+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Skema ILUC Ancam Ekspor CPO RI

Bisnis Indonesia | Rabu, 3 Oktober 2018

Skema ILUC Ancam Ekspor CPO RI

JAKARTA – Hambatan dagang Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia memasuki babak baru pasca perencanaan skema Indirect Land Use Change (ILUC) untuk melaksanakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Rencananya, ILUC akan dijadikan acuan dalam menetapkan risiko yang ditimbulkan oleh komoditas pertanian dan perkebunan terhadap pembangunan berkelanjutan. Nantinya, ILUC akan membagi komoditas pertanian dan perkebunan ke dalam beberapa kategori, mulai dari yang berisiko tinggi hingga berisiko rendah. Kategori itu pada akhirnya akan menjadi referensi dalam menentukan peluang komoditas yang bersangkutan untuk memasuki pasar Uni Eropa (ITE). Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapkil) Togar Sitanggang menjelaskan, Indonesia meminta keterbukaan UE ketika mengimplementasikan skema ILUC, yang ditargetkan sebelum Februari 2019.

Menurutnya, UE selama ini menunjukkan indikasi proteksionisme terhadap industri minyak nabati dalam negeri mereka yakni minyak rapeseed dan minyak bunga matahari. Pasalnya, kedua komoditas minyak nabati pesaing minyak kelapa sawit tersebut sampai saat ini masih mengalami kelebihan stok di UE. “Kami sudah sampaikan ke UE, melalui Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Guerrend, terkait dengan masukan kami dan juga [pengajuan] skema ILUC versi Indonesia. Mereka pun berjanji untuk transparan dan adil dalam menetapkan ILUC,” katanya kepada Bisnis, Senin (2/10). Togar menegaskan, proses lobi-lobi ke Pemerintah UE terus dilakukan oleh Indonesia. Buktinya, pada akhir bulan ini, Parlemen UE dijadwalkan datang ke Tanah Air. Momentum itu akan dimanfaatkan untuk membahas ILUC dan dampaknya terhadap ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Sebab, Eropa selama ini menguasai 30% dari pasar ekspor minyak sawit nasional. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan berpendapat, CPO dan produk turunannya asal Indonesia terancam gagal mengakses UE akibat skema ILUC. Pasalnya, RI dituding kerap melakukan alih guna lahan hutan untuk menanam kelapa sawit.

“Kami terus menjelaskan ke UE agar jangan menyamakan proses dan alasan alih guna lahan yang dilakukan di Indonesia dengan yang terjadi di kawasan mereka.” Dia menjabarkan, proses alih guna lahan di Eropa tak signifikan lantaran lambatnya pertumbuhan penduduk di sana. Sebaliknya, di Indonesia, pertumbuhan penduduknya tergolong tinggi. Akibatnya, kebutuhan lahan perumahan menjadi tinggi, sehingga pebisnis perkebunan terpaksa membuka lahan untuk tanamannya di kawasan yang tak mengganggu areal perumahan warga. “Untuk melobi UE, kami juga menyiapkan skema ILUC versi Indonesia, supaya UE punya skema pembanding dan tidak hanya menetapkannya secara sepihak,” lanjutnya.

KEMBALIKAN AKSES

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan akan menghadiri pertemuan dengan importir sawit UE di European Palm Oil Conference (EPOC) di Madrid, Spanyol pada 3-4 Oktober 2018. “Kami masih terus usahakan agar CPO kembali diterima di sana. Lobi-lobi terus kami kencangkan, karena ini berkaitan dengan potensi pendapatan devisa kita.” Pada perkembangan lain, negara-negara produsen sawit di bawah naungan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengambil sikap terhadap arah kebijakan UE dalam menetapkan skema ILUC. Sikap tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kolombia, Indonesia dan Malaysia di Cartagena, Kolombia pada 26 September 2018. Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar mengungkapkan, Komisi Eropa diminta menetapkan ILUC dengan mengacu kepada aturan Renewable Energy Directive (RED) II.

