+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Sanksi Biodiesel 20 Persen Terbit Pekan Ini

Koran Tempo | Seslasa, 16 Oktober 2018

Sanksi Biodiesel 20 Persen Terbit Pekan Ini

JAKARTA – Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Djoko Siswanto, mengatakan aturan sanksi bagi badan usaha yang melanggar ketentuan pencampuran biodiesel 20 persen atau biodiesel 20 (B20) ditetapkan pekan ini. “Konsepnya sudah ada dan sudah selesai dibahas. Sekarang sedang saya buatkan surat keputusan (SK),” ujar Djoko di kantornya, kemarin. Kewajiban pencampuran B20 diterapkan bagi penyalur bahan bakar non-penugasan publik (non-PSO) pada 1 September lalu. Namun sampai saat ini pemerintah belum menjatuhkan sanksi bagi badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM) atau badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) yang melanggar ketentuan. Padahal Kementerian Energi telah menyelidiki badan usaha yang diduga melanggar. Menurut Djoko, setidaknya ada enam badan usaha yang ditengarai melanggar ketentuan. “Itu baru potensi dan belum dibuktikan,” katanya. Dalam mekanisme yang akan diberlakukan, pemerintah memberikan pertimbangan pengenaan sanksi berdasarkan penilaian hasil pengawasan Dirjen Migas yang dibantu tim pengawas. Jenis pelanggarannya ada dua, yakni BUBBM yang tidak mencampur FAME (fatty acid methyl ester) atau bahan campuran biodiesel B20 serta BUBBN penyuplai utama FAME yang tidak menyalurkan sesuai dengan kontrak, waktu, dan spesifikasi yang ditetapkan.

Direktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan sejauh ini BUBBN menjadi pelanggar terbanyak. Potensi denda yang bisa dikenakan Rp 270 miliar. “Setiap badan usaha kan punya alokasi dan kewajibannya. Dilihat dari situ perhitungannya,” ujarnya. Dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, nilai denda adalah Rp 6.000 per liter yang wajib dicampur. Adapun volume BBN adalah hasil 20 persen (persentase minimal BBN penahapan) dikurangi persentase temuan pengawas, yang hasilnya dikalikan volume solar.

Pemerintah memperluas Mandatori B20 bagi non-PSO untuk menekan konsumsi impor migas yang sempat melonjak. Namun, dari data Badan Pusat Statistik hari ini, terjadi penurunan impor migas dari US$ 3,05 miliar menjadi US$ 2,28 miliar atau sebesar 25,20 persen dari Agustus ke September. Rida mengatakan hal ini menunjukkan program ini mulai menampakkan hasil. Rida mengatakan realisasi produksi dan pemanfaatan biodiesel sudah mencapai 437.980 kiloliter dari 1 September hingga 10 Oktober 2018. Ia pun optimistis realisasi pemanfaatan B20 mencapai target di akhir tahun ini, yakni 3,9 juta kiloliter. “Kendalanya memang di rantai pasokan,” tuturnya. Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Togar Sitanggang mengatakan persoalan transportasi menjadi masalah utama dalam penyaluran FAME ke Terminal BBM di Indonesia. Pasokan ke kawasan Indonesia timur kerap menemui kendala. “Faktor paling utama dalam masalah distribusi ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana,” kata Togar.

Media Indonesia | Seslasa, 16 Oktober 2018

Kebijakan Biofuel bisa Perbaiki Neraca Migas

Kewajiban penggunaan Biofuel atau B20 diharapkan segera menurunkan impor dan konsumsi BBM di dalam negeri sehingga akhir tahun ini neraca perdagangan migas postif. Kendati belum terlalu menggembirakan, upaya pemerintah memperbaiki neraca perdagangan sudah berada di jalur yang tepat. Hal itu antara lain ditandai dengan surplus-nya neraca perdagangan Indonesia pada September 2018. Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada September surplus US$230 juta. Realisasi itu membaik jika dibandingkan dengan bulan lalu yang mencatat defisit mencapai US$1,02 miliar. Dalam menanggapi data BPS itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perekonomian menunjukkan arah yang Iebih baik dari sisi neraca perdagangan, terutama nonmigas. “Kondisi September sudah.menunjukkan positif meskipun neraca perdagangan migas masih negatif,” kata Menkeu di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Ia berharap kewajiban penggunaan Biofuel atau B20 akan segera menurunkan impor dan konsumsi BBM di dalam negeri sehingga pada akhir 2018 diharapkan neraca perdagangan migas sudah positif.

