+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Program B30 Bisa Pangkas Impor Energi Hingga 50 Persen di 2020

Liputan6 | Rabu, 13 November 2019

Program B30 Bisa Pangkas Impor Energi Hingga 50 Persen di 2020

Indonesia berencana menerapkan kebijakan campuran biodiesel sebanyak 30 persen (B30) dalam waktu dekat. Langkah ini diyakini dapat menekan impor energi Indonesia secara signifikan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penerapan, B30 bisa menekan impor energi Indonesia hingga 50 persen di tahun depan. “Kalau kita bikin nanti 1 Desember mulai dengan B30. Saya pikir kita akan bisa mendekati hampir 50 persen di tahun depan,” kata dia, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/11). Sementara untuk penerapan B20 yang sudah berjalan, kata Luhut, berhasil mengurangi impor energi Indonesia hingga 23 persen. Data tersebut diambil per September tahun ini. “Kalau kita sampai B50, baru kita ketemu lagi. Kita nggak perlu urusan sama EU (Uni Eropa). Kita memohon, memohon selama ini supaya kita bisa ekspor ke sana,” tegas dia. “Dia (Uni Eropa) yang akan datang ke kita minta. Karena pada 2045 kita akan produksi 100 juta ton kelapa sawit. Dari angka ini kita akan global player di dalam hal energi,” tandasnya.

Penerapan B30 Mulai Awal 2020

Penggunaan 30 persen komposisi minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (Fame) pada solar (B30) akan diterapkan pada awal 2020, hal ini diterapkan setelah hasil uji coba penggunaan B30 pada kendaraan bermesin diesel yang selesai pada akhir Oktober 2019. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Djoko Siswanto mengatakan, penerapan B30 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Ini sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2015, bahwa untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, maka Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Penggguna Langsung Bahan Bakar Minyak wajib menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau Biofuel sebagai bahan bakar lain secara bertahap. “Dari tahun ke tahun, Potential saving hasil pencampuran BBN dengan minyak Solar semakin meningkat,” kata Djoko, dikutip dari situs resmi Ditjen Migas, Kementerian ESDM, di Jakarta, Senin (21/10/2019). Pada tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) c.q. Ditjen Migas telah melakukan uji jalan B30, yang dilanjutkan pengujian pada kereta api, alat berat, alutsista dll. Meskipun Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Migas sudah siap, namun kesiapan dari penyediaan fasilitas juga perlu penjadi perhatian. Ke depan, untuk pelaksanaan B30 banyak tantangan dan peluang yang akan dihadapi pertama jaminan keberlanjutan stok dan stabilitas harga minyak sawit.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4110252/program-b30-bisa-pangkas-impor-energi-hingga-50-persen-di-2020

Mataraminside.com | Rabu, 13 November 2019

Uji Coba B30 Terganjal Kepmen ESDM

Pemerintah akan menerapkan kebijakan penggunan bioesel mencapai 30% (B30) pada 1 Januari 2020. Namun ujicoba pemakaian B30 akan dimulai November atau Desember 2019. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan berharap uji coba B30 bisa dilaksanakan pada pertengahan bulan ini. Hanya saja, masih banyak administrasi yang belum diselesaikan. “Kami masih menunggu Keputusan Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri untuk menambah kuota Fatty Acid Methyl Ester (FAME) untuk program bauran minyak sawit pada solar,” ujar Paulus di Jakarta, Rabu (13/11). Selain itu, kepastian kontrak antara Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN). Terakhir, Purchase order (PO) antara keduanya. “Ada Shell dan banyak lainnya termasuk Pertamina,” imbuhnya. Pemerintah telah memutuskan alokasi tahun ini sebesar 6,6 juta kiloliter (KL). Namun, jumlah itu hanya untuk pengadaan B20 saja. “Kalau berubah jadi B30, alokasi pasti berubah meskipun hanya untuk kebutuhan satu bulan. Kalau keputusan bisa keluar dalam beberapa hari ini, mungkin bisa mulai pertengahan November,” tutur Paulus.

