+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Serapan CPO Bisa Tambah 1 Juta Ton

Bisnis Indonesia | Jum’at, 30 Agustus 2019
Serapan CPO Bisa Tambah 1 Juta Ton

Serapan minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan bisa bertambah 1 juta ton apabila wacana percepatan penggunaan biodiesel 30% (B30) dari awal 2020 ke akhir 2019 terwujud. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menerangkan bahwa penerapan B20 saat ini sudah mencapai 97,5%. Hal ini karena masih terdapat beberapa pembangkit listrik yang belum menggunakan B20. “Itu karena ada kelonggaran yang diberikan, terutama pembangkit listrik tertentu di PLN yang tidak menggunakan solar. Tadinya dia menggunakan gas apalagi yang menggunakan batu bara,” ujar Darmin, Kamis (29/8). Dengan ini, penerapan B30 diperkirakan bisa dimulai pada 2019 dari sebelumnya direncanakan pada awal 2020. Pasalnya, uji coba sudah dilaksanakan dan akan berakhir pada September. Hingga saat ini, masih belum ditemukan hasil yang negatif dari uji coba yang sudah dilaksanakan. “Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya [B30] pada Oktober atau paling lambat November. Kalau kita menggunakan B30 itu berarti akan mengurangi penggunaan solar kira-kira 3 juta kiloliter,” ujar Darmin.

Selain itu, Darmin juga mengatakan bahwa pengusaha sawit sedang melakukan feasibility study untuk menghasilkan B100 atau green diesel Green diesel disebut bisa digunakan untuk menghasilkan avtur sehingga ke depannya Indonesia tidak perlu lagi sepenuhnya bergantung pada impor minyak. “Mudah-mudahan kita akan mulai rencananya dalam waktu 5 tahun, kita akan bisa menghasilkan kira-kira 7 juta kiloliter,” ujar Darmin. Untuk mencapai B100, menurut Darmin, diperlukan investasi sebesar US$20 miliar, dan seharusnya seluruhnya berasal dari swasta. Selain itu, proses untuk mencapai B100 baru bisa dicapai 3 tahun-4 tahun setelah dilakukannya investasi. Ketua Umum Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor memperkirakan, percepatan implementasi mandatori B30 yang berpotensi dimulai tahun ini setidaknya bisa menambah serapan CPO sampai 1 juta ton. Tumanggor mengestimasi serapan CPO dari program B30 akan mencapai 9 juta ton dengan kebutuhan rata-rata per bulan sekitar 750.000 ton. Jika uji coba B30 rampung pada September dan bisa diimplementasikan per Oktober 2019, ia mengatakan setidaknya ada peningkatan kebutuhan sampai 250.000 ton per bulan mengingat kebutuhan CPO untuk program B20 sendiri berada di kisaran 500.000 ton.

“Kebutuhan untuk B20 sendiri sekitar 6 juta ton setahun, rata-rata sebulan 500.000 ton. Kalau B30 mulai tahun ini, berarti ada tambahan kebutuhan bisa sampai satu juta ton. Jadi untuk tahun ini bisa sampai 7 juta ton,” terangnya. Ia pun memastikan pelaku usaha dalam kondisi siap jika implementasi B30 dipercepat. Ia mengatakan pabrik pengolahan industri fame memiliki kapasitas terpasang sebesar 12 juta kiloliter (kl) dengan utilitas mencapai 80%. Ia pun menyebutkan terdapat tren peningkatan kapasitas yang dilakukan perusahaan pengolahan seiring kehadiran kebijakan bauran biofuel. “Saya melihat ada tren tambahan kapasitas sampai 4 juta kl. Jadi kalau diakumulasi dengan yang ada sekarang, produksi bisa mencapai 16 juta kl secara nasional. Ada yang menambah pabrik baru dan menambah kapasitas terpasangnya,” papar Tumanggor. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Mukti Sardjono menyambut baik potensi percepatan tersebut. Peningkatan konsumsi CPO dalam negeri merupakan angin segar bagi pelaku usaha di tengah harga CPO yang lesu di tingkat global. “Selama konsumsi atau permintaan dalam negeri meningkat, kami tentunya sangat mendukung,” kata Mukti saat dihubungi. Adapun berdasarkan data Gapki, serapan biodiesel sepanjang semester I menunjukkan pertumbuhan signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Gapki mencatat serapan mencapai 3,29 juta ton, naik 144% dibandingkan dengan 2018.

INSENTIF

Terpisah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyalurkan Rp470 miliar dana insentif biodiesel dari total volume penyaluran 3,49 juta kiloliter hingga 31 Juli 2019. Kepala Divisi Unit Penyaluran Dana BPDPKS Fajar Wahyudi mengungkapkan, data BPDPKS menunjukkan adanya tren penurunan penyaluran insentif biodiesel sejak 2018 hingga 2019, meskipun volumenya terus naik. “Jumlah dana yang dibayarkan menurun seiring dengan penurunan selisih antara HIP [harga indeks pasar] biodiesel dan HIP solar,” ungkap Fajar dalam Sosialisasi Uji Jalan B30 di Bandung, Kamis (29/08). Fajar menerangkan, tren ini dipengaruhi oleh harga solar yang meningkat tajam melebihi harga biodiesel pada 2018 sehingga BPDPKS tidak mengeluarkan insentif untuk menutupi penyaluran biodiesel. Artinya, BPDPKS \’menghemat\’ pendanaan biodiesel tersebut karena harga solar yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga biodiesel. Seperti diketahui, BPDPKS hanya membayarkan dana pembiayaan biodiesel yang diperoleh dari selisih kurang HIP BBM solar yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan HIP biodiesel yang ditetapkan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

