+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Program Biodiesel Peremajaan Sawit Jalan

Harian Kontan | Rabu, 28 November 2018

Program Biodiesel Peremajaan Sawit Jalan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memastikan keputusan pemerintah menghapus pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah atawa Crude Palm Oil (CPO) tidak akan memengaruhi program kerja mereka. Direktur Utama BPDPS Dono Boestami menegaskan BPDPS akan tetap melaksanakan program peremajaan kebun kelapa sawit maupun penelitian. “Tidak ada pengaruhnya, semuanya tetap jalan normal,” tandasnya. Seperti kita ketahui, selain untuk program peremajaan kebun sawit dan penelitian, pemerintah menggunakan sebagian besar dana pungutan ekspor sawit untuk menanggung selisih harga produksi biofuel agar mencapai keekonomian. Sebab, PT Pertamina tidak menanggung selisih biaya produksi biofuel di program kewajiban mencampur solar dengan bahan bakar nabati sebesar 20% atau B20.

Menurut perkiraan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor Tumanggor, dana pungutan yang telah dikumpulkan BPDP selama ini mencapai Rp 20 triliun. Hingga semester I 2018, mereka baru mengumpulkan Rp 6,4 triliun. Karena itu wajar jika kebijakan menghentikan pungutan ekspor CPO tak mengganggu kinerja BPDPS. Selain itu, khusus penggunaan dana untuk menanggung selisih harga biofuel, juga tidak besar sepanjang harga solar masih lebih tinggi dari bahan Fatty Acid Methyl Esters (FAME), maka tidak ada masalah karena dana talangan yang diberikan BPDPKS tidak terlalu besar. “BPDPKS bayar sesuai Harga Indeks Pasar (HIP). Jadi sepanjang harga solar lebih tinggi dari FAME, tidak ada masalah,” katanya kepada KONTAN, Selasa (27/11). Saat ini, HIP biodiesel untuk bulan November 2018 sebesar Rp 7.227 per liter dan sudah termasuk ongkos angkut. Namun sayang ia tidak membeberkan berapa HIP solar saat ini. Yang pasti saat ini harga solar masih lebih tinggi dari HIP biodiesel. Selain itu, Tumanggor mengatakan, bila harga CPO di pasar global kembali naik di atas US$ 500 per ton, maka pungutan ekspor kembali ada sebesar US$ 25 per ton. Saat harga CPO di atas US$ 549 per ton, nilai pungutan ekspor menjadi US$ 50 per ton. Sementara, pada program peremajaan kebun sawit, Kementerian Pertanian (Kem-tan) tahun ini menargetkan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 185.000 hektare (ha). Hanya saja realisasinya hingga saat ini masih sangat minim yakni di kisaran 12.063 hektare saja.

Harian Ekonomi Neraca | Rabu, 28 November 2018

ESDM Dnronu Sawit untuk Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius jonan mendorong penggunaan minyak sawit mentah atau “crude palm oil” (CPO) untuk pembangkit listrik di dalam negeri seperti yang sudah dilakukan Italia. “Saya lebih mendorong pada tahun depan kita coba pembangkit listrik tenaga CPO,” ujar Jonan di jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin. Ia mengatakan sudah melihat contoh penggunaan CPO sebagai balian bakar pembangkit listrik di Italia, dan berharap bisa digunakan di dalam negeri untuk menurunkan biaya produksi listrik PLN. “Mesin-mesin diesel PLN saat ini biayanya mungkin sekitar 15 hingga 20 sen dolar AS per kWh. Kalau menggunakan CPO mungkin bisa turun,” ujarnya. Menteri ESDM menambahkan bahwa penggunaan CPO sebagai balian bakar pembangkit tenaga listrikdi-harapkan bisa mengurangi tingkat impor balian bakar minyak bumi atau BBM yang konsumsinya semakin lama semakin besar akibatmeningkarnyavolumepeng-gunaan kendaraan. “Selain lebih ramah lingkungan, dan juga mengurangi impor BBM,” kata Johan. Dalam kesempatan sebelumnya, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, salah satu alasan turunnya harga minyak kelapa sawit (CPO) karena suplainya yang bagus. Menghadapi anjloknya harga CPO, maka harus digenjot konsumsi dalam negeri. Salah satunya dengan penggunaan B20. Untuk tahun 2019, konsumsi balian B20 diprediksi sebesar 6,2 juta kiloliter (KL). “Ada kenaikan konsumsi palm oil sebesar 3 juta KL,” ujar Rida.

Selain itu, tahun depan, ada pula potensi penggunaan di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sekitar 700 KL. “Kita yakin peningkatan konsumso akan membantu mendongkrak harga CPO dan akan seddikit banyak bantu para petani sawit kita,” kata Rida. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk sementara waktu tidak memungut biaya ekspor atas minyak kelapa sawit dan turunannya. Hal ini disebabkan harganya yang merosot turun dari 530 dollar per ton menjadi 420 dollar per ton. Padahal, posisi harga 530 dollar per ton bertahan cukup lama. “Setelah berdiskusi panjang kita sepakat bahwa pungutan kelapa sawit dan turunanna dengan keadaan harga yang sangat rendah diputuskan untuk dinolkan. Bukan ditiadakan,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution. Darmin mengatakan, penurunan harga CPO secara global berlangsung cepat dalam sepekan terakhir. Oleh karena itu. pemerintah perlu melakukan langkah intervensi karena keadaannya sudah mendesak. Meski begitu, kebijakan tersebut tak akan bertahan selamanya. Dalam harga normal di atas 549 dollar AS, CPO dikenakan pungutan 50 dollar per ton. Sementara CPO turunan pertama dikenakan pungutan 30 dollar per ton dan turunan kedua sebesar 20 dollar AS.