“Sampai saat ini belum muncul rancangan yang jelas dari UE, untuk menetapkan mana komoditas yang berisiko tinggi dan rendah dalam ILUC mereka. Namun, sejauh ini indikasinya ILUC yang akan diadopsi UE adalah skema yang didasari oleh perspektif tunggal UE dan AS, padahal seharusnya perspektifnya global,” kata Mahendra. Dia pun menduga skema tersebut akan digunakan UE untuk memproteksi minyak nabati buatan Eropa dari gempuran CPO. Tingginya perhatian UE terhadap Biofuel juga menjadi perhatian. Pasalnya, luas lahan yang dipakai untuk sumber Biofuel mencapai 4% dari total luas lahan pangan di dunia yang mencapai 1,7 miliar hektare. Mahendra menegaskan, apabila ILUC dijadikan dalih untuk membatasi akses CPO ke UE, maka blok negara terbesar di Eropa itu berpeluang melanggar prinsip perdagangan di World Trade Organization (WTO) terkait dengan azas nondiskriminasi. Terlebih, menurutnya, industri kelapa sawit telah berkontribusi pada pengurangan kemiskinan serta kemajuan sosial dan ekonomi di negara-negara produsen minyak kelapa sawit, yang selaras dengan konsep SDGs 2030. 0

UE Terus Berupaya Menjegal Sawit RI

Kalah dari gugatan di WTO soal pengenaan bea masuk antidumping terhadap produk Biodiesel asal Indonesia tak membuat Uni Eropa (UD kehabisan akal untuk menutup celah ekspor k minyak sawit dan produk turunannya ke Benua Biru. Kali ini, UE merancang skema Indirect Land Use Change (ILUC), yang ditengarai diskriminatif terhadap produk minyak kelapa sawit.

The Jakarta Post | Rabu, 3 Oktober 2018

Crude Palm Oil Prospects In Near Future

The Crude Palm Oil (CPO) industry faces both domestic and international challenges in the near future. On the domestic side, the government just released Presidential Decree No. 8/2018, which halts any new proposals for land expansion. Further, the decree mandates the evaluation of oil palm plantations, whether located in conservation forest areas or not. Subsequently, the government may impose compensation or legal action on plantations. In addition, the decree accelerates the issuance of land certificates to smallholder for 20 percent of oil palm plantations. All in all, we believe this presidential decree is aimed at improving the environmental and social sustainability of oil palm plantations and the palm oil industry. We realize there are a lot of environmental issues, such as deforestation, and social issues, such as land ownership disparity in the palm oil industry that should be resolved in the interest of a better future.

On the international side, the industry has to deal with trade restrictions on palm oil and its products in India, the largest importer in the world. In March, India increased its import tax on Crude Palm Oil to 44 percent from 30 percent and on refined palm oil to 54 percent from 40 percent. More restrictions have been imposed in the European Union, which has a policy to exclude palm oil-based Biofuel as a renewable energy based on the EU Renewable Energy Directive (RED II). Even though the EU states that its market is still open for palm oil and its products, for sure the palm oil demand for Biofuel will decrease by 2.7 million tons. In addition, the United States also imposes antidumping duties of 60.44 percent to 276.65 percent on Biodiesel from Indonesia and Argentina since April 2. Data for the first half of 2018 indicate that CPO exports from Indonesia as the worlds leading exporter decreased in volume and value by 6.8 percent and 14.1 percent, respectively. The decrease in value is bigger because of the lower price in 2018. Up to the end of September, the CPO price (FOB Malaysia) decreased by 14.95 percent year-to-date to US$511 per ton. The decrease in the CPO price was mainly caused by those trade restrictions in India, the EU and the US. Another reason is the trade war between the US and China, in which the import tariff in China has increased for soybean from the US.

