+62 2129380882 office@aprobi.co.id

RI Belum Butuh Tambahan Pabrik Biodiesel:

RI Belum Butuh Tambahan Pabrik Biodiesel: Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan bahwa Indonesia belum membutuhkan tambahan pabrik biodiesel untuk memenuhi target percepatan program B20 (biodiesel 20%) maupun pelaksanaan B30. Alasannya, dari total kapasitas pabrik biodiesel nasional sebesar 12 juta kiloliter (kl) hingga saat ini utilisasinya baru sekitar 25% atau 3 juta kl. Dalam catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini terdapat 26 badan usaha atau produsen biodiesel yang aktif berproduksi dengan kapasitas terpasang 12,06 juta kl. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, investasi di industri biodiesel untuk generasi pertama saat ini memasuki fase jenuh. “Investasi boleh, tapi sebaiknya masuk ke generasi kedua. Kalau biodiesel generasi kedua, pakai B100 pun tidak ada masalah. Di Indonesia belum ada, biaya investasinya sangat mahal, bisa 2-3 kali lipat dari investasi biodiesel generasi pertama. Ini karena teknologi untuk mengubah molekulnya itu tidak mudah, prosesnya berbeda,” kata Paulus. Paulus mengatakan hal itu usai diskusi tentang Meningkatkan Konsumsi CPO Domestik untuk Penghematan Devisa di Jakarta, Jumat (20/7). Paulus mengatakan, dengan kapasitas terpasang dan konsumsi saat ini, industri biodiesel masih memiliki kapasitas menganggur (idle) yang besar. Karena itu, Indonesia harus fokus meningkatkan konsumsi biodiesel domestik, terutama memperluas pemakaian biodiesel di segmen bukan PSO. “Kita fokus saja dulu memacu penggunaan B20, terutama di segmen bukan PSO. Ini akan memacu konsumsi nasional hingga sekitar 6 juta kl dari proyeksi saat ini hanya 3 juta kl, sambil mempersiapkan penggunaan B30. Kalau B30 terealisasi, diperkirakan konsu-mai 9 juta kl, masih cukuplah kapasitas terpasang saat ini,” kata dia. Hal senada disampaikan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MP Tumanggor. Saat ini, terdapat kapasitas terpasang pabrik biodiesel sebanyak 14 juta kl oleh sekitar 20 perusahaan. “Yang terpasok baru sekitar 4 juta kl, artinya masih ada kapasitas idle, ngapain b a n gun la gi? Kalau pun nanti 530- feeriaHii. “H9frta buruh 9 juta kl, (pabrik) masih cukup kan?” kata Tumanggor. Wilmar sendiri tidak memiliki rencana membangun pabrik biodiesel baru. Saat ini, pabrik biodiesel Wilmar memiliki kapasitas 3,5-4 juta kl dan yang terpakai baru sekitar 1 juta kl. Pabrik Wilmar di antaranya di Dumai, Gresik, dan Sulawesi Utara. Tidak ada, untuk (pabrik) biodisel (baru) nggak perlu. Belum ada rencana pabrik baru, masih cukup kapasitas terpasang saat ini,” kata Tumanggor. Terkait rencana pengembangan bioavtur, Tumanggor- mengatakan, masih belum dilakukan. Salah satu alasannya, untuk mendirikan pabrik bioavtur mahal sekali. “Bioavtur itu belum ada. Jangan salah ya, belum ada yang produksi. Memang, pernah mau bikin, kita beli formulanya, tapi ternyata untuk mendirikan industri itu mahal sekali, nggak bisa juallah,” kata Tumanggor. Di luar negeri, kata dia, memang ada produsen yang telah memproduksi bioavtur. Namun demikian, tidak menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku melainkan etanol. “Kalau dari sawit ini beda, ada kandungan kristalnya yang bisa bikin beku. Teknologinya harus super canggih, padahal pesawat itu di ketinggian, nanti bisa membeku, sedangkan kalau etanol nggak beku,” kata Tumanggor. Paulus menuturkan, konsumsi biodiesel domestik diperkirakan mencapai 3,2-3,3 juta kl, namun itu belum termasuk penggunaan untuk sektor pertambangan. Artinya, konsumsi 3,2-3,3 juta kl masih hanya untuk sektor PSO dan sedikit yang bukan PSO karena baru dari pemakaian pembangkit (PLN). Untuk mendorong konsumsi domestik, pemerintah harus mendorong pemakaian dj segmen bukan PSO. “Kalau B20 di segmen bukan PSO dipacu, konsumsi domestik bisa 6 juta kl,” kata dia. Program B20 adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dengan mencampur bahan bakar solar dengan biodiesel yang dihasilkan dari produk pertanian. Jumlah B menunjukkan persentase biodiesel, sehingga B20 merupakan perpaduan 20% biodiesel dan 80% solar minyak bumi. (INVESTOR DAILY INDONESIA)