Bisnis Indonesia | Rabu, 28 November 2018

Dana Subsidi Diklaim Cukup hingga 2019

Pemerintah memastikan dana subsidi Biodiesel masih cukup hingga 2019 kendati ada penyesuaian tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit. Dana suhadi Biodiesel berasal diri pungutan ekspor minyak kelapa sawit [crude palm oil/CPO) sebesa] US$50 per lon. Namun, pemerintah lui.ik akan mengenakan pungutan ekspor jika harga miniyak sawit di bawah US$50 per ton. Hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan dana pungutan ekspor sehingga dikhawatirkan dana subsidi Biodiesel tidak cukup. pemerintah mewajibkan bauran Solar dan 20% balian bakar nabati (biodiesel) dari mim.ik kelapa sawit (B20). Bahkan, program B20 sudah diperluas ke sektor nonsubsidi sejak awal September 2018. Selama ini, pemerintah memberikan subsidi Biodiesel untuk menutup selisih dengan harga Solar. Harga Biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan Solar. Direktur Bioenergi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andrian Feby Misnah mengatakan bahwa saat ini dana diri pungutan ekspor CPO masih mencukupi untuk menjalankan program B20 hingga 2019.

Menurutnya, langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan dana subsidi ke depan akan dibahas lebih lanjut. “Masih perlu dibahas,” ujar Feby kepada Bisnis, Selasa (27/11). Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Edi Wibowo mengamini bahwa badan layanan umum tersebut masih memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program bauran Solar dan 20% biodiesel. Dia menyebutkan, sampai dengan kuartal III/2018, BPDP-KS berhasil menghimpun dana dari pungutan ekspor CPO mencapai Rp 11,7 triliun. “Sampai dengan September 2018, realisasi penghimpunan dana sebesar Rpll,7 triliun, sedangkan realisasi penyaluran [subsidi biodiesel) sebesar Rp5,4 triliun,” kata Edi kepada Bisnis. Sebelumnya, BPDP-KS memperkirakan dana dari pungutan ekspor kelapa sawit yang dihimpun tahun ini dapat mencapai Rp10,9 triliun-Rp13 triliun. Sebagian besar dana tersebut akan disalurkan untuk pendanaan Biodiesel untuk program mandatory B20, yakni sebesar 70%. Pendanaan ini untuk menutup selisih kurang antara harga Solar dan harga biodiesel. Sisa dana itu akan dialokasikan untuk dana cadangan, peremajaan sawit, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan lain-lain. Insentif Biodiesel merupakan subsidi yang dibelikan kepada produsen Biodiesel yang berasal dari perusahaan itu sendiri bukan dari APBN. Saat ini, ada 19 perusahaan produsen Biodiesel yang menerima subsidi. Nilai subsidi yang diberikan tergantung dari Biodiesel yang disalurkan. Tanpa subsidi, penyaluran Biodiesel sulit dilakukan oleh produsen karena harga Biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan Solar. Pada 2019, kebutuhan insentif untuk program B20 tentu akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini mengingat adanya perluasan mandatory B20 ke sektor nonsubsidi. Penyaluran Biodiesel pada tahun depan ditargetkan dapat mencapai 6,24 juta kiloliter (kl). Volume penyaluran Biodiesel pada tahun ini ditargetkan dapat mencapai 3,9 juta kl. Menindaklanjuti harga minyak sawit belakangan ini yang terus menurun hingga 23 November 2018 menyentuh angka US$410 per ton, pemerintah sepakat untuk melakukan penyesuaian pungutan ekspor terhadap CPO dan produk turunannya. BPDP-KS memutuskan untuk membebaskan pungutan ekspor jika harga CPO dunia berada di bawah US$500 per ton. Apabila harga CPO bergerak pada kisaran US$500-US$549 per ton, pungutan ekspor ditetapkan US$25 per ton. Ketika harga CPO global berada di atas US$549 per ton, pungutan ekspor akan kembali seperti semula seperti diatur dalam Permenkeu No. 114/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola IV perkebunan Kelapa Sawit, yaitu USS50 per ton.

LEBIH KOMPETITIF

Secara terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indei”) Bhima Yudhistira Adhinegara menerangkan bahwa sebelumnya India pasang bea masuk tinggi sekali dari 30% menjadi 44% per Maret 2018. “Efeknya dengan pungutan ekspor CPO) dinolkan, sawit Indonesia, terutama ke pasar yang bea masuknya naik, yakni India bisa lebih kompetitif,” ujarnya kepada Bisnis. Menurutnya, dampak dari kebijakan terbaru tersebut memang tidak bisa dirasakan secara langsung, tetapi diperkirakan baru terasa mulai 3-6 bulan ke depan. “Memang ada jeda, yang paling menikmati pertama adalah perkebunan sawit skala besar. Baru efek berantainya ke pekebun rakyat. Kita lihat nanti 3-6 bulan ke depan.” Di sisi lain, katanya, kebijakan tersebut juga memiliki dampak negatif, yakni berkurangnya dana yang diperoleh BPDP-KS, yang dikhawatirkan dapat menggangu program B20 maupun terhambatnya peremajaan sawit. “Dampak negatifnya memang ke dana BPDP-KS, bukan saja untuk biodiesel, tetapi juga peremajaan akan terhambat.” Ketua Komite Pengarah BPDP Kelapa Sawit sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai bahwa kondisi harga CPO internasional saat ini yang telah menyentuh US$420 per ton sudah mencapai pada level memberatkan petani dan pelaku industri kelapa sawit apabila mereka tetap dikenai pungutan,