Majalah Sawit Indonesia | Rabu, 13 November 2019

Menjaga Pasar Terbesar CPO

Indonesia aktif melobi India supaya ekspor sawit tetap aman. Panasnya hubungan politik India-Malaysia, apakah menguntungkan ekspor sawit Indonesia? Terbang delapan jam lamanya dari Jakarta ke Mumbai. Delegasi Indonesia yang berasal dari perwakilan swasta dan pemerintah menghadiri Forum Bisnis Indonesia-India dan Konferensi Globoil India di Mumbai, India. Kegiatan rutin tahunan ini menjadi sangat penting dalam rangka melobi kebijakan perdagangan India. “Kita perlu hadir dalam konferensi ini. Jika tidak, bisa disalip Malaysia. Mereka (India) sangat concern dengan kehadiran Indonesia dan Malaysia. Makanya, Ibu Musdhalifah (red-Deputi Menko Perekonomian RI Bidang Pangan dan Pertanian) datang sekaligus menjadi pembicara,” ujar Kanya Lakshmi, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Dalam Konferensi Globoil India 2019 memberikan sesi khusus bagi Musdhalifah Machmud, Deputi Menko Perekonomian RI, dan Teresa Kok, Menteri Industri Utama Malaysia. Forum Bisnis Indonesia-India berjalan efektif. Hampir lima jam lamanya, delegasi Indonesia memberikan update terkini industri sawit di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri Duta Besar RI untuk India, Sidharto Suryodipuro, Darmono Taniwiryono (Wakil Ketua DMSI), Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI), Atul Chaturvedi (President Solvent Extractors India), Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas BPDP-KS), Hary Hanawi (Wakil Ketua Umum APROBI), dan Kanya Lakshmi (Sekjen GAPKI). Sidharto Suryodipuro, Dubes Indonesia untuk India menjelaskan bahwa forum ini sangatlah penting dalam rangka memberikan informasi dan imej positif kelapa sawit kepada masyarakat India. Apalagi, produk kelapa sawit menghadapi kampanye negatif seperti label palm oil free di negara Eropa. “Melalui forum ini, konsumen di India dapat diberikan informasi untuk memilih minyak sawit sebagai edible oil yang menyehatkan,” jelasnya dalam pembukaan forum tersebut yang dihadiri redaksi Majalah Sawit Indonesia. Ia menambahkan forum bisnis ini dapat membangun hubungan baik antara pelaku usaha Indonesia dan India dalam rangka melakukan kampanye positif sawit dari aspek kesehatan, keberlanjutan (sustainability) serta kemampuan sawit dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. India adalah pengguna minyak sawit terbesar di dunia. Kebutuhan setahun diperkirakan mencapai 9 juta ton. Pangsa pasar India sekitar 16% dari perdagangan sawit dunia.Pada 2018, konsumsi minyak nabati India yang menggunakan minyak sawit sekitar 37 persen atau 8,8 juta ton. Sama seperti Indonesia, masyarakat India menggunakan minyak sawit untuk kehidupan sehari-hari mereka. Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sangat optimis Indonesia dapat merebut kembali pasar minyak sawit di India. Pasalnya, kebijakan pemerintah India yang memberikan perlakuan sama kepada Indonesia dan India terkait revisi tarif bea masuk produk sawit dan turunannya.“Dalam forum ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah India dan kolega saya BV Mehta dari SEA India. Kebijakan merevisi bea masuk dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia pada tahun ini maupun 2020 mendatang,” ujar Joko.

