesiapan untuk mendukung program mandatori B20, kendati mesti melakukan berbagai penyesuaian untuk memastikan program berjalan dengan baik. Seperti, penggunaan filter harus diperbaiki dan tangki kendaraan harus dikuras supaya B20 berlangsung optimal. “APM (Agen Pemegang Merek) juga akan membuat semacam SOP (Standard of Procedure) untuk penggunaan b20,” katanya. Penerapan mandatori B20 sebelumnya dikatakan memang belum bisa sepenuhnya berjalan mulus dan masih ada sejumlah kendala, salah satunya pada proses distribusi. Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menyatakan masih ada beberapa kendala dalam penerapan mandatori biodiesel 20% (B20) dari sektor Public Service Obligation (PSO) ke non-PSO.

Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menjelaskan pemetaan proses distribusi biodiesel baru mencapai 87% terkait penyebarannya ke seluruh wilayah Indonesia. “Masing-masing tempat mempunyai permasalahan yang spesifikasinya berbeda,” kata Paulus, akhir Agustus lalu. Seperti pada proses pendistribusian dari Sibolga, Sumatera Utara ke Pulau Nias yang masih memiliki keterbatasan jumlah Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). Sementara itu, pada Pelabuhan di Lampung ada sistem yang membuat kapal antre sehingga dapat memperlambat waktu distribusi. Paulus juga menyebut ada kendala pengiriman ke wilayah yang sulit terjangkau seperti ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, termasuk jua di antaranya penyaluran kebutuhan B20 ke wilayah perbatasan atau kawasan berikat (bonded zone). Selain itu, kondisi cuaca dan ombak besar bisa memperlambat waktu pengiriman. Namun, Aprobi yakin penerapan mandatori B20 bisa tetap berjalan, meskipun secara bertahap.

https://katadata.co.id/berita/2018/09/13/dua-pekan-diluncurkan-realisasi-penggunaan-b20-telah-mencapai-80

Global Planet.News | Kamis, 13 September 2018
APROBI Jamin Pasokan Biodiesel Aman Hingga Akhir Tahun

JAKARTA, GLOBALPLANET – Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menyatakan siap memasok kebutuhan biodiesel untuk mendukung program biodiesel 20% (B20) yang diperluas untuk segmen non-public service obligation (PSO) sejak 1 September 2018. Dengan 22 produsen biodiesel yang bernaung di bawah Aprobi, pihaknya siap memasok kebutuhan biodiesel hingga Desember 2018. Ketua Umum APROBI, Master Parulian Tumanggor, mengatakan sejumlah persiapan dilakukan mulai penambahan armada hingga sarana pendukung logistik lainnya. Sebanyak 22 produsen biodiesel di bawah Aprobi sudah berkoordinasi dengan Bea dan Cukai, PT ASDP Indonesia Ferry, serta PT Pelindo untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan bongkar muat kapal.

Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan menjelaskan, produsen biodiesel saat ini sudah siap melaksanakan program wajib B20 yang diperluas ke segmen bukan PSO. Begitu peluncuran program resmi dan berlaku per 1 September 2018, produsen biodiesel akan langsung mulai melakukan delivery sesuai kontrak. “Begitu program tersebut resmi diluncurkan pemerintah, kami mulai delivery sesuai kontrak. Kita sudah lakukan persiapan-persiapan, termasuk penambahan armada maupun sarana pendukung logistik lainnya,” kata Paulus Tjakrawan pekan ini di Jakarta. Paulus menuturkan Aprobi dengan difasilitasi Kementerian ESDM telah-berdiskusi dengan Bea dan Cukai, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo, terkait arus lalu lintas dan bongkar muat kapal angkutan biodiesel di pelabuhan. Termasuk, penyesuaian atas ketentuan menyangkut industri di kawasan berikat.

http://www.globalplanet.news/berita/10215/aprobi-jamin-pasokan-biodiesel-aman-hingga-akhir-tahun

Bisnis Indonesia | Kamis, 14 September 2018
Implementasi B20 Belum Berjalan 100%

JAKARTA – Ekspansi bauran 20% Biodiesel ke dalam Solar untuk sektor nonsubsidi masih menghadapi kendala sehingga program itu baru terealisasi sekitar 80%. Perluasan penggunaan bauran 20% Biodiesel (B20) mulai berjalan 1 September 2018. Namun, hingga saat ini program itu belum berjalan 100%. Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto mengatakan bahwa dengan beberapa kendala yang dihadapi di . lapangan, implementasi pengunaan B20 di sektor nonsubsidi belum dapat diterapkan 100% di seluruh wilayah Indonesia. “Kurang lebih 80%, tetapi setiap minggu akan kami pantau. Nanti setelan sebulan ini harusnya semua sudah [100%l karena tadi ada alasan pengapalannya ada yang sebulan sekali,” ujarnya setelah rapat koordinasi implementasi B20 di Kemen-ko Bidang Perekonomian, Kamis (13/9).

Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi sementara, pelaksanaan distribusi B20 telah berjalan dengan baik. Namun, katanya, distribusi bahan bakar Solar dengan kandungan Biodiesel 20% itu masih menghadapi beberapa kendala. “Perkembangan sampai 2 minggu ini pelaksanaan B20 sudah berjalan dengan baik dan kami lihat masih ada kendala.” Menurutnya, salah satu kendala itu berupa pengangkutan dengan kapal.Pengiriman Biodiesel dengan kapal butuh waktu 1-2 hari. Selain itu, pengangkutan dengan kapal juga berdasarkan jadwal tertentu yang sudah disepakati antara konsumen dan pemasok Biosolar. “Misalnya harus angkut ke depo tertentu di pulau tertentu itu harus pakai kapal. Nah pengadaan kapalnya sendiri enggak bisa 1 atau 2 hari, ada yang 14 hari.”

Selain itu, beberapa badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tertentu belum mencampur Solar dengan Biodiesel (fatty acid methyl ester/FAME). “Seperti misalnya di KPC atau PT Kaltim Prima Coal, terdapat dua badan usaha BBM yang masih menunggu FAME.” Djoko menjelaskan, badan usaha BBM menyuplai Solar ke KPC selama 2 minggu dengan dua kapal. Pemasok Biodiesel pun harus menyesuaikan waktu pengiriman Solar tersebut. “Nah ini kami sudah minta jadwal kapan dia [badan usaha BBM] menyuplai berikutnya sehingga badan usaha FAME bisa menyesuaikan dicampur.” Permasalahan lain, lanjutnya, pencampuran Solar dan Biodiesel masih dilakukan secara manual antartruk. Hal ini terjadi di Berau. “Itu cara mencampur FAME dari truk ke truk. Satu truk ke truk harus dicampur 20% FAME ke truk yang lain. Jadi ini dikurangi dulu solamya 20%, baru dikasih lagi FAME 20%.”