“Kalau harga solar di bawah harga biodiesel, maka Badan Usaha BBM akan membayar seharga solar, bukan harga biodiesel,” ujar Fajar. Dia mencontohkan harga biodiesel Rp7.000 per liter dan solar Rp6.000 per liter. Badan Usaha BBM (BU BBM), seperti Pertamina, Shell dan AKR Corporindo, hanya membayar biodiesel per liter sebesar Rp6.000 atau sama dengan harga solar. Selisihnya ini yang akan ditanggung oleh BPDPKS. Tagihan dari BU BBM terhadap selisih tersebut langsung dilayangkan kepada BPDPKS. Namun, tagihan tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Ditjen Migas dan dicek ulang oleh tim surveyor. Sejak penerapan mandatori biodiesel, BPDPKS mencatat pajak yang dibayarkan kepada negara telah mencapai Rp2,51 triliun dan penghematan devisa untuk impor solar sebesar US$5,54 miliar.

Koran Tempo | Jum’at, 30 Agustus 2019
Kembangkan Energi Hijau Berbasis Sawit

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, melakukan kunjungan ke Jepang dalam rangka pengembangan energi hijau. “Indonesia mengajak Jepang mengembangkan energi hijau berbasis kelapa sawit,” kata Jonan kepada Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Hiro-shige Seko, dalam pertemuan di Tokyo, Jepang, 23 Agustus 2019. Turut bergabung dalam delegasi Indonesia antara lain Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi F.X Sutijastoto, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida, Ketua Umum Asosiasi Produsen biofuels Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor, dan kalangan pengusaha sawit Chairman Gama Group Martua Sitorus. Dalam kaitan penggunaan produk sawit, Jepang telah mempermudah persyaratan bagi produk sawit Indonesia untuk masuk ke Jepang. Antara lain, menunda kewajiban produk sawit Indonesia mengantongi sertifikat RSPO [Roundtable on Sustainable Palm Oil) hingga 2021 dari sebelumnya yang ditetapkan hingga batas akhir 31 Maret 2019.

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 30 Agustus 2019
Pertamina Siap Produksi BI00

Kilang Pertamina siap memproduksi bahan bakar nabati (BBN) dari minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Dengan teknologi yang dimilikinya, Pertamina mampu memproduksi biodiesel hingga 100% atau B100 dari bahan baku sawit. Namun, agar penjualannya kompetitif, harga jual CPO ke kilang Pertamina tidak bisa semahal harga ekspor. “Sekitar 50% biaya produksi B100 adalah bahan baku. Kalau harga CPO bisa ditekan, harga energi dari sawit akan kompetitif. Untuk bisa menekan harga CPO, diperlukan kebijakan khusus dari pemerintah,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Kamis (29/8) malam. Untuk bisa mengalihkan CPO dari ekspor ke kilang BBN dalam negeri, menurut Nicke, diperlukan perubahan pandangan dari para pemangku kepentingan. CPO jangan lagi dilihat sebagai komoditas untuk diperdagangkan, melainkan sebagai bahan baku energi nabati di dalam negeri. Selain itu, kata Nicke, sukses B100 sangat tergantung pada permintaan terhadap BBN. Produsen otomotif, mobil maupun sepeda motor hingga pesawat terbang harus merancang mesin kendaraan yang cocok dengan penggunaan biodiesel. Bila semua pihak mendukung, implementasi BIOO tinggal menunggu waktu.

Dia mengungkapkan, saat ini Pertamina sedang membangun kilang, baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun untuk BBN. Dari kapasitas produksi 800 ribu hingga 900 ribu barel per hari (bph), produksi kilang Pertamina akan terus dinaikkan hingga 2 juta bph. Pada akhir 2026, semua kilang Pertamina sudah terbangun. Saat itu, Pertamina tak lagi mengimpor BBM, melainkan hanya minyak mentah. Saat ini, Pertamina mengimpor sekitar 800 ribu bph minyak mentah karena produksi dalam negeri hanya 775 ribu bph. \’Tapi, tidak semua produksi dalam negeri itu dijual ke Pertamina,” ungkap Nicke. Dirut Pertamina menjelaskan, mulai 2027 semua kebutuhan BBM dan BBN di dalam negeri dipenuhi kilang Pertamina. Sedangkan minyak mintah diperoleh dari dalam negeri dan impor. Sejalan dengan kenaikan permintaan terhadap energi dan minimnya ladang migas baru, impor minyak mentah akan meningkat. Situasi akan berbeda jika B100 bisa diwujudkan. Kalaupun konsumsi BBM masih besar dan kebutuhan minyak mentah diimpor, kata Nicke, Pertamina akan tetap untung karena kilang BBM yang dibangun akan jauh lebih efisien. “Dari setiap liter minyak mentah yang diproses di kilang Pertamina, ada keuntungan yang cukup signifikan bagi Pertamina akibat efisiennya kilang. Jika kita impor minyak mentah dan diolah di kilang sendiri maka ada keuntungan US$ 4 per barel,” papar dia.