“Trennya sudah benar meski rate-nya harus diakselerasi lebih cepat,” katanya. Menkeu juga berharap pertumbuhan industri manufaktur lebih cepat sehingga ekspor dapat tumbuh lebih tinggi. “Kita mengharapkan industri manufaktur lebih cepatlah sehingga ekspornya meningkat karena saat ini pertumbuhan ekspornya masih sangat kecil, belum meningkat,” .katanya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti menuturkan surplus neraca perdagangan disebabkan jumlah ekspor lebih besar daripada impornya. Tercatat ekspor di angka US$14,83 miliar, sedangkan impor di angka US$14,60 miliar. Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada September 2018 mencapai US$14,60 miliar atau turun 13,18% jika dibandingkan dengan di Agustus 2018. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan September 2017, angka itu naik 14,18%. “Jadi, meskipun angkanya kecil, kondisinya surplus. Mudah-mudahan ke depan akan tetap surplus,” ucap Yunita.

Sektor pariwisata

Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengatakan pemerintah jangan terlalu terlena meski neraca perdagangan surplus. Walaupun hal itu menggembirakan dan mengurangi tekanan ke rupiah, ke depan tata kelola migas harus diperbaiki. Ia mengatakan neraca nonmigas September 2018 surplus US$1,3 miliar, tapi neraca migas masih defisit US$1.07 miliar. “Untuk menjaga surplus neraca dagang, khususnya migas jangka panjang di periode naiknya harga minyak dunia, dibutuhkan upaya sistematis dan konsisten pemerintah,” tegasnya. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat yang dapat dilakukan untuk menahan pelebaran defisit neraca perdagangan ialah dengan menghapus PPN ekspor jasa 10% menjadi 0%, terutama pada jasa profesional teknologi informasi dan pariwisata. “Itu akan membantu masuknya devisa dari sektor jasa yang lebih besar,” ujarnya. Pengembangan pariwisata memang dianggap salah satu kunci penguatan ekonomi Indonesia. Adapun bentuk wisata yang berpotensi dikembangkan ialah wisata halal. Dalam konferensi internasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dihadiri delegasi pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia, kemarin, para pembicara menyatakan besarnya potensi pariwisata halal untuk dikembangkan mengingat banyaknya jumlah umat Islam di dunia.

Bisnis Indonesia | Seslasa, 16 Oktober 2018

B20 Belum Berdampak Signifikan

JAKARTA – Perluasan implementasi bauran Solar dan bahan bakar nabati sebesar 20% atau B20 mulai September 2018 belum berdampak signifikan terhadap penurunan impor minyak dan gas bumi sepanjang bulan lalu. Penurunan nilai dan volume impor minyak dan gas bumi selama September 2018 dibandingkan dengan bulan sebelumnya bukan disebabkan penyerapan B20. Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Yunita Rusanti mengaku bahwa pihaknya belum melihat ada pengaruh program B20 terhadap pengurangan impor minyak mentah. Produk Biosolar yang didistribusikan di dalam negeri terdiri atas 80% Solar dan 20% bahan bakar nabati dari minyak sawit (biodiesel) sehingga disebut dengan B20. Jika program B20 berjalan efektif otomatis akan mengurangi impor minyak karena 20% bahan baku Solar digantikan dengan Biodiesel dari minyak sawit. Menurutnya, implementasi perluasan B20 ke sektor nonsubsidi mulai 1 September 2018 baru bisa dilihat dengan jelas pengaruhnya terhadap impor migas pada bulan depan. “Polanya [impor migas] pada periode yang sama tahun lalu juga mengalami penurunan,” jelas Yunita.

BPS mencatat, impor migas secara pada September 2018 turun 25,2% menjadi US$2,28 miliar dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan impor migas dipicu oleh turunnya nilai impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah US$332,6 juta (turun 31,90%), hasil minyak USS 391,1 juta (turun 23,06%), dan gas bumi US$43,9 juta (turun 14,30%). Namun, nilai impor migas pada September 2018 naik 17,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Volume impor migas selama 2018 juga turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya impor migas adalah implementasi B20. Djoko menyebut, masih ada sejumlah faktor lain yang memicu turunnya impor migas. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai bahwa penurunan impor migas pada September lebih disebabkan adanya penurunan konsumsi BBM secara musiman. Pasalnya, pola yang terjadi kali ini hampir sama dengan September 2017 ketika defisit migas turun dari US$777 juta ke US$479 juta. Menurutnya, implementasi perluasan B20 yang dimulai pada 1 September belum memberikan dampak terhadap impor migas pada bulan itu juga. “Penurunan itu disebut normalisasi pasca-Lebaran.” Dia menilai, impor migas akan kembali meningkat pada Oktober sampai Desember 2018. “Nanti Oktober sampai Desember mulai naik lagi defisit migasnya, menandakan permintaaan akhir tahun BBM tinggi. Jadi tidak benar karena B20.”