Produksi Biodiesel Bisa Membanjir (Percepatan kewajiban menggunakan biodiesel 20% di BBM bisa mendorong produksi biodiesel local): Rencana pemerintah mempercepat kewajiban penggunaan biodiesel untuk seluruh kendaraan bermesin diesel menjadi kabar gembira buat industri bahan bakar itu. Sebab, kewajiban tersebut tentu bakal mendongkrak permintaan biodiesel. Selama ini, keharusan pemakaian solar yang mengandung biodiesel sebesar 20% (B20) hanya berlaku untuk kendaraan yang menjalankan public service obligation (PSO) seperti keretaapi. Pemerintah ingin memperluas kewajiban penggunaan B20 ke kendaraan pribadi. Untuk itu, pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Master Parulian Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi), menyambut positif, rencana pemerintah. Bahkan, ia meminta pemerintah segera merealisasikannya. Sebab, rencana itu bagaikan oase di tengah pelemahan rupiah dan impor bahan bakar minyak BBM yang tinggi. “Kebutuhan biodiesel nasional bila kebijakan B20 diterapkan ke semua kendaraan berbahan bakar diesel bakal mencapai 6 juta kilo liter, dari selama ini sekitar 3 juta kilo liter,” kata Tumanggor kepada KONTAN, Ahad (22/7). Tumanggor yang juga Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia menjelaskan, kenaikan itu berasal dari perhitungan total kebutuhan solar yang mencapai 30 juta kiloliter (kl) per tahun. Ini berarti, 20% dari jumlah tersebut adalah sekitar 6 juta kl dari biodiesel. Kalau berjalan, menurut Tumanggor, kebijakan itu akan memiliki multiplier effect. Pertama, makin memperkuat komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi global seturut Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 (COP 21). Kedua, akan ada pengurangan impor solar sebanyak 3 juta kl sehingga bisa memperkuat otot rupiah. Ketiga, berpotensi mengge-rek harga minyak kelapa sawit (CPO) dan otomatis mendorong harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Keempat, pendapatan perusahaan kelapa sawit bisa meningkat dan turut mendongkrak penerimaan negara. Tak pengaruhi ekspor Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Aprobi, menambahkan, peningkatkan permintaan biodiesel dalam negeri seiring kewajiban penggunaan B20 tersebut tidak akan memengaruhi ekspor biodiesel. Saat ini, sekitar 20 perusahaan produsen biodiesel anggota Aprobi memiliki kapasitas produksi total 12 juta kl. Artinya, bila permintaan biodiesel melonjak, dari 3 juta kl menjadi 6 juta kl, industri masih mampu memenuhi kebutuhan itu. Malah, masih ada kelebihan kapasitas produksi sebesar 6 juta kl. Jadi, “Tidak akan mengurangi ekspor biodiesel, tapi pasti mengurangi impor solar dan mengurangi defisit neraca perdagangan negara kita,” ucap Paulus. Tahun ini, Aprobi menargetkan ekspor biodiesel sebesar 800.000 kl pasca pasar bahan bakar ini ke Uni Eropa dan China terbuka. Hingga semester I 2018, volume ekspor biodiesel kita sudah mencapai 300.000-400.000 kl. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, kebutuhan biodiesel nonsubsidi saat ini sekitar 16 juta ton. “Berarti, ada penambahan demand biofuel hingga 32 juta ton per tahun. Namun, tahapan teknisnya akan dibahas, berapa lama ini bisa dicapai,” kata Airlangga dalam siaran pers pekan yang lalu. Selain B20, pemerintah juga tengah mempercepat Program B30 mulai 2019. Jika terealisasi, kewajiban penggunaan biodiesel sebesar 30% itu akan mendorong permintaan bahan bakar tersebut di pasar domestik hingga 9 juta kl. Selanjutnya, negara kita bisa melakukan penghematan devisa US$21 juta per hari. (KONTAN)