Kebijakan Mandatori

Nicke Widyawati menegaskan, untuk memuluskan program B100 berbasis sawit, Pertamina membutuhkan kebijakan mandatori pasokan dan harga khusus untuk CPO. “Kalau kesiapan Pertamina, kami siap. Kalau ada komitmen pasokan, kemudian harga mandatori maka bisa bangun (kilang B100),” tandas dia. Nicke menjelaskan, pemerintah menginginkan pemanfaatan biodiesel nantinya bisa mencapai biodiesel 100% (B100), tidak berhenti di biodiesel 30% (B30). Ketika memproduksi biodiesel dengan kandungan 20% dan 30%, Pertamina tinggal mencampur unsur nabati (fatty acid methyl esther/FAME) dengan solar. Namun, produksi B100 membutuhkan pembangunan unit kilang baru. “Ini yang kemarin kami ada inisiatif dengan Eni (perusahaan migas asal Italia). Kami bisa (memproduksi) B100 melalui hydrotreating refinery,” tutur dia. Hydrotreating refinery dimaksud adalah green refinery yang berhasil dibangun Eni di Porto Maghera, Italia, yakni Eni Venice Green Refinery. Sebagaimana dikutip dari laman Eni, green diesel ini berasal dari hidrogen murni, yakni hydrotreated vegetable oil (HVO), bukan methanol yang biasa digunakan untuk memproduksi biodiesel. Green diesel memiliki komposisi hydrocarburic penuh dan kandungan energi yang sangat tinggi.

Pertamina, kata Nicke, akan membangun unit baru kilang hijau di Kilang Plaju, Sumatera Selatan. Lokasi itu dipilih karena dekat dengan sumber ba-han baku CPO. Dengan dibangunnya unit kilang tersebut, CPO produksi nasional yang ditolak di beberapa negara di Eropa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Intinya, Pertamina siap. Kalau ada komitmen pasokan, ada harga mandatori, kita bisa bangun kilang B100,” tandas dia. Kendati demikian, Nicke Widyawati mengakui, tidak mudah merealisasikan program tersebut secara komersial. Soalnya, meski produksi CPO nasional memadai, hal itu tidak menjamin pasokan untuk kilang hijau Pertamina bakal aman. Itu karena CPO selama ini dijadikan komodi- tas untuk menambah penerimaan negara. Artinya, ketika harga di pasar tinggi, pengusaha CPO bakal memilih untuk menjual produknya ke luar negeri.

“Tantangannya di price kalau belum ada kebijakan DMO (domestic market obligation) untuk CPO. Bahwa kita tidak lagi men-treat Kelapa Sawit sebagai komoditas, tetapi bahan baku energi. Maka harus ada DMO dan harga khusus. Kalau CPO dibiarkan dengan volatility harga di pasar, kami sulit mengamankan feedstock. Kalau harga naik, itu akan menyulitkan jaminan suplai dan harga,” ujar dia. Padahal, kata Nicke, sekitar 50% dari total biaya produksi green diesel berasal dari harga bahan baku (CPO). Dengan harga CPO saat ini di kisaran US$ 550 per ton, biaya produksi bahan bakar nabati tersebut bisa mencapai Rp 16.000 hingga Rp 18.000 per liternya. “Kalau harga mau turun maka perlu diatur harga CPO-nya dan berikan insentif pajak. Karena biaya processing hanya 25%, sisanya 50% feedstock dan 25% pajak-pajak. CPO pun harus diubah dari awalnya sebagai komoditas menjadi bahan baku untuk energi,” papar dia. Hal lain yang perlu menjadi perhatian, menurut Dirut Pertamina, adalah pengguna bahan bakar tersebut. Sebelum program itu dijalankan, seharusnya industri otomotif menyiapkan mesin mobil yang dapat menggunakan B100. Nicke menegaskan, pembangunan kilang hijau merupakan salah satu upaya Pertamina menuju kemandirian energi, selain menjalankan arahan pemerintah. Artinya, seluruh kebutuhan energi domestik dapat dipenuhi dari sumber-sumber energi di dalam negeri.

Kapasitas Kilang

Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengemukakan, guna menuju kemandirian energi, Pertamina juga tengah menggarap enam proyek kilang sekaligus, baik unit baru maupun peningkatan kapasitas dan kualitas kilang yang ada. Pembangunan dua unit baru meliputi kilang di Tuban, Jawa Timur dan Bontang, Kalimantan Timur. Sedangkan perbaikan mencakup empat kilang existing yang tersebar di Balongan (Jawa Barat), Balikpapan (Kalimantan Timur), Dumai (Riau), serta Cilacap (Jawa Tengah). Menurut Nicke, seluruh proyek kilang itu ditargetkan rampung pada 2026. Saat itu, kapasitas kilang perseroan akan meningkat dari awalnya 1 juta barel per hari (bph) menjadi 2 juta bph. Paling cepat, Proyek Kilang Balikapapan akan meningkat kapasitasnya pada pertengahan 2023. “Dengan demikian, seluruh kebutuhan BBM akan dipenuhi dari kilang, tidak ada impor produk. Ini mulai setelah semua kilang selesai dibangun pada 2026,” tegas dia. Berdasarkan data Pertamina, pada 2023 RDMP Balikpapan Fase I dan RDMP Balongan Fase I dijadwalkan mulai beroperasi. Saat itu, kapasitas kilang perseroan naik dari 1 juta bph menjadi 1,1 juta bph.

