+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Selangkah Lagi, Mandatori Biodiesel Bisa 100%

Harian Kontan | Selasa, 30 Oktober 2018
Selangkah Lagi, Mandatori Biodiesel Bisa 100%

Hampir dua bulan berjalan, pemerintah mengklaim pelaksanaan kewajiban pencampuran 20% bahan bakar nabati (BBN) ke bahan bakar diesel atau B20 membuahkan hasil. Saat ini, hanya sekitar 8% badan usaha yang belum menjalankan kebijakan penggunaan B20. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengatakan, berdasarkan hasil monitoring realisasi B20 hingga akhir pekan lalu telah mencapai 92%. Ia optimistis, dalam dua hari ke depan, implementasi B20 akan 100%. “Kami harap sampai akhir Oktober tinggal beberapa hari lagi bisa 100%,” kata Tumanggor kepada KONTAN saat di sela-sela acara 14th Indonesian Palm Oil Conference, di Nusa Dua Bali, Senin (29/10). Meski begitu, ia mengaku masih ada persoalan yang dihadapi dalam implementasi-kan kebijakan ini. Utamanya, masalah logistik di lapangan dan juga proses distribusi biodiesel ke masing-masing daerah yang tidak sesuai dengan purchase order (PO) yang memiliki jangka waktu 14 hari.

Namun, ia menganggap persoalan yang terjadi di lapangan ini masih dalam tahap wajar. “Kalau tadinya dua minggu, telat satu hari ya wajar-wajar saja,” tambahnya. Makanya, ia juga optimistis, target pemerintah untuk menghemat impor bahan bakar minyak (BBM) hingga US$ 2,3 miliar sepanjang tahun ini, bisa tercapai. Presiden Joko Widodo berharap, pelaksanaan B20 segera terealisasi 100%. “B20 ini sudah saya putuskan sejak tahun kemarin, tapi pelaksanaan tak secepat yang saya inginkan,” ujar Presiden. Rapat acap digelar, praktiknya kini belum sampai 100%. Padahal, lanjut Presiden, kebijakan ini bisa membantu pekebun kelapa sawit di dalam negeri sehingga bisa menentukan hargajual lebih baik serta bisa mengurangi impor bahan baku minyak. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto sebelumnya mengatakan, pemerintah akan memberikan kelonggaran atawa relaksasi kepada badan usaha yang belum menerapkan B20 karena saat ini masih dalam proses uji coba. Misalnya kelonggaran ke pengelola pembangkit PLN, juga mesin-mesin produksi yang dipakai PT Freeport karena dioperasikan pada dataran tinggi

Usulkan B30 di April

Namun, di sisi lain pemerintah juga telah menyiapkan sanksi terhadap badan usaha yang tidak menjalankan kebijakan ini. Adapun besaran sanksinya, berupa denda seni-lai Rp 6.000 per liter. Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pertengahan Oktober 2018 lalu, Djoko juga menyatakan pemerintah baru menyelesaikan standar operasional prosedur (SOP) kebijakan B20 dan sanksinya. Namun ia belum mau menjelaskan lebih terperinci mengenai hal itu. Sementara itu, Tumanggor mengklaim bahwa pihaknya bersiap untuk meminta agar pemerintah menerapkan kebijakan B30 di tahun depan. Ia mengaku, Aprobi telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar penerapan B30 bisa dilakukan mulai April 2019 mendatang. Pertimbangannya adalah, produksi CPO di 2019 diperkirakan meningkat menjadi 42 jutaton. “Kalau bisa April 2019 B30, itu kan menjadi 9 juta kiloliter. Kapasitas (pabrik) kan 14 juta kiloliter,” tambahnya. Menurut perhitungan Aprobi, bila tahun depan kebutuhan bahan bakar solar atau diesel mencapai 30 juta kiloliter, maka program B30 ini dapat menyumbang sebanyak 9 juta kiloliter dari kebutuhan tersebut. Jika pemerintah tak melaksanakan kebijakan B30 tahun depan, maka produksi biodiesel yang terpakai hanya sekitar 6 juta kiloliter saja.

