+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Sawit Tingkatkan Elektrifikasi Kalimantan Barat

Harian Seputar Indonesia | Senin, 16 September 2019
Sawit Tingkatkan Elektrifikasi Kalimantan Barat

Komoditas sawit diyakini bisa meningkatkan elektrifikasi di Kalimantan Barat (Kalbar). Hal ini mengingat Kalbar merupakan penghasil sawit yang bisa dijadikan biofuel sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) maupun biomassa. “Biomassa dihasilkan dari tangkos, cangkang, pelepah, dan batang sawit. Kami sudah melakukan penelitian dan berhasil,” kata Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Gusti Hardiansyah ketika menjadi pembicara di Seminar \’Pengembangan Industri Kelapa Sawit Menuju Kemandirian Energi\’ di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), pekan lalu. Hardiansyah mengatakan, pembangkit listrik biomassa ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan elektrifikasi, terutama di desa-desa sekitar kebun sawit. Manfaat listrik desa dari biomassa sawit ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dah pembangunan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan kebun sawit maupun hutan dan wilayah pedalaman. Manfaat lainnya, kata Hardiansyah, mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (fosil) untuk pembangkit listrik. “Selain itu, juga mereduksi potensi emisi gas rumah kaca dari sektor pembangkit listrik,” katanya.

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalbar menyebutkan, dari 2.130 desa/kelurahan, ter -diri atas desa berlistrik dari PLN sebanyak 1.451 (68%), desa berlistrik non-PLN sebanyak 225(ll%),dan sisanya 454 desa (21%) belum teraliri listrik. Diketahui, total luas kebun sawit di Kalbar seluas 1.455.182 hektare (ha) atau berada di urutan ketiga secara nasional di bawah Provinsi Riau seluas 2.430.508 ha dan Sumatera Utara (Sumut) 1.445.725 ha. Kalbar memiliki 70 pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total produksi minyak sawit mentah (crude Palm Oil /CPO) tiap tahunnya sekitar 3,396 juta ton. “Kalbar memberikan kontribusi sekitar 10% dari total produksi CPO nasional,” kata Hardiansyah. Menurut Hardiansyah, dari total produksi CPO tersebut, potensi biomassa di Kalbar sangat melimpah namun belum digarap optimal karena belum adanya hilirisasi produk turunan. Padahal dari limbah pabrik itu bisa dihasilkan energi biomassa maupun biofuel. Dia menghitung dari total kebun sawit di Pulau Kalimantan sebanyak 3.471.843 ha bisa menghasilkan biomassa sekitar 396 MW dan biogas sekitar 198 MW. Karena itu, Hardiansyah optimistis jika semua itu bisa dioptimalkan, maka tidak akan ada lagi desa di Kalbar yang tidak teraliri listrik.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mendukung sawit sebagai energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama listrik dan sarana peningkatan keahlian tenaga kerja di Kalbar. Karena itu, dia menantang pengusaha perkebunan Kelapa Sawit untuk membangun gedung lembaga sertifikasi tenaga kerja. “Saya minta asosiasi sawit bangun itu gedung untuk sertifikasi tenaga kerja. Bisa gunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk bangun gedung tersebut,” katanya. Diketahui, ribuan kepala keluarga (KK) di Kalbar menggantungkan hidupnya dari sawit. Terbukti tidak ada lagi illegal logging karena terdiversifikasi oleh eksistensi sawit. Begitupun kawasan di pedalaman yang tumbuh karena sawit. Bahkan perkebunan sawit menutupi lahan-lahan kritis seluas lebih kurang 5 juta ha, akibat konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang tidak pernah dilakukan reboisasi. Di tempat sama, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung juga meyakini sawit bisa menjadi penyelamat ketersediaan energi di Tanah Air seiring dengan semakin menurunnya produksi minyak dan gas bumi. “Bahan baku tersedia, teknologi telah kita kuasai baik di hulu maupun di hilir. Saya yakin sawit bisa menjadikan Indonesia mandiri energi,” ujarnya. Belum lama ini,kataTungkot, telah dilakukan riset dan uji coba pengembangan katalis berbahan baku CPO. Riset yang dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB) didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan PT Pertamina (Persero) tersebut hasilnya CPO bisa diubah menjadi green diesel, greengasoline, dangreen avtur.