Bisnis | Rabu, 28 November 2018

Berbekal Mesin Common Rail, Isuzu Siap Gunakan B20

Isuzu mengaku siap menggunakan bahan bakar biodiesel 20 atau B20, dengan berbekal mesin common rail yang telah disematkan pada sebagian produk kendaraan mereka. “Mesin Isuzu di Indonesia siap menggunakan bahan bakar B20,” ujar GM Marketing PT. Isuzu Astra Motor Indonesia, Attias Asril dalam acara diskusi pintar Roadmap Kebijakan Biodiesel di Indonesia di Jakarta, Selasa (28/11/2018). Dikutip dari laman resmi Isuzu Indonesia, mesin common rail merupakan suatu teknologi baru untuk mengatur bahan bakar dengan berbasis elektronik, dilengkapi komponen common rail dan injektor. Teknologi ini diklaim mampu menurunkan emisi, kebisingan, meningkatkan kinerja mesin, serta bebas mengendalikan tekanan injeksi sebagai respon terhadap putaran dan beban mesin. Mesin ini juga menjadi “senjata andalan” Isuzu untuk menghadapi regulasi standar emisi Euro 4 di Indonesia yang akan diberlakukan pada 2021, khusus untuk kendaraan diesel. Attias mengatakan Isuzu Indonesia telah melakukan uji B20 sejak 2016. Tes dilakukan dengan menggunakan tiga sampel mesin, yakni 6 silinder common rail, 4 silinder common rail, dan 4 silinder pompa mekanikal yang telah diisi dengan bahan bakar B20.

“Untuk yang medium duty engine kami tes sampai 1.000 jam, sedangkan yang light duty engine itu kami tes 400 jam,” terang Attias. “Jadi asumsi saya kalau truk jalan 30-40 km/jam, diasumsikan berarti bisa sampai 16.000 km,” tambahnya. Isuzu Indonesia juga melakukan tes inspeksi dengan mendatangkan Engine Experiment Manager Isuzu Japan Durability Experiment Group, Soichiro Kazuta. Kazuta diminta melakukan inspeksi pada mesin 4 dan 6 silinder common rail. Attias mengatakan dari hasil tes inspeksi tersebut diketahui bahwa tidak ada masalah signifikan yang disebabkan oleh bahan bakar B20 pada mesin diesel kendaraan Isuzu. Dalam pernyataan resminya, Isuzu Indonesia mengatakan mesin common rail tidak membutuhkan pengecekan dan perawatan khusus saat menggunakan bahan bakar B20. Perawatan mesin cukup mengikuti petunjuk dalam buku panduan pemilik kendaraan, yang meliputi pemeriksaan oli mesin dengan dipstick secara rutin sebelum menghidupkan mesin, mengecek water sedimentor secara berkala, mengganti filter solar secara berkala, dan melakukan pengecekan tangki bahan bakar, termasuk membersihkan dan meniriskan tangki bahan bakar bila diperlukan.

“B20 ini juga tidak menggugurkan warranty claim, sehingga customer tidak perlu takut karena Isuzu akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik,” pungkas Attias. Sebelumnya, pemerintah telah memperluas penerapan kewajiban pencampuran biodiesel B20 mulai 1 September 2018 dalam rangka mengurangi defisit dan impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa. “Kebijakan ini menjadi bagian dari kebijakan untuk mendorong ekspor dan memperlambat impor,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Peluncuran Perluasan Mandatori B20, di Jakarta, Jumat (31/8). Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran sehingga dalam waktu tidak terlalu lama bisa menghilangkan defisit neraca perdagangan dan selanjutnya mengurangi defisit transaksi berjalan. Kewajiban pencampuran bahan bakar solar dengan B20 telah dimulai 2016, namun penerapannya belum optimal.

http://otomotif.bisnis.com/read/20181128/275/863949/berbekal-mesin-common-rail-isuzu-siap-gunakan-b20

Liputan6 | Selasa, 27 November 2018

Produk Isuzu Siap Konsumsi Solar B20

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) selaku agen tunggal pemegang merek kendaraan Isuzu di Indoensia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah terkait penggunaan bakar minyak Biodesel B20 (biodiesel 20 persen). President Direktur IAMI Ernando Demily menyampaikan, kesiapan Isuzu dalam peraturan ini lantaran produknya telah mengusung mesin berteknologi common rail. “Menggunakan B20 dalam menyongsong implementasi standar emisi Euro4 pada tahun 2021,” terang Demily dalam acara diskusi yang diinisiasi Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot), di The Hook, Jakarta, Selasa (27/11/2018). Menurutnya, dalam mengkonsumsi B20 kendaraan Isuzu tak perlu melakukan modifikasi atau penambahan alat apapun. Selain itu, lanjut dia, mesin Isuzu sudah diuji selama 1.000 jam, dan hasilnya sangat memuaskan. “Dan tidak ada masalah ketika pengujian tersebut berlangsung,’’ katanya. Seperti diketahui, munculnya keharusan penggunaan biodiesel ini setelah Pada 23 Agustus 2018, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Ignasius Jonan telah menandatangani peraturan menteri (Permen) ESDM No 41 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Rangka Pembiayaan Oleh Badan Penglola Perkebunan Sawit. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel dengan BBM jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri.

https://www.liputan6.com/otomotif/read/3770152/produk-isuzu-siap-konsumsi-solar-b20

Jpnn | Selasa, 27 November 2018

Geber Solar B20, Pemerintah Lanjut Uji B30 Tahun Depan

Pemerintah berencana akan mempercepat penerapan mandatori campuran Biodiesel 30 persen (B30) yang mulanya pada 2020, menjadi awal tahun depan (2019) sudah mulai diuji. Seperti pemaparan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Putu Juli Ardika di sela-sela acara Roadmap Kebijakan Biodiesel di Indonesia yang digelar oleh Forum Wartawan Otomotif (Forwot) di The Hook, Jakarta Selatan, Selasa (27/11). Menurut Putu, saat ini pihaknya sudah melakukan rapat dan diskusi kepada pemerintah untuk segera melakukan pengujian. Dia mengaku tinggal menunggu waktu pengujian Biodiesel B30. Karena standar menuju Biodiesel B30 sudah ada. “Tinggal tunggu sistem pengujiannya saja, apa masih pakai rute yang sama atau tidak. Ini masih kita diskusikan lagi,” beber Putu kepada awak media. Putu menambahkan, Biodiesel B30 ini sebenarnya sudah bisa diuji. Tapi, lanjut Putu, pemerintah masih banyak kegiatan yang menghambat Biodiesel B30 tidak bisa diuji secepatnya. “Persiapannya sudah mencapai 80 sampai 90 persen. Kalau Desember 2018 ini agendannya ramai mungkin kami akan mulai awal Januari 2019,” kata Putu. Pengujiannya sendiri akan dilakukan dengan menggunakan tiga unit mobil penumpang yang disediakan oleh produsen mobil di tanah air. Selain itu, Putu akan menggandeng beberapa Universitas Terkemuka di Indonesia untuk melakukan penelitian sekaligus pengujian Biodiesel B30.

