+62 2129380882 office@aprobi.co.id

September, Realisasi Serapan FAME 437.980 KL

Investor Daily Indonesia | Rabu, 17 Oktober 2018

September, Realisasi Serapan FAME 437.980 KL

Realisasi serapan unsur nabati ( fatty acid methyl eter /FAME) setelah perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) mencapai 437.980 kiloliter (KL) untuk periode September sampai 10 Oktober. Realisasi ini naik dari sebelum perluasan mandatori yang sekitar 200 ribu KL per bulan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Day Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pelaksanaan perluasan mandatori B20 memang belum optimum. Namun, sejak perluasan mandatori dimulai pada 1 September lalu, pelaksanaannya sudah semakin baik. “Realisasi serapannya (FAME) dari September sampai 10 Oktober kemarin itu sudah 437.980 KL Jadi sampai September baru 80%” kata dia di Jakarta, Selasa (16/10). Menurut dia, termasuk untuk sektor nonsubsidi, serapan FAME untuk September hingga Desember tahun ini ditargetkan mencapai 1,92 juta KL Dengan asumsi serapan per bulannya sama, maka serapan FAME seharusnya sekitar 480 ribu KL per bulan. Sehingga, realisasi September masih di bawah target Faktor distribusi masih menjadi kendala perluasan mandatori B20.

“Supply chain kendalanya, mid stream-nya sedikit kendala, tetapi Kementerian Koordinator Perekonomian sudah surati Ditjen Perhubungan Laut sebagaimana hasil rapat koordinasi,” jelas Rida. Meski demikian, jika dibandingkan dengan sebelum adanya perluasan mandatori, realisasi serapan FAME September itu terbilang naik signifikan. Mengacu data Kementerian ESDM, pada semester pertama tahun ini, serapan FAME tercatat sebesar 1,25 juta KL Jika serapan bulanannya dipukul sama rata, maka konsumsi FAME per bulannya hanya sekitar 200 ribu KL Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menambahkan, untukperiode Januari-Agustus, serapan FAME tercatat sudah sebesar 1,47 juta KL Sehingga, sampai 10 Oktober, konsumsi FAME telah mencapai sekitar 1,8 juta KL Lantaran realisasi serapan FAME di bawah alokasi, maka ada potensi badan usaha terkena denda Rp 270 miliar. Namun, menurut Rida, besaran denda ini masih berupa temuan awal, belum menjadi keputusan. Indikasi denda ini lantaran ada badan usaha yang telah memiliki purchase order (PO), tetapi tidak dijalankan. Tetapi ini (denda Rp 270 miliar) belum fix. Itu baru temuan awal, belum jadi putusan. Masih jauh,” ujarnya.

Dikatakannya, yang berpotensi kena denda itu yakni badan usaha bahan bakar minyak (BBM) maupun badan usaha bahan bakar nabati (BBN). Sayangnya, Rida mengaku lupa jumlah badan usaha yang berpotensi didenda ini. “Dua-duanya (kena sanksi), tetapi lebih banyak di badan usaha BBN,” kata dia. Namun ditegaskannya, belum ada badan usaha yang didenda. Pasalnya, pemerintah masih membuat petunjuk teknis soal penerapan sanksi ini. Yang jelas, denda dikenakan pada volume BBM yang tidak dicampur dengan FAME. “Harusnya yang dicampur misalnya 1.000, yang dicampur hanya 800, berarti yang 200 yang didenda,” ujar Rida. Ketentuan mengenai sanksi ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 41 Tahun 2018. Pasal 18 beleid ini menyebutkan, jika badan usaha tidak memenuhi ketentuan mandatori, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha. Denda ditetapkan sebesar Rp 6.000 per liter volume biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM pada bulan berjalan. Namun, badan usaha BBM tidak dikenai sanksi jika hal tersebut dikarenakan ada keterlambatan, keterbatasan, dan/ atau ketiadaan pasokan biodiesel dari badan usaha BBN. Selain itu, badan usaha juga tidak akan didenda jika ada ketidaksesuaian pasokan biodiesel dengan kualitas yang disepakati dalam kontrak. Bagi badan usaha BBN yang diberi sanksi, diperbolehkan mengajukan keberatan tertulis paling lambat 15 haru kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Usulan Pertamina

Terkait kendala distribusi ini, PT Pertamina (Persero) pernah mengusulkan agar FAME dikirimkan ke terminal BBM besar saja, tidak sampai ke terminal yang kecil. Sementara pasokan ke terminal kecil nantinya langsung berupa B20 yang diangkut sendiri oleh perseroan. Menurut Rida, usulan telah disampaikan Pertamina dalam rapat koordinasi. Justru usulan ini lah yang diharapkan pemerintah bisa dilaksanakan oleh Pertamina. “Saat rapat terakhir kan sudah jalan ke puluhan terminal. Pertamina usulkan sendiri mereka yang bawa (B20). Itu yang kami mintakan,” kata dia. Sebelumnya, Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengusulkan, FAME tidak perlu didistribusikan ke seluruh Terminal BBM, melainkan hanya ke terminal besar saja. “Namun ada resiko, tatkala kami blending, FAME itu mengikat air, ada fasilitas yang harus kami maintain. Tinggi juga biaya maintenance-nya. Mungkin bisa bagi ongkos angkut ke Pertamina, jadi bisa kami kelola,” kata dia.

Terkait ongkos angkut, tambah Gandhi, badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) selama ini menerima ongkos angkut dari penggantian selisih FAME dan solar yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ongkos ini lah yang diusulkan dibagi jika memang disetujui FAME dikirimkan hanya sampai ke terminal BBM utama. Mengacu laman Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga indeks pasar (HIP) biodiesel ditetapkan mengikuti harga minyak sawit mentah ditambah biaya konversi menjadi FAME dan ongkos angkut Penentuan ongkos angkut ini mengikuti Keputusan Menteri ESDM No 1770K/12/ MEM/2018.