Ekspor Biodiesel Tahun Ini 800 Ribu Kiloliter: Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memperkirakan, ekspor biodiesel tahun ini bisa mencapai 800 ribu kiloliter (kl) atau lebih tinggi dari proyeksi awal tahun yang hanya 500 ribu kl. Selama semester 1-2018, ekspor biodiesel nasional mencapai 300-400 ribu kl. Terbukanya pasar Uni Eropa (UE) dan masuknya permintaan dari Tiongkok akan menjadi pemacu meningkatnya ekspor biodiesel Indonesia. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakra-wan memperkirakan, ekspor biodiesel nasional memang susah mencapai sekitar 300-400 ribu kl pada semester 1-2018. Namun demikian, dengan terbukanya pasar UE dan masuknya permintaan Tiongkok kinerja ekspor pada semester 11-2018 akan membaik. “Ekspor semester 1-2018 sudah sekitar 300400 ribu kl, lumayan, karena sudah ke UE dan Tiongkok. Untuk setahun ini, perkiraan awal saya kan sekitar 500 ribu kl, itu belum memperhitungkan Tiongkok. Sekarang, dengan masuknya permintaan Tiongkok, mudah-mudahan bisa 800 ribu kl,” kata Paulus usai diskusi tentang Meningkatkan Konsumsi CPO Domestik untuk Penghematan Devisa di Jakar ta, Jumat (20/7). Paulus menjelaskan, pembelian oleh Tiongkok merupakan hasil kunjungan PM Tiongkok ke Indonesia. Hal itu ditopang semakin kecilnya gap antara harga biodisel dengan solar, sekitar Rp 800 per liter, yang mendorong pembelian biodiesel lebih besar. Tiongkok juga memiliki program pengurangan emisi, namun rata-rata penggunaann-nya masih B5. Di sisi lain, tidak semua biodiesel di Tiongkok menggunakan FAME, namun ada juga yang fokus menggunakan minyak goreng bekas. “Saya tidak mau terlalu optimistis (Tiongkok) karena Tiongkok masih belum stabil. Dalam arti, Tiongkok sekarang impor karena harganya Jepet, kalau harganya beda sedikit “iagi belum tentu dia mau beli. Negara seperti India dan Amerika Serikat (AS) masih akan menjadi pasar tujuan untuk ekspor yang potensial,” kata Paulus. Di sisi lain, kata Paulus, konsumsi biodiesel domestik diperkirakan mencapai 3,20-3,30 juta kl, namun itu belum termasuk penggunaan untuk sektor pertambangan. Artinya, konsumsi 3,20-3,30 juta kl masih hanya untuk sektor PSO dan sedikit yang bukan PSO karena baru dari pemakaian pembangkit (PLN). Untuk mendorong konsumsi domestik, pemerintah harus mendorong pemakaian di segmen bukan PSO. “Kalau B20 di segmen bukan PSO dipacu, konsumsi domestik bisa mencapai sekitar 6 juta kl,” kata Paulus. Seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet, Rapat Terbatas tentang Percepatan Pelaksanaan Mandatori Biodisel yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (20/7), memutuskan, program biodiesel 20 (B20) secara konsisten diterapkan sepenuhnya. “Presiden ingin agar B20 secara konsisten diterapkan sepenuhnya, karena dampaknya ini akan sangat luar biasa bagi penghematan cadangan devisa kita, dan juga mengurangi impor minyak,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Program B20 adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dengan mencampur bahan bakar solar dengan biodiesel yang dihasilkan dari produk pertanian. Jumlah B menunjukkan persentase biodisel, sehingga Biodiesel 20 merupakan perpaduan 20% biodiesel dan 80% solar minyak bumi. Ditambahkan Seskab, Presiden juga menginstruksikan kepada Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian dan para menteri lainnya agar dalam jangka menengah Biodiesel 100 (B20) bisa diterapkan. Sebelumnya pada pengantar rapat terbatas itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya melakukan percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan. Selain karena energi fosil yang selama ini digunakan sebagai energi akan habis. Presiden mengatakan, penggunaan biodiesel menyangkut perbaikan neraca perdagangan kita. “Ini penting sekali, kita juga ingin mengurangi impor minyak. Artinya, juga akan menghemat devisa, ada penghematan devisa di sini,” tegas Presiden. Apabila penggunaan biodiesel dan energi terbarukan itu bisa diimplementasikan maka Indonesia akan hemat kurang lebih USS 21 juta. Sesuai Standar Dalam kesempatan yang sama. Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan, pihaknya mendukung penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif. Hanya saja, pabrikan otomotif sebagai industri dengan presisi tinggi membutuhkan keakuratan dan jaminan kualitas bahan bakar sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. “Industri mendukung penghematan devisa. Kami dukung penuh penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif. Kalau mau B30. kami minta memenuhi standar Euro 4. Pemerintah menetapkan, Euro 4 per 2021. Jadi, kalau mau ke sana, ada baiknya mulai dari sekarang dilakukan pengujian. Pengujian harus dengan mobil Euro 4,” kata Yohannes. Selain itu, untuk pemanfaatan B30 yang memenuhi Euro 4 diharapkan tidak menimbulkan ketidakefisienan bagi industri otomotif domestik. “Saya tidak mau kalau harus memproduksi mobil Euro 4 khusus Indonesia dan khusus ekspor. Bagi industri itu tidak efisien. Jadi, kami mendukung tapi dengan minimum engineering cost,” kata Yohannes. Pabrikan sendiri telah siap memproduksi platform mesin Euro 4 yang berbahan bakar bensin per September 2018. Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan, permintaan industri terkait pemenuhan B30 dengan standar Euro 4 tidak masalah. “Kami siap. Tidak masalah,” kata Tumanggor (INVESTOR DAILY INDONESIA)

