+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Program biodiesel Sawit dan Nasib Petani

Koran Tempo | Kamis, 6 Februari 2020

Program biodiesel Sawit dan Nasib Petani

Di tengah tekanan Uni Eropa terhadap biodiesel minyak sawit Indonesia, Presiden Jokowi meresmikan langsung program pencampuran 30 persen biodiesel ke dalam solar (B30). Itu dilakukan Jokowi berselang beberapa hari setelah Komisi UE mengeluarkan kebijakan bea masuk bagi biodiesel Indonesia. Secara tidak langsung, Jokowi mengirim pesan kepada UE bahwa Indonesia tidak lagi membutuhkan pasar mereka karena Indonesia bisa memakai sendiri bio-dieselnya. Pada pengujung 2019, Komisi UE secara sepihak telah menetapkan tarif bea masuk sebesar 8-18 persen terhadap biodiesel dari Indonesia untuk periode lima tahun. Sebelumnya, Parlemen UE mengeluarkan resolusi pelarangan penggunaan biodiesel secara bertahap sebagai sumber energi terbarukan di Benua Biru. Hal inilah yang membuat Jokowi dan pemerintah Indonesia meradang dan membawa persoalan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Konflik dagang tersebut tidak melemahkan industri biodiesel nasional. Meski ekspor biodiesel ke UE termasuk yang terbesar, kebijakan B30 bisa menutupinya. Bahkan Indonesia bisa menghentikan ekspor biodiesel dan mengalihkannya ke dalam negeri. Bila itu terjadi, justru memberikan dampak buruk bagi UE. Faktanya, sektor industri dan transportasinya masih membutuhkan pasokan biodiesel.

Program B30 sendiri ditengarai bisa menyerap 9,6 juta kiloliter biodiesel pada 2020. Kalau berjalan maksimal, ia bisa menghemat devisa sekitar Rp 63 triliun dari pengurangan impor solar. Dampak ekonominya cukup signifikan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Apalagi bila pemerintah menaikkan campurannya menjadi 50 persen (B50) atau 100 persen biodiesel (B100), dampak ekonominya akan lebih signifikan. Tentu ini menjadi lompatan besar bagi pengembangan energi terbarukan di sini. Meski demikian, cerahnya prospek ekonomi biodiesel pada 2020 belum tentu berdampak pada kesejahteraan petani sawit, meskipun sebagian bahan bakunya berasal dari sawit rakyat. Coba kita lihat ketika program B20 yang dijalankan pada 2016-2019, yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan petard melalui kenaikan harga. Kenyataannya, ketika program itu berjalan, harga di tingkat petard justru jatuh pada level terendah dalam satu dekade terakhir. Program pemerintah untuk pengembangan sawit rakyat yang dirancang lewat penghimpunan dana perkebunan sawit juga seperti mati suri. Sebab, dana sawit yang seharusnya digunakan untuk pengembangan sawit rakyat dihabiskan untuk subsidi biodiesel yang mencapai Rp 10-11 triliun per tahun atau 95 persen dari alokasi dana perkebunan sawit (KPK, 2018). Walhasil, sawit rakyat tetap nestapa di saat sejawatnya, perusahaan biodiesel yang juga satu rumpun dengan perusahaan perkebunan sawit swasta, berpesta pora.

Program B30 mungkin bisa menjadi senjata efektif untuk melawan blokade dagang UE. Namun ia juga menjadi benalu bagi petard sawit. Karena itu, pemerintah harus mereformasi sistem tata kelola program. Caranya adalah mengintegrasikan pengembangan sawit rakyat ke dalam program B30. Setiap perusahaan biodiesel yang mendapat subsidi wajib mengambil 30 persen bahan bakunya dari petard sawit dengan harga kompetitif. Itu harus dilaporkan secara periodik kepada pemerintah sebagai bagian dari evaluasi. Pemerintah pusat dan daerah juga mendorong peningkatan nilai tambah petani lewat pembangunan pabrik Kelapa Sawit mini. Mekanismenya bisa didorong lewat dana perkebunan sawit dan dana desa melalui badan usaha milik desa. Setiap perusahaan biodiesel wajib menjadi bapak angkatnya dengan menyerap produksi dari pabrik tersebut, sehingga keberlanjutan bisnis dari petani bisa dicapai dan kesejahteraannya dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, program B30 tanpa petani sawit ibarat “sayur tanpa garam”. Hanya memperbesar perusahaan sawit seperti Wilmar, Sinar Mas, dan Musim Mas, yang selama ini juga sudah besar oleh berbagai insentif pemerintah. Yang kita butuhkan sekarang adalah membantu petani karena mereka adalah kelompok marginal yang terus terdistorsi oleh pasar. Apalagi membantu mereka sama dengan membantu program pemberantasan kemiskinan karena merekalah orang miskin itu.

