+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Serapan Domestik Sawit Diprediksi Naik

Bisnis Indonesia | Jum’at, 19 Oktober 2018

Serapan Domestik Sawit Diprediksi Naik

Serapan produk turunan kelapa sawit dari domestik dalam 2 tahun mendatang diyakini meningkat seiring dengan perluasan penerapan campuran bahan bakar nabati. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memprediksi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) bulanan Indonesia tahun depan hanya berkisar 2 juta ton apabila mandatori campuran Biodiesel sebanyak 30% (B30) dalam bahan bakar minyak jenis Solar jadi diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, implementasi B30 akan meningkatkan konsumsi CPO, dimana 1 ton FAME (fatty acid methyl ester) untuk bahan Biodiesel membutuhkan sekitar 1,12 ton CPO. “Kuartal IV/2018 masih naik. Kira-kira ekspor kita itu masih di level 3 juta ton per bulan sepanjang periode itu. Cuma saya prediksi di tahun depan, kita ekspor harus kurangi juga. Kan [ada rencana implementasi) B30,” katanya, Kamis (18/10) malam. Jika mandatori B30 jadi diterapkan, tambahnya, kebutuhan akan CPO domestik akan mencapai 9,2 juta ton, sedangkan pada 2018 kebutuhan CPO berkisar 5,1 juta ton.

Sahat memperkirakan produksi kelapa sawit pada 2019 mencapai 52,7 juta ton Produksi kelapa sawit pada 2019 diperkirakan mencapai 52,7 juta ton yang terdiri dari 48,2 juta ton CPO dan 4,6 juta crude palm kernel oil. Konsumsi domestik untuk minyak sawit sepanjang Januari-Agustus 2018 mencapai 8,3 juta ton. yang terdiri dari 48,2 juta ton CPO dan 4,6 juta crude palm kernel oil. Selain itu. dia bahkan memperkirakan bahwa pada 2020, serapan sawit dalam negeri semakin tinggi lagi. “Saya perhitungkan 2020 di mana sawit akan kita pakai jadi biohidrokarbon [untuk] avtur, bensin, dan green diesel di luar FAME. [Penggunaan] itu akan short [memangkas) kira-kira 16 juta ton ekspor,” jelasnya. Seiring dengan meningkatnya serapan CPO untuk Biodiesel juga pemanfaatan bahan bakar nabati dalam negeri, Sahat mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan bisa duduk bersama guna membahas skema logistik yang tepat. “Jadi, pemakaian sawit akan banyak dan yang penting jadi perhatian kita adalah penambahan kapal-kapal transportasi untuk mendistribusikan Biodiesel ini ke tempat titik pencampuran Pertamina. Itu yang paling krusial dan saya kira [pada] Desember [hal ini) perlu dibicarakan antara para pihak,” kata Sahat.

Adapun harga CPO pada kuartal pertama tahun depan dia perkirakan akan mencapai USSSOO per ton untuk fee on board (FoB) Dumai dari saat ini di level USS480. Berdasarkan data dari Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki), konsumsi domestik untuk minyak sawit sepanjang Januari-Agustus 2018 mencapai 8,3 juta ton. Tahun lalu, serapan domestik minyak sawit mencapai kisaran 11 juta ton. Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan konsumsi CPO dalam negeri meningkat pada September karena adanya permintaan untuk biodiesel. Konsumsi dalam negeri bulan Agustus 1,1 juta ton pada September 1,15 juta ton,” katanya. Derom mengatakan stok minyak sawit juga meningkat jadi 4,8 juta ton pada September dari 4,5 juta ton pada Agustus karena puncak produksi tandan buah segar terjadi pada September.

HARGA NAIK

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang memperkirakan harga sawit diharapkan bisa mencapai US$540 per ton (FoB) pada akhir tahun dengan catatan stok minyak nabati lain sama-sama mengalami penurunan. Salah satu faktor pendukung prediksi ini adalah permintaan dari India yang kembali berangsur normal ke level 500.000 ton-600.000 ton. “Jadi kalau soybean [kedelai] itu bisa turun stok levelnya, mudah-mudahan harga sawit bisa bergerak seperti yang saya bilang tadi [US$540 per ton],” katanya, Kamis (18/10). Saat ini, menurutnya harga sawit berada di rentang US$510 perton-USS520 per ton dan menurutnya harga ini tidak akan jatuh lebih dalam. Pasalnya, implementasi B20 dinilai mampu menjadi penyangga harga, begitu pula dengan distribusinya yang dinilai semakin baik. Kendati demikian, harga sawit juga tidak akan bergerak Iebih tinggi lagi. Pasalnya, belum ada gebrakan baru saat ini yang berpotensi untuk meningkatkan serapan secara signifikan. “Biodiesel, kalau boleh dibilang Oktober ini lebih lancar. Kita juga sudah mengerti, sudah tahu kira-kira jadwal kapalnya seperti apa karena sudah menjadi rutinitas. Pencapaiannya bisa lebih baik dari September. Ini kan semua demand-demand yang bisa membawa stok level untuk lebih baik lagi,” tambahnya. Sepanjang September, dia memprediksi bahwa realisasi serapan Biodiesel akan mencapai 70% atau sekitar 400.000 kilo liter. Adapun untuk Oktober tahun ini, dia memprediksi serapan Biodiesel bisa mencapai 430.000 kiloliter-450.000 kiloliter.