RI Siapkan Strategi Retaliasi (NEGOSIASI FASILITAS GSP): Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan taktik tambahan berupa strategi retaliasi atau tindakan balasan terhadap produk impor dari Amerika Serikat, jika Paman Sam akhirnya mencabut fasilitas generalized system of preferences (GSP) RI. Berdasarkan dokumen Antisipasi Tindakan Restriksi Perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia yang didapatkan dari sumber Bisnis, pemerintah menyebut rencana retaliasi tersebut dengan istilah Plan B (rencana B). “Plan B [atau] retaliasi adalah pilihan terakhir, bila AS tidak dapat diajak negosiasi,” menurut dokumen yang dipaparkan dalam rapat koordinasi antisipasi evaluasi AS terhadap GSP di Kemenko bidang Perekonomian belum lama ini. CSP merupakan program pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang- barang tertentu dari negara berkembang. Kebijakan ini telah berlangsung sejak 1976, tetapi sempat dihentikan pada 2013 sebelum akhirnya diberlakukan lagi pada Juni 2015. Tahun lalu, produk ekspor RI ke AS yang menerima manfaat GSP bernilai US$1,95 miliar. Di dalam strategi Plan B itu, Indonesia bersiap-siap menaikkan tarif atau menerapkan strategi managed import licensing terhadap produk impor dari AS senilai US$7,06 miliar atau mencakup 86% dari total ekspor Paman Sam ke Indonesia pada 2017. Urutan komoditas yang tercantum dalam rencana retaliasi tersebut a.l. makanan anjing dan kucing (HS230.990), ampas hasil penyeduhan atau penyulingan (HS230.310), Indonesia ampas dari pembuat- Turki i 95 an pati (HS230.330), kapas (HS520.100), sereal, gandum dan meslin/tepung gandum (HS100.199), serta kedelai (HS120.190). Adapun, Plan A (rencana A) dilakukan melalui jalur negosiasi pada 23-27 Juli melalui pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR), Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, dan Kamar Dagang AS. Pertemuan itu dipimpin oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, yang memboyong perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI). Ada juga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Asosiasi. Pertekstilan Indonesia (APIJ, produsen ban mobil, minyak sawit, boga bahari, baja, aluminium, dan makanan minuman. “Pertemuan dengan USTR dan [Wilbur Ross] sangat penting untuk memperdalam kemitraan strategis Indonesia dan AS yang telah dicanangkan. Kemitraan ini harus dikelola, dijaga, dan ditindaklanjuti agar saling menguntungkan,” kata Enggar akhir pekan lalu. Dirjen Perundingan Internasional Kemendag Iman Pambagyo mengung-iland kapkan, dalam pertemuan, delegasi RI akan mendesak eligibilitas terhadap fasilitas GSP. Untuk itu, delegasi akan menjelaskan upaya yang ditempuh dalam menutaskan tuntutan AS selama ini. (Lihat infografis) “Intinya kami akan mengedepankan negosiasi. Kami ingin menjelaskan ke mereka bahwa hubungan AS-Indonesia ini lebih luas dan strategis dari sekadar GSP, sehingga pada muaranya kami ingin agar GSP ini tetap dipertahankan,” tuturnya kepada Bisnis. Dalam strategi Plan A, Indonesia akan mengajukan permintaan-dengan segala upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah-agar GSP dipertahankan. Pasalnya, 9,3% dari total ekspor Indonesia ke AS menikmati fasilitas itu. Selain itu, delegasi Tanah Air akan meminta agar baja dan aluminium asal Indonesia, dibebaskan dari bea masuk AS. Seperti diketahui, tarif impor baja asal Indonesia mencapai 25% dan aluminum 10%. Indonesia juga meminta agar dikeluarkan dari 16 negara yang masuk ke dalam daftar pantau (Priority Watch list) Departemen Perdagangan AS. Pasalnya, ekspor Indonesia ke AS hanya 0,9% dari total impor AS dari seluruh dunia pada 2017. KEPASTIAN PASOKAN. Menanggai rencana retaliasi yang akan diusung pemerintah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia Danang Girindrawardana memperingatkan agar pemerintah memastikan ketersediaan pasokan bahan baku impor dari negara lain apabila produk impor asal AS dikenai bea masuk tinggi. “Sehingga jika retaliasi diberlakukan, pengusaha dalam negeri tidak kesulitan mencukupi kebutuhan produk impornya.” Kendati demikian, Danang menilai kebijakan retaliasi bagus untuk melakukan balasan ke negara yang tidak adil dalam perdagangan internasional. Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati juga meminta agar pemerintah tidak gegabah dalam melakukan retaliasi ke AS. “Pemerintah harus punya backup, paling tidak data mengenai negara pasar baru bila impor produk dari AS dikenai hambatan dagang,” paparnya. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P. Roeslani menegaskan bahwa strategi retaliasi sangat tidak tepat untuk menghadapi persoalan GSP yang berpotensi berujung pencabutan fasilitas tersebut. “GSP ini kan bentuk kemurahan hati AS bagi negara berkembang. Maka tidak apple to apple jika retaliasi dijadikan senjata agar GSP bagi Indonesia dipertahankan. Kita tidak sedang perang dagang kok,” tegasnya. Dia pun optimistis GSP akan kembali didapatkan oleh Indonesia. Pasalnya, Indonesia kini tinggal memiliki tugas untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dikeluhkan AS. (BISNIS INDONESIA)