Terkait dengan sanksi, pihaknya menyatakan bahwa masih akan melihat segala bukti pendukung untuk memastikan kendala distribusi yang dihadapi tersebut memang layak dikenakan sanksi atau ndak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perluasan B20 bertujuan untuk mengurangi impor minyak dan BBM sehingga dapat menghemat devisa. “Kami akan lakukan update setiap minggu di hari Kamis. Kami akan buat template yang jelas lalu kita akan pelajari dengan tim.” Ada lima prinsip yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dengan implementasi B20. Pertama, tidak ada lagi Solar murni (BO) di pasar. Kedua, pihak yang melanggar ketentuan itu akan dikenakan sanksi administratif baik berupa denda maupun pencabutan izin usaha. Ketiga, ada insentif dari BPDP Kelapa Sawit. Keempat, kualitas FAME dijamin oleh pemerintah melalui standar nasional Indonesia. Kelima, keluhan masyarakat akan disalurkan melalui costumer

InfoSAWIT | Jumat, 14 September 2018
Lima Prinsip Penerapan Kewajiban Campuran Biodiesel Sawit (B20)

InfoSAWIT, JAKARTA – Pada tanggal 1 September 2018 lalu, pemerintah telah meluncurkan perluasan program mandatori biodiesel B20. Penggunaan BBM jenis solar B20 ini diberlakukan, baik untuk PSO (public service obligation) maupun non-PSO, sehingga diharapkan, tidak ada lagi BBM jenis solar B0 yang beredar di pasar. Perluasan mandatori B20 ini dirancang untuk mampu mengurangi impor bahan bakar minyak, serta menghemat devisa. Pada akhirnya, pemerintah ingin menekan defisit neraca perdagangan. Nah, untuk terus memantau implementasi kebijakan B20 ini, pemerintah berkomitmen untuk duduk bersama pemangku kepentingan terkait dalam seminggu sekali. “Salah satu jangkar kebijakan kita untuk menekan defisit neraca perdagangan adalah B20 ini. Jadi kita akan lakukan update setiap minggunya di hari Kamis. Kita akan buat template yang jelas, lalu kita akan pelajari dengan tim,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi tentang Pengawasan Perluasan Implementasi B20, Kamis (13/9), di Jakarta.

Dalam penerapan kewajiban campuran biodiesel sawit sebanyak 20% ke minyak solar, pemerintah pun menerapkan 5 (lima) prinsip yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melakukan implementasi kebijakan ini, seperti, pertama, tidak boleh ada minyak solar yang tidak dicampur biodiesel sawit (B0) yang beredar. Kedua, apabila ada yang melanggar, akan dikenakan sanksi administratif, baik berupa denda maupun pencabutan izin usaha. Ketiga, bakal ada insentif dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Keempat, kualitas FAME dijamin oleh pemerintah melalui standarisasi (SNI), dan kelima, apabila ada keluhan masyarakat, dapat disampaikan melalui costumer care. Dalam pemaparannya pada rapat koordinasi di Kemenko, Direktur Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto melaporkanbahwa ada BU BBM (Badan Usaha Bahan Bakar Minyak) telah melaksanakan B20 secara parsial, ataupun yang belum melaksanakan ketentuan B20. Kemudian juga ada laporan mengenai BU BBM dan BU BBN (Badan Usaha Bahan Bakar Nabati) yang harus dikenakan denda.

Sementara perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM memaparkan seputar BU BBN yang telah atau belum memenuhi kewajiban supplyFatty Acid Methyl Esters (FAME) berdasarkan kontrak dan kendala dalam implementasinya. Implementasi kewajiban penerapan B20, faktanya, juga tidak lepas dari kendala. Sebab itu Direktur Utama BPDP-KS, Dono Boestami menyampaikan masalahdebottlenecking dan customer care untuk menyelesaikan semua permasalahan teknis dan non teknis terkait Program Mandatori Biodiesel.

Sebagai bahan pengawasan dan evaluasi mandatori B-20, perwakilan dari PT Pertamina pun menyampaikan kendala pencampuran, kebutuhan infrastruktur, kajian, serta daftar Terminal BBM (TBBM) yang masih menjual B0. Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menko Darmin beserta perwakilan kementerian/lembaga terkait juga mendengarkan pemaparan dari BU BBM, BU BBN, PLN, dan Freeport. “Semuanya wajib mengirimkan laporan tertulis supaya lebih jelas untuk tim memantaunya. Ini soal pertaruhan negara. Kita tidak mau main-main dengan ini,” tandas Darmin dalam keterangan resmi kepada InfoSAWIT. (T2)

https://www.infosawit.com/news/8338/lima-prinsip-penerapan-kewajiban-campuran-biodiesel-sawit–b20-

Republika.co.id | Kamis, 13 September 2018
Dirjen Migas Beberkan Kendala Implementasi B20

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto melaporkan perkembangan implementasi kewajiban penggunaan biodiesel 20 persen (B20) dalam rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, di Jakarta. Dia mengakui, dua pekan setelah aturan tersebut dilaksanakan, masih terdapat sejumlah kendala. “Tentunya ada kendalanya. Salah satunya misalnya harus angkut ke depo tertentu di pulau tertentu itu harus pakai kapal,” kata Djoko pada Kamis (13/9). Dia mencontohkan, perusahaan tambang batu bara Kaltim Prima Coal (KPC) selama ini mendapatkan suplai bahan bakar dari dua Badan Usaha (BU) BBM. Kendati demikian, BU BBM tersebut terkendala suplai Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau bahan baku biodiesel. Sehingga, ujarnya, untuk kasus tersebut perusahaan belum bisa menggunakan B20 per tanggal 1 September 2018.