Masasih | Minggu, 15 September 2019
Ini Komentar Pengusaha Soal Rencana B50 di 2020 – CNBC Indonesia

Menyikapi rencana program B50, Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI Jakarta menggelar seminar bertajuk “Indonesia menuju B50 Kelapa Sawit”. Seminar dihadiri Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Slamet Riyadi, Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dan Rektor IBI Kosgoro 1957 Haswan Yunaz dan Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta, Syafi Djohan. Pada kesempatan itu, Syafi Djohan mengatakan, Indonesia diuntungkan karena memiliki produk renewable dan efisien yaitu sawit yang dapat menjadi potensi kepada Indonesia sebagai energy exportir. “Saat ini, hampir semua negara memiliki ketergantungan kepada minyak fossil gas yang kita semua ketahui sebagai non-renewable dan juga merugikan kepada lingkungan. Ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia menjadi negara yang energy self reliant melalui sawit,” kata Syafi Djohan dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, Minggu (15/9/2019). Syafi menilai pemerintah perlu mengambil langkah untuk melindungi industri sawit di mana kehidupan 20 juta orang bergantung pada industri ini. Sawit saat ini juga dihadapkan pada tekanan negara-negara Barat yang diskriminatif menyikapi produk unggulan Indonesia ini. Karena itu, ia menganggap investasi dari dalam negeri perlu diperhatikan untuk pengembangan masa depan sawit. “Saya berharap pemerintah bisa melindungi industri andalan kita dan juga mengambil langkah-langkah konkret untuk terus memajukan industri ini,” katanya. Ia mengatakan dengan menerapkan program B50, Indonesia bisa menghemat US$15 Milyar yang akan berdampak signifikan terhadap Present Account Deficit (CAD) Indonesia yang saat ini berada di posisi $25 Milyar USD. Terkait program B50, rencana penerapan ini pernah dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bulan lalu mengungkapkan. Ia menargetkan program B50 dapat diimplementasikan pada akhir 2020. Saat ini, pemerintah tengah berfokus menyiapkan program B30 yang akan menjadi an vital Januari 2020 mendatang.
https://www.masasih.id/bisnis/ini-komentar-pengusaha-soal-rencana-b50-di-2020-cnbc-indonesia/

Berita Satu | Minggu, 15 September 2019
Pengusaha Kosgoro DKI Dukung Program Biodiesel 50%

Menyikapi wacana program Biodiesel 50 persen yang akan diimplementasi oleh pemerintah mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI. Hal ini dinilai akan menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Hal itu diungkapkan Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI, Syafi Djohan dalam keterangan pers yang disampaikan kepada tim Beritasatu.com, Minggu (15/9/2019). “Saat ini, hampir semua negara memiliki ketergantungan kepada minyak fossil fuel yang kita semua ketahui sebagai non-renewable dan juga merugikan kepada lingkungan. Ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia menjadi negara yang Energy Independent melalui sawit. Kita harus mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM. Saya tidak melihat kenapa kita tidak bisa menjadi energy exportir dan bukan energy importir, karena kita telah dikaruniai dengan produk yang renewable dan sangat efisien, yaitu Sawit,” ujar Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI, Syafi Djohan dalam seminar bertajuk “Indonesia Menuju B-50 Kelapa Sawit”, Minggu (15/9/2019). Dikatakan Syafi, berdasarkan data pemerintah, ada sekitar 20 juta manusia yang hidupnya bergantung kepada industri sawit. “Kami melihat adanya tantangan dari negara-negara barat yang diskriminatif menyikapi produk unggulan Indonesia,” ungkap Syafi Djohan. Ditambahkannya, penerapan program B-50 yang akan dilakukan pemerintah Indonesia bisa menghemat pengeluaran negara hingga 15 miliar USD. Hal itu tentunya akan berdampak pada Current Accaont Deficit (CAD) Indonesia yang berada di posisi 25 miliar USD. “Yang pasti kita sebagai pengusaha harus pintar-pintar memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sini dan mencari investasi dari luar demi keberlangsungan industri sawit di Indonesia dalam jangka panjang,” tandasnya
https://www.beritasatu.com/ekonomi/575220/pengusaha-kosgoro-dki-dukung-program-biodiesel-50

Sindonews | Minggu, 15 September 2019
Dorong Program Biodiesel 50%, Pengusaha Kosgoro: Saatnya Kurangi Impor BBM

Implementasi program Biodiesel 50% yang diusung pemerintah, menurut Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Hal ini disampaikan saat menggelar seminar mengenai rencana Pemerintah untuk mengimplementasi program B-50 Kelapa Sawit. “Saat ini, hampir semua negara memiliki ketergantungan kepada minyak fossil fuel yang kita semua ketahui sebagai non-renewable dan juga merugikan kepada lingkungan. Ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia menjadi negara yang Energy Independent melalui Sawit. Kita harus mengurangi ketergantungan kita terhadap Impor BBM,” ujar Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI, Syafi Djohan di Jakarta. Lebih lanjut, Ia menekankan sudah saatnya Indonesia menjadi Energy Exportir dan bukan Energy Importir, karena telah dikaruniai dengan produk yang renewable dan sangat efisien, yaitu Sawit. “Menurut data pemerintah, ada sekitar 20 juta manusia yang hidupnya bergantung kepada industri sawit. Kami melihat adanya tantangan dari negara-negara barat yang diskriminatif menyikapi produk unggulan Indonesia,” tambahnya Sambung Syafi Djohan berharap, bahwa pemerintah bisa melindungi industri andalan yakni sawit dan juga mengambil langkah-langkah konkret untuk terus memajukan industri ini. Ia juga mengatakan dengan menerapkan program B-50, Indonesia bisa menghemat USD15 Miliar. Maka akan berdampak sangat signifikan terhadap Current Account Deficit (CAD) Indonesia yang saat ini berada di posisi USD25 Miliar. “Jangan sampai Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tetapi kuman di seberang lautan terlihat. Yang juga berarti, kita jangan hanya mencari investasi dari luar, tapi juga dari dalam negeri dan Indonesia harus investasi kepada masa depan sawit,” tandasnya. Seminar tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 bapak Agung Laksono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Bapak Haji Slamet Riyadi, Ketua Harian APROBI Bapak Paulus Tjakrawan, Direktur Eksekutif GAPKI Bapak Mukti Sardjono dan Rektor IBI Kosgoro 1957 Bapak Haswan Yunaz.
https://ekbis.sindonews.com/read/1439846/34/dorong-program-biodiesel-50-pengusaha-kosgoro-saatnya-kurangi-impor-bbm-1568537533