Neraca | Selasa, 12 November 2019

Pebisnis Otomotif Sebut Pengembangan Biodisel Kebijakan Tepat

Pelaku usaha otomotif nasional yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong biodiesel dari minyak sawit, sangat tepat. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nagoi di Jakarta, disalin dari Antara, mengatakan, mandatori biodiesel 20 persen atau B20, sukses besar dan tahun depan akan ditingkatkan lagi menjadi B30. “Di bidang biodiesel, Indonesia terdepan. Negara lain paling banter hanya 7 persen, Indonesia berani 20 persen (B20). Tahun depan bahkan naik lagi menjadi B30. Ini patut dibanggakan,” ujarnya. Menurut dia, sejauh ini kendaraan yang menggunakan B20 tidak ada masalah berarti, kalaupun ada terkait kadar air yang perlu dijaga di bawah 500. “Untuk kendaraan berat seperti truk, tidak ada masalah. Namun berbeda untuk sejenis Kijang atau Fortuner. Kalau kadar airnya tinggi, bisa menimbulkan korosi. Tetapi kita sudah coba biodiesel, bagus-bagus saja,” ujarnya. Yohanes menilai industri sawit nasional memiliki prospek cerah, karena komoditas ini terbukti dapat digunakan sebagai campuran biodiesel. Apalagi, tambahnya, potensi penjualan mobil nasional stabil di angka 1,1 juta per tahun dan cenderung mengalami peningkatan, sehingga kebutuhan biodiesel bakal terus bertumbuh. “Ketika bahan bakar dari fosil semakin mahal karena cadangannya berkurang, pilihannya tentu saja bahan bakar nabati (BBN). Dan, Indonesia sudah memulai dengan mengembangkan biodiesel,”katanya. Sebelumnya mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan dalam acara Indonesia Biodiesels Leader Forum yang diselenggarakan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) di Jakarta, Jumat (8/11) mengingatkan pentingnya kampanye atau sosialisasi dan promosi besar-besaran terhadap biodiesel. “Perlu kampanye besar-besaran. Yang penting juga, gandeng Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia). Saya yakin, bisnis ini akan terus membesar,” kata Jonan. Menurut Jonan, Aprobi perlu melakukan kampanye yang baik secara konsisten kepada masyarakat sehingga tak ada penolakan bila harga biodiesel mengalami kenaikan atau penyesuaian. Selain itu, lanjutnya, Aprobi perlu duduk bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk membicarakan standar kualitas B30 yang baik agar tidak mengurangi kinerja mesin. Jonan meyakini Pemerintah Indonesia konsisten untuk menerapkan kebijakan B30, B50, hingga B100 ke depan sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Aprobi juga memberikan apresiasi kepada Jonan yang selama menjabat sebagai Menteri ESDM memberikan dukungan penuh terhadap industri sawit Tanah Air, termasuk dalam penetapan kebijakan mandatori B20 dan B30. “Kami menghargai upaya yang dilakukan Pak Jonan yang selama menjabat sebabagi Menteri ESDM selalu memberi dukungan penuh pada industri sawit selama ini,”‘ujar Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor. Sementara itu, pengamat energi Komaidi Notonegoro mendukung PT Pertamina (Persero) melanjutkan program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar minyak dengan campuran 30 persen nabati atau B30. “Program B20 pemerintah yang dijalankan Pertamina sudah berlangsung dengan baik dan juga terbukti menguntungkan bagi negara, karena itu perlu dilanjutkan dengan B30,” katanya di Jakarta. Pemerintah berencana memulai program B30 pada 1 Januari 2020. Direktur Eksekutif Reforminer Institute itu mengatakan peran Pertamina dalam program B20 cukup penting yakni sebagai ujung tombak implementasi kebijakan. Sejumlah keuntungan program B20 antara lain terbukti menghemat devisa negara dari pengurangan impor bahan bakar minyak jenis solar. Data Kementerian ESDM menyebutkan, pada 2018, dengan program B20, setidaknya ada sekitar empat juta kiloliter solar disubsitusi dengan nabati berasal dari minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dengan nilai penghematan devisa negara mencapai 1,88 miliar dolar AS. Lalu, pada periode Januari-Juni 2019, substitusi solar sudah mencapai 2,9 juta kiloliter dengan nilai penghematan devisa mencapai 1,66 miliar dolar AS. Adapun total target penghematan devisa pada 2019 adalah sebesar tiga miliar dolar AS. Komaidi melanjutkan keuntungan program B20 lainnya adalah menyerap CPO dalam negeri yang berarti meningkatkan kinerja industri termasuk para petaninya. Namun memang, tambah Komaidi, karena hanya melalui berupa pencampuran, program B20 masih menimbulkan kekhawatiran sebagian pengguna atas dampak yang ditimbulkan.

http://www.neraca.co.id/article/124209/pebisnis-otomotif-sebut-pengembangan-biodisel-kebijakan-tepat

Antara | Rabu, 13 November 2019

Biofuel sumber BBM baru Indonesia yang terbarukan

Pemerintah Indonesia tengah mematangkan konversi sumber Bahan Bakar Minyak (BBM) dari minyak bumi ke minyak kelapa. Ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber minyak mentah dunia, sekaligus kunci kesuksesan Indonesia untuk menjadi negara penghasil BBM terbarukan dari kelapa sawit.

https://www.antaranews.com/video/1161747/biofuel-sumber-bbm-baru-indonesia-yang-terbarukan

