+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Program Energi Berkeadilan Dorong Kesejahteraan Rakyat

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 12 April 2019

Program Energi Berkeadilan Dorong Kesejahteraan Rakyat

Program energi berkeadilan yang digulirkan pemerintah dalam lima tahun terakhir berhasil menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan pemerataan ekonomi. Program-program tersebut turut memelihara momentum pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 5% per tahun, sehingga angka kemiskinan turun dari 10,96% pada September 2014 menjadi 9,66% pada September 2018. Pemerintahan Jokowi-JK setidaknya telah menggulirkan tujuh program energi berkeadilan, di antaranya program BBM Satu Harga, program listrik gratis dan diskon 50% biaya penyambungan atau pemasangan instalasi, serta program pemberian paket konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan. Program lainnya adalah layanan Pertashop, penyaluran lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE), pem-bangunan jaringan gas (Jargas) untuk rumah tangga, serta program B20 dan B30 atau pencampuran ba-han bakar nabati (BBN) sebesar 20% dan 30% untuk biodiesel dari bahan minyak sawit. (Lihat Pointer) Pengamat energi Mamit Setiawan mengakui, program energi berkeadilan bertujuan mulia karena ditujukan untuk mencapai keadilan sosial di bidang energi. “Melalui program tersebut, energi harus bisa dinikmati dan dirasakan seluruh rakyat Indonesia, bahkan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T),” kata Mamit kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (11/4). Sejumlah program energi berkeadilan, menurut dia, cukup berhasil. Contohnya program BBM Satu Harga yang sekarang bisa dinikmati di wilayah 3T, walaupun belum semuanya terjangkau. Selain itu, program elektrifikasi sudah hampir 100% di seluruh wilayah Indonesia, termasuk 3T.

Akan tetapi, dia belum bisa men-gukur program penggunaan LT SHE. Dia hanya menyatakan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah mau membangun jaringan distribusi ke wilayah terpencil, meski BUMN ini harus merugi. “Program konverter kit LPG untuk nelayan juga sangat membatu, karena beban biaya mereka untuk melaut berkurang. Kita tahu harga LPG 3 kg lebih murah jika menggun-akan solar,” tegas dia. Mamit mengungkapkan, kebi-jakan energi pemerintah sangat membantu perekonomian masyarakat bawah. Alasannya, beban biaya hidup mereka tidak terlalu besar, mengingat pemerintah sudah memberikan subsidi. Untuk BBM Satu Harga, dia mengakui, yang menanggung beban adalah Pertamina. Namun, sebagai BUMN PSO, ini merupakan penu-gasan pemerintah kepada Pertamina. Hal yang sama, kata dia, ber-laku untuk PLN. Perusahaan ini harus membangun jalur distribusi di wilayah terpencil, yang kon-sumennya sedikit. Itu artinya, PLN harus menanggung beban, tetapi di sisi lain masyarakat bisa menikmati listrik. Dengan adanya listrik, dia men-gatakan, perekonomian masyarakat terpencil bisa terangkat, karena mereka bisa membangun usaha atau berwiraswasta. Dalam kasus konver-ter kit LPG nelayan, program ini bisa menghemat biaya produksi. Imbasnya, keuntungan menjual ikan cukup besar dan bisa digunakan untuk kegiatan-ke-giatan produktif. Dalam pandangan dia, kebijakan energi pemerintah sudah membantu masyarakat kecil. Ini terlihat pada pen-ingkatan daya beli dan kesejahteraan, serta inflasi terkendali. \’Tapi memang program ini belum dapat mengaksel-erasi secara signifikan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih sekitar 5%,” tutur dia. Mamit Setiawan mengkritisi program energi baru dan terbarukan (EBT) yang tidak mengalami kema-juan signifikan. \’Target 23% bauran energi pada 2025 akan sulit tercapai jika melihat progress-nya seperti saat ini,” tandas dia.

Ketimpangan Akses Energi

Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyatakan, jika dilak-sanakan secara konsisten, program energi berkeadilan bisa mengatasi ketimpangan akses energi antar-wilayah. “Kebijakan BBM Satu Harga, misalnya, bsia mengatasi hal itu,” ujar Joshua kepada Investor Daily. Program LTSHE, kata Joshua, juga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi untuk menerangi seluruh wilayah Indonesia. “Selama ini memang terjadi ketimpangan akses energi antar-wilayah,” tutur dia Ke depan, menurut dia, pemerintah perlu terus melanjutkan program-program yang sudah terealisasi. Selain itu, pemerintah perlu mendorong investasi di sektor migas dalam jangka pend-ek-menengah dan mendorong investasi EBT dalam rangka menekan jarak supply-demand energi, khususnya minyak bumi yang masih menjadi pendorong tingginya impor migas.