Selanjutnya pada 2025 proyek GRR Tuban dan RDMP Cilacap ditargetkan mulai beroperasi, sehingga kapasitas kilang Pertamina kembali naik menjadi 1,5 juta bph. Terakhir pada 2026, seluruh proyek kilang ditargetkan rampung, yakni GRR Bontang, RDMP Balikpapan Fase 2, RDMP Balongan Fase 2, dan kilang petrokimia Balongan. Nicke Widyawati mengakui, Pertamina masih akan mengimpor minyak mentah. Sebab, begitu seluruh proyek kilang rampung, kebutuhan minyak mentah untuk pasokannya juga akan melejit dari saat ini 800-900 ribu bph menjadi 2 juta bph sesuai kapasitas kilang. Di sisi lain, produksi minyak mentah nasional cenderung menurun. Dia menambahkan, mengimpor minyak mentah tetap akan lebih menguntungkan dibandingkan jika mengimpor produk bahan bakar minyak (BBM). “Jadi, tetap menguntungkan lebih banyak impor crude dibanding impor produk,” ujarnya. Meski demikian, kata dia, Pertamina tidak akan membiarkan selisih produksi dan kebutuhan minyak mentah terus menganga lebar. Pertamina memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot produksi minyak mentahnya. Pertama, yaitu meningkatkan produksi minyak dari aset existing di dalam negeri menggunakan teknologi pengurasan minyak tahap lanjut (enhanced oil recovery/EOR). Kedua, Peramina akan melakukan eksplorasi guna menemukan cadangan minyak baru. “Namun, kegiatan eksplorasi membutuhkan waktu lama, yakni 7-10 tahun. Apalagi rasio keber-hasilkan eksplorasi migas di Indonesia selama ini cukup rendah, yaitu sekitar 30% saja,” tutur dia. Untuk itu, menurut Nicke, Pertamina juga akan mengakuisisi aset migas. Adapun strategi ketiga Pertamina adalah menambah crude di overseas, seperti yang telah dilakukan di Aljazair dan negara lainnya. Minyak dari blok migas di negara lain akan dibawa ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kilang domestik.

Harian Ekonomi Neraca | Jum’at, 30 Agustus 2019
Program B30 Ditargetkan Dimulai Oktober 2019

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan penerapan bahan bakar biodiesel 30% atau B30 ditargetkan mulai pada Oktober 2019. Penerapan itu dilakukan satu bulan setelah uji coba B-30 pada mesin kendaraan bermotor rampung pada September. Menurut dia, realisasi penggunaan B-20 pada kendaraan hingga lini sudah mencapai 97,5 persen. Karena itu, pemerintah ingin agar bauran energi kendaraan bermotor dengan minyak sawit terus ditingkatkan. Pengetesan B-30 akan selesai pertengahan September. Sejauh ini tidak ada hal yang negatif. Mudah-mudahan Jeita bisa melaksa-nakan (penerapan) Oktober atau November sudah bisa,” kata Darmin dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis(29/8). Darmin menjelaskan, penggunaan B30 akan mengurangi penggunaan bahan bakar solaryang diimpor sekitar 3 juta kiloliter per tahun. Hal itu juga sebagai alternatif pemanfaatan minyak sawit di tengah larangan penggunaan penggunaan produk sawit di kawasan Eropa. “Setelah pengetesan selesai kita akan berdiskusi dari hasil yang . diperoleh. Jadi ya paling lambat November juga bisa (diterapkan),” katanya menambahkan.

Pihaknya menjelaskan, perusahaan-perusahaan kelas kakap bidang pengolahan Kelapa Sawit tengah memulai feasibility studies (FS) atau studi kelayakan terkait bahan bakar B-100. Untuk menghasilkan B100 setidaknya dibutuhkan investasi sekitar 20 miliar dolar AS dari swasta. Pemerintah, kata Darmin, tidak berinvestasi untuk itu tetapi swasta yang menjadi pemain langsung. Sebab, mereka yang harus mempertahankan agar komoditas Kelapa Sawit bisa terus digunakan seiring larangan penggunaanya di Eropa. Perlu waktu tiga hingga empat tahun ke depan untuk mengkaji penggunan B-100. Namun, untuk bisa mulai menerapkan B-100 paling cepat dapat diwujudkan lima tahun dari sekarang, asalkan ada komitmen investasi dan tidak menemui kendala berarti dalam peng-gunaan teknologinya. “Mudah-mudahan lima sampai enam tahun dari sekarang kita bisa hasilkan B-100 sebanyak 7 juta kilo liter. Ini disebut juga green diesel dan bisa menjadi avtur,” ujar Darmin. Namun, sebelum B-100, Darmin menyebut pemerintah dan swasta terlebih dahulu akan melakukan uji coba B-65. Hal itu perlu di- lakukan sebagai proses tahapan bauran bahan bakar minyak 100 persen dari biodiesel yang dihasilkan dari kelapa sawit Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana mengatakan uji jalan dilakukan dengan dengan membandingkan kinerja penggunaan B-30 dan B-20 pada delapan unit kendaraan dengan berat kotor kendaraan dibawah 3,5 ton dan jarak tempuh 50 ribu kilometer. Untuk kendaraan den-gan berat kotor kendaraan di atas 3,5 ton, road test dilakukan pada tiga unit kendaraan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan B-30 pada jarak tempuh 40 ribu kilometer. Dadan menuturkan parameter yang diukur selama uji jalan adalah konsumsi bahan bakar, daya, emisi, start ability dalam kondisi dingin, mutu bahan bakar dan pelumas. Hasil sementara dibandingkan dengan B-20, penggunaan B-30 masih tidak lebih buruk dari B20.