Infosawit | Minggu, 15 September 2019
Pengembangan Energi Berbasis Sawit Dipercepat

Percepatan penerapan campuran biodiesel berbahan baku minyak sawit ke minyak solar berbasis fosil, sebanyak 30% atau dikenal dengan B30 sedang dilakukan yang didukung BPDP-KS. Sementara program B20 yang sudah berjalan dianggap telah mampu menyerap CPO sebanyak 6,2 juta ton, dan bila program mandatori B30 berjalan maka bakal ada tambahan serapan CPO sebanyak 3 juta ton. “Tahun ini ada serapan CPO sebanyak 6,2 juta ton.. Dengan tambah untuk ekspor sekitar 1 juta ton, maka ada pasar baru minyak sawit sebanyak 7 juta ton, bila program B30 berjalan maka ada tambahan serapan 3 juta ton,” kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Dono Boestami, dalam sebuah acara yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta. Sementara untuk pengembangan energi terbarukan berupa Green Diesel telah berhasil dilakukan secara skala laboratorium, dengan skala uji coba akan dilakukan di Kilang Dumai dan Plaju, lantas bila sudah mulai komersial akan dilakukan di Kilang Balongan dan Cilacap. Dengan adanya produksi Green Diesel diperkirakan bakal mampu memasok kebutuhan solar nasional sekitar 20 sampai 25 juta kilo liter. “Bila ini sudah berjalan maka selesai kebutuhan untuk permintaan di dalam negeri, dan bagusnya program ini baik untuk masyarakat dan tidak mengganggu pengusaha,” katanya. Selain mendukung pengembangan bahan bakar nabati, pengembangan sektor hilir yang didukung BPDP-KS juga meliputi pengembangan industry oleokimia, dan bahan bakar nabati untuk kebutuhan Perusahaan Listri Negara (PLN). Sekadar informasi, diperkirakan produksi CPO nasional akan terus meningkat, dari catatan BPDP-KS, produksi CPO dan turunanya pada 2017 lalu mencapai 42 juta ton, angka ini terus naik pada 2018 yang mampu mencapai 47,4 juta ton.
https://www.infosawit.com/news/9295/pengembangan-energi-berbasis-sawit-dipercepat

Cnbcindonesia | Minggu, 15 September 2019
Ini Komentar Pengusaha Soal Rencana B50 di 2020

Program B50 yang direncanakan pemerintah jika diterapkan akan memberikan sejumlah manfaat. Ketergantungan impor BBM bakal berkurang, bahkan memungkinkan Indonesia menjadi negara eksportir produk renewable ini. Menyikapi rencana program B50, Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI Jakarta menggelar seminar bertajuk “Indonesia menuju B50 Kelapa Sawit”. Seminar dihadiri Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Slamet Riyadi, Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dan Rektor IBI Kosgoro 1957 Haswan Yunaz dan Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta, Syafi Djohan. Pada kesempatan itu, Syafi Djohan mengatakan, Indonesia diuntungkan karena memiliki produk renewable dan efisien yaitu sawit yang dapat menjadi potensi kepada Indonesia sebagai energy exportir. “Saat ini, hampir semua negara memiliki ketergantungan kepada minyak fossil fuel yang kita semua ketahui sebagai non-renewable dan juga merugikan kepada lingkungan. Ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia menjadi negara yang energy independent melalui sawit,” kata Syafi Djohan dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, Minggu (15/9/2019).