Sindo News | Kamis, 14 November 2019

Menuju Kemandirian Energi, Pertamina Kembangkan BBN

Program Bahan Bakar Nabati (BBN) B30 merupakan salah satu cara Pertamina untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional yang lebih ramah lingkungan. Penggenjotan program ini sekaligus upaya untuk mewujudkan Indonesia sehat melalui energi hijau. Tahun depan tinggal selangkah lagi. Keinginan pemerintah agar penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) B30 diujicoba pada Januari 2020 sudah sedikit lagi berjalan. Keinginan pemerintah ini memang tidak main-main. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu bahkan mengingatkan agar semua pihak harus berani melakukan lompatan kemajuan. Termasuk di antaranya menggenjot pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). “Kita harus berani memulai dari sekarang beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan. Kita sudah mulai dengan program B20, akan masuk ke B30 campuran solar dengan 30 persen biodiesel. Tapi kita bisa lebih dari itu kita bisa membuat B100,” ucap Jokowi. Pengembangan program BBN memang seolah berlari kencang. Mandatori perluasan B20 diketahui berjalan efektif pada 31 Agustus 2018. Saat itu semua kegiatan public service obligation (PSO) atau subsidi juga non-PSO, harus menggunakan B20. Setelah satu tahun berjalan, pemerintah langsung bersiap melakukan lompatan kemajuan pada Januari tahun depan dimana program B20 kembali ditingkat menjadi B30. Disinilah dibutuhkan sebuah terobosan dan komitmen dari berbagai PSO untuk sama-sama berakselerasi memenuhi kebijakan tersebut. Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif mengatakan, Pertamina sebagai salah satu pelaku PSO terus melakukan terobosan mengembangkan energi terbarukan dengan Program B20 yang akan dilanjutkan dengan B30 di tahun 2020. “Sejak tahun 2016, Pertamina telah memproduksi Bahan Bakar Nabati B20 baik untuk PSO maupun Non-PSO yang dikembangkan secara luas sejalan dengan mandatori perluasan B20 oleh Pemerintah pada 1 September 2019,” ujar Budi. Menurut Budi, setelah sukses dengan B20, tahun depan akan mulai diujicoba untuk program B30 sesuai dengan kebijakan Pemerintah. “Pertamina mendukung penuh Program Pemerintah untuk menerapkan B30 yang akan dijalankan mulai Januari 2020,” imbuh Budi. Pertamina, tambah Budi, juga telah melakukan uji coba Biorefinery pertama di Indonesia melalui metode Co-Processing pada kilang Dumai dan Plaju. Keberhasilan dalam ujicoba penerapan teknologi ini, menjadikan Pertamina siap mengembangkan bahan bakar nabati dengan bahan baku CPO. Pertamina juga siap mengadopsi teknologi Standalone untuk pengolahan CPO menjadi bahan bakar nabati. Di kesempatan berbeda Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Heru Setiawan menegaskan Pertamina sudah melakukan persiapan matang guna menyambut mandatory B30. Saat ini Pertamina sudah menyiapkan 29 Terminal BBM untuk melakukan blending. Terminal-terminal itu nantinya mencampurkan fatty acid methyl ester (FAME) dan akan disebarkan ke-111 terminal BBM. Ia berharap ini adalah upaya Pertamina dalam memberikan sumbangan untuk negara dan masyarakat Indonesia. “Kita sudah siap. Ini sesuai dengan strategi Pertamina dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia, seperti batu bara dan sekarang kelapa sawit. Dua tahun mendatang, produksi kelapa sawit akan mencapai 50 juta ton sementara penggunaan dalam negeri 15-20 juta. Oleh karena itu, Pertamina dan stakeholders bersama ESDM, Kelapa Sawit, dan BPPT saling berkoordinasi,” ujar Heru. Selain memaksimalkan potensi alam yang ada di Indonesia, pelaksanaan mandatory B30 juga diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang sehat. Hal ini diakui Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono yang mengatakan keberhasilan B30 bisa berdampak luas pada kehidupan masyarakat Indonesia. “Bahan bakar B30 artinya ada campuran 30 persen biodiesel dan 70 persen solar, seperti B20 dan B100. Makin tinggi kadar biodiesel yang digunakan maka semakin ramah lingkungan, salah satunya menekan polusi yang berbahaya bagi kesehatan penduduk,” kata Agus. Diketahui Kandungan zat pengotor pada biodiesesel tidak terlalu banyak seperti pada solar. Zat pengotor inilah yang menghasilkan gas penyebab polusi misal COX, NOx, dan H2S. Semakin rendah zat pengotor, misal sulfur dan logam berat, maka makin kecil pula gas penyebab polusi yang dihasilkan. Penggunaan bahan bakar nabati memang sedikit banyak berkontribusi positif pada kesehatan lingkungan. Setidaknya bisa berkaca pada Brasil yang berhasil menjaga kuliatas lingkungan berkat adopsi bahan bakar nabati etanol. Berdasarkan data Brazilian Sugarcane Industry Association’s (UNICA) sejak Maret 2003, dimana penggunaan etanol diberlakukan, hingga Februari 2019, penggunaan BBN etanol berhasil mengurangi efek gas rumah kaca hingga 535 juta metrik ton karbondioksida. “Dibandingkan bensin dan solar, etanol sangat siginifikan berhasil mengurangi emisi dari berbagai variasi polutan dan hidrokarbon,” tulis Leticia Phillipsdari Brazilian Sugarcane Industry Association, UNICA Indonesia memiliki kesempatan terbuka untuk mewujudkan hal yang sama. Seperti keinginan Presiden Jokowi, mandatory B30 bukanlah jalan akhir dari keinginan mewujudkan Indonesia sehat lewat energi hijau. Finalnya, pemerintah berupaya menjalankan mandatori B-100 yang benar-benar baik bagi semua masyarakat Indonesia.

https://ekbis.sindonews.com/read/1458630/33/menuju-kemandirian-energi-pertamina-kembangkan-bbn-1573687966