https://www.jpnn.com/news/geber-solar-b20-pemerintah-lanjut-uji-b30-tahun-depan

Infosawit | Selasa, 27 November 2018

Mandatori Biodiesel Sawit Tetap Berjalan, Kendati Pungutan Ekspor Nol

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Darmin Nasution meyakinkan, bahwa publik tidak perlu khawatir bahwa dengan adanya kebijakan sementara menghilangkan pungutan ekspor sawit yang dananya dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Lantaran dari hitungan (Kemenko), BPDP-KS masih memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program kelapa sawit lainnya. “Program B-20, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan sebagainya tetap akan berjalan normal. Dana BPDP-KS lebih dari cukup,” tuturnya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (26/11/2018). Dalam rapat yang digelar tersebut juga menyepakati perlunya penguatan pengumpulan data dari semua perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar kelapa sawit. Pendataan ini, kata Darmin, sebagai bentuk tata kelola perkebunan Indonesia. Pendataan ini pun akan dilakukan bersamaan dengan Program Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Program Moratorium Kelapa Sawit.

https://www.infosawit.com/news/8561/mandatori-biodiesel-sawit-tetap-berjalan–kendati-pungutan-ekspor-nol

Merdeka | Selasa, 27 November 2018

Tahun Depan Pemerintah Uji Coba Biodiesel B30

Pemerintah saat ini tengah menimbang-nimbang bakal melakukan pengujian penggunaan biodiesel B30 yang sesuai emisi Euro 4 tahun depan. Menurut Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, tahap diskusi hingga kini masih terus dilakukan lantaran waktu implementasi beleid Euro 4 pada mesin diesel sudah dekat. “Masih belum diputuskan, dalam waktu dekat, 2019, kami akan melakukan (uji), sementara 2021 sudah mulai Euro4. Jadi ada pemikiran kenapa tidak sekalian saja, nanti daripada tes lagi di waktu berbeda,” ujar Putu di acara Forwot, Jakarta Selatan, Selasa 27 November 2018. Sampai saat ini, kata Putu, pemerintah masih menunggu seperti apa sistem pengujiannya. Termasuk apakah evaluasinya masih menggunakan model lama atau ada sejumlah perbaikan. Sebenarnya persiapan ke arah sana dianggap sudah berjalan 80-90 persen, artinya tinggal sedikit lagi untuk menjadikan bahan bakar B30 berstandar Euro4. “Kami juga harus dengarkan berbagai pihak, kalau Desember agendanya padat, kami akan mulai Januari,” katanya. Seperti diketahui sejumlah produsen sudah siap memproduksi kendaraan berstandar Euro 4. Tetapi saat ini yang bisa dipenuhi hanya untuk jenis kendaraan berbahan bakar bensin. Sementara diesel Euro 4, baru bisa diproduksi 2021 mendatang. Langkah uji coba sendiri dilakukan dalam rangka percepatan penggunaan B30 pada kendaraan darat dan transportasi.

https://www.viva.co.id/otomotif/mobil/1098132-tahun-depan-pemerintah-uji-coba-biodiesel-b30

Merdeka | Selasa, 27 November 2018

Lulus Tes 1.000 Jam, Mobil Isuzu Siap Konsumsi Biodiesel B20

Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), agen tunggal pemegang merek kendaraan Isuzu di Indonesia, menyatakan siap mendukung rencana pemerintah terkait penggunaan bakar minyak Biodiesel B20 (biodiesel 20 persen). Ernando Demily, Presiden Direktur IAMI, menyampaikan, kesiapan Isuzu dalam peraturan ini lantaran produknya telah mengusung mesin berteknologi common rail. “Menggunakan B20 dalam menyongsong implementasi standar emisi Euro-4 pada 2021, ujar Demily dalam acara diskusi yang digelar Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) di Jakarta, Selasa (27/11), seperti dikutip dari Liputan6.com. Menurutnya, dalam mengonsumsi B20, kendaraan Isuzu tak perlu melakukan modifikasi atau penambahan alat apa pun. Selain itu, mesin Isuzu sudah diuji selama 1.000 jam dengan hasil sangat memuaskan.Dan tidak ada masalah ketika pengujian tersebut berlangsung, katanya.Seperti diketahui, munculnya keharusan penggunaan biodiesel akibat pada 23 Agustus 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menandatangani Peraturan Menteri ESDM No 41 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Perkebunan Sawit. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel dengan BBM jenis minyak solar, sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN jenis Biodiesel, yang ditetapkan oleh Menteri.

https://www.merdeka.com/otomotif/lulus-tes-1000-jam-mobil-isuzu-siap-konsumsi-biodiesel-b20.html

Okezone | Selasa, 27 November 2018

Mobil di Negara Tetangga Juga Pakai Biodiesel, Kandungan Sawitnya Lebih Kecil

Trend penggunaan minyak sawit sebagai campuran bahan bakar memang bukan hal baru lagi. Indonesia sendiri telah menerapkannya dengan standar B20 atau kandungan minyak sawit sebesar 20 persen. Selain Indonesia, Malaysia bulan depan rencananya akan menerapkan hal yang sama. Kali ini kandungan minyak sawit untuk kendaraan ditingkatkan dari B7 menjadi B10. Angka ini jauh lebih kecil dari penggunaan minyak sawit seperti di Indonesia, pasokan minyak sawit yang melimpah membuat pemerintah membantu petani sawit untuk menyerap komoditi ini. Mengutip dari Paultan, Kabinet Malaysia telah menyetujui aturan penggunaan B10 yang akan mulai diterapkan pada 1 Desember, untuk jenis kendaraan diesel menggunakan B10 sedangkan industri menggunakan B7. Penerapan aturan ini juga akan didukung oleh produsen mobil, seperti di Indonesia diperlukan penyesuain serta penambahan alat pendukung untuk bisa memaksimalkan penggunaan biodiesel. Dimana sistem pembakaran harus menjadi maksimal karena adanya penambahan minyak sawit yang cukup tinggi pada campuran bahan bakar utama.

