+62 2129380882 office@aprobi.co.id

RI Siap Tanggapi Bea biodiesel oleh Eropa

Harian Kontan | Seasa, 30 Juli 2019
RI Siap Tanggapi Bea biodiesel oleh Eropa

Pemerintah memiliki waktu satu bulan untuk memberikan tanggapan atas proposal atau notifikasi bea masuk imbalan sementara (BMIS) produk biodiesel asal Indonesia yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (UE). Saat ini, pemerintah menunggu penyampaian dokumen awal (Preliminary Determination) pada 6 September 2019. Senin (29/8), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Darmin juga memanggil perwakilan pengusaha di antaranya Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk membahas hal itu. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, pada rakor tersebut Menko Darmin meminta laporan dan penjelasan lengkap dari Kemdag dan kementerian lembaga terkait, serta pelaku usaha mengenai rencana UE. “Nanti setelah dikeluarkannya Preliminary Determina- tion, Pemerintah RI akan menyampaikan tanggapan,” kata Susiwijono kepada Kontan, Senin (29/7). Menurutnya, pemerintah bersama seluruh stakeholders akan memanfaatkan seluruh pendekatan yang memungkinkan, termasuk menyampaikan argumentasi legal daii teknis agar terbebas dari tuduhan subsidi oleh UE atas produk biodiesel Indonesia. Jika bea masuk antisubsidi oleh UE tetap diberlakukan, Indonesia bisa mengajukan banding untuk meminta pembatalan keputusan tersebut ke pengadilan di UE dan di Forum Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan mengatakan, pengenaan bea masuk biodiesel bakal menghambat ekspor. Apalagi jika tarifnya seperti yang diwacanakan yaitu berkisar 8% hingga 18%. Karena itu, pengusaha telah menyampaikan tanggapan atas proposal pengenaan bea masuk yang dikeluarkan UE pada 23 Juli 2019. Tanggapan tersebut diberikan kepada UE dalam kurun tiga hari sesuai dengan permintaan.

Republika | Seasa, 30 Juli 2019
Ekspor biodiesel ke UE Terhambat

Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, rencana Uni Eropa (UE) mengeluarkan proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada margin delapan persen hingga 18 persen akan memberatkan para pelaku usaha atau pengekspor biodiesel di Indonesia. “Enggak bisa ekspor-lah, susah delapan persen,” ujar Paulus usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/7). Menurut Paulus, keputusan UE terkait penetapan bea masuk biodiesel asal Indonesia akan menghambat ekspor biodiesel Indonesia. Padahal, menurutnya, ekspor biodiesel saat ini sedang mengalami pertumbuhan positif. Paulus mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia dan pengekspor sedang menunggu dokumen resmi dari UE terkait tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintah Indonesia dan sejumlah perusahaan produsen biodiesel. “Deadline untuk pemerintah sampai September. September baru mau diterapkan bea masuk sementara, tapi kalau sampai tidak terbukti akan dikembalikan pajaknya,” ucap Paulus. Paulus menyampaikan, pemerintah akan mengkaji dokumen resmi untuk mengetahui alasan di balik pengenaan bea masuk oleh UE. Selanjutnya, pemerintah dan perusahaan produsen biodiesel akan mengajukan pembelaan terkait keputusan tersebut. Paulus mengaku, pengenaan bea masuk terhadap produk biodiesel masih mungkin ditekan hingga di bawah delapan persen.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati. Seusai rapat, Pradnya-wati enggan berbicara banyak terkait isi pembahasan rapat. Menurut Pradnyawati, dirinya hanya memaparkan soal kronologi dan persoalan yang dihadapi pemerintah terkait keputusan UE tentang bea masuk biodiesel. Sebelumnya, Pradnyawati mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah menduga sikap Uni Eropa (UE) yang mengeluarkan proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Pradnyawati bahkan menyebut apa yang dilakukan UE sudah terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM untuk menghambat laju ekspor biodiesel Indonesia di pasar Eropa. “Ini strategi besar yang TSM, intinya mereka (UE) tidak mau minyak na- bati yang dihasilkan bumi Eropa disaingi minyak nabati negara tropis,” ujar Pradnyawati. Pradnyawati menjelaskan, sebelum melalui faktor subsidi, UE juga pernah menuduh Indonesia melakukan pelanggaran, mulai dari aspek kesehatan, subsidi, hingga lingkungan. Tujuannya, kata dia, agar produk biodiesel Indonesia tidak membanjiri pasar Eropa. Pradnyawati menyebut, ekspor biodiesel Indonesia ke UE sendiri mengalami peningkatan tajam, dari 116,7 juta dolar AS pada 2017 menjadi 532,2 juta dolar AS pada 2018. “Karena signifikan ekspor kita ke Eropa, itu mungkin yang memicu mereka melancarkan tuduhan-tuduhan kepada kita,” kata dia. Pradnyawati menegaskan, pemerintah Indonesia bersama produsen biodiesel telah berkomitmen melawan UE. Apabila UE tetap bersikukuh mengenakan bea masuk imbalan, pemerintah akan mengajukan banding ke UE General Court dan ke Badan Penyelesaikan Sengketa WTO. “Indonesia akan bersikap kooperatif dan telah mengakomodasi semua pertanyaan UE selama penyelidikan. Pemerintah terus berupaya memberikan pembelaan dan melakukan langkah pendekatan melaluijalur diplomasi,” ungkap dia.

Bisnis Indonesia | Seasa, 30 Juli 2019
Indonesia Lebih Terpukul

Tekanan Uni Eropa terhadap ekspor minyak Kelapa Sawit mentah (CPO) dan produk turunannya akan berdampak lebih besar bagi Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, dengan kondisi yang terjadi di industri sawit Tanah Air saat ini, tekanan dari Uni Eropa akan berdampak besar kepada Indonesia. “Tahun ini tambahan produksi CPO kita akan mencapai 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang biasanya hanya 2 juta ton. Alhasil, tanpa ada pasar ekspor yang besar atau konsumsi domestik yang tinggi, tentu kondisi ini akan menjadi beban bagi kita,” ujarnya, kepada Bisnis, Senin (29/7). Dia mengatakan, kondisi kelebihan produksi pada tahun ini disebabkan oleh penambahan jumlah tanaman dan lahan sawit yang dilakukan dalam 10-15 tahun lalu. Indonesia, menurutnya, terbilang ekspansif dibanding Malaysia dalam menambah luasan dan jumlah tanaman sawit. Pasalnya, Malaysia selama ini sangat terbatas dalam menambah luasan dan jumlah tanaman sawitnya, lantaran ketersdiaan lahannya mulai tergerus oleh kebutuhan perumahan. Alhasil, kondisi kelebihan stok di Malaysia tidak setinggi Indonesia.