Wartaekonomi | Jum’at, 19 Oktober 2018

Ditjen EBTKE ikut serta dalam Forum Edukasi Perubahan Iklim 2018

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) ikut serta dalam kegiatan 8th Indonesia Climate Change Forum and Expo 2018, yang digelar di Hotel Santika, Medan, Sumatera Utara, yang digelar dari tanggal 17 sampai 19 Oktober 2018. Dalam acara tersebut, Ditjen EBTKE membuka booth dan menampilkan rencana aksi dan tindak lanjut sektor energi untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC), pasca Pemerintah Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris Agreement atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tertanggal 24 Oktober 2016. Perwakilan Ditjen EBTKE, Kepala Seksi Penerapan Teknologi Efisiensi Energi, Ardian Marta Kusuma yang hadir sebagai pembicara di sesi workshop juga menjelaskan jika pihaknya juga tengah melakukan pembangunan rendah karbon, yang di jalankan di 5 komponen, yaitu EBT listrik, EBT non-listrik, konservasi energi, teknologi bersih, migas dan reklamasi. “Kenaikan suhu bumi tidak boleh melebihi sampai 2 derajat karena akan mengalami panas pada bumi yang akan merugikan masyarakat” kata Ardian dalam pemaparannya yang dihadiri oleh siswa-siswi serta guru dari Al-Azhar kota Medan.

Selanjutnya, Ardian menjelaskan bahwa Kementerian ESDM mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan energi sebagai penggerak ekonomi nasional namun juga meminimalisir dampak terhadap perubahan iklim. Ditampilkan pula informasi mengenai ISO 50001 Manajemen Energi yang merupakan standar internasional terkait manajemen energi, untuk melaksanakan rencana aksi pengelolaan energi. Aksi mitigasi sektor energi dilaksanakan di berbagai subsektor. Untuk subsektor EBTKE diwujudkan dengan memaksimalkan penggunaan energi bersih/energi terbarukan melalui pembangunan PLTP, PLTS, PLTM, PLTMH, PLTB, PLT Hybrid, PLT Biomassa, Biogas, Biodiesel, penerapan mandatori manajemen energi, penerapan program kemitraan konservasi energi, peningkatan efisiensi peralatan Rumah tangga, pembangunan PJU cerdas, serta melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Untuk subsektor mineral dan batubara, diwujudkan melalui reklamasi lahan pasca tambang. Subsektor minyak dan gas bumi (migas), aksi mitigasi dilaksanakan melalui program konversi minyak tanah ke LPG, penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan, peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa (jargas) dan pembagian converter kit untuk nelayan.

Subsektor ketenagalistrikan, aksi mitigasi diwujukan melalui pembangunan PLTA, penggunaan clean coal technology pada pembangkit listrik, penggunaan waste heat recovery pada pembangkit listrik, penggunaan coogeneration pada pembangkit listrik. Untuk diketahui, kegiatan yang mengambil tema Together Towards a Low Carbon Future ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI bekerja sama dengan The Climate Reality Project. Acara ini bertujuan agar para stakeholder seluruh Indonesia lebih menaruh perhatian pada perubahan yang terjadi di lingkungan, terutama terkait perubahan iklim. “Pemanasan global telah menjadi perhatian masyarakat dunia, dampak dari pemanasan global yang Indonesia rasakan ditandai dengan adanya bencana alam dan bencana ekologis seperti kejadian banjir, longsor, dan angin ribut yang semakin sering,” ujar Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK RI, Dr. Agus Justianto dalam sambutannya.