Pembangunan energi berkeadilan, kata dia, akan menggerakkan kegiatan ekonomi domestik di seluruh pelosok daerah secara merata yang pada ak-hirnya akan mendorong pemerataan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris. “Jadi, kebijakan energi berperan penting dalam mendorong terciptanya perekonomian yang berke-lanjutan,” papar dia. Menurut dia, beberapa program kebijakan energi telah berjalan dengan tingkatkesuksesan 80%, bahkan 100%, seperti BBM Satu Harga dan pening-katan rasio elektrifikasi. Namun, dia mengakui, ada beberapa program yang bahkan belum mencapai 60% pencapaiannya, antara lain investasi ketenagalistrikan serta investasi EBT. “Jadi, perlu ada kebijakan yang strategis jangka panjang untuk mendorong penggunaan energi alterna- tif sedemikian sehingga kegiatan ekonomi dari seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat secara umum dapat berjalan dengan baik,” kata dia. Joshua menilai, kebijakan energi berkeadilan bukan hanya dapat menekan subsidi energi, tetapi juga menekan inflasi, terutama inflasi harga barang yang diatur pemerintah (administered price). Masyarakat di kawasan 3T, kata dia, merasakan dampak terbesar dengan penurunan harga energi. Imbasnya, daya beli masyarakat meningkat, mengingat alokasi pendapat yang dialokasikan untuk membeli BBM atau listrik menjadi jauh lebih murah. “Selanjutnya, konsumsi masyarakat naik, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut cenderung meningkat,” ujar dia.

Jargas Lebih Hemat

Secara terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengun-gkapkan, program energi berkeadilan yang dicanangkan Kementerian ESDM merupakan bukti keberpi-hakan pemerintah kepada rakyat. Apalagi pemerintah melalui Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran yang cukup besar dari APBN, dengan nilai Rp 6,57 triliun untuk mendukung program tersebut. “Dari jumlah anggaran sebesar itu, 54%-nya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, yakni Jargas, konverter kit LPG untuk nelayan, LTSHE, dan penyediaan sumur bor untuk daerah sulit air,” ujar Arcandra Tahar di Jakarta, Kamis (11/4). Khusus mengenai Jargas, Arcandra mengungkapkan, selain ekonomis dan ramah lingkungan, Jargas mampu menekan impor liquefied petroleum gas (LPG). “Jargas kami dorong. Masyarakat bisa jauh lebih berhemat ketimbang menggunakan LPG. Selain diimpor, LPG harganya lebih mahal,” tutur dia. Arcandra menambahkan, program Jargas digulirkan Kementerian ESDM sejalan dengan diberlakukannya atu-ran baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 ten-tang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, yang ditandatangani pada 23 Januari 2019.

Percepatan pembangunan Jargas, kata Arcandra, menjadi mitigasi pemerintah dalam menekan ketergan-tungan impor LPG. Nilai impor LPG pada 2018 mencapai Rp 64 triliun. “Maka kami terus mendorong Jargas yang lebih masif lagi, sehingga impor LPG bisa makin ditekan,” tegas dia. Data Kementerian ESDM menun-jukkan, pembangunan Jargas pada 2018 mencapai 89.906 sambungan rumah (SR) yang dibiayai APBN 2018 dan 523 SR atas biaya PT Perusahaan Gas NegaraTbk (PGN). “Penggunaan gas melalui Jargas lebih praktis, bersih, dan aman dib-anding LPG. Juga menghemat pen-geluaran rumah tangga sekitar Rp 90.000 per keluarga,” papar Wakil Menteri ESDM. Program energi berkeadilan lainnya yang tak kalah penting, menurut Arcandra Tahar, adalah pemberian konverter kit bahan bakar minyak (BBM) ke LPG untuk nelayan kecil. Konversi bahan bakar tersebut bisa mengurangi biaya operasional melauthingga Rp 50 ribu per hari. \’Tahun lalu, program ini sudah menjangkau 53 kabupaten/kota dengan total 25 ribu unit,” ucap dia. Arcandra menjelaskan, program yang tak kalah fenomenal adalah BBM Satu Harga. Program tersebut telah menjangkau 131 titik di seluruh Indonesia. Dalam program ini, harga jual BBM jenis solar di pedalaman menjadi Rp 5.150 dan premium Rp 6.450 per liter.”Padahal sebelumnya bisa mencapai Rp 100 ribu per liter, seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua,” tandas dia.