Media Indonesia | Jum’at, 30 Agustus 2019
Mandatori B30 Ditargetkan Bergulir Oktober.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan mandatori penggunaan minyak sawit mentah sebagai bauran bahan bakar solar sebanyak 30% atau B30 dapat dilaksanakan pada Oktober mendatang. Ia mengatakan, saat ini uji coba B30 pada kendaraan tengah dijalankan dan akan rampung pada pertengahan September. “Pengetesan B30 akan selesai pertengahan September. Sejauh ini tidak ada hal yang negatif. Mudah-mudahan kita bisa terapkan Oktober atau paling lambat November,” ujar Darmin di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Ia menyebut realisasi penggunaan B20 sudah mencapai 97,5% sehingga perlu ada langkah lanjutan sesegera mungkin. Penerapan B30, sambungnya, akan mengurangi impor bahan bakar solar yang mencapai 3 juta kiloliter per tahun. Kebijakan itu juga untuk memaksimalkan serapan minyak sawit di dalam negeri seiring banyaknya hambatan dagang yang diluncurkan negara-negara mitra terhadap komoditas tersebut. Lebih jauh dari B30, perusahaan-perusahaan pengolahan sawit di Tanah Air kini juga telah memulai, studi kelaikan untuk B100. Untuk bisa menjalankan program tersebut, pemerintah memperkirakan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai US$20 miliar. “Itu kami serahkan kepada swasta. Pemerintah tidak berinvestasi di situ. Ini kan juga upaya untuk mempertahankan agar komoditas Kelapa Sawit bisa terus digunakan,” jelasnya. Ia memperkirakan butuh waktu hingga empat tahun untuk menyempurnakan B100 dan menerapkannya secara publik. “Itu bisa dilakukan asalkan ada komitmen investasi dan tidak menemui kendala berarti dalam penggunaan teknologi,” tandas Darmin. Penerapan B30 menjadi program yang tengah gencar diusung pemerintah untuk menghemat anggaran. Presiden Joko Widodo bahkan telah menginstruksikan B30 sudah bisa dilaksanakan pada Januari 2020.

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 30 Agustus 2019
Darmin: Oktober 2019, B30 Siap Diimplementasikan

Pemerintah menargetkan penerapan kebijakan mandatori bahan bakar biodiesel 30% (B30) mulai efektif pada Oktober Mendatang. Ini akan dilakukan setelah diperoleh hasil uji coba pencapuran B-30 pada mesin kendaraan bermotor diperkirakan selesai pada September 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, realisasi penggunaan B20 pada kendaraan hingga kini sudah mencapai 97,5%, sehingga sudah hampir 100% sempurna. “Hasil uji coba B30 yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejauh ini sudah berjalan dengan baik,” ujar dia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8). Masih adanya selisih 2,5% menuju level sempurna itu karena ada kelong-goran yang diberikan terutama terhadap pembangkit listrik tertentu di PLN yang tidak menggunakan solar. “Pengetesan B30 akan selesai pertengahan September 2019. Sejauh ini tidak ada hal yang negatif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan (penerapan) Oktober atau November sudah bisa,” kata Darmin. Dia mengatakan, implementasi B30 akan menghemat penggunaan bahan bakar solar yang diimpor sekitar tiga juta kiloliter per tahun. Oleh karena itu, ia menilai, mandatori biodiesel cukup ampuh untuk bisa menekan impor BBM terutama solar.

Di samping itu, ia mengatakan, perusahaan-perusahaan tengah menyelesaikan pengolahan kelapa sawit dengan feasibility studies (FS) atau studi kelayakan terkait bahan bakar B100 yang dinamakan green diesel. Namun, dalam menghasilkan B100 setidaknya dibutuhkan investasi sekitar US$ 20 miliar yang secara keseluruhan berasal dari swasta bukan dari pemerintah. “Investasi itu swasta. Yaitu mereka yang mempunyai pabrik kelapa sawit besar-besar itu, sehingga ya mereka juga yang harus mempertahankan agar komoditas kelapa sawit bisa digunakan,” jelas dia. Selain itu, ia mengatakan, dibutuhkan waktu tiga hingga empat tahun ke depan untuk mengkaji penggunan B100. Kendati demikian, untuk bisa mulai menerapkan B100 paling cepat dapat diwujudkan lima tahun dari sekarang. Akan tetapi, dalam pelaksanaan B100, pemerintah dan swasta terlebih dahulu akan melakukan uji coba B65, lantaran masih membutuhkan tahapan proses pencampuran. “Mudah-mudahan lima sampai enam tahun dari sekarang kita bisa hasilkan B100 kira-kira sebanyak tujuh juta kilo liter. Ini disebut juga green diesel dan bisa menjadi avtur,” ujar Darmin.

Republika | Jum’at, 30 Agustus 2019
Pemerintah Terapkan B30 pada Oktober 2019

Pemerintah akan menerapkan ba-han bakar biodiesel 30 persen atau B30 pada Oktober mendatang. Penerapan itu dilakukan sebulan setelah uji coba B30 pada mesin kendaraan bermotor rampung pada September. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, realisasi program wajib B20 pada kendaraan saat ini sudah mencapai 97,5 persen. Karena itu, pemerintah ingin agar bauran energi dengan minyak sawit terus ditingkatkan. “Pengetesan B30 akan selesai pertengahan September. Sejauh ini tidak ada hal yang negatif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan (penerapan) Oktober atau November sudah bisa,” kata Darmin dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (29/8). Darmin menjelaskan, penggunaan B30 akan mengurangi penggunaan bahan bakar solar yang diimpor sekitar 3 juta kiloliter per tahun. Hal itu juga sebagai alternatif pemanfaatan minyak sawit di tengah larangan penggunaan penggunaan produk sawit di kawasan Eropa. Untuk diketahui, neraca dagang Indonesia pada periode Januari hingga Juli 2019 mengalami defisit sebesar 1,9 miliar dolar AS. Meski perdagangan nonmigas mencatatkan surplus 3 miliar dolar AS, tak dapat menutupi defisit migas sebesar 4,92 miliar dolar AS. Sehingga, pemerintah pun berupaya mengurangi impor minyak guna mengatasi defisit tersebut.