“Berkaca pada kondisi itu, dengan skema Renewable Energy Directive II yang diterapkan UE kepada Malaysia dan Indonesia, tentu dampaknya akan lebih besar kepada kita,” paparnya. Untuk itu, dia mendesak agar pemerintah lebih agresif dalam melakukan perjanjian dagang dengan negara mitra yang melibatkan CPO sebagai komoditas yang dikerjasamakan. Pasalnya, menurutnya, Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dalam memanfaatkan CPO sebagai produk pertukaran komoditas yang dilonggarkan bea masuknya di negara mitra dalam sejumlah kerja sama dagang. Ketua Umum Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor mengatakan, hambatan UE terhadap biodiesel RI melalui rencana pengenaan bea masuk antisubsidi (BMAS) berpeluang membuat Malaysia mampu mengisi kebutuhan produk tersebut di UE. Pasalnya, hingga saat ini baru Indonesia yang produk biodiesel dari CPO yang dihambat impornya oleh UE. “Bisa saja kinerja ekspor biodiesel kita kalah dari Malaysia. Negara tersebut juga bisa masuk mengisi celah yang kita tinggalkan di UE.” Tumanggor mengakui harga biodiesel Malaysia jauh lebih mahal dibandingkan dengan mdonesia sehingga sulit untuk dikenai tuduhan subsidi. Namun, dia meyakini, apabila Malaysia berhasil memasok biodiesel ke UE, produk tersebut juga akan dikenai hambatan dagang oleh blok negara terbesar Eropa tersebut.

Republika | Seasa, 30 Juli 2019
Pengusaha Keberatan Pengenaan Bea Masuk Biodiesel

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan keberatan dengan rencana Uni Eropa (UE) mengeluarkan proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia. Menurut Paulus, keputusan UE terkait penetapan bea masuk biodiesel asal Indonesia akan menghambat ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa yang sedang tumbuh pada semester pertama 2019. “Kan 2019 harusnya ekspor, itu lah sengaja mereka (UE) ganggu ini,” kata Paulus, Senin (29/7). Paulus mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia dan eksportir sedang menunggu dokumen resmi dari UE terkait tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintah Indonesia dan perusahan-perusahaan. Paulus menyampaikan, pemerintah akan mengkaji dokumen resmi untuk mengetahui alasan di balik pengenaan bea masuk oleh UE. “Nanti kan tergantung hasil pembelaan masing-masing perusahaan dan pemerintah, mungkin bisa kurang dari delapan persen nanti kita lihat, kalau bisa lebih rendah lagi kan mungkin bisa banyak yang ekspor,” ucap Paulus.

Rapat juga dihadiri Direktur Pengamanan Perdagangan, Kemendag, Pradnyawati. Seusai rapat, Pradnyawati enggan berbicara banyak terkait isi pembahasan rapat. Menurut Pradnyawati, dirinya hanya memaparkan soal kronologi dan persoalan yang dihadapi pemerintah terkait keputusan UE tentang bea masuk biodiesel. Sebelumnya, saat jumpa pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (26/7), Pradnyawati, mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menduga sikap Uni Eropa (UE) yang mengeluarkan proposal besaran bea masuk imlaan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Besaran bea masuk imbalan sementara yang diajukan pada margin delapan persen hingga 18 persen. Pradnyawati bahkan menyebut apa yang dilakukan UE sudah terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM untuk menghambat laju ekspor biodiesel Indonesia di pasar Eropa. “Ini strategi besar yang TSM, intinya mereka (UE) tidak mau minyak nabati yang dihasilkan bumi Eropa disaingi minyak nabati negara tropis, seperti kita yang dari apapun lebih kompetitif, oleh karena itu kita digempur dari berbagai arah dan intstrumen,” ujar Pradnyawati. Pradnyawati menjelaskan, sebelum melalui faktor subsidi, UE juga pernah menuduh Indonesia melakukan pelanggaran, mulai dari aspek kesehatan, subsidi, hingga orang utan. Tujuannya, kata dia, hanya satu yakni produk biodiesel Indonesia tidak membanjiri pasar Eropa. Pradnyawati menyebut ekspor biodiesel Indonesia ke UE sendiri mengalami peningkatan tajam, dari 116,7 juta dolar AS pada 2017 menjadi 532,2 juta dolar AS pada 2018. “Karena signifikan ekspor kita ke Eropa, itu mungkin yang memicu mereka melancarkan tuduhan-tuduhan kepada kita,” kata dia.
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/07/30/pvf5uf368-pengusaha-keberatan-pengenaan-bea-masuk-biodiesel

Koran Tempo | Seasa, 30 Juli 2019
Industri Sawit untuk Ketahanan Energi

Ancaman tekanan pasar internasional terhadap kinerja industri sawit domestik harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ada beberapa sumber kejutan negatif dari pasar internasional yang mempengaruhi kinerja sawit domestik. Pertama, diadopsinya Delegated Act RED II pada Maret lalu yang membangun sentimen negatif pasar minyak sawit Indonesia di Eropa. Ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya ke Benua Biru terus merosot. Kedua, India, salah satu negara penting importir sawit, menaikkan tarif bea masuk minyak sawit sampai maksimum 54 persen. Kita kalah sigap oleh Malaysia, yang berhasil melakukan pendekatan ke India dengan memanfaatkan perjanjian dagang berupa Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA). Dengan perjanjian itu, Malaysia mendapat diskon sehingga bea masuk refined product impornya lebih rendah (45 persen) daripada Indonesia (54 persen). Ketiga, pasar utama ekspor lain yang juga turun permintaannya adalah Cina.

Hal itu membuat pasokan sawit kelebihan, yang kemudian menekan harga sawit dunia. Hal ini dapat dilihat dari penurunan harga CPO, yang menurut data Bursa Derivatif Malaysia saat ini di bawah 1.900 ringgit. Ini adalah harga terendah sejak Agustus 2015. Penurunan harga CPO ini berimbas langsung terhadap penurunan tajam harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. Contohnya, di Kalimantan Barat, harga TBS turun menjadi Rp 600-750 per kilogram, jauh dari yang biasa diterima petani sebesar Rp 1.700-1.800 per kg. Setelah dipotong biaya operasional, harga bersih yang diterima petard sawit hanya sekitar Rp 250 per kg.