RI to expand use of B20 biodiesel: The government has made the first step in its plan to reduce imports by expanding a biofuel policy to include non-subsidized diesel, amid the appreciation of the United States dollar and ongoing trade tensions between the US and China. The government has issued regulations on the use of a 20 percent biodiesel mix (B20) that would be mandatory for subsidized diesel fuel – sold by state-owned oil and gas company Pertamina under the brand Solar – starting from 2016. The use of B20 in non-subsidized diesel fuel was still optional. But after a Cabinet meeting on Friday, Cabinet Secretary Pramono Anung said President Joko “Jokowi” Widodo had decided to make B20 mandatory for non-subsidized diesel fuel as well. The government, he said, would later issue a revised regulation. “The President wants B20 to be fully implemented. It will have a huge impact on our foreign reserves while reducing fuel imports,” he said during a press conference at the State Palace in Jakarta on Friday. According to Energy and Mineral Resources Ministry data, Solar consumption has averaged at 15 million kiloliters per year. Meanwhile the use of non-subsidized diesel fuel, which is commonly used by ships or to fuel electric generators and mining equipment, reached around 16.2 million kl per year. Industry Minister Airlangga Hartarto has said that if B20 was implemented for the 16.2 million kl of non-subsidized diesel, demand for crude palm oil (CPO) would increase by around 3.2 million tons. In 2017, national CPO production capacity stood at 38 million tons. “Out of 38 million tons, 7.21 million tons are exported and 8.86 million are supplied to the food industry. This means that the additional 3.2 million tons in demand would not disrupt the food industry,” he said. Coordinating Economic Minister Darmin Nasution said the policy could save Indonesia US$5.5 billion per year. “We have conducted the calculations and after cross checking some data. We can save S5.5 billion per year,” he said. Although modern car engines are able to take in the B20 mix, larger ones such as those used by trains and ships are unable to withstand such a high mix of biofuel. According to Transportation Minister Budi Karya Sumadi, trains currently use B7, but testing on B20 is still being conducted by PT Kereta Api Indonesia (KAI) and the Energy and Mineral Resources Ministry. Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) chairman Paulus Tjakrawan said if the test results – scheduled to be announced next month – turned out positive, biodiesel consumption could be increased by 300,000 kl annually. Indonesias annual consumption of biodiesel was still far below its installed capacity. “We have 20 [producers] with a total installed capacity of 12 million kl, but only 25 percent or 3 million kl are being utilized. If we have to provide an additional 3.2 million kl for non-subsidized diesel fuel, it would be no problem for us,” Paulus said. Minister Airlangga said B20 expansion was a part of Indonesias national biodiesel roadmap. In the medium term, the government plans to implement the B100 rule, or “Green Diesel”. B100 requires more advanced technology to purify the required vegetable oil. “Some investments have been made in Indonesia [to produce] B100, such as by Haldor Top-soe from Denmark and Finlands Neste. The investment amount for B100 is $400 million per 100 million kl per year,” he said. (THE JAKARTA POST)

Hadapi Tantangan Standardisasi dan Pengujian: Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan 3rmotor Indonesia (Gaikindo), Yohanes Nangoi, mengatakan program pencampuran bahan bakar nabati menghadapi banyak tantangan. Salah satunya, kata dia, belum meratanya kualitas biodiesel B20 yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum. “Kalau kualitas B20 setara dengan standar Euro 2, tentu saya senang, tapi kenyataannya di pompa bensin saja berbeda-beda,” kata dia dalam acara Ngobrol@Tempo, akhir pekan lalu. Padahal, kata Nangoi, penerapan B20 adalah program pemerintah yang telah diatur standarnya. Maka semestinya kualitas produk itu sama di seluruh Indonesia. Nangoi mengungkapkan bahwa beberapa kali mobil keluaran pabrik anggota Gaikindo tidak lolos tes Kementerian Perhubungan saat menggunakan B20. “Akhirnya untuk bisa lolos tes, kami gunakan Pertadex.” Selain soal standardisasi, Nangoi mengingatkan bahwa implementasi program pencampuran biodiesel mesti melalui uji coba di jalan atau road test. Uji coba di jalan itu bisa memakan waktu hingga satu tahun untuk melihat dampak bahan bakar tersebut terhadap kendaraan. “Tak bisa cuma 1-2 kilometer, masing-masing merek berbeda. Ada yang minta uji 100 ribu kilometer, ada yang 200 ribu, bahkan 500 ribu. Bisa berbulan-bulan, bahkan setahun,” ujar dia. Mobil yang bisa digunakan untuk uji coba pun tidak bisa sembarang mobil. Bahkan, menurut Nangoi, uji coba itu tidak bisa menggunakan mobil yang saat ini sudah diproduksi di Indonesia dengan standar emisi gas buang Euro 2. “Aturannya harus sudah cocok dengan standar Euro 4,” katanya. Saat ini, kata Nangoi, industri otomotif Indonesia belum ada yang memproduksi mobil berstandar Euro 4, sehingga pengujian biodiesel harus memakai mobil dari luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan 0, produksi mobil di dalam negeri sudah dijadwalkan masuk level Euro 4 tahun ini. Gaikindo menjadwalkan penerapan standar Euro 4 pada kendaraan berbahan bakar bensin pada 1 September 2018, sementara untuk solar pada 1 Januari 2021. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Paulus Tjakrawan, menyebut temuan Gaikindo itu merupakan hal yang wajar. “Selama itu cuma berbeda 1-2 persen, ya sudahlah, memang itu kenyataannya,” ujar Paulus. Yang penting, menurut Paulus, secara rata-rata kandungan minyak sawit dalam bahan bakar solar bersubsidi tetap 20 persen. (KORAN TEMPO)