https://www.wartaekonomi.co.id/berita-antara/759606.html

Cnnindonesia | Jum’at, 19 Oktober 2018

Realisasi Penggunaan B20 PLN Baru Capai 47 Persen

PT PLN (Persero) mencatat realisasi penggunaan minyak solar dengan campuran biodiesel 20 persen (B20) baru mencapai 142,25 ribu kiloliter (kl). Jumlah tersebut setara dengan 47 persen dari target selama periode 1 September hingga 13 Oktober 2018 yang mencapai 304,77 ribu kl. “Sekarang kan sudah satu setengah bulan. Target tercapai 100 persen paling akhir November 2018,” ujar Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN Djoko Rahardjo Abu Manan usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Kamis (18/10). Djoko mengungkapkan seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) perseroan telah siap menggunakan B20. Namun, hingga kini masih ada kendala penyediaan B20 dari pemasok, terutama di daerah timur. Berdasarkan data PLN, realisasi penggunaan B20 untuk pembangkit listrik di regional Maluku dan Papua baru 13 persen atau 6.547 kl dari target 49,19 ribu kl. “Transportasi kan di sana (Indonesia Bagian Timur) masalahnya,” ujarnya. Sementara, realisasi penggunaan biodiesel tertinggi ada di regional Jawa Bagian Barat yang mencapai 1661 persen dari target 25 kl.

Djoko tak menampik penggunaan biodiesel menambah biaya operasional. Pasalnya, perseroan harus mengganti penyaring bahan bakar (filter). Kendati demikian, secara nominal, biaya yang dikeluarkan perseroan tidak signifikan. “(Tambahan biaya) kecil lah dibandingkan penghematan negara karena bisa menekan impor kan?” ujarnya. Secara terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto mengungkapkan pihaknya akan segera meneken Standar Operating Procedure (SOP) pengenaan sanksi kepada produsen bahan bakar nabati (BBN) yang tidak memasok fame ke badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BUBBM) maupun penyalur BBM yang tidak menyalurkan B20. Hal itu dilakukan untuk menjamin ketersediaan B20 kepada masyarakat dan industri. “Saya baru selesai membuat SOP untuk sanksinya. Tunggu saya teken dulu baru saya jelaskan di kantor,” jelasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, BUBBM yang tidak melakukan pencampuran dan/atau produsen biodiesel yang tidak dapat memberikan suplai fame akan dikenakan denda sebesar Rp6 ribu per liter.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181019003435-85-339676/realisasi-penggunaan-b20-pln-baru-capai-47-persen

Katadata | Jum’at, 19 Oktober 2018

Penyerapan B20 untuk PLN Belum Mencapai Target

Penyerapan Biodiesel berkadar 20% atau Program B20 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) hingga kini belum mencapai target. Penyebabnya adalah pasokan dari Pertamina belum optimal. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN Djoko Rahadrjo Abu Manan mengatakan target penyerapan Biodiesel 20 persen (B20) mulai 1 September 2018 hingga 13 Oktober mencapai 304.733 Kiloliter (KL). Namun, realisasinya hanya 142.246 KL. Menurut Djoko, kendala penyerapan B20 untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) PLN itu bukan berasal dari internal. “Masalahnya di penyedia B20,” kata dia, di Jakarta, Kamis (18/10). Jadi, solusi dari permasalahan ini harus diselesaikan oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai penyalur FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyalurkan B20. Dengan begitu target bisa tercapai.

Jika dirinci, dari 304.773 KL untuk Sumatra 87.444 KL, regional Jawa Bagian Barat 25 KL, regional Jawa Bagian Tengah 404 KL, regional Jawa Bagian Timur Bali dan Nusa Tengara 32.647 KL, regional Sulawesi 40.062 KL, regional Kalimantan 94.992 KL, regional Maluku & Papua 49.198 KL. Sedangkan total realisasinya 142.254 KL atau 47 persen dari target. Regional Sumatera 57.765 KL atau 66 persen dari target. Regional Jawa Bagian Barat 419 KL atau 1661 persen, regional Jawa Bagian Tengah 3,737 KL atau 924 persen, regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusra 14,235 KL atau 44 persen, regional Sulawesi 13,080 KL atau 33 persen, regional Kalimantan 46,464 KL atau 49 persen, regional Maluku & Papua 6,547 atau 13 persen.