“Kita minta jadwalnya kapan dia menyuplai berikutnya sehingga badan usaha bisa menyesuaikan,” katanya. Oleh karena itu, dia mengakui, masih ada BU BBM yang belum menjual B20 tersebut. Kendati demikian, dia belum merinci detail realisasi implementasi B20 hingga saat ini. Terkait kendala tersebut, Djoko akan meminta laporan dari BU BBM terkait alasan belum menjual B20. “Kita minta laporan alasannya apa. kalau alasannya bisa kita terima ya tidak kena sanksi. Tapi kalau yang nanti setelah kita evaluasi laporannya itu terbukti memang dia tidak mematuhi, kita beri sanksi,” kata Djoko.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/09/13/pezko1370-dirjen-migas-beberkan-kendala-implementasi-b20

Kompas.com | Kamis, 13 September 2018
Implementasi B20 Masih Terkendala Distribus

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksanaan mandatori biodiesel 20 persen ( B20) telah berjalan selama 13 hari. Mandatori itu resmi ditetapkan sejak 1 September 2018. Setelah 13 hari diterapkan, rupanya masih belum semua SPBU tersedia B20. Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, penyaluran B20 masih mengalami kendala pendistribusian di beberapa wilayah. “Saya bilang kan tadi ada permasalahan terlambat karena pengirimannya, ada permasalahan kapal. Jadi jadwal kapal kan enggak tiap hari kan bawanya banyak gitu loh,” ujar Djoko di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Djoko mencontohkan, perusahaan tambang batu bara Kaltim Prima Coal (KPC) selama ini mendapatkan suplai bahan bakar dari dua Badan Usaha (BU) BBM. Kendati demikian, BU BBM tersebut terkendala suplai Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau bahan baku biodiesel. Sehingga, perusahaan tersebut belum bisa menggunakan B20 per tanggal 1 September 2018. “Kebetulan suplainya dia tidak tiap hari, satu kapal untuk 1 bulan, ada 2, jadi tiap 2 minggu, jadi kan enggak bisa per tanggal 1 September. Nah kita minta jadwalnya kapan dia mensuplai berikutnya, sehingga badan usaha fame bisa menyesuaikan dicampur,” kata Djoko. Djoko memperkirakan implementasi B20 saat ini baru sekitar 20 persen. Dia berharap di akhir September ketersediaan B20 sudah mencapai 100 persen. “(Implementasinya 80 persen) lebih kurang lah, tapi tiap minggu kita akan pantau nih, nanti setelah sebulan ini harusnya semua sudah, karena tadi ada alasan pengapalannya sebulan sekali,” ucap dia.
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/13/173900326/implementasi-b20-masih-terkendala-distribusi

Liputan6 | Kamis, 13 September 2018
Kementerian ESDM Ungkap Kendala Penerapan B20

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengakui masih ada beberapa kendala dalam penerapan perluasan penggunaan biodisel 20 persen (B20) untuk public service obligation (PSO) dan non-PSO. Salah satunya belum tersedianya B20 di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU). “Iya perkembangan sampai 2 minggu ini pelaksanaan B20 kan sudah berjalan dengan baik. Dan kita lihat ada tidak kendala-kendala selama 2 minggu ini. Tentunya ada kendalanya,” kata Djoko saat ditemui di Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/9/2018). Dia mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktersediaan B20 di beberapa SPBU lantaran adanya keterlambatan pada pengiriman bahan bakar melalui kapal. Di mana pengiriman untuk B20 sendiri membutuhkan waktu. “Salah satunya misalnya harus angkut ke depo tertentu di pulau tertentu kan harus pakai kapal. Nah pengadaan kapalnya sendiri tidak bisa 1 sampai 2 hari. Ada yang 14 hari,” tambah Djoko.

Dia mencontohkan, sejauh ini ada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyuplai pasokan B20 ke perusahaan tambang batu bara. Namun demikian, karena ketersediaan kapal yang terbatas perusahaan plat merah tersebut hanya mampu mengirim dua kali dalam sebulan. “Ada dua badan usaha BBM yang suplai Kaltim Prima Coal, kan mereka juga menunggu fame ((Fatty Acid Methyl Ester) kan. Kebetulan suplainya dia tidak tiap hari, satu kapal untuk satu bulan,” imbuhnya. Untuk itu, pihaknya akan memastikan dan mengontrol beberapa SPBU yang belum menyedaiakan B20. “Minta laporannya kenapa dia tidak atau belum menjual, kita minta laporan alasannya apa. Kalau alasannya bisa kita terima ya tidak kena sanksi. kita lihat buktinya ‘oh buktinya memang jadwal pengapalannya belum sekarang, nanti tanggal 19’ tidak kena sanksi,” kata Djoko “Tapi kalau yang nanti setelah kita evaluasi laporannya itu terbukti memang dia tidak mematuhi kita beri sanksi,” pungkasnya.

Berdasarkan ketentuan, apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp. 6.000 perliter. Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-JK resmi meluncurkan perluasan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) untuk public service obligation (PSO) dan non PSO pada 1 September 2018 lalu. Peluncuran ini diharapkan dapat menghilangkan defisit neraca perdagangan dan mengurangi defisit transaksi berjalan.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3643217/kementerian-esdm-ungkap-kendala-penerapan-b20

Bisnis.com | Kamis, 13 September 2018
Implementasi Perluasan B20 Terkendala Distribusi

Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi perluasan penerapan B20 untuk sektor non-public service obligation yang secara resmi telah berjalan selama dua pekan ini masih terkendala sejumlah persoalan, terutama distribusi biodiesel kepada pengguna. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan bahwa hingga saat ini hasil evaluasi sementara atas pelaksanaan mandatori B20 telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat sejumlah kendala. “Perkembangan sampai 2 minggu ini pelaksanaan B20 sudah berjalan dengan baik dan kita lihat memang masih ada kendala,” ujarnya, usai Rapat Koordinasi Biodiesel di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (13/9/2018). Menurutnya, salah satu kendala yang masih dialami misalnya terkait distribusi yang harus diangkut ke depo tertentu, di suatu wilayah tertentu, yang harus menggunakan kapal.

Sementara itu, proses pengiriman menggunakan kapal tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu satu dua hari dan harus dilakukan berdasarkan jadwal tertentu yang sudah di sepakati sebelumnya antara pengguna maupun pemasok. “Misalnya harus angkut ke depo tertentu di pulau tertentu kan harus pakai kapal. Nah pengadaan kapalnya sendiri enggak bisa satu atau dua hari, ada yang 14 hari,” ujarnya. Selain itu, contoh kendala lainnya seperti belum digunakannya Fatty Acidd Methyl Ester (FAME). “Seperti misalnya, di KPC Kaltim Prima Coal, terdapat dua badan usaha BBM yang masih menunggu FAME. Kebetulan suplainya dia tidak tiap hari, satu kapal untuk 1 bulan, ada 2 kapal, jadi tiap 2 minggu. Jadi kan ngga bisa per tanggal 1. Nah ini kita sudah minta jadwalnya kapan dia mensuplai berikutnya, sehingga badan usaha fame bisa menyesuaikan dicampur,” ujarnya.