Republika | Rabu, 17 Oktober 2018

Realisasi B20

Terhitung sejak penerapan penggunaan minyak sawit 20 persen untuk BBM solar (B20I pada 1 September 2018 hingga 10 Oktober 2018. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM] menyebut, realisasi produksi dan pemanfaatan biodiesel sudah mencapai 437.980 kiloliter. Sampai akhir tahun, diharap realisasi pemanfaatan B20 mencapai 3,9 juta kiloliter.

Kompas | Rabu, 17 Oktober 2018

Biodiesel dan Gas Bumi Jadi Tumpuan

-Pemanfaatan Biodiesel dan gas bumi akan dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Gas bumi dapat menggantikan bahan bakar minyak jenis solar sebagai sumber energi pem -bangkit listrik di dalam negeri. Apalagi, harga minyak mentah cenderung naik. Berdasarkan data di laman Bloomberg, Selasa (1610 2018) malam, harga minyak mentah jenis Brent sebesar 80.25 dollar AS per barel dan harga \VTI 71,33 dollar .AS per barel. Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDND Djoko Siswanto, selain biodiesel, gas bumi berpotensi menjadi sumber energi pengganti minyak. Tak ham u u!. J.rtor transportasi, gas bumi juga banyak dipakai sebagai sumber energi pada pembangkit listrik. Tak cukup mengandalkan biodiesel. Gas juga bisa dipakai menggantikan solar pada pembangkit listrik. Apalagi, harga minyak sekarang, kan, tinggi. Pemakaian solar akan dikurangi dan berharap beralih ke gas.” ujar Djoko di Jakarta, Selasa Dalam neraca gas bumi Indonesia 2018-2027, pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik sebanyak 930,71 miliar British thermal unit per hari (BBTUD). Pemanfaatan untuk pembangkit listrik tersebut masih di bawah sektor industri sebagai pengguna gas terbesar di dalam negeri, yaitu 1.531,87 BBTUD. Adapun pemanfaatan gas untuk transportasi hanya 6,09 BBTUD.

Adapun serapan Biodiesel per 1 September sampai bulan ini. lanjut Djoko, sebanyak 400.000 kiloliter. Biodiesel diwajibkan dicampur ke dalam solar, dengan kandungan 20 persen Biodiesel dalam setiap liter solar, atau dikenal dengan mandatori B-20. Kewajiban tersebut berlaku efektif per 1 September 2018 untuk seluruh sektor, baik PSO (pelayanan publik) maupun non-PSO. Selain Biodiesel dan gas bumi. Komisi VH DPR menginginkan penelitian Bioetanol dikembangkan sebagai pengganti gasolin (bensin). Namun, hingga kini, pengembangan bioetanol, khususnya dari tetes tebu. belum optimal akibat faktor keekonomian. Harga Bioetanol per liter jauh lebih mahal ketimbang harga BBM jenis premium. Berdasarkan penelitian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Bioetanol kurang ekonomis dikembangkan jika harus bersaing dengan premium. Harga Bioetanol lebih mahal Rp 1.000 hingga Rp 1.300 per liter dibandingkan dengan harga premium yang dijual Rp 6.450 per liter. “.Akan lebih ekonomis memakai CNG (gas alam terkompresi) karena harganya lebih murah dibanding BBM.” kata Kepala BPPT Unggul Priyanto.

Bisnis | Seslasa, 16 Oktober 2018

Jokowi Singgung Masalah B20, Darmin Akui Ada Persoalan Teknis

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan terdapat masalah teknis dalam penyaluran biodiesel terkait kebijakan B20. Kebijakan B20 yang dimaksud adalah kebijakan pencampuran 20% bahan bakar menggunakan biodiesel. Seperti diketahui, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No.66/2018 Perubahan Kedua Atas Perpres No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Darmin menyatakan terdapat persoalan teknis seperti persoalan tanki, persoalan kapal sampai persoalan nota pemesanan (purchase order). Menurutnya, tidak semua masalah bisa langsung diselesaikan. “Kalau PO, purchase order, kan gampang, kalau bangun tangki itu butuh waktu sedikit,” kata Darmin. Darmin juga menyatakan dirinya akan memeriksa Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang terlambat mengirimkan biodiesel. Pemerintah akan memeriksa apakah nota pemesanan biodiesel tersebut terlambat atau tidak. “Kalau terlambat tentu bukan salah dia juga. Jadi tergantung siapa dan bener salah apa nggak, kita akan periksa,” katanya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya mendengar ada masalah pasokan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dalam kebijakan B20.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden saat menyampaikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018) yang dihadiri oleh hampir seluruh menteri Kabinet Kerja dan kepala sejumlah lembaga negara. Presiden menyatakan akan meminta laporan terkait permasalahan dalam kebijakan B20 tersebut. “Berkaitan dengan program B20 saya nanti minta laporan, harus dipastikan eksekusinya di lapangan. Saya mendengar ada masalah pasokan dari CPO-nya di lapangan saya nanti minta laporan mengenai hal ini,” kata Presiden.

http://industri.bisnis.com/read/20181016/44/849875/jokowi-singgung-masalah-b20-darmin-akui-ada-persoalan-teknis