Based on our description above, the palm oil industry as well as the government need to resolve the challenges with constructive solutions. It is worth noting that palm oil has grown as the largest industry supporting the Indonesian economy. Exports have reached S18.5 billion, and the industry directly employs 5.3 million people and indirectly ap-proximately 7 million. Given the contribution of the palm oil industry to the economy, we should maintain this contribution to support economic growth and public welfare. At the same time, we should, of course, resolve environmental problems in the palm oil industry to ensure the industrys sustainability. Environmentally friendly plantation practices are a must to maintain the industrys longterm prospects. The fact that the EU excludes palm oil-based Biofuel from renewable energy is a good example to show that environmental sustainability is the norm for the future business. Clearly, the exclusion policy in EU countries may be triggered by their idea that unfriendly environmental practices should be stopped.

However, we view the exclusion of palm oil from renewable sources of Biofuel as an unfair policy, as it is obvious that palm oil comes from a renewable source, as opposed to fossil fuels. We think a fairer and more constructive policy would be for the EU to apply technical require-ments for palm oil to meet EU sustainability criteria. Accordingly, we believe that palm oil producers will follow the criteria in order to have market access to the EU Biofuel market. By contrast, we believe the exclusion of palm oil as a renewable source of Biofuel is counterproductive for environmental sustainability. As explained above, this exclusion reduces demand for palm oil, implying lower prices in 2018. The lower price may prompt plantations to find ways to reduce costs by implementing environmentally unfriendly practices, such as burning peat. In addition, we could also expect the EU to be willing to pay premium prices for green Crude Palm Oil products to show their commitment to supporting environmental sustainability.

In the near future, some important decisions are waiting to be made. First, both large plantation operators and smallholder should be more aware of environmentally unfriendly plantation practices, because their future prospects are really determined by these practices. Consumers now and in the future will be more demanding with regard to products they consume, which should be environmentally friendly. Second, we think the government should be more active in negotiating bilaterally with India, the EU and the US. As for India, bilateral negotiations to find a give-and-take balance in trade should be formulated, because India may get more access to Indonesia for their goods, such as pharmaceutical and automotive products. Further, bilateral negotiations with the EU are also important to convince them that palm oil based Biofuel is a renewable energy and to demand their technical requirements for them to accept palm oil as a renewable source of energy. Similarly, bilateral negotiations with the US are also important to reduce antidumping tariffs on CPO-based biodiesel. We believe more active bilateral negotiations by the government are key to maintaining market access for Crude Palm Oil to those countries. At the same time, of course, we should apply and improve environmentally friendly and sustainable plantation practices.

Media Indonesia | Rabu, 3 Oktober 2018

Ekspor Sawit Bukukan Kenaikan Tertinggi

Volume ekspor minyak sawit (CPO, PKO dan turunannya), oleochemicol dan biodiesel, sepanjang Agustus 2018, membukukan rekor tertinggi selama sejarah-ekspor bulanan yakni mencapai 3,3 juta ton. Secara rinci, penjualan ke pasar dunia untuk minyak sawit mencapai 2,99 juta ton atau terbesar sepanjang 2018. India menjadi negara dengan kontribusi pembelian terbesar mencapai 823 ribu ton. Direktur Eksekutif Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengungkapkan tingginya permintaan sawit dari India dipicu perselisihan dagang antara India dan Amerika Serikat (AS). Sejak Juni, India menaikkan tarif bea masuk impor crude ar\d refined products kedelai, bunga matahari, kacang tanah, dan rapeseed masing-masing 35% untuk refined products dan 45% untuk crude grades. Padahal, selama ini, Negeri Bollywood itu merupakan pasar besar bagi produk minyak nabati AS, minyak kedelai.”Dengan kebijakan proteksionisme itu, pasokan produk minyak nabati dari AS tersendat. Indonesia pun mengambil peluang untuk mengisi kekosongan minyak nabati di India,” ungkap Mukti melalui keterangan resminya, kemarin.