Kontan | Selasa, 30 Oktober 2018
Aprobi: Tinggal 8% Badan Usaha Yang Belum Menunaikan Program B20

Program pencampuran 20% bahan bakar nabati (BBN) ke bahan bakar diesel, yang populer disebut B20, bergerak maju.Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memprediksi dari seluruh badan usaha yang wajib menjalankan program B20, hanya 8% saja yang belum menunaikan kewajibannya.

https://insight.kontan.co.id/news/aprobi-tinggal-8-badan-usaha-yang-belum-menunaikan-program-b20

Merdeka | Senin, 29 Oktober 2018
Bos Pertamina soal perluasan B20: Volume impor untuk solar menurun

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, dampak penerapan kebijakan perluasan biodesel b20 atau pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan kelapa sawit 20 persen sangat dirasakan oleh perseroan, dan akan memberi nilai tambah ke Indonesia. “Awalnya kan B20 ini untuk kurangi impor. Tapi kalau dari Pertamina itu bulan kemarin kita sudah kurangi impor. B20 sudah terasa dampaknya, volume impor untuk solar itu menurun,” tuturnya saat ditemui di Bontang, Kalimantan Timur, Minggu Malam (28/10). Dirut Nicke menjelaskan, kebijakan perluasan b20 membawa penurunan konsumsi impor BBM sebanyak 20 persen. “20 persen turunnya selama 2 bulan ini, kan campuranya 20 persen dikurangi dengan kami kan. Jadi 20 persen dari volume turunya,” jelasnya. Nicke melanjutkan, penerapan b20 bahkan mengkerek harga crude palm oil (minyak sawit mentah) di tingkat global. Ia pun berbangga hati dapat mengoptimalkan sumber daya alam lokal itu secara maksimal melalui kebijakan b20.

“Untuk negara (b20) itu sangat membantu karena selama ini kan ekspor terbesar kedua untuk pendapatan negara datangnya dari CPO. Jadi bukan dolar aja yang naik, harga CPO juga naik. Jadi kalau 20 persen itu bisa kita ganti dengan local resources kan tentu sangat membantu,” ujarnya. Ia pun mengaku senang dengan hasil sementara dari penerapan kebijakan b20 yang tengah berjalan selama dua bulan terakhir. Terutama bagaimana penerapan b20 membawa nilai tambah bagi CPO. “Jadi ketika kita manfaatkan local resources kita, maka itu sangat baik sehingga industri CPO kemudian bisa nambah lagi added valuenya,” pungkas dia.
https://www.merdeka.com/uang/bos-pertamina-soal-perluasan-b20-volume-impor-untuk-solar-menurun.html

Okezone | Senin, 29 Oktober 2018
3 PNS Kementerian ESDM Jadi Korban Lion Air untuk Pantau Biodiesel 20%

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa ada tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang menjadi penumpang penumpang Lion Air JT 610. “Ya ada tiga pegawai dari Ditjen Migas. Tapi ini (kepastiannya) sedang kita konfirmasi ke crisis center, apakah benar teman-teman itu berangkat,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi saat dihubungi Okezone, Senin (29/10/2018). Adapun PNS tersebut Inayah Fatwa Kurnia, Dewi Herlina dan Jannatun Cintya Dewi. Kementerian ESDM pun berharap hal yang terbaik dari ini. Di mana para pegawai Kementerian ESDM dan juga penumpang lainnya bisa selamat semua. “Kita berharap para penumpang masih ada yang selamat semuanya,” ujarnya. Berdasarkan keterangan ESDM, PNS tersebut akan melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan B20.
https://economy.okezone.com/read/2018/10/29/320/1970449/3-pns-kementerian-esdm-jadi-korban-lion-air-untuk-pantau-biodiesel-20

Kontan | Senin, 29 Oktober 2018
Jokowi Minta Pelaksanaan B20 Lebih Maksimal

Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan B20 dipercepat. Pasalnya kebijakan ini sudah diputuskan sejak tahun lalu, namun serapannya belum sempurna. “B20 ini sudah saya putuskan sejak tahun kemarin tapi pelaksanaan tidak secepat yang saya inginkan, sudah rapat bolak-balik, prakteknya belum 100%,” ungkap Jokowi saat membuka 14th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC), di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin (29/10). Jokowi berharap, CPO bisa diserap di negara sendiri dengan maksimal. Supaya berdampak pada kenaikan harga. Pasalnya, berdasar hukum dagang, semakin persediaan sedikit maka harga bisa tinggi. Jokowi bertujuan mendongkrak harga minyak kelapa sawit dengan kebijakan B20 ini.