Tribunnews | Kamis, 14 November 2019

Isuzu MU-X, SUV Diesel Bandel yang Bisa Minum Solar Kualitas Rendah

Pemilik sport utility vehicle (SUV) diesel di Indonesia cenderung mempertanyakan kemampuan mesin kendaraan mereka dalam mengonsumsi bahan bakar solar berkualitas rendah seperti solar B20. Pada faktanya, banyak mobil diesel performanya menjadi buruk jika dipaksakan mengonsumsi solar kualitas rendah. Bahkan ada mobil diesel yang tidak disarankan mengonsumsi solar berkualitas rendah. Isuzu punya solusi untuk mengatasi masalah itu. Untuk mengatasi solusi tersebut Isuzu menghadirkan Isuzu MU-X 4×2 i-Series, varian new entry dari MU-X. Isuzu MU-X i-Series menggunakan mesin yang mampu menyesuaikan kondisi dengan solar di Indonesia. Mesin MU-X memiliki teknologi filter ganda dan diamond like-carbon pada sistem bahan bakarnya. Teknologi tersebut membuat mesin MU-X bisa lebih tahan lama. Teknologi ini belum ada di pabrikan lain. Tidak sekadar tahan lama, perawatan mesin MU-X menjadi lebih efisien. Mesinnya tidak menggunakan timing-belt, melainkan timing-chain. Penggantian timing-belt harus dilakukan secara berkala. Isuzu MU-X 4×2 i-Series ditopang mesin Turbo Diesel Isuzu 4JK1-TC, 2.5L berteknologi Direct Fuel Common Rail bertekanan tinggi. Mesin itu memiliki tenaga sebesar 136 ps dan torsi flat 32,6 Kgm/1.800-2.800 rpm. Mesin MU-X ini juga didukung system Turbocharge Intercooled VGS (Variable Geometry System). Isuzu MU-X i-Series diluncurkan sejak Juli 2019. Sejak diperkenalkan, total penjualan Isuzu MU-X i-Series telah mencapai 139 unit. Isuzu MU-X i-Series dibanderol Rp 449 juta OTR Jabodetabek.

https://www.tribunnews.com/otomotif/2019/11/14/isuzu-mu-x-suv-diesel-bandel-yang-bisa-minum-solar-kualitas-rendah

Sindo News | Rabu, 13 November 2019

Selangkah Lagi Menuju Indonesia Sehat

KUALITAS udara di kota-kota besar di Indonesia dinilai masih jauh dari indikator sehat bagi penduduknya. Pencemaran udara menjadi satu di antara persoalan yang hingga kini masih dihadapi oleh kota-kota seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Meskipun langit sedang mendung, tetapi tak mampu menahan suhu panas di Jakarta. Riki Thomas, 37, memacu motornya dengan kecepatan sedang membelah kemacetan Ibu Kota. Pria asal Semarang, Jawa Tengah itu sudah 12 tahun tinggal di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Profesi sebagai pengemudi ojek online sudah dilakoninya hampir lima tahun setelah pria yang memiliki dua anak itu berhenti sebagai tenaga lepas proyek bangunan. Badannya yang kurus membuat dia lincah mengendalikan motor dan bermanuver di tengah kemacetan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. “Saya tidak tahan dengan asap dari knalpot mobil. Selain uap yang panas,juga kadang membuat susah bernafas,” ujarnya saat mengantar KORAN SINDO, kemarin. Setiap hari Riki mengelilingi Ibu Kota dengan motor Honda Supra bernopol B3594 BVU milik kerabatnya. Dalam sehari, Riki mampu mengumpulkan Rp150 ribu. “Itu belum dikurangi pengeluaran untuk bensin dan uangma kan. Kadang saya isi Per talite. Tapi, jika antrean pan jang, isinya Pertamax,” ungkapnya. Alhasil, Riki hanya mampu membawa pulang Rp50.000 hingga Rp70.000.“Karena itu, keluarga saya pulangkan ke Semarang,” ucapnya.Bagi Riki, menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa risiko. Yang paling sering dialaminya adalah penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA). Dia mengaku beberapa kali harus berobat ke puskesmas karena terserang batuk yang berkepanjangan. “Mungkin karenasaya jarang menggunakan masker. Dulu saat bekerja diproyek bangunan tidak pernahsakit seperti itu,” ucapnya.Jakarta memang menjadi satu di antara kota dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Sejak Agustus 2019, masyarakat Jakarta bahkan harus menghirup udara dengan kualitas udara yang buruk berdasarkan laporan kualitas udara di situsairvisual.com. Polusi yang terjadi di Jakarta dinilai banyak pihak diakibatkan oleh gas buang kendaraan bermotor. Penilaian itu didasarkan oleh populasi kendaraan bermotor di Ibu Kota yang cukup besar. Belum lagi, kendaraan bermotor yang berasal dari daerah satelit Ibu Kota seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Jugakendaraan dari luar kota yangmasuk ke Jakarta.Mengutip data Statistik Transportasi DKI Jakarta, pada periode 2012 -2018 pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua di Jakarta mencapai 5,3%. Hingga akhir 2018 jumlah motor di Jakarta menembus 14,74 juta unit.Pemprov DKI Jakarta belum merilis populasi motor roda dua pada tahun ini. Sementara kendaraan roda empat populasinya hingga akhir 2018 mencapai 3,99 juta unit. Tak hanya Riki yang kerap mengalami masalah akibat asap kendaraan bermotor. Octavia Almira, 27, juga merasakan hal yang sama. Wanita yang bekerjadi perusahaan perdagangan eceran di kawasan Klender,Jakarta Timur ini juga mengeluhkan buruknya kualitas udara. “Saya tinggal di Bekasi Timur, bekerja di Klender dan hampir setiap hari menggunakan motor. Saat macet, asap knalpot mobil bisa membuat mata perih,” ungkapnya kepada KORAN SINDO.Apalagi, lanjut dia, jika dirinya berhenti di belakang kendaraan jenis truk. Selain membuat matanya perih, asap mengepul dari cerobong knalpot meninggalkan bau tak sedap dipakaiannya. “Bau parfum pun tak bisa menutupi bau asap knalpot itu,” imbuhnya. Direktur Eksekutif Komite Pembebasan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin menilai buruknya kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia satu di antaranyadisebabkan oleh emisi gas buang. “Meski pun bukan satu-satunya faktor, tetapi emisi gas buang paling dominan, sekitar70% penyebab polusi udara,” katanya. Emisi gas buang tersebut dikarenakan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang ada di dalam negeri masih belum memenuhi kualifikasi BBM ramah lingkungan. Apalagi, jenis BBM solar yang masih memiliki kadar sulfur yang tinggi. “Tentunya ini menjadipe kerjaan bersama antara penyedia BBM dan pabrikan pembuat kendaraan bermotor,”ucapnya. Menurut Ahmad,antara penyedia BBM khususnya Pertamina harus melakukan sinergi dengan pabrikan automotif untuk mencari solusi. Misalnya bersama-sama melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor dua kali dalam setahun. Hal itu dinilai penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat polusi yang dibawa oleh sebuah kendaraan bermotor. Tentunya hal itu juga untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bersih.