Harian Kontan | Rabu, 3 Oktober 2018

Lagi, CPO Diadang Kampanye Hitam

JAKARTA. Kampanye negatif terhadap ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunanya belum berhenti. Terbaru, Uni Eropa tengah mengkaji penetapan Indirect Land Use Change (ILUC) atas penggunaan Biodiesel berbasis minyak kepala sawit di Uni Eropa. Inti ILUC adalah emisi karbon yang berlebihan akibat alih guna lahan yang umumnya terpacu oleh perluasan lahan komoditas, termasuk di dalamnya imtuk lahan sawit. Sebagai contoh, bila tanaman di suatu lahan diganti dengan tanaman lain, yang akan menghasilkan balian baku biofuel, seperti tanaman sawit, maka pergantian tanaman ini dapat menimbulkan emisi karbon yang lebih tinggi. Ini bisa dianggap tidak ramah lingkungan. Kebijakan inipula yang kini memantik negara-negara produsen kelapa sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Yakni Indonesia, Malaysia dan Kolombia. Mereka khawatir, ini akan digunakan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) nuntuk mendis-kriminasikan produk minyak sawit dan turunannya.

Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar menilai, kesepakatan Uni Eropa dalam Renewable Energy Directive II (REI) II) terkait minyak nabati terlalu banyak menggunakan referensi dari Uni Eropa dan AS. Akibatnya kerangka penyusunan syarat-syarat ILUC tidak sesuai imtuk negara-negara produsen minyak kelapa sawit atau CPO. “Implikasinya diskriminatif ke negara produsen CPO,” ujarnya. Mahendra bilang, negara-negara produsen sawit khawatir mereka bisa terkena dampak akibat penyusunan standar penggunaan lahan secara tidak langsung ini, utamanya terhadap perubahan iklim.”Kami khawatir ILUC digunakan Komisi Eropa sebagai dalih bagi proteksionisme, terutama imtuk menjadikan minyak sawit tak kompetitif dibanding minyak nabati lain yang diproduksi di LIE,” ujar Mahendra, Selasa (2/10).

Dampak ILUC ini bisa mendiskreditkan sawit sehingga dikategorikan sebagai komoditas yang berisiko tinggi (high risk). Konsekuensinya, jika sawit melalui ILUC dikategorikan high risk, Biofuel yang berbasis sawit bisa ditolak oleh padar Eropa. Komisi Eropa memberikan tenggat waktu hingga Februari tahun 2019 imtuk menyusim kriteria ILLIC yang akan digunakan kelak. Melalui penyusunan kriteria ILUC tersebut, akan disusim kategori penggunaan lahan tidak langsung yang berisiko rendah (low risk?) atau high risk, di dalam keb ij akan renew able energy directive II (RED II). Jangan beri legitimasi Mahendra mengingatkan, pemerintah negara-negara produsen sawit harus waspada dengan menghindari keluarnya kebijakan yang justru memberikan legitimasi pada skema ILUC yang tertuang dalam REI) II nanti. CPOPC melihat, penggunaan ILUC yang ditargetkan ke industri minyak sawit akan merepresentasikan pelanggaran mendasar kebijakan non discriminatory pada sistem multilateral yang menjadi dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Maka, semua regulasi atau keputusan yang berhubungan dengan LIE bisa membentuk hambatan teknis p er dagangan, “ucapnya

Wakil Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan industri kelapa sawit akan lebih fokus meningkatkan ekspor ke negara lain imtuk meminimalisir kampanye negatif yang sudah lama dilakukan oleh Eropa dan AS.”S-aya kira, kita tidak perlu khawatir. Pasar kita masih ada di Afrika Timur, “ujarnya. Menurut Sahat, Eropa takut ekspor CPO yang terus me-ningkatakan membuat produk minyak nabatinya seperti rapeseed kalah bersaing. Makanya, kampanye hitam tak berhenti atas produk CPO.