Pemerintah akan mengubah skema penyaluran minyak sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke PT Pertamina (Persero). Perubahan ini karena selama ini kebijakan pencampuran minyak sawit ke Solar dengan porsi 20 % atau Program B20 belum berjalan lancar. Nantinya, badan usaha pemasok FAME tidak lagi mengirimkan ke semuar Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina yang berjumlah 112 buah. Namun, hanya beberapa lokasi saja yang akan dipasok. Kemudian, Pertamina yang akan menyalurkan ke tangki-tangki tersebut. Skema itu akan dituangkan lewat peraturan dan berlaku mulai 1 Desember 2018. “Kami mengambil keputusan untuk penyederhanaan,” kata Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana, di Jakarta, Kamis (18/10).

https://katadata.co.id/berita/2018/10/19/penyerapan-b20-untuk-pln-belum-mencapai-target

Kontan | Kamis, 18 Oktober 2018

GIMNI: Ekspor sawit tahun depan berpotensi turun demi penuhi B30

Ekspor minyak sawit pada tahun 2019 diperkirakan bakal berkurang karena diserap untuk penggunaan dalam negeri karena menyambut mandatori perluasan biodiesel 30 alias B30 yang diperkirakan akan efektif tahun depan. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan untuk periode Oktober ini hingga akhir tahun, ekspor sawit masih berada di level rata-rata 3 juta ton per bulan. Angka ini setara dengan proyeksi pertumbuhan ekspor sawit, di luar kebutuhan FAME, sebesar 7,4% per tahun. “Tapi karena menurut kita keadaan ekonomi yang berkembang tidak kondusif jadi kita prediksi pertumbuhan ekspor 4% tahun 2019 karena memenuhi kebutuhan B30 tahun 2019,” kata Sahat, Kamis (18/10). Memang, dalam roadmap yang disusun pemerintah pada tahun 2019 akan terjadi peningkatan kewajiban bauran dari B20 menjadi B30. Asal tahu sebelumnya Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia memperkirakan bila B30 terealisasi, maka konsumsi sawit bisa mencapai 9 juta kilo liter dan menyebabkan penghematan devisa US$21 juta per hari.

Sahat juga memproyeksikan pada tahun 2020, porsi ekspor bakal lebih kecil lagi bila pemerintah dan industri menepati komitmen avtur dan green diesel sehingga berpotensi menyebabkan ekspor CPO pada tahun tersebut akan turun hingga 16 juta ton. Tak hanya itu, Sahat melihat kondisi politik dunia, terutama Eropa, yang tidak bersahabat dengan minyak sawit membuat Indonesia sebaiknya fokus pada negara-negara lain saja. Misalnya pada China, India dan pasar baru Afrika yang masih terbuka dan tidak mempermasalahkan maupun merumitkan perdagangan sawit. “Jadi kita lihat siapa negara yang tidak suka sawit, kurangi dari situ, dan kalau ke pasar yang companion akan tetap kita suplai, yang bikin ribut tidak usah,” jelasnya.

https://industri.kontan.co.id/news/gimni-ekspor-sawit-tahun-depan-berpotensi-turun-demi-penuhi-b30

Cnnindonesia | Kamis, 18 Oktober 2018

Menteri Jonan: Progres Implementasi B20 Capai 65 Persen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengklaim realisasi kebijakan pencampuran 20 persen biodiesel pada BBM jenis Solar (B20) mencapai 60 persen – 65 persen. “Sampai pekan lalu progresnya sekitar 60-65 persen. Harapannya pelan-pelan sampai 100 persen. Kami dorong terus karena sudah ada aturannya,” ujarnya di Bandung, Rabu (17/10). Menurut Jonan, penerapan kebijakan B20 sudah berlangsung selama dua tahun. Namun, awalnya, hanya mencakup solar PSO (public service obligation) yang kemudian meluas ke non-PSO. “Yang sekarang, PSO dicampur, termasuk juga non-PSO, yaitu gas oil yang cetane number-nya 48 yang jumlahnya mencapai 14,5 juta kiloliter (KL) setahun,” katanya. Ia menyebut bahwa gap konsumsi bahan bakar harus segera ditutup. Terlebih, produksi minyak bumi tak mudah untuk dinaikkan. “Bahan bakar kita harus diubah menjadi bahan bakar ramah lingkungan, karena tak bisa gunakan bahan bakar fosil sepanjang masa,” terang Jonan.Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Djoko Siswanto bilang PT Pertamina (Persero) sudah merealisasikan kebijakan B20 sebanyak 80 persen. Ia juga optimistis perusahaan minyak pelat merah tersebut mampu mengimplementasikan aturan B20 secara penuh pada akhir tahun.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181018125246-85-339452/menteri-jonan-progres-implementasi-b20-capai-65-persen