Permasalahan lainnya, lanjut dia, seperti kasus di Berau, proses pencampuran antara solar dan FAME hingga menjadi biodiesel, masih dilakukan manual antartruk. “Itu cara mencampur Fame dari truk ke truk, satu truk ke truk kan harus dicampur 20% fame ke truk yang lain. Jadi ini dikurangi dulu solarnya 20%, baru dikasih lagi FAME 20%. Itu kan enggak ada meteran di truknya. Ini salah satu kendala lainnya,” ujarnya. Menurut Djoko, dengan kondisi yang masih menjadi kendala tersebut maka implementasi pengunaan B20 ke sektor Non PSO belum bisa 100% dilakukan di seluruh wilayah. “Kurang lebih 80%. Tapi tiap minggu kita akan pantau nih, nanti setelah sebulan ini harusnya semua sudah, karena tadi ada alasan pengapalannya kan ada yang sebulan sekali,” ujarnya. Adapun terkait sanksi, pihaknya menyatakan masih akan melihat segala bukti pendukungnya, apakah persoalan distribusi yang dihadapi tersebut memang layak dikenakan sanksi atau tidak. “Kalau alasannya bisa kita terima, ya tidak kena sanksi. Kita akan lihat buktinya. Tapi kalau yang nanti setelah kita evaluasi laporannya itu terbukti memang dia tidak mematuhi, kita beri sanksi,” ujarnya. Menurut Djoko, nantinya akan ada tim yang bakal merekomendasikan untuk pemberian sanksi tersebut.

http://finansial.bisnis.com/read/20180913/9/838041/implementasi-perluasan-b20-terkendala-distribusi

VIVA.co.id | Kamis, 13 September 2018
Organda hingga APM Janji Pakai Solar B20, Ini Kesepakatannya

VIVA – Kementerian Perhubungan memastikan pelaku usaha transportasi di Indonesia mendukung penuh kebijakan penggunaan solar campuran biodiesel 20 persen atau B20 yang dikeluarkan pemerintah. Sejumlah pelaku usaha pun telah menyatakan komitmennya secara tertulis. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah menginisiasi pertemuan dengan para pelaku usaha di sektor transportasi darat. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan para pelaku usaha transportasi darat untuk menggunakan bahan bakar biodiesel (B20). “Pada intinya ini saya dapat kesepakatan, ada empat poin yang sudah disepakati oleh pihak asosiasi termasuk juga pihak APM menyangkut beberapa pending issue yang membuat mereka masih agak ragu-ragu menggunakan ini,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dalam keterangan resminya, Kamis 13 September 2018. Budi pun mengatakan, kesepakatan ini telah ditandatangani oleh DPP Organda, DPP Aptrindo, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Gaikindo, Isuzu Astra Motor, IVECO, Mercedes Benz, Hino Motors, dan Krama Yudha Tiga Berlian, saat rapat yang diinisiasi oleh Ditjen Perhubungan Darat pada 7 September 2018.

Adapun kesepakatan pada rapat pembahasan penggunaan biodiesel (B20) antara lain:

1. APM menjamin produksi kendaraan baru telah siap menggunakan bahan bakar B20, dengan catatan memperpendek servis berkala (penggantian oli dan saringan bahan bakar).

2. Asosiasi pengusaha angkutan mendukung penggunaan biodiesel B20 dengan catatan:

– Mendapatkan jaminan pemeliharaan dari APM terhadap kendala penggunaan sparepart, dan kepada APM diberi kesempatan untuk diskusi internal.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1074471-organda-hingga-apm-janji-pakai-solar-b20-ini-kesepakatannya

PikiranRakyat | Kamis, 13 September 2018
Masih Edarkan Solar Murni, Badan Usaha Akan Disanksi

JAKARTA, (PR).- Pemerintah menyiapkan sanksi bagi pihak yang masih mengedarkan solar murni atau solar B0 di pasar pasca diterapkannya perluasan mandatori biodisel atau solar B20 tanggal 1 September 2018. Penggunaan Biodisel ini juga telah disepakati oleh pelaku usaha angkutan dan produsen kendaraan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan penggunaan BBM jenis solar B20 ini diberlakukan baik untuk subsidi maupun tidak.‎ Perluasan mandatori B20 ini dirancang untuk mampu mengurangi impor bahan bakar minyak, serta menghemat devisa. Dengan demikian, pemerintah dapat menekan defisit neraca perdagangan. “Salah satu jangkar kebijakan kita untuk menekan defisit neraca perdagangan adalah B20 ini. Jadi kita akan lakukan update penggunaan B20 ini setiap minggunya di hari Kamis. Kita akan buat template pemantauan dengan jelas lalu kita akan pelajari dengan tim,” ujar dia saat memimpin Rapat Koordinasi tentang Pengawasan Perluasan Implementasi B20, di Jakarta, Kamis, 13 September 2018. Dia mengatakan, seluruh Badan Usaha Bahan Bakar Minyak wajib mengimplementasikan biodiesel. Apabila masih ada yang mengedarkan solar B0, makan akan dikenakan sanksi administratif baik berupa denda maupun pencabutan ijin usaha.

Sepakat

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemua dengan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder, Organisasi Angkutan Darat. Gabungan Industi Kendaraan Bermotor Indonesia, dan Agen Pemegang Merk. Dalam pertemuan tersebut, semua pihak telah sepakat menggunakan B20. Budi mengatakan, ada empat kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Kesepakatan pertama adalah Agen Pemegang Merk menjamin kendaraan baru telah siap menggunakan B20. “Jadi APM telah melakukan penyesuaian terutama di filter. Jadi penggantian oli dan saringan bahan bakar yang tadinya 10-20 ribu km, akan diturunkan menjadi 5-10 ribu km,”ujar dia.