Liputan6 | Seslasa, 16 Oktober 2018

Solar Campur 20 Persen Minyak Sawit Terbukti Tekan Impor Migas

Impor minyak dan gas (migas) Indonesia pada September 2018 tercatat USD 2,28 miliar mengalami penurunan 25 persen dari Agustus 2018. Hal tersebut berdasarkan data dri Badan Pusat Statistik (BPS). Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, penurunan impor migas tersebut merupakan hasil penerapan campuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20). Aturan tersebut mulai diterapkan mulai 1 September 2018. “Kan itu sesuai dengan mulainya fame B20,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Program B20 mampu menurunan impor Solar. Pasalnya 20 persen Solar digantikan biodiesel yang berbahan baku minyak sawit. Djoko menyebutkan, pengurangan impor Solar atas penerapan program tersebut sekitar 400 ribu kilo liter (kl). “Ya paling tidak itu sudah bisa mengurangi impor,” tuturnya. Djoko meyakinkan bahwa penurunan impor bukan karena faktor lain karena konsumsi Solar dalam kondisi normal. Selain itu produksi minyak mentah dalam negeri juga mengalami hal yang sama. “Kalau dari sisi produksi enggak ada maslah. Konsumsi juga stabil, enggak ada penurunan,” tandasnya.‎

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3669153/solar-campur-20-persen-minyak-sawit-terbukti-tekan-impor-migas

Merdeka | Seslasa, 16 Oktober 2018

Kebijakan Solar campur 20 Persen Minyak Sawit Terbukti Tekan Impor Migas

Impor minyak dan gas (migas) Indonesia pada September 2018 tercatat USD 2,28 miliar. Angka ini turun 25 persen dibanding Agustus 2018. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto mengatakan, penurunan impor migas tersebut merupakan hasil penerapan campuran 20 persen biodiesel dengan Solar (B20), yang mulai diterapkan per 1 September 2018. “Kan mulainya itu juga, fame, B20,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/10). Program B20 terbukti dapat menurunkan impor solar. Sebab, 20 persen Solar digantikan biodiesel yang berbahan baku minyak sawit. Djoko menyebutkan, pengurangan impor Solar atas penerapan program tersebut sekitar 400 ribu kilo liter (kl). “Ya paling tidak itu kan sudah bisa mengurangi impor,” tuturnya. Menurut Djoko, penerapan program B20 mempengaruhi penurunan impor. Saat ini konsumsi Solar dalam kondisi normal selain itu produksi minyak mentah dalam negeri juga mengalami hal yang sama. “Kalau dari sisi produksi nggak ada masalah. Konsumsi juga stabil, ngga ada penurunan,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/kebijakan-solar-campur-20-persen-minyak-sawit-terbukti-tekan-impor-migas.html

Bisnis | Seslasa, 16 Oktober 2018

PENURUNAN IMPOR MIGAS, Ini Kata BPH Migas

BPH Migas menilai bahwa penurunan impor minyak dan gas bumi pada September 2018 bukan disebabkan oleh penurunan konsumsi bahan bakar minyak di dalam negeri. Implementasi bauran biodiesel ke dalam Solar justru menjadi salah satu faktor yang menurunkan impor migas pada bulan lalu. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fansurullah Asa menyebutkan bahwa konsumsi bahan bakar minyak pada September relatif stabil sehingga penurunan impor migas bukan disebabkan terjadinya penurunan konsumsi pada periode tersebut. “Konsumsi [bahan bakar minyak] stabil, tidak ada masalah itu. Tidak ada penurunan [konsumsi BBM]. Apalagi soal bencana Palu kemarin harus dibantu [penyediaan BBM],” katanya, Selasa (16/10). Dia menilai, implementasi bauran bahan bakar nabati sebesar 20% dalam Solar yang menjadi salah satu faktor penurunan impor migas pada bulan lalu. “B20 itu jelas punya kontribusi [penurunan impor migas].”

Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro mengatakan, penurunan impor migas pada September bukan dikarenakan faktor tunggal. Dia membenarkan bahwa ada kontribusi dari biodiesel minyak kelapa sawit terhadap penurunan impor migas pada September 2018. “Secara siklus pada September umumnya impor [migas] turun. Pada 2016 dan 2017 juga sama polanya,” kata Komaidi. BPS mencatat, impor migas secara pada September 2018 turun 25,2% menjadi US$2,28 miliar dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan impor migas dipicu oleh turunnya nilai impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah US$332,6 juta (turun 31,90%), hasil minyak US$ 391,1 juta (turun 23,06%), dan gas bumi US$43,9 juta ( turun 14,30%). Namun, nilai impor migas pada September 2018 naik 17,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, penerapan PPh impor juga berdampak pada penurunan tersebut. “Penerapan PPh impor saya kira juga memberikan kontribusi. Untuk 2018 tren penurunan konsumsi global saya kira yang signifikan memengaruhi impor termasuk impor migas Indonesia.”

http://industri.bisnis.com/read/20181016/44/849853/penurunan-impor-migas-ini-kata-bph-migas

Bisnis | Seslasa, 16 Oktober 2018

Jokowi: Saya Dengar Ada Masalah Pasokan CPO dalam Kebijakan B20

Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya mendengar ada masalah pasokan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dalam kebijakan B20. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden saat menyampaikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018) yang dihadiri oleh hampir seluruh menteri Kabinet Kerja dan kepala sejumlah lembaga negara. Kebijakan B20 yang dimaksud adalah kebijakan pencampuran 20% bahan bakar menggunakan biodiesel. Seperti diketahui, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No.66/2018 Perubahan Kedua Atas Perpres No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Presiden menyatakan akan meminta laporan terkait permasalahan dalam kebijakan B20 tersebut. “Berkaitan dengan program B20 saya nanti minta laporan, harus dipastikan eksekusinya di lapangan. Saya mendengar ada masalah pasokan dari CPO-nya di lapangan saya nanti minta laporan mengenai hal ini,” kata Presiden. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi serapan bahan bakar nabati jenis biodiesel (FAME) pada B20 telah mencapai 437.980 kiloliter pada periode 1 September-10 Oktober 2018. Serapan sampai Oktober tersebut baru mencapai sekitar 15% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah untuk periode September-Desember 2018 yakni 2,85 juta kiloliter. Sampai dengan akhir tahun, total serapan FAME ditargetkan dapat mencapai 3,9 juta kiloliter.

