+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Regulasi EBT Dinilai Kurang “Friendly” IMM

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 11 Februari 2019

Regulasi EBT Dinilai Kurang “Friendly” IMM

Jakarta-Regulasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dianggap tidak bersahabat dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), karena menyulitkan pengusaha untuk masuk ke bisnis pembangkit listrik EBT yang berkapasitas kurang dari 10 MegaWatt (MW). Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) M Riza Husni mengungkapkan dalam Peraturan Menteri Energi, dan Sumber Daya Manusia (ESDM) No 10 Tahun 20-17 tentang Pokok-pokok dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL), pembagian risiko yang berat ke investor menyebabkan pembangunan pembangkit EBT sulit mendapat pendanaan dari bank (unbankable). Hal itu terutama pembangkit berkapasitas kurang dari 1 OMWyang banyak dibangun oleh pengusaha lokal dengan kategori UKM. Selain itu, dalam Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Ter-barukan,skemamembangun,me-miliki, mengoperasikan, dan mengalihkan (build, own, operate, and transfer-BOOT) dinilai memberatkan swasta. Pasalnya, skema ini membuat proyek tidak bisa dijaminkan kepada bank karena setelah masa kontrakberakhirharus diserahkan kepada pemerintah dengan harga US$1.000 sesuai PJBL. Artinya, pengusaha harus menyiapkan jaminan aset yang lebih besar dari nilai pinjaman jika ingin meminjam ke bank untuk pembiayaan proyek.

“Biasanya bank kalau ingin memberikan pinjaman, bankpasti akan tanya \’jaminannya apa?\’ Jaminannya adalah proyek, di samping aset. Ketika di BOOT US$1.000 berarti nilai proyek US$1.000 sehingga harus menyediakan jaminan lain,” ujar Riza dalam acara Press Briefing Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan Institute for Essential Service Reform (IESR) di Jakarta, Jumat (8/2). Menurut Riza, untuk kapasitas pembangkit energi terbarukan yang kapasitasnya lebih dari 10 MW, PJBL yang ditandangani pengembang dengan PLN membuat pengembang bisa mendapatkan pendanaan dengan skema pembi-“ayaan proyek dengan bunga yang lebih murah dari bank. Kondisi itu berbeda dengan pembangkit listrik yang kapasitasnya kurang dari 10 MW yang dinilai tidak bankable. Sebagai gambaran, untuk pembangkit listrik t-enaga\’air kebutuhan pendana-nannya berkisar US$2 juta hingga US$2,5 juta per MW. “Hampir semua pemilik proyek yang kapasitasnya lebih dari 10 MW adalah asing, sementara pemilik proyek yang kurang dari 10 MW adalah pelaku UKM” ujarnya. Pemerintah, lanjut Riza, menerapkan skema BOOT karena dianggap sesuai amanat Undang-undang dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, ndak ada yang mengamanatkan untuk menghargai pembangkit pada masa akhir masa kontrak US$1.000. Karenanya, menurut Riza, jika skema BOOT tetap diterapkan maka nilai aset pada saat transfer seharusnya berdasarkan harga pasar pada saat transfer.

Regulasi yang tidak bersahabat ini membuat pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan terhambat karena masalah pendanaan. Riza menyebutkan terdapat 70 kontrak proyek pembangkit energi terbarukan yang diteken pengembang dan PLN selama dua tahun terakhir. Sebanyak 48 kontrak merupakan -proyek pembangkit listrik tenaga air di mana sebanyak 37 proyek di antaranya hingga kini tidak berjalan karena minimnya pendanaan. Riza mengingatkan sebagian besar daerah terpencil biasanya membutuhkan kapasitas pembangkit yang kurang dari 10 MW karena permintaannya masih terbatas.Ketua Umum METI Surya Dharma mengamini pernyataan Riza. Menurut Surya, rendahnya capaian energi terbarukan terutama disebabkan oleh regulasi yang kurang mendukung. “Kami tidak mengerti mau dibawake mana energi yang terbarukan saat ini dengan regulasi yang ada saat ini,” ujarnya seperti dikutip CNN-INdonesia.com. Surya mengingatkan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan sangat penting untuk menjaga ketahanan energi. Selain itu, energi terbarukan bisa membantu penyediaan akses terhadap energi di daerah terpencil dan wilayah Indonesia Timur.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai regulasi yang ada saat ini tidak memberikan kepastian kepada investasi dan menggeser risiko investasi kepada pengembang. Padahal, pemerintah menargetkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi mencapai 23% pada 2025. Sementara, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, porsi EBT bauran energi di sektor ketenagalistrikan baru mencapai 12,4%. Tak hanya itu, energi terbarukan juga diharapkan menjadi kontributor utama untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. “Pemerintah seharusnya menerbitkan regulasi yang mampu mendorong investasi energi terbarukan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, regulasi yang diterbitkan malah menjadi faktor utama yang penghambat investasi terbarukan,” ujarnya.