Kontan | Kamis, 18 Oktober 2018

Gapki: Penyaluran biodiesel Oktober bisa capai 450.000 kilo liter

Penyerapan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan mandatori perluasan biodiesel 20% (B20) pada Oktober ini diperkirakan bisa mencapai 450.000 kilo liter. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang menyampaikan kinerja penyaluran komponen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan penyaluran biodiesel Oktober akan lebih baik dari sebelumnya dan bisa mencapai 430.000-450.000 kilo liter. “Masalah logistik, kita diminta dengan window waktu yang sempit, karena window sempit maka juggling harus besar besaran,” jelas Togar, Kamis (18/10). Ia melanjutkan, pencapaian September diperkirakan telah mencapai 70% dari target penyaluran FAME untuk biodiesel Public Service Obligatory (PSO) dan Non-PSO. Angka tersebut setara 350.000 metrik ton atau 400.000 kiloliter biodiesel. Adapun seharusnya Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) sudah melakukan penyempurnaan sejak teken regulasi dan penyaluran akan makin lancar. Menanggapi isu perkapalan tersebut, Wakil Ketua Dewan Masyarakat Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menyampaikan distribusi perkapalan memang harus di atur. Pasalnya setelah mandatori B20 tersebut, industri biofuel segera mencari kapal hingga berebut. “Ini yang harusnya duduk antara produsen FAME dengan Pertamina bagaimana mengatur perkapalan ini agar tidak terjadi congestion,” kata Sahat.

https://industri.kontan.co.id/news/gapki-penyaluran-biodiesel-oktober-bisa-capai-450000-kilo-liter

Katadata | Kamis, 18 Oktober 2018

Mulai Desember, Skema Penyaluran Bahan Baku B20 Diubah

Pemerintah akan mengubah skema penyaluran minyak sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke PT Pertamina (Persero). Perubahan ini karena selama ini kebijakan pencampuran minyak sawit ke Solar dengan porsi 20 % atau Program B20 belum berjalan lancar. Nantinya, badan usaha pemasok FAME tidak lagi mengirimkan ke semuar Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina yang berjumlah 112 buah. Namun, hanya beberapa lokasi saja yang akan dipasok. Kemudian, Pertamina yang akan menyalurkan ke tangki-tangki tersebut. Skema itu akan dituangkan lewat peraturan dan berlaku mulai 1 Desember 2018. “Kami mengambil keputusan untuk penyederhanaan,” kata Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana, di Jakarta, Kamis (18/10). Sejak diterapkan 1 September 2018, kebijakan perluasan B20 ke Solar nonsubsidi ini memang tidak berjalan lancar, terutama di wilayah Indonesia Timur. Pasokan FAME kerap terlambat karena distribusi kapal terganggu akibat ombak.

Dari data yang dipaparkan Pertamina di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selama 1 September sampai 25 September 2018, hanya 224.607 kiloliter (KL) FAME yang terealisasi. Ini baru 62% dari pasokan FAME yang dipesan Pertamina dari badan usaha sebesar 431.681 KL untuk periode September. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penyaluran minyak sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) untuk program pencampuran dengan solar atau B20 belum optimal. Bahkan FAME yang terserap hanya 11% dari target yang telah ditentukan tahun ini. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan sejak awal September sampai 10 Oktober 2018, realisasi penyaluran FAME baru mencapai 437.980 Kilo Liter (KL). Padahal targetnya 3,9 juta KL. “Kami akui belum optimal, tapi klaim September sampai sekarang getting better,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/10). Jika target 3,9 juta KL bisa terealisasi ada potensi penghematan devisa hingga Rp 30,59 triliun. Dengan begitu, tahun depan rencananya target penyaluran FAME untuk program B20 meningkat menjadi 6,2 juta KL. Dari jumlah tersebut terdapat potensi penghematan devisa sebesar Rp 48,73 triliun. Adapun penghematan devisa itu diperoleh karena penerapan program B20 dapat mengurangi impor Solar.

https://katadata.co.id/berita/2018/10/18/mulai-desember-skema-penyaluran-bahan-baku-b20-diubah