Lobi Pencabutan Fasilitas Bea Masuk Produk RI, Mendag Terbang ke AS: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja dan misi dagang ke Amerika Serikat (AS) hari ini.‎ Mendag akan berada di Washington DC untuk menemui Pemerintah AS dan para pelaku usaha guna membahas peningkatan hubungan dagang serta peluang kerja sama perdagangan yang lebih erat antara kedua negara. “AS merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia, sehingga kunjungan ini menjadi penting untuk menjaga dan mempererat hubungan dagang kedua negara yang saling menguntungkan. Sebagai dua negara demokrasi besar dengan pasar yang berkembang, kami optimis kunjungan kali ini akan membuahkan hasil nyata dalam mendorong kemitraan ekonomi yang lebih luas,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta. Enggar diagendakan akan melakukan pertemuan bilateral secara resmi dengan mitranya, yaitu Menteri Perdagangan AS dan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) untuk membahas berbagai isu kepentingan Indonesia dan AS. Misalnya, kajian Pemerintah AS terkait fasilitas Generalized System of Preference (GSP) bagi Indonesia, kebijakan kenaikan bea masuk produk baja dan aluminium ke AS, serta beberapa isu akses pasar AS di Indonesia. ‎Selain melakukan pertemuan dengan Pemerintah AS, Enggar bersama pejabat Pemerintah AS diagendakan menghadiri forum bisnis dan one-on-one business matching antara pelaku usaha Indonesia dan AS. Para pelaku usaha tersebut akan menjajaki berbagai peluang kerja sama di Washington DC Selasa mendatang. Delegasi bisnis dari Indonesia terdiri atas Kadin Indonesia, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), produsen ban mobil, minyak kelapa sawit, boga bahari, baja, aluminium, serta makanan dan minuman (mamin). “Indonesia dan AS memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan dagang yang saling menguntungkan dan adil karena kedua negara memiliki produk yang saling melengkapi. Pertemuan dengan mitra kami dari USTR dan Kementerian Perdagangan AS sangat penting untuk memperdalam kemitraan strategis Indonesia dan AS yang telah dicanangkan kedua negara. Kemitraan tersebut harus dikelola, dijaga dan di tindaklanjuti agar senantiasa saling menguntungkan,” lanjut dia. Enggar mengatakan, para pelaku usaha Indonesia yang memiliki mitra dagang di AS siap meningkatkan transaksi dagang b-to-b dengan para pelaku usaha AS. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan total perdagangan Indonesia dan AS pada 2017 sebesar USD 25,91 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia mencapai USD 17,79 miliar dan impor Indonesia sebesar USD 8,12 miliar. Indonesia surplus terhadap AS sebesar USD 9,67 miliar. Ekspor utama Indonesia ke AS antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban kendaraan, dan garmen. Sementara impor utama Indonesia dari AS antara lain kedelai, kapas, tepung gandum, tepung maizena, serta pakan ternak. (LIPUTAN6)

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3596494/lobi-pencabutan-fasilitas-bea-masuk-produk-ri-mendag-terbang-ke-as