“Setelah pengetesan selesai, kita akan berdiskusi dari hasil yang diperoleh. Jadi, paling lambat November juga bisa (diterapkan),” katanya menambahkan. Selain itu, ujarnya, perusahaan-perusahaan kelas kakap di bidang pengolahan sawit tengah me-mulai/easibiZiry studies (FS) atau studi kelayakan terkait implementasi B100. Untuk menghasilkan B100 setidaknya dibutuhkan investasi sekitar 20 miliar dolar AS dari swasta. Menurut Darmin, investasi tersebut akan dilakukan untuk mempertahankan tingkat permintaan komoditas sawit yang saat ini mendapat larangan di Eropa. Darmin memperkirakan diperlukan waktu tiga hingga empat tahun untuk mengkaji implementasi B100. Sebelum menerapkan B100, Darmin mengaku pemerintah akan menguji coba penggunaan B65. Hal itu dilakukan sebagai tahapan sebelum B100 dilaksanakan. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM J bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah melakukan uji jalan penggunaan bahan bakar B30. Hasil sementara selama pengujian menunjukkan kinerja positif dari penggunaan bahan bakar B30. “Dari sisi bahan bakar, kalau dirata-ratakan ini (B30) lebih hemat satu persen,” ujar Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana.

Tempo | Kamis, 29 Agustus 2019
Indonesia Ajak Jepang Kembangkan Energi Hijau Berbasis Sawit

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, melakukan kunjungan ke Jepang dalam rangka pengembangan energi hijau (green energy). Indonesia mengajak Jepang mengembangkan energi hijau berbasis kelapa sawit. Ajakan tersebut disampaikan Jonan kepada Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Hiroshige Seko, dalam pertemuan di Tokyo, Jepang, Jumat, 23 Agustus 2019. Turut bergabung dalam delegasi Indonesia antara lain Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dono Boestami, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, FX Sutijastoto, Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Arifin Tasrif, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor, dan kalangan pengusaha sawit seperti Chairman Gama Group, Martua Sitorus. Dalam kaitan penggunaan produk sawit, Jepang telah mempermudah persyaratan bagi produk sawit Indonesia untuk masuk ke Jepang. Antara lain, menunda kewajiban produk sawit Indonesia mengantongi sertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) hingga 2021 dari sebelumnya yang ditetapkan hingga batas akhir 31 Maret 2019. Selain itu, Jepang juga sudah menerima skema sertifikasi lain sebagai pelengkap RSPO. Keputusan tersebut merupakan hasil dari negosiasi bilateral antara pemerintah Jepang dan Indonesia.
https://inforial.tempo.co/info/1001512/indonesia-ajak-jepang-kembangkan-energi-hijau-berbasis-sawit

Republika | Kamis, 29 Agustus 2019
Hasil Sementara Uji Jalan B-30 Menunjukkan Kinerja Positif

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan uji jalan penggunaan bahan bakar B30. Hasil sementara selama pengujian menunjukkan kinerja positif dari penggunaan bahan bakar B30. Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana mengatakan uji jalan dilakukan dengan dengan membandingkan kinerja penggunaan B-30 dan B-20 pada delapan unit kendaraan dengan berat kotor kendaraan dibawah 3,5 ton dan jarak tempuh 50 ribu kilometer. Untuk kendaraan dengan berat kotor kendaraan di atas 3,5 ton, road test dilakukan pada tiga unit kendaraan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan B-30 pada jarak tempuh 40 ribu kilometer. Dadan menuturkan parameter yang diukur selama uji jalan adalah konsumsi bahan bakar, daya, emisi, start ability dalam kondisi dingin, mutu bahan bakar dan pelumas. Hasil sementara dibandingkan dengan B-20, penggunaan B-30 masih tidak lebih buruk dari B20. “Ini sudah 70 persen kita selesai (uji jalan) hasil ada beberpa yg kita lihat satu kinerja, kinerja itu biasanya dengan horse power. Dari kinerja itu memang ada turun, kan secara teori memang turun karena tenaga di dalam bahan bakarnya turun, tapi ada perbaikan dari sisi pembakaran,” kata Dadan di sela-sela sosialisai uji jalan B30 di Gedung Tekmira , Kota Bandung, Kamis (29/8).