Program Biodiesel

Perihal program mandatori pencampuran solar untuk kendaraan ber-motor dengan minyak sawit sebesar 20% (B20), Arcandra Tahar menjelaskan, program yang bergulir sejak 2016 itu mampu menghemat APBN sebesar Rp 28,4 triliun hingga akhir 2018. Dia mengatakan, penghematan tersebut diperoleh dari anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membeli minyak mentah ke luar negeri. Pembelian minyak mentah tersebut disubstitusi dengan minyak sawit atau (fatty acid methyl ester/FAME). Menurut Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto, per 7 Februari 2019, realisasi penyaluran B20 mencapai 92% dari target. Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Andriah Feby Misna menambahkan, pemerintah masih berkomitmen melanjutkan program biodiesel 30% (B30). Tapi, untuk melanjutkan program ini, pihaknya akan melakukan uji coba terlebih dahulu. “Mei nanti kami mulai uji jalan, sampai Oktober,” tutur dia. Setelah hasil uji jalan ini keluar, menurut dia, pemerintah baru akan melakukan langkah berikutnya. Mandatori B30, sesuai aturan, baru akan dimulai pada 2020. “Tetapi pada 2020 ini kapan mulainya, baru bisa ditentukan setelah uji jalan,” ujar Feby. Tahun ini, alokasi serapan FAME untuk mandatori B20 ditetapkan 6,2 juta kl, naik signifikan dari realisasi 2018 sebanyak 3,5 juta kl. Serapan FAME setiap tahunnya terus meningkat. Pada 2016, realisasi konsum-sinya tercatat hanya 2,57 juta kl. Peta jalan (roadmap) pencampuran biodiesel digariskan Peraturan Menteri ESDM No 20 Tahun 2014. Men-gacu beleid itu, porsi campuran biodiesel untuk sektor transportasi ditetapkan 20% mulai 2016. Selanjutnya ditingkatkan menjadi 30% mulai Januari 2020 dan terus stabil pada angka tersebut hingga Januari 2025.

Elektrifikasi 99,9%

Di sisi lain, pemerintah menarget-kan rasio elektrifikasi nasional tahun ini mencapai 99,9%. Salah satu caranya, sebanyak 1,2 juta rumah tangga akan diberikan sambungan listrik secara cuma-cuma. Direktur Bisnis Regional Jawa ba-gian timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Djoko Abdurrahman mengatakan, saat ini masih ada sekitar 1,5 juta masyarakat yang belum mendapat akses listrik. Seluruh masyarakat ini harus dilistriki agar rasio elektrifikasi bisa mencapai 99,9% pada tahun ini. Namun, hanya sekitar 500 ribu rumah tangga yang mampu membayar biaya penyambungan Rp 500 ribu. \’Tapi hampir 1,2 juta rumah tangga harus dibantu. Kami sepakat dengan Kementerian ESDM bahwa 983 ribu rumah tangga (dilistriki) dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mitra Kementerian ESDM dan sisanya mitra Kementerian BUMN,” kata dia di sela penyambungan listrik gratis bagi masyarakat Dusun Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (11/4). PLN, menurut dia, juga memiliki program penyambungan listrik gratis sebagai kegiatan CSR. Namun, ke-mampuan PLN terbatas. Tahun ini, PLN mendapat jatah untuk menyam-bung listrik 50 ribu rumah tangga. “Jadi kami berharap dari BUMN lain (ikut berpartisipasi) karena biaya pen-yambungannya Rp 500 ribu,” ujar dia.

Djoko menjelaskan, penyambungan listrik gratis ini berbedajenisnya, yakni setrum khusus untuk menyalakan dua lampu dan satu setop kontak. Tarif yang dikenakan ke rumah tangga miskin ini pun cukup rendah, hanya Rp 450 per kilowatt hour (kWh). PLN bekerja sama dengan mitra instalasi. “Di NTT kami akan menyambung 11 ribu rumah tangga dan selesai dalam 17 hari,” tutur dia. Dia menambahkan, bantuan penyambungan gratis ini membuat masyarakat tidak mampu mendapat akses listrik. Di NTT masih ada 35.500 rumah tangga yang belum berlistrik. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, penyambungan listrik gratis ini merupakan pelaksanaan Nawacita untuk memberikan keadilan sosial dalam bentuk akses listrik. Itu juga sebagai perwujudan energi berkeadilan. Artinya energi dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat tidak mampu. “Ada 1,2 juta rumah tangga yang bu-tuh akses listrik dan untuk mengejar rasio elektrifikasi. Jadi, kiat berbagi dengan sesama. Masa sudah puluhan tahun masih ada saudara kita yang nggak dapat listrik,” tegas Rida.