http://industri.bisnis.com/read/20181016/44/849786/jokowi-saya-dengar-ada-masalah-pasokan-cpo-dalam-kebijakan-b20

Cnnindonesia | Seslasa, 16 Oktober 2018

ESDM Klaim B20 Ikut Andil Turunkan Impor Minyak September

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim perluasan kebijakan pencampuran biodiesel 20 persen (B-20) turut andil dalam menurunkan impor minyak pada bulan lalu. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan dampak positif implementasi B-20 pada awal September mulai tampak pada penurunan impor minyak bulan ini. Hal ini, menurut dia, terlihat dari impor minyak yang turun pada September. “B-20 kan sudah berjalan September. Iya kan kelihatan hasilnya,” katanya di Gedung DPR, Senin (15/10). Selain faktor B20, Djoko tak menampik ada faktor siklus yang menyebabkan penurunan impor minyak pada September. BPS mencatat nilai impor minyak dan gas (migas) pada September turun sebesar 25,2 persen dari US$3,05 miliar pada bulan sebelumnya menjadi US$2,28 miliar. Secara rinci, nilai impor minyak mentah turun 30 persen menjadi US$1,26 miliar, sedangkan hasil minyak turun 26 persen menjadi Rp19,23 miliar. Sementara secara tahunan, nilai impor mintah mentah tercatat turun 9,97 persen, dan hasil minyak turun 26 persen. Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Yunita Rusanti menyebut penurunan impor minyak kemungkinan lebih banyak disebabkan siklus atau pola tahunan.”Dengan kebijakan B-20, ini belum terlalu kelihatan, harapannya paling tidak impor diesel ini berkurang. Mudah-mudahan ini membantu penurunan impor ke depannya,” jelas Yunita.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181015212704-85-338702/esdm-klaim-b20-ikut-andil-turunkan-impor-minyak-september

Kumparan | Seslasa, 16 Oktober 2018

Meski Ada Kebijakan B20, Harga TBS di Tingkat Petani Masih Stagnan

Meskipun kini ada kebijakan biodiesel 20 persen (B20), namun harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani tidak mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, harga TBS sawit yang dijual petani seharga Rp 1.385 per kilogram (kg). Harga ini khususnya untuk area Kalimantan Timur dan untuk sawit dengan umur tanaman lebih dari 10 tahun. Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan bahwa faktor minyak nabati lain, seperti soybean dan sunflower, yang stoknya cukup tinggi juga mempengaruhi harga TBS kelapa sawit di Indonesia. “Kalau harga TBS di Malaysia sebesar RM 435 atau sekitar sebesar Rp 1,595 juta per ton TBS. Ini setara Rp 1.595 per kilogram. Masih lebih tinggi, tapi setidaknya harga TBS dalam negeri tidak turun lagi kan,” kata Togar saat dihubungi kumparan, Selasa (16/10).

Sementara itu, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menambahkan program B20 butuh waktu dalam proses penerapannya. Sebab, saat ini, belum semua Terminal BBM (TBBM) siap mencampur sawit dengan solar. “Jadi gudang penyimpanan sawit nya masih penuh. Over supply. Program B20 terkendala di produsennya. Ada kelangkaan bahan campuran antara sawit dan solar. Disebut sebagai FAME (Fatty Acid Methyl Esters). Ini yang buat semua progres itu terkendala sehingga berpengaruh ke serapan sawit,” katanya kepada kumparan. Bhima memperkirakan dampak dari program B20 ini baru akan terlihat pada penyerapan sawit setelah satu hingga dua tahun mendatang. Untuk saat ini, harga TBS lebih dipengaruhi oleh permintaan CPO di tingkat dunia. “Indonesia sedang dihambat oleh India yang menerapkan bea masuk CPO cukup tinggi. Ekspor ke India turun tajam, sekitar -3.05 persen,” tutupnya.

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/meski-ada-kebijakan-b20-harga-tbs-di-tingkat-petani-masih-stagnan-1539655160224595984

Metrotvnews | Seslasa, 16 Oktober 2018

Kebijakan Biofuel bisa Perbaiki Neraca Migas

Kendati belum terlalu menggembirakan, upaya pemerintah memperbaiki neraca perdagangan sudah berada di jalur yang tepat. Hal itu antara lain ditandai dengan surplusnya neraca perdagangan Indonesia pada September 2018. Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada September surplus USD230 juta. Realisasi itu membaik jika dibandingkan dengan bulan lalu yang mencatat defisit mencapai USD1,02 miliar. Dalam menanggapi data BPS itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perekonomian menunjukkan arah yang lebih baik dari sisi neraca perdagangan, terutama nonmigas. “Kondisi September sudah menunjukkan positif meskipun neraca perdagangan migas masih negatif,” kata Menkeu di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. Ia berharap kewajiban penggunaan biofuel atau B20 akan segera menurunkan impor dan konsumsi BBM di dalam negeri sehingga pada akhir 2018 diharapkan neraca perdagangan migas sudah positif. “Trennya sudah benar meski rate-nya harus diakselerasi lebih cepat,” katanya. Menkeu juga berharap pertumbuhan industri manufaktur lebih cepat sehingga ekspor dapat tumbuh lebih tinggi.