Ia menjelaskan penurunan dari sisi kinerja tidak terasa secara manual. Jika dilihat menggunakan alat memang ada penurunan 1-2 persen yang dinilainya tidak berdampak buruk pada performa kendaraan. Selain itu, kata dia, hasil sementara dilihat dari penggunaan bahan bakar juga menunjukkan capaian positif. Rata-rata penggunaan bahan bakar B30 pada kendaraan lebih irit dibandingkan dengan B-20 meskipun kondisi ini tercatat berbeda-beda antara kendaraan satu dengan yang lainnya. “Dari sisi bahan bakar, kalau dirata-rata ini lebih hemat satu persen,” ujarnya. Sementara dilihat dari sisi emisi, ia menyebutkan dibanding B-20 untuk hidrokarbon dan karbon monoksida (CO) tidak ada perbedaan dengan uji B-30. Namun, dari sisi keasapan yang dihasilkan memang ada kenaikan namun ditegaskannya masih di bawah standar yang ditetapkan. Pihaknya juga melihat kaitan dengan sisi ketahanan dari suhu dingin, B30 disebut lolos karena tidak mengalami pembekuan seperti pada umumnya minyak kelapa sawit. Serta dari sisi filter yang diuji tekanannya memang ada kenaikan tapi disebut masih memenuhi standar. Ia optimistis penggunaan B-30 bisa berjalan sesuai target dari Presiden yakni per 1 Januari 2020 sudah digunakan secara massal. Saat ini, pihaknya tinggal menyelesaikan uji jalan untuk mencapai 50 ribu kilometer. Nantinya hasilnya akan menjadi rekomendasi final yang akan digunakan oleh industri otomotif di Indonesia. Hasil final akan disampaikan pada September mendatang. “Nanti kalau sudah selesai kita akan bongkar mesinnya untuk melihat mesinnya, injektornya, ruang bakarnya,” ujarnya. Ia menambahkan uji jalan menjadi upaya Balitbang ESDM bersama-sama dengan BPDPKS, BPPT, APROBI, Pertamina dan Gaikindo dalam menyediakan data dan hasil uji untuk mendukung implementasi kebijakan mandatori B-30 pada Januari 2020. Salah satu output kegiatan road test ini adalah pengguna dan industri otomotif dapat menerima mandatori B-30.
https://republika.co.id/berita/pwzpo9370/hasil-sementara-uji-jalan-b30-menunjukkan-kinerja-positif

Medcom | Kamis, 29 Agustus 2019
Balitbang ESDM Beberkan Hasil Uji Jalan B30

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan road show pertama kegiatan road test penggunaan bahan bakar B30 pada kendaraan bermesin diesel di Bandung. Road show tersebut dilaksanakan sebagai wadah sosialisasi hasil road test B30 kepada publik. Road test dilakukan dengan membandingkan kinerja penggunaan B30 dan B20 pada delapan unit kendaraan dengan berat kotor kendaraan di bawah 3,5 ton dan jarak tempuh 50 ribu kilometer (km). Sementara untuk kendaraan dengan berat kotor kendaraan di atas 3,5 ton, road test dilakukan pada tiga unit kendaraan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan B30 pada jarak tempuh 40 ribu km. “Hasil road test B30 sejauh ini menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja signifikan ketika kendaraan menggunakan bahan bakar B30 dan B20, bahkan kendaraan berbahan bakar B30 menghasilkan tingkat emisi lebih rendah,” ujar Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana di Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara “Tekmira”, Jalan Sudirman, Kota Bandung, Kamis, 29 Agustus 2019.

Road testmerupakan upaya Balitbang ESDM bersama-sama dengan BPDPKS, BPPT, APROBI, Pertamina dan Gaikindo dalam menyediakan data dan hasil uji guna mendukung implementasi kebijakan mandatori B30 pada Januari 2020. “Parameter yang diukur selama road test adalah konsumsi bahan bakar, daya, emisi, start ability dalam kondisi dingin, mutu bahan bakar dan pelumas. Salah satu output kegiatan road test ini adalah pengguna dan industri otomotif dapat menerima mandatori B30,” ungkapnya. Dadan memaparkan jarak yang telah ditempuh kendaraan uji per 21 Agustus adalah 35 ribu km untuk Mitsubishi Pajero, 30 ribu km untuk Nissa Terra, 22 ribu km untuk Toyota Fortuner, 19 ribu km untuk DFSK Supercab, 27 ribu km untuk truk Mitsubishi Fuso dan UD truck, serta 26 ribu km untuk truk Isuzu. Sedangkan rute untuk kendaraan uji dengan bobot di bawah 3,5 ton adalah Lembang-Cileunyi-Nagreg-Kuningan-Tol Babakan-Slawi-Guci-Tegal-Tol Cipali-Subang-Lembang. Adapun rute untuk kendaran uji dengan bobot di atas 3,5 ton adalah Lembang-Karawang-Cipali-Subang-Lembang.
https://www.medcom.id/ekonomi/energi/4KZ61r6K-balitbang-esdm-beberkan-hasil-uji-jalan-b30

Detik | Kamis, 29 Agustus 2019
Uji Coba Sudah 70%, Penggunaan B30 Siap Diterapkan Januari 2020

Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) masih melakukan serangkaian uji coba bahan bakar campuran biodiesel 30% atau B30. Saat ini tahapan uji coba telah mencapai 70%. “Kalau secara umum (uji coba) sudah selesai 70%. Kan arahan dari pimpinan setelah diputuskan rapat di Presiden kita memastikan akan start 1 Januari,” kata Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana dalam acara sosialisasi uji jalan B30,di Puslitbang Tekmira, Kota Bandung, Kamis (29/8/2019). Dia mengungkapkan, secara umum hasil uji coba B30 pada kendaraan diesel memperlihatkan hasil positif. Misalnya saja dari sisi pembakaran B30 dibandingkan dengan B20 jauh lebih baik. “Kinerja horse power memang agak turun karena tenaga di bahan bakarnya itu turun. Turunnya itu di kaki tidak terasa tapi kalau pakai alat itu terlihat penurunannya 1-2 persenan (dibanding menggunakan B20). Tapi ada perbaikan dari sisi pembakaran,” ucapnya. Kemudian dari sisi efisiensi B30 dibanding B20 pada kendaraan hasilnya bervariasi. Dari sekian kendaraan yang digunakan untuk pengujian hasilnya ada yang lebih boros, ada yang tetap, dan dua merek irit.