BELUM OPTIMAL

Realisasi penyerapan bahan bakar nabati jenis Biodiesel selama 1 September-10 Oktober 2018 telah mencapai 437.980 kiloliter. Realisasi tersebut baru mencapai sekitar 15% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah untuk periode September-Desember 2018, yakni 2,85 juta kiloliter (kl). Penyerapan Biodiesel sampai akhir tahun ini ditargetkan mencapai 3,9 juta kl. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Rida Mulyana mengakui bahwa penyerapan Biodiesel dalam program B20 belum optimal karena masih terkendala persoalan rantai pasok. Namun, dia optimistis target serapan bahan bakar nabati dari minyak sawit tersebut dapat tercapai. “Kami akui belum optimal, tapi kalau boleh saya klaim, sampai September ini sudah lebih baik. Kendala di rantai pasok, di midstream,” ujarnya. Pasokan Biodiesel dari badan usaha bahan bakar nabati ke badan usaha BBM seringkali terlambat karena harus mengantre di pelabuhan. Pemerintah sedang mencari solusi agar angkutan Biodiesel bisa diprioritaskan, seperti halnya angkutan bahan pangan pokok dan BBM. Menurutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah menyurati terkait permasalahan pengiriman ini kepada Ditjen Perhubungan Laut. Di sisi lain, penyaluran biodiesel, terutama ke Pertamina, juga belum dilakukan terpusat seperti yang direncanakan sebelumnya. Menurutnya, untuk memudahkan penyaluran pasokan biodiesel, sebelumnya Pertamina telah mengusulkan agar pengiriman hanya dikirim ke 14 fasilitas pencampuran milik Pertamina, yakni enam kilang dan delapan terminal BBM. Namun, kata Rida, rencana tersebut belum terealisasikan karena Pertamina belum menentukan terminal BBM yang menjadi pusat pengiriman.

Penyerapan Biodiesel periode September-Oktober 2018 sebesar 437.980 kl diperkirakan telah menghemat devisa Negara senilai Rp3,4 triliun (menggunakan asumsi nilai MOPS Solar sebesar US$85 per barel dan kurs Rpl4.600 per dolar AS). Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tja-krawan mengakui bahwa masih ada sejumlah kendala dari sisi penyaluran bahan bakar nabati kepada badan usaha penyalur BBM, seperti permasalahan administrasi dan transportasi. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengklaim bahwa dampak positif kebijakan B20 mampu mengurangi defisit neraca perdangagan migas hingga akhir tahun ini. Pemerintah telah memperluas implementasi 820 ke sektor nonsubsidi mulai 1 September 2018. Namun, program bauran bahan bakar nabati itu belum optimal karena masih menghadapi kendala. Bahkan, penurunan impor migas pada September 2018 bukan disebabkan perluasan B20 ke sektor nonsubsidi.

Inews | Senin, 15 Oktober 2018

Perdagangan Migas Masih Defisit, Perluasan B20 Belum Berpengaruh

Neraca perdagangan minyak dan gas (migas) Januari-September 2018 masih mengalami defisit 9,37 miliar dolar AS. Hal ini disebabkan setiap bulannya ekspor migas tidak dapat menutupi jumlah impor migas. Dibandingkan dengan Januari-September 2017 naik 3,5 miliar dolar AS dari 5,87 miliar dolar AS menjadi 9,37 miliar dolar AS. Bahkan defisit migas masih lebih besar 0,8 miliar dolar AS jika dibandingkan keseluruhan 2017 yang sebesar 8,57 miliar dolar AS. Direktur Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Yunita Rusanti mengatakan, neraca perdagangan di periode ini defisit 3,78 miliar dolar AS. Pasalnya, tertekan perdagangan migas yang defisit 9,37 miliar dolar AS meski perdagangan nonmigas surplus 5,58 miliar dolar AS. “Kondisi januari-september 2018 defisit 3,78 miliar dolar AS. Perdagangan migas defisit baik minyak mentah atau hasil minyak defisit, gas surplus, nonmigas juga surplus,” ujarnya di Gedung BPS, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Sementara itu, mandatori perluasan biodiesel 20 persen (B20) diakui belum memberi pengaruh besar terhadap perbaikan defisit perdagangan sektor migas. Pasalnya, kebijakan ini baru dimulai sejak awal September lalu. “Dengan adanya kebijakan B20 ini pun juga kita belum terlalu kelihatan. karena B20 sebetulnya pencampuran dengan nabati,” ujarnya. Selama 2018, nilai perdagangan migas tertinggi tercatat pada Agustus 2018 sebesar 1,61 miliar dolar AS. Hal ini disebabkan impor migas sebesar 3,04 miliar dolar AS sedangkan ekspor migas 1,20 miliar dolar AS. Sementara nilai terendah terjadi di Juni 2018 sebesar 459,5 juta dolar AS. Hal ini disebabkan impor migas 2,14 miliar dolar AS sedangkan ekspor migas 1,68 miliar dolar AS. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada September 2018 mencatatan surplus sebesar 0,23 miliar dolar Amerika Serikat (AS) setelah ekspor melonjak lebih tinggi dibanding impor. Hal ini dipengaruhi oleh perdagangan migas yang defisit 1,07 miliar dolar AS dan nonmigas surplus 1,3 miliar dolar AS. Secara kumulatif neraca perdagangan Januari-September 2018 masih defisit sebesar 3,78 miliar dolar AS. Ini dikarenakan pada Januari, Februari, April, Mei, Juli, dan Agustus perdagangan defisit sedangkan surplus hanya terjadi di Maret, Juni, dan September.

