+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Realisasi mandatori perluasan B20 terganjal distribusi

Kontan | Rabu, 19 September 2018
Realisasi mandatori perluasan B20 terganjal distribusi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Realisasi aturan mandatori perluasan biodiesel 20 (B20) terhambat kendala teknis pada sisi distribusi. Tapi pengusaha biofuel optimistis keadaan tersebut dapat diatasi karena masalah bukan pada sisi hulu produsen. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menjelaskan sejumlah kendala yang pihaknya temui baru-baru ini adalah terkait distribusi bahan campuran biodiesel ke lokasi pengolahan. “Misalnya, kapal suplai kita yang dimiliki salah satu anggota kandas karena sungai Musi turun, di Medan kapal harus antre masuk sekitar 5-6 hari di pelabuhan karena memang semua kapal harus antre,” kata Paulus saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (19/9).

Walau tidak merinci produsen maupun penyerap yang terlibat, Paulus menyatakan saat kejadian kapal berhenti layar di sungai Musi baru-baru ini, perusahaan segera mengirim kapal lain untuk memompa muatan ke kapal kedua, tapi pengiriman memang jadi terlambat. Ada juga kejadian dimana Purchasing Order yang diterima produsen biofuel tiba pada hari Sabtu sehingga baru bisa diproses pada hari Senin. Kemudian proses terbit izin dari Bea Cukai untuk kawasan berikat yang seharusnya bisa kelar dalam sehari berkat sistem filling elektronik, sejatinya tetap butuh beberapa hari sebelum terbit. Sebelumnya, Aprobi memang telah memprediksi distribusi akan menjadi kendala utama dalam realisasi aturan perluasan B20 ini, pihaknya juga berharap stakeholder terkait dapat mempermudah pengiriman kargo biofuel yang mereka kirim.

Apalagi sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018, terdapat sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 6.000,00 per liter bila terjadi keterlambatan kirim atau tidak mencampur bahan-bahan tersebut. Namun, dalam Pasal 24 aturan yang sama menyatakan, bila dalam hasil penilaian pengawasan dan evaluasi ditemukan pelaksanaan tidak sesuai penugasan, dikarenakan keadaan kahar (force majeure), BU BBM dan, atau, BU BBN tidak dikenai sanksi administratif. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan pihaknya akan terus mempelajari penyebab terjadinya kendala sebelum melayangkan denda. “Kami sedang menginventaris kendala yang masih ada dalam supply chain Fatty acid methyl esters (FAME), besok Kamis kami akan rutin melakukan monitoring evaluation,” kata dia.

Menurutnya salah satu topik yang akan dibahas mencakup kendala antre kapal di pelabuhan dan kandas kapal di sungai Musi. Sebelumnya, pihak APROBI dan Kementerian ESDM juga sudah berkoordinasi dengan sektor perhubungan yakni Bea Cukai, Pelindo dan PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) untuk memperlancar pemasokan bahan-bahan tersebut. Rida memastikan pihaknya akan terus berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah ini. Terkait pasokan FAME, Rida menyatakan tidak ada kekhawatiran. Karena sebelum teken perjanjian perluasan pada 1 September silam, pihaknya sudah mendapatkan komitmen kesanggupan dari pemasok. “Jadi kendala saat ini yang kami terima bukan di stok, tapi di transportasinya, termasuk ketersediaan moda,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Erik Tjia Vice President PT Wilmar Nabati Indonesia menyatakan produksi biodiesel pihaknya berjalan dengan lancar. “Produksi sesuai jadwal,” jelasnya singkat. Asal tahu, sebagai salah satu industri minyak sawit dan penghasil turunananya, Group Wilmar melalui PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia mendapatkan tambahan penugasan produksi biodiesel sebesar 268.635 kiloliter untuk sektor non-Public Service Obligatory (Non-PSO). Produksi tersebut akan diberikan kepada PT Pertamina sebanyak 183.103 kiloliter, PT AKR Corporindo Tbk sebesar 53.532 kiloliter dan PT Petro Andalan sebesar 30.000 kiloliter. PT Wilmar Nabati Indonesia sendiri mendapatkan mandat menambah porsi untuk sektor non-PSO sebanyak 134.867 kiloliter dari total perluasan non-PSO sebesar 940.407 kiloliter.

