+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Regulasi dan Pemilu Berpotensi Hambat Pertumbuhan Energi Terbarukan

Kata Data | Kamis, 3 Januari 2019

Regulasi dan Pemilu Berpotensi Hambat Pertumbuhan Energi Terbarukan

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) memperkirakan pertumbuhan bauran energi pada tahun ini tidak akan banyak bergerak dari tahun lalu. Karena itu, mereka merasa pencapaian pada 2019 masih di level 9 % sesuai dengan perkembangan sejumlah indikator, mulai dari regulasi hingga perkembangan politik saat ini. Ketua Umum METI Surya Darma mengatakan hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang belum memberikan aturan menarik bagi investor di sektor ini. “Saya agak pesimistis terhadap perubahan, karena regulasi kurang menarik,” kata Surya kepada Katadata.co.id, Kamis (3/1). Salah satu aturan yang menghambat itu, menurut dia, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Aturan ini memuat mengenai tarif jual listrik. Pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dilakukan menggunakan harga patokan.

Lalu, ayat 3 menyatakan, ketika biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTP paling tiggi BPP pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Aturan tersebut dianggap tidak menarik karena tidak ekonomis dari sisi investor. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap oleh Konsumen PLN. Surya menjelaskan, aturan tersebut belum memberikan perubahan terhadap capian energi baru terbarukan. Sebab pasal 6 menyebutkan energi listrik pelanggan PLTS atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai kilowatt hour (kWh) ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikali 65 % tarif listrik. Dengan formula itu, penjualan listrik ke PLN akan terkena potongan sebesar 35 %. Awalnya, nilai ekspor dihitung 100 %, bukan 65 %. Sementara itu, tahun politik yang sedang berlangsung juga akan mempengaruhi investor dalam berinvestasi. Investor akan melihat visi dan misi calon presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti. “Sekarang investor masih wait and see,” kata dia. Padahal, untuk mencapai baruan energi baru terbaruka 25 % pada 2025 mensyaratkan pertumbuhan pada setiap tahunnya sekitar 3%. Surya menjelaskan untuk mencapai itu pemerintah harus menerbitakan regulasi yang membuat perubahan besar terhadap minat investor dalam sektor energi baru terbarukan.

https://katadata.co.id/berita/2019/01/03/regulasi-dan-pemilu-berpotensi-hambat-pertumbuhan-energi-terbarukan

Borneonews | Kamis, 3 Januari 2019

GAPKI: Mandatori Biodiesel B20 Dongkrak Serapan CPO Domestik

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) menyatakan perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) kepada non-PSO sejak diberlakukan September 2018, mulai menunjukkan hasil positif berupa meningkatnya serapan minyak sawit (CPO) di dalam negeri untuk biodiesel sawit. “Serapan biodiesel dari Januari hingga Agustus hanya di kisaran 215.000 hingga 290.000 ton per bulan, sejak September sudah mencapai 400.000 ton dan pada Oktober ini mencapai 519.000 ton,” kata Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, saat dihubungi di Jakarta, medio pekan ini. Menurut Mukti, pergerakan positif penyerapan CPO untuk biodiesel di dalam negeri tentunya membawa dampak pada stok CPO di dalam negeri. Saat ini implementasi perluasan B20 belum maksimal, perbaikan di sana sini sedang dilakukan, diharapkan dalam beberapa bulan ke depan serapan biodiesel akan maksimal. Salah satu perbaikan yang sedang dikerjakan, katanya, adalah menurunkan jumlah titik serah FAME ke Pertamina dari 112 titik ke 25 titik saja. Jika serapan sudah maksimal maka diperkirakan tahun ini industri biodiesel akan menyerap 6 juta ton CPO. “Optimisme Indonesia akan menjalankan B30 pada 2020 juga sangat kuat. Awal 2019, road test untuk B30 akan dilaksanakan,” ujarnya. Dengan serapan CPO yang semakin tinggi di dalam negeri, pasokan ke pasar global akan dapat berkurang.

https://www.borneonews.co.id/berita/112779-gapki-mandatori-biodiesel-b20-dongkrak-serapan-cpo-domestik