Kondisi ini menurut Bambang Sudarmanta, Kepala Laboratorium Motor Bakar dan Sistem Pembakaran Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memiliki dampak plus minus. Dibanding dengan solar B20 memiliki kandungan oksigen yang cukup baik sehingga bisa menghasilkan proses oksidasi yang baik yang berdampak pada tenaga mesin. Selain itu, B20 yang memiliki viskositas atau tingkat kekentalan yang cukup tinggi sendiri berdampak pada ruang mesin yang akan lebih cepat kotor. Sehingga pemilik mobil harus lebih sering melakukan servis untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada ruang bakar mesin.

Yang paling utama, pemilik mobil harus sering melakukan penggantian saringan bahan bakar. Dimana yang ideal saringan bahan bakar harus diganti kurang dari 5.000 kilometer dari penggunaan standar penggunaan bahan bakar non B20. Sebelumnya B20 digunakan untuk kendaraan yang mendapatkan subsidi atau public service obligation (PSO), kini aturan baru mewajibkan pemilik kendaraan pribadi juga menggunakan B20.

https://news.okezone.com/read/2018/11/27/15/1983417/mobil-di-negara-tetangga-juga-pakai-biodiesel-kandungan-sawitnya-lebih-kecil

Id.beritasatu | Selasa, 27 November 2018

Tingkatkan Penggunaan Bahan Bakar Biodiesel

Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, salah satu jalan keluar mendongkrak harga CPO adalah dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri dengan penggunaan bahan bakar biodisel yang direncanakan sebesar 6,2 juta kilo liter pada 2019. “Jumlah ini meningkat 2,3 juta kilo liter dibandingkan 2018. Itu belum termasuk potensi yang ada di PLN yang kurang lebih sekitar tambahan ada 700 ribu kilo liter. Secara keseluruhan ada kenaikan konsumsi palm oil di tahun 2019 kurang lebih tiga juta kilo liter dibandingkan tahun 2018,” ucap Rida. Pihaknya yakin dengan adanya peningkatan konsumsi di dalam negeri akan membantu kenaikan harga CPO dan membantu para petani sawit.

http://id.beritasatu.com/home/tingkatkan-penggunaan-bahan-bakar-biodiesel/183023

Cnnindonesia | Selasa, 27 November 2018

Biodiesel B30 Diuji Tahun Depan, Diprediksi Gantikan B20

Pemerintah bakal menguji Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru, Biodiesel B30 yang diproyeksikan bisa sesuai dengan penerapan Euro 4 untuk mesin diesel pada 2021. Perluasan pemanfaatan Biodiesel 20 (B20) bakalan cuma “seumur jagung”. Perluasan B20 tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 yang diundangkan dan berlaku pada 24 Agustus 2018. Aturan ini memperluas pemanfaatan B20 untuk non-PSO (non-Public Service Obligation), sebelumnya pemanfaatan B20 hanya untuk PSO. B20 merupakan bahan bakar mesin diesel yang terdiri dari campuran solar (cetane number 48) dengan biodiesel (kelapa sawit) 20 sesuai SK Dirjen Migas Nomor 28 tahun 2016. Mandatori B20 untuk PSO sudah berlaku sejak 2016. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 41 tahun 2018, BBM jenis solar yang dijual di SPBU saat ini merupakan B20. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang memanfaatkan B20 secara luas, negara lain dalam globe paling top hanya B7. Indonesia berharap jadi trendsetter dunia pemanfaatan Biodiesel. Setelah B20, Kementerian ESDM menyatakan tengah menyiapkan uji jalan B30 yang diprediksi bisa mulai dilakukan pada awal 2019. Rencananya implementasi B30 di Indonesia pada B30.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menjelaskan B30 yang pasti diuji tahun depan adalah non-Euro 4. Meski begitu disebut ada pemikiran pengujian juga dilakukan untuk B30 sesuai Euro 4. Khusus buat kendaraan diesel, Euro 4 berlaku pada 7 April 2021 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017. Dalam aturan itu juga menyatakan Euro 4 buat kendaraan bensin berlaku lebih awal, yaitu 7 Oktober 2018. “Masih belum diputuskan [uji B30 Euro 4], masih dalam diskusi karena dalam waktu dekat, 2019, kami akan melakukan pengujian [B30 non-Euro 4), sementara 2021 sudah mulai Euro 4-nya. Jadi ada pemikiran kenapa tidak sekalian saja, daripada tes lagi di waktu yang berbeda,” ucap Putu di Jakarta, Selasa (27/11). Sementara itu Agus Saptono, Kasubdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi Kementerian ESDM, mengungkapkan, Biodiesel sedari awal tidak didesain untuk Euro 4. Meski begitu bisa dipahami segala bentuk pemanfaatan energi mengikuti berbagai road map yang ditetapkan sebelumnya.