Poin kedua yaitu pemerintah menjamin kualitas bahan bakar B20. Kementrian Perhubungan akan mengirimkan surat kepada Pertamina menyangkit jaminan kualitas dari biodiesel.”Ini menjawab pertanyaan asosiasi terhadap proses pencampuran biodiesel, karena beredar informasi di lapangan ada tambahan campuran lain,”ujar dia. Sementara poin ketiga, asosiasi akan memberikan sosialisasi pada anggotanya untuk mempersiapkan kendaraan yang menggunakan biodisel. Terakhir pemerintah juga mendorong peremajaan armada baru dan menyiapkan stimulus perpajakan dan keuangan.

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/09/13/masih-edarkan-solar-murni-badan-usaha-akan-disanksi-430097

KabarBisnis | Kamis, 13 September 2018
Kemenhub klaim pelaku usaha transportasi dukung program B20

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pelaku usaha transportasi di Indonesia mendukung penuh kebijakan penggunaan solar campuran biodiesel 20% atau B20 yang dikeluarkan pemerintah. Sejumlah pelaku usaha pun telah menyatakan komitmennya secara tertulis. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah menginisiasi pertemuan dengan para pelaku usaha di sektor transportasi darat. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan para pelaku usaha transportasi darat untuk menggunakan bahan bakar biodiesel (B20). “Pada intinya ini saya dapat kesepakatan, ada empat poin yang sudah disepakati oleh pihak asosiasi termasuk juga pihak APM menyangkut beberapa pending issue yang membuat mereka masih agak ragu-ragu menggunakan ini,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Budi mengatakan, kesepakatan ini telah ditandatangani oleh DPP Organda, DPP Aptrindo, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Gaikindo, Isuzu Astra Motor, IVECO, Mercedes Benz, Hino Motors, dan Krama Yudha Tiga Berlian, saat rapat yang diinisiasi oleh Ditjen Perhubungan Darat pada 7 September 2018. Adapun kesepakatan pada rapat pembahasan penggunaan biodiesel (B20) antara lain:

1. APM menjamin produksi kendaraan baru telah siap menggunakan bahan bakar B20, dengan catatan memperpendek servis berkala (penggantian oli dan saringan bahan bakar).

2. Asosiasi pengusaha angkutan mendukung penggunaan biodiesel B20 dengan catatan:

– Mendapatkan jaminan pemeliharaan dari APM terhadap kendala penggunaan sparepart, dan kepada APM diberi kesempatan untuk diskusi internal.

– Mendapat jaminan kualitas dan ketersediaan bahan bakar B20 dari pemerintah (Pertamina dan Badan Usaha Bahan Bakar lainnya).

3. Untuk kendaraan yang diproduksi di bawah 2016 (kendaraan lama):

– Asosiasi segera memberikan sosialisasi ke anggotanya untuk mempersiapkan kendaraan menggunakan biodiesel B20.

– APM akan memberikan petunjuk teknis penggunaan B20 kepada pelaku usaha angkutan melalui asosiasi atau perseorangan sesuai jenis, tipe dan tahun kendaraan.

4. Pemerintah mendorong peremajaan armada baru dengan menyiapkan stimulus perpajakan dan keuangan.

“Artinya, biodiesel yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang menjadi tanggung jawab saya sebagai dirjen Perhubungan Darat di sektor transportasi darat sudah disepakati. Tinggal saya putar lagi satu kegiatan yang penting ada jaminan dari Pertamina (menyangkut) kualitas sehingga bahan bakarnya benar-benar B20 di mana yang 20 persen itu fame dan sisanya solar,” pungkasnya.

http://www.kabarbisnis.com/read/2886267/kemenhub-klaim-pelaku-usaha-transportasi-dukung-program-b20

Tribunnews.com | Jumat, 14 September 2018
Pemerintah Berlakukan Biodiesel B20, Aptrindo Minta Insentif Peremajaan dan Suku Cadang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai menerapkan penggunaan bahan bakar biodiesel B20 mulai September 2018 ini. Pemberlakuan biodiesel B20 membuat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia meminta insentif kepada pemerintah untuk peremajaan dan pengurangan tarif impor suku cadang. Managing Director Domestic Division PT Bina Sinar Amity (BSA) Logistics, Jenminy Muljaya mengatakan permintaan tersebut dikarenakan hanya unit tahun 2016 keatas yang dapat beroperasi secara baik menggunakan B20. “Secara asosiasi, Aptrindo sudah minta insentif ke pemerintah. Karena hanya unit-unit tahun 2016 keatas yang bisa beroperasi secara baik pakai B20,” ujar Jenminy saat ditemui Tribunnews.com di JIExpo Kemayoran, Kamis (13/9/2018).

Permintaan tersebut juga didasari oleh sifat B20 yang mengandung air, sehingga biaya maintenance semakin tinggi dan pergantian oli akan semakin sering.”Tentu dengan B20 biaya maintenance lebih tinggi. Karena B20 kan menyerap air sehingga pergantian oli akan lebih cepat hingga kira-kira 20%,” paparnya. PT BSA Logistics pun sudah melakukan peremajaan unit kendaraan yang dapat menggunakan bahan bakar biodiesel B20. Walaupun, unit kendaraan bary itu harus dilakukan perubahan pada filter mesin. “Unit baru kami diatas 2016 keatas. Sehingga kami hanya ada sedikit perubahan. Penambahan filter saja, karena secara teknis mesin dia bisa menerima B20,” tutupnya.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/14/pemerintah-berlakukan-biodiesel-b20-aptrindo-minta-insentif-peremajaan-dan-suku-cadang

Okezone | Jumat, 14 September 2018
Pengusaha Transportasi Sepakat Pakai Biodiesel 20%

JAKARTA – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mendorong asosiasi tranportasi untuk menggunakan bahan bakar solar dengan 20% bauran minyak sawit alias B20. “Kami sudah ada kesepakatan untuk penggunaan B20 dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Agen Pemegang Merk (APM). Di mana intinya, kami, (Kemenhub), siap semuanya mendukung,” kata Budi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/9/2018). Dia menjelaskan, penggunaan B20 itu, memang harus ada penyesuaian khususnya pada kendaraan-kendaraan lama. Di mana untuk kendaraan baru sendiri semuanya ada Permenhub. “Kendaraan baru sudah siap dan ada semacem mungkin penyesuaian kayak filternya sudah ada dari Hino juga sudah dan mereka sudah asosiasi semuanya,” jelasnya.