Tribunnews | Kamis, 18 Oktober 2018

BBM Mahal, Bioenergi Alternatif Solusinya

Pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring dengan meningkatnya harga minyak fosil dunia, ditambah semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar USA. Walaupun sebelumnya sempat tersiar berita bahwa harga semua jenis BBM akan mengalami kenaikan, namun akhirnya kenaikan ini baru diterapkan pada Pertamax Series, Dex Series, dan Biosolar Non-PSO. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp 9.500 per liter naik menjadi Rp 10.400 per liter; Pertamax Turbo dari Rp 10.700 menjadi Rp 12.250 per liter; Pertamina Dex dari Rp 10.500 menjadi Rp 11.850 per liter; Dexlite dari Rp 9.000 menjadi Rp 10.500 per liter; dan Biosolar nonsubsidi/Non-PSO dari Rp 7.700 menjadi PSO Rp 9.800 per liter. Satu faktor pemicunya adalah kerugian Pertamina yang semakin besar jika tidak dilakukan penyesuaian harga, walaupun saya pribadi melihat Pertamina sebagai pengelola dan yang memproduksi energi, kurang tanggap mengantisipasi keadaan energi nasional. Terlebih posisi produksi minyak fosil kita memang sudah defisit dibandingkan dengan kebutuhan nasional. Apalagi saat ini Indonesia terus bertumbuh dan memang harus bertumbuh untuk memenuhi kebutuhan 260 juta-an rakyat Indonesia. Jika saat ini pertumbuhan kita dipatok sekitar 5,6%, maka seharusnya pertumbuhan ketersediaan energi kita minimal 9%. Kalau dari energi fosil sudah tidak memungkinkan, maka solusinya adalah dari bioenergi, dalam hal ini kelapa sawit.

Mengapa harus bioenergi?

Menurut saya, minimal ada empat alasan mengapa harus bioenergi, yait: Pertama, jenis bahan baku dan potensi pemanfaatannya besar, salah satu sumber utamanya adalah kelapa sawit. Sejak 2006 sampai sekarang, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia. Pada 2016, produksi CPO kita sebanyak 32 juta ton, kemudian pada 2017 meningkat menjadi 37 juta ton, dengan luas area perkebunan sawit sekitar 11 juta hektare. Dan pada 2018 ini produksi CPO naik lagi mencapai 42 juta ton dengan luas area perkebunan sekiat 14 juta hektare. Kedua, kebijakan tarif harganya menguntungkan, melalui Permen ESDM No.27 Tahun 2014 diatur tarif khusus untuk harga listrik yang bersumber dari bioenergi sesuai dengan lokasi daerahnya. Ketiga, menyumbang penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), terutama dari penggunaan biodiesel, pemanfaatan limbah padat (biomassa) sebagai bahan bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan limbah cair juga pada Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg); Dan, keempat, menampung tenaga kerja, untuk lahan sawit saja yang 14 juta-an hektare dapat menampung tenaga kerja sekitar 28 juta-an orang. Diperkirakan jika kapasitas pabrik biodiesel 12 juta-an kilo liter diaktifkan secara maksimal, maka akan dapat menampung tenaga kerja terdidik minimal 500 ribu orang lagi. Padahal dari data Persatuan Insinyur Indonesia (PII) 2015 terdapat 700.000 insinyur Indonesia.

Sedangkan pada 2020 nanti, diperkirakan jumlah sarjana di Indonesia akan menjadi 6% dari jumlah penduduk atau sekitar 15,9 juta orang. Ini berarti, jika tidak ada inovasi pembukaan lapangan kerja, maka sebagian besar dari mereka akan menganggur. Sementara ada potensi konversi sumber bahan bakar nabati (BBN) ke biodiesel, di mana sumber bahan bakunya juga banyak di Indonesia, seperti kelapa sawit, nyamplung, jarak pagar, dll. Sejak 2006, Indonesia sudah menjadi net importer BBM, saat ini produksi minyak fosil Indonesia hanya 800 ribu barel per hari (1 barel = 115,63 liter) atau setara 92,5 juta liter per hari. Sedangkan kebutuhan nasional sebesar 1,5 juta barel per hari atau setara 173,4 juta liter per hari. Artinya, ada defisit sebesar 80,9 juta liter per hari atau 700 ribu barel per hari. Konsumsi BBM Nasional cukup besar, satu penyebabnya adalah komposisi pembangkit listrik di Indonesia yang masih banyak bersumber dari bahan bakar fosil, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Kalau kondisi defisit BBM ini pemerintah selalu mengambil kebijakan impor BBM, maka akan membelanjakan uang negara sebesar 63 juta USD per hari (jika harga BBM 90 USD per barel dan 1 USD = Rp 15.200) atau setara dengan Rp 957,6 miliar per hari atau mendekati Rp 1 triliun per hari. Dapat dibayangkan betapa rapuhnya ketahanan energi Nasional kita, yang pada akhirnya akan mengganggu ketahanan fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Jika ini terus dilakukan, maka ketahanan Negara pun pada akhirnya akan terganggu, dapat dibayangkan jika Indonesia diembargo dari semua penjuru, berapa lama Ketahahan Energi Nasional kita? Perkiraan saya, paling-paling dua minggu sampai satu bulan, maka Indonesia akan padam dan kekurangan energi di mana-mana. Namun di sisi lain, Indonesia kaya akan sumber energi terbarukan/bioenergi, khususnya kelapa sawit yang pemanfaatannya sejauh ini belum optimal dilakukan. Kehandalan energi listrik kita juga masih rendah. Faktanya di kota-kota besar saja, seperti Medan (Sumatera Utara) dan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, masih sering terjadi pemadaman listrik. Lalu, bagaimana dengan ibu kota kabupaten, kecamatan dan desa-desa, sudah tentu akan lebih sering lagi mengalami pemadaman listrik. Bahkan di daerah-daerah kategori subranting PT PLN (Persero) hanya menikmati energi listrik pada malam hari saja.