https://www.inews.id/finance/read/perdagangan-migas-masih-defisit-perluasan-b20-belum-berpengaruh/281557

Okezone | Senin, 15 Oktober 2018

Kurangi Impor Minyak, Pemerintah Dorong Produksi Green Diesel

PT Pertamina (Persero) terus didorong memproduksi green diesel guna mengurangi impor minyak mentah di dalam negeri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan, bahan baku dari green diesel dari minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO). Nanti minyak kelapa sawit akan diolah di kilang Pertamina. ”Jadi at least dengan adanya green diesel ini tidak perlu lagi impor solar. Dengan begitu ada penghematan dari impor karena diganti dengan CPO,” ujar dia di Jakarta. Menurut dia, kualitas bahan bakar green diesel lebih bagus dibandingkan dengan solar maupun biosolar. Pasalnya, kadar sulfur dari green diesel lebih rendah dibandingkan dengan biosolar sehingga tidak bersifat korosif. “Green diesel lebih bagus, tidak seperti Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Sedangkan FAME kan dicampur,” ujar dia. Terkait pengolahan green diesel, nanti akan diolah di kilang Pertamina. Namun, sejauh ini karena green diesel tersebut akan diolah, kata Arcandra, masih dalam kajian. Meski begitu, terdapat dua kilang berpotensi dikembangkan menjadi kilang ramah lingkungan, yaitu Kilang Plaju dan Kilang Dumai.

“Saya terima laporan dari Pertamina, apakah mengubah atau convert sebagian eksisting kilang atau revamping kilang atau membangun yang baru, masih dalam kajian,” ujarnya. Dia mengatakan, pengembangan green diesel merupakan langkah pemerintah melakukan pengadaan energi ke depan tanpa harus mengandalkan impor minyak mentah. Pasalnya, pasokan CPO seluruhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri. “Pasokan green diesel itu dapat dipenuhi dari domestic based supply. Jadi source-nya itu dari dalam negeri untuk mengurangi impor crude-nya,” kata dia. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menjelaskan, pengembangan green diesel saat ini masih menunggu hasil studi kelayakan (feasibility study/ FS). Selanjutnya akan ditentukan apakah bahan bakar ramah lingkungan tersebut diolah dengan membangun kilang baru atau cukup menggunakan kilang eksisting. Menurut dia, kajian Pertamina membutuhkan waktu sekitar empat bulan. “Pertamina saat ini sedang melakukan feasibility study. Artinya Pertamina sedang melakukan kajian apakah memungkinkan diolah di kilang lama atau butuh membangun kilang baru menunggu hasil kajian,” kata dia.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengapresiasi langkah Pertamina mengembangkan green diesel. Pihaknya meminta pemerintah betul-betul menjamin pasokan CPO. Tak hanya itu, Pertamina juga harus menyiapkan pengolahannya. Karena pengolahan green diesel berbeda dengan biodiesel. “Pembuatan green diesel perlu fasilitas hydro treating process tersendiri, tidak sama dengan kilang pengolahan biodiesel. Artinya perlu investasi tambahan untuk kilang produksi green diesel,” ujar dia. Fabby juga menyoroti terkait harga. Menurut dia, harga green dieselbisa lebih mahal atau sama ketimbang biodiesel. Dia mengatakan, harga green diesel akan ditentukan berdasarkan feedstock, CPO, atau vegetable oil. “Kuncinya adalah stabilitas pasokan dan harga feedstock untuk menjamin biaya produksi yang kompetitif dengan harga solar,” kata dia.