Detik | Selasa, 2 Oktober 2018

Kebijakan Dahsyat Biodiesel B20 yang Dianggap Sesat

Jakarta – Indonesia saat ini dalam kondisi darurat energi karena terus menurunnya produksi minyak mentah dan terus naiknya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat. Akibatnya kebutuhan impor BBM terus meningkat. Produksi BBM rata-rata tiap bulan (data Kementerian ESDM) hanya sebesar 778.505 barrels oil per day (BOPD). Sementara, kebutuhan BBM sudah mencapai sekitar 1.600 BOPD. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Pertamina harus mengimpor lebih dari 800.000 BOPD. Jika harga ICP (minyak mentah) rata-rata per bulan 67,42 dolar AS/barel, maka dibutuhkan anggaran sekitar 1.620.000.000 dolar AS per bulan atau minimal Rp 24 triliun per bulan. Besarnya devisa untuk impor BBM terus bertambah sejalan dengan jatuhnya nilai rupiah telah membuat pusing Menteri Keuangan. Sehingga, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perpres tersebut kemudian dilengkapi dengan Permen ESDM No. 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Selain itu sudah ada juga Permen ESDM No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Dari beberapa dasar hukum tersebut di atas, penggunaan biofuel untuk bahan bakar diesel sudah sah. Sementara, kebijakan penggunaan BBN sudah dimulai pada 2006 dengan B2,5 – B7,5 hingga 2013. Lalu, pada 2014 mulai dengan B10 dan lanjut dengan B15 pada 2015. Yang menarik, ternyata B20 sudah mulai digunakan pada Januari 2016. Pertanyaannya, mengapa penggunaan B20 setelah terbitnya Permen ESDM No. 41 tahun 2018 menjadi heboh, seolah-olah merupakan kebijakan mendadak? Sayang, kalau kebijakan dahsyat ini dianggap sesat oleh pengguna hanya karena lemahnya komunikasi.

Kesalahan Mendasar

Sebuah kebijakan publik harus lahir dari peraturan perundang-undangan yang direncanakan dan sudah disosialisasikan dengan baik. Dengan begitu industri dan publik akan merasa “harus” siap, tanpa harus mengeluh karena ini Perintah Presiden. Namun, jika sebuah kebijakan dilaksanakan secara tiba-tiba tanpa pengguna diberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa kebijakan ini merupakan penyempurnaan kebijakan yang sudah ada berikut catatan-catatan program yang sudah dilakukan, niscaya tidak akan membuat kepanikan berkepanjangan.Munculnya kewajiban menggunakan B20 per 1 September 2018 telah membuat panik pemilik kendaraan komersial besar (truk dan bus), kapal barang, kapal penyeberangan, dan beberapa angkutan logistik lainnya. Saya mencatat bahwa mereka mengeluh karena pemerintah tidak pernah membahas bersama selama ini, khususnya yang terkait dengan dampak negatif yang kemungkinan muncul dan dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan bisnisnya dan naiknya biaya logistik.

Pemberitaan dan berbagai rumor mengatakan bahwa penggunaan B20 akan menyebabkan endapan jeli di tangki bahan bakar dan menyebabkan pergantian saringan BBM lebih sering. Gosip lain mengatakan bahwa endapan tersebut juga dapat merusak injector, engine seal, dan sebagainya. Ini semua menjadi kekhawatiran operator dan pemilik alat angkut logistik. Para pemilik kendaraan angkut berat dan kapal kemudian meminta ada pengecualian seperti yang diterima oleh truk milik Freeport di Grasberg, Tembaga Pura dan alutsista milik TNI (tank dan kapal). Kekhawatiran tersebut terus bermunculan tanpa ada penjelasan resmi dari setiap Kementerian yang tergabung dalam Komite Pengarah yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Sasaran serangan hanya dialamatkan pada Kementerian ESDM, padahal ada 7 Kementerian lain yang tercantum dalam Perpres No. 66 tahun 2018 dan terkait dengan program B20, yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, Keuangan, Perindustrian, Pertanian, Perdagangan, BUMN, dan BAPPENAS.