https://industri.kontan.co.id/news/realisasi-mandatori-perluasan-b20-terganjal-distribusi?page=1

Bisnis Indonesia | Kamis, 20 September 2018
KEBIJAKAN BIODIESEL
B20 Bakal Hemat Devisa US$ 2,3 Miliar

DENPASAR – Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis kebijakan Biodiesel dengan campuran minyak solar dan minyak sawit 20% atau B20 akan menghemat devisa negara hingga US$2,3 miliar. Menurut Sri Mulyani, saat ini impor migas sudah mulai menurun sejak adanya penerapan kebijakan B20. Walaupun tidak memberikan angka pasti, paparnya, ekspor migas justru jauh lebih besar daripada impor. Adapun saat ini migas mengalami penurunan lifting atau realisasi produksi minyak dan gas hingga 35% dibandingkan dengan kondisi pada 12 tahun lalu. Adapun lifting migas sejak 12 tahun lalu dari volume 1 juta barel per hari (BOEPD) menjadi 750 barel per hari (BOEPD). “Kita masih berharap dengan adanya B20 akan mengurangi porsi kebutuhan [impor] sampai akhir tahun ini, kira-kira Rp2,3 miliar bisa dihemat dan kita akan mengharapkan bisa terjadi,” katanya, Selasa (18/9) sore.

Sri Mulyani menyebutkan, beberapa kebijakan fiskal dan moneter memang harus diterapkan lantaran suku bunga AS yang meningkat dan likuiditas yang ketat. “Defisit perdagangan tidak semakin melebar dan capital inflow [aliran modal masuk) yang meningkat.” Dia menambahkan, .selain menurunkan impor migas, pihaknya juga akan meningkatkan ekspor berbagai komoditas. Insentif untuk investasi juga akan semakin ditingkatkan sehingga perekonomian Indonesia bisa aman dari guncangan ekonomi dunia yang terjadi saat ini. Namun, dia menegaskan, kondisi ekonomi pasti tidak akan selamanya baik dan selalu mengalami guncangan, sehingga kebijakan untuk melakukan adaptasi di setiap guncangan yang terjadi memang harus diterapkan.

Sri Mulyani juga mengatakan, pentingnya menjaga penerimaan negara dari perpajakan dan belanja negara secara produktif dan efisien. Ini termasuk di dalamnya pembiayaan utang yang prudent. Adapun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menstimulasi ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, hingga mengurangi kesenjangan ekonomi.”Ekonomi yang sehat adalah yang mampu beradaptasi dan cara saat mengalami guncangan,” katanya.

PEMULIHAN

Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan, penurunan lifting migas dan tingginya impor menjadi permasalahan yang cukup signifikan bagi pemulihan perekonomian Indonesia pascakrisis ekonomi global pada 2008-2009. Menurutnya, saat terjadi krisis 12 tahun lalu, Indonesia bisa bertahan dengan gross domestic product (GDP) di bawah 5%. Kondisi ini menjadikan Indonesia masuk pendapatan tertinggi di dunia setelah China dan India. Situsasi ini juga yang membuat Indonesia bisa bertahan saat itu dan menikmati commodities boom (tingginya harga komoditas). Padahal, krisis 2008-2009, telah mendorong semua negara mengambil kebijakan fiskal dan moneter pada perekonomiannya. Kebijakan tersebut seperti yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dengan menurunkan suku bunga dari 5% menjadi 0,25%. Bahkan, Jepang menurunkan suku bunga hingga 0 %, begitu juga dengan negara-negara di Eropa yang suku bunganya nyaris 0%.