Syafi menilai pemerintah perlu mengambil langkah untuk melindungi industri sawit di mana kehidupan 20 juta orang bergantung pada industri ini. Sawit saat ini juga dihadapkan pada tekanan negara-negara Barat yang diskriminatif menyikapi produk unggulan Indonesia ini. Karena itu, ia menganggap investasi dari dalam negeri perlu diperhatikan untuk pengembangan masa depan sawit. “Saya berharap pemerintah bisa melindungi industri andalan kita dan juga mengambil langkah-langkah konkret untuk terus memajukan industri ini,” katanya. Ia mengatakan dengan menerapkan program B50, Indonesia bisa menghemat US$15 Milyar yang akan berdampak signifikan terhadap Current Account Deficit (CAD) Indonesia yang saat ini berada di posisi $25 Milyar USD. Terkait program B50, rencana penerapan ini pernah dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bulan lalu mengungkapkan. Ia menargetkan program B50 dapat diimplementasikan pada akhir 2020. Saat ini, pemerintah tengah berfokus menyiapkan program B30 yang akan menjadi mandatory Januari 2020 mendatang.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190915110621-4-99546/ini-komentar-pengusaha-soal-rencana-b50-di-2020

News xcoid | Sabtu, 14 September 2019
FGD Iindonesia Menuju B-50 Kelapa Sawit Bahas Seputar Wacana Program Biodiesel 50 Persen

Pada kesempatan itu, Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI, Syafi Djohan mengatakan, saat ini, hampir smua negara mempunyai ketergantungan kepada bahan bakar fosil (fossil fuel). “Kita semua ketahui fossil fuel non-renewable dan tak ramah lingkungan. Ini merupakan momen yang tepat utk Indonesia menjadi negara yang energy independent melalui sawit. Kita mesti mengurangi ketergantungan kita terhadap Impor BBM. Saya tidak menatap kenapa kita ngga bisa menjdi energy exportir dan bukan energy importir, krn kita telah dikaruniai dngn produk yang renewable & sangat efisien, yaitu sawit,” katanya. Syafi Djohan berharap pemerintah bisa melindungi industri andalan ini dan juga mengambil langkah-langkah konkret utk terus memajukan industri ini. Dia juga menambahkan, menurut data pemerintah, ada sekitar 20 juta manusia yang hidupnya bergantung ke-pada industri sawit. “Kami melihat adanya tantangan dari negara-negara barat yang diskriminatif menyikapi produk unggulan Indonesia,” katanya. “Dengan menerapkan program B-50, Iindonesia bisa menghemat 15 miliar USD. Oleh Sebab Itu akan berdampak sangat signifikan terhadap Current Account Deficit (CAD) Iindonesia yang hari ini berada di posisi 25 miliar USD. Jangan sampai Gajah di pelupuk mata ngga terlihat, namun kuman di seberang lautan terlihat. Yang juga berarti, kita jangan hanya mencari investasi dari luar, tetapi juga dari dalam negeri dan Indonesia mesti investasi ke-pada masa depan sawit,” tutur Syafi Djohan. Seminar tersebut juga dihadiri Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Agung Laksono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Haji Slamet Riyadi, Ktua Harian APROBI, Paulus Tjakrawan, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, dan Rektor IBI Kosgoro 1957 Haswan Yunaz.
http://news.xcoid.com/read/2019/09/14/fgd-iindonesia-menuju-b-50-kelapa-sawit-bahas-seputar-wacana-program-biodiesel-50-persen-x4pj7c/

Breakingnews | Sabtu, 14 September 2019
Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Gelar Seminar “Indonesia Menuju B-50 Kelapa Sawit”

Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta, menyikapi dengan baik wacana program Pemerintah Biodiesel 50% yang diimplementasikan oleh pemerintah, dengan menyelenggarakan seminar mengenai rencana pemerintah untuk mengimplementasi program B-50 Kelapa Sawit. Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI Jakarta, Syafi Fabio Djohan berkata “Saat ini, hampir semua negara memiliki ketergantungan kepada minyak fossil fuel yang kita semua ketahui sebagai non-renewable dan juga merugikan kepada lingkungan. Ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia menjadi negara yang Energy Independent melalui Sawit. Kita harus mengurangi ketergantungan kita terhadap Impor BBM. Saya tidak melihat kenapa kita tidak bisa menjadi Energy Exportir dan bukan Energy Importir, karena kita telah dikaruniai dengan produk yang renewable dan sangat efisien, yaitu Sawit.”

Ia juga menambahkan bahwa, “menurut data pemerintah, ada sekitar 20 juta manusia yang hidupnya bergantung kepada industri sawit. Kami melihat adanya tantangan dari negara-negara barat yang diskriminatif menyikapi produk unggulan Indonesia. Syafi Djohan berharap bahwa pemerintah bisa melindungi industri andalan kita dan juga mengambil langkah-langkah konkret untuk terus memajukan industri ini. Ia juga mengatakan dengan menerapkan program B-50, Indonesia bisa menghemat 15 Milyar dolar Amerika atau sekitar 215,8 triliun rupiah. Maka akan berdampak sangat signifikan terhadap Current Account Deficit (CAD) Indonesia yang saat ini berada di posisi 25 Milyar dolar Amerika atau sekitar 359,7 triliun rupiah. Sebagai Penutup, Ia mengatakan, “Jangan sampai Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tetapi kuman di seberang lautan terlihat”. Yang juga berarti, kita jangan hanya mencari investasi dari luar, tapi juga dari dalam negeri dan Indonesia harus investasi kepada masa depan sawit” Seminar tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 bapak Agung Laksono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Bapak Haji Slamet Riyadi, Ketua Harian APROBI Bapak Paulus Tjakrawan, Direktur Eksekutif GAPKI Bapak Mukti Sardjono dan Rektor IBI Kosgoro 1957 Bapak Haswan Yunaz.
https://breakingnews.co.id/read/himpunan-pengusaha-kosgoro-1957-dki-gelar-seminar-indonesia-menuju-b-50-kelapa-sawit