Pengembangan aplikasi bioenergi

Guna mengantisipasi permasalahan tersebut, satu solusinya adalah melalui pengembangan dan aplikasi bioenergi, yang saat ini saya coba fokuskan pada kelapa sawit. Partama, kondisi Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Data dari Kementerian ESDM (2017) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bio (PLT Bio) secara keseluruhan sebesar 32,6 GW, sementara yang terealisasi baru 1,84 GW (0,4%). Capaian pemanfaatan bioenergi dari data Kementerian ESDM 2017, yaitu PLT Bioenergi sebesar 1.838,6 MW, di mana on grid sebesar 195,6 MW dan off grid sebesar 1.643 MW. Untuk biogas sebesar 22,8 juta m3/tahun dan biofuel 3,42 juta kL. Data Kementerian ESDM 2017 juga menyebutkan bahwa terdapat 181,8 PLT Bioenergi (gabungan PLTBm + PLTBg) yang sudah on grid ke PLN. Hal menarik yang dapat dilihat adalah bahwa potensinya sangat besar, namun aplikasinya masih sangat kecil sekali, sehingga perlu keseriusan untuk melaksanakannya dari semua stakeholder. Kedua, kondisi BBN/Biodiesel. Potensi bioenergi dari BBN ada sebesar 200 ribu Bph (barel per hari) atau 23 juta kL (kilo liter). Data dari APROBI, kapasitas biodiesel nasional mencapai 12 juta kL per tahun. Jika ini dapat dioptimalkan 100%, maka defisit kita hanya tinggal 500 ribu Bph/hari. Semua ini dapat dicapai dengan keperpihakan, serta optimalisasi triple helix ABG (academic, businessman, government).

Dan, ketiga, potensi bioenergi untuk menghasilkan listrik melalui PLTBm dan PLTBg. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2017 listrik Nasional masih disubsidi sebesar Rp 48 triliun, walaupun nilai ini turun dibandingkan dengan data 2016 dengan nilai subsidi Rp 58 triliun. Porsi terbesar subsidi tersebut adalah subsidi BBM, karena untuk menghasilkan 1 kWh listrik dibutuhkan SFC (specific fuel consumption) sebesar 0,3-an. Artinya, dibutuhkan 0,3 liter untuk menghasilkan 1 kWh listrik atau dengan kata lain dibutuhkan harga pokok produksi (HPP) PLTD sebesar Rp 3.500-an per kWh, sementara PLN menjual ke masyarakat hanya sekitar Rp 1.500 per kWh.

Di satu sisi komposisi listrik kita masih banyak bersumber dari BBM, sekitar 12% pada 2014. Sehingga solusi pemikiran untuk mengantisipasi keadaan saat ini, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemerintah harus mengoptimalkan produksi bioenergi, terutama dari kelapa sawit yang bertujuan untuk mengurangi nilai impor dan menstabilkan harga TBS/CPO masyarakat petani kelapa sawit. Beberapa solusi pemikiran untuk percepatan aplikasi bioenergi di Tanah Air, yaitu: Pertama, engoptimalkan kampus-kampus dan pihak swasta di daerah untuk lebih fokus pada penelitian dan aplikasi PLTBm dan PLTBg; Kedua, memberikan harga penjualan listrik yang lebih tinggi pada PLTBg dan PLTBm dengan aturan yang lebih ringkas dan sederhana; Ketiga, memberikan reward bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan energi dari bioenergi, seperti reward pajak, dan lain-lain; Keempat, pemerintah perlu membuat road map ulang pengembangan tanaman bahan bakar nabati (BBN), seperti jarak pagar, nyamplung, dan lain-lain untuk antisipasi ketahanan energi nasional di masa yang akan datang, karena sesungguhnya kelapa sawit juga sebagai sumber makanan, sehingga CPO-nya tidak dapat 100% dikonversi ke biodiesel, dan; Kelima, membuat BUMD bioenergi di daerah-daerah yang fokus pada aplikasi listrik dari sumber BBN. Semoga!