“Sebenarnya enggak begitu. Kita kan mengikuti pola yang ada di Indonesia, B20, Euro 4, itu kan kebijakan yang dari luar. Jadi kami mencoba mensinkronkan itu pada akhirnya,” kata Agus. “Kenapa kita tidak langsung ke B30. Kami melihat tingkat resistensinya kan cukup lumayan, dari sisi teknis, dari sisi, pokoknya banyaklah. Artinya kita sedang memperbaiki semua, pengujian B30 tetap dilakukan karena mengikuti regulasi yang ada. Keputusan pada saat nanti pada 2020 hasil dari kajian,” jelas Agus. Meski belum ada keputusan, bila akhirnya B30 diterapkan wajib di dalam negeri maka kemungkinan besar bakal mengakhiri pemanfaatan B20. Bila dihitung sejak perluasan B20 untuk non-PSO yang berarti berkaitan dengan transportasi, usia B20 tidak sampai dua tahun atau tidak selama kelapa sawit yang pada umumnya punya rata-rata pemanfaatan 20-25 tahun.

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181127161446-384-349627/biodiesel-b30-diuji-tahun-depan-diprediksi-gantikan-b20?tag_from=wp_wm_cnn

Thejakartapost | Selasa, 27 November 2018

Govt plans to double B20 biodiesel consumption next year

The government plans to double the consumption of 20 percent blended biodiesel ( B20 ) amid the declining price of palm oil on the global market. Energy and Mineral Resources Ministry Renewable Energy Director General Rida Mulyana said on Monday that the B20 consumption target for next year would be 6.2 million kiloliters. “We expect there will be an increase in the consumption of B20 by 3 million kiloliters [next year],” he said as quoted by kompas.com, adding that the state-owned electricity company alone was expected to consume about 700,000 kl of B20 next year. “The consumption increase is expected to help boost the crude palm oil [CPO] price and help oil palm growers.” As one of the word’s largest CPO producing country, Indonesia was hit hard by the sudden decline in the commodity’s price to around US$420 per ton from around $530, last week. In response, the government has temporarily removed the export levy that was usually charged by the Indonesian Oil Palm Estate Fund (BPDP-KS) for replanting. The government introduced the mandatory use of B20 in early September as part of its efforts to reduce crude oil imports that have contributed to the widening trade deficit and current account deficit.

http://www.thejakartapost.com/news/2018/11/27/govt-plans-to-double-b20-biodiesel-consumption-next-year.html

Tribunnews | Selasa, 27 November 2018

Isuzu: Truk Kami Siap Gunakan Bahan Bakar Biodiesel B20

Isuzu Indonesia menyatakan truk-truknya yang bermesin diesel yang dipasarkan di Indonesia siap menggunakan bahan bakar nabati biodiesel B20. ‘’Sebagian mesin Isuzu menggunakan mesin Common Rail yang siap menggunakan B-20 dalam menyongsong implementasi standart emisi EURO 4 pada tahun 2021, tanpa perlu dimodifikasi atau penambahan alat apapun,” sebut Ernando Demily, President Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Selasa (27/11/2018). Ernando menjelaskan, mesin Isuzu sudah diuji selama 1000 jam menggunakan biodiesel B20 dan hasilnya sangat memuaskan dan tidak ada masalah ketika pengujian tersebut berlangsung. Ernando menyebutkan, mesin common rail Isuzu tidak membutuhkan pengecekan dan perawatan yang special ketika menggunakan bahan bakar B-20. “Lakukan perawatan mesin sesuai dengan buku panduan pemilik kendaraan, diantaranya adalah memeriksa ketinggian oli mesin dengan dipstick secara rutin sebelum memulai menghidupkan mesin dan pengecekan water sedimentor secara berkala,” jelasnya. Selain itu, perlu dilakukan juga penggantian filter solar secara berkala sesuai dengan buku panduan pemilik kendaraan dan cek juga kondisi tangki bahan bakar, bersihkan dan lakukan penirisan tangki bahan bakar jika diperlukan.

Sebelumnya, pada 23 Agutus 2018, Ignasius Jonan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral menandatangani peraturan menteri (Permen) ESDM No. 41 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Rangka Pembiayaan Oleh Badan Penglola Perkebunan Sawit. Peraturan ini menyebutkan, badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel dengan BBM jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri. Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha BBM yang memiliki kilang dan menghasilkan BBM jenis minyak solar dan badan usaha yang melakukan impor BBM jenis minyak solar. Dalam permen ini juga diatur mengenai sanksi jika Badan Usaha terkait tidak melakukan pencampuran bahan bakar nabati dengan BBM. Sanksi yang ditegaskan adalah administratif berupa denda senilai Rp. 6.000 ,00 /liter dan pencabutan izin usaha. Ernando menegaskan, berkaitan dengan diterapkannya Permen ESDM No. 41, Isuzu dengan didukung mesin common rail Isuzu yang sudah siap dengan B20.

http://www.tribunnews.com/otomotif/2018/11/27/isuzu-truk-kami-siap-gunakan-bahan-bakar-biodiesel-b20

Tribunnews | Selasa, 27 November 2018

Jangan Takut, Pemakaian Bahan Bakar Biodiesel B20 Tak Gugurkan Garansi Truk Isuzu

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menegaskan, penggunaan bahan bakar biodiesel B20 tidak akan menggugugurkan garansi atau warranty atas kendaraan Isuzu yang dibeli konsumen di Indonesia. Penegasan itu disampaikan Attias Asril selaku GM Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia di acara diskusi “Roadmap Kebijakan Biodisel di Indonesia” yang diselenggarakan Forum Wartawan Otomotif bersama Kementerian ESDM Perindustrian, di Jakarta hari ini, Selasa (27/11/2018). “Pemakaian bahan bakar B-20 ini juga tidak mengugurkan warranty claim, sehingga customer tidak perlu takut karena Isuzu akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik,’ ungkap Attias Asril. Attias menjelaskan, saat ini sebagian mesin Isuzu yang dipasarkan di Indonesia merupakan mesin diesel common rail yang mampu mengakomodir Permen ESDM No. 41 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Rangka Pembiayaan Oleh Badan Penglola Perkebunan Sawit.