Menuju Indonesia Sehat

Direktur Eksekutif EnergyWatch Mamit Setiawan menilai, dalam waktu dekat apa yang dialami Riki dan Octavia tersebut bisa diminimalkan. Saat ini pemerintah dan PT Pertamina (Persero) tengah mempercepat pengembangan kilang pengolahan BBM ramah lingkungan. “Saya melihat itu sebagai komitmen luar biasa pemerintah dan Pertamina untuk menghadirkan cleanenergy bagi kehidupan masyarakat,” ungkapnya. Dia menilai, perlu adanya inovasi yang berkesinambungan dalam memproduksi bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan. Sebab, polusi akibat BBM, bisa menurunkan harapan hidup masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat berharap, BBM yang dihasilkan Pertamina di kemudian hari, berasal dari energi terbarukan sehingga tingkat polusi yang dihasilkan akan rendah. Pertamina sendiri telah menegaskan terus melakukan beragam terobosan untuk mengupayakan percepatan pembangunan kilang demi mewujudkan sejarah baru sebagai negara swasembada energi. Satu di antaranya melalui Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan GrassRoof Refinery (GRR) yang sedang dijalankan Pertamina menjadi kunci dalam membangun tonggak sejarah baru tersebut. Sehingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan BBM dari kilang sendiri tanpa bergantung impor. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Talullembang dalam keterangan resminya menyatakan, proyek RDMP dan GRR akan meningkatkan kapasitas kilang terpasang menjadi dua kali lipat dari 1 juta barel pada saat ini menjadi 2 juta barel. Dengan peningkatan signifikan, seluruh kebutuhan BBM bisa dipenuhi oleh kilang sendiri. “Pertamina melakukan sejumlah akselerasi agar proyek yang ditetapkan Presiden Jokowi sebagai proyek strategis nasional ini, bisa segera terwujud. Inilah impian besar kita dalam membangun ketahanan dan sekaligus kemandirian energi,” ujar Ignatius. Pertamina, telah melakukan berbagai akselerasi yang terintegrasi sehingga target-target pelaksanaan proyek bisa terlaksana tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari jadwalyang ditetapkan. Selesainya Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) juga menjadi era baru bagi Pertamina untuk memproduksi BBM kelas dunia standar Euro 4. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan penggunaan BBM berkualitas tinggi dan ramah lingkungan demi menuju Indonesia sehat. Secara resmi pengoperasian PLBC telah diintegrasikan dengan Refinery Unit IV Cilacap sehingga produksi BBM berkualitas meningkat signifikan. BBM yang diproduksi adalah BBM jenis Pertamax atau setara dengan Euro 4 sesuai standar internasional dan sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup (KLHK) untuk kandungan Reseacrh Octane Number(RON) BBM yang ramah lingkungan. Produksi BBM standar Euro 4 ini juga men -jawab kebutuhan industri automotif yang memproduksi kendaraan bermotor mutakhir dengan engine system sesuai spesifikasi BBM standar Euro 4. Dengan demikian, lanjut Ignatius, beroperasinya PLBC ini telah mempercepat Kilang Cilacap untuk memproduksi BBM kelas dunia. Beroperasinya PLBC juga akan mengurangi impor high octane mogas component (HOMC) sebagai komponen blending produk gas olin secara signifikan sehingga berdampak positif pada upaya pemerintah memperkuat cadangan devisa negara. Pertamina juga menggenjot produksi bahan bakar nabati (BBN) yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus mendukung energi hijau untuk mewujudkan Indonesia sehat. Pengembangan BBN sekaligus mendukung program bauran energi terbarukan yang ditargetkan pemerintah sebesar 23% pada 2025. Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif mengatakan, Pertamina terus melakukan terobosan mengembangkan energi terbarukan dengan Program B20 yang akan dilanjutkan dengan B30 pada 2020. “Sejalan dengan program perluasan penggunaan B20, penyerapan FAME dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Pertamina terus memperluas pasokan B20 tidak hanya untuk kendaraan bermotor, tetapi juga untuk kebutuhan industri,” terang Budi. Pertamina, juga telah melakukan uji coba Biorefinery pertama di Indonesia melalui metode Co-Processing pada kilang Dumai dan Plaju. Keberhasilan dalam uji coba penerapan teknologi inimenjadikan Pertamina siap mengembangkan bahan bakar nabati dengan bahan baku juga siap mengadopsi teknologi Standalone untuk pengolahan CPO menjadi bahan bakar nabati. Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TM-MIN) Bob Azam mengapresiasi langkah cepat Pertamina dalam menyongsong era clean energy. “Harapan kami dari industri tentu Pertamina perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan para stakeholder lainnya,“ ucapnya.