https://economy.okezone.com/read/2018/10/15/320/1964105/kurangi-impor-minyak-pemerintah-dorong-produksi-green-diesel

Gatra | Senin, 15 Oktober 2018

DPR Anggap Pentingnya Energi Terbarukan Dibanding Premium Murah

Keputusan pemerintah untuk tidak jadi menaikkan harga premium sangat disayangkan DPR RI. Menurut Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Maman Abdurahman, pengembangan energi terbarukan adalah hal yang lebih penting. “Selama harga premium rendah, bioetanol ataupun produk energi apapun tak akan mungkin dikembangkan. Saya yakin nggak akan mampu mendorong konversi ke energi alternatif,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/10). Harusnya menurut dia, pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah merupakan momentum yang tepat untuk mendorong pengembangan energi alternatif. “Yang jadi pertanyaan saya, kenapa itu dibatalkan,” ia menyayangkan. Sementara, Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir meminta pemerintah agar mengkaji secara matang terkait kebijakan harga bahan bakar. Setelah matang, anggota Fraksi Demokrat ini mengatakan, kebijakan itu baru bisa dilontarkan publik. “Masyarakat sekarang mengalami kegoncangan ekonomi. Untuk itu bagaimana pemerintah memberikan solusi, bagaimana pertumbuhan ekonomi bertahan karena kurs dolar naik terus,” tutur Nasir.

https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/355317-DPR-Anggap-Pentingnya-Energi-Terbarukan-Dibanding-Premium-Murah

Detik | Senin, 15 Oktober 2018

Anggota DPR Kritik Harga Premium Murah Hambat Energi Terbarukan

Komisi DPR VII DPR RI menyayangkan sikap pemerintah yang membatalkan kenaikan harga premium. Harga Premium batal naik tak lama setelah diumumkan, Jumat (12/10/2018). Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Maman Abdurahman mengatakan harga Premium yang murah menghambat pengembangan energi baru terbarukan atau energi alternatif. “Selama harga Premium rendah, bioetanol nggak mungkin mampu. Mau Balitbang bicara research, BPPT, selama harga Premium dalam arti bioetanol apapun produk energi apapun, saya yakin nggak akan mampu mendorong konversi ke energi alternatif,” jelas Mamad di Komisi VII DPR Jakarta, Senin (15/10/2018). Menurut Maman pengumuman kenaikan harga BBM, yang kemudian dibatalkan, merupakan momentum yang tepat untuk mendorong pengembangan energi alternatif. Dia mengaku heran keputusan menaikkan harga BBM dibatalkan. “Sebetulnya momentum kemarin dengan menaikan harga Premium, momentum tepat, kesempatan cuma saya nggak tahu kenapa diturunkan. Yang ingin saya tanya, apa yang menyebabkan, dasar apa yang dibatalkan kembali,” ujar Maman. Wakil Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam yang juga dari Fraksi Golkar menilai pengumuman kenaikan Premium, yang kemudian dibatalkan, merupakan keteledoran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tetap itu adalah kalau saya anggap keteledoran Kementerian ESDM, kenapa ada sampai ada statement rencana naik jam 18.00,” kata dia. Apalagi, kata Ridwan, pengumuman tersebut keluar dari mulut Menteri ESDM Ignasius Jonan. Menurutnya, kenaikan Premium sebenarnya bukan masalah asalkan persiapannya matang. “Terus terang kita sayangkan, kalau naik, naik saja tapi harus sudah siap, bukan dicoba dulu,” ujarnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi VII yang lain, Muhammad Nasir meminta pemerintah agar mengkaji secara matang terkait kebijakan harga bahan bakar. Setelah matang, anggota Fraksi Demokrat mengatakan, kebijakan itu baru bisa dilontarkan publik. “Memang sebelum dinaikkan dirapatkan matang internal pemerintah, sebelum barang ini disampaikan ke publik. Masyarakat sekarang mengalami kegoncangan ekonomi, bagaimana pemerintah memberikan solusi, bagaimana pertumbuhan ekonomi bertahan karena kurs dolar naik terus,” tutup Nasir.

https://finance.detik.com/energi/d-4257745/anggota-dpr-kritik-harga-premium-murah-hambat-energi-terbarukan