“Kita mengharapkan industri manufaktur lebih cepatlah sehingga ekspornya meningkat karena saat ini pertumbuhan ekspornya masih sangat kecil, belum meningkat,” katanya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti menuturkan surplus neraca perdagangan disebabkan jumlah ekspor lebih besar daripada impornya. Tercatat ekspor di angka USD14,83 miliar, sedangkan impor di angka USD14,60 miliar. Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada September 2018 mencapai USD14,60 miliar atau turun 13,18 persen jika dibandingkan dengan di Agustus 2018. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan September 2017, angka itu naik 14,18 persen. “Jadi, meskipun angkanya kecil, kondisinya surplus. Mudah-mudahan ke depan akan tetap surplus,” ucap Yunita.

Sektor Pariwisata

Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengatakan pemerintah jangan terlalu terlena meski neraca perdagangan surplus. Walaupun hal itu menggembirakan dan mengurangi tekanan ke rupiah, ke depan tata kelola migas harus diperbaiki. Ia mengatakan neraca nonmigas September 2018 surplus USD1,3 miliar, tapi neraca migas masih defisit USD1,07 miliar. “Untuk menjaga surplus neraca dagang, khususnya migas jangka panjang di periode naiknya harga minyak dunia, dibutuhkan upaya sistematis dan konsisten pemerintah,” tegasnya. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat yang dapat dilakukan untuk menahan pelebaran defisit neraca perdagangan ialah dengan menghapus PPN ekspor jasa 10 persen menjadi nol persen, terutama pada jasa profesional teknologi informasi dan pariwisata. “Itu akan membantu masuknya devisa dari sektor jasa yang lebih besar,” ujarnya. Pengembangan pariwisata memang dianggap salah satu kunci penguatan ekonomi Indonesia. Adapun bentuk wisata yang berpotensi dikembangkan ialah wisata halal. Dalam konferensi internasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dihadiri delegasi pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia, kemarin, para pembicara menyatakan besarnya potensi pariwisata halal untuk dikembangkan mengingat banyaknya jumlah umat Islam di dunia.

http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/9K5EWERK-kebijakan-biofuel-bisa-perbaiki-neraca-migas

Cnnindonesia | Seslasa, 16 Oktober 2018

Menko Darmin Sebut Logistik ‘Acak-acak’ Kesiapan B20

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan masalah logistik sebagai biang keladi tidak sempurnanya kebijakan pencampuran 20 persen biodiesel terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar atau B20. Ia menyoroti tiga hal utama, yakni kapasitas tangki penyimpanan bahan bakar nabati, pengadaan kapal logistik, dan dokumen pembelian biodiesel (purchase order) yang terbilang cepat. Hal itu dinilai berimbas terhadap kebijakan B-20 yang disebut tidak terlalu siap. “Dan masalah ini tidak semuanya langsung selesai. Untuk purchase order, ini kan diatasinya gampang. Tapi kalau bangun tangki, itu kan butuh waktu yang tidak sedikit,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/10). Ia melanjutkan, ketidaksiapan itu juga merupakan dampak dari pelaksanan B20 yang begitu cepat. Sejak digulirkan di rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada Juli, implementasinya terbilang cepat, yakni berselang kurang dari dua bulan sesudahnya, atau 1 September 2018.

“Waktu diumumkan tanggal 1 September, kemudian purchase order keluar dan kami minta tiga hari selesai, namun mereka (Badan Usaha Bahan Bakar Nabati) tidak bisa. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada juga soal kapal, soal jarak pengiriman, soal-soal teknis sebetulnya,” imbuh dia. Darmi mengatakan pemerintah telah mengevaluasi implementasi B20 selama sebulan terakhir untuk mengkaji kealpaan yang terjadi. Jika memang kelalaian terjadi di BU BBN, pemerintah sudah menyiapkan sanksi. Saat ini, pemerintah telah mengantongi daftar BU BBN yang sekiranya bisa mendapatkan sanksi karena keterlambatan implementasi B20. Bukti serta daftar kesalahan pun sudah diserahkan ke BU BBN terkait dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketentuan mengenai sanksi ini terdapat di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018, dimana BU BBN akan dikenakan denda Rp6 ribu per liter serta pencabutan izin usaha jika tak memenuhi kewajibannya ke perusahaan penyalur BBM.

“Namun, untuk pengumuman sanksinya, biar nanti secara resmi diputuskan oleh Kementerian ESDM,” terang dia. Kebijakan mandatori B20 ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 soal Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Melalui aturan ini, Presiden Joko Widodo merestui perluasan cakupan penggunaan biodiesel dari tadinya terbatas pada kegiatan penugasan pemerintah (PSO) menjadi PSO dan non-PSO. Artinya, pencampuran biodiesel terhadap Solar yang digunakan untuk kegiatan nonsubsidi juga berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Langkah ini diambil pemerintah sebagai substitusi impor migas yang selama ini menekan defisit neraca perdagangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor migas antara Januari hingga September tahun ini di angka US$22,05 miliar atau melonjak 27,16 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya US$17,34 miliar.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181016202440-532-339028/menko-darmin-sebut-logistik-acak-acak-kesiapan-b20

Kontan | Seslasa, 16 Oktober 2018

Menko Darmin: Penerapan B20 Terhambat Soal Teknis

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerapan kebijakan B20 masih terhambat masalah teknis. Hal itu ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Siang tadi. Menurut Darmin, maslah teknis itu seperti persoalan tanki dan kapal dalam hal purchase order (PO). “Saat diumumkan tanggal 1 Oktober dimulai, PO keluar dan minta tiga hari selesai tapi nggak dapet, ada juga soal kapal dan jarak pengiriman,” katanya di Kompelk Istana Kepresidenan, Selasa (16/10). Tak hanya itu, dirinya juga mengaku sudah memiliki daftar-daftar badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang tidak menudukung kebijakan B20 ini. Misalnya, BU BBN yang terlambat mengirim sehingga PO tidak bisa terpenuhi. “Kita akan periksa semua,” tegas Darmin. Adapun daftar tersebut pun sudah ia komuikasikan kepada Kementerian ESDM untuk segera diputuskan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang kabinet menyampakan akan meminta laporan terkait kebijakan B20 yang sudah diterapkan per 1 Oktober 2018. Pasalnya, ia mendengar ada hmbatan dari segi pasokan crude palm oil di lapangan. Hal itu ia tekankan demi menakan impor terhadap neraca dagang. Apalagi pada bulan lalu, neraca dagang sudah mencetak surplus sebesar U$ 227,1 juta.