https://ekbis.sindonews.com/read/1458357/34/selangkah-lagi-menuju-indonesia-sehat-1573621423

Neraca | Kamis, 14 November 2019

Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya investasi yang mau masuk ke Indonesia. Sementara itu, Pemerintah memastikan . keamanan investor tetap terjaga pasca terjadi ledakan bom di Medan, kemarin. Menurut hitungan Luhut, ada sekitar US$123 miliar atau setara Rpl.737,31 triliun nilai investasi yang terhambat masuk Indonesia. Hal ini pun sudah dia laporkan kepada Presiden Jokowi. “Saya ngeri. Temyata di pipe line kita in-vestasiituyangsudahada,tadisaya jumlah-jumlah, belum selesai, tadi saya lapor Presiden juga sudah US$123 miliar,” ujarnya dalam pembahasan terkait Omnibus Law, di DPR-RI, Jakarta, Rabu (13/11). Luhut mengatakan, “Itu yang sudah di pipe line. Ada yang sudah setahun, dua tahun, tiga tahun, ndak selesai-selesai prosesnya.” Menurut dia, salah satu penyebab mandeknya investasi-investasi tersebut masuk ke Indonesia tak lain karena aturan yang masih tumpang tindih. “Kedua dari kita sendiri karena kita tidak mau menyelesaikan ini,” ujarnya seperti dikutip merdeka.com. Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, berjanji bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan kondisi investor setelah adanya bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Ledakan terjadi sekira pukul 08.45 WIB kemarin. “Tentu kita akan terus menjaga keamanan para investor,” ujar Airlangga di acara Rakornas 2019 di Sentul, kemarin. Kejadian ini pun dikhawatirkan dapat menghambat investasi. Padahal, pemerintah sedang gencar mengundang investasi asing. IHSG pun terpantau menurun. Menko Airlangga pun menyesalkan kejadian bom bunuh diri tersebut. Dia menyebut akan meminta aparat keamanan agar meningkatkan keamanan domestik. “Kita tentu kejadian-kejadian semacam itu amat disayangkan. Dan tentu kami minta agar kita menjaga keamanan di dalam negeri,” ujarnya. Kalangan pengusaha yang ter- gabung dalam Kamar Dagang dan. Industri Indonesia (Kadin) juga menyebut bahwa peristiwa bom yang meledak di Polrestabes Medan tidak akan membuat ragu para investor untuk investasi di Indonesia. Dia mengatakan, para investor melihat Indonesia dengan iklim ekonomi stabil. “Saya sejauh ini belum mendengar keraguan investor,” kata Ketua Kadin, Rosan Roeslani usai bertemu Wapres Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Ialan Merdeka Utara, Rabu (13/11). Diamenjelaskan,parainvestor melihatekonomilndonesiasangat stabil dibandingkan negara lain. Hal tersebut jadi pertimbangan para investor untuk tetap menginvestasikan dananya. Tidak hanya itu, faktor politik juga kata dia dinilai para investor sangat baik. “Jadi mereka melihat pemerintah kita mengerti dinamika ekonomi dan mencoba untuk melakukan perbaikan dari semua kebijakan dan UU,” ujarnya.