Terkait kendaraan lama apakah ada perubahan dengan menggunakan B20, dia menuturkan, kendaraan lama bukan perubahan. Kalau kendaraan baru mereka cuma dari pihak asosiasi, seperti dari Aptrindo dan Organda itu butuh pemeliharaan yang lebih cepat. “Jadi kalau selama ini dari APM pemeliharaan yang biasanya begitu beli kan ada sampai pergantian filter 20.000 km perjam diganti menjadi 10 ribu per km jadi dipercepat gitu,” pungkasnya.

https://economy.okezone.com/read/2018/09/13/320/1949893/pengusaha-transportasi-sepakat-pakai-biodiesel-20

Mobil123.com | Kamis, 13 September 2018

Biodiesel B20 Bikin Tenaga Mesin Kurang Maksimal

JAKARTA – Pemakaian bahan bakar minyak (BBM) biodiesel dengan campuran nabati 20 persen (B20) berpotensi bikin keluaran tenaga mesin diesel tak maksimal. Penggunaan B20 pada mobil-mobil pribadi bermesin diesel disarankan oleh pemerintah. Pasalnya, penggunaan B20 dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan mereduksi defisit neraca perdagangan. Selain itu, pemakaian B20 bisa membantu meringankan depresiasi kurs rupiah terhadap dollar AS yang kini sudah hampir Rp 15 ribu per dollar AS. Dadi Hendriadi, Advisor Customer First Sub-Directorate PT. Toyota Astra Motor (TAM), menjelaskan bahwa dampak penggunaan B20 yang akan paling terasa adalah berkurangnya gelontoran tenaga dari mesin. Ini menjadi satu-satunya efek negatif yang sudah pasti dirasakan ketika menggunakan B20. “FAME (Fatty Acid Methyl Ester), bahan buat biodiesel, punya karakteristik berbeda yaitu nilai kalori yang enggak sebesar solar. Makanya, efeknya mungkin akan terjadi penurunan tenaga,” jawabnya saat meladeni pertanyaan Mobil123.com beberapa waktu lalu.

Satu dampak lagi yang mungkin terjadi saat menggunakan B20 adalah mampetnya fuel filter. Akan tetapi, hal ini sangat tergantung kondisi kendaraan. Menurut Dadi, fuel filter tersumbat jika konsumen sebelumnya menggunakan bahan bakar berjenis solar biasa, bukan biodiesel, Pertamina Dex atau pun Pertamina Dexlite. Ini karena kotoran-kotoran pada solar akan ‘tersapu’ oleh senyawa kimia di biodiesel yang berfungsi sebagai pembersih. Tangki BBM yang kotor juga bisa menyebabkan fuel filter tersumbat saat menggunakan B20. Ini bisa terjadi pada mobil-mobil diesel berusia lawas. “Akan berdampak seperti itu terutama pada mobil-mobil lama karena si biodiesel ini punya properti untuk membersihkan. Kelapa sawit (bahan campuran biodiesel) itu, kan, bahan untuk sabun juga. Nah, properti itu melarutkan kotoran yang ada di tangki dan saluran, lalu berujung di filter,” jelas Dadi.

Ia selanjutnya juga menerangkan problem tersebut, kalau pun mengemuka, bakal selesai dengan sekali penggantian filter dan tak akan terjadi lagi. Adapun biaya penggantian filter bagi mobil-mobil Toyota adalah sekitar Rp 300 ribu. Dadi sendiri sehari-hari menggunakan Kijang Innova diesel terbaru. Ia mengaku sejak awal menggunakan biodiesel. Pertamina Dex atau Pertamina Dexlite dibeli hanya kalau biodiesel tak tersedia. “Saya sudah pakai sejauh 120 ribu km, filter belum saya ganti, tuh,” klaimnya.

https://www.mobil123.com/berita/pemakaian-bbm-b20-belum-tentu-bikin-mampet-fuel-filter/52542

Detikoto | Kamis, 13 September 2018
Mobil Toyota Diklaim Aman ‘Minum’ B20

Singapura – Toyota kembali menegaskan line up kendaraan bermesin diesel miliknya aman menggunakan bahan bakar diesel dengan campuran 20 persen minyak nabati atau yang dikenal Biodiesel 20 atau B20. Hal tersebut ditegaskan oleh PR Manager PT Toyota-Astra Motor Rouli H Sijabat seperti dilaporkan wartawan detikOto Dadan Kuswaraharja dari Park Hotel, Singapura, Rabu (12/9/2018) malam. “Kita sudah uji dan hasilnya aman,” ujarnya. Rouli mengakui penggunaan bahan bakar B20 akan berpengaruh pada layanan purnajual Toyota untuk kendaraan-kendaraan bermesin diesel. “Ini pengaruhnya bagaimana mungkin ganti filter bahan bakarnya lebih pendek (cepat), komponen yang tadinya harus diganti 6 bulan jadi 3 bulan,” ujarnya. TAM, lanjut Rouli, harus memastikan kendaraan yang digunakan oleh konsumennya aman. “Yang pasti B20 atau solar biasa tidak ada perubahan signifikan, so far tinggal efek komponen filter bahan bakar saja,” ujarnya.

Toyota sudah menguji penggunaan B20 bersama Pertamina sejak tahun 2015 sejauh hingga 100.000 km. Dan hasilnya mobil diesel Toyota seperti Innova dan Fortuner sudah siap menggunakan B20. Bahan bakar ini aman dan tidak berdampak pada penurunan kinerja mesin. “Hasil uji coba yang kami lakukan sejak 2015 tidak menemukan masalah pada penggunaan bahan bakar B20,” kata Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam. Pemerintah sengaja mewajibkan penggunaan solar B20 demi mengurangi impor minyak sekaligus meningkatkan harga dan penyerapan minyak sawit di Indonesia. Pemerintah optimistis B20 mampu menghemat dana USD 5 miliar hingga USD 6 miliar per tahun. Sebagai catatan, TMMIN saat ini memproduksi kendaraan medium MPV (multi purpose vehicle) (MPV) Toyota Innova dan medium SUV (sport utility vehicle) Toyota Fortuner yang tidak hanya untuk varian bensin tapi juga diesel, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Terdapat 4 varian Toyota Innova diesel yang dipasarkan di Indonesia dengan mengusung mesin 2.400 cc, yaitu tipe G Manual, G A/T, V Manual dan V A/T. Selain itu dengan platform mesin yang sama ada Fortuner 4×2 dan 4×4 tipe VRZ dan G. Sebelumnya Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan untuk implementasi B20 pada produk solar, termasuk Non PSO seluruh fasilitas produksi BBM Pertamina, sebanyak 112 terminal BBM telah siap menyalurkan B20. Selanjutnya untuk memastikan produk dapat digunakan konsumen akhir terutama pada mobil pribadi berbahan bakar diesel, maka manajemen perlu meninjau kesiapan fasilitas dan pengelolaan SPBU yang umumnya dikelola oleh mitra bisnis Pertamina. “Ujung tombak kesuksesan implementasi B20 salah satunya ada di SPBU, sehingga kami perlu dukungan pengusaha SPBU agar mereka dapat memaksimalkan penjualan solar 20 persen. Tapi secara prinsip, outlet SPBU kami sudah siap pasarkan B20,”ujarnya.