Omzet pengumpul Kelapa Sawit turun hingga 40 persen karena petani tidak memanen sawit, yang biaya panen dan angkut TBS-nya lebih besar daripada penerimaan penjualan sawit. Kalau fenomena ini terus berlanjut, para petani bahkan sudah menyatakan akan mengganti kebun sawit dengan komoditas lain. Pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk bisa mengatasi hal ini. Untuk itu; negara harus punya paradigma baru dalam melihat industri sawit. Industri sawit tidak berkaitan dengan agrobisnis semata, tapi dengan kemampuan negara membangun ketahanan energi. Indonesia memiliki lahan yang -sangat cocok untuk komoditas penting biofuel, yakni sawit. Tapi kita belum memandang sawit dari kacamata strategis geopolitik, sehingga kebijakan sawit tidak lebih hanya kebijakan sawit sebagai komoditas agribisnis. Zat kimia alami yang memiliki struktur mirip dengan bahan bakar minyak (BBM) adalah asam lemak. Indonesia sangat kaya akan pohon-pohon potensial penghasil minyak lemak. Kita lupa bahwa ketika kita mengimpor BBM 360 ribu barel per hari, pada saat yang sama kita memproduksi 31 juta ton CPO per tahun, penghasil minyak lemak terbesar di dunia, yang setara dengan 600 ribu barel minyak bumi per hari.

Mazzucato (2013) mengatakan revolusi industri informasi dan telekomunikasi dimulai oleh negara, bukan oleh swasta, di Amerika Serikat. Penemuan Internet dilakukan oleh Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Departemen Pertahanan Amerika. Riset GPS didanai oleh Navstar, lembaga yang berada di bawah militer Amerika. Riset teknologi layar sentuh juga didanai oleh Badan Intelijen Pusat (CIA) dan National Science Foundation bersama peneliti Delaware University. Pengembangan sawit harus dilandasi visi besar negara untuk menghadirkan kekuatan geopolitik Indonesia dalam ketahanan energi. Kita mengetahui bahwa ITB telah mengembangkan beberapa katalis untuk pengolahan minyak mentah dan pro- ses produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit. Pengembangan ini dilakukan sejak 1982. Pada 2011, ITB memproduksi katalis komersial pertama yang disebut Katalis Merah Putih. Masalahnya, riset tersebut dilakukan dalam skala yang sangat kecil karena visi besar negara belum menggerakkan riset-riset semacam ini. Kita berharap jatuhnya harga sawit dunia dan ancaman kolapsnya industri sawit nasional menjadi pemicu untuk melihat sawit dengan kacamata dan strategi yang visioner, yakni sawit sebagai sumber bahan bakar minyak. Ketika berhasil melakukannya dalam skala besar, kita tidak hanya mampu menciptakan permintaan untuk produksi nasional, tapi juga menghadirkan kekuatan geopolitik nasional sebagai negara pemilik sumber energi hijau terbesar dunia.

Investor Daily Indonesia | Seasa, 30 Juli 2019
Pengusaha Dorong Pemerintah Laporkan UE ke WTO

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) mendukung langkah pemerintah memprotes Uni Eropa (UE) yang berencana mengenakan bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia sebesar 8-18%, Juli 2019. Bahkan, Gapmmi mendorong pemerintah untuk melaporkan UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), jika tetap menolak dan tidak mau menerima lobi pemerintah. Alasannya, kebijakan tarif itu tidak adil dan memberatkan pengusaha Indonesia. Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, masalah ekspor minyak sawit mentah {crude palm oil/ CPO) dan produk turunannya, seperti biodiesel Indonesia ke UE memang tidak pernah menemukan titik terang. Sebab, UE selalu menganggap sawit Indonesia tidak ramah lingkungan. Menurut Adi, UE selalu menca- ri cara agar sawit Indonesia tidak beredar di pasar Eropa. Masalah ini semakin memanas hingga muncul rencana pengenaan bea masuk imbalan sementara biodiesel. “Kami mendukung 100% upaya Kemendag memprotes keras kebijakan itu, karena kalau dibiarkan, tindakan mereka akan semakin menjadi-jadi ke sawit kita,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (29/7).

Adhi mengatakan, sawit tidak ada kaitannya dengan ramah lingkungan yang selalu menjadi topik pembicaraan UE. Sebab, sawit tidak mencemari lingkungan, jika dikelola dan diatur dengan sebaik mungkin. Penga- turan dan pengelolaan sawit harus berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (goodgovernance). Namun, UE selalu mempermasalahkan sawit Indonesia, sedangkan produk serupa dari negara lain baik-baik saja. Dia menambahkan, pengusaha makanan dan minuman (mamin) olahan masih membutuhkan Eropa, terutama untuk pengadaan impor susu dan daging. Dua produkitu bahan baku industri mamin. Itu sebabnya, Gapmmi berharap Indonesia dan UE mempunyai hubungan baik dan jangan lagi mempermasalahkan sawit. “Kami berharap Kemendag bisa melobi pemerintah UE dengan baik, sehingga hubungan dagang membaik,” ujar dia Dia menilai, kualitas sawit Indonesia sangat baik, karena jernih. Sawit juga menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Sawit merupakan salah satu subsektor industri agro, selain mamin.

Rugikan Indonesia

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyampaikan protes keras kepada UE atas dikeluarkannya proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. “Dengan dikeluarkannya proposal pengenaan bea masuk imbalan sementara ini, Indonesia akan menyampaikan respons resmi yang menyatakan keberatan. Keberatan akan difokuskan pada metode penghitungan besaran bea masuk yang diduga tidak memperhatikan fakta yang diperoleh selama penyelidikan,” Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan di Jakarta, belum lama ini. Oke menduga, Pemerintah UE hanya menggunakan best information available (BIA), yaitu data yang dimiliki petisioner (pemohon/ industri UE) yang jelas merugikan Indonesia. Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati menambahkan, Indonesia harus tegas terhadap sikap UE yang telah memberikan hambatan perdagangan yang signifikan pada ekspor biodiesel Indonesia. “Bila proposal ini menjadi penentuan awal {preliminary determination), bisa dipastikan ekspor biodiesel ke UE mengalami hambatan. Sikap UE ini tidak dapat dibiarkan. Apalagi, proposal yang diajukan UE mengindikasikan adanya penerapan BIA yang menjadi sangat tidak masuk akal. Kami akan menyampaikan respons tegas secara resmi untuk hal ini,” ujar Pradnyawati.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor biodiesel Indonesia ke UE menunjukkan peningkatan tajam dari US$ 116,7 juta pada 2017 menjadi US$ 532,5 juta pada 2018. Namun, pada 2019 ini, tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE cenderung turun bila dibanding tahun 2018. Pradnyawati menjelaskan, proposal tersebut sebenarnya merupakan ancaman kesekian kalinya yang dilakukan Pemerintah UE untuk menghambat akses pasar produk Indonesia di UE. Pada Desember 2018, European Commission (EC) menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal Indonesia. Indonesia diklaim memberikan suatu bentuk fasilitas subsidi yang melanggar ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) kepada produsen/eksportir biodiesel sehingga mempengaruhi harga ekspor biodiesel ke UE. Padahal, beberapa bulan sebelumnya pasar ekspor biodiesel Indonesia ke UE juga baru terbebas dari hambatan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD). Pada 16 Februari 2018, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court sehingga UE memutuskan membatalkan pengenaan BMAD yang mulai efektif berlaku per 16 Maret 2018.

