+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Sektor Industri Perlu Harga Energi yang Lebih Kompetitif

Harian Ekonomi Neraca | Selasa, 30 April 2019

Sektor Industri Perlu Harga Energi yang Lebih Kompetitif

Kementerian Perindustrian mengungkapkan, program hilirisasidi sektor agro seperti industri minyak Kelapa Sawit (crude palm oil/CPO), memberikan rasio ekspor produk hilir di industri CPO sebesar 80 persen dibandingkan produk hulu. “Kita sudah melakukan diversifikasi produk CPO, sehingga produk turunan CPO kita sudah banyak hingga Iebih d ari 100 produk, sampai misalnya kepada produk biodiesel,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar dalam keterangan resmi. Oleh karenanya, melalui hilirisasi, industri manufaktur juga memberikan qumbangsih terbesar bagi nilai ekspor nasional. “Tahun lalu, kontribusi ekspor produk manufaktur mencapai 72,28 persen dari total ekspor nasional,” tuturnya. Nilai ekspor industri pengolahan nonmigas sepanjang tahun 2018 mampu menembus USD130.74 miliar atau naik dibanding tahun 2017 sebesar USD125.10 miliar. “Produk unggulan ekspor kita, di antaranya makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, hingga kendaraan roda dua dan empat Bahkan, salah satu perusahaan farmasi kita sudah menjadi tiga besar di pasar Inggris dan mulai ekspansi ke negara Eropa lainnya,” paparnya.

Untuk itu, guna memacu produktivitas industri di dalam negeri, Kemen-perin terus berupaya menjaga ketersediaan balian baku dan bahan penolong sebagai kebutuhan proses produksi di sektor manufaktur. Di samping itu, diperlukan harga energi yang lebih kompetitif untuk sektor industri, baik itu listrik maupun gas. Ini yang akan mendorong pula daya saing di kancah internasional. “Selain menggenjot nilai ekspor, pemerintah sedang fokus menarik investasi, terutama untuk sektor industri yang berperan sebagai substitusi impor,” terangnya. Dengan adanya investasi masuk, akan terjadi transfer teknologi ke perusahaan lokal, terutama dalam penerapan digitalisasi seiring dengan kesiapan dalam memasuki era industri 4.0. Haris menambahkan, pertumbuhan industri sangat bergantung pada tiga faktor, yakni investasi, teknologi dan SDM. “Dengan adanya investasi, industri itu akan tumbuh. Kemudian yang kedua, diperkuat dengan teknologi dan SDM. Tiga hal tersebut sudah dipikirkan oleh pemerintah, seperti melalui pemberian insentif,” tuturnya. Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri kaca untuk alat-alat farmasi dan kesehatan. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, industri tersebut menjadi sektor prioritas karena guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, menjadi substitusi impor, dan mampu berdaya saing di kancah internasional.

“Di samping itu, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan mengamanat- kan bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, antara lain dengan meningkatkan daya saing industri di dalam negeri dan ekspor/* kata Menteri Perindustrian Airlangga Har-tarto pada Peresmian Pengoperasian Mesin AK 2000 (Top line Production) PT Schott Igar Glass di Cikarang, Rabu (24/4), dis-alin dari rilis Kemenperin. Menperin mengemukakan, peluang pengembangan industri kaca alat-alat farmasi dan kesehatan masih sangat terbuka, termasuk untuk memperbesar pasar dalam negeri. Hal ini ditopang dengan tumbuhnya industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 4,46% pada tahun 2018.

Kompas | Selasa, 30 April 2019

Sekali Lagi Harga

Mengawali 2019, harga minyak mentah jenis Brent 60 dollar AS per barrel. Dalam waktu relatif singkat, harganya menyentuh level 75 dollar AS per barrel. Berdasarkan data Bloomberg per Senin (29/4/2019) sore, harganya 71,59 dollar AS per barrel. Pergerakan harga minyak dunia yang lentur seharusnya dapat memberi pelajaran penting bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan. Apa pelajaran itu? Menciptakan kesadaran bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) yang naik dan turun adalah sebuah keniscayaan tatkala kita masih sangat bergantung pada impor. Ingat, separuh dari konsumsi BBM nasional yang berkisar 1,5 juta-1,6 juta barrel per hari didapat dari impor. Dengan demikian, harga minyak dunia yang naik dan turun berdampak signifikan bagi Indonesia. Apalagi, Indonesia berstatus pengimpor bersih minyak mentah sejak 2004.