“Ngapain impor kalau dari kelapa sawit bisa jadi biodiesel, kalo pembeli tahu B20 stoknya turun harga pasti naik. Trik dagang yang harus kita lakukan, kalau tidak, ditekan kita,” jelasnya. Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat progres penerapan B20 sudah 90%. Saat informasi tersebut ditanyakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dia tak banyak berkomentar. “Nanti sajalah terkait prosedur,” ungkap Darmin kepada Kontan.co.id, Senin (29/10). Kebijakan B20 dilaksanakan per awal September 2018. Tujuannya untuk menekan defisit transaksi berjalan yang pada kuartal II-2018 sebesar 3% atau senilai US$ 8 miliar. Namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala, mulai dari kendala teknis hingga salah hitungan penghematan.
https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-minta-pelaksanaan-b20-lebih-maksimal

Katadata | Senin, 29 Oktober 2018
Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) khawatir penggunaan B20 Akan Merusak Bagian Kapal.

Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) meminta penundaan penggunaan biodiesel dengan campuran minyak kelapa sawit 20% (B20) untuk angkutan laut. Usulan didasarkan pada sejumlah aspek pertimbangan seperti aspek keselamatan, performa, dan biaya perawatan. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan telah menyampaikan usulan kepada pemerintah melalui surat bernomor 153/INSA/X/2018. Surat itu ditujukan kepada sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. “Kami perlu relaksasi penggunaan B29 untuk angkutan laut karena ada beberapa aspek pertimbangan,” kata Carmelita kepada Katadata.co.id, Senin (29/10). Menurutnya, asosiasi mendukung kebijakan mandatori penggunaan B20 milik pemerintah. Namun, INSA meminta ada kajian teknis terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan dampak penggunaan B20 terhadap mesin kapal. “Kami sudah sampaikan, kajian penggunaan B20 belum pada angkutan kapal,” ujarnya. INSA pun menekankan kandungan kualitas B20 belum konsisten karena belum dipantenkan dengan standar nasional dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan bagian kapal sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara pemberi garansi pabrik dan pihak asuransi kapal.

Bila pemakaian B20 dipaksakan kepada industri pelayaran, hal ini juga bisa berimbas pada investasi awal yang cukup besar untuk pembersihan tangki, pipa dan sistem BBM, pemeliharaan sistem penyimanan B20. Karenanya, terhadap masalah teknis tersebut, INSA pun memberikan sejumlah masukan kepada Kementerian ESDM dalam surat yang sudah diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertama, pemakaian B20 hanya memungkinkan untuk kapal baru yang mesinnya sudah diperisiapkan untuk memakai B20. Kedua, produsen B20 mengadakan riset agar dapat menghasilkan produk yang kompatibel tanpa menimbulkan efek ongkos perawatan tinggi. Ketiga, produsen B20 juga harus melakukan analissi efek terhadap saluran yang menggunakan tembaga atau nikel tembaga. Keempat, uji emisi B20 untuk perbandingan dengan persyaratan polusi udara. Kelima, pemerintah agar bisa mensyarakatkan pihak asuransi dan manufaktur mesin untuk membiayai kerusakan yang disebabkan B20. Terakhir, produsen B20 wajib memasukkan analisis untuk standar penggunaan kapal angkut air. “INSA sangat berharap pemerintah menunda pemakaian B20 khususnya industri pelayaran sampai dengan adanya hasil analisis,” kata Carmelita.