Merdeka | Senin, 29 Juli 2019
Eropa Kenakan Bea Masuk Tinggi Untuk Biodiesel RI, Pengusaha Kesulitan Ekspor

Uni Eropa resmi memberlakukan pengenaan bea masuk untuk biodiesel asal Indonesia sebesar 8-18 persen. Kebijakan itu akan berlaku secara provisional (sementara) per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengaku keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. Pengenaan bea masuk dinilai akan semakin menyulitkan ekspor ke Uni Eropa. Ketua Harian Aprobi, Paulus Tjakrawan mengatakan, provision yang dikenakan kepada beberapa perusahaan dengan rentang 8-18 persen masih terlalu besar. Sehingga diyakini akan menghambat kinerja ekspor biodiesel. “Ya, tidak bisa ekspor lah, susah,” kata dia saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/7). Oleh karena itu, para pengusaha yang telah dikenakan provision telah melayangkan surat balasan ke Uni Eropa. Paulus berharap Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali besaran provision ke pengusaha.”Kan tergantung hasil dari pembelaan masing-masing perusahaan dan pemerintah. Mungkin bisa kurang dari 8 persen, nanti kita lihat,” ujarnya.

Dia menegaskan, angka yang diajukan Uni Eropa sangat tinggi. “Yaudahlah kalau 5 persen sama saja kayak pajak biasa. Tapi kalau 18 atau 16 persen tadi gede banget,” tutupnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memperkirakan sengketa mengenai penerapan bea masuk terhadap bio diesel tersebut akan berujung ke meja World Trade Organization (WTO). “Pasti ujungnya kalau mereka sudah mulai kan gak bisa dibiarkan gitu aja, pasti ujungnya ya ke WTO. Kami tentu akan mendengar apa yang mereka tuduhkan, kami jawab, diskusi dan berunding,” kata dia saat ditemui di kantornya, Minggu (28/7). Darmin mengungkapkan alasan Eropa selalu mendiskriminasi produk olahan atau turunan dari kelapa sawit sebab secara kualitas lebih unggul dibandingkan minyak nabati Eropa. Selain itu, produk sawit memiliki harga yang lebih kompetitif, produk olahan kelapa sawit milik Indonesia juga jumlahnya berlimpah. Biodiesel Indonesia dikenai bea masuk karena UE menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu. Pengenaan tarif impor ini merupakan buntut dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama 7 tahun terakhir. Adapun, bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8 persen, Wilmar Group 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group sebesar 18 persen.
https://www.merdeka.com/uang/eropa-kenakan-bea-masuk-tinggi-untuk-biodiesel-ri-pengusaha-kesulitan-ekspor.html

Detik | Senin, 29 Juli 2019
Biodiesel Mau Kena Bea Masuk 18%, Pengusaha: Tak Bisa Ekspor!

Para pengusaha tergabung Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) protes atas dikeluarkannya proposal besaran bea masuk imbalan sementara yang dikeluarkan Uni Eropa. Besaran bea masuk imbalan sementara yang diajukan sebesar 8-18%. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, dengan angka tersebut pengusaha sulit untuk ekspor. “Ya nggak bisa ekspor lah, susah 8%,” katanya usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (29/7/2019). Dalam rapat kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendengar laporan dari Kementerian Perdagangan, kementerian terkait dan pengusaha. Paulus mengatakan, pemerintah saat ini sedang menunggu dokumen resmi untuk kemudian menyampaikan jawaban. “Dokumen itu kalau sudah diterima, kemudian dikaji kok bisa sekian persen itu apa sih. Dari situ kita memberikan informasi lagi kepada Eropa,” katanya. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijo menjelaskan, pada rapat ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta laporan mengenai rencana Uni Eropa mengenakan bea masuk antisubsidi atas biodiesel Indonesia. Dia menjelaskan, penyelidikan antisubsidi sebenarnya sudah dilakukan sejak Desember 2018 dan belum tuntas hingga sekarang.

“Dan hasil akhir besaran-besaran tarif bea masuk yang dikenakan seperti yang diberitakan kemarin masih dapat berubah sampai determinasi (penetapan) final nanti pada bulan Januari 2020. Angka sementara besaran tarif bea masuk yang akan dikenakan untuk Indonesia 8 – 18%, masih relatif lebih rendah daripada yang dikenakan terhadap Argentina 25 – 33,4%,” jelasnya. Dia menuturkan, permasalahan ini masih ditangani Kemendag dan kementerian terkait. Menurut Susi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melihat progres yang berjalan. “Prosesnya masih terus berjalan sesuai timeline investigasi yang dilakukan UE (Uni Eropa), dan kita minta teman-teman di Kemendag untuk terus mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan ini. Selalu ada kemungkinan bahwa metode yang digunakan UE tidak benar, sehingga Indonesia nanti bisa mengajukan gugatan sengketa (dispute settlement) di Panel DSB WTO. Kita pernah mengajukan sengketa Indonesia-UE untuk kasus antidumping biodiesel (DS 480) di mana waktu itu akhirnya hampir semua klaim Indonesia dinyatakan benar oleh Panel DSB WTO,” tutupnya.
https://finance.detik.com/energi/d-4644133/biodiesel-mau-kena-bea-masuk-18-pengusaha-tak-bisa-ekspor

Tribunnews | Senin, 29 Juli 2019
Biodiesel Sawit Ramah Lingkungan, Tahun 2018 Mampu Kurangi Emisi 10,58 Juta Ton Co2 Eq

Diam-diam pengembangan energi terbarukan di Indonesia, terutama energi yang berbasis minyak nabati dari kelapa sawit, sangat maju melampaui negara-negara lain. Uji coba penerapan campuran biodiesel sawit (FAME)) ke minyak solar berbasis fosil terus dilakukan. Selama ini pencampuran biodiesel sawit ke minyak solar berbasis fosil sebanyak 20% atau tren disebut B20 dianggap telah berhasil. Setelah penerapan B20 berhasil dan tak ada masalah, sekarang Indonesia sudah mulai uji coba B30. Bahkan kabarnya ada intitusi pemerintah yang sudah melakukan percobaan B100 untuk beberapa kendaraan operasional. Sementara negara-negara tetangga, seperti Malaysia, saat ini masih pakai B10. “Untuk Malaysia baru akan menerapkan B20 tahun 2020 nanti,” ungkap Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan. Menurut keterangan Paulus Tjakrawan, produksi biodiesel sawit sepanjang tahun 2018 mencapai 6,167 juta Kl. Semua terserap dengan baik. Tercatat sebayak 3,750 Juta Kl untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 1,785 juta Kl untuk Ekspor. “Ada kabar menggebirakan, pengembangan biofuel ini selain telah mengurangi terlepasnya gas emisi, juga mengurangi penggunaan devisa untuk impor bahan bakar. Sebab devisa kita banyak tersedot untuk impor bahan bakar minyak,” jelasnya.