Okezone | Senin, 15 Oktober 2018

Impor Migas September Turun 25%, Efek Penerapan B20?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada September 2018 mencapai USD14,6 miliar atau turun 13,18% dibanding Agustus 2018. Salah satu penyebab turunnya nilai impor Indonesia di September 2018 ini adalah turunnya nilai mjga Indonesia sebesar 25,2% menjadi USD2,28 miliar. Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti mengatakan, penurunan impor migas dipicu oleh menurutnya impor seluruh komponen migas pada September 2018. Adapun komponen migas seperti minyak mentah turun menjadi USD332,6 juta, sedangkan hasil minyak mentah turun menjadi USD391,1 juta dan terakhir adalah impor gas turun menjadi USD43,9 juta. “Untuk impor migas naik nilai maupun volumenya mengami penurunan. Jadi ada pengaruh kenaikan rata-rata harga agregat,” ujarnya di kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/10/2018). Sementara untuk penggunaan Biodiesel (B20) dirinya masih belum bisa melihat adanya pengaruh dari kebijakan ini terhadap penurunan impor migas. Sebab, kebijakan ini baru dimulai pada awal September. “Dengan adanya kebijakan B20 ini pun juga kita belum terlalu kelihatan. karena B20 sebetulnya pencampuran dengan nabati,” ujarnya. Namun lanjut Yunita, dirinya berharap agar penggunaan B20 bisa menjadi salah satu pendorong penurunan impor migas. Utamanya adalah untuk impor bahan bakar diesel.

“Harapannya impor bahan bakar diesel berkurang. Mudah-mudahan itu membantu penurunan impor. Bulan depan mudah-mudahan bisa dilihat lebih dalam,” jelasnya. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data laju impor pada September 2018 sebesar USD14,60 miliar. Realisasi ini turun 13,18% dari posisi impor bulan Agustus 2018 yang mencapai sebesar USD16,82 miliar. Namun bila dibandingkan dengan impor Agustus 2017 tercatat naik sebesar 14,60% dari sebesar USD12,79miliar. Sedangkan secara kumulatif Januari – September 2018 nilai impor mencapai USD138,77 miliar atau meningkat 23,33% dibandingkan periode sama di 2017. Total impor non migas naik 28,3% jadi USD4,3 miliar dan impor nonmigas naik 23,8% jadi USD20,09 miliar. Adapun tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari-September 2018 masih didominasi China dengan nilai USD32,48 miliar atau 27,83%, Jepang USD13,31 miliar atau 11,40%, dan Thailand USD8,21 miliar atau 7,03% Impor nonmigas dari ASEAN sebesar 20,42%, sementara dari Uni Eropa 9,11%.

https://economy.okezone.com/read/2018/10/15/320/1964244/impor-migas-september-turun-25-efek-penerapan-b20

Merdeka | Senin, 15 Oktober 2018

BPS Harap Penggunaan B20 Mampu Atasi Defisit Migas

Badan Pusat Statistik mencatat impor migas pada September 2018 mencapai USD 2,28 miliar. Angka ini turun 25,20 persen dibanding Agustus 2018 namun meningkat sebesar 17,75 persen dibanding September 2017. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mengatakan meskipun mengalami penurunan, migas masih menyumbang defisit neraca dagang sebesar USD 1,07 miliar. Upaya pemerintah menggalakkan penggunaan B20 dinilai belum cukup signifikan. “Jadi meskipun secara keseluruhan (neraca perdagangan) kita surplus, tapi untuk migas masih defisit. Dengan adanya kebijakan B20 ini pun juga kita belum terlalu kelihatan. karena B20 sebetulnya pencampuran dengan nabati,” ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Senin (15/10). Yunita berharap, dampak perluasan penggunaan mandatory Biodiesel 20 persen (B20) untuk PSO dan non PSO terhadap penurunan impor migas terjadi bulan depan. Sebab impor migas, telah menyumbang defisit sekitar USD 9,3 miliar sejak awal tahun.

“Harapannya dengan penggunaan B20 paling tidak impor bisa berkurang. Jadi kita belum tahu ke depan, mudah-mudahan membantu penurunan impor. Kita lihat bulan depan seperti apa,” jelasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution meluncurkan perluasan penggunaan Biodiesel (B20) untuk PSO dan non PSO. Peluncuran ini juga dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. “Kita bersyukur hari ini sesuai dengan rencana. Kita meluncurkan pelaksanaan B20 baik untuk PSO maupun non PSO,” ujar Darmin saat memberi sambutan saat peluncuran perluasan B20 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/8). Darmin mengatakan, perluasan B20 ini dilakukan untuk mendorong ekspor dan memperlambat impor dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran. Jadi, ke depan langkah ini diharapkan dapat menghilangkan defisit neraca perdagangan dan mengurangi defisit transaksi berjalan.