Sebelumnya, sejumlah sektor tercatat memperoleh kelonggaran terkait penggunaan B20%. Pemerintah memperbolehkan PT Freeport Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk tidak menggunakan biodiesel 20% (B20) dalam campuran pada bahan bakar minyak solar. “Untuk sementara belum bisa (menggunakan B20),” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto di Jakarta, Senin (3/9). Menurutnya, Freeport tidak bisa menggunakan B20 pada dataran tinggi Grasberg, Papua karena bisa menyebabkan bahan bakar tersebut membeku. Sedangkan PLN diperbolehkan tak menggunakan B20 pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Selain itu, pemerintah juga memberi kelonggaran pada sektor alat utama sistem senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk tak menggunakan B20. Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 24 Agustus 2018, penyaluran solar murni kepada ketiga sektor dilaksanakan Pertamina. Ketiganya pun diperbolehkan untuk tidak menggunakan B20 sampai ada teknologi yang memungkinkan penggunaan jenis bahan bakar tersebut.
https://katadata.co.id/berita/2018/10/29/asosiasi-pemilik-kapal-minta-penundaan-kewajiban-b20

Liputan6 | Senin, 29 Oktober 2018
Program B20 Bawa Nilai Tambah buat Minyak Sawit RI

Genap dua bulan sudah penerapan kebijakan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) solar dengan minyak kelapa sawit (B20) sebesar 20 persen telah berlaku.Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, dampak penerapan B20 sangat dirasakan perseroan. Kebijakan mandatori ini juga berdampak besar terhadap negara.”Awalnya kan B20 ini untuk kurangi impor. Tapi kalau dari Pertamina itu bulan kemarin kita sudah kurangi impor. B20 sudah terasa dampaknya, volume impor untuk solar itu menurun,” ujar dia di Bontang, Kalimantan Timur, seperti dikutip Senin (29/10/2018). Dirut Nicke menjelaskan, kebijakan perluasan B20 membawa penurunan konsumsi impor BBM sebanyak 20 persen.”20 persen turunnya selama 2 bulan ini, kan campurannya 20 persen dikurangi dengan kami kan. Jadi 20 persen dari volume turunya,” tutur dia.Nicke melanjutkan, penerapan B20 bahkan mengkerek harga minyak sawit mentah di tingkat global.”Untuk negara (B20) itu sangat membantu karena selama ini kan ekspor terbesar kedua untuk pendapatan negara datangnya dari CPO. Jadi bukan Dolar aja yang naik, harga CPO juga naik. Jadi kalau 20 persen itu bisa kita ganti dengan local resources kan tentu sangat membantu,” kata Nicke. Ia pun mengaku senang dengan hasil sementara dari penerapan kebijakan B20 yang tengah berjalan selama dua bulan terakhir. Terutama bagaimana penerapannya membawa nilai tambah bagi CPO.”Jadi ketika kita manfaatkan local resources kita, maka itu sangat baik sehingga industri CPO kemudian bisa nambah lagi added value-nya,” pungkas dia.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3679129/program-b20-bawa-nilai-tambah-buat-minyak-sawit-ri

Kontan | Senin, 29 Oktober 2018
Akhir Oktober, Realisasi Program B20 Diharapkan Sudah Bisa 100%

Pelaksanaan program pencampuran biodiesel 20% ke bahan bakar minyak solar (B20) mulai terlihat hasilnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengatakan, berdasarkan hasil monitoring, realisasi pelaksanaan B20 hingga akhir Oktober ini sudah mencapai 92%. Menurutnya tak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan program ini. “Kami harap sampai akhir Oktober tinggal berapa hari bisa 100%,” jelas Tumanggor kepada Kontan.co.id saat ditemui ditengah acara 14th Indonesian Palm Oil Conference, di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin (29/10). Dalam kurun dua hari, Tumanggor masih optimistis realisasi B20 bisa maksimal. Pasalnya tak ada masalah berarti, hanya keterlambatan kapal atau logistik. Dampaknya terhadap impor, Tumanggor mengatakan, diperkirakan penghematan bisa hingga US$ 2,3 miliar. “Sesuai dengan penjelasan Pak Jokowi,” jelasnya.
https://nasional.kontan.co.id/news/akhir-oktober-realisasi-program-b20-diharapkan-sudah-bisa-100