Nusantara tv | Sabtu, 14 September 2019
Himpunan Pengusaha Kosgoro Berharap Indonesia Bisa Kurangi Impor BBM

Menyikapi wacana program Biodiesel 50% yang akan diimplementasi oleh pemerintah, Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI menggelar seminar bertajuk “Indonesia Menuju B-50 Kelapa Sawit” Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI, Syafi Djohan mengatakan, hampir semua negara memiliki ketergantungan kepada minyak fossil fuel yang diketahui sebagai non-renewable dan juga merugikan kepada lingkungan. “Ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia menjadi negara yang Energy Independent melalui Sawit. Kita harus mengurangi ketergantungan kita terhadap Impor BBM,” kata Syafi, Sbatu (14/9/2019). “Saya tidak melihat kenapa kita tidak bisa menjadi Energy Exportir dan bukan Energy Importir, karena kita telah dikaruniai dengan produk yang renewable dan sangat efisien, yaitu Sawit,” sambungnya. Ia juga menambahkan bahwa, menurut data pemerintah, ada sekitar 20 juta manusia yang hidupnya bergantung kepada industri sawit. “Kami melihat adanya tantangan dari negara-negara barat yang diskriminatif menyikapi produk unggulan Indonesia,” uajarnya. Syafi Djohan juga berharap bahwa pemerintah bisa melindungi industri andalan dan juga mengambil langkah-langkah konkret untuk terus memajukan industri ini. Ia juga mengatakan dengan menerapkan program B-50, Indonesia bisa menghemat 15 Milyar USD. Maka akan berdampak sangat signifikan terhadap Current Account Deficit (CAD) Indonesia yang saat ini berada di posisi $25 Milyar USD. Seminar tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 bapak Agung Laksono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Bapak Haji Slamet Riyadi, Ketua Harian APROBI Bapak Paulus Tjakrawan, Direktur Eksekutif GAPKI Bapak Mukti Sardjono dan Rektor IBI Kosgoro 1957 Bapak Haswan Yunaz.
https://www.nusantaratv.com/energi/himpunan-pengusaha-kosgoro-berharap-indonesia-bisa-kurangi-impor-bbm

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 14 September 2019
Sawit Mampu Tingkatkan Elektrifikasi di Daerah

Keberadaan perkebunan tanaman Kelapa Sawit di Tanah Air diyakini bisa meningkatkan elektrifikasi di daerah, di antaranya di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Hal ini mengingat Kalbar merupakan penghasil sawit yang bisa dijadikan bi-ofuel sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) maupun biomassa. Pembangkit listrik tersebut menjadi solusi untuk meningkatkan elektrifikasi, terutama di desa-desa yang berada di sekitar perkebunan sawit. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Gusti Hardiansyah menjelaskan, pembangkit listrik biomassa misalnya, bisa menjadi solusi untuk meningkatkan elektrifikasi, terutama di desa-desa sekitar kebun sawit. Manfaat listrik desa dari biomassa sawit ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemban- gunan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan kebun sawit maupun hutan dan wilayah pedalaman. Manfaat lainnya adalah mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (fosil) untuk pembangkit listrik, juga mereduksi potensi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor pembangkit listrik. “Biomassa dihasilkan dari tandan kosong (tankos), cangkang, pelepah, dan batang sawit. Kami sudah melakukan penelitian dan berhasil,” kata dia saat seminar Pengembangan Industri Kelapa Sawit Menuju Kemandirian Energi di Pontianak, Kalbar, kemarin. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalbar menyebutkan, dari 2.130 desa/kelurahan di Kalbar merupakan desa berlistrik dari PLN sebanyak 1.451 (68%), desa berlistrik non-PLN sebanyak 225 (11%), dan sisanya 454 desa (21%) belum teraliri listrik. Sementara itu, total luas kebun sawit di Kalbar mencapai 1.455.182 hektare (ha) atau berada di urutan ketiga secara nasional di bawah Provinsi Riau seluas 2.430.508 ha dan Sumatera Utara (Sumut) 1.445.725 ha. Kalbar memiliki 70 pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total produksi minyak sawit mentah {crudepalm oil/ CPO) tiap tahunnya sekitar 3,396 juta ton. “Kalbar memberikan kontribusi sekitar 10% dari total produksi CPO nasional,” kata Hardiansyah.