Untuk itu pada 26 September 2018 dilakukan bincang-bincang Kementerian ESDM dengan pimpinan media online dan kebetulan saya juga hadir. Barulah saya dan para pemimpin media online paham permasalahan yang terjadi. Untuk lebih membantu pemahaman para pengguna, pada 27 September 2018, bertempat di kantor Pusat ASDP dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh para jawara peneliti biodiesel dari ITB, asosiasi kapal penyeberangan (Gapasdap), KNKT, ASDP, PT PELNI, INSA, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Pertamina, pabrikan, dan saya. Pada pertemuan tersebut dijelaskan oleh para peneliti utama dari ITB, bahwa penggunaan B 20 itu akan optimal jika tangki BBM-nya dikuras sampai bersih dan kering sebelum dimasukkan B20, supaya kadar air di biodiesel tidak bertambah. Jika tangki kotor langsung diisi dengan B20, maka kotoran tangki akan terkuras karena sifat B20 yang membersihkan. Akibatnya kotoran ini akan menyumbat saringan BBM. Kondisi ini yang menyebabkan saringan BBM cepat kotor dan harus diganti lebih dini. Pengguna yang hadir sebelumnya tidak pernah tahu bahwa penelitian B20 sudah dilakukan sejak 2014 pada berbagai kendaraan termasuk truk yang mayoritas buatan Jepang, lokomotif, pabrikan mesin kapal, dan kendaraan pribadi, dan B20 sudah dijual di Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) sejak 2016.

Namun, menurut para peneliti utama ITB, B20 dalam 3 bulan pertama akan terjadi bersih-bersih tangki yang kotor dan berdampak akselerasi kendaraan berkurang sekitar 3%, tetapi tetap aman untuk beroperasi. Tidak akan menyumbat injector maupun menyebabkan seal retak-retak dan merusak mesin. Tentunya gas buang yang dihasilkan juga akan lebih bersih dan menunjang pengurangan emisi kendaraan bermotor, sesuai dengan Perjanjian Paris untuk perubahan iklim.

Langkah Selanjutnya

Demi ketenangan publik termasuk operator, baik angkutan darat maupun laut, sebaiknya Komite Pengarah mengeluarkan hasil uji resmi ke publik secara ringkas dan padat dengan dilengkapi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk optimalisasi hasil. Lalu, siapkan tim teknis yang dapat menjawab berbagai pertanyaan pengguna secara cepat, misalnya melalui aplikasi. Komite Pengarah harus mempunyai dashboard terkait pengawasan pembuatan dan angkutan BBN sampai ke publik karena sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Permen ESDM No. 41 tahun 2018, bagi Badan Usaha BBM (BUBBM) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 6.000/liter volume BBN jenis biodiesel. Adanya sistem penunjukan bukan melalui tender bagi BUBBM dan BUBBN merupakan terobosan yang harus di apresiasi supaya kelangkaan BBN tidak lagi terjadi. Jika BUBBN yang ditugasi mengalami hambatan di lapangan, maka BUBBN lain yang terdaftar dapat segera suplai B20.

Terakhir mengingat banyak angkutan kapal asing di perairan Indonesia, sebaiknya pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan penggunaan B 20 di kapal ke Internasional Maritime Organization (IMO) dan memberikan tenggang waktu tersedianya minyak solar B 0, misalnya selama 3 – 6 bulan. Pengumuman ini penting supaya nantinya tidak ada klaim dari pemilik kapal asing. Ketegasan Komite Pengarah sangat diperlukan.

https://news.detik.com/kolom/4238215/kebijakan-dahsyat-biodiesel-b20-yang-dianggap-sesat

Sawitindonesia | Selasa, 2 Oktober 2018

CPOPC Minta EU Objektif Terkait Biofuel Sawit

Negara-negara produsen sawit di bawah Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengambil sikap terhadap arah kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Salah satunya mengkritisi penetapan Indirect Land Use Change (ILUC) yang akan disusun Komisi Uni Eropa. ILUC akan menjadi kriteria untuk keberlanjutan penggunaan biodiesel berbasis sawit di Uni Eropa. Pembahasan ILUC dan SDG’s yang akan berdampak terhadap industri sawit menjadi pembahasan anggota CPOPC yang dihadiri Menteri, Duta Besar dan para pemimpin Bisnis Kolombia, Indonesia dan Malaysia di Cartagena, Kolombia pada 26 September 2018. Mahendra Siregar, Direktur Eksekutif CPOPC, menjelaskan bahwa Komisi Uni Eropa diberikan mandat merujuk kepada aturan Renewable Energy Directive (RED) II, untuk menetapkan kriteria yang membedakan resiko tinggi dan rendah ILUC. Kriteria ini akan dipakai untuk melihat resiko di antara minyak nabati yang menjadi sumber bahan baku biofuel. Walaupun ada beberapa model ILUC yang diusulkan Uni Eropa tetapi belum dapat dijadikan rujukan bukti definitif yang dapat menjelaskan perbedaan antara ILUC risiko tinggi dan rendah. Namun demikian, Komisi diberikan mandat supaya kriteria ditetapkan pada Februari 2019.