Menurut Nicke Widyawati, penerapan B20 Non PSO di Jakarta merupakan wilayah yang potensial karena hingga saat ini terdapat 216 SPBU yang menjual produk Diesel. Dengan kebijakan baru ini, Pertamina akan menjual B20 di 174 SPBU Jakarta. Penjualan B20 di Jakarta akan dipasok dari Terminal BBM Jakarta Group yang telah mampu menyediakan 80,1 ribu kiloliter (KL).

https://oto.detik.com/mobil/d-4209483/mobil-toyota-diklaim-aman-minum-b20

TribunPontianak.co.id | Jumat, 14 September 2018
Dorong Penggunaan Produk Lokal B20, Pengusaha Sawit Siap Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

PONTIANAK – Pemerintah mewajibkan penggunaan B20 untuk semua sektor dalam rangka penghematan devisa mulai 1 September 2018. Bahan bakar B20 merupakan percampuran 80 persen solar minyak bumi dan 20 persen biodiesel yang berasal dari minyak sawit. Mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang menyediakan solar, dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati yang memasok FAME atau fatty acid methyl esters yang bersumber dari crude palm oil atau CPO. Pengusaha sawit, Kurnia Sitepu menyambut baik kebijakan ini. “Kami mendukung peningkatan penggunaan B10 menjadi B20 karena ini merupakan kebijakan menghemat devisa negara. Program ini harus didukung karena dapat meningkatkan perekononian Indonesia, mensejahterakan petani,” ujarnya Kamis, (13/9/2018). Hanya saja kata Kurnia perlu ditekankan kepada pengusaha transportasi untuk mensosialisasikan bahwa B20 ini sangat baik.

Pengguna seperti biasanya harus melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang diperlukan misalnya dalam mengatur masa service kendaraan. “Selama ini kuta sudah menggunakan B10 hanya ditingkatkan menjadi B20. Hanya saja karena ini hal masih baru masyarakat jadi perlu penyesuaian. Pemerintah dalam hal ini tentu sudah mempertimbangkan agar tidak merugikan masyarakat selaku konsumen,” jelasnya. Kebijakan ini kata Kurnia otomatis membuat kebutuhan dalam negeri terpenuhi dengan produk lokal. Dampak kebijakan ini, pemerintah bisa mengurangi devisa untuk belanja minyak mentah dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan bertambahnya permintaan dalam negeri. “Kebijakan ini harus kita dukung karena merupakan kebijakan yang sangat baik. Karena meningkatkan permintaan dalam negeri, kebijakan ini sudah berjalan. Harapan kita meningkat asalkan penggunaannya baik bisa dari B20 menjadi lebih tinggi lagi sehingga permintaan minyak sawit dan penggunaan produk lokal meningkat tidak hanya untuk kebutuhan manusia seperti minyak goreng tetapi juga kendaraan,” ujarnya.

Kurnia mengatakan negara berkembang lainnya sudah lebih dulu mengutamakan produk lokal. Sehingga pemenuhan kebutuhan dalam negeri menjadi yang utama. Salah satu negara yang menggunakan komoditasnya adalah negara Brazil. “Brazil sudah sejak tahun 1970 menggunakan biodisel dari tebu. Tidak mungkin kita bangsa Indonesia punya sawit terluas didunia tidak mampu. Brazil sudah 70 persen menggunakan biodiesel produk lokal. Kita masih baru kedepan akan seperti itu juga. Produk lokal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sisanya baru di ekspor,” ujarnya.

http://pontianak.tribunnews.com/2018/09/13/dorong-penggunaan-produk-lokal-b20-pengusaha-sawit-siap-penuhi-kebutuhan-dalam-negeri

TribunNews.com | Jumat, 14 September 2018
Demi Stabilkan Rupiah, PSI Dukung Pungutan Ekspor CPO Dihapus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penghapusan sementara pungutan hasil ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Langkah ini dinilai dapat memperkuat ekspor dan memperkuat nilai tukar rupiah melalui masuknya devisa hasil ekspor. “PSI mendukung segala upaya menstabilkan rupiah, termasuk penghapusan sementara pungutan sawit,” kata Juru Bicara Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo dalam keterangannya, Kamis (13/9/2018). Rizal mengatakan, saat ini pemerintah perlu memperkuat insentif kepada dunia usaha yang berorientasi ekspor, guna meningkatkan masuknya devisa ke dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, selama ini pungutan ekspor minyak sawit dikenakan sekitar US$ 50 per ton. Sedangkan produk turunan minyak sawit dikenakan sebesar US$ 30 per ton. “Kita melihat harga sawit juga terus melemah. Banyak hambatannya di pasar Uni Eropa. Padahal selama ini industri ini jadi penyumbang terbesar devisa negara. Jadi kita melihat dunia usaha butuh dukungan dengan insentif berupa penghapusan pungutan-pungutan,” ucap Rizal. Rizal mengatakan, penghapusan ini hanya bersifat sementara, menunggu penguatan dan stabilitas mata uang Garuda. Sampai dengan 2018, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menargetkan dana pungutan ekspor kelapa sawit sebesar mencapai Rp 13 triliun. Sebanyak 70 persen dana tersebut akan digunakan untuk pemberian insentif produksi biodiesel. Pada 2017, dana pungutan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 14,2 triliun.