“Kalau dirata-ratakan (penggunaan B30) ini lebih hemat 1% (dibanding B20),” ucapnya. Selain itu, lanjut dia, untuk emisi atau gas buang kendaraan menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk ketebalan asap memang ada kenaikan namun masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. “Dari sisi emisi, kalau untuk total hidro karbon itu tetap dibandingkan dengan B20, CO juga sama. Kalau untuk opasitas naik tapi masih di bawah standar yang diminta. Jadi masih masuk angkanya,” ujarnya. Dia menambahkan, proses uji coba ini diharapkan bisa selesai pada September mendatang. Pihaknya juga akan menyampaikan laporan rekomendasi terkait hasil uji B30 ini bulan depan. “Laporan rekomendasi harus masuk sebelum September ini habis. Kita bisa berikan rekomendasi. Belum selesai sih semuanya sekitar 90%. Tapi sambil jalan memastikan laporan finalnya yang nanti akan dipakai di Gaikindo dan lain-lain, speknya akan disempurnakan,” ujarnya.
https://finance.detik.com/energi/d-4685518/uji-coba-sudah-70-penggunaan-b30-siap-diterapkan-januari-2020

Republika | Kamis, 29 Agustus 2019
Darmin: Bahan Bakar B-30 Diterapkan Oktober 2019

Penerapan bahan bakar biodiesel 30 persen atau B-30 ditargetkan mulai bulan oktober mendatang. Penerapan itu dilakukan satu bulan setelah uji coba B-30 pada mesin kendaraan bermotor rampung pada September. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, realisasi penggunaan B-20 pada kendaraan hingga kini sudah mencapai 97,5 persen. Karena itu, pemerintah ingin agar bauran energi kendaraan bermotor dengan minyak sawit terus ditingkatkan. “Pengetesan B-30 akan selesai pertengahan September. Sejauh ini tidak ada hal yang negatif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan (penerapan) Oktober atau November sudah bisa,” kata Darmin dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (29/8). Darmin menjelaskan, penggunaan B30 akan mengurangi penggunaan bahan bakar solar yang diimpor sekitar 3 juta kiloliter per tahun. Hal itu juga sebagai alternatif pemanfaatan minyak sawit di tengah larangan penggunaan penggunaan produk sawit di kawasan Eropa.

“Setelah pengetesan selesai kita akan berdiskusi dari hasil yang diperoleh. Jadi ya paling lambat November juga bisa (diterapkan),” katanya menambahkan. Pihaknya menjelaskan, perusahaan-perusahaan kelas kakap bidang pengolahan kelapa sawit tengah memulai feasibility studies (FS) atau studi kelayakan terkait bahan bakar B-100. Untuk menghasilkan B100 setidaknya dibutuhkan investasi sekitar 20 miliar dolar AS dari swasta. Pemerintah, kata Darmin, tidak berinvestasi untuk itu tetapi swasta yang menjadi pemain langsung. Sebab, mereka yang harus mempertahankan agar komoditas kelapa sawit bisa terus digunakan seiring larangan penggunaanya di Eropa. Perlu waktu tiga hingga empat tahun ke depan untuk mengkaji penggunan B-100. Namun, untuk bisa mulai menerapkan B-100 paling cepat dapat diwujudkan lima tahun dari sekarang, asalkan ada komitmen investasi dan tidak menemui kendala berarti dalam penggunaan teknologinya. “Mudah-mudahan lima sampai enam tahun dari sekarang kita bisa hasilkan B-100 sebanyak 7 juta kilo liter. Ini disebut juga green diesel dan bisa menjadi avtur,” ujar Darmin. Namun, sebelum B-100, Darmin menyebut pemerintah dan swasta terlebih dahulu akan melakukan uji coba B-65. Hal itu perlu dilakukan sebagai proses tahapan bauran bahan bakar minyak 100 persen dari biodiesel yang dihasilkan dari kelapa sawit.
https://republika.co.id/berita/pwzrw7370/darmin-bahan-bakar-b30-diterapkan-oktober-2019

Gatra | Kamis, 29 Agustus 2019
Pemerintah Optimis Uji Coba B30 Terealisasi November 2019

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah ingin penerapan program bahan bakar campuran biodiesel 30% atau B30 dipercepat. Darmin berharap, November tahun ini sudah bisa di uji coba atau lebih maju dari target awal pada 2020. “Kita bisa coba, bisa di November (2019), karena pengetesan akan selesai September pertengahan. Mungkin kita akan diskusi macem-macem hasil dari studi pengetesan itu, mungkin paling lambat November juga bisa,” kata Darmin ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menambahkan, penggunaan B30 akan mendorong juga bahan bakar campuran biodiesel 60% (B60). Namun untuk sampai ke B100 belum bisa dipastikan karena membutuhkan kapital yang besar. “Karena B100 itu investasinya agak lama, jadi itu teknologinya lain. Dan itu begitu invest, 3-4 tahun baru keluar dia hasilnya. Emang kalau invest bisa selesai kayak dibikin pabrik sepatu? tahun depan langsung selesai? Bisa 3-4 tahun,” tambah Darmin. Untuk Investasi B100 membutuhkan dana sekitar US$20 miliar. Meski demikian, dia menjamin pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk penerapannya. Sebab, ini akan menjadi porsi swasta yang mengerjakannya. “Tapi itu semua swasta, bukan pemerintah. Itu swasta, yang punya pabrik kelapa besar-besar itu, sehingga mereka yang harus ikut mempertahankan posisi kelapa sawit dong,” demikian Darmin.
https://www.gatra.com/detail/news/440932/economy/pemerintah-optimis-uji-coba-b30-terealisasi-november-2019-