https://nasional.kontan.co.id/news/menko-darmin-penarapan-b20-terhambat-soal-teknis

Borneonews | Seslasa, 16 Oktober 2018

Kementerian Teknis Didesak Proaktif Percepat Program B31

Pemerintah harus proaktif memastikan mesin-mesin penggerak industri dapat menggunakan solar dari minyak bumi yang dicampurkan fatty acid methyl esters (FAME) dari minyak sawit menjadi biodiesel kadar 30% (B30) tepat waktu. “Presiden Joko Widodo sudah menyatakan komitmennya untuk mempercepat program B30,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat M Sinaga, dalam keterangan tertulisnya awal pekan ini. Kementerian teknis, menurut Sahat, harus mempercepat kinerja mereka sehingga penghiliran dapat berhasil dengan baik meski standar acuan mesin yang mengacu kepada Amerika Serikat belum ada.”Dengan penghiliran CPO menjadi bahan bakar, maka akan mengurangi impor. Meningkatkan nilai tawar minyak sawit, yang paling langka di republik ini adalah kebersamaan,” papar dia.Sahat menilai, pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat agar anugerah minyak sawit yang sangat banyak yang diproduksi di negeri ini mendatangkan manfaat.”Model bisnis mengubah CPO menjadi bahan bakar ini akan membuat industri hilir bergairah yang pada akhirnya menjaga harga buah sawit di tingkat petani stabil dan menjauh dari titik yang merugikan,” tutur Sahat

https://www.borneonews.co.id/berita/106384-kementerian-teknis-didesak-proaktif-percepat-program-b31

Katadata | Seslasa, 16 Oktober 2018

Jokowi Soroti Kendala Implementasi B20 dan Neraca Dagang RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) soroti sejumlah persoalan terkait eksekusi kebijakan pengendalian impor. Meski memuji surplus US$ 230 juta pada September lalu, Jokowi melihat masih ada kendala dalam eksekusi kebijakan pengurangan impor, salah satunya terkait implementasi kewajiban pencampuran minyak sawit 20% terhadap bahan bakar solar (B20). Presiden menyatakan, berdasarkan implementasi di lapangan, dia sempat mendengar masih ada kendala terkait pasokan kelapa sawit untuk campuran biodiesel. Dia memerintahkan Menteri terkait melaporkan kondisi terkini dan menjaga eksekusi program B20 berjalan lancar.

“Saya minta laporan hal ini,” kata Jokowi di sela sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (16/10).Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menyatakan realisasi penyaluran minyak sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) untuk program pencampuran dengan solar atau B20 belum optimal. Yang mana FAME yang terserap hanya 11% dari target yang telah ditentukan tahun ini. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan sejak awal September sampai 10 Oktober 2018, realisasi penyaluran FAME baru mencapai 437.980 Kilo Liter (KL). Padahal targetnya 3,9 juta KL.

Selain masalah B20, Jokowi juga meminta para menteri kabinet kerja untuk terus memantau pergerakan neraca perdagangan. Dia pun meminta para menteri berupaya lebih optimal meningkatkan ekspor minyak gas bumi serta non migas serta melakukan terobosan untuk menekan impor. Hal ini dilakukan agar menjaga momentum surplus neraca perdagangan beberapa bulan ke depan. “Saya minta terobosan dalam rangka itu,” kata dia. Namun Jokowi juga melihat surplus perdagangan September sebagai capaian positif kinerja ekonomi RI. Apalagi pengendalian impor dan peningkatan ekspor kerap menjadi fokus pemerintah dalam setiap rapat kerja. “Dalam rapat selalu kami konsentrasi itu,” ujar dia. Neraca perdagangan pada September 2018 mencatat surplus sebesar US$ 230 juta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), surplus tersebut antara lain diakibatkan oleh menurunnya nilai impor pada sektor migas dan nonmigas. Meski begitu, penurunan angka impor rupanya belum mampu memaksimalkan capaian kinerja neraca dagang, baik untuk periode September 2018 maupun untuk menekan angka defisit perdagangan kumulatif sepanjang Januari-September 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ekspor pada September 2018 tercatat sebesar US$ 14,83 miliar, turun 6,58% dibandingkan Agustus 2018 dengan capaian US$ 15,87 miliar. Penurunan ekspor terjadi di lini ekspor nonmigas sebesar 5,67% serta ekspor migas anjlok 15,81%.

https://katadata.co.id/berita/2018/10/16/jokowi-soroti-kendala-implementasi-b20-dan-neraca-dagang-ri

Detik | Seslasa, 16 Oktober 2018

Jokowi Sebut Program B20 Belum Mulus, Ini Penjelasan Darmin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku masih ada hal teknis yang membuat pelaksanaan program biodiesel 20% (B20) belum sempurna. Hal itu juga sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakannya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018). “Tadi saya juga menjelaskan melaporkan apa saja yang perlu yang sudah kita putuskan dan dilakukan, ya dalam waktu nggak lama selesai. Artinya nggak semua bisa langsung selesai,” kata Darmin. Darmin menyebut, belum sempurnanya implementasi B20 hanya karena masalah teknis. Seperti, persoalan tangki penampung, persoalan kapal penyalur, yang semuanya terdampak oleh purchase order (nota pemesanan) yang terlambat dari waktu implementasi program tersebut. “Itu masalahnya lebih kepada ketidaksiapan waktu diumumkan tanggal 1 September mulai, kemudian apa namanya, purchase order keluar kan, dan minta 3 hari selesai, nggak dapat, dan sebagainya dan sebagainya soal kapal, soal jarak pengiriman, soal-soal teknis sebetulnya,” jelas dia.