https://www.merdeka.com/uang/bps-harap-penggunaan-b20-mampu-atasi-defisit-migas.html

Detik | Senin, 15 Oktober 2018

Kementerian ESDM Yakin Impor Migas Turun karena Program B20

Jakarta – Impor migas Indonesia di bulan September 2018 turun sebanyak 25,2% menjadi US$ 2,28 miliar dibanding Agustus 2018. Meski turun, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut belum dipengaruhi kebijakan biodiesel 20% atau B20. Apa respons Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)? Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto masih meyakini penurunan itu karena kebijakan B20. “Keberhasilan B20,” ujar dia di DPR Jakarta, Senin (15/10/2018). Terkait adanya faktor lain yang menekan impor migas, Djoko mengatakan akan melakukan pengecekan. Pengecekan itu termasuk ada atau tidaknya penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). “Makanya saya mau lihat, konsumsi turun apa nggak,” kata Djoko. “Tapi yang pertama sudah terjawab kan, B20 kan, sebab yang lain saya mau lihat dulu datanya,” sambungnya. Sebelumnya, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti mengatakan dirinya belum melihat adanya pengaruh penggunaan B20 di dalam negeri untuk penurunan impor migas. Penggunaan B20 di awal September kemungkinan baru bisa dilihat jelas pengaruhnya pada bulan depan. “B20 kita belum terlalu kelihatan. Itu kan pencampuran. Harapannya impor bahan bakar diesel berkurang. Mudah-mudahan itu membantu penurunan impor. Bulan depan mudah-mudahan bisa dilihat lebih mendalam,” katanya di Kantor Pusat BPS.

https://finance.detik.com/energi/d-4257794/kementerian-esdm-yakin-impor-migas-turun-karena-program-b20

Detik | Senin, 15 Oktober 2018

Impor Migas RI Turun 25%, Gara-gara Penggunaan B20?

Impor migas Indonesia pada September 2018 yang sebesar US$ 2,28 miliar mencatatkan penurunan 25,2% dibanding Agustus 2018. Hal ini dipicu oleh menurunnya nilai impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah US$ 332,6 juta, hasil minyak US$ 391,1 juta dan gas US$ 43,9 juta. Apakah dari penggunaan Biodiesel 20% (B20) sejak awal September? Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Yunita Rusanti mengatakan pihaknya belum melihat adanya pengaruh penggunaan B20 di dalam negeri untuk penurunan impor migas. Penggunaan B20 di awal September kemungkinan baru bisa dilihat jelas pengaruhnya pada bulan depan. “B20 kita belum terlalu kelihatan. Itu kan pencampuran. Harapannya impor bahan bakar diesel berkurang. Mudah-mudahan itu membantu penurunan impor. Bulan depan mudah-mudahan bisa dilihat lebih mendalam,” katanya di kantor pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018). Implikasi dari penggunaan B20 sendiri bisa dilihat dari impor hasil minyak, karena komponen bahan bakar yang diganti adalah 20% solar yang menjadi bahan bakar nabati. Pada September 2018, impor hasil minyak tercatat sebesar US$ 1,3 miliar atau turun 23,06%.

“Mudah-mudahan bulan depan bisa kita ekspor lebih dalam lagi mengenai komponen ini. Soalnya polanya pada periode yang sama tahun lalu juga mengalami penurunan,” jelas Yunita. Adapun nilai impor Indonesia pada September 2018 mencapai US$ 14,6 miliar atau turun 13,18% dibanding Agustus 2018. Penurunan impor Indonesia didukung oleh penurunan impor sektor migas dan non migas selama bulan September. Impor migas secara volume dan nilai pada September 2018 tercatat mengalami penurunan. Volume impor migas untuk minyak mentah, hasil minyak dan gas turun, begitu pula untuk nilainya.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4257137/impor-migas-ri-turun-25-gara-gara-penggunaan-b20