Dijelaskannya, biodiesel sawit menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca yang lebih kecil dari penggunaan solar, dan mengurangi polusi. Pada sepanjang 2018 lalu, kata Paulus, Biodiesel sawit Indonesia telah berhasil mengurangi emisi dari minyak solar sebesar 27% atau setara dengan ~10,58 Juta Ton CO2 Equivalent. “Biodiesel sawit terbukti lebih ramah lingkungan dan bisa mendukung pemerintah hemat devisa,” kata Paulus saat memberi pembekalan wartawan di Jakarta. Indonesia sendiri telah bekomitmen menetapkan target pengurangan emisi dalam Nationally Determined Contributions UNFCCC sebanyak 26% di tahun 2020 dan sekitar 29% pada tahun 2030. “Tapi target pengurangan emisi yang ditetapkan pada 2020 telah hampir dilupakan, padahal waktunya tinggal sebentar lagi. Sekarang para pemegang kebijakan lebih memerhatikan komitmen pengurangan emisi di tahun 2030, mungkin karena waktunya masih cukup panjang, sehingga bisa berpikir, ah, masih panjang, belum urgent”, selorohnya.

Ditegaskan, komitmen pengurangan emisi tersebut bakal berpengaruh terhadap pengembangan serapan biodiesel sawit. Dengan adanya penetapan pengurangan emisi, penyerapan biodiesel akan berjalan dengan cepat. Paulus mengungkapkan, semenjak pertegahan Juni 2019 lalu, road test campuran biodiesel sawit ke minyak solar berbasis fosil sebanyak 30% (B30) telah dilakukan. Bahkan kabarnya saat ini akan dilakukan uji dingin, dimana campuran biodiesel itu akan dilakukan uji layak di saat kondisi dingin. Pengujian itu akan dilakukan di daerah Dieng, Jawa Tengah. “Banyak nilai strategis dari pengembangan biodiesel sawit ini. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga pertahanan negara. Kalau kita tergantung terus sama bahan bakar impor, kita ada masalah dengan Singapura atau Malaysia, terus jalur impor Selat Malaka ditutup, sudah pertahanan negara lumpuh. Sawit ini anugrah bagi Indonesia,” ungkapnya. Saat ini pemakaian bahan bakar di Indonesia sekitar 1,4 Juta Barel perhari, sedangkan Indonesia menghasilkan hanya 778 ribu barel perhari, kekuranganya impor. Sementara catatan dari Aprobi, pada tahun 2018, serapan Biodiesel sawit untuk domestik sebesar 3,75 Juta Kl atau setara dengan ~ 23,58 Juta Barel.
https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/07/29/biodiesel-sawit-ramah-lingkungan-tahun-2018-mampu-kurangi-emisi-1058-juta-ton-co2-eq

Kontan | Senin, 29 Juli 2019
Respons bea masuk biodiesel, pemerintah kumpulkan laporan pengusaha

Pemerintah berencana segera menanggapi proposal bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Uni Eropa (UE). Untuk itu, pemerintah meminta masukan dan laporan dari kementerian, lembaga, dan para pengusaha terkait. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Senin (29/7), menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Darmin juga memanggil perwakilan pengusaha di antaranya Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, pada rakor tersebut Menko Darmin meminta laporan dan penjelasan lengkap dari Kemendag dan kementerian lembaga terkait, serta pelaku usaha mengenai rencana UE mengenakan Bea Masuk Antisubsidi terhadap impor biodiesel Indonesia.

“Pemerintah akan meminta formal disclosure dari UE pada awal bulan Agustus nanti, yang dikoordinasikan oleh Kemendag,” kata Susiwijono kepada Kontan.co.id, Senin (29/7). Proses penyelidikan antisubsidi oleh pihak UE, lanjut Susi, masih berjalan sejak 6 Desember 2018 sampai saat ini. Oleh karena itu, hasil akhir besaran bea masuk yang akan dikenakan masih dapat berubah sampai dengan determinasi (penetapan) final pada Januari 2020 nanti. Susi menerangkan, pada 6 September akan ada Preliminary Determination yang akan menetapkan sementara besaran Bea Masuk yang dikenakan. Sementara, Final Determination akan ditetapkan pada bulan Januari 2020. “Sepanjang waktu itu masih akan dilakukan proses penanganan permasalahan ini yang dikoordinasikan oleh Kemendag,” ujar Susi.
https://nasional.kontan.co.id/news/respons-bea-masuk-biodiesel-pemerintah-kumpulkan-laporan-pengusaha/?utm_source=line&utm_medium=text

Katadata | Senin, 29 Juli 2019
Aprobi Sebut Bea Masuk Sawit dari Eropa Ganggu Ekspor Biodiesel

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai Uni Eropa sengaja mengganggu ekspor biodiesel Indonesia dengan rencana pengenaan bea masuk anti-subsidi sebesar 8%-18%. Alhasil, jika kebijakan itu diterapkan, pelaku usaha akan kesulitan mengekspor produknya ke Eropa. “Tidak bisa ekspor, susah dengan bea masuk 8-18%,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan usai rapat koordinasi tentang Tax Biodiesel ke European Union di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/7). Menurutnya, ekspor biodiesel akan sulit dilakukan dengan tarif yang ditetapkan Uni Eropa. Adapun batas tarif bea masuk biodiesel yang bisa ditoleransi menurut asosiasi sekitar 5%. Karena itu, dia berharap tarif ekspor bisa diturunkan. Ada pun, beberapa perusahaan yang dikenakan bea masuk anti-subsidi, menurutnya sudah memberikan tanggapan kepada pihak Uni Eropa. Hal ini diharapkan dapat meringankan tarif beea masuk yang dikenakan kepada perusahaan. Dalam proposalnya, Uni Eropa akan mengenakan tarif bea masuk sementara untuk eksportir Indonesia dengan besaran yang berbeda-beda. PT Ciliandra Perkasa dikenakan tarif 8%, PT Intibenua Perkasatama dan PT Musim Mas (Musim Mas Group) 16,3%, serta PT Pelita Agung Agrindustri dan PT Permata Hijau Palm Oleo (Permata Group) 18%. Kemudian, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Wilmar Group) sebesar 15,7%. Sedangkan perusahaan lainnya dikenakan bea masuk 18%.