Rahmawati, warga Dusun Rangko mengucap syukur atas bantuan sam-bung listrik gratis ini. Sebelumnya, ia hanya mengandalkan minyak untuk penerangan dan memasak. Dalam seminggu ia dapat menghabiskan 1 liter minyak. “Senang sekali ada listrik. Sudah be-bas beraktivitas. Biasanya saya pakai lentera. Setengah mati kalau minyak habis, matikan lampunya dulu baru bakar kembali. Pernah juga kayunya habis jadi harus cari kayu pagi-pagi. Sengsara sekali,” tutur Rahmawati. Tetangganya, Andi Putra, juga merasakan hal yang sama. Ia dapat menghabiskan Rp 300 ribu sebulan untuk membeli minyak. “Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya listrik,” kata Andi. Sebelumnya, sinergi BUMN telah memberikan sambungan listrik gratis kepada 100.970 rumah tangga di Jawa Barat. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 235.756 rumah tangga miskin dan rentan miskin. Di Jawa bagian tengah, sinergi BUMN akan memberikan sambungan gratis kepada 110 ribu rumah tangga miskin dan rentan miskin.

Energi Terbarukan

Sejalan dengan itu, untuk mengem-bangkan EBT, Kementerian ESDM membuat terobosan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Dalam terobosan itu, pengembangan EBT dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan dalam RUPTL. Selama ini potensi EBT digarap setelah ada penetapan RUPTL. Alhasil, pelaku usaha harus menunggu penetapan RUPTL setiap tahun. Dengan mekanisme terbaru itu, pelaku usaha bisa segera menggarap potensi energi terbarukan. Nantinya proyek tersebut akan tercatat dalam RUPTL di tahun berikutnya. Adapun target bauran energi dalam RUPTL setelah 2025, yakni pembangkit berbahan bakar batu bara sebesar 54,6%. Kemudian EBT 23%, Gas 22% dan BBM 0,4%. Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengapresiasi terobosan yang dikemukakan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Menurut dia, pengembangan EBT selama ini kerap terbentur RUPTL. Pelaku usaha sulit menggarap potensi energi terbarukan karena belum dicantumkan dalam RUPTL. “Saya pikir ini peluang dan kita lihat seperti apa implementasinya,” ujar dia.

Dirjen EBTKE FX Sutijastoto me-nuturkan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia sampai wilayah pelosok. Menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir, pembangkit listrik dengan energi terbarukan yang ber-operasi tahun ini mencapai 736,6 megawatt (MW). Proyek tersebut merupakan bagian dari program 35.000 MW. “Yang 736,6 MW itu bagian dari 4.023 MW yang beroperasi tahun ini. Penambahan pembangkit selama 2015-2018 mencapai 10.092 MW. Untuk tahun ini ada penambahan pembangkit 4.023 MW,” papar Sofyan. Sofyan memgungkapkan, pembangkit energi terbarukan yang beroperasi itu bermacam-macam. Ada tiga pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yakni PLTA Poso Peaker 60 MW, PLTA Jatigede 110 MW, PLTA Rajamandala 47 MW. Kemudian pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) Jeneponto 60 MW. Itu belum termasuk tiga pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yakni PLTP Sorik Merapi 45 MW, PLTP Muara Laboh 80 MW, dan PLTP Lumut Balai 55 MW.

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 12 April 2019

Upah Pekerja Kerek Biaya Produksi CPO

Biaya produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) masih akan menjadi momok bagi industri sawit nasional dalam 10 tahun ke depan. Pasalnya, biaya tenaga kerja terus melonjak akibat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) rata-rata 10% setiap tahunnya. Biaya produksi CPO yang dikeluarkan perusahaan sawit di Indonesia pada 2017 berkisar US$ 444-577 per ton. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, sejak 2008-2017 Compound Anual Growth Rate (CAGR) harga CPO hanya naik 1,50%, sedangkan biaya produksi naik 4,90%. Sementara itu, berdasarkan pantauan atas sejumlah perusaahaan sawit nasional, per semester 1-2017, biaya produksi CPO berkisar US$ 444-577 per ton, padahal perusahaan di Malaysia hanya menanggung biaya produksi US$ 329-386 per ton CPO.