Terkait dengan pemberian denda atau sanksi kepada badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) dan badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM), Darmin mengaku pihak pemerintah masih melakukan pemeriksaan. “Artinya kita akan periksa, misalnya BU BBN misalnya dia terlambat ngirim, purchase order-nya terlambat atau nggak. Kalau terlambat tentu bukan salah dia juga. Jadi tergantung siapa dan bener salah apa nggak, kita akan periksa,” jelas dia. Mantan Dirjen Pajak ini pun mengaku sudah mengirimkan data terkait dengan BU BBN dan BU BBM yang terancam kena sanksi kepada pihak Kementerian ESDM. “Ada, daftar kita sudah punya, tapi ini nanti secara official di ESDM diputuskan, komunikasi sudah disampaikan daftarnya apanya, bukti-buktinya,” ungkap dia.

https://finance.detik.com/energi/d-4259472/jokowi-sebut-program-b20-belum-mulus-ini-penjelasan-darmin

Merdeka | Seslasa, 16 Oktober 2018

Jokowi: Saya Mendengar Ada Masalah Dalam Program Solar Campur 20 Persen Minyak Sawit

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta menteri terkait untuk melaporkan pelaksanaan program biodiesel 20 persen atau pencampuran 20 persen minyak sawit pada Solar (B20). Ini disampaikannya dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna tentang evaluasi penanganan bencana alam. “Berkaitan dengan B20, saya nanti minta laporan harus dipastikan eksekusinya di lapangan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10). Jokowi mengatakan, dari informasi yang kantonginya terdapat kendala dalam realisasi program tersebut. “Saya mendengar ada sedikit masalah mengenai pasokan dari CPO-nya di lapangan jadi saya minta laporan mengenai hal ini,” tuturnya. B20 merupakan kebijakan pencampuran 20 persen bahan bakar menggunakan biodiesel. Selama ini, penyaluran minyak sawit (Fatty Acid Methyl Eter/FAME) yang akan dicampurkan dengan Solar dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) ke Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) seperti Pertamina, kerap terlambat. Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina, Gandhi Sriwidodo mengatakan, lambatnya pengiriman Biodiesel mengakibatkan penyaluran B20 oleh Pertamina ke konsumen ritel di SPBU belum berjalan maksimal. “Penyaluran B20 belum bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan keterlambatan suplai Biodiesel dari beberapa BU BBN ke beberapa Terminal BBM Pertamina,” kata dia, Rabu (26/9). [idr]

https://www.merdeka.com/uang/jokowi-saya-mendengar-ada-masalah-dalam-program-solar-campur-20-persen-minyak-sawit.html

Okezone | Seslasa, 16 Oktober 2018

Moratorium Sawit Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Biodiesel

Kebijakan moratorium atau penghentian sementara penanaman kelapa sawit menjadi disinsentif bagi industri kelapa sawit. Tak hanya itu, kebijakan ini juga sangat kontradiktif dengan kebijakan perluasan penggunaan biodiesel 20% (B20). Hal itu diungkapkan berbagai kalangan menyikapi keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang di teken pada 19 September 2018 lalu. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Econo mics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, seharusnya pemerintah konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Ini mengingat pada 1 September 2018 kebijakan B20 resmi diberlakukan di Tanah Air. Namun, selang hampir tiga pekan kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tak sinkron dengan kebijakan sebelumnya. Sekarang, kata Bhima, pasokan biodiesel masih bermasalah karena ketidakpastian produksi sawit. “Kalau mau fokus kepeningkatan produksi sawit termasuk biodisel, harusnya sawit itu diberi banyak insentif bukan kemudian dihambat. (Ini) Sangat kontradiksi,” kata Bhima di Jakarta, belum lama ini. Keluarnya Inpres No 8/2018 ini, kata Bhima, juga jadi disinsentif bagi industri sawit nasional. Kebijakan ini sangat mengganggu gerak bisnis kelapa sawit, bukan hanya korporasi, tapi juga pekebun rakyat. “Sebab ada jutaan rakyat yang menggantungkan hidupnya ke sawit,” katanya. Bhima memaklumi inpres tersebut bertujuan agar perusahaan sawit dan pekebun rakyat melakukan intensifikasi lahan yang ada.

Ini karena produktivitas per hektare (ha) sawit Indonesia masih rendah, yakni hanya 2 ton per ha, sementara Malaysia sudah 10 ton per ha. Namun, intensifikasi lahan untuk menaikkan produktivitas membutuhkan waktu lama, riset yang mahal, termasuk pencarian bibit unggul, pupuk yang pas, dan lainnya. “Di titik ini pemerintah harusnya berimbang melihat persoalan secara komprehensif,” katanya. Bhima menjelaskan, investasi paling besar di sektor pertanian ada di perkebunan kelapa sawit. Saat ini Indonesia membutuhkan dolar untuk memperkuat devisa. Di sisi lain, ekspor sawit sebagai komoditas primer penting juga harus didukung dengan kemudahan kebijakan sehingga neraca dagang bisa berbalik menjadi surplus. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Ins titute (Paspi) Tungkot Sipayung mengatakan, Inpres No 8/2018 merupakan inpres ketiga yang dikeluarkan pemerintah. Dua inpres sebelumnya terbukti gagal, tapi ironisnya, pemerintah membuat inpres yang sama. “Inpres yang terbukti gagal kok tetap dilanjutkan,” kata Tungkot. Selama ini pemerintah mengatakan bahwa sawit merupakan penyumbang devisa, sebagai bahan baku biodiesel, penopang dan penyelamat ekonomi nasional, serta sebagai komoditas strategis nasional. Namun, ternyata tiba-tiba sawit dimoratorium.