Pemerintah tengah berupaya memberikan pembelaan dan melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi untuk menghadapi masalah yang terbaru. Protes keras kepada Uni Eropa telah dilayangkan dalam beberapa kesempatan. Bahkan, sejak adanya isu penyelidikan anti-subsidi, Indonesia telah melakukan konsultasi pra-penyelidikan dengan tim Uni Eropa. Sebagai informasi, biodiesel Indonesia kembali menghadapi ancaman hambatan di Uni Eropa menginisiasi penyelidikan Anti-Subsidi pada Desember 2018. Penyelidikan tersebut berselang beberapa bulan setelah ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa terbebas dari bea masuk anti-dumping. Pada Juli 2019, Uni Eropa mengajukan proposal besaran bea masuk anti-subsidi sementara dengan rentang marjin 8-18%. Gertakan Uni Eropa kembali dilancarkan melalui penyelidikan Anti-Subsidi terhadap biodiesel Indonesia. Uni Eropa menilai pemerintah Indonesia memberikan fasilitas subsidi yang melanggar ketentuan WTO kepada produsen/eksportir biodiesel. Hal ini dapat mempengaruhi harga ekspor biodiesel ke UE. Adapun, ekspor biodiesel ke Uni Eropa meningkat tajam dari sebelumnya US$ 116,7 juta pada 2017 menjadi US$ 532,5 juta pada 2018. Sementara pada kuartal I 2019, ekspor biodiesel selama mencapai 173.543 kilo liter, yang mana ekspor terbesar ditujukan ke pasar Uni Eropa dan Tiongkok. Uni Eropa merupakan salah satu kawasan yang paling banyak mengimpor biodiesel dari Indonesia, meski pada 2010 ekspor biodiesel ke Benua Biru sempat mengalami penurunan.
https://katadata.co.id/berita/2019/07/29/dikenai-bea-masuk-aprobi-sebut-eropa-sengaja-ganggu-ekspor-biodiesel

Media Indonesia | Senin, 29 Juli 2019
Aprobi Sebut Pengenaan Bea Masuk Biodiesel Bakal Persulit Ekspor

ASOSIASI Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai, proporsal besaran bea masuk imbalan sementara (BMIS) produk biodiesel Indonesia yang dikeluarkan Uni Eropa bisa mempersulit ekspor. “Ya, ngga bisa ekspor lah, susah 8%,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan usai rakor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/7). Sebagai informasi, besaran BMIS yang diajukan memiliki margin 8% hingga 18%. Saat ini, kata Paulus, pemerintah tengah menunggu dokumen resmi dari Uni Eropa. “Dokumen itu kalau sudah diterima oleh pemerintah, kemudian dikaji. Kok bisa sekian persen sih, apa aja,” katanya. Untuk perusahaan yang dikenakan proposal bea masuk tersebut, kata Paulus, mereka sudah mengirimkan jawabannya masing-masing kepada Uni Eropa. “Udah. Masing-masing,” katanya. Sebagai informasi, bea masuk tersebut rencananya akan diberlakukan untuk Biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3% dan Permata Group sebesar 18%. “Memang itu lah sengaja mereka. Mereka sengaja mengganggu ini, tapi ya oke lah, kita tetap ekspor. Kalau yang 8%, nanti kan tergantung hasil dari pembelaan masing-masing perusahaan dan pemerintah. Mungkin bisa kurang dari 8%, nanti kita lihat,” tuturnya. Ia pun menyampaikan jika bea masuk tersebut bisa turun ke angka 5%, ekspor biodiesel ke depannya kemungkinan masih bisa dilakukan. “Kalau bisa lebih rendah lagi kan mungkin banyak yang bisa ekspor. Yaudahlah kalau 5% sama saja kaya pajak biasa. Tapi kalau 18% atau 16% tadi gede banget,” tandasnya.
https://mediaindonesia.com/read/detail/249966-aprobi-sebut-pengenaan-bea-masuk-biodiesel-bakal-persulit-ekspor

Antara | Senin, 29 Juli 2019
Ketua Aprobi sebut bea masuk biodiesel oleh Eropa terlalu berat

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyebutkan bahwa proposal yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terkait besaran bea masuk imbalan sementara (BMIS) produk biodiesel Indonesia terlalu berat sehingga sulit untuk mengekspor ke negara tersebut. “Ya tidak bisa ekspor lah, susah 8 persen,” kata Paulus saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin. Paulus mengatakan meskipun pemerintah masih mengkaji dokumen proposal tesebut namun para pengusaha telah mengirim surat balasan kepada Uni Eropa supaya bisa menjadi bahan pertimbangan terkait besaran bea masuk (provision) untuk pengusaha. “Semua tergantung pada hasil dari pembelaan masing-masing perusahaan dan pemerintah. Mungkin bisa kurang dari 8 persen, nanti kita lihat,” ujarnya. Sebelumnya, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang berisi bahwa produk biodiesel asal Indonesia dikenai bea masuk sebesar 8 sampai 18 persen yang akan berlaku sementara pada 6 September mendatang. Keputusan itu juga akan berlaku secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8 persen, Wilmar Group 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group sebesar 18 persen. “Baru September, kalau bisa lebih rendah lagi kan mungkin banyak yang bisa ekspor. Kalau 5 persen sama saja seperti pajak biasa. Tapi kalau 18 atau 16 persen besar sekali,” katanya.

https://www.antaranews.com/berita/982232/ketua-aprobi-sebut-bea-masuk-biodiesel-oleh-eropa-terlalu-berat

Okezone | Senin, 29 Juli 2019
Bea Masuk Biodiesel 8%, Pengusaha Tak Bisa Ekspor

Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian telah menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait bea masuk untuk produk biodiesel Indonesia ke pasar Uni Eropa (EU) di Kemenko Perekonomian Jakarta. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, apabila dokumen dari Uni Eropa (UE) terkait bea masuk biodiesel Indonesia sudah diterima. Maka pemerintah Indonesia harus mengkaji hal tersebut. “Seperti halnya, kok bisa sekian persen sih biaya masuknya. Dari situ kita memberikan informasi lagi ke Uni Eropa,” ujar dia di Gedung Kemenko Perekenomian Jakarta, Senin (29/7/2019). Dia menuturkan bahwa Uni Eropa memberikan waktu kepada pemerintah Indonesia itu pada September 2019. Apabila pemerintah Indonesia tidak memberikan komplain atau jawaban yang tidak sesuai atas kenaikan bea masuk itu. Maka Uni Eropa akan menetapkan bea masuk permanen pada tahun depan. “September itu kan baru mau diterapkan provision itu, di mana provision itu kan sementara. Jadi mereka menerapkan, tapi ternyata kalau tidak terbukti akan dikembalikan pajaknya,” tutur dia.
https://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2085093/bea-masuk-biodiesel-8-pengusaha-tak-bisa-ekspor

Liputan6 | Senin, 29 Juli 2019
Pengusaha: Pengenaan Bea Masuk Biodiesel oleh Eropa Terlalu Tinggi
Uni Eropa resmi memberlakukan pengenaan bea masuk untuk biodiesel asal Indonesia sebesar 8-18 persen. Kebijakan itu akan berlaku secara provisional (sementara) per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengaku keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. Pengenaan bea masuk dinilai akan semakin menyulitkan ekspor ke Uni Eropa. Ketua Harian Aprobi, Paulus Tjakrawan mengatakan, provision yang dikenakan kepada beberapa perusahaan dengan rentang 8-18 persen masih terlalu besar. Sehingga diyakini akan menghambat kinerja ekspor biodiesel. Ya, tidak bisa ekspor lah, susah,” kata dia saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/7/2019). Oleh karena itu dia mengungkapkan para pengusaha yang telah dikenakan provision telah melayangkan surat balasan ke Uni Eropa. Paulus berharap Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali besaran provision ke pengusaha. “Kan tergantung hasil dari pembelaan masing-masing perusahaan dan pemerintah. Mungkin bisa kurang dari 8 persen, nanti kita lihat,” ujarnya.