Dalam Peraturan ini disebutkan, badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel dengan BBM jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri. Attias menjelaskan, kesiapan Isuzu akan hadirnya peraturan ini didukung dengan mesin common rail Isuzu yang sudah siap dengan B20. Ernando Demily, President Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia, mengatakan, mesin Common Rail Isuzu dipasarkan untuk menyongsong implementasi standart emisi EURO 4 pada tahun 2021, tanpa perlu dimodifikasi atau penambahan alat apapun. Selain itu, mesin Isuzu pun sudah diuji selama 1000 jam, dan hasilnya sangat memuaskan dan tidak ada masalah ketika pengujian tersebut berlangsung. Mesin Common Rail Isuzu tidak membutuhkan pengecekan dan perawatan yang special ketika menggunakan bahan bakar B-20. Namun perlu konsisten melakukan perawatan mesin sesuai dengan buku panduan pemilik kendaraan. Misalnya pemeriksaan ketinggian oli mesin dengan dipstick secara rutin sebelum memulai menghidupkan mesin dan pengecekan water sedimentor secara berkala. Selain itu juga perlu dilakukan penggantian filter solar secara berkala sesuai dengan buku panduan pemilik kendaraan, serta pengecekan kondisi tangki bahan bakar, bersihkan dan lakukan penirisan tangki bahan bakar jika diperlukan. B15 merupakan masa transisi menuju B20 dan tahun 2020 nanti kita memasuki ke B30. KIta sedang melakukan penyusunan spesifiksi B30 ini. Uji jalan B30 dengan jarak tempuh 60.000 kilometer dan ke depan akan menjadi B100.

http://www.tribunnews.com/otomotif/2018/11/27/jangan-takut-pemakaian-bahan-bakar-biodiesel-b20-tak-gugurkan-garansi-truk-isuzu

Kompas | Selasa, 27 November 2018

Isuzu Jamin Garansi Aman, Meski Konsumen Konsumsi Biodiesel

Pembahasan mengenai penggunaan bahan bakar biodiesel atau B20 bagi mesin diesel di Indonesia cukup mengundang perhatian. Peraturan ini sebenarnya sudah dihadirkan secara resmi awal September lalu dimana badan usaha BBM wajib menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel dengan BBM jenis minyak solar. Salah satu produk yang terkenal dengan mesin dieselnya adalah Isuzu. Perusahaan ini bahkan dalam lini produk komersial dan penumpangnya tidak memiliki pilihan mesin bensin. GM Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Attias Asril, mengungkapkan, selama ini masyarakat terlanjur khawatir dengan banyaknya pengetahuan mengenai efek negatif dari bahan bakar tersebut. Padahal Isuzu mengungkapkan mesin mereka siap untuk menerima B20 tanpa kecuali. “Mesin Isuzu sebagian yang menggunakan Common Rail bahkan siap mengonsumsi B20. Ini guna menyongsong implementasi emisi Euro IV pada 2021 mendatang. Tidak perlu modifikasi atau penambahan alat apapun. Kami pun sudah menguji 1.000 jam menggunakan B20 dan hasilnya tidak ada masalah,” ucap Attias saat ditemui Selasa, (21/11/2018).

Attias pun menjamin, tidak perlu ada perlakuan khusus dan pengecekan khusus saat produk Isuzu menggunakan B20. Ia menjamin garansi kendaraan tetap berlaku. “Penggunaan B20 tidak akan menggugurkan klaim garansi produk. Konsumen tidak perlu takut karena Isuzu akan tetap memberikan pelayanan terbaik,” ucap Attias. Pengguna mesin diesel dengan bahan bakar B20 cukup melakukan perawatan rutin seperti pemeriksaan tinggi oli mesin dengan dipstik sebelum memulai menghidupkan mesin. Pengecekan water sedimentor secara berkala juga perlu dilakukan. Perawatan lain adalah penggantian filter solar secara berkala sesuai buku panduan. Cara lain perawatan kondisi tangki bahan bakar, pembersihan dan penirisan tangki bahan bakar jika diperlukan. Peraturan mengenai penggunaan BBN tertuang pada Permen ESDM No 41 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Rangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Perkebunan Sawit yang ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan, 23 Agustus lalu. Dalam Permen ini diatur mengenai sanksi jika Badan Usaha terkait tidak melakukan pencampuran bahan bakar nabati dengan BBM. Sanksi administratif berupa denda senilai Rp 6.000 per liter dan pencabutan izin usaha.

https://otomotif.kompas.com/read/2018/11/27/192200615/isuzu-jamin-garansi-aman-meski-konsumen-konsumsi-biodiesel

Detik | Selasa, 27 November 2018

Perluas Pemanfaatan Biodiesel B20, Pemerintah Lanjut Uji B30

Pemerintah telah menetapkan bahwa penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) Biodiesel B30 yang diproyeksikan bisa sesuai dengan Euro 4 untuk mesin diesel pada 2021. Bahan bakar tersebut sedang dipertimbangkan dan mulai diuji pada awal 2019 mendatang. Penerapan B30 merupakan perluasan pemanfaatan dari B20 yang mulai diterapkan saat ini. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P20/MenLHK/Setjem/Kum.1/3/2017. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika dalam Diskusi Pintar Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot), Jakarta, Selasa (27/11/2018) mengungkapkan bahwa minyak solar dengan campuran bahan nabati 30 persen ini sebagai BBM Euro 4 pada 2021. “Akhir tahun ini sebenarnya sudah memulai persiapannya. Perkembangannya sudah bagus, sudah sekitar 80-90 persen. Tinggal 10 persen,” kata Putu. “Ini masih dalam diskusi. Wacana ini muncul karena kan dalam waktu dekat yakni 2019, kita akan melakukan pengujian sedangkan pada 2021 sudah mulai penerapan Euro 4. Jadi ada pemikiran kenapa tidak sekalian saja, daripada nanti dites lagi berulang. Tapi ini masih belum diputuskan,” lanjutnya. Sementara itu Agus Saptono, Kasubdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi Kementerian ESDM, mengungkapkan, Biodiesel sedari awal tidak didesain untuk Euro 4. Meski begitu bisa dipahami segala bentuk pemanfaatan energi mengikuti berbagai road map yang ditetapkan sebelumnya. “Sebenarnya enggak begitu. Kita kan mengikuti pola yang ada di Indonesia, B20, Euro 4, itu kan kebijakan yang dari luar. Jadi kami mencoba mensinkronkan itu pada akhirnya,” jelas Agus. “Kenapa kita tidak langsung ke B30. Kami melihat tingkat resistensinya kan cukup lumayan, dari sisi teknis, dari sisi, pokoknya banyaklah. Artinya kita sedang memperbaiki semua, pengujian B30 tetap dilakukan karena mengikuti regulasi yang ada. Keputusan pada saat nanti pada 2020 hasil dari kajian,” tutupnya.