Lantaran impor dan membeli dengan mata uang dollar AS, kita perlu cukup memiliki dollar AS. Tahun lalu saja, Indonesia butuh 29 miliar dollar AS untuk membayar impor minyak. Beban pembayaran kian berat saat harga minyak melambung dan posisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah. Impor minyak juga kerap ditudirig sebagai biang keladi defisit neraca perdagangan. Kembali pada soal pelajaran penting mengenai harga minyak dunia yang fluktuatif. Di masa lalu, pemerintah membuat kebijakan cerdas dengan mengevaluasi hargajual BBM ke masyarakat, yakni jenis premium dan solar bersubsidi, setiap tiga bulan. Harga jual BBM disesuaikan dengan harga minyak dunia. Sebuah kebijakan rasional lantaran harga pembelian minyak juga sesuai dengan harga pasar. Entah kenapa, yang terjadi kemudian, harga jual BBM diputuskan tak berubah sejak April 2016, yaitu premium Rp 6.450 per liter dan solar bersubsidi Rp 5.150 per liter. Kendati beralasan untuk menjaga daya beli masyarakat, keputusan untuk tidak mengubah harga jual BBM di tengah harga minyak dunia yang tak menentu membuat sejumlah pihak menyebut langkah itu adalah kebijakan berbau politis. Hal serupa juga diterapkan pada tarif listrik. Niat menjaga daya beli masyarakat adalah niat yang baik. Namun, kapan masyarakat disadarkan bahwa menyesuaikan harga jual BBM dengan harga minyak dunia adalah hal yang rasional? Selain kesadaran tentang harga, masyarakat juga perlu dididik untuk hemat dalam menggunakan bahan bakar yang tak bisa diperbarui tersebut. Kesadaran ini seharusnya lebih dibangun.

Di satu sisi, pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan sebagai substitusi energi fosil. Pemanfaatan biodiesel sebagai campuran pada solar cukup signifikan menghemat devisa untuk impor solar. Apalagi, sumber daya biodiesel di dalam negeri melimpah ruah. Selain itu, pengembangan kendaraan bertenaga listrik juga layak dimasukkan sebagai kebijakan prioritas, terutama di perkotaan besar yang boros dalam mengonsumsi BBM, kendaraan listrik bisa menjadi solusi. Tentu saja hal ini harus diimbangi dengan kebijakan memperbaiki transportasi publik untuk menarik minat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah menggunakan sarana transportasi umum. Ingat, harga minyak naik dibarengi dengan pelemahan posisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga membuat kondisi fiskal tertekan. Contohnya, realisasi subsidi energi 2018 naik 57 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2017, realisasi subsidi energi Rp 97,6 triliun dan meningkat menjadi Rp 153,5 triliun pada 2018. Kenaikan tertinggi terjadi pada subsidi BBM dan elpiji, yakni dari Rp 47 triliun menjadi Rp 97 triliun. Umumnya, semua pihak paham bahwa pembengkakan itu diakibatkan harga minyak yang melonjak dibarengi dengan pelemahan rupiah terhadap dollar AS. Kebijakan menyesuaikan harga jual BBM terhadap harga minyak mentah memang butuh keberanian. Pemerintah harus kuat menanggung dampak tidak populer di masyarakat demi menumbuhkan kesadaran terhadap harga energi.

Sawit Indonesia | Selasa, 30 April 2019

Memoar “Duta Besar” Sawit Indonesia (Bagian CLXXII)

Acara di Bali itu disusun serapi mungkin. Kendati belum berhasil memiliki dasar hukum yang kuat mengatur secara terkait beberapa asosiasi industri sawit dan hasil olahannya, saya yakin DMSI akan sangat berguna tak hanya buat pengusaha, tetapi juga untuk masyarakat Indonesia. Wapres Jusuf Kalla yang telah menyanggupi hadir menepati janjinya. Ia datang menyaksikan acara deklarasi pendirian DMSI. Selain menyaksikan, Wapres JK juga turut memberikan sambutan dalam acara itu. Dalam soal perhatian, saya salut kepadanya. Dengan dasar delegasi berdirinya DMSI, segeralah kami menyusun tim formatur. Semua dilakukan dengan sukarela, dengan kesadaran bahwa industri sawit perlu disatukan kekuatannya didalam satu dewan komoditas. Yang jadi formatur adalah Soedjai Kartasasmita, Akmaluddin Hasibuan, Adi Wisoko. Prof. Tien R. Muchtadi dari Maksi, Paulus Cakrawan dari Aprobi, Asmar Arsjasd dari Apkasindo, dan seorang lagi dari Apolin. Setelah terbentuk, tim segera menyusun pengurus. Sebelum pemilihan Ketua Dewan Pengarah, terjadi perdebatan tentang sebaiknya yang menjadi dewan pengarah itu Menteri Pertanian dan Menko Perekonomian. Perdebatan berakhir katika dicapai kesepakatan memilih Menteri Pertanian Anton Apriantono. Sebelumnya telah terpilih Rosediana Suharto sebagai direktur eksekutif. Dia berpengalaman di Departemen Perdagangan, belakangan setelah pensiun dia diperbantukan di Departemen Pertanian. Ibu Rose satu almamater dengan saya di ITB, tetapi dia lulus dari jurusan kimia murni sedikit berbeda dengan kimia teknik.