Pemerintah tidak konsisten dengan apa yang dikatakan dan apa yang di per buat. “Saya tahu, moratorium sawit ini datangnya dari desakan-desakan LSM. Kasihan juga Presiden, menterinya yang gagal kok Presiden yang harus bertanggung jawab,” katanya. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santosa mengatakan kebijakan ini sangat berlebihan. Menurutnya, kalau pemerintah ingin mengevaluasi kebun sawit yang ada di kawasan hutan tidak perlu dilakukan moratorium. “Sebab itu pasti mengganggu investasi dan perekonomian. Pemerintah ini kok tidak belajar dari penerapan moratorium sebelumnya,” katanya.Menurut Yanto, kalau pemerintah ingin mengevaluasi kebun sawit di kawasan hutan tidak perlu ada moratorium. “Tinggal dilepaskan saja kawasan hutan itu atau cabuti saja sawit yang dinilai ada di kawasan hutan itu. Pemerintah kan punya wewenang. Jadi tidak perlulah dimoratorium,” katanya. Dia mengusulkan apabila ada kebun sawit berada di kawasan hutan, maka tunggu saja sampai dengan hak guna usaha (HGU) habis. Setelah HGU selesai bisa dihutankan kembali. Atau bisa juga dengan kebijakan pelepasan kawasan hutan mengingat rasio hutan masih lebih banyak. “Sehingga kebun yang ada di kawasan hutan tersebut tetap di lanjutkan karena status kawasan hutannya telah diubah,” katanya.

https://economy.okezone.com/read/2018/10/16/320/1964678/moratorium-sawit-dinilai-kontradiktif-dengan-kebijakan-biodiesel

Bisnis | Seslasa, 16 Oktober 2018

Ini Realisasi Penyerapan Biodiesel per Oktober 2018

Adapun serapan sampai Oktober tersebut baru mencapai sekitar 15% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah untuk periode September-Desember 2018, yakni 2,85 juta kiloliter. Sampai dengan akhir tahun, total serapan FAME ditargetkan dapat mencapai 3,9 juta kiloliter. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengakui penyerapan FAME dalam mandatori B20 belum optimal karena masih terkendala persoalan rantai pasok. Namun, dia optimistis target serapan FAME dapat tercapai. “Kami akui belum optimal tapi kalau boleh saya klaim, sampai September ini sudah lebih baik. Kendala di supplai chain, di midstream-nya,” ujar Rida di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/10/2018). Sampai saat ini, pasokan FAME dari badan usaha BBN kepada BU BBM seringkali mengalami keterlambatan lantaran harus mengantre di pelabuhan. Pemerintah sedang mencari solusi agar angkutan FAME bisa diprioritaskan, seperti halnya angkutan sembako dan BBM. Rida berujar Kemenko Perekonomian sudah menyurati terkait permasalahan pengiriman ini kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. “Sudah surati Dirjen Laut untuk minta dukungan,” katanya. Di sisi lain, penyaluran FAME, terutama ke Pertamina, juga belum dilakukan terpusat seperti yang direncanakan sebelumnya.

Menurut Rida, untuk memudahkan penyaluran pasokan FAME, sebelumnya Pertamina telah mengusulkan agar pengiriman FAME hanya dikirim ke 14 fasilitas blending Pertamina, yakni enam kilang dan delapan TBBM. Nantinya, biodiesel yang sudah dicampur di 14 titik tersebut akan didistribusikan sendiri oleh Pertamina ke SPBU-SPBU miliknya. Sehingga BU BBN tak perlu lagi memasok ke 112 TBBM Pertamina. Namun hingga kini, kata Rida, rencana tersebut belum terealisasikan karena Pertamina belum menentukan TBBM mana yang menjadi pusat pengiriman. Sementara itu, dengan realisasi serapan FAME periode September-Oktober sebesar 437.980 kilo liter diperkirakan terdapat penghematan devisa senilai Rp3,4 triliun (menggunakan asumsi nilai MOPS solar sebesar US$85/bbi dan kurs Rp14.600/USD). Pemerintah memproyeksikan penghematan devisa program perluasan B20 ke sektor non-PSO diperkirakan dapat mencapai US$1,02 miliar atau Rp14,9 triliun.

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengakui masih ada sejumlah kendala dari sisi penyaluran suplai Fatty Acid Methyl Ester (FAME) kepada badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BU BBM), seperti permasalahan administrasi dan transportasi. Dia enggan menjelaskan lebih jauh. Namun yang jelas persoalan tersebut, kata Paulus, tengah dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Migas dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. “Tentunya ada sebabnya mengapa sampai saat ini masih ada beberapa titik yang masih belum terpasok. Namun masing-masing titik terdapat hal yang berbeda-beda dan tidak bisa menggeneralisasinya,” ujar Paulus. Paulus mengklaim selama ini penyaluran FAME untuk sektor PSO (subsidi) tidak terkendala. Dengan adanya perluasan ke sektor non-PSO, titik penyaluran suplai menjadi lebih banyak.

http://industri.bisnis.com/read/20181016/44/849676/ini-realisasi-penyerapan-biodiesel-per-oktober-2018