The Jakarta Post | Kamis, 20 September 2018
Govt to recalculate impact of B20 policy

JAKARTA Deputy Energy and Mineral Resources Minister Arcandra Tahar has said the government is now recalculating the impact of the use of 20 percent blended Biodiesel (B20) on the governments effort to reduce imports of crude oil. “Today, we crosschecked all of the data. What is the impact on efforts to reduce imports and what will be the impact on the foreign exchange? […] We were involved in a long discussion about the figures,” he said after attending a meeting at the Office of the Coordinating Economic Minister in Jakarta on Tuesday. The government introduced a policy on the mandatory use of B20 earlier this month, which is expected to reduce oil imports by US$2.3 billion. Arcandra said the figure was a whole year target for 2018, while the mandatory policy had only been implemented in September. “Therefore, we need to know the target for the rest of the year. We need to recalculate it,” he added. Coordinating Economic Minister Darmin Nasution said the implementation of the B20 program had not been smooth before the mandatory use policy was introduced; therefore, it was not easy to measure the success of its implementation before the policy was introduced. Darmin said the government needed to study all the data about the impact of the policy on efforts to reduce oil imports.

Harian Ekonomi Neraca | Kamis, 20 September 2018
Regulator Mendalami Ulang Dampak Penerapan B20

Jakarta – Pemerintah mendalami ulang dampak perluasan penerapan kewajiban pencampuran Biodiesel B20 terhadap penurunan impor bahan bakar minyak dan penghematan devisa. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ArcandraTahar ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, disalin dari Antara, mengatakan pemerintah sedang melakukan pencocokan data untuk mengetahui angka pasti dari dampak penerapan B20. “Mencocokkan data berapa dampaknya kepada pengurangan impor, kepada devisa, lalu angka misalnya volume, realisasi, dan rencananya berapa. Kami diskusi panjang tentang apakah angka yang kita pakai selama ini konsisten apa tidak,” ujar Arcandra.

Angka yang perlu dihitung ulang, lanjut dia, salah satunyaadalahmenyangkut perkiraan penghematan devisa sekitar 2,3 miliar dolar AS sampai akhir 2018. Arcandra mengatakan bahwa 2,3 miliar dolar AS tersebut merupakan angka penghematan devisa dalam satu tahun, bukan sejak B20 diterapkan pada awal September 2018 hingga akhir tahun. “Jadi intinya kami rekonsiliasi data. Nanti dari Menko (Darmin Nasution) akan keluarkan datanya, tujuan pertemuan hari ini rekonsiliasi data,” ujar dia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pefekono-mian Darmin Nasution mengatakan dampak dari penerapan B20 memang tidak bisa diukur dengan mudah. “Biarkan kami rekonsiliasi sampai tuntas. Memang ada bulan dia adanya sedikit sekali,” ujar Darmin.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah merealisasikan perluasan Man-datori Biodiesel 20 persen (B30) sebesar 80 persen dari target periode berjalan. Dalam kunjungan monitoring implementasi B20 di Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) KabU, Batam, Kepulauan Riau, Minggu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengapresiasi langkah percepatan yang dilakukan Pertamina. “Dalam pemantauan kami, perluasan B20 yang dicapai Pertamina sudah 80 persen dari target periode berjalan, saya optimistis bisa 100 persen pada akhir 2018,” kata Djoko Siswanto sebagaimana disalin dari Antara.

Direktur I.ogistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sri-widodo menyebutkan selama periode Januari hingga 14 September 2018, Pertamina telah menggunakan unsur nabati (fatty acud methyl ester/FAME) untuk campuran solar sekitar 1,8 juta kilo liter (KL) atau 80 persen dari target periode berjalan, yaitu berkisar 2,265 juta KL. Menurut Gandhi, Pertamina selalu berupaya maksimal dan berkomitmen penuh menjalankan setiap penugasan yang diberikan Pemerintah, termasuk menjadi penggerak dalam program manda-tori B20. Ia menambahkan pencampuran FAME ke bahan bakar jenis diesel ini bukanlah hal yang baru bagi Pertamina. Sebelumnya, Pertamina sudah melaksanakannya untuk bahan bakar jenis diesel PSO. “Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyukseskan program Pemerintah. Momentum ini bisa menjadi trigger untuk badan usaha yang lain agar lebih cepat dalam menjalankan program B20,” kata Gandhi.