Dia menegaskan, angka yang diajukan Uni Eropa sangat tinggi. “Yaudahlah kalau 5 persen sama aja kaya pajak biasa. Tapi kalau 18 atau 16 persen tadi gede banget,” tutupnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memperkirakan sengketa mengenai penerapan bea masuk terhadap bio diesel tersebut akan berujung ke meja World Trade Organization (WTO). “Pasti ujungnya kalau mereka sudah mulai kan gak bisa dibiarkan gitu aja, pasti ujungnya ya ke WTO. Kami tentu akan mendengar apa yang mereka tuduhkan, kami jawab, diskusi dan berunding,” kata dia saat ditemui di kantornya, Minggu (28/7). Darmin mengungkapkan alasan Eropa selalu mendiskriminasi produk olahan atau turunan dari kelapa sawit sebab secara kualitas lebih unggul dibandingkan minyak nabati Eropa. Selain itu, produk sawit memiliki harga yang lebih kompetitif, produk olahan kelapa sawit milik Indonesia juga jumlahnya berlimpah. Biodiesel Indonesia dikenai bea masuk karena UE menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu. Pengenaan tarif impor ini merupakan buntut dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama 7 tahun terakhir. Adapun, bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8 persen, Wilmar Group 15,7 persen, Musim Mas Group 16,3 persen, dan Permata Group sebesar 18 persen.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4024738/pengusaha-pengenaan-bea-masuk-biodiesel-oleh-eropa-terlalu-tinggi

Liputan6 | Senin, 29 Juli 2019
Uni Eropa Akui Tambah Bea Masuk Biodiesel Indonesia

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution telah memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait bea masuk untuk produk biodiesel Indonesia ke pasar Uni Eropa (EU), di Kemenko Perekonomian Jakarta. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pada rapat kali ini, pihaknya telah mengundang Kementerian lembaga terkait. Terutama Kementerian Perdagangan (Kemendag). karena Kemendag yang fokus mengenai urusan-urusan perdagangan internasional. “Jadi kita mendengarkan pihak Kemendag yang telah telah berkomunikasi dengan Uni Eropa sehubungan dengan adanaya bea masuk biodiesel. Kita sebenarnya pernah berperkara terkait produk crude palm oil (CPO) atau minyak sawit asal Indonesia pada 2013 dan 2017 di bawa ke WTO, kemudian kita memenangkannya,” ujar dia di Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (29/7/2019). Dia menuturkan, bahwa pihak Kemendag telah melakukan persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk menghadapi Uni Eropa. Di mana bea masuk biodiesel 8-18% itu belum final. Pasalnya dokumen dari Uni Eropa belum ada di Kemendag.

“Semua langkah sudah disiapkan dan itu tugas perdagangan. Strategi kita ya adu data, adu penjelasan bukti dan memang kita tidak melakukan subsidi,” katanya. Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan menegaskan, Pemerintah Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Uni Eropa (UE) atas dikeluarkannya proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Besaran bea masuk imbalan sementara yang diajukan yaitu dengan margin 8%-18%.
https://economy.okezone.com/read/2019/07/29/320/2085158/bea-masuk-biodiesel-menko-darmin-siapkan-strategi-lawan-uni-eropa

Liputan6 | Senin, 29 Juli 2019
Pemerintah akan respons pengenaan bea masuk biodiesel ke UE setelah 6 September

Pemerintah akan menanggapi proposal bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Uni Eropa (UE). Tanggapan tersebut menunggu penyampaian Preliminary Determination yang dijadwalkan pada 6 September mendatang. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, besaran bea masuk sementara terhadap biodiesel ditetapkan pada 6 September. “Nanti setelah dikeluarkannya Preliminary Determination, Pemerintah RI akan menyampaikan tanggapan,” kata Susi kepada Kontan.co.id, Senin (29/7). Dalam menanggapi kebijakan UE tersebut, Susi melanjutkan, pemerintah bersama seluruh stakeholders akan memanfaatkan seluruh pendekatan yang memungkinkan, termasuk menyampaikan argumentasi legal dan teknis agar terbebas dari tuduhan subsidi oleh UE atas produk biodiesel Indonesia. “Apabila nanti tetap dilakukan pengenaan bea masuk antisubsidi oleh UE, Indonesia dapat mengajukan banding untuk meminta pembatalan keputusan tersebut ke Pengadilan di UE dan di Forum Badan Penyelesaian Sengketa WTO,” ujar Susi. Adapun untuk saat ini, Susi menegaskan bahwa proses penyelidikan antisubsidi masih berjalan dan belum tuntas. Hasil akhir besaran tarif bea masuk yang sudah dipublikasikan sebesar 8%-18% juga masih dapat berubah sampai dengan penetapan akhir (Final Determination) pada Januari 2020 mendatang. “Sepanjang waktu itu masih akan dilakukan proses penanganan permasalahan ini yang dikoordinasikan oleh Kemendag,” terang dia.
https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-respons-pengenaan-bea-masuk-biodiesel-ke-ue-setelah-6-september

Beritasatu | Senin, 29 Juli 2019
Gapmmi Dukung Kemdag Protes Bea Masuk Imbalan Biodiesel