Tempo | Kamis, 6 Februari 2020
Program Biodiesel Sawit dan Nasib Petani

Di tengah tekanan Uni Eropa terhadap biodiesel minyak sawit Indonesia, Presiden Jokowi meresmikan langsung program pencampuran 30 persen biodiesel ke dalam solar (B30). Itu dilakukan Jokowi berselang beberapa hari setelah Komisi UE mengeluarkan kebijakan bea masuk bagi biodiesel Indonesia. Secara tidak langsung, Jokowi mengirim pesan kepada UE bahwa Indonesia tidak lagi membutuhkan pasar mereka karena Indonesia bisa memakai sendiri biodieselnya. Pada pengujung 2019, Komisi UE secara sepihak telah menetapkan tarif bea masuk sebesar 8-18 persen terhadap biodiesel dari Indonesia untuk periode lima tahun. Sebelumnya, Parlemen UE mengeluarkan resolusi pelarangan penggunaan biodiesel secara bertahap sebagai sumber energi terbarukan di Benua Biru. Hal inilah yang membuat Jokowi dan pemerintah Indonesia meradang dan membawa persoalan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Konflik dagang tersebut tidak melemahkan industri biodiesel nasional. Meski ekspor biodiesel ke UE termasuk yang terbesar, kebijakan B30 bisa menutupinya. Bahkan Indonesia bisa menghentikan ekspor biodiesel dan mengalihkannya ke dalam negeri. Bila itu terjadi, justru memberikan dampak buruk bagi UE. Faktanya, sektor industri dan transportasinya masih membutuhkan pasokan biodiesel.

Program B30 sendiri ditengarai bisa menyerap 9,6 juta kiloliter biodiesel pada 2020. Kalau berjalan maksimal, ia bisa menghemat devisa sekitar Rp 63 triliun dari pengurangan impor solar. Dampak ekonominya cukup signifikan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Apalagi bila pemerintah menaikkan campurannya menjadi 50 persen (B50) atau 100 persen biodiesel (B100), dampak ekonominya akan lebih signifikan. Tentu ini menjadi lompatan besar bagi pengembangan energi terbarukan di sini. Meski demikian, cerahnya prospek ekonomi biodiesel pada 2020 belum tentu berdampak pada kesejahteraan petani sawit, meskipun sebagian bahan bakunya berasal dari sawit rakyat. Coba kita lihat ketika program B20 yang dijalankan pada 2016-2019, yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan petani melalui kenaikan harga. Kenyataannya, ketika program itu berjalan, harga di tingkat petani justru jatuh pada level terendah dalam satu dekade terakhir. Program pemerintah untuk pengembangan sawit rakyat yang dirancang lewat penghimpunan dana perkebunan sawit juga seperti mati suri. Sebab, dana sawit yang seharusnya digunakan untuk pengembangan sawit rakyat dihabiskan untuk subsidi biodiesel yang mencapai Rp 10-11 triliun per tahun atau 95 persen dari alokasi dana perkebunan sawit (KPK, 2018). Walhasil, sawit rakyat tetap nestapa di saat sejawatnya, perusahaan biodiesel yang juga satu rumpun dengan perusahaan perkebunan sawit swasta, berpesta pora.

Program B30 mungkin bisa menjadi senjata efektif untuk melawan blokade dagang UE. Namun ia juga menjadi benalu bagi petani sawit. Karena itu, pemerintah harus mereformasi sistem tata kelola program. Caranya adalah mengintegrasikan pengembangan sawit rakyat ke dalam program B30. Setiap perusahaan biodiesel yang mendapat subsidi wajib mengambil 30 persen bahan bakunya dari petani sawit dengan harga kompetitif. Itu harus dilaporkan secara periodik kepada pemerintah sebagai bagian dari evaluasi. Pemerintah pusat dan daerah juga mendorong peningkatan nilai tambah petani lewat pembangunan pabrik kelapa sawit mini. Mekanismenya bisa didorong lewat dana perkebunan sawit dan dana desa melalui badan usaha milik desa. Setiap perusahaan biodiesel wajib menjadi bapak angkatnya dengan menyerap produksi dari pabrik tersebut, sehingga keberlanjutan bisnis dari petani bisa dicapai dan kesejahteraannya dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, program B30 tanpa petani sawit ibarat “sayur tanpa garam”. Hanya memperbesar perusahaan sawit seperti Wilmar, Sinar Mas, dan Musim Mas, yang selama ini juga sudah besar oleh berbagai insentif pemerintah. Yang kita butuhkan sekarang adalah membantu petani karena mereka adalah kelompok marginal yang terus terdistorsi oleh pasar. Apalagi membantu mereka sama dengan membantu program pemberantasan kemiskinan karena merekalah orang miskin itu.
https://kolom.tempo.co/read/1304061/program-biodiesel-sawit-dan-nasib-petani/full&view=ok