Dari total produksi CPO tersebut potensi biomassa di Kalbar sangat melimpah namun belum digarap secara optimal karena belum adanya hilirisasi produk turunan. Padahal, dari limbah pabrik tersebut bisa dihasilkan energi biomassa maupun biofuel. Dalam hitungan Hardiansyah, dari total kebun sawit di Pulau Kalimantan sebanyak 3.471.843 ha bisa menghasilkan biomassa sekitar 396 megawatt (MW) dan biogas sekitar 198 MW. Karena itu, Hardiansyah optimistis jika semua itu bisa dioptimalkan maka tidak akan ada lagi desa di Kalbar yang tidak teraliri listrik. Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mendukung sawit sebagai energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama listrik dan sarana peningkatan keahlian tenaga kerja di Kalbar. Karena itu, Pemprov Kalbar menantang pengusaha perkebunan Kelapa Sawit untuk membangun gedung lembaga sertifikasi tenaga kerja. “Saya minta asosiasi sawit bangun itu gedung untuk sertifikasi tenaga kerja. Bisa gunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk bangun gedung tersebut,” kata dia. Saat ini, ribuan kepala keluarga (KK) di Kalbar menggantungkan hidupnya dari sawit. Terbukti, tidak ada lagi illegal logging karena terdiversifikasi oleh eksistensi sawit. Begitupun kawasan di pedalaman yang tumbuh karena sawit. Bahkan, perkebunan sawit menutupi lahan-lahan kritis seluas lebih kurang 5 juta ha akibat konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang tidak pernah dilakukan reboisasi.

Mandiri Energi

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung juga meyakini sawit bisa menjadi penyelamat ketersediaan energi di Tanah Air seiring dengan semakin menurunnya produksi minyak dan gas bumi. “Bahan baku tersedia, teknologi telah kita kuasai baik di hulu maupun di hilir. Saya yakin sawit bisa menjadikan Indonesia mandiri energi,” ujar dia. Belum lama ini, kata Tungkot, telah dilakukan riset dan uji coba pengembangan katalis berbahan baku CPO. Riset yang dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB) didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan PT Pertamina (Persero) tersebut hasilnya CPO bisa diubah menjadi green diesel, green gasoline, dan green avtur. Bahkan, green avtur yang dihasilkan bisa tahan tidak beku di suhu di bawah -120 derajat celcius. Artinya, produk tersebut sangat aman untuk bahan bakar pesawat terbang.

Green diesel merupakan minyak diesel dari hidrogenasi minyak nabati yang memiliki kualitas lebih baik dari biodiesel dan ramah lingkungan. Selama ini, beberapa korporasi di Indonesia telah memproduksi minyak nabati berbahan baku CPO menjadi biodisel (biofuel) atau fatty acid methyl ester (FAME) pengganti solar. Pertamina melalui Refinery Unit III Plaju, Sumatera Selatan, sejak awal Desember 2018 telah mengolah CPO menjadi green gasoline dan elpiji dengan teknologi co-processing. Hasil implementasi coprocessing tersebut telah menghasilkan green gasoline dengan oktan 90 sebanyak 405 MB per bulan atau setara 64.500 kiloliter (KL) per bulan dan produksi green elpiji sebanyak 11.000 ton per bulan. Upaya itu sangat mendukung pemerintah dalam mengurangi penggunaan devisa, Pertamina bisa menghemat impor crude 7.360 barel per hari atau dalam setahun mampu menghemat hingga US$ 160 juta atau sekitar Rp 2,32 triliun. Menurut Tungkot, CPO merupakan bahan baku biodiesel paling kompetitif jika dibandingkan dengan minyak nabati lain, misalnya minyak kedelai {soybean), minyak rapeseed, minyak bunga matahari {sunflower). Hal ini karena tanaman Kelapa Sawit lebih produktif dari kedelai, rapeseed, maupun tanaman bunga matahari.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 14 September 2019
Sawit Pacu Elektrifikasi Kalbar

Sawit diyakini bisa meningkatkan elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Barat karena merupakan penghasil sawit yang bisa dijadikan biofuel sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ataupun biomassa. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Gusti Hardiansyah menjelaskan, biomassa dihasilkan dari tangkos, cangkang, pelepah, dan batang sawit. “Kami sudah melakukan penelitian dan berhasil,” katanya ketika menjadi pembicara di Seminar Pengembangan Industri Kelapa Sawit Menuju Kemandirian Energi di Pontianak, Kalimantan Barat, belum lama ini. Hardiansyah mengatakan, pembangkit listrik biomassa ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan elektrifikasi, terutama di desa-desa sekitar kebun sawit. Manfaat listrik desa dari biomassa sawit ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan kebun sawit maupun hutan dan wilayah pedalaman. Manfaat lainnya, kata Hardiansyah, mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (fosil) untuk pembangkit listrik. “Selain itu juga mereduksi potensi emisi gas rumah kaca dari sektor pembangkit listrik,” katanya.