Revisi UU Lalu Lintas Devisa

Dalam jangka panjang, PSI berpandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengkaji untuk merevisi Undang-Undang Lalu Lintas (Lalin) Devisa No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. “Kemungkinan untuk merevisi UU Lalin Devisa perlu dipertimbangkan oleh parlemen dalam jangka panjang ke depan. Kalau PSI dipercayakan rakyat duduk disana, akan kita kaji dan dorong ke sana,” ujar Rizal. Rizal mengatakan, pemerintah membutuhkan stabilitas nilai tukar dalam mendorong investasi ke sektor ril di dalam negeri. Fluktuasi nilai tukar kerap mempersulit dunia usaha dalam menyusun rencana anggaran investasi, modal kerja, atau proyeksi bisnis. ”Bagi iklim investasi, instabilitas ini kurang baik juga, rencana bisa berubah-ubah proyeksinya. Costing dan pricing berubah-ubah,” pungkas dia.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/13/demi-stabilkan-rupiah-psi-dukung-pungutan-ekspor-cpo-dihapus

Katadata.co.id | Kamis, 13 September 2018
Berencana Kerek Bunga Acuan, BI Perketat Kebijakan Moneter 2019

Bank Indonesia (BI) akan hawkish pada 2019 alias cenderung mengetatkan kebijakan moneternya. Sikap ini bertujuan menjaga kestabilan kurs rupiah, salah satu opsi dengan menaikkan suku bunga acuan. Deputi Gubernur BI Mirza Adityaswara mengatakan, kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve berlanjut pada tahun depan. Kemungkinan Fed Fund Rate dikerek sebanyak 0,75% – 1,25%. “Sementara negara tetangga masih akan menaikkan bunga acuannya. Jadi, BI harus ahead of the curve jadi policy kami hawkish pada 2019,” tuturnya di dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (13/9). BI memperkirakan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) hingga tahun depan mencapai 1,25% menjadi 3,25%. Sementara itu, imbuh Mirza, pasar memproyeksikan posisi Fed Fund Rate bervariasi, yakni 3%, 3,25%, hingga 3,5%. Meskipun tren pergerakan Fed Fund Rate naik, BI menilai tekanan dari pasar global pada 2019 berkurang dibandingkan dengan tahun ini. “Kenaikan bunga acuan AS dari 2% ke 3,25% itu seharusnya lebih controllable dibandingkan kenaikan dari 0,25% ke 2%,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku optimistis bahwa kurs mata uang Garuda akan menguat pada 2019. Asumsinya, dinamika perekonomian global mereda lantaran kenaikan Fed Fund Rate tak setinggi tahun ini. Perry juga memperkirakan bahwa kondisi domestik turut membaik. Hal ini dapat terindikasi dari defisit transaksi berjalan (current account deficit / CAD) yang diyakini menyempit. Per Juni tahun ini, CAD di posisi 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Beberapa kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan, salah satunya penerapan biodiesel 20%. B20 diramal mampu menekan impor minyak hingga US$ 6 miliar. Kebijakan ini juga bisa menambah ekspor minyak sawit mentah. Selain itu, pemerintah juga menggenjot sektor pariwisata untuk meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri.

https://katadata.co.id/berita/2018/09/13/berencana-kerek-bunga-acuan-bi-perketat-kebijakan-moneter-2019

Kosmo | Jumat, 14 September 2018
Bantu jayakan program B10

PELABUHAN KLANG – Kerajaan menyeru pemain industri, terutama dari sektor pengangkutan dan perkilangan, supaya meningkatkan penggunaan minyak biodiesel sebagai satu usaha untuk menjayakan program B10 (10 peratus methyl ester minyak sawit dengan 90 peratus diesel petroleum) di negara ini. Menteri Industri Utama, Teresa Kok berkata, langkah proaktif itu perlu dibuat bagi memastikan kelangsungan penggunaan minyak biodiesel sebagai bahan api alternatif, yang mana dapat menggantikan diesel petroleum. “Kerajaan sedang berusaha untuk menjayakan program B10 di sektor pengangkutan, menerusi usaha sama dengan beberapa pihak berkepentingan seperti Felda Global Ventures Holding Bhd. (FGV). “(Namun) menerusi sesi konsultasi yang diadakan pada 1 Ogos lalu bersama pengeluar kenderaan, persatuan pengilang dan syarikat petroleum, saya dapati terdapat pihak yang masih tidak berkeyakinan terhadap penggunaan B10,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan Inisiatif FGV- Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) Dalam Meneraju Penggunaan B10 di sini semalam. Teresa menjelaskan, susulan maklum balas yang diterima itu, pihaknya akan merangka pelan pelaksanaan program biodiesel yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan minyak biodiesel sekali gus dapat menyumbang kepada kemampanan industri sawit negara. “Malaysia sebagai salah satu pengeluar utama minyak sawit memainkan peranan penting untuk memastikan komoditi ini mendapat sambutan yang baik di mata dunia. “Saya difahamkan bahawa projek penggunaan B10 FGV-MPOB telah dimulakan sejak Oktober 2017 dan inisiatif FGV untuk menggunakan B10 boleh dijadikan contoh kepada syarikat perladangan sawit lain bagi mempromosikan penggunaan B10,” katanya.

http://www.kosmo.com.my/niaga/bantu-jayakan-program-b10-1.747091

JawaPos.com | Jumat, 14 September 2018
Pahala Mansyuri Jadi Direksi Pertamina, Ini Harapan Kementerian ESDM

JawaPos.com – Tidak sampai 24 jam pencopotannya sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Pahala N. Mansyuri langsung ditunjuk sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) menggantikan Arief Budiman. Keputusan itu diambil usai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno selaku pemegang saham melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto belum sempat mendengar kabar tersebut. Pasalnya, dirinya saat itu sedang melakukan rapat dengan kementerian terkait ihwal Biodiesel 20 persen (B20). “Saya belum tahu tuh. Oh tadi aku rapat di situ (Kementerian Koordinator Perekonomian) mana tahu,” ujarnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/9).

Meski demikian, pria yang akrab disapa Djoksis ini berharap Pahala dapat bekerja dengan baik di Pertamina. Sebagai perusahaan migas raksasa, Djoksis juga berharap keuangan perseroan bisa dikelola dengan baik, transparan dan sehat. “Lebih baik lah ya. Harapan pasti lebih baik,” tuturnya. Sekedar informasi, Pahala Nugraha Mansury merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Pahala merupakan peraih gelar MBA Finance dari Stern School of Business di New York University, Amerika Serikat. Pria 47 tahun ini pernah bekerja sebagai senior consultant di Booz Allen Hamilton, dan Project Leader pada The Boston Consulting Group hingga 2003. Ia pernah meraih kualifikasi sebagai CFA Charterholder dari CFA Institute.

https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/13/09/2018/pahala-mansyuri-jadi-direksi-pertamina-ini-harapan-kementerian-esdm