Belum Berjalan Penuh

Sementaraitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penyaluran mandatori campuran Biodiesel 20 persen ke minyak Solar (B20) hingga pekan pertama bulan ini belum berjalan 100 persen. Padahal, pemerintah menargetkan penyaluran mandatori B20 yang berlaku sejak 1 September 2018 bisa berjalan sepenuhnya pada awal 2019. “Di catatan kami, per 7 Februari 2019, (penyaluran B20) 92 persen (dari target). Per akhir Januari 89 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemenko, pekan lalu. Rida mengungkapkan salah satu penyebab belum optimalnya penyaluran B20 adalah penyediaan kapal penampungan terapung (floating storage) yang belum rampung. Rencananya, floating storage akan disediakan di Balikpapan dan Tuban sebagai tempat penyimpanan B20 ke daerah-daerah industri.Penyediaan floating storage itu biayanya ditanggung oleh produsen Bahan Bakar Nabati (BBN), penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Namun, penyediaan floating storagedi Tuban yangmenjadihub penyalur B20 di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya masih belum berjalan. Pasalnya, kondisi perairan yang tidak memungkinkan. “Temyata, di situ (Tuban) daerah ranjau,” ujarnya. Guna mengatasi hal itu, pemerintah akan kembali menggelar rapat koordinasi pada pekan depan untuk membahas kelanjutan dari penyediaan floating storage di Tuban, termasuk survei lokasi dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, lanjut Rida, belum optimalnya penyaluran B20 juga karena penyesuaian titik serah penyaluran BBN pencampur B20 fatty acid methyl esters (fame) ke PT Pertamina (Persero) dari 112 titik menjadi 29 titik yang memerlukan waktu. Sebagai catatan,\’ penyederhanaan titik serah mulai berlaku pada awal Januari 2019. Secara terpisah, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menambahkan belum optimalnya penyak uran B20 juga disebabkan oleh buruknya cuaca. Hal itu menyebabkan kapal tidak bisa berlayar beberapa waktu.

Republika | Sabtu, 9 Februari 2019

NTB Kembangkan Bioetanol

Badan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menandatangani nota kesepahaman IMoUl terkait kerja sama pengembangan serta pemanfaatan teknologi berbasis energi baru terbarukan dan konservasi energi. MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang ESDM FX Sutijastoto dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Dalam sambutannya, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar menyampaikan, tujuan kerja sama tersebut untuk mengembangkan industri agroenergi di NTB sekaligus meningkatkan pasokan bahan bakar nabati berbasis tanaman lokal, seperti sorgum dan rumput gajah. “Kalau hasil nota kesepahaman ini hanya kertas, saya tidak mau. Saya tidak mau memberikan harapan palsu kepada Bapak Gubernur (NTB),” kata Arcandra, Jumat (8/2). Kerja sama tersebut didukung PT Pertamina, PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan Toyota Motor Corporation dalam pengembangan bioetanol di NTB. NTB menawarkan penggunaan lahan hutan produksi (HTP) seluas 33 ribu hektare di Lombok untuk tanaman bahan bakar nabati.

Bisnis | Jum’at, 8 Februari 2019

Kementerian ESDM Mulai Kembangkan EBT Industri Argo

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan naskah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) ESDM dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). MoU terkait Kerja Sama Pengembangan, Pemanfaatan Teknologi Berbasis Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar menyampaikan bahwa tujuan kerja sama ini adalah untuk melakukan pengembangan Industri Agro – Energi di NTB dan sekaligus juga peningkatan pasokan bahan bakar nabati berbasis tanaman lokal, seperti tanaman Sorgum dan Rumput Gajah (Napier Grass). Arcandra menegaskan agar hasil nota kesepahaman ini tidak hanya sekedar tulisan di buku, namun memberikan manfaat yang nyata bagi pemerintah setempat.