Tingkatkan Kerja Sama, Mendag Pimpin Delegasi Indonesia Ke AS: MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja dan misi dagang ke Amerika Serikat (AS). Kunjungan ke Negeri Paman Sam bertujuan untuk meningkatkan kerja sama. Delegasi dari Indonesia akan berada di Washington DC untuk menemui Pemerintah AS dan para pelaku usaha, guna membahas peningkatan hubungan dagang serta peluang kerja sama perdagangan yang lebih erat antara kedua negara. “AS merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia, sehingga kunjungan ini penting untuk mempererat hubungan dagang kedua negara yang saling menguntungkan. Sebagai dua negara demokrasi besar dengan pasar yang berkembang, kami optimis kunjungan kali ini akan membuahkan hasil dalam mendorong kemitraan ekonomi yang lebih luas,” ujar Enggartiasto dalam keterangan resmi. Sebagai informasi, Enggar, sapaan akrabnya, diagendakan melakukan pertemuan bilateral secara resmi dengan mitranya, yaitu Menteri Perdagangan AS dan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) untuk membahas berbagai isu kepentingan Indonesia dan AS. Di antaranya review Pemerintah AS atas Generalized System of Preference (GSP) bagi Indonesia, kebijakan kenaikan bea masuk produk baja dan aluminium ke AS, serta beberapa isu akses pasar AS di Indonesia. Selain melakukan pertemuan dengan Pemerintah AS, Enggar diagendakan menghadiri forum bisnis dan one-on-one business matching antara pelaku usaha Indonesia dan AS. Para pelaku usaha tersebut akan menjajaki berbagai peluang kerja sama di Washington DC Selasa mendatang. Delegasi bisnis dari Indonesia terdiri atas Kadin Indonesia, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (Ginsi), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), produsen ban mobil, minyak kelapa sawit, boga bahari, baja, aluminium, serta makanan dan minuman (mamin). “Indonesia dan AS memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan dagang yang saling menguntungkan dan adil karena kedua negara memiliki produk yang saling melengkapi. Pertemuan dengan mitra kami dari USTR dan Kementerian Perdagangan AS sangat penting untuk memperdalam kemitraan strategis Indonesia dan AS yang telah dicanangkan kedua negara. Kemitraan tersebut harus dikelola, dijaga dan di tindaklanjuti agar senantiasa saling menguntungkan,” imbuh Enggar. Lebih lanjut dia menjelaskan para pelaku usaha Indonesia yang memiliki mitra dagang di AS siap meningkatkan transaksi dagang business to business (B-to-B) dengan para pelaku usaha AS Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total perdagangan Indonesia dan AS 2017 sebesar US$25,91 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia mencapai US$17,79 miliar dan impor Indonesia sebesar US$8,12 miliar. Indonesia surplus terhadap AS sebesar US$9,67 miliar. (MEDIAINDONESIA)

http://mediaindonesia.com/read/detail/173509-tingkatkan-kerja-sama-mendag-pimpin-delegasi-indonesia-ke-as

Dikaji untuk kendaraan pribadi, industri biodiesel siap kerek produksi: Rencana pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mempercepat mandatori biodiesel ke seluruh kendaraan bermesin diesel merupakan kabar gembira bagi industri biodiesel karena bakal mendongkrak permintaan. Pasalnya, selama ini kewajiban penggunan solar sebesar 20% (biodiesel 20/B20) hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau public service obligation (PSO) seperti kereta api. Dengan revisi Perpres tersebut, pemerintah ingin penggunaan B20 diperluas dan wajib ke kendaraan non-PSO atau kendaraan pribadi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor menyambut positif rencana pemerintah tersebut. Ia mendesak agar pemerintah segera merealisasikannya. Karena baginya, keputusan tersebut bagaikan oase di tengah pelemahan rupiah dan tingginya impor bahan bakar minyak (BBM). “Kebutuhan biodiesel nasional bila kebijakan B20 diterapkan ke semua kendaraan berbahan bakar diesel mencapai 6 juta kilo liter, dari selama ini sektiar 3 juta kilo liter (kl),” ujarnya. Tumanggor yang juga Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia menjelaskan, kenaikan tersebut berasal dari perhitungan total kebutuhan solar yang mencapai 30 juta kl per tahun. Artinya 20% dari jumlah tersebut sekitar 6 juta kl yang harus disumbang dari biodiesel. Ia bilang, bila kebijakan ini direalisasikan, maka akan memiliki efek Multiplier. Pertama, makin memperkuat komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi global seturut Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 (COP 21). Kedua, akan ada pengurangan impor solar sebesar 3 juta kl, sehingga bisa menekan pelemahan rupiah. Ketiga, kenaikan penggunaan biodiesel berpotensi menggerek harga minyak kelapa sawit dan otomatis menggerek kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Keempat, pendapatan perusahaan kelapa sawit bakal meningkat dan turut meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menambahkan, peningkatkan permintaan biodisel dalam negeri bila kebijakan B20 diperluas dan diwajibkan sampai ke kendaraan pribadi tidak akan mempengaruhi ekspor bidoisel. Pasalnya, saat ini, dari sekitar 20 perusahaan produsen biodiesel anggota Aprobi memiliki kapasitas produksi biodiesel 12 juta kl. Artinya, bila permintaan biodisel melonjak dari 3 juta kl menjadi 6 juta kl, maka industri masih mampu memproduksinya, malah masih ada kelebihan pasitas produksi 6 juta kl lagi. “Tidak akan mengurangi ekspor biodiesel, tapi pasti mengurangi impor solar dan mengurangi defisit perdagangan,”ucapnya. Pada tahun 2018 ini, Aprobi menargetkan dapat mengekspor biodiesel sebesar 800.000 kl pasca terbukanya pasar biodiesel ke Uni Eropa dan China. Hingga semester I 2018, volume ekspor biodiesel sudah mencapai sekitar 300.000 – 400.000 kl. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam siaran pers mengatakan kebutuhan biodiesel nonsubsidi saat ini diproyeksi mencapai 16 juta ton. “Berarti ada penambahan demand biofuel hingga 3,2 juta ton per tahun. Namun, tahapan teknisnya akan dibahas berapa lama ini bisa dicapai,” katanya. Selain B20, pemerintah juga tengah mempercepat program B30 mulai 2019. Bila hal ini terealisasi maka akan kenaikan permintaan biodiesel di pasar domestik hingga 9 juta kl. (KONTAN)

https://industri.kontan.co.id/news/dikaji-untuk-kendaraan-pribadi-industri-biodiesel-siap-kerek-produksi