Tanda Seru | Kamis, 6 Februari 2020
Pemerintah Tetapkan Harga Bahan Bakar Nabati untuk Biodiesel Rp9.539/Liter

Pemerintah menetapkan besaran Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati untuk biodiesel pada Februari senilai Rp9.539 per liter atau naik 833 per liter dari Januari 2020. Besaran nilai tersebut belum termasuk ongkos angkut yang mengikuti ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 148 K/10/DJE/2019. HIP BBN jenis Biodiesel tersebut akan dipergunakan dalam implementasi program B30. Harga tersebut efektif berlaku sejak tanggal 1 Februari 2020. Perhitungan besaran tersebut didapat formula HIP = (rata-rata CPO Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) + 100 USD/ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut. Harga rata-rata CPO KPB sendiri periode 15 Desember 2019 hingga 14 Januari 2020 mencapai Rp9.573/kg selisih Rp974/kg dari bulan periode sebelumnya, yaitu Rp8.599/kg. Sementara HIP BBN bioetanol pada Februari 2020 ditetapkan sebesar Rp10.384 per liter atau turun Rp40 per liter dari Januari, yaitu Rp10.424 per liter. Untuk formula perhitungannya didapatkan dari Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L + US$0,25/Liter.
https://tandaseru.id/pemerintah-tetapkan-harga-bahan-bakar-nabati-untuk-biodiesel-rp9-539-liter/

Sawit Plus | Rabu, 5 Februari 2020
Aprobi Nilai Ekspor Biodiesel Sulit Dilakukan Awal 2020

Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) mengatakan, ekspor biodiesel akan sulit dilakukan pada awal tahun 2020 ini. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan produksi biodiesel di dalam negeri. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, saat ini kapasitas terpasang industri biodiesel di dalam negeri mencapai 12 juta kiloliter. Namun, biasanya kapasitas produksi hanya sekitar 85 persen atau hanya sekitar 10 juta kiloliter. Sementara, Indonesia masih harus memenuhi kebutuhan biodiesel di dalam negeri yakni sekitar 9,6 juta kiloliter di tahun ini. Hal ini disebabkan program mandatori B30 yang diperkirakan akan menyerap biodiesel dalam jumlah yang besar. Paulus menjelaskan, memang tahun ini terdapat produsen biodiesel yang akan menambah kapasitas produksi dan yang akan membangun pabrik bioidiesel baru. Berdasarkan data Aprobi sejauh ini, di 2020 akan terdapat tambahan kapasitas produksi sebesar 3,61 juta kiloliter dengan pengembangan yang dilakukan. Namun, tak semua pabrik tersebut bisa beroperasi di awal tahun. Ada yang selesai di April, ada yang selesai di pertengahan tahun dan akhir tahun. “Teorinya, kita tidak bisa ekspor minimum pada permulaan tahun ini. Tetapi nanti kalau sudah ada perusahaan yang bisa menambah kapasitas dan kebetulan mereka memiliki kemampuan untuk ekspor, baru mungkin bisa ekspor paling cepat di kuartal II atau III,” ujar Paulus.

Penambahan kapasitas produksi tak hanya dilakukan di 2020 saja. Paulus mengatakan, investasi pun akan dilanjutkan di 2021, dimana di tahun itu terdapat penambahan kapasitas produksi sebesar 3,6 juta kiloliter. Paulus menjelaskan, faktor yang memengaruhi ekspor biodiesel tak hanya soal kapasitas produksi, tetapi juga berkaitan dengan bea masuk yang dibayarkan. Pasalnya, saat ini terdapat beberapa perusahaan yang dikenai pungutan tambahan sebesar 8 persen hingga 18 persen. “Kemugkinan yang mendapatkan pungutan tambahan 8 persen-18 persen ini mungkin masih bisa ekspor, tetapi praktis dengan ada aturan seperti ini sulit masuk Eropa,” terang Paulus. Sementara itu, ekspor ke China diperkirakan masih bisa meningkat dari ekspor tahun lalu yang sebesar 612.947 kiloliter. Meski begitu, kemampuan ekspor ini pun harus melihat kapasitas produksi yang diperkirakan sudah berkurang memenuhi kebutuhan biodiesel di dalam negeri. Sebagai catatan, ekspor biodiesel Indonesia di 2019 hanya sebesar 1,31 juta kiloliter, turun sekitar 18,7 persen dari eskpor 2018 yang sebesar 1,6 juta kiloliter. Menurut Paulus, ini disebabkan adanya pengenaan pungutan tambahan yang diberlakukan Uni Eropa.
https://sawitplus.co/news/detail/11040/aprobi-nilai-ekspor-biodiesel-sulit-dilakukan-awal-2020