“Tujuan nota kesepahaman ini kalau hasilnya hanya kertas (dokumen), saya tidak mau. Saya tidak mau memberikan harapan palsu kepada bapak gubernur,” katanya melaui keterangan resmi Jumat (8/2). Kerja sama ini juga didukung PT Pertamina, PT Rajawali Nusantara Indonesia dan Toyota Motor Corporation dalam pengembangan bioethaol di Provinsi NTB. Pemerintah Provinsi NTB menawarkan penggunaan lahan hutan produksi (HTP) dengan luas 33.000 hektar di Kabupaten Lombok Utara untuk budidaya tanaman yang cocok untuk pengembangan bahan bakar nabati. “Kami sangat bangga sebagai daerah yang menginisiasi program bioetanol. Dengan adanya mitra seperti astra dan pertamina ekspansi ke wilayah Indonesia timur, saya melihat masa depan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia Timur kedepannya. Dan tugas kita memfasilitasinya semua,” terang Gubernur NTB, Zulkieflimansyah Zulkieflimansyah. Badan Litbang ESDM melalui Puslitbangtek KEBTKE memiliki kemampuan dan pengalaman dalam studi dan pengembangan bahan bakar nabati. Puslitbangtek KEBTKE melakukan penelitian dan pengembangan bioetanol berbasis nira sorghum manis dan telah bekerja sama dengan Universitas Mataram untuk membangun trial plot di Lombok Utara.

Ruang lingkup kesepakatan dari MoU yang ditandatangani hari ini meliputi:

Evaluasi teknis, ekonomi dan hukum untuk pengembangan dan/atau negosiasi kesepakatan dalam mempercepat pengembangan dan pemanfaatan teknologi berbasis energi baru, terbarukan dan konservasi energi. Peningkatan pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia dan/atau lembaga, penyediaan tenaga ahli, dan tukar-menukar informasi dan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan dan/atau implementasi hasil pengembangan teknologi berbasis energi baru, terbarukan dan konservasi energi untuk pembangkit listrik dan/atau pemanfaatan lain dan pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi berbasis energi baru, terbarukan dan konservasi energi. Penyediaan lahan dan perizinan untuk pengembangan teknologi berbasis energi baru, terbarukan. Sosialisasi pengembangan teknologi berbasis energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190208/44/886793/kementerian-esdm-mulai-kembangkan-ebt-industri-argo

Detik | Jum’at, 8 Februari 2019

Prabowo Bakal Jadikan RI Produsen Biofuel Terbesar di Dunia

Anggota Tim Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan BPN, Harryadin Mahardika mengatakan defisit ekspor dan impor migas masih menjadi masalah yang dihadapi Indonesia. Pihaknya memaparkan strategi menyelesaikan masalah tersebut. “Problem pertama, energi karena kita sudah sangat tergantung pada bensin dan solar sehingga ketika kita sudah jadi nett importir. Kita harus lepas dari ketergantungan,” katanya di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019). Kata dia, cara untuk mengurangi ketergantungan impor migas dengan memanfaatkan energi alternatif yaitu biofuel yang bersumber dari tanaman. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah melakukan cara tersebut dengan program B20. Namun itu dinilai belum optimal. “Yang dilakukan Prabowo nanti adalah Indonesia jadi (produsen) biofuel terbesar di dunia,” ujarnya. Menurutnya, itu bisa dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang mendukung.

“Modalnya, kita punya hutan lahan 10 juta hektar yang sudah tidak produktif. Artinya pemiliknya sudah tidak pakai. Nah lahan lahan ini kita coba pakai lagi nanti,” ujarnya. Nantinya di kawasan lahan hutan tersebut bisa dibangun pabrik. Pabrik ini akan mengolah tanaman menjadi biofuel. Pihaknya tidak akan menggunakan kelapa sawit yang merusak tanah. “Dari 10 juta hektar itu, target 2 juta hektar jadi Bio Etanol Estate. Ini jadi tambahan energi nasional. Bio Etanol Estate ini tidak gunakan kelapa sawit karena merusak tanah. Jadi pakai 7 tanaman yang bakal dipakai, aren, singkong, lamtoro untuk reboisasinya,” paparnya. “Kira kira ini adalah cara yang sedang digodok dan diwacanakan sehingga kita punya jalan keluar supaya kita bisa kurangi ketergantungan energi,” tambahnya.

https://finance.detik.com/energi/d-4420091/prabowo-bakal-jadikan-ri-produsen-biofuel-terbesar-di-dunia