Program mandatori B20 yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk percepatan pemanfaatan energi ramah lingkungan sekaligus menghemat devisa dengan pengurangan potensi impor solar. Langkah yang dilakukan yakni mendorong pencampuran FAME (FattyAcid Methyl Ester) untuk bahan bakar diesel baik PSO (Public Service Obliga-tions/Subsidi)maupunNon PSO. “Saya berharap Pertamina melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh yang nantinya dapat menekan impor solar dan berimbas pada pen ghe-matan devisa,” tambah Djoko.

Sebelumnya, pemerintah memetakan berbagai kendala dalam penerapan Biodiesel B20 yang mulai wajib digunakan pada 1 September 2018, salah satunya yakni distribusi ke pulau tertentu. “Kita lihat apa sih kendalanya, salah satunya adalah harus mengangkut ke pulau tertentu, kan harus pakai kapal. Nah, pengadaan kapalnya sendiri tidak bisa satu-dua hari kan, ada yang sampai 14 hari,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Jakarta, disalin dari Antara. Djoko menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Selain itu, lanjut Djoko, pengiriman B20 oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok FAME (fatty acid methyl esters) yang bersumber dari CPO (crude palm oil) ke Terminal Bahan Bakai Minyak dilakukan berdasarkan jadwal tertentu.”Makanya kita minta jadwalnya. Besok itu harus dilaporkan ke Menko Perekonomian. Nanti bisa dilihat di jadwal itu, .” ungkap Djoko

Jawa Pos | Kamis, 20 September 2018
Untuk Keamanan Energi dan Ramah Lingkungan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terlibat dalam riset penggunaan BBM B20 (biodiesel 20 persen). Menurut mereka, selain untuk kepentingan energy security, implementasi BBM B20 lebih ramah lingkungan. Berikut penjelasan Kepala BPPT Unggul Priyanto kepada M. Hilmi Setiawan.

Apa keuntungan dan kerugiannya bila dibandingkan dengan BBM yang 100 persen dari fosil?

Sebetulnya bukan masalah keunggulan atau kekurangan. Tetapi, implementasi BBM B20 ini menunjukkan kita concern untuk energy security. Karena sejak 2008 Indonesia sudah net importer minyak. Artinya, lebih banyak impor minyak ketimbang ekspor. Terakhir ini neraca perdagangan Indonesia sudah defisit Selain itu penerapan ini mewujudkan janji pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi penggunaan karbon (CO 2 ). Nah, biofuel atau biodiesel (B20) ini dianggap secara netto jauh lebih kecil menghasilkan emisi CO 2 daripada minyak fosil.

Penggunaan BBM B20 juga disebut bisa berdampak pada industri minyak sawit di Indonesia. Apakah benar?

Di BBM B20, yang dipakai campuran solar adalah CPO (crude palm oiZ/minyak sawit mentah). CPO sendiri adalah salah satu produk ekspor andalan Indonesia. Namun, sekarang sedang mengalami tekanan dari negara-negara maju. Terutama negara di Eropa dan Amerika. Karena alasan lingkungan maupun alasan tenaga kerja. Walaupun itu sebetulnya mungkin bisa saja alasan yang dicari-cari. Semakin besar penggunaan BBM B20 di dalam negeri, otomatiskonsumsi CPO di dalam negeri naik. Sehingga bisa menjaga harga CPO.

Bagaimana potensi meningkatkan dari BBM B20 menjadi BBM B30 bahkan lebih?

BBM B20 itu sebenarnya 20 persen biodiesel dan 80 persen solar. Sampai sekarang yang sudah diuji dan terbukti baik ke mesin, khususnya mobil, adalah B20. Kita juga menuju ke BBM B30 (30 persen biodiesel). Sebenarnya, kalau untuk mesin diesel pembangkit listrik, 40 persen bahkan 50 persen biodiesel tidak masalah. Tetapi, untuk mobil yang membutuhkan mesin diesel berkecepatan tinggi, penggunaan BBM B30 harus diuji lebih lanjut. Karena mesin diesel untuk mobil itu sensitif.