Kontan | Senin, 15 Oktober 2018

Baru 1,5 Bulan Berjalan, Realisasi Pemanfaatan Biodiesel 437.980 Kiloliter

Pemerintah sudah menerapkan kebijakan perluasan penggunaan minyak sawit 20% untuk BBM solar (B20) sejak 1 September 2018. Hingga 10 Oktober 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, realisasi produksi dan pemanfaatan biodiesel sudah mencapai 437.980 kiloliter. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, hingga saat ini memang masih ada kendala-kendala yang hadapi dalam menyalurkan B20 ini. Namun, Rida optimistis realisasi pemanfaatan B20 di tahun 2018 masih mencapai 3,9 juta kiloliter. “Kita mengakui belum optimum, tetapi saya boleh klaim kalau dari September sampai sekarang sudah lebih baik. Kendalanya memang di supply chain, mid streamnya ada kendala,” ujar Rida, Senin (15/10). Tahun ini, diperkirakan pamanfaatan fame mencapai 3,9 juta kiloliter. Dari total pemanfaatan fame tersebut, diperkirakan potensi fame yang terserap pada September hingga Desember mencapai 1,9 juta kiloliter, dimana serapan fame untuk kendaraan PSO saja diperkirakan mencapai 940.407 kiloliter. Dari total pemanfaatan tersebut, diharapkan terdapat penghematan devisa negara sebesar Rp 30,59 triliun.

Hingga saat ini, Kementerian ESDM pun terus melakukan pengawasan pada badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) dan badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) dalam menjalankan mandatori B20. Terkait adanya indikasi denda sebesar Rp 270 miliar pada badan usaha yang tak menjalankan mandatori ini, Rida mengaku, pihaknya masih terus memastikan berapa besar sebenarnya denda yang akan dikenakan. “Karena ini masih indikasi, masih perlu diverifikasi,” tutur Rida. Sementara itu, impor migas pada September sebesar US$ 2,28 miliar atau menurun 25,20% dibandingkan bulan seblumnya yang sebesar US$ 3,05 miliar. Rida mengatakan, adanya program perluasan B20 menjadi salah satu faktor penurunan impor migas ini. “Impor solar kan turun, jadi betul seharusnya (program B20 menurunkan impor),” tutur Rida.

https://industri.kontan.co.id/news/baru-15-bulan-berjalan-realisasi-pemanfaatan-biodiesel-437980-kiloliter

Katadata | Senin, 15 Oktober 2018

Sebulan Lebih Kebijakan B20 Berjalan, Penyaluran FAME Hanya 11% Target

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penyaluran minyak sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) untuk program pencampuran dengan solar atau B20 belum optimal. Bahkan FAME yang terserap hanya 11% dari target yang telah ditentukan tahun ini. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan sejak awal September sampai 10 Oktober 2018, realisasi penyaluran FAME baru mencapai 437.980 Kilo Liter (KL). Padahal targetnya 3,9 juta KL. “Kami akui belum optimal, tapi klaim September sampai sekarang getting better,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/10). Ada sejumlah kendala yang membuat penyaluran FAME belum optimal. Diantaranya, kendala di rantai suplai FAME. Kendala rantai suplai itu membuat badan usaha BBM kesulitan mendapat pasokan FAME untuk dicampur ke solar. Untuk mengatasi itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun sudah menyurati Direktur Jenderal Laut Kementerian Perhubungan. Selain itu, Rida mengatakan di lapangan ada juga badan usaha yang terlambat mendatangkan FAME ke depot BBM. Padahal FAME sudah dipesan oleh badan usaha BBM untuk diantar ke depot.

Sebagai solusi, Rida meminta PT Pertamina (Persero) mengurangi jumlah Terminal BBM (TBBM) yang menjadi tujuan mengantar FAME. Jadi, Pertamina mencampur FAME dan Solar di beberapa TBBM tertentu saja. “Bagaimana logistik diminimalisir dengan menciutnya TBBM,” ujar dia. Dari data yang dipaparkan Pertamina di DPR akhir September lalu, tercatat 60 TBBM Pertamina telah menerima supplai FAME. Dari jumlah itu, 45 TBBM menerima pasokan langsung dari TBBM utama. Adapun TBBM utama terdiri dari tujuh titik yakni TBBM Pulau Sambu, Cilacap, Cepu, Tarakan, Berau, Toli-toli dan Sorong. Selain itu, Pertamina menambah dua lokasi untuk bisa menerima FAME dari badan usaha. Perinciannya, di Balikpapan, Kalimantan Timur dua unit kapal penampungan terapung (Floating Storage and Offloading/FSO). Kemudian, satu kapal FSO di Kotabaru di Kalimantan Selatan. Jika target 3,9 juta KL bisa terealisasi ada potensi penghematan devisa hingga Rp 30,59 triliun. Dengan begitu, tahun depan rencananya target penyaluran FAME untuk program B20 meningkat menjadi 6,2 juta KL. Dari jumlah tersebut terdapat potensi penghematan devisa sebesar Rp 48,73 triliun. Adapun penghematan devisa itu diperoleh karena penerapan program B20 dapat mengurangi impor Solar.

https://katadata.co.id/berita/2018/10/15/sebulan-lebih-kebijakan-b20-berjalan-penyaluran-fame-hanya-11-target