https://oto.detik.com/berita/d-4319916/perluas-pemanfaatan-biodiesel-b20-pemerintah-lanjut-uji-b30

Detik | Selasa, 27 November 2018

Biodiesel Bahan Bakar Masa Depan Indonesia

Indonesia kaya dengan kelapa sawit, Kementerian Perindustrian pun meminta agar penggunaan solar dengan campuran 20% biodiesel (B20) diperluas. Sebab, bahan bakar campuran (nabati) tersebut merupakan solusi untuk meredam ekspor BBM fosil yang sudah sangat ‘gendut’. Selain itu, kendaraan juga lebih baik. “Banyak negara lain yang iri dengan Indonesia karena kekayaan kelapa sawitnya. Oleh sebab itu, kita harus manfaatkan ini salah satunya adalah dijadikan bahan campuran untuk biodiesel. Kelapa sawit di Indonesia itu tidak pernah berhenti menghasilkan,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika dalam diskusi Pintar Roadmap Kebijakan Biodiesel di Indonesia yang diselenggarakan Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot), Jakarta, Selasa (27/11/2018).

“CPO (Crude Palm Oil atau minyak kelapa sawit) adalah masa depan kita. Jadi kita harus dorong penggunaan B20. Ke depan kita akan kembangkan jadi B100,” tambahnya. Penggunaan B20 di Indonesia bisa terbilang barang baru. Namun sejak tahun 2016, bahan bakar ini sudah dilakukan uji coba dan hasilnya sangat baik. Bahkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sudah mendeklarasikan untuk mendukung penerapan B20 di seluruh kendaraan di Indonesia. “Pengujian B20 sudah dilakukan dengan menempuh jarak 40.000 km. Bukan jalan lurus saja medannya, kita lewati jalanan berbatu, tidak rata, dan lainnya. Hasilnya pun bagus sekali. Bahkan Toyota melakukan uji tambahan di Jepang dengan hasil yang memuaskan,” ujar Putu. Selain mobil, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui BLU LEMIGAS bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Institut Teknologi Bandung juga telah melaksanakan Teknis Kajian dan Uji Jalan B20 pada lokomotif PT Kereta Api Indonesia. Secara umum, hasil uji jalan yang dilaksanakan dalam 6 bulan menunjukkan tidak adanya permasalahan pada mesin lokomotif. Kualitas B20 sudah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

https://oto.detik.com/berita/d-4319419/biodiesel-bahan-bakar-masa-depan-indonesia

Kontan | Selasa, 27 November 2018

Penurunan pungutan ekspor CPO tidak berimbas ke industri biofuel

Penurunan pungutan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang akan diterapkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dipercaya tidak akan berimbas pada insentif penyaluran bahan nabati yang dilakukan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN). Pasalnya, harga solar masih mahal artinya subsidi ke CPO masih relatif terjaga dan anggaran BPDPKS untuk proyek ini dipercaya masih aman. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) MP Tumanggor mengatakan, sepanjang harga solar masih lebih tinggi dari bahan FAME, maka tidak ada masalah karena artinya talangan yang diberikan BPDPKS tidak besar. “BPDP bayar sesuai HIP, jadi sepanjang harga solar lebih tinggi dari FAME, tidak ada masalah,” kata Tumanggor kepada Kontan.co.id, Selasa (27/11). Harga CPO memang tengah dalam tren menurun. Pada penutupan bursa Malaysia hari Senin (26/11), harga CPO untuk kontrak pengiriman Februari berada di US$ 469,42 per ton atau turun 3,9% dari penutupan di perdagangan pekan lalu. Angka ini merupakan penurunan paling dalam sejak Februari tahun lalu.

Penyebabnya karena pasar tidak bergerak besar dan akibatnya terjadi produksi berlebih di sektor industri. Efeknya, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani jadi tertekan. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif untuk memperbaiki harga CPO internasional dan harga TBS dengan menurunkan pungutan ekspor CPO menjadi 0 untuk sementara dengan harapan akan mendorong perdagangan dan harga. “Kalau nanti harga CPO kembali mahal, pungutan akan dikembalikan dan BPDPKS akan kembali dapat masukan,” kata Tumanggor. Selain itu, Tumanggor juga mempercayai dana BPDPKS yang telah terkumpul mencapai Rp 20 triliun sehingga tidak akan menjadi masalah untuk program yang mereka sokong di tahun ini dan tahun depan. Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel untuk bulan November 2018 dipatok Rp 7.227 per liter dan sudah termasuk ongkos angkut. Angka ini ditentukan dengan pertimbangan harga rata-rata CPO senilai Rp 6.794 per kilogram. Sedangkan untuk HIP BBM jenis Minyak Solar (Gas Oil) didasarkan pada harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS) jenis Gas Oil 0,25% Sulfur rata-rata pada periode 1 bulan sebelumnya. Menanggapi ini, Direktur Utama BPDPS menyatakan bahwa perubahan pungutan ini tidak akan mempengaruhi penyaluran FAME maupun program Peremajaan Sawit Rakyat. “Tidak ada pengaruhnya,” kata Dono.

https://industri.kontan.co.id/news/penurunan-pungutan-ekspor-cpo-tidak-berimbas-ke-industri-biofuel