Terkendala Perizinan

Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, animo investor asingmasuk ke Indonesia tidak menurun. Saat ini, sebanyak Rp700 triliun investasi siap antre masuk ke Indonesia. Hanya saja, investasi itu terkendala berbagai masalah domestik. “FDI ini sudah di depan pintu. Tapi tidak bisa masuk dan berinvestasi ke dalam negeri. Sebab masalah-masalah sepele dan klasik, berputar-putar, izin-izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan,” ujar Bahlil saat menerima Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya di Kantor BKPM, Jakarta, pekan ini. Menurut dia, saat ini sebanyak 24 perusahaan siap berinvestasi sebesar Rp700 triliun ke Indonesia. Perusahaan tersebut siap masuk ke berbagai sektor usaha. Hanya saja, investasi tersebut hanya be- rakhir pada “level komitmen. Sebab, hambatan berinvestasi di Indonesia terlalu besar. “Dengan rumitnya regulasi sektoral, berbelit-belit membuat banyak investor ini balik badan kembali ke negaranya masing-masing. Dia bertahun-tahun susah dapat selembar surat Jangankan pengusaha luar, investor dalam negeri pun bisa lari,” imbuhnya. Dengan demikian, BKPM akan fokus membenahi persoalan domestik, di samping terus mempromosikan investasi di Indonesia. Pihaknya tak ingin melihat investor yang dipersulit di berbagai lembagaataudidaerah.Karenaitu, dalam waktu dekat akan ada terobosan kebijakan baru guna mempercepat pelayanan kepada investor, selain akan dilayani oleh Satgas percepatan investasi BP-KM.

Hemat Impor Energi

Pada bagianlain, Menko Luhut mengatakan penerapan B30 bisa menekan impor energi Indonesia hingga 50% di tahun depan. “Kalau kita bikin nanti’1 Desember mulai dengan B30, saya pikir kita akan bisa mendekati hampir 50% di tahun depan,” ujarnya Sementara untuk penerapan B20 yang sudah berjalan, kata Luhut telah berhasil mengurangi impor energi Indonesia hingga 23%. Data tersebut diambil per September tahun ini. “Kalau kita sampai B50, baru kita ketemu lagi. Kita nggak perlu urusan sama EU (Uni Eropa). Kita memohon, memohon selama ini supaya kita bisa ekspor ke sana,” tegas dia. Luhut mengatakan, “Dia (Uni Eropa) yang akan datang ke kita minta. Karena pada 2045 kita akan produksi 100 juta ton Kelapa Sawit Dari angka ini kita akan global player di dalam hal energy.” Selain itu, Pit Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, uji coba penggunaan campuran biodiesel 30% menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau B30 ditargetkan selesai pada Oktober 2019. Dia menjelaskan, ke depan pemerintah tak hanya mengimplementasikan B30 pada sektor transportasi, uji coba B30 untuk kereta api dan kapal juga akan segera dilakukan. Mulai awal tahun 2020,.. penggunaan komposisi minyak sawit (FAME) pada biosolar sudah mencapai 30% dari saat ini sebesar 20%. “Setelah 2008 berjalan dengan baik uji coba campuran FAME dengan solar, kita tingkatkan hingga uji coba B30 yang selesai Oktober ini untuk dilaksanakan di tahun 2020,” ujar Djoko seperti mengutip Antara, belum lama ini. Dia menjelaskan, kronologi implementasi kebijakan B30 tak lepas dilatarbelakangi tingginya impor solar, sementara di sisi lain melimpahnya ketersediaan bahan baku Kelapa Sawit Indonesia “Karena solar saat itu sebagian masih impor, di saat yang bersamaan Indonesia adalah negara pertama atau kedua terbesar memproduksi sawit di dunia. Tapi kini Indonesia sudah bebas impor minyak tanah, solar, bahkan avtur nantinya,” ungkap Djoko. Dasar lain dari pertimbangan pemerintah adalah perluasan pemanfaatan BBN sebagai pengganti bahan bakar fosil. Pemerintah menyadari pentingnya peranan generasi muda. Di samping itu, penggunaan biodiesel dinilai sebagai penghasil energi yang ramah lingkungan.