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalbar menyebutkan, dari 2.130 desa/kelurahan, terdiri dari desa berlistrik dari PLN sebanyak 1.451 (68%), desa berlistrik non PLN sebanyak 225 (11 %) dan sisanya 454 desa (21%) belum teraliri listrik. Diketahui, total luas kebun sawit di Kalbar sebanyak 1.455.182 hektare (ha) atau berada di urutan ketiga secara nasional di bawah Provinsi Riau seluas 2.430.508 ha dan Sumatra Utara (Sumut) 1.445.725 ha. Kalbar memiliki 70 pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total produksi minyak sawit mentan [crude palm oil/CPO) sekitar 3,396 juta ton per tahun. “Kalbar memberikan kontribusi sekitar 10% dari total produksi CPO nasional,” ujarnya. Menurut Hardiansyah, dari total produksi CPO tersebut potensi biomassa di Kalbar sangat melimpah tetapi belum digarap secara optimal karena belum adanya penghilirian produk turunan. Padahal dari limbah pabrik tersebut bisa dihasilkan energi biomassa dan biofuel. Dia menghitung dari total kebun sawit di Pulau Kalimantan sebanyak 3.471.843 ha bisa menghasilkan biomassa sekitar 396 MW dan biogas sekitar 198 MW. Hardiansyah optimistis jika semua itu bisa dioptimalkan, maka tidak akan ada lagi desa di Kalbar yang tidak teraliri listrik.

Gubernur Kalbar Sutarmid-ji mendukung sawit sebagai energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama listrik dan sarana peningkatan keahlian tenaga kerja di Kalbar. Karena itu, dia menantang pengusaha perkebunan Kelapa Sawit untuk membangun gedung lembaga sertifikasi tenaga kerja. “Saya minta asosiasi sawit bangun itu gedung untuk sertifikasi tenaga kerja. Bisa gunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk bangun gedung tersebut,” katanya. Ribuan kepala keluarga (KK) di Kalbar menggantungkan hidupnya dari sawit. Terbukti, tidak ada lagi illegal logging karena terdiversifikasi oleh eksistensi sawit. Begitu pun kawasan di pedalaman yang tumbuh karena sawit. Bahkan perkebunan sawit menutupi lahan-lahan kritis seluas lebih kurang 5 juta ha, akibat konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang tidak pernah dilakukan reboisasi. Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung juga meyakini sawit bisa menjadi penyelamat ketersediaan energi di Tanah Air seiring dengan makinmenurunnya produksi minyak dan gas bumi.

Sindonews | Sabtu, 13 September 2019
Dilarang Ekspor Sawit ke Eropa, Pemerintah Cari Dukungan ASEAN

Pemerintah terus mencari dukungan dari terkait penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Dukungan tersebut diperoleh dari negara-negara ASEAN pada acara ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ke-37 di Bangkok, Thailand, Kamis (4/9) lalu. “Kita mencari dukungan karena tidak boleh ekspor kan ke Eropa. Ini merupakan usaha aktif kita ke luar supaya bisa melihat bahwa biosolar ataupun biodiesel bisa menjadi komponen untuk meningkatkan energi bersih,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Menurut dia dukungan penggunaan minyak nabati (fatty acid methyl ester/FAME)sebagai green energy juga diberikan oleh International Energy Agency (IEA) dan International Renewable Energy Agency (IRENA). Selain itu pihaknya juga mencari dukungan dari Amerika Serikat melalui US-ASEAN Business Council dan US Department of State. “Kami menanyakan seperti apa posisi Amerika terhadap kelapa sawit. Respons mereka dalam posisi netral,” kata dia. Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menjajaki kerja sama terkait penggunaan teknologi efisiensi untuk mengembangkan biodiesel dengan tetap melihat aspek komersialnya. “Tetap kita melihat teknologi available atau tidak, kemudian secara komersial ini available apa tidak,” tandas dia.