http://aceh.tribunnews.com/2018/10/18/bbm-mahal-bioenergi-alternatif-solusinya?page=all

Binsis | Kamis, 18 Oktober 2018

EVALUASI PROGRAM B20, Titik Distribusi Biodiesel Akan Disederhanakan

Pemerintah bakal melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan rantai pasok penyaluran FAME guna mengoptimalkan implementasi program bauran solar dan 20% bahan bakar nabati dari minyak sawit (B20). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan memusatkan titik penyaluran FAME ke terminal bahan bakar minyak (TBBM) Pertamina di beberapa titik.”Kami diminta evaluasinya tanggal 1 Desember 2018 akan dimulai skema yang baru. Misalkan, sekarang jumlah TBBM yang sekarang tersebar, nah kami konsentrasikan di beberapa titik,” ujar Rida ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis malam, (18/10/2018). Dia mengklaim bahwa penyaluran FAME kepada badan usaha BBM saat ini mulai membaik meski belum optimal. Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi masalah dalam penyaluran pemerintah sepakat untuk mengurangi jumlah tujuan penyaluran pasokan FAME. “Membaiklah, tapi belum optimum, sudah 95% dari supply chain,” katanya.

Sebetulnya sejak awal, opsi penyederhanaan titik penyaluran tersebut telah dikemukakan oleh Pertamina. Pertamina telah mengusulkan agar pengiriman FAME hanya dikirim ke 14 fasilitas blending Pertamina, yakni enam kilang dan delapan TBBM. Nantinya, biodiesel yang sudah dicampur di 14 titik tersebut akan didistribusikan sendiri oleh Pertamina ke SPBU-SPBU miliknya. Sehingga BU BBN tak perlu lagi memasok ke 112 TBBM Pertamina. Namun hingga kini, kata Rida, rencana tersebut belum terealisasikan karena Pertamina belum menentukan TBBM mana yang menjadi pusat pengiriman. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong agar angkutan FAME di pelabuhan bisa diprioritaskan, seperti halnya angkutan sembako dan BBM. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengatakan, rencananya besok pemerintah akan kembali menggelar rapat di Kemenko Perekonomian membahas persoalan rantai pasok tesebut dengan mengundang sejumlah stakeholder, seperti Pertamina, Pelindo, Indonesian National Shipowners Association, dan lainnya.

Dia mengungkapkan penyaluran FAME seringkali mengalami keterlambatan lantaran harus mengantre di pelabuhan. “Jangan jadi kapal urutan ketiga dia, harus sama lah perlakukan dengan BBM. Kalau macet 3 hari, sampai terjadi salurkan B0 kan repot,” katanya. Sebelumnya, Pertamina menyatakan sepanjang 1 – 25 September baru menerima FAME sebanyak 224.607 kiloliter (KL) dari total rencana penerimaan sebanyak 359.734 KL atau 62%. Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan penyaluran B20 belum dilakukan maksimal karena terlambatnya pasokan FAME dari beberapa badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) ke Terminal BBM Tanjung Uban, Bau-Bau, Wayame, Manggis, Tanjung Wang, Kupang, Maksasar, Bitung, STS Balikpapan dan STS Kotabaru.

http://industri.bisnis.com/read/20181018/44/850887/evaluasi-program-b20-titik-distribusi-biodiesel-akan-disederhanakan

Detik | Kamis, 18 Oktober 2018

Darmin Panggil PLN dan ESDM Bahas B20

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sore ini menggelar rapat bersama pejabat Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dipantau detikFinance, Kementerian ESDM diwakili oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Rida Mulyana dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Djoko Siswanto. Selain itu, ada pula Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko Abu Manan dan Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor. Berdasarkan agenda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin akan memimpin rapat monitoring pelaksanaan biodiesel 20% atau B20 di Ruang Mahakam, Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/10/2018). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sempat menyinggung pelaksanaan B20% yang dianggap belum mulus. Ia pun meminta agar menteri yang bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaannya. Sebagai informasi, B20 dilaksanakan untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Dengan begitu neraca perdagangan Indonesia tidak melebar. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program biodiesel 20%. Jokowi mengungkapkan, teguran yang dilontarkan tersebut agar menteri terkait bisa memberikan laporan atas pelaksanaan B20 kepada dirinya. Dirinya mengaku mendengar langsung bahwa implementasi program tersebut belum berjalan lancar.

https://finance.detik.com/energi/d-4262812/darmin-panggil-pln-dan-esdm-bahas-b20