Yang perlu dikritisi adalah ILUC menggunakan pendekatan berdasarkan perspektif Uni Eropa dan Amerika Serikat. Menurut Mahendra, standar yang digunakan ILUC seharusnya bersifat global untuk menilai dampaknya terhadap perubahan iklim. ILUC menjadi alat proteksionisme perdagangan terutama menghambat perdagangan sawit di Uni Eropa. Kekhawatiran ini beralasan karena tingginya kampanye bahwa sawit pelaku deforestasi dan kerusakan gambut. “ILUC dapat menekan daya saing sawit terhadap produk minyak nabati di Eropa,”ujar Mahendra. Tingginya perhatian otoritas Uni Eropa terhadap biofuel juga menjadi perhatian. Pasalnya, luas lahan yang dipakai untuk sumber biofuel sekitar 4% dari total luas pangan di dunia mencapai 1,7 miliar hektare. Tekanan utama terhadap pemakaian lahan adalah bagi kebutuhan pangan dan pakan hewan. “Jika sawit yang menjadi target ILUC, maka Uni Eropa berpotensi melanggar prinsip WTO terkait non diskriminasi,”ujarnya.

Bagi negara anggota CPOPC, dikatakan Mahendra, Uni Eropa dapat menerapkan perlakuan serupa dengan menghitung dampak historis deforestasi massal di Eropa. Harapannya, Uni Eropa tidak akan kehilangan sikap objektifitasnya. CPOPC mendukung perjanjian global yang dimulai oleh semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berkaitan Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030. Dalam konteks ini, tidak ada keraguan bahwa kelapa sawit telah berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, kemajuan sosial dan ekonomi di negara-negara produsen minyak kelapa sawit.

Kontan | Selasa, 2 Oktober 2018

CPOPC: Skema ILUC pada produk biofuel Uni Eropa langgar persetujuan WTO

JAKARTA. Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menilai skema penggunaan lahan secara tidak langsung alias Indirect Land Use Change (ILUC) yang tengah disusun komisi Uni Eropa berpotensi melanggar perjanjian dagang World Trade Organization (WTO). Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar menilai kesepakatan Uni Eropa dalam Renewable Energy Directive II (RED II) terkait minyak nabati terlalu menggunakan referensi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Menurutnya, konsep dan metodologi ILUC sama sekali berbeda dengan RSPO atau ISPO, dan juga belum teruji dan diterima secara internasional. Sehingga ini menjadi bentuk diskriminatif yang dilakukan oleh RED II dan metode ILUC itu kepada sawit. “Eropa mau melakukan apapun memang kedaulatan mereka, tapi hal itu tidak boleh dilakukan melanggar peraturan dan kesepakatan internasional seperti WTO dan ILUC yang ada sampai saat ini dipastikan melanggar WTO khususnya TBT Agreement,” kata Mahendra kepada Kontan.co.id, Selasa (2/10).

Dalam kebijakan tersebut menyebutkan adanya mandat kepada komisi UE untuk membuat kriteria yang membedakan high risk dan low risk pada standar penggunaan lahan secara tidak langsung alias ILUC. Kriteria tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada Februari 2019 depan. Namun CPOPC menemukan konsep ILUC berasal dari Amerika Serikat dan Uni Eropa sehingga secara global tidak bisa digunakan dalam menimbang efek ILUC pada perubahan iklim. Standar tersebut dinilai sesuai dengan arah kebijakan UE, tapi tidak dalam norma yang bisa diikuti oleh negara produsen minyak sawit.

https://industri.kontan.co.id/news/cpopc-skema-iluc-pada-produk-biofuel-uni-eropa-langgar-persetujuan-wto