Joko Supriyono mengatakan, tren harga CPO di pasaran cenderung tidak berubah, hal itu ditunjukkan dengan pola fluktuasi harga yang dalam lima dekade terakhir tetap sama, yang berbeda adalah biaya produksinya. “(CPO) Indonesia itu menghadapi kenaikan biaya produksi akibat kenaikan UMP yang berkisar rata-rata 10% pertahun. Masalahanya, produktivitas sawit Indonesia naik? Tidak, ini menjadi tantangan,” kata Joko Supriyono di Jakarta, Kamis (11/4). Untuk itu, lanjut Joko, produktivitas sawit nasional harus dipacu. Saat ini, rata-rata produktivitas CPO nasional baru sekitar 4 ton per hektare (ha). Dengan asumsi menggunakan perhitungan harga misalnya Rp 7.000 per kilogram (kg) CPO untuk tahun dasar 2017 maka dalam 10 tahun ke depan untuk mengantisipasi kenaikan biaya produksi sudah seharusnya produktivitas dipacu menjadi 6,90 ton per ha. “Jika (produktivitas) tidak (naik), industri Kelapa Sawit akan merugi,” kata Joko.

Selain harga dan biaya produksi, tantangan lain yang dihadapi industri sawit nasional adalah hambatan perdagangan di sejumlah negara. Untuk mengantisipasi tantangan-tantangan itu maka industri sawit nasional harus fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri. Pengembangan pasar dan produk juga perlu digiatkan, berperang memenangkan pasar, baik dengan kampanye positif maupun penguatan perdagangan. “Kalau bagus bisa dengan trade agreement yang baik. Kalau tidak baik, beneran perang. Kalau Indonesia dengan Eropa ini belum perang, baru ancam mengancam. Nggak tahu apakah Indonesia berani perang atau tidak, kita lihat saja,” kata dia. Pada intinya, Kelapa Sawit hanya menyangkut produktivitas dan mengelola biaya produksi seefisien mungkin. Terkait biaya produksi memang harus dikelola agar naiknya tidak sampai berlebihan. “Memang, nggak akan turun. Untuk itu, butuh usaha dan inovasi teknologi untuk efisiensi itu. Di sisi lain, harga sama sekali tidak bisa dikontrol, yang bisa itu mengelola stok,” kata Joko.

Produksi CPO

Dia menuturkan, pada 2018 produksi minyak sawit Indonesia (CPO dan CPKO) melampaui 47 juta ton atau melonjak sekitar 11,70% dari 2017 yang tercatat 42,04 juta ton. Pada 2019, produksi kemungkinan hanya naik 2-2,50 juta ton. “Itu kondisi normal. Apalagi, tahun ini diperkirakan ada El Nino ringan yang dapat atau berpotensi menunda pematangan buah. Hal ini sudah mulai terjadi di Sumatera dan Kalimantan Selatan,” jelas Joko. Pada saat bersamaan, lanjut Joko Supriyono, konsumsi minyak sawit domestik harus dinaikkan, baik dengan program biodiesel 20% (B20), B30, B50, atau B100. Yang jelas, pasokan minyak sawit harus dikelola. “Kita harus mengendalikan sebagian inventory ke dalam negeri, ini untuk menghindari pertarungan sengit di pasar global. Apakah harga akan naik? Belum tentu. Tapi, dengan mengendalikan sebagian inventory, kita bisa menekan over stock,” kata Joko. Dalam catatan Gapki, stok akhir minyak sawit Indonesia pada Februari 2019 tercatat tinggal 2,50 juta ton atau lebih rendah dari stok akhir Januari 2019 yang sebesar 3,02 juta ton. Penurunan stok ini turut berperan terhadap naiknya harga CPO di pasar global. “Penurunan stok minyak sawit juga terjadi di Malaysia dan minyak nabati lainnya di negara produsen,” kata Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono. Memasuki Februari tahun 2019, kenaikan harga rata-rata bulanan CPO sebesar 5% atau dari US$ 530,70 per ton pada Januari 2019 menjadi US$ 556,50 per ton. Sepanjang Februari 2019, harga CPO global bergerak pada kisaran US$ 542,50-572,50 per ton.