Merdeka | Jum’at, 8 Februari 2019

Kubu Prabowo Janjikan RI Jadi Pengguna Biofuel Terbesar Dunia

Anggota Penelitian dan Pengembangan Calon Presiden nomor urut 02, Harryadin Mahardika, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk mencari jalan keluar menekan defisit minyak dan gas (migas) yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan. Salah satu upaya yang dikaji adalah penggunaan biofuel atau bahan bakar yang berasal dari bahan tanaman. “Problem pertama, energi. Karena kita sudah sangat tergantung pada bensin dan solar sehingga ketika kita sudah jadi nett importir. Kita harus lepas dari ketergantungan. Yang dilakukan Prabowo nanti adalah Indonesia jadi biofuel terbesar di dunia,” ujarnya di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (8/2). Saat ini, Pemerintah Jokowi diakui sudah menerapkan penggunaan biofuel yaitu pada biodiesel 20 persen (B20). Namun, hal ini dinilai belum cukup efektif mendorong penurunan impor migas yang terus membengkak. Jika nanti terpilih, Prabowo-Sandi akan memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat mengasilkan biofuel. Hingga kini, tim Prabowo-Sandi telah mencatat ada sekitar 10 juta hektare (ha) lahan tidur yang bisa dimanfaatkan. “Dari 10 juta hektare itu, target 2 juta hektare jadi Bio Etanol Estate (biofuel). Ini jadi tambahan energi nasional. Bio Etanol Estate ini tidak gunakan kelapa sawit karena merusak tanah. Jadi pakai 7 tanaman yang bakal dipakai, aren, singkong, lamtoro untuk reboisasinya,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/kubu-prabowo-janjikan-ri-jadi-pengguna-biofuel-terbesar-dunia.html

Liputan6 | Jum’at, 8 Februari 2019

Sama Seperti Jokowi, Biofuel Jadi Andalan Prabowo Tekan Defisit Migas

Anggota Penelitian dan Pengembangan Calon Presiden nomor urut 02, Harryadin Mahardika mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk mencari jalan keluar menekan defisit minyak dan gas (migas) yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan. Salah satu upaya yang dikaji adalah penggunaan biofuel atau bahan bakar yang berasal dari bahan tanaman. “Problem pertama, energi. Karena kita sudah sangat tergantung pada bensin dan solar sehingga ketika kita sudah jadi net importir. Kita harus lepas dari ketergantungan. Yang dilakukan Prabowo nanti adalah Indonesia jadi biofuel terbesar di dunia,” ujar dia di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (8/2/2019). Saat ini pemerintah Jokowi diakui sudah menerapkan penggunaan biofuel yaitu pada biodiesel 20 persen (B20). Namun, hal ini dinilai belum cukup efektif mendorong penurunan impor migas yang terus membengkak. Jika nanti terpilih, Prabowo-Sandi akan memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat mengasilkan biofuel. Hingga kini, tim Prabowo-Sandi telah mencatat ada sekitar 10 juta hektare (ha) lahan tidur yang bisa dimanfaatkan. “Dari 10 juta hektar itu, target 2 juta hektar jadi Bio Etanol Estate. Ini jadi tambahan energi nasional. Bio Etanol Estate ini tidak gunakan kelapa sawit karena merusak tanah. Jadi pakai 7 tanaman yang bakal dipakai, aren, singkong, lamtoro untuk reboisasinya,” ujar dia.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3890823/sama-seperti-jokowi-biofuel-jadi-andalan-prabowo-tekan-defisit-migas

Cnn Indonesia | Jum’at, 8 Februari 2019

Kepastian Program B30 Diputuskan Oktober 2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kepastian pelaksanaan Program Mandatori Campuran Biodiesel 30 persen untuk bahan bakar (B30) akan disampaikan pada Oktober 2019 . Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana mengatakan kepastian akan diberikan setelah pemerintah menggelar uji jalan atas program tersebut. “Uji jalan itu yang paling penting. Uji jalan akan dilakukan Maret sampai Oktober ini. Setelah itu akan diputuskan lanjut atau tidaknya,” katanya di Tondano, Sulawesi Utara, Jumat (8/2). Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain, mandatori B30 akan berlaku pada Januari 2020. Namun, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO-IMSA) beberapa waktu lalu meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menerapkan program tersebut. Mereka berdalih masih menyesuaikan diri dengan kebijakan bahan bakar campuran biodiesel 20 persen (B20) yang telah diwajibkan pemerintah sejak 1 September 2018 lalu.

Selain itu, Asosiasi juga meminta kepada pemerintah untuk membuat kajian dan riset mendalam atas dampak pemberlakuan kebijakan B30. Direktur Eksekutif ASPINDO-IMSA Bambang Tjahjono saat itu mengatakan kajian atas dampak penting dilakukan supaya permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada pelaksanaan Program B20 tidak terulang. Saat pelaksanaan Program B20, pengusaha mendapatkan beban berlebih. Pasalnya pelaksanaan program tersebut telah membuat pemakaian bahan bakar 2-5 persen lebih boros. Keuntungan pengusaha disebut-sebut berkurang sampai 1 persen karena pemborosan terjadi. Rida mengatakan akan berupaya agar pelaksanaan Program B30 nantinya tak menyusahkan dunia usaha, pemerintah juga akan meminta pandangan para ahli dan menggelar uji statistik.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190208175318-85-367575/kepastian-program-b30-diputuskan-oktober-2019