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) mendukung langkah Kementerian Perdagangan (Kemdag) yang akan menyampaikan protes keras kepada pemerintah Uni Eropa (UE) karena mengeluarkan proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Besaran bea masuk imbalan sementara yang diajukan UE dengan margin 8 persen hingga 18 persen tersebut, dinilai tidak adil dan memberatkan. Ketua Gapmmi, Adhi Lukman mengatakan, masalah produk biodiesel Indonesia ke UE memang tidak pernah menemukan titik terang. Pasalnya, UE selalu menganggap sawit Indonesia tidak ramah lingkungan. Menurut Adi, UE selalu mencari cara agar sawit tidak beredar di pasar Eropa, dari dulu permasalahan ini semakin memanas sampai pada pengenaan bea masuk imbalan sementara. “Kami mendukung 100 persen upaya Kemdag yang akan menyampaikan protes keras, karena kalau dibiarkan ini akan semakin menjadi-jadi,” ujar Adi di Jakarta, Senin (29/7/2019). Adhi mengatakan, sawit tidak ada kaitannya dengan ramah lingkungan yang selalu menjadi topik pembicaraan UE. Menurutnya, sawit tidak mencemari lingkungan jika dikelola dan diatur dengan sebaik mungkin. “Pengaturan dan pengelolaan sawit harus berdasarkan management yang good governance. Hanya UE yang selalu mempermasalahkan sawit, sedangkan negara lain baik baik saja,” tegas Adhi. Adhi mengatakan, pengusaha mamin juga masih membutuhkan UE terutama impor susu dan daging yang menjadi bahan baku. Pihaknya berharap, Indonesia dan UE mempunyai hubungan baik dan jangan lagi mempermasalahkan sawit. “Kami berharap Kemdag bisa melobi pemerintah UE dengan baik sehingga tidak ada masalah dan Indonesia dan Eropa semakin kuat hubungannya,” tandasnya. Adhi menambahkan, jika UE tetap menolak dan tidak mau menerima lobi pemerintah, Gapmmi juga mendukung Kemdag untuk melaporkan ke organisasi perdagangan dunia (WTO).
https://www.beritasatu.com/ekonomi/566920/gapmmi-dukung-kemdag-protes-bea-masuk-imbalan-biodiesel

Liputan6 | Senin, 29 Juli 2019
Uni Eropa Akui Tambah Bea Masuk Biodiesel Indonesia

Sengketa biodiesel kembali memanas karena Uni Eropa menerapkan tambahan bea masuk 8 persen hingga 18 persen. Uni Eropa pun angkat suara soal kabar “menghambat” produk biodiesel Indonesia. Pihak Uni Eropa menyebut menerima laporan dari Dewan Biodiesel Eropa bahwa ada subsidi pada biodiesel asal Indonesia. Komisi Uni Eropa pun menelusuri kasus ini pada 6 Desember 2018. “Komisi Uni Eropa untuk saat ini telah menemukan subsidi biodiesel di Indonesia, itu adalah ancaman yang dapat melukai industri Uni Eropa,” ujar Kepala Bagian Pers dan Informasi Kedutaan Besar Uni Eropa di Indonesia, Rafael de Bustamante, pada Senin (29/7/2019) dalam keterangannya pada Liputan6.com. Bustamante berkata Uni Eropa sudah menyampaikan itu ke semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah Indonesia, pada 23 Juli 2019 lalu. Hitung-hitungan subsidi yang terkait juga turut disampaikan. Uni Eropa memiliki kebijakan anti-subsidi untuk menjegal subsidi tidak adil (unfair subsidies) pada barang impor yang bisa merugikan industri di zona mereka. Mereka pun bisa menerapkan bea masuk sebagai respons subsidi tersebut. Dalam kasus ini, Uni Eropa menerapkan bea masuk sementara.

Bea masuk tersebut akan berlaku pada 13 Agustus mendatang. Bustamante menambahkan Uni Eropa berjanji akan mendengar komentar eksportir dan pemerintah Indonesia dalam masalah ini. Pemerintah Indonesia pun mengaku sudah menyiapkan tim pengacara internasional untuk mengatasi sengketa biodiesel ini. Tim itu juga terdiri atas ahli-ahli asal Indonesia seperti ahli hukum internasional hingga perdagangan atau ekspor internasional dari Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkpakan pemerintah juga telah menyiapkan rencana untuk melakukan serangan balik. Dia menyatakan saat ini pemerintah telah membentuk tim pengacara internasional untuk menangani perkara sengketa soal bea masuk tersebut. Dia mengatakan tim pengacara tersebut telah melalui proses lelang di Kementerian Perdagangan. “Jadi kami sudah punya tim dan bahkan punya tim lawyer internasional yang sudah dilelang dan itu sudah ada orang-orangnya,” kata dia saat ditemui di kantornya, Minggu, 28 Juli 2019. Menko Darmin menyebutkan tim pengacara internasional yang akan ditunjuk untuk menangani sengketa biodiesel tersebut bukan hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga ahli-ahli asal Indonesia. Mulai dari ahli hukum internasional hingga perdagangan atau ekspor internasional dari Indonesia. “Jadi itu adalah ahli-ahli hukum internasional, kemudian ekspor internasional, di samping ahli-ahli kita sendiri. Dan itu ada di bawah kementerian perdagangan, yang melelang juga mereka. Artinya mereka (Kemendag) yang melakukan proses lelangnya. Tim ini sebelumnya juga pernah disiapkan untuk menangani kasus serupa,” ujarnya.

Adapun kasus serupa yang dimaksud adalah ketika produk crude palm oil (CPO) atau minyak sawit asal Indonesia didiskriminasi oleh Uni Eropa. Pada 2013 dan 2017, Indonesia juga pernah menghadapi tuduhan serupa, yakni terkait kebijakan antidumping terhadap produk minyak sawit dan turunannya. “Timnya yang tadinya dipersiapkan pada waktu yang lalu itu mereka mulai mau mendiskriminasi CPO, sekarang dia maju lebih jauh lagi, tim yang sama akan maju juga,” ujarnya. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menuding Uni Eropa sedang melakukan kebijakan proteksionis dengan mengajukan proposal pengenaan bea masuk sebesar 8-18 persen bagi produk biodiesel asal Indonesia. Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati menyatakan, pengenaan bea masuk dengan margin sebesar itu merupakan sebuah grand strategy yang terstruktur, sistematif dan masif dari Uni Eropa untuk mencegah masuknya produk biodiesel dari Tanah Air. “Intinya adalah mereka enggak mau minyak nabati mereka yang dihasilkan di Eropa itu tersaingi oleh minyak nabati dari Asia atau negara tropis,” ungkap Pradnyawati di Jakarta, seperti dikutip Sabtu, 27 Juli 2019. Menurutnya, kebijakan itu sengaja dibuat lantaran minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) hasil olahan Indonesia dianggap lebih kompetitif daripada minyak nabati produksi Eropa yang berasal dari kedelai atau biji bunga matahari. “Oleh karena itu kita digempur dari berbagai arah dan dengan berbagai instrumen yang semuanya itu legal menurut WTO (World Trade Organization),” ujar dia. Adapun pengenaan bea masuk 8-18 persen untuk biodiesel Indonesia bakal mulai berlaku sementara sejak 6 September 2019. Regulasi tersebut baru akan berlaku secara definitif pada Januari 2020 mendatang.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4024586/uni-eropa-akui-tambah-bea-masuk-biodiesel-indonesia?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F