Dalam pertemuan AMEM ke-37 tersebut, khusus sub sektor minyak dan gas bumi, para Menteri Energi ASEAN menyambut baik pengembangan infrastruktur gas dan regasifikasi di ASEAN mengingat gas akan tetap mengambil peran penting di sektor energi masa depan. Para Menteri juga memuji upaya ASCOPE dalam meningkatkan kerja sama dan perdagangan LNG intra-ASEAN. ASCOPE dalam kesempatan AMEM ke-37 ini juga melaporkan pencapaian ASEAN dalam pembangunan delapam terminal regasifikasi di 4 (empat) negara dengan total kapasitas 37,5 juta ton per tahun (MTPA) dan 13 ruas pipa gas dengan total panjang 3.673 km yang menghubungkan negara-negara di ASEAN. Sebagaimana diketahui, industri minyak sawit (crude palm oil/CPO) mengalami tekanan bertubi-tubi beberapa waktu belakangan. Salah satunya terkait larangan Komisi Uni Eropa (UE) menghapus penggunaan minyak kelapa sawit CPO sebagai bahan bakar. Kampanye antisawit menggelora di wilayah Uni Eropa sebagai salah satu pasar ekspor terbesar CPO Indonesia. Peneliti senior INDEF Fadhil Hasan sempat menyatakan bahwa kebijakan Uni Eropa pasti berpengaruh terhadap jumlah ekspor CPO dan turunannya tahun ini. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah bisa membawa masalah tersebut ke WTO dan pelaku industri kelapa sawit dalam negeri harus dapat meningkatkan penyerapan di dalam negeri serta mencari pasar lain. Dalam pandangannya, wilayah potensial untuk menjadi pasar ekspor CPO salah satunya adalah kawasan Timur Tengah.
https://ekbis.sindonews.com/read/1439364/34/dilarang-ekspor-sawit-ke-eropa-pemerintah-cari-dukungan-asean-1568366081

Bisnis | Sabtu, 13 September 2019
Sawit Mampu Jadikan Indonesia Mandiri Energi

Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute meyakini sawit dapat menjadi penyokong ketersediaan energi di Indonesia seiring dengan semakin menurunnya produksi minyak dan gas bumi. “Bahan baku tersedia, teknologi telah kita kuasai baik di hulu maupun di hilir. Saya yakin sawit bisa menjadikan Indonesia mandiri energi,” ujarnya Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung di Jakarta pada Jumat (13/9/2019). Dia mengemukakan Institut Teknologi Bandung (ITB) didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan riset yang hasilnya CPO bisa diubah menjadi green diesel, green gasoline, dan green avtur. “Bahkan green avtur yang dihasilkan bisa tahan tidak beku di suhu di bawah -120 derajat Celsius. Jadi, sangat aman untuk bahan bakar pesawat terbang,” ungkapnya. Menurut Sipayung, CPO merupakan bahan baku biodiesel paling kompetitif jika dibandingkan dengan minyak nabati lain, misalnya minyak kedelai (soybean), minyak rapeseed (sejenis kubis-kubisan), ataupun minyak bunga matahari. Hal itu, tambahnya, disebabkan tanaman kelapa sawit lebih produktif jika dibandingkan dengan kedelai, rapeseed maupun tanaman bunga matahari.

Dia menjelaskan sawit bisa dijadikan berbagai macam produk energi yang dalam pengembangannya terbagi menjadi tiga generasi. Generasi pertama yakni CPO atau minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil/CPKO) bisa dibuat menjadi biodiesel, green diesel, green gasoline, green avtur, biogas dan biolistrik. Sementara itu, generasi kedua, biomassa kelapa sawit bisa diubah menjadi bioetanol dan biolistrik. Pengembangan generasi ketiga yakni limbah pabrik kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) bisa menghasilkan biodiesel, biogas, biodiesel alga, dan biolistrik. Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Gusti Hardiansyah menyatakan sawit bisa meningkatkan elektrifikasi di Kalimantan Barat karena provinsi itu merupakan penghasil sawit yang bisa dijadikan biofuel sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ataupun biomassa. Menurut dia, pembangkit listrik biomassa ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan elektrifikasi, terutama di desa-desa sekitar kebun sawit. “Biomassa dihasilkan dari tangkos, cangkang, pelepah, dan batang sawit. Kami sudah melakukan penelitian dan berhasil,” kata Gusti.

Total kebun sawit di Kalbar seluas 1.455.182 hektare atau berada di urutan ketiga secara nasional setelah Riau seluas 2.430.508 ha dan Sumatra Utara 1.445.725 ha. Kalbar memiliki 70 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan total produksi CPO sekitar 3,396 juta ton per tahun, sehingga memberikan kontribusi sekitar 10 persen dari total produksi CPO nasional. Gusti mengutarakan dari total produksi CPO tersebut, potensi biomassa di Kalbar sangat melimpah, tetapi belum digarap secara optimal karena belum ada penghiliran produk turunan. Total kebun sawit di Kalimantan seluas 3.471.843 ha yang mampu menghasilkan biomassa sekitar 396 MW dan biogas sekitar 198 MW. Oleh karena itu, Hardiansyah optimistis jika semua itu bisa dioptimalkan, tidak akan ada lagi desa di Kalbar yang tidak teraliri listrik. Sementara itu Gubernur Kalbar Sutarmidji mendukung sawit sebagai energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama listrik dan sarana peningkatan keahlian tenaga kerja di Kalbar. Oleh karena itu, dia mengajak pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk membangun gedung lembaga sertifikasi tenaga kerja.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190913/99/1148238/sawit-mampu-jadikan-indonesia-mandiri-energi