Industri belum tertarik tambah investasi baru di sektor biodiesel: Pelaku industri di sektor biodiesel belum tertarik menambah investasi baru. Pasalnya, saat ini kapasitas produksi biodiesel masih melebihi kebutuhan. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menjelaskan, sampai saat ini kapasitas terpasang yang dimiliki sekitar 20 pabrik biodiesel Indonesia sebanyak 12 juta kiloliter. Sementara, biasanya kapasitas yang terpakai hanya berkisar 25%.Paulus mengatakan, industri baru akan tertarik menggunakan biodiesel ini bila biodiesel yang diproduksi sudah merupakan generasi kedua. “Saran saya, investasi boleh tetapi kalau sudah generasi berikutnya. Generasi kedua ini sudah sama dengan solar, artinya, pakai B100 pun tidak ada masalah. Sementara sekarang masih generasi pertama,” ujar. Paulus pun mengakui, dibutuhkan dana yang besar bila ingin berinvestasi untuk biodiesel generasi kedua. Meski begitu, sudah banyak perusahaan biodiesel yang mulai mempelajari dan menjajaki biodiesel generasi kedua ini. Hal senada pun disampaikan oleh MP Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Menurutnya, pihaknya belum berencana menambah investasi baru di sektor biodiesel. Kapasitas produksinya yang masih besar pun menjadi alasan. “Sekarang sudah ada 12 juta kiloliter, sementara kebutuhan dalam negeri yang tersuplai baru sekitar 4 juta kiloliter. Kan ini masih idle, untuk apa investasi baru,” ujar MP Tumanggor. Menurutnya, pelaku usaha baru akan tertarik menambah investasi baru bila penerapan B30 sudah bisa terlaksana. Pasalnya, dengan kebijakan B30 ini, serapan biodieselnya bisa mencapai 9 juta kiloliter. “Itu pun dari kapasitas terpasang masih bisa memenuhinya,” tambah MP tumanggor. MP Tumanggor menambahkan, saat ini PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki kapasitas produksi biodiessel sekitar 3,5 juta kiloliter, sementara kapasitas terpakai baru sekitar 1 juta kiloliter. (KONTAN)

https://industri.kontan.co.id/news/industri-belum-tertarik-tambah-investasi-baru-di-sektor-biodiesel

Bahas fasilitas GSP, delegasi Indonesia bertemu Pemerintah AS: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita optimistis hasil pertemuan dengan Amerika Serikat(AS) akan membuahkan hasil positif. Enggar memimpin delegasi Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah AS dan para pelaku usaha di AS. Pertemuan tersebut juga membahas peninjauan kembali alias review fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari AS. “Kami optimistis kunjungan kali ini akan membuahkan hasil nyata dalam mendorong kemitraan ekonomi yang lebih luas,” ujar Enggar dalam siaran pers. Enggar diagendakan akan melakukan pertemuan bilateral secara resmi dengan Menteri Perdagangan AS dan Duta Besar United States Trade Representative (USTR). Selain GSP, Enggar juga akan menekankan mengenai akses pasar Indonesia. Tidak hanya itu, Enggar juga akan membahas mengenai penerapan tarif terhadap berbagai komoditas Indonesia. Asal tahu saja sebelumnya beberapa komoditas seperti baja dan alumunium asal Indonesia dikenai tarif anti dumping. Kunjungan ke AS juga akan dilanjutkan dengan misi dagang. Saat di AS akan diselenggarakan forum bisnis dan one-on-one business matching antara pelaku usaha Indonesia dan AS. “Pertemuan dengan USTR dan Kementerian Perdagangan AS sangat penting untuk memperdalam kemitraan strategis Indonesia dan AS yang telah dicanangkan kedua negara,” terang Enggar. Delegasi bisnis dari Indonesia pada kunjungan tersebut terdiri atas Kadin Indonesia, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), produsen ban mobil, minyak kelapa sawit, boga bahari, baja, aluminium, serta makanan dan minuman (mamin). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total perdagangan Indonesia dengan AS tahun 2017 mencapai US$ 25,91 miliar. Indonesia tercatat meraup surplus dagang dengan AS sebesar US$ 9,67 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia mencapai US$ 17,79 miliar. Sementara impor Indonesia sebesar US$ 8,12 miliar. Ekspor utama Indonesia ke AS antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban kendaraan, dan garmen. Sementara impor utama Indonesia dari AS antara lain kedelai, kapas, tepung gandum, tepung maizena, serta pakan ternak. (KONTAN)

https://nasional.kontan.co.id/news/bahas-fasilitas-gsp-delegasi-indonesia-bertemu-pemerintah-as