Antara | Jum’at, 12 April 2019

Menteri BUMN : peremajaan sawit tentukan pengembangan biodiesel

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta agar program peremajaan perkebunan sawit terus diperluas sebagai bagian dari pengembangan program biodisel atau bahan bakar nabati jenis solar dari pengolahan kelapa sawit. Rini kepada Antara di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Kamis mengatakan melalui program peremajaan sawit nantinya diharapkan produktivitas kelapa sawit terutama milik masyarakat terus meningkat sehingga program pengembangan biodisel dengan melibatkan PT Pertamina (Persero) berjalan dengan baik. “Kita bisa memanfaatkan kelapa sawit menjadi biodisel yang ramah lingkungan. Kita bisa memanfaatkan kelapa sawit yang ramah lingkungan. Itu bahan bakunya 100 persen bisa dari kelapa sawit,” kata Rini disela kegiatan peremajaan perkebunan sawit seluas 725 hektare di Rokan Hulu. Ia menjelaskan Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendorong program peremajaan sawit milik petani plasma atau petani sawit yang menjalin kerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara V di Provinsi Riau.

Pada tahap awal, lebih dari 4.000 hektare lahan perkebunan sawit petani plasma yang usianya melebihi 25 tahun ditebang dan ditanami ulang. Hingga 2025 mendatang, ditargetkan peremajaan kelapa sawit petani plasma mencapai 32.000 hektare lebih. Namun, Rini menilai program peremajaan kelapa sawit seharusnya tidak sebatas pada petani plasma atau mereka yang menjalin kerjasama dengan perusahaan sawit milik negara terbesar di Riau, PTPN V. Rini mengatakan program tersebut seharusnya dapat dinikmati petani non plasma, yang tidak memiliki induk perusahaan atau dikenal dengan istilah bapak angkat. “Jadi kami kemudian, ya sudah kalau masih bisa kenapa tidak kami bantu. Memang tidak ada intinya, kenapa tidak kami bantu juga yang tidak ada bapak angkatnya juga masuk ke kita,” ujarnya. Program peremajaan sawit yang mengambil tema BUMN Untuk Sawit Rakyat yang diluncurkan hari ini. Program itu diawali dengan peremajaan lahan sawit seluas 725 hektare tepatnya di Desa Tumain, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu. Kegiatan yah turut dihadiri Gubernur Riau Syamsuar ini merupakan langkah awal pemerintah mendorong program tersebut lebih luas di Provinsi Riau.

BUMN Untuk Sawit Rakyat yang dilaksanakan di Riau merupakan program jangka panjang peremajaan sawit plasma atau sawit milik masyarakat yang bekerjasama dengan PT Perusahaan Perkebunan Nusantara V (PTPN V) dan BUMN Perbankan, BNI, Mandiri dan BRI serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Program ini diprediksi akan meraih sukses karena pemerintah memberikan insentif berupa hibah sebesarRp25 juta kepada setiap petani untuk meremajakan sawit mereka. Namun, dia mengakui angka tersebut tidak cukup untuk melakukan peremajaan sawit. “Pendanaan Rp25 juta. Memang tidak cukup. Peremajaan itu perlu sedikitnya Rp58 juta. Jadi itu Rp25 juta diberikan tidak harus dikembalikan. Kemudian kita kombinasikan dengan kredit usaha rakat Rp33 juta. Bunga 7 persen dari Bank BUMN,” jelasnya. Menteri Rini bahkan menyebut dirinya telah meminta langsung PTPN V sebagai penanggung jawab. Dia meminta PTPN V dapat memberikan pendampingan mulai dari penanaman, perawatan hingga panen. Sementara itu, dia menuturkan para petani tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan selama masa peremajaan berlangsung. Karena, lanjutnya, masyarakat akan tetap mendapatkan penghasilan dari kegiatan peremajaan sawit yang diasistensi oleh PTPN V. Terpisah, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati pada kesempatan yang sama mengatakan BNI telah menyiapkan fasilitas kredit untuk membantu petani sawit melakukan peremajaan dengan beberapa skema pinjaman. “Kekurangan dana di luar dana bantuan dari BPDP Kelapa Sawit dapat dipenuhi dengan pinjaman komersil dari bank dan atau tabungan pekebun, maupun fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 7 persen,” urainya. Hingga kini, dia mengatakan BNI mencatat pembiayaan ke sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp39 triliun untuk segmen korporasi, menengah dan kecil sejak 2017.

https://www.antaranews.com/berita/826772/menteri-bumn-peremajaan-sawit-tentukan-pengembangan-biodiesel